Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen pembekalan para Menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan itu dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam unggahannya, tampak Sri Mulyani berfoto dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu. Dalam salah satu foto, ketiganya kompak mengenakan pakaian loreng ala militer.

"Sambil menikmati suasana Bukit Tidar Magelang," tulis Bendahara Negara di Instagramnya @smindrawati, Sabtu (26/10/2024).

Namun, Wamenkeu Thomas Djiwandono tidak hadir dalam acara di Magelang. Sri Mulyani menjelaskan, pria yang akrab disapa Tommy itu sedang mengikuti rangkaian acara G20 di Washington DC, Amerika Serikat.

"Wamen Tommy Djiwandono tidak mengikuti retreat karena sedang bertugas menghadiri G20 di Washington DC," jelas Sri Mulyani.

Adapun acara di Magelang juga dijadikan kesempatan untuk ketigany berdiskusi isu prioritas nasional yang menyangkut keuangan negara.

"Kesempatan membahas berbagai issues prioritas nasional yang menyangkut Keuangan Negara bersama Wamenkeu @suahasil dan Wamenkeu @anggitoabimanyuofficial. Hari yang produktif...!" tambahnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyebut acara pembekalan yang dilakukan Prabowo di Magelang dilakukan untuk menanamkan kekompakan dan kebersamaan antar pimpinan.

"Suasana persiapan keberangkatan ke Akademi Militer Magelang via Yogyakarta untuk acara pembekalan para anggota Kabinet Merah Putih 2024-2029; untuk menggalang kekompakan dan kebersamaan serta persatuan tim," imbuh Sri Mulyani.

(ily/hns)

Jakarta -

Sri Mulyani Indrawati ditunjuk jadi Menteri Keuangan (menkeu) lagi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bendahara Negara itu menilai tidak ada yang berubah dari tugasnya, kecuali target yang semakin tinggi.

Sri Mulyani memohon dukungan kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar tetap mendukungnya dalam memulai tanggung jawab yang lebih besar bersama tiga wakil menteri keuangan (wamenkeu) yakni Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu.

"Hari ini kita disumpah jabatan dan memulai tanggung jawab baru dengan tiga wakil menteri. Saya mohon untuk Bapak/Ibu sekalian dan pasangan, tetap mendukung kami semuanya membantu maksimal. Nggak ada yang berubah kecuali targetnya makin tinggi," kata Sri Mulyani dalam rapat pimpinan Kemenkeu yang diunggah di Instagram resminya, Selasa (22/10/2024).

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan kepada seluruh jajaran pimpinan Kemenkeu agar terus bekerja optimal dalam menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sri Mulyani mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan terus bertambah dan semakin kompleks ke depannya.

"Tantangan akan terus bertambah banyak dan semakin kompleks ke depannya. Namun, seluruh tugas dan amanah yang kita emban pasti bisa kita lalui jika kita melangkah bersama. Terus bersinergi dan saling mendukung. Kemenkeu satu. Kemenkeu terpercaya," tutur Sri Mulyani.

Secara simbolis, Sri Mulyani menerima laporan pertanggungjawaban lima tahunan yang telah disusunnya bersama Wamen Suahasil dan Wamen Thomas pada akhir periode jabatan sebelumnya.

"Kalau lihat fotonya ada saya, Pak Wamen Suahasil dan Pak Wamen Thomas memegang buku yaitu pertanggungjawaban 5 tahun. Yang sebelah kanan menyerahkan kepada Sri Mulyani, Wamen Suahasil, Wamen Thomas dan Wamen Anggito sebagai the new incoming. Saya tahu ini adalah satu kerja yang luar biasa untuk kami bisa menyelesaikan tugas di bawah Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin," ucap Sri Mulyani.

(aid/ara)

Jakarta -

Nasib Badan Penerimaan Negara yang sebelumnya digadang-gadang Prabowo-Gibran, belum jelas. Rencana awal, Badan Penerimaan Negara akan menggantikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

Dengan kata lain, urusan penerimaan pajak dan bea cukai akan ditangani Badan Penerimaan Negara.

Namun, setelah Presiden Prabowo menarik Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi Menteri Keuangan (Menkeu), pembentukan Badan Penerimaan Negara tak lagi disuarakan maupun terdengar.

Merespons hal itu Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono pun buka suara. Menurutnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menjelaskan.

"Semua nanti akan kita jelaskan bersama-sama Bu Menteri di Kementerian Keuangan," sebut Thomas sesaat sebelum dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Di sisi lain, Sri Mulyani didampingi 3 Wakil Menteri (Wamen) Keuangan. Selain Thomas Djiwandono, ada Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu.

Kabarnya, akan ada pembagian tugas di antara tiga Wamen tersebut, termasuk yang mengurus soal penerimaan.

Soal pembagian tugas ini, Thomas tak mau bicara banyak.

"Nanti kita bicarakan," sebutnya singkat.

Thomas pun menambahkan tak ada banyak perbedaan pada sistem kerja di Kementerian Keuangan. Yang sedikit berbeda, hanyalah adanya kehadiran Anggito Abimanyu sebagai wakil menteri baru.

"Kita kerja sama semua semua bekerja sama, nggak ada yang berbeda. Yang berbeda, hanya kita kan ada Pak Anggito yang akan bersama-sama," sebut Thomas.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Wakil Menteri Keuangannya Anggito Abimanyu juga buka suara soal pembagian tugas di Kementerian Keuangan. Katanya, secara informal sudah ada pembicaraan pembagian tugas. Namun nantinya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menetapkan secara resmi pembagian tugasnya.

"Secara informal sudah ada, cuma nanti akan digariskan menteri keuangan, nanti sore kita meeting langsung," ungkap Anggito di tempat yang sama.

Sebelumnya, kabar Badan Penerimaan Negara gagal dibentuk diungkapkan oleh Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo. Dia mengatakan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara kemungkinan akan tertunda.

Pria yang juga Ekonom Senior INDEF dan Ketua Dewan Pakar PAN itu mengatakan wacana Badan Penerimaan Negara gagal dibentuk karena Sri Mulyani Indrawati yang ditunjuk Prabowo menjadi Menteri Keuangan menolak wacana tersebut.

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Drajad ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024) yang lalu.

(hal/hns)

Jakarta -

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono buka-bukaan soal nasib Badan Penerimaan Negara di era Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, pembentukan Badan Penerimaan Negara menjadi salah satu rencana Prabowo saat kampanye.

Namun nampaknya pembentukan Badan Penerimaan Negara akan dibatalkan. Kabarnya ada menteri di Kabinet Merah Putih yang menolak pembentukannya.

Thomas mengungkapkan nasib Badan Penerimaan Negara bakal dijelaskan langsung oleh pihaknya. Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dirinya dan dua wakil menteri lainnya akan memberikan penjelasan soal hal ini.

"Semua nanti akan kita jelaskan bersama-sama bu Menteri di Kementerian Keuangan," sebut Thomas sesaat sebelum dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Kementerian Keuangan sendiri saat ini memiliki 3 orang wakil menteri. Kabarnya, akan ada pembagian tugas antara tiga orang ini, termasuk yang khusus mengurus soal penerimaan. Soal pembagian tugas ini, Thomas tak mau bicara banyak. "Nanti kita bicarakan," sebutnya singkat.

Pada intinya, Thomas bilang tak ada banyak perbedaan pada sistem kerja di Kementerian Keuangan. Yang sedikit berbeda, hanyalah adanya kehadiran Anggito Abimanyu sebagai wakil menteri baru.

"Kita kerja sama semua semua bekerja sama, nggak ada yang berbeda. Yang berbeda, hanya kita kan ada Pak Anggito yang akan bersama-sama," sebut Thomas.

Wakil Menteri Keuangannya Anggito Abimanyu juga buka suara soal pembagian tugas di Kementerian Keuangan. Katanya, secara informal sudah ada pembicaraan pembagian tugas. Namun nantinya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menetapkan secara resmi pembagian tugasnya.

"Secara informal sudah ada, cuma nanti akan digariskan menteri keuangan, nanti sore kita meeting langsung," ungkap Anggito di tempat yang sama.

(kil/kil)

Jakarta -

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta untuk mengkaji wancana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno yang berharap agar kebijakan itu bisa ditunda.

"Tadinya ada recana mau diterapkan PPN 12%. Saya rasa akan ditunda, kami sendiri meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang, kalau bisa menundanya," kata dia ditemui gedung DPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Menurut dia jika kebijakan itu ditunda, maka potensinya bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Kalau konsumsi meningkat, maka diyakini penerimaan pajak akan meningkat.

"Ini supaya daya beli masyarakat meningkat, kalau daya beli masyarakat kuat artinya konsumsi meningkat. Kalau konsumsi meningkat artinya pajaknya meningkat. Itu beberapa hal yang kita fokus sekarang agar pertumbuhan ekonomi ini tidak terhenti tetapi terakselerasi," jelasnya.

Eddy juga mengatakan bahwa penerimaan negara dapat meningkat dengan hilirisasi yang akan dilanjutkan pada pemerintahan baru.

"Saya optimistis dari segi pendapatan juga akan menguat, karena kita memiliki industri manufaktur yang bernilai tambah lagi tinggi," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono mengatakan, penerapan PPN naik 12% dipastikan usai pergantian pemerintahan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Menurutnya, rencana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% telah diketahui oleh Prabowo. Hal ini selanjutnya akan dibahas dan dijawab kabinet berikutnya terbentuk.

"Yang penting presiden terpilih sudah terinformasi mengenai hal tersebut. Nanti pasti akan ada penjelasan lebih lanjut kalau sudah ada kabinet terbentuk," kata Thomas dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024).

(ada/das)

Jakarta -

Dua Menteri Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal nasib pembentukan Badan Penerimaan Negara. Kabarnya, rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum bisa terwujud.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan sampai saat ini Prabowo akan menempatkan 3 wakil menteri sekaligus di Kementerian Keuangan. Salah satu wakil menteri itu, Suharso bilang, akan ditugaskan mengurus penerimaan negara.

Maka dari itu dia memperkirakan Prabowo tidak akan membentuk Badan Penerimaan Negara di awal masa jabatannya.

"Ya saya kira dengan adanya wakil menteri yang memang untuk ditugaskan dalam penerimaan negara saya kira masih akan tetap begitu. Ya saya kira begitu (tidak ada pembentukan Badan Penerimaan Negara)," ungkap Suharso ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Ketika ditanya apakah instansinya sebagai perancang induk perencanaan nasional diajak membahas soal pembentukan Badan Penerimaan Negara, Suharso enggan menjawab. Dia bilang hal itu bisa ditanyakan ke menteri baru yang akan ditunjuk Prabowo nanti. "Nanti tanya sama menteri yang baru ya," katanya singkat.

Menko Perekonomian Airlangga juga buka suara soal kabar Badan Penerimaan Negara yang batal dibentuk. Menurutnya tunggu saja keputusan Prabowo nanti, karena memang Sri Mulyani sudah diberika 3 Wakil Menteri Keuangan. Tambahan Wakil Menteri Keuangan dijabat Anggito Abimanyu, mantan orang Kementerian Keuangan juga.

Sementara dua Wakil Kementerian Keuangan lainnya adalah Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo.

"Tunggu pengumuman besok saja. Tunggu pengumuman pas kabinet saja. Memang wakil menterinya sudah 3," beber Airlangga di tempat yang sama.

Kabarnya, Badan Penerimaan Negara tak jadi dibentuk karena Sri Mulyani Indrawati yang mau ditunjuk kembali jadi Menteri Keuangan kabinet Prabowo menolak rencana tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo.

Sri Mulyani sendiri telah menjabat Menteri Keuangan di Kabinet Presiden Joko Widodo mulai 2016, dan lanjut kembali membantu Jokowi pada periode kedua di Kabinet Indonesia Maju.

Selama ini penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bea cukai memang berada di bawah kendali Kementerian Keuangan.

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Dradjad ketika dihubungi detikcom.

Sebelumnya, ketika dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu, Sri Mulyani sempat memberikan pernyataan singkat soal nasib pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Menurut Sri Mulyani tidak ada rencana pemisahan Kementerian Keuangan untuk jadi Badan Penerimaan Negara dan dia menegaskan Kementerian Keuangan adalah satu.

"Nggak ada. Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Simak Video Prabowo Tunjuk 3 Wamenkeu Dampingi Sri Mulyani, Ada Thomas Djiwandono

[Gambas:Video 20detik]

(hal/hns)

Jakarta -

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu II) Thomas Djiwandono hari ini mendatangi kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Melalui pertemuan tersebut, Thomas menyatakan akan melanjutkan jabatannya sebagai Wamenkeu di era kepemimpinan sang paman.

Thomas mengatakan Prabowo memintanya untuk membantu tugas-tugas Sri Mulyani sebagai Menkeu.

"Kami disuruh membantu Ibu Menteri Keuangan dalam hal ini Ibu Sri Mulyani bertiga. Kami adalah trio darinWamen, 3 in 1 dan tugas-tugas itu akan kita kerjakan sebaik mungkin," katanya usai ditemui di Kediaman Prabowo Subianto, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Tidak hanya Thomas, Prabowo juga menambah dua posisi Wamenkeu. Keduanya ditempati oleh Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu. Suahasil sendiri saat ini menjabat sebagai Wamenkeu I.

Suahasil mengatakan ke depan Prabowo ingin mendorong pembangunan, menciptakan investasi, hingga mendorong sektor-sektor yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

"Kita akan menjaga keuangan negara, di Kementerian Keuangan, mendorong pembangunan kita, menciptakan investasi dan mendukung sektor-sektor untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ke depannya," terangnya.

Kemudian, posisi Wamenkeu selanjutnya ditempati oleh Anggito Abimanyu. Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2017-2022 mengatakan salah satu fokus tugasnya nanti yakni, optimalisasi penerimaan negara.

Untuk itu, pihaknya harus punya program-program strategis dalam waktu dekat. Selain itu, Prabowo ingin penerimaan negara Indonesia setara dengan beberapa negara lain, misalnya Kamboja yang sebesar 18%.

"Kita diminta untuk melakukan segala upaya, strategi, dan tata acara maupun kebijakan untuk mencapai tujuan," imbuhnya.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) I Suahasil Nazara dan Wamenkeu II Thomas Djiwandono merapat ke kediaman Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan hari ini. Hasilnya, Thomas menyebut ada tiga Wamenkeu di era pemerintahan Prabowo.

Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan pertemuan tersebut kembali untuk melanjutkan tanggung jawabnya sebagai Wamenkeu saat ini. Dia juga menyebutkan Wamenkeu saat ini bertambah menjadi tiga orang, yakni dirinya, Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu.

"Beliau memberikan kita tugas sebetulnya tugas yang sangat penting sangat tanggung jawab yang besar kami disuruh membantu Menteri Keuangan, Sri Mulyani, bertiga Kami adalah Trio dari Wamen, 3 in 1 dan tugas-tugas itu akan kita kerjakan sebaik mungkin," kata Thomas, Selasa (15/10/2024).

Lebih lanjut, Suahasil mengatakan mereka bertiga akan menjaga keuangan negara di Kementerian Keuangan, mendorong pembangunan, menciptakan investasi hingga mendukung sektor-sektor untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat kedepannya.

"Jadi kami ini three in one bertugas untuk membantu tugas-tugas dari kementerian keuangan jadi pesannya cukup banyak salah satunya adalah investasi, penerimaan negara," tambah Anggito.

Dia menambahkan dalam waktu segera, pihaknya harus punya program-program strategis untuk bisa meningkatkan penerimaan negara yang setara dengan beberapa negara lain, seperti Kamboja 18%

"Kita diminta untuk menciptakan segala upaya dan strategi cara maupun kebijakan," jelas Anggito.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengumumkan susunan kepengurusan baru periode 2024-2029. Pengumuman ini disampaikan dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior.

Tim Formatur sekaligus Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Bidang Pertanian Mulyadi Jayabaya mengumumkan kembali posisi Anindya sebagai Ketua Umum Kadin.Selain itu, ditetapkan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

"Karena kita Kadin tidak dua, Kadin hanya satu,yang dipimpin oleh Pak Anin, Pak. Ketua Umum Kanin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie," kata Mulyadi di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Sementara itu, Anindya Bakrie mengatakan, pengumuman kepengurusan ini baru sekitar 50% dari keseluruhan pengurus Kadin Indonesia 2024-2029. Sementara sisanya akan diumumkan usai pelantikan Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober mendatang.

"Memang bisa dibilang ini baru 50%,karena 50%-nya sehabis 20 Oktober, yang kita bisa lihat nomenklaturnya dan juga mitra kerjanya. Bersama di parlemen pun, dengan Komisi XII, XIII, dan kita bisa melihat lebih pasti," kata Anindya.

Anindya juga menyambut kehadiran para tamu undangan, khususnya wajah-wajah baru di Kadin Indonesia.Ia berharap, kepengurusan baru ini dapat menjadi semangat baru dalam menyongsong era baru yang penuh tantangan dan harapan saat pergantian pemerintahan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Karena ini adalah fondasi awal, melanjutkan dari pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun untuk kita mencapai Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Susunan Kepengurusan Kadin 2024-2029

Dewan Kehormatan

1. Ketua : Rosan P. Roeslani
2. Anggota: Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, Suryo Bambang Soesilo, Adi Putra Tahir

Dewan

1. Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo
2. Wakil Ketua Dewan Penasehat: Sharif Cicip Sutardjo
3. Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung
4. Ketua Dewan Pertimbangan: Bapak M. Arsjad Rasjid

Dewan Pengurus

Ketua Umum Kadin Indonesia

Anindya Novyan Bakrie

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi

Erwin Aksa

1. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko
2. WKU Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro
3. WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/ Anggota (Asosiasi Lual
Biasa/ALB): Benny Soetrisno
4. WKU Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

Wakil Ketua Umum Wilayah

1. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung
Suryamal Sutisna
2. WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur: Kukrit Wicaksono
3. WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief
WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian

Franky O. Wijaya

1. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin
2. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri
3. WKU Bidang Pertanian: Mulyadi Jayabaya
4. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat
5. WKU Bidang Perencanaan: Bayu Priawan Djokosoetono
6. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup

Bobby Gafur Umar

1. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo
2. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto
3. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono
4. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla
5. WKU Bidang Kewirausahaan: Bapak Eka Satria
6. WKU BIdang Industri Kreatif: Raffi Ahmad
7. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Bambang Soesatyo

1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri

James T. Riady

1. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals
(SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Wijaya
Kamdani
2. WKU Bidang Perdagangan Internasional: Benardino M. Vega

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur

1. WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto
2. WKU Bidang Pembangunan: Bapak Thomas Djusman
3. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma'ruf Maulana

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Sosial

Dyah Anita Prihapsari

1. WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Ibu Suryani Motik
2. WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Ibu
Tatyana Sentani Sutara
3. WKU Bidang Industri Olah Raga: Bapak Peter Tanuri

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum DAN HAM (Legalisasi, Sarana, dan Prasarana)

Azis Syamsuddin

1. WKU Bidang Hukum: Otto Hasibuan
2. WKU Bidang Legislasi : Moh. Rano Alfath
3. WKU Bidang Sarana dan Prasarana: Ali Said

(shc/fdl)

Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengumumkan susunan kepengurusan baru periode 2024-2029. Pengumuman ini disampaikan dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior.

Tim Formatur sekaligus Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Bidang Pertanian Mulyadi Jayabaya mengumumkan kembali posisi Anindya sebagai Ketua Umum Kadin.Selain itu, ditetapkan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

"Karena kita Kadin tidak dua, Kadin hanya satu,yang dipimpin oleh Pak Anin, Pak. Ketua Umum Kanin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie," kata Mulyadi di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Sementara itu, Anindya Bakrie mengatakan, pengumuman kepengurusan ini baru sekitar 50% dari keseluruhan pengurus Kadin Indonesia 2024-2029. Sementara sisanya akan diumumkan usai pelantikan Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober mendatang.

"Memang bisa dibilang ini baru 50%,karena 50%-nya sehabis 20 Oktober, yang kita bisa lihat nomenklaturnya dan juga mitra kerjanya. Bersama di parlemen pun, dengan Komisi XII, XIII, dan kita bisa melihat lebih pasti," kata Anindya.

Anindya juga menyambut kehadiran para tamu undangan, khususnya wajah-wajah baru di Kadin Indonesia.Ia berharap, kepengurusan baru ini dapat menjadi semangat baru dalam menyongsong era baru yang penuh tantangan dan harapan saat pergantian pemerintahan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Karena ini adalah fondasi awal, melanjutkan dari pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun untuk kita mencapai Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Susunan Kepengurusan Kadin 2024-2029

Dewan Kehormatan

1. Ketua : Rosan P. Roeslani
2. Anggota: Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, Suryo Bambang Soesilo, Adi Putra Tahir

Dewan

1. Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo
2. Wakil Ketua Dewan Penasehat: Sharif Cicip Sutardjo
3. Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung
4. Ketua Dewan Pertimbangan: Bapak M. Arsjad Rasjid

Dewan Pengurus

Ketua Umum Kadin Indonesia

Anindya Novyan Bakrie

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi

Erwin Aksa

1. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko
2. WKU Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro
3. WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/ Anggota (Asosiasi Lual
Biasa/ALB): Benny Soetrisno
4. WKU Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

Wakil Ketua Umum Wilayah

1. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung
Suryamal Sutisna
2. WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur: Kukrit Wicaksono
3. WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief
WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian

Franky O. Wijaya

1. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin
2. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri
3. WKU Bidang Pertanian: Mulyadi Jayabaya
4. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat
5. WKU Bidang Perencanaan: Bayu Priawan Djokosoetono
6. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup

Bobby Gafur Umar

1. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo
2. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto
3. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono
4. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla
5. WKU Bidang Kewirausahaan: Bapak Eka Satria
6. WKU BIdang Industri Kreatif: Raffi Ahmad
7. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Bambang Soesatyo

1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri

James T. Riady

1. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals
(SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Wijaya
Kamdani
2. WKU Bidang Perdagangan Internasional: Benardino M. Vega

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur

1. WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto
2. WKU Bidang Pembangunan: Bapak Thomas Djusman
3. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma'ruf Maulana

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Sosial

Dyah Anita Prihapsari

1. WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Ibu Suryani Motik
2. WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Ibu
Tatyana Sentani Sutara
3. WKU Bidang Industri Olah Raga: Bapak Peter Tanuri

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum DAN HAM (Legalisasi, Sarana, dan Prasarana)

Azis Syamsuddin

1. WKU Bidang Hukum: Otto Hasibuan
2. WKU Bidang Legislasi : Moh. Rano Alfath
3. WKU Bidang Sarana dan Prasarana: Ali Said

(shc/fdl)

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menilai kelas menengah yang turun adalah dampak pasca pandemi Covid-19.

Menurut Thomas, anjloknya kelompok kelas menengah tersebut merupakan tantangan bagi pemerintahan Prabowo Subianto menuju Indonesia Maju.

"Saya rasa ini memang menjadi PR pemerintahan Pak Prabowo yang utama bagaimana supaya kita mencari solusi jangka panjang ya untuk kembali ke level pra pandemi," kata Thomas dalam media gathering, di Anyer, Rabu (25/9/2024).

Baca Juga: Kejatuhan Kelas Menengah Indonesia, Makan Tabungan Jadi Pertanda

Thomas menegaskan bahwa pandemi Covid-19 yang terutama terjadi dalam periode 2020-2022 telah membuat aktivitas ekonomi menurun, dan dampaknya menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sehingga, lanjut Thomas, dampak pandemi merupakan faktor eksternal yang merupakan buntut dari kondisi pandemi, dan itu terlepas dari kebijakan pemerintah

"Jadi jangan dianggap (karena) ada kebijakan tertentu tiba-tiba kelas menengah turun terus. Saya garisbawahi bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kelas menengah ini bukan karena kebijakan yang kurang," ungkap Thomas.

Baca Juga: Pengakuan Bos BCA: 6 Bulan Terakhir Banyak Nasabah Makan Tabungan

Di samping itu, Thomas juga menyampaikan pandangannya mengenai spending atau pengeluaran dari kelompok kalangan menengah. Dia mengkritisi pengeluaran yang besar pada sektor makanan.

"Sekarang spendingnya lebih banyak di-shift ke makanan, ini menunjukkan bahwa spending yang tadinya baju, jalan-jalan, sekarang berubah. Ini memang menjadi suatu hal yang dicermati betul," jelasnya.

Lebih lanjut, Thomas memastikan Kementerian Keuangan memiliki konsentrasi pada permasalahan anjloknya kelompok kelas menengah, terutama digodok di Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkeu II , Thomas Djiwandono bercerita terkait latar belakang penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang APBN 2025 dalam masa transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menuju Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Cerita sebetulnya waktu itu peran Kemenkeu khususnya dan tim saya even sebelum saya masuk ke Kemenkeu. Ini saatnya konteks itu bisa dijelaskan, mungkin banyak yang enggak tahu, sebelum saya diangkat, saya sudah bekerja erat dengan Kemenkeu selama empat bulan, tim inti sinkronisasi," jelas Tommy dalam diskusi media di Anyer, Rabu (25/9/2024).

Baik Tommy dan Tim Sinkronisasi saat itu menyambangi Kemenkeu didasari oleh transisi pemerintahan dan APBN yang harus berjalan lancar.

"Saya rasa ini penting, waktu terakhir ketemu, saya menjelaskan bahwa transisi yang lancar ini seyogyanya dianggap penting, nggak selalu seperti ini, artinya antara Kemenkeu dan tim transisi Prabowo-Gibran, dan ujung-ujungnya DPR nyambung," ungkap Tommy.

Tommy juga menegaskan, bahwa transisi adalah suatu kontinuitas pemerintah yang sangat baik karena di negara lain tidak seperti ini. Bukan berarti, lanjut dia, transisi adalah gonjang-ganjing dari pemerintahan yang akan selesai bekerja, untuk pemerintahan yang akan datang.

"Itu perlu dihargai, publik harus tahu. Ini suatu proses yang perlu dihargai dan saya merasa terhormat ikut dalam proses tersebut," kata Tommy.

Dengan demikian, APBN 2025 ini didesain untuk menangkap program-program unggulan Presiden terpilih Prabowo di dalam prinsip fiskal yang prudent yang sudah sering dibahas sejak Juni silam.

"Di bulan Juni/Juli banyak sekali pembahasan program-program unggulan presiden terpilih bisa defisit lebih dari 3 persen, itu bulan Juni/Juli nggak terlalu lama dari saat ini, sekarang buktinya program itu tertampung di dalam prinsip-prinsip itu, memperlihatkan keberlanjutan dan menampung hal-hal yang baru," jelas Tommy.

Tommy menambahkan, APBN 2025 bukan hanya angka-angka semata, tetapi representasi yang baik, kerja sama dan kekompakkan Presiden yang akan datang dan menangkap program-program unggulan terpilih.