IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelontorkan anggaran hingga Rp1.315 triliun untuk pembangunan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selama 10 tahun terakhir.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, menjelaskan alokasi anggaran tersebut terbagi untuk pengerjaan berbagai jenis infrastruktur seperti jalan dan jembatan, perumahan, sumber daya air, infrastruktur perkotaan dan permukiman, hingga ibu kota baru.

Secara rinci, masing-masing unit kerja Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran. Ditjen Bina Marga mendapatkan porsi paling jumbo selama 10 tahun terakhir yaitu Rp571,38 triliun.

Disusul oleh, Ditjen Sumber Daya Air mendapatkan alokasi Rp408,76 triliun, Ditjen Cipta Karya mendapatkan Rp223,28 triliun, dan Ditjen Perumahan mendapatkan Rp94,77 triliun.

"Kalau Bina Marga (paling besar) kan dia juga setaradengan capaiannya, ini disandingkan dengan capaian pekerjaannya juga," ujar Endra saat ditemui di Kantornya, Jumat (4/10/2024).

Berdasarkan data yang dipaparkan Endra, lonjakan kenaikan anggaran infrastruktur terjadi pada periode kedua Presiden Jokowi 2020-2024. Hal ini dikatakan Endra karena adanya sentimen pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga APBN dialokasikan untuk membangun infrastruktur dasar.

Pasca pengumuman pembangunan IKN, alokasi anggaran untuk Ditjen Cipta Karya dan Bina Marga naik signifikan. Ditjen Cipta Karya pada periode kedua ini mendapatkan alokasi Rp126,94 triliun, naik dari periode pertama (2015-2019) sebesar Rp96,35 triliun.

Sementara itu, Ditjen Bina Marga pada periode kedua mendapatkan alokasi Rp324,64 triliun, naik dari periode pertama yaitu Rp246,75 triliun.

"Kalau Cipta Karya besar setelah adanya IKN, itu tambahannya bisa sampai Rp30 triliun untuk Cipta Karya sendiri. Perumahan, itu bertambah Rp4 triliun, karena ada IKN juga," kata Endra.

Adapun capaian pembangunan Kementerian PUPR lewat alokasi anggaran ribuan triliun selama 1 dekade Pemerintahan Jokowi itu, antara lain melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah berhasil menyelesaikan pembangunan 53 bendungan dari 61 unit bendungan yang dibangun.

Bendungan yang telah selesai di antaranya adalah Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Ameroro, bendungan Leuwikeris, Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Kuningan.

Selanjutnya, pembangunan 1.228.440 ha jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 ha jaringan irigasi. Di samping itu Kementerian PUPR juga menyelesaikan 1.371 embung, 493 buah pengendali sedimen dan lahar, 2.154 km pengendali banjir dan pengaman pantai.

Di bidang konektivitas, Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menyelesaikan 2.432 km pembangunan jalan tol. Salah satunya yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo adalah Jalan Tol Stabat - Tanjung Pura dan Tol Tebing Tinggi - Serbelawan - Sinaksak Sepanjang 72 km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera.

Selain itu, Direktorat Jenderal Bina Marga juga telah menyelesaikan 5.999 km pembangunan jalan baru, 125.904 m pembangunan jembatan, 583 buah jembatan gantung dan 27.673 m pembangunan flyover/underpass. Salah satu flyover yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo adalah Flyover Djuanda sepanjang 858 meter di Sidoarjo, Jawa Timur.

Di bidang permukiman Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 36.380 ltr/dtk, sehingga akses air minum layak mencapai 93% dari total populasi. Kemudian, penanganan kawasan permukiman 94.321 ha, penanganan sampah dan sanitasi 13,7 juta KK, sehingga akses sanitasi layak mencapai 82% dari total populasi.

Kemudian pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu 15 kawasan, serta pembangunan, rehabilitasi atau renovasi sarana pendidikan, olahraga, dan pasar 5.939 unit.

Bidang perumahan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi APBN melalui Program Sejuta Rumah. Kemudian 1,49 juta unit rumah melalui program Rumah Swadaya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 40.347 unit rumah khusus dan 71.731 unit rumah susun.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menceritakan pengalamannya selama 10 tahun melaksanakan pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri PUPR Basuki mengatakan dalam pembangunan infrastruktur selama 10 tahun belakangan ini, dirinya tidak pernah mendapatkan hambatan yang terlalu berat, termasuk dari segi pembiayaan. Pasalnya, program tersebut sudah menjadi prioritas pemerintahan Presiden Jokowi.

Bahkan dia mengaku tidak pernah meminta uang untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur.

"Seperti yang sering saya bilang, saya nggak pernah minta uang [untuk infrastruktur], karena yang minta Presidennya langsung, yang merintah kepada Menteri Keuangan," kata Basuki di Kementerian PUPR, Jumat (4/10/2024).

Selain itu, Basuki juga mengatakan bahwa kementerian beberapa kali mendapatkan penugasan langsung dari presiden untuk menjalankan sejumlah program. Misalnya, program perbaikan jalan daerah yang diatur dalam Inpres Jalan Daerah (IJD).

"Bahkan nanti 2025, yang renovasi sekolah pun sudah dilimpahkan ke PU, sebesar Rp20 triliun. Jadi, buat saya, isu pembiayaan [infrastruktur] untuk APBN itu bukan kendala selama pembangunan infrastruktur 10 tahun yang lalu," ujarnya.

Dia pun menjelaskan alasan pemerintahan Jokowi jor-joran membangun proyek infrastruktur. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk mengejar ketertinggalan.

"Jadi, saya kira apa yang kita lakukan selama 10 tahun belakangan itu baru mengejar ketertinggalan untuk kebutuhan infrastruktur kita," jelas Basuki.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ke depannya tetap membutuhkan dukungan investasi dari BUMN dan swasta.

Kolaborasi antara pemerintah, swasta dan BUMN, imbuhnya, dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah.

Dia mengatakan meski sudah banyak proyek infrastruktur yang berhasil terbangun. Namun, capaian tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan negara lain.

Basuki memberi contoh bahwa Indonesia saat ini telah memiliki 61 bendungan, tetapi Korea Selatan dan China memiliki lebih banyak bendungan. Dia menyebut Korea Selatan memiliki 19.000 bendungan, sedangkan China punya 98.000 bendungan.

"Pembangunan bendungan itu masih diperlukan banyak sekali. Sekarang ini kelihatannya membangun 61 [bendungan], tapi itu belum apa-apanya dibandingkan dengan negara lain," ujarnya.

Basuki juga menyoroti anggapan bahwa Indonesia sudah cukup banyak membangun jalan tol. Hingga akhir 2024, total panjang jalan tol RI ditargetkan mencapai 3.200 kilometer. Namun, dia menyatakan capaian itu masih jauh tertinggal jika dibandingkan negara lainnya.

"Infrastruktur penting dalam rangka [meningkatkan] investasi, dalam rangka menurunkan logistik, dalam rangka bersaing di dunia global," ucap Basuki.

Basuki menilai pemerintahan selanjutnya masih perlu untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah, khususnya di kawasan timur Indonesia.

Daftar Infrastruktur di Era Jokowi

Sebelumnya, Menteri Basuki menuturkan terdapat dua peran utama infrastruktur. Pertama infrastruktur sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jalan tol, energi, dan bendungan.

Kedua, infrastruktur sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi.

"Infrastruktur dasar sendiri merupakan modal penting untuk mendukung infrastruktur perekonomian," kata Basuki dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (4/10/2024).

Dia merinci, dari bidang sumber daya air, Kementerian PUPR telah merampungkan sebanyak 53 bendungan dari target 61 unit bendungan yang dibangun.

Adapun, bendungan yang telah selesai proses konstruksinya di antaranya Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Ameroro, bendungan Leuwikeris, Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Kuningan.

Basuki menuturkan pembangunan sejumlah bendungan dilakukan untuk menyediakan pasokan air baku. Meski demikian, dia mengatakan bahwa pembangunan bendungan tersebut perlu diikuti oleh pembangunan jaringan irigasi. Dengan demikian, air tampungan di bendungan tersebut dapat dimanfaatkan langsung ke masyarakat.

“Untuk itu pada periode 2014-2024 Kementerian PUPR membangun 1.228.440 ha jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 ha jaringan irigasi,” imbuhnya.

Di samping itu Kementerian PUPR juga menyelesaikan 1.371 embung, 493 buah pengendali sedimen dan lahar, 2.154 km pengendali banjir dan pengaman Pantai.

Sementara dari sisi konektivitas, Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menyelesaikan 2.432 km pembangunan jalan tol.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga juga telah menyelesaikan 5.999 km pembangunan jalan baru, 125.904 m pembangunan jembatan, 583 buah jembatan gantung dan 27.673 m pembangunan flyover/underpass.

Pada bidang permukiman Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 36.380 liter/detik, sehingga akses air minum layak mencapai 93% dari total populasi.

Kemudian, penanganan kawasan permukiman 94.321 ha, penanganan sampah dan sanitasi 13,7 juta KK, sehingga akses sanitasi layak mencapai 82% dari total populasi.

Sementara pada bidang perumahan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi APBN melalui Program Sejuta Rumah.

Kemudian 1,49 juta unit rumah melalui program Rumah Swadaya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 40.347 unit rumah khusus dan 71.731 unit rumah susun.

Adapun, rusun yang baru saja diresmikan adalah Rusun Universitas Muhammadiyah Sorong yang terdiri dari 1 tower setinggi 3 lantai dengan 43 unit. Rusun ini mampu menampung 168 orang mahasiswa.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mencatat telah menyalurkan anggaran Rp3.167,4 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Secara lebih rinci, anggaran infrastruktur sebesar Rp3.167,4 triliun tersebut merupakan akumulasi kucuran belanja negara pada periode 2015 hingga 2023.

“Anggaran untuk infrastruktur yang sudah kita gelontorkan Rp3.167,4 triliun, itu meningkatkan jumlah jalan baik tol maupun bukan tol,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024).

Dalam paparan yang dibagikan, jalan tol yang beroperasi hingga saat ini dilaporkan meningkat sepanjang 1.938 kilometer (Km). Dari posisi sebelumnya hanya sepanjang 879 km menjadi 1.938 km beroperasi.

Meski rutin jor-joran menyuntik biaya pada proyek infrastruktur, Sri Mulyani memastikan hal itu tetap dilakukan secara sehat, kredibel dan sustainable.

“Nah, APBN terus mendukung tadi pembangunan, tetapi APBN fiskal terus dijaga agar sehat, kredibel dan sustainable,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan rancangan anggaran infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp400,3 triliun.

Anggaran infrastruktur tersebut porsinya mencapai 11% dari total rencana pos Belanja Negara sebesar Rp3.613,1 triliun pada 2025. Akan tetapi, bila dibandingkan dengan alokasi anggaran infrastruktur pada 2024 yang mencapai Rp422,7 triliun, jumlahnya susut 5,29%

“Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun,” kata Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Jokowi menjelaskan anggaran infrastruktur tersebut utamanya bakal digunakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi.

Di samping itu, anggaran itu juga akan dialokasikan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Bisnis.com, JAKARTA – Selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diklaim membawa kontribusi besar dalam memperpanjang daftar portofolio infrastruktur nasional.

Bukan tanpa alasan, semangat Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran sebagai agenda prioritas Nawacita yang digagas pada 2014 terlihat dari kucuran anggaran infrastruktur yang sangat besar. Bahkan, menembus Rp3.592 triliun selama satu dekade belakangan.

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memamerkan capaian pembangunan infrastruktur selama 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis mengatakan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan indeksinfrastruktur yang menjadi landasan bagi peningkatan perekonomian.

Tidak hanya infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR, tetapi juga infrastruktur energi, transportasi, pertanian, permukiman serta teknologi informasi dan komunikasi.

"Pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dalam 10 tahun terakhir telah banyak selesai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Abdul Muis dalam keterangan resminya, Rabu (31/7/2024).

Selama 10 tahun terakhir misalnya telah dilakukan pembangunan 61 bendungan selama 2014-2024, sebanyak 43 bendungan telah selesai untuk menjamin ketersediaan air dan ketahanan pangan nasional. Sementara itu, 13 bendungan lagi diproyeksi selesai tahun ini dan 5 bendungan selesai awal 2025.

Dengan tambahan bendungan selesai telah menambah daerah irigasi premium sebesar 396 ribu hektare, tambahan air baku 52.000 liter/detik dan potensi PLTA sebesar 255 MW.

Khusus untuk daerah irigasi, telah dilaksanakan pembangunan bendung dan jaringan irigasi baru seluas 1,18 juta hektar, serta dilaksanakan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi eksisting seluas 4,38 juta hektare (dari total 7,5 juta hektar sawah) pada 2014 hingga 2024.

"Sehingga dengan tambahan pasokan air dari bendungan baru, pembangunan irigasi baru serta rehab irigasi eksisting, indeks pertanaman meningkat dari sekitar 1,4 (2014) menjadi 2,5 (2024)," kata Abdul Muis.

Selanjutnya untuk mendukung konektivitas guna menekan biaya logistik pada kurun 2014-2024 telah diselesaikan pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.700 km sehingga jalan tol operasional menjadi 3.480 km (sepanjang 780 km tol telah operasional dari 1978-2014).

Untuk jalan nasional, pada 2015-2024 dibangun 6.000 km jalan baru, utamanya Jalan Trans dan Perbatasan Papua, Kalimantan, NTT, dan Jalur Pantai Selatan Jawa.

(Febrina Ratna)