SERANG, iNews.id – Fakta baru terungkap dari kasus tewasnya guru honorer berinisial BK (35) dalam sel tahanan Polda Banten usai hilang 2 hari. Polisi menyatakan BK, warga Kampung Kadu Pinang, Desa Sukajadi, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak itu tewas karena bunuh diri.

Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Hariyanto mengatakan, BK ditemukan dalam keadaan tergantung di ruang tahanan, Jumat (8/11) sekitar pukul 08.45 WIB.

"Diketahui jenazah ditemukan dalam keadaan tergantung dengan ikat pinggang dalam keadaan sudah tidak bernyawa, namun saat ini masih dilakukan pendalaman terkait penyebab kematian tersangka sambil menunggu hasil visum dari Biddokkes Polda Banten," ungkapnya, Minggu (10/11/2024).

BK merupakan tenaga pendidik di SMKN 1 Bayah itu sebelumnya tersandung kasus narkoba lalu diamankan oleh Satnarkoba Polda Banten pada Rabu (6/11/2024). Namun, pihak keluarga mendapatkan laporan bahwa Jumat (8/11/2024) BK telah meninggal dunia.

Kabid Humas mengatakan, BK merupakan salah satu pelaku penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Dia diamankan oleh tim di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak pada Rabu (6/11/2024).

"Barang buktinya yaitu 1 buat paket yang di dalamnya terdapat kantong plastik putih berisikan 2 buah paket plastik putih bening yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bruto +-69,79 gram berikut 1 buah handphone merk xioami warna biru milik tersangka,"kata Didik.

Dari hasil pemeriksaan tim, menurut Didik, pelaku mendapatkan narkotika jenis tanaman ganja tersebut dari Ed yang saat ini berstatus DPO.

"Di situ pelaku diamankan ke Mapolda Banten. BK ditempatkan di ruangan khusus Ditresnarkoba Polda Banten," tuturnya.

Anggota DPRD Kabupaten Lebak Agus Ider mengatakan, sebelum keluarga mengetahui kematiannya, BK dikabarkan hilang selama dua hari.

"Informasi dari keluarga, saudara BK dua hari meninggalkan rumah dan tidak tahu keberadaannya," kata Agus, Sabtu (9/11/2024).

Pihak keluarga, menurut Agus, terus berusaha mencari tahu keberadaan BK dengan cara menghubungi telepon seluller milik BK tapi tidak mendapat jawaban.

Tersiar kabar, lanjut Agus, bahwa BK diamankan pihak kepolisian. Hal itu pun membuat pihak keluarga bergegas untuk mendatangi Polsek Panggarangan.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana punya cara untuk memagari dampak negatif dari pemberian internet gratis setiap rumah.

Pemberian internet gratis sendiri merupakan salah satu rencana programnya.

"Bagaimana kami memagari (dampak negatif internet)? Kami akan bentuk tim pembina adab," ujar Kun Wardana dalam Gaspol Kompas.com, yang tayang di Youtube, Rabu (6/11/2024).

Tim pembina adab terdiri dari guru-guru honorer. Catatan pemberitaan menyebut, jumlah guru honorer di Jakarta lebih dari 2.500 orang.

Sebagai tim pembina adab, para guru honorer ini akan memberi pendampingan kepada warga yang disasar sebagai penerima internet gratis.

Pendampingan itu diarahkan supaya warga dapat mengoptimalkan potensinya di dunia digital. Dengan begitu, program internet gratis jadi berdampak positif bagi warga.

"Nah yang kedua, kami memagari dengan teknologi. Kami mau buat satu pintu, ada nanti yang namanya Jakarta Internet Exchange," ungkap Kun.

Sederhananya, Jakarta Internet Exchange adalah sistem pemantauan kegiatan daring penerima program internet gratis. Sistem ini memagari aktivitas daring seseorang supaya hanya dapat mengakses konten tertentu saja dan memfilter konten negatif.

"Trafiknya nanti satu pintu. Kami monitor ini larinya mana nih? Jadi hanya konten positif saja yang bisa masuk," lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya, paslon cagub cawagub DKI Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana, menjanjikan penyediaan internet gratis dengan kecepatan tinggi di setiap rumah di Jakarta.

Langkah ini diambil oleh pasangan Dharma-Kun untuk memaksimalkan potensi digital yang ada di Jakarta.

Kun menginginkan setiap rumah akan mendapatkan koneksi internet minimal 100 Mbps.

"Untuk itu kami punya program yaitu setiap rumah minimal memiliki konektivitas 100 Mbps. Kami sudah membuat kajian mengenai itu," ujar Kun.

PALU, iNews.id - Calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Ahmad HM Ali menyebut tak perlu waktu lama untuk menaikkan gaji tenaga honorer setara dengan Upah Minimum Reginal (UMR). Ini menjadi janjinya bila terpilih menjadi gubernur di Pilgub Sulteng 2024.  

“Tidak hitungan berapa tahun, karena setiap tahun itu terjadi proses penganggaran. Ini hanya persoalan mau atau tidak. Ketika saya terpilih, langsung saya masukan dalam anggaran,” ujarnya, Selasa (5/11/2024). 

Ahmad Ali mengatakan, tenaga honorer telah banyak berkontribusi dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan birokrasi. Sehingga dia menilai penting untuk menyejahterakan para tenaga honorer jika ingin pembangunan di Sulteng setara dengan daerah lain.

“Kami sangat mengetahui honorer ini kerjanya berat tapi gajinya sedikit, makanya saya ingin menyejahterakan para tenaga honorer,” katanya.

Lebih lanjut, Ahmad Ali mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi para pegawai honorer. Terutama para guru yang berperan penting dalam mencerdaskan generasi bangsa.

Banyak di antara mereka hanya menerima gaji sebesar Rp300.000 per bulan. Jumlah yang sangat tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Ke depan tidak boleh lagi ada pegawai honor yang digaji Rp300.000. Paling tidak gaji pegawai honorer setara dengan UMR,” ucapnya.

Di sisi lain, pemerintah mewajibkan kepada perusahaan swasta untuk memberi gaji karyawannya minimal setara dengan UMR.

Dia menambahkan, pemerintah tidak boleh membiarkan para pegawai dan guru honorer di Sulteng hidup dalam kesulitan.

“Mereka adalah tulang punggung pelayanan publik dan pendidikan pemerintah,” ujarnya.

Editor: Donald Karouw

KENDARI, iNews.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan atau memberhentikan sementara Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Andi Gunawan. Penonaktifan ini dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan dalam penanganan kasus guru honorerSupriyani.

Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriatna menjelaskan, penonaktifan sementara ini merupakan langkah proaktif untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan objektif dan transparan. Jabatan Kasi Pidum sementara waktu diserahkan kepada Bustanil, Kasi III Kejati Sultra yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh).

"Kami menarik Kasi Pidum ke Kejati Sultra untuk diperiksa lebih lanjut terkait kasus Supriyani. Selain itu, kami juga telah memeriksa tiga pegawai Kejari Konawe Selatan dan lima orang saksi eksternal, termasuk orang tua korban," ujar Anang dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Dia memastikan, Kejati Sultra berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas setiap pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan. "Kami akan transparan dalam menangani kasus ini dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan," katanya.

Kasus Supriyani, seorang guru honorer di SD Negeri 4 Baito, saat ini tengah menjadi sorotan publik. Supriani didakwa menganiaya siswa yang merupakan anak personel Polsek Baito. 

Sidang kasus ini telah memasuki tahap kelima dengan menghadirkan saksi ahli dari pihak terdakwa, yaitu mantan Kabareskrim Susno Duadji dan Indra Giri.

Editor: Kurnia Illahi

JAKARTA, iNews.id - Kasus yang menimpa, Supriyaniguru honorer SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi yang dialamatkan kepadanya telah memicu berbagai reaksi dan perdebatan di masyarakat.

Kasus ini bermula dari laporan orang tua siswa yang merupakan anggota polisi adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Supriyani. Sebagai bentuk pembelaan diri, Supriyani pun menepis tuduhan penganiayaan tersebut.

Sejak saat itu, kasus ini terus bergulir dan melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, pemerintah daerah hingga organisasi profesi guru. Bahkan, Supriyani sempat dipenjara meski kemudian dibebaskan setelah permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Andoolo.

Masyarakat luas, terutama para guru dan pendidik merasa prihatin dengan nasib Supriyani. Mereka menilai kasus ini menyoroti kondisi kerja dan perlindungan hukum yang belum memadai bagi guru honorer.

Selain dukungan dari rekan seprofesi, Supriyani juga mendapatkan dukungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan keadilan.

Kasus ini masih terus berproses di pengadilan. Beberapa pihak telah memberikan kesaksian dan bukti-bukti yang saling bertentangan.

Kredibilitas aparat penegak hukum diuji dalam kasus ini. Masyarakat berharap agar proses hukum berjalan secara adil dan transparan.

Kasus guru honorer Supriyani merupakan cerminan dari permasalahan yang lebih luas dalam masyarakat. Kasus ini bukan hanya tentang benar atau salah, tetapi juga tentang keadilan, perlindungan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. 

Sidang lanjutan perkara guru honorer Supriyani dengan agenda pemeriksaan saksi dan korban di PN Andoolo pada Selasa (29/10/2024) memunculkan fakta baru. Keterangan tiga saksi anak dan korban saling bertentangan. 

Saksi merupakan murid kelas 1a SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan. Ketiga saksi anak, termasuk korban yang merupakan anak polisi berinisial D menyampaikan keterangan saling bertentangan, terutama terkait waktu kejadian. 

"Keterangan anak berbeda-beda, ada yang bilang pemukulan jam 8.30 Wit, ada yang tidak tahu jamnya, ada yang bilang jam 10.00 Wit," kata Andri Darmawan selaku kuasa hukum Supriyani.

Keterangan saling bertentangan juga disampaikan dalam persidangan terkait adegan pemukulan. Keterangan ini dinilai tidak sesuai dengan fakta.

"Tadi terungkap fakta katanya Dalfa dipukul dengan posisi berdiri, di depannya ada meja dan di belakangnya ada kursi. Jadi kalau dia berdiri tentu kursi itu menutupi pahanya. Tadi anak yang mengatakan dipukul dari atas tapi pelan, tapi kalau pakai gagang sapu kan miring kalau memang mengenai bagian tubuh pasti jejaknya miring," ucapnya.

Sidang lanjutan perkara ini akan dilaksanakan Senin (4/11/2024) dengan agenda menghadirkan saksi ahli. Dalam persidangan ini akan menghadirkan mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji dan psikolog forensik Reza Indragiri.

Susno Duadji akan bersaksi sebagai ahli penyidikan. Sementara Reza indragiri sebagai ahli psikologi forensik.

Kritik Pedas Anggota DPR 

Kasus ini menyedot perhatian banyak pihak, termasuk anggota DPR Rieke Diah Pitaloka. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengkritik keputusan Bupati Konawe Selatan definitif Surunuddin Dangga yang memecat Camat Baito, Sudarsono Mangid. 

Pemecatan ini dilakukan lantaran camat kerap mendampingi guru honorer Supriyani yang menjalani peradilan karena dituduh menganiaya anak polisi.

Dalam unggahan video di akun Instagram @riekediahp, anggota DPR empat periode ini mengungkapkan, alih-alih mendapat apresiasi dari atasan, Camat Baito malah dipecat Bupati Konawe Selatan 29 Oktober.

"Memangnya bisa kepala daerah main pecat camat seperti itu, ya tidak bisalah," kata Rieke

Editor: Kurnia Illahi

KONAWE SELATAN, iNews.id - Mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji dan psikolog forensik Reza Indragiri, Amriel dijadwalkan menjadi saksi ahli dalam sidang perkara guru honorerSupriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Keduanya diagendakan menjadi ahli pada sidang lanjutan yang akan digelar Senin (4/11/2024) mendatang.

Kuasa Hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan, Susno Duadji akan bersaksi sebagai ahli penyidikan. Sementara Reza indragiri sebagai ahli psikologi forensik.

"Pak Susno kami harap bisa menjadi saksi ahli, apalagi sebagai mantan Kabareskrim yang tentu paham soal penyelidikan. Ahli ini kami hadirkan karena kami menilai banyak penyelidikan melanggar prosedur," ujarnya, Jumat (1/11/2024).

Selain itu Reza Indragiri diharapkan bisa hadir untuk memberikan keilmuan tentang forensik sekaligus menepis dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

"Pak Reza ini ahli psikologi forensik tentunya dapat memberikan keilmuan tentang keterangan anak atau saksi yang tidak berkesesuaian, khususnya dari sisi psikolog atas kejadian ini," katanya.

Menurutnya, Susno Duadji dan Reza Indragiri akan menjadi saksi ahli dengan memberikan keterangan secara virtual melalui aplikasi Zoom.

Diketahui, Supriyani guru honorer di Konawe Selatan didakwa menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi. Persidangan ini telah menghadirkan delapan saksi, yakni korban anak polisi Aipda Wibowo Hasyim serta dua rekan sekelasnya berinisial I dan A.

Kemudia lima saksi lain kedua orang tua korban, Aipda Wibowo Hasyim dan istrinya Nurfitriana serta dua guru SD Negeri 4 Baito yakni Lilis dan Siti Nur Aisyah juga Sanaali, kepala sekolah.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, iNews.id - Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka mengkritik keputusan Bupati Konawe Selatan (Konsel) definitif Surunuddin Dangga yang memecat Camat Baito, Sudarsono Mangid. Pemecatan ini dilakukan lantaran camat kerap mendampingi guru honorerSupriyani yang sedang menjadi peradilan karena dituduh menganiaya anak polisi.

Dalam unggahan video di akun Instagram @riekediahp, anggota DPR empat periode ini mengungkapkan, alih-alih mendapat apresiasi dari atasan, Camat Baito malah dipecat Bupati Konsel tanggal 29 Oktober.

"Memangnya bisa kepala daerah main pecat camat seperti itu, ya tidak bisalah," ujarnya dikutip Rabu (31/10/2024).

Dia mengingatkan, menjelang pilkada maka kepala daerah harus menjalankan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Isinya pada Pasal 71 ayat (2) 'Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan menteri.

Sanksi dalam perundang-udangan ini, Bupati Konawe Selatan yang bukan petahana (tidak ikut dalam pilkada) terancam sanksi yang diatur dalam ayat (6) Pasal 71 dan Pasal 190. Isinya 'pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah),"

"Penggantian pejabat 6 bulan sebelum pilkada dilarang kecuali mendapat persetujuan menteri. Pelanggar dipidana penjara 1 bulan dan paling lama 6 bulan," katanya.

Rieke membeberkan tiga alasan pemecatan Camat Baito oleh Bupati Konsel yakni pertama karena camat tidak pernah menyampaikan informasi kasus guru honorer Supriyani padahal sudah viral. Kedua ⁠Camat Baito tidak mampu menyelesaikan permasalahan kasus tersebut hingga ketika camat merasa diteror.

Menurutnya dengan tindakan pemecatan tersebut. Bupati Konsel terindikasi kuat telah melakukan tiga pelanggaran sekaligus. Pertama aspek kewenangan karena melampaui kewenangannya sebab pemecatan tanpa izin Menteri Dalam Negeri (mendagri). Kemudian aspek prosedural sebab sanksi tidak sesuai prosedur hukum dan terakhir aspek pidana karena keputusan pemecatannya memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur pada Pasal 71 dan Pasal 190 UU Nomor 10 Tahun 2016

Selain itu, Rieke rekomendasi empat hal yakni mendukung Mendagri untuk memberikan sanski kepada Bupati Konawe Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua mendesak pembatalan sanksi dan pemulihan seluruh hak-hak serta perlindungan hukum bagi Camat Baito sesuai peraturan perundang-undangan.

"Ketiga mendukung Komisi II DPR untuk melakukan politik pengawasan terhadap indikasi peyalahgunaan kekuasaan Bupati Konawe Selatan dan keempat mendukung Komisi III DPR untuk menjalankan politik pengawasan dalam kasus justice for Supriyani," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

KONAWE SELATAN, iNews.id - Bupati Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin Dangga mencopot Camat Baito Sudarsono Mangidi dari jabatannya. Posisi Camat Baito kini dipimpin sementara oleh pejabat eselon II dalam hal ini Kasat Pol PP Konsel Ivan Ardiansyah.

Bupati beralasan penarikan ini agar proses hukum berjalan adil dan semua diperlakukan sama. Sebab selama ini camat kerap membantu dan mendampingi guru honorerSupriyani sehingga dianggap tidak netral.

"Camat dianggap pro ke salah satu. Ini kan sama-sama masyarakat Baito (keluarga korban dan terdakwa). Jadi terutama agar koordinasi berjalan baik," ujarnya, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, Bupati Surunuddin menilai dalam kasus dugaan penganiayaan murid dengan terdakwa guru honorer Supriyani, Camat Sudarsono tidak berkoordinasi dengan pemerintah.

"Camat ini tidak pernah melapor kejadiannya padahal sudah viral di mana-mana. Saya malah hanya dengar informasi. Jadi kita tarik dulu agar warga desa aman," katanya.

Bukan tanpa alasan, Bupati menilai situasi atas kasus ini tidak sedang baik-baik saja. Salah satunya terkait penembakan orang tak dikenal (OTK) terhadap mobil dinas camat yang sedang dikemudikan kepala desa (kades).

"Sekarang kades saja merasa tidak aman. Jadi ini dua-duanya warga Baito, harus diperlakukan sama," katanya.

Menurutnya, langkah pencopotan ini diambil untuk menciptakan keadilan dan menyelesaikan masalah antara guru honorer Supriyani yang saat ini menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap murid SDN 4 Baito. Dalam kasus ini terdakwa dilaporkan karena diduga menganiaya anak polisi, Aipda Wibowo Hasyim.

Pencopotan ini juga dilakukan karena Camat Baito dinilai kurang kooperatif dalam menyampaikan informasi mengenai kasus tersebut kepada pimpinan. Selain itu diduga tidak netral dalam menangani kasus yang melibatkan kedua warganya.

Diketahui Camat Baito sebelum dicopot memberikan pendampingan terhadap Supriyani. Mulai dari penangguhan penahanan di Lapas Perempuan hingga persidangan di PN Andoolo, Konawe Selatan.

Selain itu camat juga memfasilitasi Supriyani tinggal di rumah jabatannya. Hingga terjadi teror penembakan oleh OTK ke mobil dinas camat yang biasa digunakan untuk mengantar jemput Supriyani.

Editor: Donald Karouw

Konawe Selatan: Mobil dinas camat Baito Konawe Selatan yang kerap ditumpangi guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum, diduga ditembak orang tak dikenal usai sidang pembacaan eksepsi.

Tak ada korban dalam kejadian ini, namun peristiwa ini diduga sebagai bentuk teror terhadap Supriyani yang dituduh menganiaya anak polisi.

Mobil dinas Camat Baito Sudarsono tertembak orang tak dikenal sepulang sidang kedua Supriyani, di depan SD Negeri 3 Baito, Kecamatan Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, 28 Oktober 2024 pukul 14.30.

Saat ditembak mobil minibus berplat merah bernopol DT 1069 H ini dikemudian Kasi Pemerintahan Kecamatan Baito sekaligus Pj Kades Ahuangguluri, Herwan Melangga saat hendak menuju kantor kecamatan.

Tak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini, namun kaca sebelah kiri di kursi tengah retak hingga nyaris berlubang. Kejadian ini dianggap sebagai teror terhadap Supriyani.

Mobil ini kerap ditumpangi Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi, mulai sejak keluar dari Lapas Perempuan Kendari hingga mengantar ke pengadilan untuk menjalani sidang.

Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengatakan untuk mengantisipasi keselamatan sejak keluar dari Lapas Perempuan Kendari, Supriyani difasilitasi untuk tinggal di rumah jabatan Camat Baito. Metro TV/Abdul Halim Ahmad


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Jakarta -

Penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) alias honorer menjadi bagian dari prioritas 100 hari kerja Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) di masa pemerintahan baru. Dipastikan penataan honorer ini akan rampung pada Desember 2024.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini mengatakan, penataan tenaga non-ASN ini menjadi amanat Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2023 tentang ASN. Penanganan tenaga honorer ini dilakukan dengan mengandalkan seleksi CASN untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Rini mengatakan, pihaknya telah mendorong agar para honorer ini mendaftarkan diri ke seleksi PPPK. Diharapkan pengangkatan honorer menjadi PPPK sendiri bisa dilakukan pada tahun ini.

"Untuk penjelasan status kepegawaian Non-ASN, kemudian pemetaan dan identifikasi dan mendorong Non-ASN untuk daftar dan seleksi PPPK, serta dilakukan pengangkatan tenaga Non-ASN tahun 2024," kata Rini, dalam Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Dalam Seleksi CASN 2024, pemerintah telah menetapkan formasi sebanyak 3,2 juta. Dari jumlah tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah mengusulkan 1,2 juta formasi untuk PPPK. Adapun seleksi PPPK tahun ini dibuka 100% untuk tenaga Non-ASN.

"Tindak lanjutnya MenPAN akan koordinasi dengan BKN dan nanti kita akan tenaga seleksi Non-ASN ini akan kita upayakan selesai pada tahun ini. Dan seleksi PPPK tahun 2024 untuk penataan tenaga Non-ASN akan terdapat mekanisme dan prioritas untuk pelamarnya," terangnya.

Penataan tenaga honorer ini merupakan tindak lanjut dari program lama yang harus dituntaskan. Rini menekankan, pihaknya berpegang teguh terhadap arahan untuk menghindar PHK massal dan tidak mengurangi pendapatan hari ini, serta tidak menyebabkan pembengkakan anggaran negara.

Selain penataan tenaga honorer, Kementerian PANRB punya dua prioritas lainnya untuk 100 hari pertama kerja. Antara lain ialah menyelesaikan penataan organisasi, kementerian Kabinet Merah Putih, serta pengisian jabatan. Kedua, terkait penetapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKP) yang menjadi basis kementerian/Lembaga (KL) mencapai target pembangunan nasional (shared outcome) dan penetapan IKU.

Simak juga Video 'Kesejahteraan Guru Berdampak pada Kualitas Pembelajaran di Sekolah':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(kil/kil)

KONAWE SELATAN, iNews.id – Guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani menjalani sidang perdana kasus tuduhan penganiayaan siswa di Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Kamis (24/10/2024). Supriyani tiba di PN Andoolo didampingi kuasa hukumnya, Samsudin dan sejumlah guru yang memberikan dukungan.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutrisna mengatakan, Supriyani diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak berinisial D di SDN 4 Baito, Desa Wonua Raya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan sapu ijuk pada April 2024 lalu. “Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka lebam pada bagian paha dalam,” katanya.

Perbuatan terdakwa Supriyani, kata Ujang, melanggar Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp100 juta.

Menanggapi dakwaan JPU tersebut, kuasa hukum Supriyani, Samsudin keberatan dan mengajukan eksepsi untuk sidang berikutnya. “Kami ajukan eksepsi yang Mulia, majelis hakim,” katanya.

Samsudin menegaskan, kliennya tidak bersalah dan dinilai terdapat kejanggalan dalam proses hukum yang selama berjalan.

Hal sama diungkapkan Supriyani. Dia membantah dakwaan JPU tersebut karena tidak ada pengaaniayaan seperti yang didakwakan. “Sangat sedih,” ucapnya. 

Sebelumnya, Supriyani yang merupakan guru honorer SDN 4 Baito sempat ditahan di Lapas Perempuan setelah dituduh menganiaya muridnya hingga mengalami luka di paha. Dia kemudian keluar dari penjara setelah penangguhan penahanannya dikabulkan.

Editor: Kastolani Marzuki

Jakarta: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengeluarkan pernyataan sikap terkait kasus penahanan guru SD berstatus honorer Supriyani dari Kecamatan Baito, Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. PGRI memohon agar Supriyani dapat mengikuti proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa ada catatan dari pihak kepolisian.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi mengatakan, sejak kasus ini terungkap ke publik, PGRI melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PB PGRI, Pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pengurus PGRI Kabupaten Konawe Selatan segera turun ke lapangan dan mengunjungi yang bersangkutan di lembaga pemasyarakatan.

"Untuk menelusuri kasus tersebut dan berkoordinasi dengan aparat hukum terkait untuk menangguhkan penahanan terhadap Ibu Supriyani," kata Unifah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.
Atas respons cepat pihak Kepolisian dalam kasus tersebut, kata Unifah, maka PGRI mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih karena mengabulkan permohonan PGRI untuk penangguhan penahanan Guru Honorer Supriyani. "PGRI meminta agar yang bersangkutan dibebaskan dari segala tuntutan hukum mengingat sebagai guru saat menjalankan profesinya tidak akan berniat menganiaya atau menyakiti anak didiknya dan guru Supriyani sedang mengikuti proses seleksi PPPK untuk masa depannya," ujar Unifah.

Menurut Unifah, di kemudian hari apabila terdapat tindakan guru yang dianggap melanggar hukum, maka PGRI meminta aparat kepolisian terkait dapat melakukan upaya penyelesaian restorative justice. "Dan berkoordinasi dengan PGRI setempat dalam penegakan kode etik guru sesuai MoU Polri dengan PGRI tentang Perlindungan Hukum bagi Profesi Guru," imbuhnya.

Mengingat yang bersangkutan sedang menjalani tes PPPK dan Pendidikan Profesi Guru, maka PGRI memohon agar guru Supriyani dapat mengikuti proses tersebut tanpa ada catatan dari pihak kepolisian. "Kami percaya akan penegakan hukum secara profesional yang dilakukan oleh kepolisian, karena itu apabila ada oknum aparat yang melakukan upaya di luar kepatutan, kami mohon agar yang bersangkutan dapat ditindak sesuai peraturan yang berlaku," ujar Unifah.

Sebelumnya, seorang guru honorer di SD Negeri Baito Konawe Selatan bernama Supriyani ditetapkan sebagai tersangka usai dituduh menganiaya siswanya yang merupakan anak anggota kepolisian. Korban disebut mengalami luka lebam.

Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, La Ode Tariala, mendesak agar Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan. Ia mengaku bersimpati terhadap kasus guru honorer dengan anggota kepolisian berinisial W yang menduduki jabatan sebagai Kanit Intel Polsek Baito selaku orang tua siswa.

Baca juga: Mendikdasmen Beri Afirmasi Guru Honorer Supriyani Agar Ikut Seleksi PPPK

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)