WASHINGTON - Krisis likuiditas sedang terjadi di seluruh negara berkembang, meningkatkan tekanan pada lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang didukung AS untuk membantu negara-negara miskin memenuhi pembayaran utang yang meningkat dan mendorong investasi yang sangat dibutuhkan.

Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang berbasis di Washington pada akhir Oktober lalu meluncurkan pendekatan tiga pilaruntuk membantu negara-negara menangani tembok utang jatuh tempo selama tiga tahun ke depan.

Negara-negara termiskin di dunia harus membayar utang luar negeri mereka lebih dari USD290 miliar pada beberapa tahun mendatang dan miliaran lebih banyak lagi kepada pemberi pinjaman domestik, menurut data Bank Dunia.

Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa tanpa pembiayaan jangka pendek dan perbaikan jangka panjang, situasinya berisiko menjadi gelombang gagal bayar. Dimana bisa melumpuhkan pemerintah, menghantam warganya dan memberikan kerugian bagi investor asing.

Analis di S&P Global Ratings mengatakan, bulan ini utang dan biaya pinjaman yang lebih tinggi akan menyebabkan peningkatan gagal bayar selama dekade berikutnya dibandingkan dengan tahun-tahun terakhir.

Krisis likuiditas berarti bahwa pemerintah membelanjakan lebih banyak uang untuk membayar utang, membatasi apa yang dapat mereka investasikan dalam infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta adaptasi perubahan iklim.

Negara-negara termiskin di dunia tahun ini menghabiskan rata-rata 50% dari pendapatan mereka untuk membayar utang USD185 miliar kepada kreditur domestik dan asing, menurut data Bank Dunia.

Proposal bersama IMF-Bank Dunia menyerukan secara luas terhadap negara-negara rentan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan meningkatkan belanja publik; kreditur bilateral untuk menyediakan lebih banyak pendanaan konsesi; dan bagi pemberi pinjaman multilateral menyiapkan langkah-langkah baru seperti jaminan kredit untuk membantu menurunkan biaya pinjaman dan meringankan beban utang.

Namun rencana tersebut dikritik oleh AS ? pemegang saham terbesar IMF dan Bank Dunia. Sementara pemerintahan Biden telah menyambut baik keterlibatan lembaga-lembaga tersebut dalam menghadapi masalah likuiditas.

Di antara kritikan lainnya, AS mengatakan inisiatif itu tidak terstruktur atau cukup didefinisikan untuk memperjelas negara mana yang dapat dan harus terlibat. Sementara itu tidak ada pihak yang ingin menyebutkan negara-negara tertentu dengan masalah likuiditas - yang kemungkinan akan menakut-nakuti investor dan menaikkan biaya pinjaman -, karena itu Washington menginginkan kerangka kelayakan yang lebih jelas, kata beberapa pihak.

IMF sejauh ini lebih memilih solusi khusus untuk negara manapun yang membutuhkan bantuan likuiditas, yang harus dirancang dan dipimpin oleh negara-negara itu sendiri, daripada IMF atau kelompok multilateral lainnya.

Upaya besar terakhir dari IMF dan Bank Dunia untuk membantu negara-negara yang terbebani utang ? Kerangka Kerja Umum ? dikritik keras oleh debitur dan kreditur karena terlalu lambat dan penuh politik. Restrukturisasi utang, dalam beberapa kasus, sudah berlarut-larut selama bertahun-tahun.

Rencana IMF diperkirakan akan dibahas oleh para pemimpin G20 yang bakal menggelar pertemuan di Brasil. Tidak jelas apakah mereka akan mendukung program tertentu, seperti yang mereka lakukan dengan Kerangka Kerja Umum.

Seorang juru bicara IMF mengatakan, bahwa ada konsensus tentang urgensi untuk mengatasi tantangan likuiditas dan "kami tetap terlibat erat" dengan para pemangku kepentingan, termasuk G-20, "tentang pentingnya terus memperkuat keterlibatan kami seputar masalah mendesak ini."

AS, bersama dengan Prancis, pada bulan September menyusun dokumen informal setebal tujuh halaman yang disebut "Pathway for Sustainable Growth" yang menyerukan dan meminta IMF dan Bank Dunia untuk "mengusulkan rencana spesifik yang dapat ditindaklanjuti" untuk dibahas selama pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia bulan lalu di Washington.

"Dalam lanskap utang negara yang kompleks saat ini, IMF memainkan peran penting sebagai pemandu, dan terkadang wasit dan pengontrol lalu lintas udara," kata Wakil menteri keuangan AS untuk urusan internasional, Jay Shambaugh di Dewan Atlantik seperti dilansir Bloomberg.

Dia menekankan, ini adalah kunci "bagi negara-negara untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alat yang ada untuk membantu mereka melalui tantangan likuiditas."

Selain itu G7 juga menyerukan IMF dan Bank Dunia untuk menyempurnakan pendekatan mereka. "Kami mendukung pendekatan multidimensi milik negara, berorientasi reformasi, dan mendorong IMF dan Bank Dunia untuk lebih mengembangkan proposal pendekatan tiga pilar," terangnya.

BEIJING - Dana Moneter Internasional (IMF) pada 22 Oktober menyampaikan laporan Prospek Ekonomi Dunia dan mendapati China berada dalam kondisi goyah dengan perkiraan pertumbuhan yang lebih rendah menjadi 4,8 persen di tahun 2024 dibandingkan dengan 5 persen pada 2023.

Penurunan ini diproyeksikan terjadi meski sejumlah paket stimulus telah disuntikkan oleh rezim Presiden China Xi Jinping dalam beberapa waktu terakhir.

Mengutip dari Financial Post, Minggu (3/11/2024), laporan terbaru IMF menyoroti sektor properti China yang melemah dan rendahnya belanja konsumen sebagai alasan utama kegagalan ekonominya.

IMF telah memperkirakan tingkat pertumbuhan China sebesar 4,5 persen pada tahun 2025, meski ada sejumlah langkah yang diambil seperti peningkatan ekspor neto dan lebih banyak dana yang dikeluarkan untuk mendukung pertumbuhan negara.

Kesengsaraan China tidak berakhir di sini karena perang dagangnya yang terus-menerus dengan Amerika Serikat (AS) telah mengakibatkan tarif baru yang saling dikenakan oleh kedua negara, dan tarif perdagangan ini memiliki konsekuensi ekonomi tersendiri bagi negara-negara di seluruh dunia.

Wakil Direktur IMF Gita Gopinath selama ini telah menyoroti eskalasi AS-China dan dampak globalnya bagi pihak lain.

"Kami melihat ada banyak perdagangan yang didorong faktor geopolitik di seluruh dunia. Itulah sebabnya jika Anda melihat perdagangan secara keseluruhan terhadap PDB, maka kondisinya bisa terlihat berjalan dengan baik. Tetapi, mengenai siapa yang berdagang dengan siapa, pastinya ada perubahan,? kata Gopinath dalam sebuah jumpa pers.

Peningkatan jumlah tarif perdagangan antara China, Uni Eropa, dan AS telah terjadi sepanjang 2024. Baik Uni Eropa (UE) maupun AS telah menyoroti praktik perdagangan yang tidak adil dan produksi berlebihan oleh China sebagai alasan untuk menaikkan tarif karena para pelaku industri lokal merasa tertipu.

China juga dalam tanggapannya menerapkan beberapa tarif sementara yang baru dan lebih tinggi pada sejumlah impor AS dan UE di saat ketegangannya dengan AS terus berlanjut.

Meroketnya Suku Bunga

Pernyataan Gopinath seputar kenaikan tarif oleh negara-negara ini menunjukkan bahwa hal itu cenderung berdampak buruk kepada semua pihak. Mengenai hubungan dagang AS-China dan dampak globalnya, dia berkata: ?Hasil akan jauh lebih rendah daripada yang kami proyeksikan untuk semua negara di dunia, dan akan ada tekanan pada inflasi, jadi itu bukan arah yang seharusnya kita tuju.?

Komentar Gopinath muncul setelah Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyatakan kekhawatirannya tentang bagaimana perdagangan global tidak lagi bergantung pada praktik perdagangan yang baik, dan sekarang sebagian besarnya didorong tindakan perdagangan balasan yang diambil suatu negara terhadap para pesaingnya.

Tim Adams, CEO Institute of International Finance, juga memperingatkan terhadap usulan tarif yang datang dari calon presiden AS Donald Trump karena hal itu dapat membuka jalan bagi disinflasi dan akhirnya mengarah pada suku bunga yang meroket.

Gopinath dari IMF mengindikasikan bahwa stabilitas ekonomi dunia bergantung pada hubungan AS-China yang baik, dan tidak ada yang lebih baik jika ?rasa kewarasan? berlaku di antara negara-negara terkemuka. ?Menjaga hubungan ini tetap stabil telah menjadi kepentingan semua pihak,? katanya.

Dalam laporan Prospek Ekonomi Dunia 2024, IMF mengatakan bahwa penggunaan kebijakan proteksionis yang berkelanjutan oleh sejumlah negara da[at memicu penurunan pertumbuhan ekonomi secara global.

IMF juga mengatakan bahwa ekonomi AS telah menjadi penggerak utama pertumbuhan global hingga akhir tahun ini dan tahun 2025, tetapi ekonomi China yang tergelincirlah yang berjuang melawan inflasi, dan aksi saling serang antar kedua negara itu telah menyebabkan meroketnya suku bunga tinggi di kancah global.

Perang Dagang AS-China

Laporan IMF selanjutnya menunjukkan bahwa pasar negara berkembang seperti India dan Brasil telah menonjol dalam hal peningkatan perkiraan IMF. Tetapi China, negara dengan ekonomi nomor dua dunia, telah bernasib di bawah ekspektasi pada 2024 dengan tingkat pertumbuhan di bawah tren sebesar 4,5 persen dan diperkirakan tergelincir di tahun 2025.

Laporan IMF juga memperingatkan terhadap kemungkinan risiko konflik bersenjata, potensi perang dagang baru, dan sisa dari kebijakan moneter ketat yang digunakan Federal Reserve AS dan bank sentral lainnya untuk mengendalikan inflasi.

"Hari ini, IMF melaporkan bahwa Amerika Serikat memimpin negara-negara maju dalam hal pertumbuhan untuk tahun kedua berturut-turut," kata Lael Brainard, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, dalam sebuah pernyataan.

Laporan IMF secara meyakinkan menyatakan: "Kemunduran menyeluruh dari sistem perdagangan global berbasis aturan mendorong banyak negara untuk mengambil tindakan sepihak. Intensifikasi kebijakan proteksionis tidak hanya akan memperburuk ketegangan perdagangan global dan mengganggu rantai pasokan global, tetapi juga dapat membebani prospek pertumbuhan jangka menengah."

IMF ingin dunia untuk duduk dan memperhatikan secara seksama perang dagang antara AS dan China, dan melihat bagaimana hal tersebut berdampak pada seluruh dunia.

JAKARTA - Dana Moneter Internasional ( IMF ) menyebut ASEAN yang menjadi pemenang ekonomi dari meningkatnya ketegangan geopolitik antara China dan Amerika Serikat (AS), kendati risiko dari fragmentasi tetap ada. ASEAN telah lama diuntungkan oleh globalisasi selama beberapa dekade, membangun hubungan dagang yang kuat dengan China dan Amerika Serikat, dua ekonomi terbesar di dunia.

Meskipun ketegangan AS-China telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir, ASEAN telah beradaptasi dan terus berintegrasi dengan ekonomi global, ungkap IMF dalam laporan Prospek Asia-Pasifik terbarunya. "Meskipun ada ketegangan geopolitik, ASEAN terus memperkuat hubungan perdagangan dan investasi dengan China dan AS," kata laporan tersebut, seperti dilansir CNBC, Jumat (1/11/2024).

Data dari IMF menunjukkan bahwa sejak 2018, ekonomi ASEAN terus meningkatkan pangsa pasar impor China dan AS, dengan kedua negara adidaya tersebut menyerap lebih banyak nilai tambah kawasan tersebut. ASEAN juga terus menarik lebih banyak investasi asing langsung dari kedua negara.

"Kawasan tersebut bahkan mampu memanfaatkan peluang pengalihan perdagangan yang disebabkan oleh ketegangan perdagangan AS-China," tambah laporan tersebut.

Mantan Presiden AS Donald Trump memulai perang dagang denganChina dengan mengenakan serangkaian tarif pada ribuan impor dari negara tersebut pada tahun 2018 dan 2019 dan memicu pembalasan dari Beijing. Pemerintahan Biden selanjutnya telah mempertahankan sebagian besar tarif tersebut, dan bahkan mengenakan pungutan tambahan pada bulan Mei.

IMF mengatakan bahwa analisis empiris menunjukkan bahwa beberapa ekonomi ASEAN telah melihat ekspor produk yang menjadi sasaran tarif China atau AS tumbuh lebih cepat daripada ekspor lainnya. Ekonomi ASEAN juga mengalami peningkatan ekspor barang-barang yang dikenai tarif ini ke negara-negara di luarChina dan AS, yang menurut IMF menunjukkan bahwa mereka tidak hanya diuntungkan dari pengalihan perdagangan tetapi juga mewujudkan skala ekonomi.

Laporan tersebut menambahkan bahwa perdagangan antara negara-negara anggota ASEAN juga meningkat. Secara keseluruhan, IMF mengatakan tren ini telah berkontribusi pada peningkatan pangsa investasi asing langsung, ekspor dunia, dan nilai tambah global di kawasan ASEAN.

Namun, laporan tersebut mencatat bahwa keuntungan dari perang tarif China-AS belum menghasilkan ekspor keseluruhan yang lebih kuat untuk semua negara anggota ASEAN.

Sementara beberapa negara anggota, seperti Vietnam, mengalami pertumbuhan ekspor yang kuat dibandingkan dengan rata-rata global sejak 2018, pertumbuhan ekspor melambat di negara-negara lain, seperti Thailand, atau mandek, seperti dalam kasus Filipina dan Singapura.

Namun, IMF memperingatkan bahwa meningkatnya tekanan geopolitik masih dapat merugikan kawasan tersebut di masa mendatang. Misalnya, fragmentasi ekonomi global kemungkinan akan mengurangi aktivitas di mitra dagang utama ASEAN, seperti AS dan China, dan dengan demikian dapat menurunkan permintaan eksternal untuk kawasan yang sangat bergantung pada ekspor.

IMF pada hari Jumat menaikkan prospek pertumbuhan 2024 dan 2025 untuk seluruh kawasan Asia-Pasifik sebesar 0,1%, naik dari perkiraan terakhirnya pada bulan April. Namun, terlepas dari kenaikan tersebut, IMF juga memperingatkan bahwa pertumbuhan menghadapi lebih banyak risiko, yang mencerminkan meningkatnya ketegangan geopolitik, ketidakpastian tentang kekuatan permintaan global, dan potensi volatilitas keuangan.

JAKARTA - Dana Moneter Internasional ( IMF ) mengingatkan akan meningkatnya risiko terhadap ekonomi Asia seiring meningkatnya ketegangan perdagangan, keterpurukan sektor properti China, dan potensi gejolak pasar lebih lanjut. Tekanan harga yang terus-menerus turun dari China dinilai dapat memicu ketegangan perdagangan dengan merugikan sektor-sektor di negara-negara tetangga dengan struktur ekspor yang sama.

IMF mendesak Beijing untuk mengambil langkah-langkah guna mencapai pemulihan yang lebih didorong oleh permintaan bagi ekonominya. "Perlambatan yang lebih lama dan lebih besar dari yang diperkirakan di China akan merugikan kawasan dan ekonomi global," kata IMF dalam laporan prospek ekonomi regionalnya untuk Asia, seperti dilansir Reuters, Jumat (1/11/2024).

IMF menyatakan bahwa respons kebijakan China sangat penting dalam konteks ini, dan menyerukan perlunya langkah-langkah untuk memfasilitasi penyesuaian sektor properti dan memperkuat konsumsi swasta. Dalam perkiraan terbarunya, IMF memprediksi ekonomi Asia akan tumbuh 4,6% pada tahun 2024 dan 4,4% pada tahun 2025 dengan kebijakan moneter yang lebih longgar di seluruh dunia yang diperkirakan akan meningkatkan permintaan swasta tahun depan.

Proyeksi untuk tahun 2024 dan 2025 direvisi naik sebesar 0,1 persenpoin dari perkiraan IMF yang dibuat pada bulan April, tetapi lebih rendah dari ekspansi 5,0% pada tahun 2023. Risiko dinilai condong ke sisi negatif karena langkah-langkah pengetatan moneter sebelumnya dan ketegangan geopolitik dapat merugikan permintaan global, meningkatkan biaya perdagangan, dan mengguncang pasar. "Risiko akut adalah meningkatnya tarif pembalasan antara mitra dagang utama, yang akan memperburuk fragmentasi perdagangan dan merugikan pertumbuhan di kawasan tersebut," kata IMF.

Sementara, pertumbuhan yang rendah, utang yang tinggi, dan perang yang meningkat menjadi agenda utama pada pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia minggu lalu, para pemimpin keuangan menghabiskan banyak energi mereka untuk mengkhawatirkan dampak potensial dari kembalinya Donald Trump ke tampuk kekuasaan dalam pemilihan presiden AS pada tanggal 5 November. Trump yang berjanji untuk mengenakan tarif sebesar 10% pada impor dari semua negara, dan bea sebesar 60% pada impor dari China, dinilai akan berdampak pada rantai pasokan di seluruh dunia.

"Jelas bahwa tarif, hambatan non-tarif, dan ketentuan konten domestik bukanlah solusi yang tepat, karena hal itu mendistorsi arus investasi perdagangan dan merusak sistem perdagangan multilateral," kata Krishna Srinivasan, direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF, dalam sebuah konferensi pers pada hari Jumat.

"Pada akhirnya, tindakan semacam ini akan menyebabkan harga yang lebih tinggi dibayarkan oleh konsumen dan investor," tambahnya. IMF menyatakan turbulensi pasar baru-baru ini juga dapat menjadi pertanda gelombang volatilitas di masa mendatang karena pasar memperkirakan pemotongan suku bunga besar-besaran oleh Federal Reserve AS dan kenaikan suku bunga bertahap oleh Bank Jepang.

"Perubahan mendadak dalam ekspektasi jalur kebijakan ini dapat menyebabkan nilai tukar menyesuaikan diri secara tajam, dengan dampak ke segmen pasar keuangan lainnya," kata laporan itu. "Meskipun volatilitas itu sendiri tidak akan selalu berbahaya, hal itu dapat merusak kepercayaan konsumen dan investasi," ungkaplaporan tadi.

IMF memperkirakan ekonomiChina akan tumbuh 4,8% pada tahun 2024, naik 0,2 poin dari perkiraannya pada bulan April tetapi lebih lambat dari kenaikan 5,2% tahun lalu. Pertumbuhan negara itu diperkirakan akan melambat lebih lanjut menjadi 4,5% pada tahun 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk Timur Tengah dan Afrika Utara pada 2024 seiring dengan konflik, ketidakpastian geopolitik, dan pengurangan produksi minyak di kawasan tersebut.

Mengutip Bloomberg pada Kamis (31/10/2024), IMF merevisi pertumbuhan ekonomi TImur Tengah dan Afrika Utara menjadi sebesar 2,1%, turun dari proyeksi 2,7% pada April lalu. Sementara itu, IMF jugasedikit menurunkan perkiraan pertumbuhan untuk untuk tahun depan menjadi 4%.

Dalam laporannya, IMF menyebut, jika konflik yang sedang berlangsung terus berlanjut atau menyebar, maka akan terjadi kerugian ekonomi jangka panjang.

“Perekonomian yang menerapkan reformasi struktural yang penting dapat menghadapi meningkatnya ketidakpuasan sosial dan perlawanan politik, sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan dan menghambat pertumbuhan," jelas IMF dalam laporan tersebut.

Pekan lalu, IMF menurunkan perkiraan pertumbuhan global untuk tahun depan menjadi 3,2% dan memperingatkan akan memburuknya risiko akibat perang dan proteksionisme perdagangan. Pemberi pinjaman memberikan kredit kepada bank sentral karena berhasil mengendalikan inflasi tanpa membawa negara-negara ke dalam resesi.

“Perekonomian mulai pulih namun berada dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi,” kata Jihad Azour, direktur IMF untuk Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah, dalam sebuah wawancara.

Dia mengatakan pertempuran antara Israel dan kelompok militan yang bersekutu dengan Iran dan perang saudara di Sudan – konflik terburuk di kawasan ini – mempunyai “efek riak.”

“Eskalasi apa pun dapat mempunyai implikasi yang lebih besar di kawasan ini,” katanya.

Faktor lain yang mungkin membebani pertumbuhan regional adalah perpanjangan pengurangan produksi oleh OPEC+, menurut Azour. Kelompok pengekspor minyak meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Irak.

Aliansi tersebut – yang dipimpin oleh Saudi dan Rusia – mungkin akan memulai peningkatan produksi pada bulan Desember, seiring dengan upaya mereka untuk secara bertahap memulihkan pasokan yang terhenti sejak tahun 2022. Namun aliansi ini telah menunda dimulainya kembali pasokan, yang semula dijadwalkan pada bulan Oktober, di tengah melemahnya permintaan minyak di Tiongkok dan pembengkakan produksi. negara.

Pemangkasan tersebut menyebabkan IMF memangkas proyeksi pertumbuhan Arab Saudi, negara dengan ekonomi terbesar di kawasan, beberapa kali pada tahun lalu.

Namun, Azour menyebut, pertumbuhan sektor non-minyak di Dewan Kerja Sama Teluk atau Gulf Cooperation COuncil (GCC) tetap bertahan dan mendorong pertumbuhan selama beberapa tahun terakhir.

Kekhawatiran lain bagi IMF adalah ketidakmampuan kawasan untuk menarik cukup investasi asing langsung, menurut Azour, serta tingginya tingkat utang di negara-negara berpendapatan menengah.

Dia mengatakan ketidakpastian ekonomi akan tetap tinggi selama perang regional terus berlanjut.

“Ketidakpastian sangat tinggi dan dampak ketidakpastiannya berbeda-beda. Untuk negara-negara tertentu, negara-negara yang sedang berkonflik, yang mereka perlukan adalah dukungan segera dan bantuan darurat," jelas Azour.

Dia menambahkan, negara-negara lain di sekitar zona konflik termasuk Mesir, Yordania dan Irak perlu bersikap protektif untuk menjaga stabilitas makroekonomi mereka.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID -DUBAI. Pertumbuhan kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) diperkirakan meningkat menjadi 4% pada tahun depan. Dana Moneter Internasional alias International Monetary Fund (IMF) mengatakan, penghentian bertahap, pemotongan produksi minyak dan meredanya hambatan termasuk dari konflik akan menjadi penentu pergerakan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Pada tahun 2024, pertumbuhan di kawasan tersebut akan tetap lamban pada 2,1% pada tahun 2024 menurut Prospek Ekonomi Regional terbaru IMF. Proyeksi tersebut lebih rendah dari sebelumnya karena faktor geopolitik dan ekonomi makro yang membebani.

IMF memperingatkan, ada risiko pada seluruh kawasan, termasuk Kaukasus dan Asia Tengah yang condong ke sisi negatif. IMF menyerukan percepatan reformasi struktural, termasuk dalam tata kelola dan pasar tenaga kerja, untuk mengangkat prospek pertumbuhan jangka menengah.

"Untuk tahun 2024, estimasi pertumbuhan Middle East dan North Africa telah direvisi turun sebesar 0,6% dari laporan April, karena konflik Israel-Hamas yang terus berlanjut dan perpanjangan pemotongan produksi minyak sukarela OPEC+," kata Jihad Azour, direktur IMF untuk departemen Timur Tengah dan Asia Tengah, dalam sebuah wawancara dikutip Reuters.

Azour menambahkan, kabar baiknya adalah inflasi secara bertahap berhasil dikendalikan di seluruh kawasan, dan diharapkan mencapai rata-rata tingkat target 3% pada tahun 2024, kecuali Mesir, Iran, dan Sudan.

"Namun, prospeknya sangat bervariasi di seluruh kawasan, dengan negara-negara pengekspor minyak diharapkan dapat mengatasi risiko potensial dengan lebih baik, didukung oleh pertumbuhan sektor non-minyak yang kuat," kata Azour.

Di tengah harga minyak yang lebih rendah dan produksi minyak yang lebih rendah tahun ini, pertumbuhan non-minyak di kawasan Dewan Kerjasama Teluk (GCC), sebagian besar telah mengungguli pertumbuhan keseluruhan. Ini karena program investasi yang dipimpin pemerintah membantu mendorong permintaan domestik. Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Oman merupakan bagian dari GCC.

Negara-negara pengimpor minyak di Timur Tengah dan Afrika Utara tetap lebih rentan terhadap konflik yang sedang berlangsung dan kebutuhan pembiayaan yang tinggi.

"Meskipun masalah-masalah ini berangsur-angsur mereda, ketidakpastian tetap tinggi dan kesenjangan struktural kemungkinan akan menghambat pertumbuhan produktivitas di banyak negara dalam jangka waktu yang diperkirakan," kata laporan IMF.

IMF telah menyetujui pendanaan baru senilai US$ 13,4 miliar untuk negara-negara Timur Tengah dan Asia Tengah sejak Januari 2024, termasuk untuk program-program di Mesir, Yordania, dan Pakistan.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nilai tukar rupiah cenderung tertekan menjelang akhir Oktober ini. Rabu (30/10), kurs rupiah Jisdor berada di Rp 15.732 per dolar Amerika Serikat (AS). Kurs rupiah melemah 3,88% jika dibandingkan dengan posisi akhir September yang ada di Rp 15.144 per dolar AS.

Dinamika global, termasuk situasi Timur Tengah dan dinamika politik di Jepang hingga isu terkait rilis data ketenagakerjaan di AS yang diperkirakan tidak sesuai dengan yang harapan berpengaruh pada fluktuasi nilai tukar rupiah.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, kondisi ekonomi global membuat investor fly to quality alias mencari aset yang minim risiko. Menurut dia, para investor lebih memilih memegang mata uang yang likuid dan dianggap kuat.

"Economic outlook oleh IMF yang dirilis belum lama ini yang mengatakan bahwa Indonesia hanya akan tumbuh di kisaran 5% hingga 2029, salah satunya akibat beban utang yg tinggi, juga ikut berpengaruh pada nilai tukar rupiah," kata Wijayanto kepada Kontan.co.id, Rabu (30/10).

Wijayanto mengatakan proyeksi pertumbutahan ekonomi tersebut membuat target pertumbuhan ekonomi 8% semakin sering dipertanyakan. Ditambah tren penurunan daya beli belum menunjukkan tanda-tanda membaik.

"Meski begitu saya rasa pergerakan rupiah ini masih wajar, rupiah tidak akan mengalami guncangan berarti hingga akhir tahun," ujarnya.

Menurut Wijayanto, Bank Indonesia (BI) perlu memastikan BI repo rate menarik bagi investor. Yang juga penting adalah strategi jangka menengah untuk memperkuat cadangan devisa dengan memodifikasi peraturan lalu lintas devisa.

Dia menyebut, DHE SDA harus diparkir lebih lama di Indonesia. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap SRBI yang mahal, dan untuk mengantisipasi kondisi fiskal yang tidak sesuai harapan di tahun depan.

Peneliti Macroeconomic, Finance and Political Economy Research Group LPEM UI Jahen F Rezki mengatakan, pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal. Khususnya eskalasi perang di Timur Tengah yang semakin membesar. Ada juga efek rilis data ketenagakerjaan AS yang diperkirakan tidak sesuai dengan yang harapan, sehingga suku bunga belum akan berubah.

Selain itu juga stimulus yang dilakukan oleh pemerintah China membuat banyak investor asing yang mulai masuk ke pasar China.

"Rupiah saya rasa masih akan di kisaran Rp 15.800-Rp 16.000 per dolar AS karena BI akan terus mengupayakan agar nilai rupiah tidak terus bergejolak," ungkap Jahen kepada Kontan.co.id, Rabu (30/10).

Jahen melihat, kebijakan BI tidak akan jauh dari kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Walau tentunya akan berimplikasi dengan semakin tergerusnya cadangan devisa yang ada sekarang.

"Saya rasa nilai tukar nantinya juga tergantung dari reaksi BI terhadap keputusan the Fed," ucapnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap di bawah 5,1% hingga tahun 2029.

Bright Institute menilai proyeksi ini menunjukkan bahwa tidak ada gambaran kemungkinan Indonesia akan tumbuh mencapai 8% hingga tahun tersebut.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menyatakan bahwa proyeksi ekonomi Indonesia hingga 2029 menunjukkan stabilitas, meskipun tidak ada indikasi perbaikan signifikan dalam berbagai indikator utama.

"Kalau kita lihat transaksi berjalan, tingkat pengangguran hingga investasi itu masih kurang baik," ungkap Awalil dalam Diskusi Publik yang berlangsung pada Selasa (29/10).

Untuk tahun 2024, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,96%. Sementara itu, pada tahun 2025, pertumbuhan diproyeksikan mencapai 5,07% dan stagnan hingga tahun 2029.

"Jadi menurut saya, dari proyeksi IMF ini untuk tumbuh 8% itu tidak ada atau mustahil," tegas Awalil.

Proyeksi fiskal, seperti pendapatan, belanja, defisit, dan utang, menunjukkan stabilitas, tetapi mencerminkan kurangnya ruang dan ketahanan fiskal. Pendapatan negara diperkirakan akan stagnan pada persentasenya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di kisaran 14,5% dari 2025 hingga 2029.

Belanja negara diperkirakan meningkat secara nominal, namun stagnan dalam presentase terhadap PDB hingga 2029 dengan kisaran 17%.

Selain itu, defisit diperkirakan akan melebar rata-rata hingga tahun 2029, sementara utang pemerintah diproyeksikan meningkat hingga Rp 12.893 triliun pada tahun 2029, dengan persentase terhadap PDB sekitar 40%.

Proyeksi transaksi berjalan juga tidak menunjukkan kinerja yang buruk, tetapi mengindikasikan ketahanan yang lemah jika menghadapi guncangan eksternal yang tak terduga.

Transaksi berjalan Indonesia diproyeksikan mengalami defisit 1,0% dari PDB pada tahun ini dan melebar menjadi 1,2% pada tahun 2025.

"Jadi ekonomi Indonesia berdasarkan proyeksi IMF ini sangat rentan, dan jika target Pemerintahan Prabowo ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, harus ada reformasi yang luar biasa," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan sejumlah hasil pertemuan tahunan IMF-World Bank Group di Washington D.C, Amerika Serikat yang dihadirinya selama 22—27 Oktober 2024.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu yang dibahas yaitu peta jalan Bank Dunia atau World Bank dalam membantu negara anggota memenuhi kebutuhan Barang Publik Global (Global Public Goods) seperti energi hijau, pangan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, juga dibahas peran Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dalam menangani peningkatan risiko ekonomi, moneter, dan geopolitik ke depan.

Awalnya, Thomas menghadiri diskusi Eurasia Group Roundtable. Dia memaparkan rencana pemerintah Indonesia dalam memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang dan memanfaatkan peluang ekonomi di tengah dinamika geopolitik global.

Wamenkeu menekankan pentingnya keamanan energi, digitalisasi, dan hilirisasi sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah Indonesia juga sedang mendalami berbagai sektor yang berpotensi sebagai sumber pertumbuhan baru yang tidak hanya terbatas infrastruktur dan hilirisasi, tetapi juga sektor pariwisata dan digitalisasi.

"Presiden Prabowo akan memperluas itu [pertumbuhan ekonomi baru], fokusnya sekarang adalah melihat sektor-sektor lain," jelasnya dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Senin (28/10/2024).

Thomas turut menjadi co-chair dengan Menteri Keuangan Belanda Eelco Heinen dalam 12th Ministerial Meeting of Coalition of Finance Minister for Climate Action. Pertemuan tersebut membahas koordinasi kebijakan iklim negara anggota termasuk mobilisasi pembiayaan publik dan swasta untuk ekonomi hijau.

Dalam kesempatan itu, keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memaparkan inisiatif pembiayaan ekonomi hijau dari pemerintah Indonesia, seperti Debt-for-Nature-Swap (DNS) dan penerbitan lebih dari US$7 miliar pembiayaan dalam sukuk dan obligasi untuk ketahanan iklim serta perlindungan lingkungan.

Thomas turut menghadiri pertemuan Task Force on a Global Mobilization against Climate Change (TF-CLIMA) untuk mendiskusikan pencapaian target iklim sesuai Perjanjian Paris. Dia menegaskan dukungan Indonesia atas upaya TF-CLIMA dalam menyediakan instrumen keuangan transisi yang dapat menyediakan berbagai jasa dan produk untuk mendorong dekarbonisasi.

Masih dalam rangkaian yang sama, Thomas juga menghadiri pertemuan ke-4 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G20 yang merupakan pertemuan terakhir di bawah Presidensi G20 Brasil. Dalam kesempatan itu, dibahas sejumlah agenda seperti produksi dan perdagangan, konsentrasi pendapatan dan kesejahteraan, perubahan iklim, pembiayaan kesehatan, serta ketidakstabilan politik dan geoekonomi.

Selain itu, wakil dari Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menghadiri Asean-IMF Closed Door Annual Roundtable of Asean Finance. Pertemuan tersebut mendiskusikan tantangan dan prioritas kawasan Asia Tenggara, termasuk rantai pasok regional, pembangunan berkelanjutan, daya tahan pangan, serta ekonomi digital melalui Asean Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Terakhir, Wamenkeu menghadiri agenda utama yaitu Development Committee Plenary. Dia hadapan Dewan Gubernur negara anggota IMF dan Grup Bank Dunia, Thomas menyampaikan sejumlah perhatian pemerintah Indonesia yaitu tekanan pertumbuhan ekonomi akibat peningkatan risiko ekonomi global dan konflik geopolitik telah menekan pertumbuhan ekonomi.

Oleh sebab itu, dia menyerukan penguatan kerja sama multilateral melalui reformasi struktural dan investasi hijau untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Di samping itu, pemerintah Indonesia juga mengapresiasi langkah Bank Dunia yang sepakat untuk meningkatkan pembiayaan ke negara-negara anggotanya sebesar US$150 miliar dalam 10 tahun melalui inovasi keuangan, pelaksanaan Framework for Financial Incentives (FFI), dan Livable Planet Fund (LPF) sesuai World Bank Evolution Roadmap.

Roadmap atau peta jalan tersebut juga mengatur pengurangan rasio ekuitas terhadap utang untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan tanpa menurunkan peringkat AAA International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan penguatan kapasitas penyerapan proyek dan penurunan suku bunga pinjaman bagi negara anggota.

Thomas juga menyatakan dukungan pemerintah terhadap tambahan pendanaan International Development Association 21^st Replenishment (IDA21) untuk membantu negara miskin, rentan, dan terdampak konflik melalui pembiayaan rendah bunga dan hibah.

Jakarta -

Amerika Serikat (AS) akan melangsungkan pilpres November mendatang. Para petinggi ekonomi global khawatir Donald Trump kembali menjadi orang nomer satu AS karena banyak kebijakan yang memicu perang dagang.

Melansir Reuters, Senin (28/10/2024), Trump sebelumnya bersumpah untuk memberlakukan tarif 10% untuk impor dari semua negara, serta bea impor dari Cina akan dikenakan sebesar 60%. Trump juga berusaha menarik perhatian para pemilih AS dengan menawarkan berbagai keringanan pajak.

Dalam rangkaian Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) di Washington D.C pada 22-26 Oktober 2024, Pilpres AS menjadi pembicaraan petinggi keuangan dunia dan gubernur bank sentral tiap negara.

Gubernur Bank of Japan, Kazuo Ueda, mengatakan kekhawatiran yang muncul adalah potensi Trump untuk menjungkirbalikkan sistem keuangan global dengan menaikkan tarif besar-besaran, menarik utang lebih banyak, dan menggenjot produksi energi berbahan bakar fosil.

"Semua orang tampaknya khawatir akan ketidakpastian yang tinggi mengenai siapa yang akan menjadi presiden berikutnya, dan kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil di bawah presiden yang baru," Ujar Ueda dikutip Reuters, Senin (28/10/2024).

Kini pasar dan investor mulai wait and see. Mereka menunggu hasil Pilpres AS. Di satu sisi, IMF menilai usaha global untuk melawan inflasi sebagian besar telah berhasil karena kekuatan ekonomi AS mengimbangi pelemahan di China dan Eropa.

Di sisi lain, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mendesak para pembuat kebijakan untuk mulai mengurangi utang yang disebabkan oleh COVID-19. Ketika ditanya dampak Trump jika terpilih di Pilpres AS, Georgieva menekankan pertemuan IMF dan World bank difokuskan untuk penyelesaian masalah ekonomi yang dihadapi.

"Sentimen keanggotaan adalah pemilu untuk AS, tapi yang perlu kita identifikasi adalah apa saja tantangan-tantangan yang ada dan bagaimana IMF dapat mengatasi tantangan-tantangan ini secara konstruktif," Kata Georgieva.

(fdl/fdl)

WASHINGTON - Data dan angka-angka terbaru World Economic Outlookmenunjukkan bahwa ekonomi terbesar dunia berdasarkan PPP sekarang mencakup tiga negara BRICS ? China, India, dan Rusia. Catatan tersebut juga menjadi pertanda sanksi Barat tidak terlalu berpengaruh terhadap Rusia yang ekonominya justru meningkat.

Dana Moneter Internasional (IMF) menempatkan Rusia sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia berdasarkan paritas daya beli (PPP). Diterangkan PPP membandingkan produktivitas ekonomi dan standar hidup antar negara dengan menyesuaikan perbedaan biaya barang dan jasa.

Dalam World Economic Outlook yang diterbitkan pada hari Selasa, IMF mengatakan produk domestik bruto (PDB) Rusia pada tahun 2024 berjumlah 3,55% dari PDB global dalam hal PPP, mengungguli Jepang, yang memiliki 3,38%.

Menurut laporan tersebut, Rusia menempati urutan keempat dalam hal PPP setelah China (18,8%), AS (Amerika Serikat) (15%), dan India (7,9%). Rusia mengungguli Jepang dalam hal paritas daya beli, menurut organisasi yang berbasis di Washington tersebut.

"Hari ini kami harus menerapkan substitusi impor yang agresif dan membangun produksi kami sendiri. Oleh karena itu, tempat keempat Rusia cukup bagus," kata kepala Pusat Penelitian Ekonomi Makro di Universitas Keuangan, Evgeny Balatsky, kepada Rossyiskaya Gazeta.

"Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia menyalip pesaingnya di Eropa ? satu demi satu ? Inggris, Prancis, Jerman, dan sekarang Jepang," tambahnya.

Awal bulan ini, Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov mengatakan, pangsa negara-negara BRICS dalam PDB global, yang diukur dengan PPP, telah tumbuh dengan mantap untuk mencapai angka saat ini sebesar 36,7%.

Data IMF menunjukkan bahwa pangsa PDB global negara-negara G7 (Kanada, Prancis, Jepang, Italia, AS, Inggris, dan UE) dalam hal PPP telah menyusut, turun dari 50,42% pada tahun 1982 menjadi 29% pada tahun 2024.

IMF juga meningkatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Rusia di 2024 menjadi 3,6%, angka tersebut meningkat dari proyeksi sebelumnya 3,2%. Namun lembaga yang berbasis di Washington itu memangkas perkiraannya untuk pertumbuhan tahun depan dari 1,5% menjadi 1,3%.

IMF mengaitkan penurunan peringkat untuk tahun 2025 dengan "konsumsi swasta dan investasi yang melambat di tengah tekanan pada pasar tenaga kerja dan pertumbuhan upah yang lebih lambat."

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menghadiri pertemuan tahunan International Monetery Fund (IMF) dan Bank Dunia di Washington D.C, Amerika Serikat, 22-26 Oktober 2024. Pada pertemuan itu, perwakilan BI menegaskan upaya mengatasi dampak rambatan (spillover) dari perekonomian global terhadap negara berkembang.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, berujar delegasi BI menegaskan perlunya kebijakan dan langkah yang konsisten dalam menghadapi ketidakpastian global. Dalam hal ini, kata dia, keleluasaan penggunaan bauran kebijakan bank sentral.

“Dukungan Lembaga Keuangan Internasional (International Financial Institution - IFIs) kepada negara berkembang untuk memperkuat formulasi bauran kebijakan tersebut sangat diperlukan,” kata Ramdan dalam keterangan tertulis, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Selain itu, BI menegaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dan reformasi struktural sangat diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pada aspek penguatan kerja sama multilateral ini, BI telah menyampaikan kesiapan mendukung implementasi kesepakatan 16th General Review of Quota.

Kesepakatan tersebut, kata Ramdan, akan meningkatkan kapasitas IMF sebagai jaring pengaman keuangan global. Selain itu juga mendorong penyesuaian formula kuota IMF untuk memperkuat keterwakilan negara berkembang di IMF melalui 17th General Review of Quota.

Pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur bank sentral negara G20 dalam forum tersebut, Ramdan mengatakan telah disepakati Agenda Kebijakan Global (Global Policy Agenda) IMF untuk mendorong pemulihan ekonomi global serta mengatasi tantangan pertumbuhan dunia. Delegasi Indonesia diwakili oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta serta Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Thomas Djiwandono.

Salah satu rekomendasi untuk para pembuat kebijakan adalah fokus untuk memastikan inflasi sesuai target dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, melakukan konsolidasi fiskal untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

“Dan melakukan reformasi struktural untuk mendorong produktivitas dan prospek tenaga kerja,” kata Ramdan.