JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa pemerintah tidak akan menarik Rancangan Undang (RUU) Perampasan Aset dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dia menyebut bahwa pemerintah sudah menyampaikan surat presiden (surpres) kepada DPR dan kini menunggu kapan pembahasan RUU Perampasan Aset tersebut akan dilaksanakan.

"Kalau sudah disampaikan, maka pemerintah tidak akan menarik," ujar Yusril dikutip dari keterangan resminya saat menerima kunjungan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (7/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Kemudian, sebagai Menko, Yusril akan mengoordinasikan dengan Menteri Hukum terkait beberapa isu dalam RUU Perampasan Aset.

Demikian juga dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan perubahan atau penggantian, khususnya untuk penegakan hukum.

"Akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Diketahui, RUU Perampasan Aset merupakan usulan dari pemerintah. Oleh karenanya, RUU tersebut tidak ada di dalam daftar usulan DPR yang masuk ke Program Legislasi nasional (Prolegnas) 2025-2029 yang dibacakan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) pada Senin (28/10/2024).

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut bahwa dia sedang menunggu undangan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Kementerian Hukum untuk membahas terkait sejumlah RUU yang akan masuk ke dalam Prolegnas.

Pasalnya sejauh ini, dia mengatakan Kementerian Hukum belum ada pembahasan mengenai Prolegnas.

"Justru saya mau ke Baleg ini, untuk mendiskusikan terkait itu,” ujar Supratman.

"Beberapa undang-undang yang tadi ditanyakan, karena ini kan tidak hanya pemerintah, tidak hanya Presiden, justru kami akan bicara dengan DPR,” katanya lagi.

Selain itu, Supratman mengaku akan mengkaji terkait adanya usulan diksi "perampasan" diganti dengan "pemulihan" dalam RUU Perampasan Aset. Dia pun belum mendapat informasi terkait pertimbangan usulan perubahan diksi tersebut.

"Kami belum dapat kajiannya, apa yang menjadi pertimbangannya. Nanti akan kita kaji kalau kemudian mereka sudah memberikan kita menyangkut soal kepastian dan diksi terkait dengan itu," ujar politikus Gerindra itu.

Diketahui, pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana itu sudah 18 tahun tak kunjung selesai dibahas di DPR RI.

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sudah mulai disusun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang atau tepatnya tahun 2008.
Bahkan, di tahun 2012, RUU ini diajukan masuk legislasi nasional. Namun, belasan tahun berlalu usulan itu tak kunjung diundangkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) sangat gemuk sebelum dipecah menjadi tiga kementerian.

Supratman berkata demikian lantaran dari sisi sumber daya manusia, dulunya Kemenkumham memiliki lebih dari 65 ribu pegawai.

Hal tersebut disampaikan oleh Supratman kala dia menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI guna membahas hubungan mitra kerja, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

“Dulu Kementerian Hukum dan HAM ini adalah sebuah kementerian yang sangat gemuk. Mungkin kementerian nomor dua terbanyak dari sisi sumber daya manusia, setelah Kementerian Keuangan,” pungkasnya.

Namun kini, di era pemerintahan Prabowo, Kemenkumhan telah dipecah menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Untuk memuluskan hal tersebut, Supratman menyebut pihaknya telah membentuk tim transisi yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi kementerian-kementerian lain.

“Alhamdulillah sekarang kami telah membentuk tim transisi untuk bagaimana memuluskan dan menjadi percontohan bagi kementerian-kementerian yang lain, agar secepat mungkin seluruh kementerian yang akibat kebijakan Presiden dalam membentuk nomenklatur baru, segera mungkin bisa berjalan secara efektif dan efisien,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan bahwa tim transisi akan menyampaikan programnya paling lambat pada Juni 2025 agar kementerian akibat pemecahan atau nomenklatur baru dapat segera mungkin bisa bekerja.

“Dan selesai semua, baik dari sisi personel, regulasi, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama,” ujarnya.

Sementara yang kedua, Supratman menyebut berkaitan dengan pelaksanaan penataan di masa transisi Kementerian Hukum dan Ham.

“Terkait dengan penataan di bidang regulasi dan kelembagaan, kemudian bidang program dan anggaran, bidang sumber daya manusia, kemudian aset barang milik negara dan pengadaan barang dan jasa, serta keuangan,” tuturnya.

Lebih jauh, dia juga menyatakan sejak dirinya dilantik jadi Menteri Hukum dan Ham menggantikan Yasonna Laoly pada saat itu, tugas utamanya adalah memuluskan adanya pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian.

“Yang pertama adalah Kementerian Hukum sebagai kementerian induk, kemudian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Kementerian HAM,” tandasnya.

Jakarta: Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan tidak memiliki program 100 hari, tetapi memiliki program lima tahun yang ditetapkan sebagai kondisi darurat untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara.

"Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency condition (keadaan darurat) untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," ujar Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.

Padahal, pada Rabu, 23 Oktober, Pigai mengatakan bahwa dirinya akan fokus pada pemantapan struktur dan penataan sistem di Kementerian HAM dalam 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Berikutnya, Pigai akan melakukan penempatan personel di Kementerian HAM.

"Andaikan saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi organisasi, dan pembangunan organisasi dan pengisian staf maka saya sudah selesai (dalam) tujuh hari," katanya.

Pigai menceritakan bahwa rapat perdana yang ia pimpin saat baru dilantik menjadi Menteri HAM adalah menyusun organisasi, bukan mendengarkan masukan dari staf.

"Saya langsung pimpin, langsung bikin. Rancangan yang mereka (Kementerian HAM) siapkan, langsung saya susun, coret ini masukan, coret ini masukan, saya susun lagi, masukan ke atas," kata Pigai.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebelum dirinya berangkat ke Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih, Kementerian HAM sudah mengadakan pertemuan lebih kurang 6-7 kali.

"Hampir 90 persen struktur organisasi kami, tugas pokok dan fungsi sudah selesai," tambahnya.

Ia memperkirakan pada Senin, 4 November atau Selasa, 5 November pekan depan, Kementerian HAM akan melaksanakan pelantikan untuk struktur baru.

Oleh karena itu, Pigai menyatakan Kementerian HAM tidak memiliki program 100 hari dan menempatkan lima tahun sebagai kondisi darurat sehingga seluruh pegawai Kementerian HAM harus dalam kondisi siap untuk melayani kebutuhan publik.

Selama lima tahun ke depan, Pigai menegaskan Kementerian HAM berkomitmen untuk berada di garis terdepan dalam rangka memastikan kebijakan-kebijakan HAM sampai kepada orang-orang yang membutuhkan, yang layak mendapatkan, serta orang-orang yang berada di ujung pembangunan. MI/Susanto


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Bisnis.com, JAKARTA -- Eks Ketua Umum Partai Bulan dan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku bakal menjadi Menteri Koordinator Hukum dan HAM.

Dia mengatakan kementerian yang bakal dipimpinnya itu diharapkan bakal bisa lebih fokus pada penanganan hukum.

"Katanya sih Menko Hukum dan HAM, ya artinya pengembangan dari Menkopolhukam. Insyaallah memang harus gitu, hukum harus ditegakkan," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Yusril menambahkan bahwa malam ini bakal ada pengumuman nama pejabat kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

Pakar hukum tata negara ini juga mengaku diminta datang oleh pihak istana agar bisa hadir 08.30 WIB. Menurutnya, pejabat kabinet juga bakal dikenalkan langsung ke publik hari ini.

"Katanya presiden akan mengumumkan nama-nama anggota kabinet dan sekaligus memperkenalkan ke publik. Kita tunggu nanti saja," pungkasnya.

Selain Yusril, telah hadir juga tamu lain seperti sejumlah menteri di era Jokowi, seperti Sri Mulyani, Airlangga Hartarto dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Tak hanya itu, Bahlil Lahadalia, Budi Arie Setiadi, Erick Thohir hingga dua pucuk pimpinan TNI-Polri yaitu Panglima Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Jakarta -

BYD tampaknya sedang menyiapkan mobil baru berteknologi plug-in hybrid (PHEV) untuk pasar Indonesia. BYD mendaftarkan paten desain mobil baru yang diduga mobil bermesin plug-in hybrid.

BYD mendaftarkan desain yang diduga merupakan sebuah mobil berteknologi plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) atau yang disebut dengan teknologi DM-i. Paten desain itu terdaftar dalam dokumen Berita Resmi Desain Industri No. 56/DI/2024 yang dirilis Direktorat Hak Cipta dan Design Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Desain mobil diduga mobil plug-in hybrid BYD Song L DM-i terdaftar di Indonesia Foto: Dok. Berita Resmi Desain Industri

Dalam dokumen itu, BYD COMPANY LIMITED mendaftarkan desain sebuah SUV yang diduga berteknologi PHEV atau DM-i. Desain yang didaftarkan tersebut identik dengan mobil PHEV BYD Song L DM-i yang belum lama ini meluncur di China.

Di China, BYD Song L DM-i hadir dengan sistem DM 5.0 terbaru. Sistem itu mengadopsi mesin 1.5 liter dengan daya maksimal 74 kW dan torsi maksimal 126 Nm. Mesin itu dihubungkan dengan motor listrik bertenaga 160 kW dan torsi 260 Nm.

BYD Song L DM-i menawarkan tiga pilihan baterai, yaitu dengan daya 12,9 kWh, 18,3 kWh, dan 26,6 kWh. Versi 12,9 kWh memiliki daya tempuh listrik murni sejauh 75 km, sementara versi 26,6 kWh mencapai 112 km dan baterai 26,6 kWh hingga 160 km. Jika digabungkan dengan bensinnya, mobil ini disebut bisa melaju hingga 1.500 km.

Song L merupakan model yang benar-benar baru. Diposisikan sebagai SUV kompak, mobil ini dijual dalam jajaran Dynasty.

Dari segi desain, mobil ini mengikuti tampilan Song L EV. Namun, terdapat gril besar sebagai ciri khas mobil PHEV untuk pendinginan mesin.

Lengkungan rodanya cukup khas, memiliki tampilan persegi panjang yang membulat. Mobil ini menggunakan velg 19 inci. Terdapat gagang pintu tersembunyi. Semua pilarnya mendapatkan dekorasi krom, dan di bagian belakang, terdapat skid plate berwarna silver.

BYD Song L DM-i memiliki dimensi panjang 4.780 mm, lebar 1.898 mm, dan tinggi 1.670 mm dengan jarak sumbu rodanya 2.782 mm. Berat kosong untuk versi 112 km adalah 2.305 kg sedangkan versi 160 km memiliki berat 2.375 kg.

BYD Song L DM-i adalah mobil lima tempat duduk. Di bagasi, ada ruang penyimpanan 459 liter, dan dengan kursi diturunkan, ada 1.550 liter.

Di China, BYD Song L DM-i dijual dengan harga mulai dari 135.800 yuan sampai 175.800 yuan. Kalau dirupiahkan setara Rp 298,5 juta sampai Rp 386,4 juta.

(rgr/dry)

Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Yusril Ihza Mahendra ikut dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kartanegara sore ini, Senin (14/10).

Yusril menuturkan bahwa ia hanya bertemu dengan Prabowo selama tiga menit.

Yusril mengatakan Prabowo meminta dirinya untuk membantu di kabinet baru dengan ditugaskan di bidang hukum dan ham.

“Hukum dan Ham, Menko,” kata Yusril.

Yusril menjelaskan ada bidang politik, hukum, dan ham dipecah menjadi dua di era pemerintahan Presiden terpilih Prabowo.

Dia mengaku tidak asing dengan tugas yang akan dikerjakannya.

“Saya sudah pernah menangani masalah hukum dan ham dibawah kordinasi mekopolhukam,” katanya

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Kepegawaian Negara (BKN) merilis aturan pakaian tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang berlangsung pada 16 Oktober-14 November 2024.

Aturan pakaian tes SKD CPNS 2024 diatur dalam Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test BKN.

Beberapa warganet melalui media sosial menanyakan sanksi jika pakaian yang digunakan saat SKD CPNS 2024 tidak sesuai ketentuan.

"Aturan pakaian untuk tes CPNS yg cewek itu harus pakai rok panjang ya guys? Apakah harus rok bahan kain? Soalnya aku cuman punya plisket," tulis @worksfess, Sabtu (12/10/2024).

Lantas, apa sanksi yang diterima peserta SKD CPNS 2024 jika pakaian yang dikenakan tidak sesuai ketentuan?

Sanksi soal pakaian saat tes SKD CPNS 2024

Mengenakan pakaian rapi, sopan, dan bersepatu sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati oleh Panitia Seleksi atau Pansel adalah salah satu bentuk tata tertib pelaksanaan tes SKD CPNS 2024.

Mengacu aturan tersebut, peserta tes SKD CPNS 2024 dilarang memakai kaos, celana jeans, dan sandal.

Peserta yang melanggar ketentuan pakaian tes SKD CPNS 2024 akan menerima sanksi tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.

Hal itu sebagaimana termaktub dalam Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test BKN terkait sanksi poin c.

"Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h (mengenakan pakaian sopan dan rapi) tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur," tulis aturan tersebut.

Ketentuan pakaian tes SKD CPNS 2024

Ketentuan pakaian tes SKD CPNS 2024 diatur oleh pansel di tiap masing-masing instansi. Sebagai gambaran untuk persiapan tes SKD CPNS 2024, pakaian ujian SKD Kementerian Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tahun 2023 bisa menjadi acuan.

Dikutip dari Pengumuman Kemenkumham Nomor SEK-KP.02.02-720, berikut ketentuan pakaian tes SKD CPNS:

Aturan pakaian tes SKD CPNS laki-laki

- Kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak
- Celana panjang hitam polos tanpa corak (bukan jeans)
- Sepatu tertutup warna hitam
- Tidak menggunakan ikat pinggang.

Aturan pakaian tes SKD CPNS perempuan

- Kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak
- Celana panjang atau rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan jeans)
- Sepatu tertutup berwarna hitam
- Tidak menggunakan ikat pinggang.

Aturan pakaian tes SKD CPNS perempuan berjilbab

- Kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak
- Celana panjang atau rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan jeans)
- Jilbab berwarna hitam polos (bagi yang menggunakan jilbab)
- Sepatu tertutup berwarna hitam
- Tidak menggunakan ikat pinggang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Aturan Pakaian Saat Tes SKD CPNS 2024, Apa Sanksi jika Melanggar?"

Jakarta -

Proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 akan memasuki tahapan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Termasuk salah satunya CPNS Kementerian Hukum dan HAM yang informasinya dapat diakses melalui casn.kemenkumham.go.id2024.

Secara umum, masa SKD CPNS 2024 akan berlangsung pada 16 Oktober-14 November 2024. Namun jadwal seleksi dan pesaing masing-masing peserta sudah diumumkan jelang masa seleksi mulai hari ini, 9 Oktober 2024 sampai 15 Oktober mendatang.

Cara Cek Pesaing Tes SKD CPNS Melalui Situs casn.kemenkumham.go.id 2024

Terkait informasi seputar proses seleksi CPNS 2024, Kementerian Hukum dan HAM telah menyediakan situs resmi di alamatcasn.kemenkumham.go.id.

Melalui situs ini, pelamar dapat memeriksa siapa saja yang berhasil lulus tahap seleksi administrasi CPNS Kemenkumham dan lanjut ke tahap tes SKD.

- Akses laman casn.kemenkumham.go.id 2024
- Di halaman awal tersedia menu pencarian pada pojok kanan atas situs
- Pilih Menu "Seleksi CPNS"
- Pilih Menu "Seleksi Administrasi CPNS", atau "Hasil Verifikasi Sanggah Administrasi"

Untuk menu "Seleksi Administrasi CPNS" terdapat link download daftar peserta CPNS Kemenkumham yang lulus seleksi tahapan awal, dan akan menjadi pesaing pada tahap tes SKD nanti.

Sedangkan untuk pilihan menu "Hasil Verifikasi Sanggah Administrasi" pada lama casn.kemenkumham.go.id 2024 akan menampilkan link download daftar peserta CPNS yang diterima pada tahap sanggahan sehingga akan mengikuti tes SKD nanti.

Cara Cek Jadwal SKD

Jadwal SKD CPNS 2024 dan lokasi tes masing-masing pelamar bisa dilihat pada Kartu Peserta Ujian CASN 2024. Kartu ini sudah mulai diunduh hari ini di portal SSCASN dengan cara:

- Akses laman https://sscasn.bkn.go.id
- Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan password akun
- Klik tombol Log In
- Pada laman Resume pendaftaran, cek tombol Cetak Kartu Ujian CASN sudah muncul atau belum
- Jika sudah, klik tombol Cetak Kartu Ujian CASN untuk unduh dan print (cetak) dokumen kartu format PDF
- Buka dokumen Kartu Ujian CASN 2024, akan tampak lokasi ujian, tanggal ujian, dan waktu sesi ujian.

Informasi ini nantinya juga akan tersedia di situ scasn.kemenkumham.go.id2024 saat pengumuman sudah dilakukan. Bagi kamu yang belum menerima jadwal dan lokasi SKD meski dinyatakan lolos seleksi, diharapkan untuk tidak khawatir karena proses pengumuman ini berlangsung hingga 15 Oktober 2024 mendatang.

(fdl/fdl)

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan keberatan terkait rencana pemerintah untuk mewajibkan legal audit bagi perusahaan.

Saat ini, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sedang merumuskan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Kepatuhan Hukum. Rancangan ini tidak merupakan aturan turunan dari undang-undang manapun, melainkan merupakan kewenangan Presiden dalam rangka pembinaan hukum.

Salah satu tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan kepatuhan hukum melalui audit legal.

Sutrisno Iwantono, Ketua Kebijakan Publik Apindo, menyatakan bahwa sudah terdapat banyak peraturan terkait pelaporan dan audit perusahaan.

"Kami masih keberatan dengan rencana wajib legal audit karena banyaknya aturan yang sudah ada dapat menambah beban pelaku usaha," ujarnya kepada KONTAN, Selasa (8/10/2024).

Sutrisno menambahkan bahwa penerapan legal audit berpotensi menambah biaya dan mengganggu aktivitas bisnis. "Beban biaya ini tentu akan memberatkan pelaku usaha, terutama di tengah kondisi bisnis dan investasi yang belum pulih," jelasnya.

Rencana kewajiban audit legal ini juga berisiko menambah beban bagi pelaku usaha yang sudah harus menghadapi berbagai jenis audit lainnya, seperti audit keberlanjutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), audit energi, dan audit dari kantor akuntan, serta audit SNI dan Bea Cukai.

Apindo juga mengkhawatirkan potensi moral hazard yang muncul dari proses audit tersebut.

Mereka berharap pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto tidak lagi terjebak dengan kebijakan kontroversial yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Banyaknya aturan baru akan berdampak negatif pada iklim investasi dan bisnis yang masih dalam proses pemulihan pasca pandemi Covid-19. Pemerintah yang baru perlu menciptakan kondisi yang kondusif," ungkap Sutrisno.

Secara umum, legal audit akan dilakukan melalui pemeriksaan akta perusahaan, perizinan, aset, serta status bebas perkara perusahaan.

Hasil dari audit ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi pelaku usaha dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan kegiatan mereka kepada publik serta aparat penegak hukum.

Jakarta -

Para hakim menuntut kenaikan gaji dan tunjangan. Muncul gerakan cuti bersama gara-gara gaji dan tunjangan hakim tak naik selama 12 tahun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kenaikan gaji dan tunjangan hakim sudah dibicarakan lintas kementerian. Jokowi bilang, dirinya sudah menugaskan Kementerian PAN-RB, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Keuangan untuk membahas hal ini.

"Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menkumham, dan juga Kemenkeu. Semuanya baru hitung, dikalkulasi," ujar Jokowi di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan untuk usulan tersebut akan diputuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Kementerian/Lembaga terkait telah membahas dan hasil akhirnya akan keluar dalam bentuk PP. Isa menyebut pembahasan PP juga akan segera berlangsung.

"Kita tunggu saja PP-nya ya. Pembahasan PP-nya mudah-mudahan segera berlangsung," kata Isa kepada detikcom, Senin (7/10/2024) kemarin.

Kemarin, Solidaritas Hakim Indonesia juga sudah melangsungkan pertemuan dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Kementerian Keuangan, di Gedung Mahkamah Agung. Dalam pertemuan itu Isa sebagai perwakilan dari Kemenkeu ikut hadir.

Para hakim dalam pertemuan itu menuntut peningkatan kesejahteraan hakim seperti kenaikan tunjangan dan fasilitas.

Sementara itu, terkait kenaikan gaji hakim, Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut telah berkomitmen untuk menaruh perhatian lebih terhadap kenaikan gaji hakim di Indonesia. Adapun gaji hakim belum mengalami perubahan sejak tahun 2012 atau 12 tahun yang lalu.

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, program kerja Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yakni Asta Cita berkomitmen untuk memberikan imbalan yang lebih adil terhadap para penegak hukum.

Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk melakukan perbaikan di pemerintahan yang akan datang terhadap gaji hakim.

"Hakim agung Indonesia sudah 11 tahun (saat 2023) tidak dapat kenaikan gaji. So, ini akan diperbaiki oleh Pak Prabowo. Kita harus berikan imbalan untuk penegak hukum," tegas dia dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan.

Simak: Video DPR Akan Terima Audiensi Hakim yang Lakukan Aksi Cuti Bersama Besok

[Gambas:Video 20detik]

(hal/ara)

Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah tidak ikut campur urusan internal yang terjadi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Baca juga: Anindya Bakrie Fokus Sukseskan Program Jokowi dan Prabowo

"Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya," ujar Supratman, dilansir Antara, Senin, 16 September 2024.

Supratman menyampaikan Pemerintah Indonesia pada prinsipnya hanya mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

Hal ini terkait dengan penetapan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang berlangsung di Hotel St Regis Jakarta, Sabtu, 14 September 2024.
"Intinya pemerintah pada prinsipnya sekali lagi, kami ikut sesuai dengan aturan, dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi, dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin," jelas dia.

Penetapan Anindya Bakrie tunggu Keppres

Lebih lanjut, Supratman menyebut penetapan resmi Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin masih menunggu diterbitkannya surat Keputusan Presiden (Keppres).

"Aturannya seperti itu, namun nanti kan semua keputusan Presiden, pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian," ucap Supratman.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyatakan Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum tidak sah lantaran melanggar aturan dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi.

"Hanya ada Satu Kadin Indonesia, yaitu Kadin Indonesia yang dasar penyelenggaraannya ditetapkan melalui Undang-Undang 1 Tahun 1987 tentang Kadin Indonesia dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas Kadin Indonesia, termasuk penyelenggaraan Munaslub harus tunduk dan taat kepada ketentuan UU dan mandat AD/ART," ujar Arsjad di Hotel JS Luwansa Jakarta, Minggu, 15 September 2024.

Arsjad juga menyebut telah dipercaya menjabat Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 juga melalui proses dan tata cara yang sah dan sesuai ketentuan UU dan aturan organisasi, yaitu dipilih secara aklamasi berdasarkan Keputusan bersama dalam Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

(SAW)

JAKARTA, KOMPAS.com - Hyundai Inster dikabarkan akan meluncur juga di Indonesia. Dugaan ini diperkuat dengan adanya temuan bahwa merek dagang Inster sudah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI.

Pada laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI), terlihat bahwa merek dagang Inster sudah didaftarkan oleh Hyundai Motor Company. Pengajuannya pada tanggal 24 Januari 2024 dan diumumkan pada 7 Februari 2024.

Terlihat nama Inster masuk ke dalam kode kelas 12, dengan jenis barang kendaraan elektrik. Sebelumnya, salah satu tenaga penjual Hyundai juga menyebutkan bahwa Hyundai sedang menyiapkan peluncuran Inster.

Beberapa waktu lalu, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) memang sudah mengumumkan ketertarikan untuk memasarkan Inster. Bahkan, sudah dilakukan studi apakah mobil listrik tersebut cocok untuk pasar Indonesia.

“Apalagi dia right hand drive ada kemungkinan untuk dibawa ke Indonesia. Tapi, apakah serta merta itu harus dibawa ke Indonesia? Tergantung market Indonesia butuh atau tidak,” ujar Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer PT HMID, kepada wartawan, saat ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Terus volume. Kalau volumenya menarik tentunya lebih bagus CKD. Itu yang kami bilang dengan studi. Belum tentu Inster masuk tapi kami tertarik masukin Inster, tergantung dari nanti pasarnya,” kata Frans.

Hyundai Inster digadang-gadang sebagai mobil listrik murah. Secara harga dan lainnya, posisinya akan ada di bawah Kona Electric yang sekarang dibanderol mulai Rp 499 juta (OTR Jakarta).

Hyundai menjual Inster di Korea Selatan dengan nama Casper Electric. Mobil ini memiliki dimensi panjang 3.825 mm, lebar 1.610 mm, tinggi 1.605 mm, dan wheelbase 2.580 mm.

Casper Electric alias Inster dibekali baterai berkapasitas 49 kWh, serta motor listrik 84,5 kW. Dengan baterai tersebut, mobil listrik ini bisa menempuh jarak tempuh hingga 315 km hanya dalam satu kali mengisi daya.

Hyundai juga sudah menyematkan berbagai fitur keselamatan yang cukup mumpuni dengan Hyundai Smartsense yang meliputi Blind Spot View Monitor (BVM), Surround View Monitor (SVM), Blind Spot Collision Avoidance Assist (BCA), dan masih banyak lagi.