Reporter: Adi Wikanto, Arif Ferdianto | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex dinyatakan pailit oleh hakim Pengadilan Niaga Semarang. Lalu, bagaimana nasib investor saham yang mengoleksi saham SRIl?

Putusan pailit Sritex tercantum dalam perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Sritex pailit karena masalah utang.

Dilansir dari Kompas.com, pemohon dari perkara ini adalah PT Indo Bharta Rayon. Sementara, perkara tersebut mengadili para termohon yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Para termohon tersebut dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada para pemohon berdasarkan putusan homologasi tanggal 25 Januari 2022. "Menyatakan bahwa para termohon (termasuk Sritex) pailit dengan segala akibat hukumnya," bunyi petitum perkara tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Merujuk Laporan Keuangan Konsolidasi Interim 30 Juni 2024, total utang Sritex mencapai US$ 1,597 miliar atau sekitar Rp 25 triliun (kurs Rp 15.600). Jika dirinci, utang jumbo yang ditanggung Sritex ini meliputi utang jangka pendek sebesar US$ 131,41 juta, dan utang jangka panjang US$ 1,46 miliar.

Untuk utang jangka panjang, porsi terbesar adalah utang bank yang mencapai US$ 809,99 juta, lalu disusul utang obligasi sebesar US$ 375 juta.

Di sisi lain, aset perusahaan juga mengalami penurunan. Per 30 Juni 2024, perusahaan mencatatkan aset US$ 617,33 juta, menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni US$ 648,98 juta.

Dengan demikian, jumlah aset perusahaan di Sukoharjo, Jawa Tengah ini jauh di bawah kewajiban yang ditanggung Sritex.

Nasib investor saham SRIL

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan, pihaknya telah melakukan beberapa upaya perlindungan investor ritel PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, salah satunya dilakukan melalui pengenaan notasi khusus dan penempatan pada papan pemantauan khusus apabila perusahaan tercatat memenuhi kriteria-kriteria tertentu.

"Hal ini diharapkan bisa membentuk kesadaran awal bagi investor atas potensi adanya permasalahan pada perusahaan tercatat," kata dia dalam jawaban tertulis, dikutip Jumat (25/10/2024).

Sedangkan pada perusahaan tercatat yang mengalami suspensi, baik karena sanksi maupun suspensi karena penyebab lainnya, maka upaya perlindungan investor ritel dilakukan melalui beberapa hal.

Nyoman merinci, hal tersebut ditempuh dengan menyampaikan reminder delisting kepada perusahaan tercatat yang telah dilakukan suspensi atas efeknya selama enam bulan, menyampaikan undangan hearing, dan permintaan penjelasan mengenai upaya perbaikan penyebab suspensi serta rencana bisnis ke depan.

Selanjutnya, Nyoman bilang, perusahaan tercatat wajib menyampaikan update progress rencana perbaikan tersebut setiap bulan Juni dan Desember. Tak hanya itu, Bursa juga akan melakukan pengumuman potensial delisting setiap enam bulan, yang di dalamnya mencantumkan informasi mengenai masa suspensi, susunan manajemen dan pemegang saham terakhir, serta kontak yang bisa dihubungi.

"Dalam melakukan pemantauan terhadap SRIL, Bursa telah melakukan pengumuman potensi delisting setiap enam bulan," imbuh dia.

Tonton:Gagal Tangkap Putin, Ini Langkah yang Diambil ICC untuk Mongolia

Adapun, berdasarkan POJK 3/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan SE OJK No. 13/SEOJK.04/2023 tentang Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka sebagai Akibat Dibatalkannya Pencatatan Efek oleh Bursa Efek karena Kondisi atau Peristiwa yang Signifikan Berpengaruh Negatif terhadap Kelangsungan Usaha disebutkan, apabila delisting dilakukan atas perusahaan terbuka karena kondisi yang berpengaruh pada kelangsungan usaha, maka perusahaan terbuka wajib mengubah status menjadi perusahaan tertutup.

"Dan diwajibkan melakukan buyback atas saham publik dengan ketentuan dan harga sebagaimana diatur dalam POJK 3/2021 dan SE OJK tersebut," terang Nyoman.

Adapun, Sritex juga dinyatakan telah memenuhi kriteria untuk dihapus dari bursa efek atau delisting karena telah menjalani suspensi selama 42 bulan.

BEI telah melakukan penghentian sementara perdagangan efek SRIL di seluruh pasar sejak 18 Mei 2021 hingga sampai saat ini. "Karena adanya penundaan pembayaran pokok dan bunga MTN Sritex Tahap III Tahun 2018 ke-6," ujar Nyoman.

Sehubungan dengan pemberitaan mengenai putusan pailit SRIL, Bursa telah menyampaikan permintaan penjelasan dan reminder kepada SRIL untuk menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik mengenai tindak lanjut dan rencana perseroan. "Termasuk upaya SRIL untuk mempertahankan going concern-nya," tutup dia.

PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) melakukan efisiensi karyawan terhadap 10 ribu karyawannya. Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan mengatakan, industri tekstil memang mengalami guncangan dalam beberapa waktu terakhir.

Iwan menyebut efisiensi dibutuhkan untuk keberlanjutan usaha Sritex. Namun, jelas Iwan, Efisiensi diambil berdasarkan keputusan bisnis dan bukan karena Sritex akan bangkrut.

"Efisiensi-efisiensi harus dilakukan untuk keberlanjutan perusahaan kami. Namun keputusan untuk efisiensi semuanya berdasarkan keputusan komersial atau keputusan bisnis, jadi bukan landasannya bahwa kita perusahaan yang mau bangkrut atau seperti apa," kata Wawan, sapaan karibnya, di PT Sritex, Kabupaten Sukoharjo, dikutip dari detikJateng, Jumat (8/11/2024).

Wawan tak memerinci detail jumlah karyawan PT Sritex group yang terkena efisiensi. Namun, jumlahnya cukup banyak.

"Efisiensi sekitar mungkin 20 persen ya dari jumlah total karyawan sekarang," ujarnya.

Terpisah, General Manager HRD Sritex Group, Haryo Ngadiyono menjelaskan angka 20 persen itu berasal dari seluruh karyawan PT Sritex Grup termasuk yang ada di Semarang. Menurutnya, total ada ribuan karyawan yang terdampak.

"Saya belum cek, saya mobile ke sana ke sini. 20 persen itu keseluruhan grup, termasuk Semarang. Dari 50 ribu 20 persen ya sekitar 10 ribuan," kata Haryo.

Di sisi lain, status pailit yang disandang PT Sritex juga menjadi salah satu alasan efisiensi karyawan dilakukan. Dengan status pailit itu, PT Sritex saat ini tidak bisa melakukan aktivitas keluar masuk barang.

Sektor yang mulai terkena efisiensi adalah di sektor spinning atau pemintalan benang tekstil. Haryo menyebut status karyawan PT Sritex di Sukoharjo statusnya dirumahkan.

"Yang sudah ada pengurangan itu Semarang, kalau sini masih dirumahkan. Produksi kita tergantung bahan baku, kalau bahan baku tidak ada bisa masuk otomatis berhenti, ya harus istirahat. Kalau ada bahan baku ya jalan lagi," jelasnya.

"Pabrik pemintalan (spinning) lain masih berjalan, hanya di sini karena disetop sama bea cukai, sehingga kita belum bisa keluar masuk barang sehingga disesuaikan," sambung Haryo.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim mengungkapkan, PT Sritex memang sudah mengupayakan agar tak ada PHK bagi karyawannya. Sayangnya, nasib malang menimpa karyawan di dua anak PT Sritex di Kota Semarang, yakni PT Sinar Pantja Djaja dan PT Bitratex Industries. Ratusan karyawan sudah terkena PHK massal.

"Data yang kami dapat dari dinas terkait itu (PHK) memang jumlahnya 687 (karyawan yang di-PHK) untuk di Bitratex dan 340 yang ada di Pantja Jaya," kata Aulia saat dihubungi detikJateng, Minggu (3/11).

Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto dala agenda penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex. Namun, AMTI mengingatkan pemerintah untuk membenahi ekosistem tekstil secara menyeluruh.

Asal tahu saja, Sritex mengalami tekanan arus kas yang berat, sehingga terjadi pailit usai mendapat gugatan dari PT Indo Bharat Rayon. Presiden Prabowo Subianto pun memerintahkan empat kementerian untuk menyelamatkan pabrik tekstil tersebut yang sudah lama berkiprah selama 53 tahun.

Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia Agus Riyanto mengatakan, Presiden telah bertindak luar biasa karena kurang dari satu bulan langsung bergerak cepat untuk menyelamatkan Sritex. "Namun, perlu diperhatikan bahwa ekosistem ini perlu diperbaiki yang sudah lama rusak akibat importasi borongan dan ilegal," ucap Agus dalam siaran pers yang diterima Kontan, Selasa (5/11).

Agus yang juga Direktur Eksekutif KAHMI Rayon Tekstil menyebut, revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2024 bisa dilakukan, tapi akan sia-sia jika importasi ilegal terus jalan. Penegakan hukum atas impor ilegal dan pemberhentian impor borongan adalah agenda utama dalam penyelamatan industri tekstil dalam negeri.

Pandangan AMTI, impor ilegal ini tidak pernah pakai aturan dan pelakunya tidak membayar pajak. Sayangnya, sekitar 80% pasar tradisional tekstil Indonesia sudah didominasi oleh produk impor ilegal. "Jadi ini harus diberantas hingga ke akar-akarnya," kata dia.

Agus menjelaskan, jika pemerintah serta aparat penegak hukum dapat menyelesaikan praktik ilegal di industri tekstil, maka Sritex maupun industri lainnya akan mendapatkan kepastian pasar domestik sehingga membantu arus kas menjadi lebih lancar.

"Pembenahannya harus holistik. Jika impor borongan di stop dan praktik ilegal impor ini diungkap hingga akarnya, Sritex bisa kembali normal secara bertahap. Begitu juga dengan industri tekstil lainnya," ungkap Agus.

AMTI membenarkan bahwa praktik impor tekstil ilegal sudah menjadi rahasia umum dan diketahui oleh Bea Cukai dan Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, jasa impor borongan dan ilegal ini secara terang-terangan dipublikasikan.

Harapan AMTI, pemerintah dapat mengungkap pelaku impor tekstil ilegal dan memberhentikan impor borongan.

"Kita kan sudah punya Satgas. Inginnya ini dioptimalkan hingga pelaku ditemukan. Bea Cukai juga perlu dibenahi," tegas Agus.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk memperpanjang suspensi perdagangan saham PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), atau Sritex, di seluruh pasar setelah putusan Pengadilan Niaga Semarang menyatakan perusahaan dalam kondisi pailit.

Putusan yang dikeluarkan pada 21 Oktober 2024 ini menempatkan Sritex dalam status pailit sebagai respon atas permohonan pembatalan homologasi yang diajukan.

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 BEI, Lidia M. Panjaitan, menyampaikan bahwa suspensi yang diterapkan sejak 18 Mei 2021 akan terus berlanjut hingga ada pemberitahuan lebih lanjut dari pihak Bursa.

"Sehubungan dengan putusan pailit, adanya ketidakpastian atas kelangsungan usaha, serta informasi material yang belum dipublikasikan secara merata, Bursa memutuskan untuk melanjutkan penghentian sementara (suspensi) perdagangan efek PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) di seluruh pasar hingga pengumuman lebih lanjut," ujar Lidia, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Keputusan perpanjangan suspensi ini diambil untuk mengantisipasi ketidakpastian atas kelangsungan usaha Sritex dan informasi material terkait perusahaan yang belum sepenuhnya dipublikasikan secara merata.

BEI menekankan agar para pemangku kepentingan dan investor memperhatikan setiap informasi yang disampaikan oleh Sritex dalam rangka menjaga keterbukaan informasi.

“Kami mengimbau agar publik dan pemegang saham tetap memantau keterbukaan informasi dari pihak Sritex untuk memahami situasi perusahaan lebih lanjut,” tutup Lidia.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex bersama dengan anak usahanya memiliki utang senilai Rp 14,42 triliun berupa kredit/pembiayaan dari bank dan multifinance. OJK juga membongkar kesiapan bank dan multifinance jika utang tersebut berakhir macet.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyampaikan, Sritex mencatat eksposur kredit/pembiayaan senilai Rp 14,62 triliun kepada bank dan multifinance. Nilai kredit/pembiayaan itu disalurkan oleh 27 bank dan 3 multifinance.

“Jadi masing-masing Rp 14,42 triliun pada bank dan Rp 0,22 triliun pada perusahaan pembiayaan,” ungkap Dian dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, dikutip pada Minggu (3/11/2024).

Di samping itu, Dian menerangkan kesiapan bank dan multifinance jika risiko yang tidak diinginkan terjadi. Risiko yang diungkapkan Dian tak lain adalah jika terjadi kredit/pembiayaan yang diperoleh Sritex itu berakhir macet atau gagal bayar.

“Sementara itu, cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34% dan 63,95%. Nah ini saya kira sudah cukup dari memadai, ya, untuk mem-backup potensi kerugian daripada bank,” beber Dian.

Dian menerangkan, bank merupakan lembaga intermediasi yang tugasnya adalah memberikan bantuan pendanaan berupa kredit/pembiayaan kepada suatu perusahaan, tak terkecuali Sritex. Setiap bank, dalam memberikan kredit/pembiayaan tentu telah mempertimbangkan berbagai aspek.

“Ya, dari keamanan perkreditan termasuk masalah kemampuan Sritex untuk membayar, dan juga tentu saja memperhatikan perkembangan yang terjadi, dunia bisnis itu mungkin saja menghadapi persoalan-persoalan,” ujar Dian.

Kesiapan Bank

Dian menegaskan, tentu bank-bank punya mekanisme yang mapan dalam merespons debitur yang memang sedang menghadapi persoalan. Mantan Ketua PPATK ini menyebut bahwa bank telah memahami betul siklus dunia bisnis yang kerap kali mengalami tantangan dari waktu ke waktu.

“Sehingga memang prudential regulation atau ketentuan kehati-hatian di dalam konteks perbankan ini sudah mencantumkan hal tersebut,” jelas Dian.

Oleh karena itu, saat ini perbankan telah membentuk pencadangan yang cukup memadai terkait risiko kredit/pembiayaan yang ada pada Sritex. Adapun sang debitur yakni Sritex saat ini masih berupaya melakukan langkah hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) guna merespons putusan pailit.

PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex bersama PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Sinar Pantja Djaja (Grup Sritex) telah diputus dalam keadaan pembatalan homologasi. Hal itu berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No.2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg tanggal 21 Oktober 2024.

Sekretaris Perusahaan Sritex, Welly Salam mengungkap bahwa Grup Sritex telah mengajukan permohonan kasasi atas putusan tersebut. “Pada 25 Oktober 2024, Grup Sritex telah mengajukan kasasi homologasi,” jelas Welly dalam keterangan resmi baru-baru ini.

Sritex memastikan status pailit ini tak memberi dampak terhadap operasional perusahaan yang saat ini masih berjalan normal. Dalam kunjungan pihak pemerintah belum lama ini, Sritex juga memastikan tak akan melakukan PHK kepada puluhan ribuan karyawannya.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tak hanya perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa utang PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) juga tersebar di perusahaan multifinance. Secara rinci, ada 27 bank dan 3 multifinance per September 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, bilang secara total eksposure utang Sritex secara nilai mencapai Rp 14,64 triliun. Utang di perbankan tetap mendominasi senilai Rp 14,42 triliun.

Lebih lanjut, Dian melihat baik bank maupun multifinance yang menjadi kreditur Sritex sejatinya telah memiliki pencadangan yang cukup. Setidaknya, bisa mengantisipasi kerugian dari utang tersebut.

“Cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34% dan 63,95%, nah ini saya kira sudah cukup dari memadai,” ujarnya, Jumat (1/11).

Di sisi lain, Dian menegaskan bahwa perbankan dalam hal menyalurkan kredit sejatinya juga sudah dilakukan pertimbangan beberapa hal. Mulai dari keamanan perkreditan termasuk juga masalah kemampuan Sritex untuk membayar.

Namun, ia menyadari dalam suatu bisnis tentu ada juga masalah-masalah yang memang biasa terjadi. Termasuk, macetnya pembayaran utang Sritex ini. “Tentu bank punya mekanisme yang sudah mapan bisa dikatakan begitu,” tandasnya.

Sebagai informasi, Sritex telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada pekan lalu. Saat ini, pemerintah berniat melakukan penyelamatan terhadap perusahaan tekstil terbesar di Indonesia tersebut.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan peran pemerintah dalam penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dari pailit hanya sebagai fasilitator. Artinya bantuan yang diberikan bukan bersifat finansial.

Airlangga mengatakan pemerintah akan tetap mengacu kepada putusan pengadilan dalam membantu Sritex. Terkait utang Sritex kepada 28 bank, akan tetap ditanggung perusahaan tekstil tua tersebut.

"(Utang kepada 28 bank ditanggung) pemilik Sritex. Sejauh ini kan kita fasilitator saja," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Langkah ke depan yang didorong pemerintah adalah bagaimana Sritex bisa tetap berproduksi dan berkegiatan biasa seperti ekspor impor. Sejauh ini pihak Bea Cukai, kurator dan pemilik disebut sudah bertemu.

Dari pertemuan tersebut, kata Airlangga, ada hal-hal teknis yang disepakati terkait jaminan operasional dan proses izin ekspor impor. Termasuk profit atau penghasilan dari ekspor harus dapat membiayai operasional usaha.

"Kalau operasionalisasi itu kan harus pemilik lama yang lebih mengetahui. Harus ada jaminan bahwa dari operasi tersebut, keseluruhannya impor ekspornya sesuai dengan bidang usaha tersebut," jelas Airlangga.

"Jadi ada koridor-koridor yang harus disepakati dan juga penghasilan dari ekspor juga kembali untuk membiayai operasi usaha," tambahnya.

Berdasarkan laporan keuangannya, per Semester I-2024 liabilitas Sritex tercatat US$ 1,6 miliar atau setara Rp 25,12 triliun (kurs Rp 15.700). Angka ini terdiri atas liabilitas jangka panjang sebesar US$ 1,47 miliar dan liabilitas jangka pendek sebesar US$ 131,42 juta. Lalu ekuitasnya telah mencatatkan defisiensi modal sebesar -US$ 980,56 juta.

Utang bank menjadi salah satu pos yang mengambil porsi paling besar dalam liabilitas jangka panjang Sritex, dengan nilai sebesar US$ 809,99 juta atau sekitar Rp 12,72 triliun. Hingga 30 Juni 2024, tercatat ada 28 bank yang memiliki tagihan kredit jangka panjang atas Sritex.

Bank-bank tersebut cukup beragam, ada bank pelat merah hingga bank swasta baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu bank dengan beban utang paling besar ialah ke PT Bank Centra Asia Tbk atau BCA

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai membuat PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) pailit. Pembahasan itu akan dilakukan bersama Kementerian Perindustrian.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan pembahasan akan dilakukan pekan depan. Selain soal regulasi, kondisi terkini industri tekstil, termasuk Sritex juga masuk pembahasan.

"Rencana minggu depan akan dibahas dengan Kemenperin (kondisi industri tekstil). Bagian itu nanti dibicarakan (soal Permendag 8/2024)" kata Isy ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Saat ditanya apakah ada rencana aturan itu akan direvisi, Isy menegaskan kembali, keputusan itu tergantung hasil dari rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Pihaknya belum bisa memastikan apakah ada revisi atau tidak.

"Ya nanti tergantung di pembicaraan rakortas (rapat koordinasi terbatas) (soal revisi Permendag 8)," teranganya.

Sebagai informasi, Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Reni Yanita sempat buka-bukaan soal kondisi industri tekstil dalam negeri yang sedang tertekan.

Menurut Reni terpuruknya industri tekstil tak lepas dari tiga persoalan. Pertama, banjir produk impor setelah pandemi covid-19, perang yang melanda dunia, hingga terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Kita harus punya kebijakan yang tepat untuk industri tekstil kita. Jangan sampai terulang ada kasus-kasus Sritex yang lain kan. Karena bisnisnya tuh hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah covid terus perang terus Permendag 8," katanya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Reporter: Adi Wikanto, Arif Ferdianto | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex dinyatakan pailit oleh hakim Pengadilan Niaga Semarang. Lalu, bagaimana nasib investor saham yang mengoleksi saham SRIl?

Putusan pailit Sritex tercantum dalam perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Sritex pailit karena masalah utang.

Dilansir dari Kompas.com, pemohon dari perkara ini adalah PT Indo Bharta Rayon. Sementara, perkara tersebut mengadili para termohon yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Para termohon tersebut dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada para pemohon berdasarkan putusan homologasi tanggal 25 Januari 2022. "Menyatakan bahwa para termohon (termasuk Sritex) pailit dengan segala akibat hukumnya," bunyi petitum perkara tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Merujuk Laporan Keuangan Konsolidasi Interim 30 Juni 2024, total utang Sritex mencapai US$ 1,597 miliar atau sekitar Rp 25 triliun (kurs Rp 15.600). Jika dirinci, utang jumbo yang ditanggung Sritex ini meliputi utang jangka pendek sebesar US$ 131,41 juta, dan utang jangka panjang US$ 1,46 miliar.

Untuk utang jangka panjang, porsi terbesar adalah utang bank yang mencapai US$ 809,99 juta, lalu disusul utang obligasi sebesar US$ 375 juta.

Di sisi lain, aset perusahaan juga mengalami penurunan. Per 30 Juni 2024, perusahaan mencatatkan aset US$ 617,33 juta, menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni US$ 648,98 juta.

Dengan demikian, jumlah aset perusahaan di Sukoharjo, Jawa Tengah ini jauh di bawah kewajiban yang ditanggung Sritex.

Nasib investor saham SRIL

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan, pihaknya telah melakukan beberapa upaya perlindungan investor ritel PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, salah satunya dilakukan melalui pengenaan notasi khusus dan penempatan pada papan pemantauan khusus apabila perusahaan tercatat memenuhi kriteria-kriteria tertentu.

"Hal ini diharapkan bisa membentuk kesadaran awal bagi investor atas potensi adanya permasalahan pada perusahaan tercatat," kata dia dalam jawaban tertulis, dikutip Jumat (25/10/2024).

Sedangkan pada perusahaan tercatat yang mengalami suspensi, baik karena sanksi maupun suspensi karena penyebab lainnya, maka upaya perlindungan investor ritel dilakukan melalui beberapa hal.

Nyoman merinci, hal tersebut ditempuh dengan menyampaikan reminder delisting kepada perusahaan tercatat yang telah dilakukan suspensi atas efeknya selama enam bulan, menyampaikan undangan hearing, dan permintaan penjelasan mengenai upaya perbaikan penyebab suspensi serta rencana bisnis ke depan.

Selanjutnya, Nyoman bilang, perusahaan tercatat wajib menyampaikan update progress rencana perbaikan tersebut setiap bulan Juni dan Desember. Tak hanya itu, Bursa juga akan melakukan pengumuman potensial delisting setiap enam bulan, yang di dalamnya mencantumkan informasi mengenai masa suspensi, susunan manajemen dan pemegang saham terakhir, serta kontak yang bisa dihubungi.

"Dalam melakukan pemantauan terhadap SRIL, Bursa telah melakukan pengumuman potensi delisting setiap enam bulan," imbuh dia.

Tonton:Gagal Tangkap Putin, Ini Langkah yang Diambil ICC untuk Mongolia

Adapun, berdasarkan POJK 3/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan SE OJK No. 13/SEOJK.04/2023 tentang Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka sebagai Akibat Dibatalkannya Pencatatan Efek oleh Bursa Efek karena Kondisi atau Peristiwa yang Signifikan Berpengaruh Negatif terhadap Kelangsungan Usaha disebutkan, apabila delisting dilakukan atas perusahaan terbuka karena kondisi yang berpengaruh pada kelangsungan usaha, maka perusahaan terbuka wajib mengubah status menjadi perusahaan tertutup.

"Dan diwajibkan melakukan buyback atas saham publik dengan ketentuan dan harga sebagaimana diatur dalam POJK 3/2021 dan SE OJK tersebut," terang Nyoman.

Adapun, Sritex juga dinyatakan telah memenuhi kriteria untuk dihapus dari bursa efek atau delisting karena telah menjalani suspensi selama 42 bulan.

BEI telah melakukan penghentian sementara perdagangan efek SRIL di seluruh pasar sejak 18 Mei 2021 hingga sampai saat ini. "Karena adanya penundaan pembayaran pokok dan bunga MTN Sritex Tahap III Tahun 2018 ke-6," ujar Nyoman.

Sehubungan dengan pemberitaan mengenai putusan pailit SRIL, Bursa telah menyampaikan permintaan penjelasan dan reminder kepada SRIL untuk menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik mengenai tindak lanjut dan rencana perseroan. "Termasuk upaya SRIL untuk mempertahankan going concern-nya," tutup dia.

Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dinilai lalai memitigasi risiko utang hingga berujung pailit. Sritex diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat Rayon (IBR).

Sritex tercatat memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR, atau setara 0,38% dari total liabilitas (kewajiban utang) Perseroan. Sementara liabilitas Sritex secara keseluruhan tercatat sebesar US$ 1,6 miliar atau sekitar Rp 25,01 triliun.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menduga Sritex awalnya lalai terhadap utang kepada IBR. Namun, persoalan berujung panjang hingga berdampak fatal bagi perusahaan.

"Tentang Sritex, kalau saya membacanya adalah ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko. Jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal. Ada kreditur yang cuma Rp 100 miliar, mengalahkan total kreditur yang sekian triliun," kata Menaker dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Oleh karena itu Menaker mengingatkan setiap perusahaan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang kuat. Sementara dari sisi pemerintah punya mekanisme untuk monitoring.

"Walaupun tentu kita juga harus tetap hati-hati. Hanya kami berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko, enterprise, risk manajemennya itu yang kuat. Dan kami kementerian dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja, itu juga kita punya mekanisme untuk melakukan monitoring," bebernya.

Yassierli juga sudah bertemu Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang membahas Sritex. Pertemuan itu membahas upaya penyelesaian kasus ini.

"Jadi apa yang sekarang sedang dilakukan? Jadi kemarin kami dipanggil oleh Pak Presiden, ada Pak Menko Perekonomian, ada Bu Menteri Keuangan, ada Bea Cukai, jadi pemerintah akan membantu dalam penyelesaian masalah ini," tuturnya.

Menurut Yassierli, langkah penyelamatan bisa dilakukan lewat berbagai cara. Misalnya mempercepat mediasi antara kurator dengan manajemen Sritex. Sritex kini berada di tangan kurator usai dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

"Tapi membantu itu kan horizonnya macam-macam. Bukan berarti kemudian pemerintah membantu swasta secara langsung, belum tentu juga. Jadi bisa aja pemerintah membantu mempercepat kerjanya mediasi misalnya, kurator dengan manajemen," imbuh Yassierli.

Bantuan juga diberikan terkait proses ekspor-impor yang dilakukan Sritex. Pemerintah sebelumnya memastikan bahwa Sritex tetap bisa melakukan ekspor-impor meski berstatus pailit.

"Pemerintah bisa membantu terkait tentang regulasi apa yang bisa relaksasi terkait tentang ekspor, impor gitu ya," tutup Menaker.

IDXChannel - PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex masih bisa melaksanakan kegiatan ekspor dan impor, kendati sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang sejak Kamis (24/10/2024).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah mengizinkan Sritex untuk melakukan ekspor. Keputusan ini diambil setelah Sritex dan kurator melakukan pembahasan dengan Bea Cukai.

"Sekarang yang penting perusahaan ini masih tetap berjalan, dan Bea Cukai sudah mengizinkan untuk impor dan ekspornya," ujar Airlangga saat konferensi pers, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Sekalipun aktivitas perdagangan antar negara dapat dilakukan Sritex, Airlangga mengaku kegiatan tersebut ada di bawah kontrol kurator PN Niaga Semarang. Artinya, wewenang manajemen perusahaan saat ini dilimpahkan kepada badan hukum tersebut.

Selain itu, langkah bisnis atau aksi korporasi dari perusahaan tekstil terbesar di Indonesia ini harus diputuskan oleh Hakim Pengawas.

"Namun manajemen dipegang oleh kurator dan langkah-langkah selanjutnya juga diputuskan melalui hakim pengawas, jadi ya itu yang terjadi," kata dia.

Adapun, kurator merupakan Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur yang sudah dinyatakan pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Fungsi tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU 37/2004. Sedangkan hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Pemerintah mengikuti proses hukum yang menjerat SRIL saat ini, apalagi status pailit perusahaan telah resmi diumumkan PN Niaga Semarang. Airlangga menyebut, langkah penanganan tetap didasarkan pada kurator.

“Terkait dengan Sritex karena ini sudah ada keputusan pengadilan, maka tentu karena kita sebagai negara hukum, kita ikuti proses pengadilan dan proses pengadilan sudah menunjuk kurator,” kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan PHK massal bisa terjadi imbas raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit.

Peringatan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani saat membahas persoalan industri tekstil bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya petang tadi.

"Jadi kita kembali lagi kalau urusan seperti itu (upaya penyelamatan Sritex) kan serahkan kepada pemerintah ya. Jadi saya rasa ada proses yang harus dihadapi," kata Shinta saat ditemui wartawan setelah konferensi pers di Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

"Kami cuma ingatkan bahwa memang saat ini kondisi terutama PHK dan lain-lain itu saja akan sangat mempengaruhi. Jadi kami harapkan bahwa akan bisa diminimalisasi unsur-unsur seperti PHK yang besar seperti ini," sambung Shinta.

Shinta menambahkan pihak pengusaha juga sudah memberikan masukan kepada pemerintah terkait cara mengatasi masalah yang menimpa Sritex atau industri lain yang saat ini masih mengalami banyak tekanan. Namun, ia enggan merinci masukan tersebut.

"Kita sekarang hanya mencoba jangan sampai peningkatan daripada PHK ini kan yang sekarang kita jaga. Makanya kenapa kita sekarang juga terus memberikan masukan dari industri padat karya. Kan kita tidak mau sesuatu yang buruk terjadi," katanya.

Di luar itu Shinta juga mengungkap kondisi industri padat karya, seperti tekstil hingga garmen telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itu, pertemuan dengan pemerintah ini bermaksud untuk menjelaskan kondisi industri tersebut agar tetap bisa mengikuti kebijakan dari UMP.

"Oleh karenanya kami mau bahwa ini satu hal perlu, tantangan ini yang perlu kita perhatikan bersama bahwa dengan kondisi saat ini kita juga perlu mewaspadai. Jangan sampai kondisi ini tambah besar yang harus dihadapi, oleh karenanya kami bersiap kami sudah sampaikan, kami sudah sampaikan juga ke Kementerian Ketenagakerjaan," terangnya.