Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - BOGOR. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebut terdapat enam perusahaan besar di Tanah Air yang siap mendukung program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini dibeberkan pria yang akrab disapa Ara itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

"Ada 6 perusahaan besar yang super kaya di Indonesia. Konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis,” katanya.

Ara menjelaskan, kehadiran enam perusahaan ini demi menekan besarnya biaya APBN untuk mewujudkan proyek besar tersebut. Namun, Ara tak menyebutkan secara rinci siapa saja enam perusahaan tersebut.

Hanya saja, beberapa waktu lalu Kementerian PKP telah melaksanakan peletakan batu pertama alias groundbreaking program 3 juta rumah di Tangerang, Banten.

Adapun groundbreaking perdana tersebut dilakukan di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di mana, ini didirikan dengan menggandeng pengusaha swasta yaitu Agung Sedayu Group dan Bumi Samboro Sukses dengan luasan 2,5 Ha.

Sementara itu, lanjut Ara, pihaknya juga turut terbantu dengan adanya lahan dari hasil sitaan Kejaksaan Agung hingga kementerian/lembaga lainnya untuk program itu.

"Saya berterima kasih, Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 hektare (Ha) tanah dari koruptor di Banten saja untuk perumahan-perumahan rakyat. Saya juga sudah mendapatkan tanah dari Pak Nusron (Menteri ATR/BPN) seluas 151 Ha di Mojokerto dan 6,7 Ha di Tangerang itu yang idle," jelasnya.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Kabinet Merah Putih 2024-2029. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, ke depan ia akan membawahi 5 kementerian.

Hal ini disampaikan AHY dalam momentum pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta. AHY menyampaikan harapannya agar ke depan kementeriannya bisa membantu mencapai target-target pembangunan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Saya rasa tugas-tugas yang akan kami jalankan baik itu secara umum maupun secara teknis karena ada 5 kementerian teknis di bawah Kemenko Infrastruktur. Mudah-mudahan bisa bekerja secara intensif dan bersinergi di lapangan," kata AHY, di Jakarta, Senin (21/10/2024).

Berdasarkan informasi yang diperoleh detikcom, kelima kementerian tersebut antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menurutnya, Kemenko Infrastruktur ini sebuah pos atau portfolio baru yang menunjukkan harapan besar dari Prabowo agar pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke benar-benar bisa diwujudkan dengan lebih baik lagi ke depan.

"Kami akan pelajari terlebih dahulu secara awal tugas-tugas yang menjadi prioritas tetapi gambaran awal dari Pak Prabowo Subianto tentu ingin meyakinkan agar pembangunan infrastruktur ini juga tepat sasaran. Lalu tidak terjadi kebocoran-kebocoran yang tidak perlu karena jika dilakukan secara akuntabel secara transparan ini bisa banyak yang bisa kita lakukan pencapaiannya pun akan semakin real," ujar dia.

Selain itu, AHY juga ingin fokus pada upaya untuk mengurangi ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa, antara kota dengan desa. Kemudian pembangunan juga difokuskan untuk mendukung visi swasembada pangan, swasembada energi dan juga peningkatan kualitas manusia.

"Artinya SDM yang semakin berkualitas ditunjang oleh fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan juga berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita," ujar AHY.

AHY juga menyatakan kesiapannya untuk segera turun ke lapangan dan mempelajari tugas-tugasnya untuk 5 tahun ke depan. Apalagi mengingat kementeriannya itu merupakan kementerian baru yang mengurusi infrastruktur dan pembangunan kewilayahannya.

"Mudah-mudahan segera setelah pelantikan ini saya bisa segera turun ke lapangan tentunya mempelajari tugas-tugas dulu karena ini kementerian koordinator yang baru bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Dan tentunya kita akan segera mengetahui apa saja yg menjadi permasalahan dan tantangan," katanya.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa mengapresiasi komitmen dan semangat Presiden Prabowo Subianto saat pidato pelantikan di Gedung DPR/MPR RI pada Minggu (20/10). Pidato tersebut dinilai tegas dan berani.

"Saya suka dengan materi pidato Presiden Prabowo yang lugas, tegas dan berani. Saya menyimak pidatonya dan benar bahwa bagaimana bangsa ini dibangun dengan semangat gotong royong, menghilangkan rasa dengki, rasa kebencian antara sesama dan menjaga kebersamaan umat beragama," kata Andi dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (21/10/2024).

Menurut Andi, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, pemerintahan Prabowo perlu membuat banyak terobosan baru dan langkah-langkah strategis. Pihaknya mengaku siap menjadi mitra strategis pemerintah guna memacu pertumbuhan ekonomi melalui sektor konstruksi.

"Dengan visi misi Presiden Prabowo, menurut saya, sangat memberikan harapan baru. Kalau ada harapan baru, pasti ada langkah-langkah baru, terobosan baru yang akan dilakukan Presiden Prabowo," ucap Andi.

Andi juga menyampaikan harapan terkait program pembangunan infrastruktur yang akan dijalankan ke depan, terutama dalam pembangunan perumahan. "Mudah-mudahan janji Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Hasyim untuk membangun 2 juta rumah di desa dan 1 juta rumah di perkotaan bisa terealisasi," tambah Andi.

Program pembangunan 3 juta rumah disebut harus menjadi bagian dari segmentasi pasar UMKM konstruksi, bukan hanya untuk BUMN. Dengan demikian sektor konstruksi UMKM akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah seperti pembangunan sekolah dan puskesmas.

Dalam kesempatan tersebut, Andi mendukung pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Menurutnya pemisahan ini akan membuat Kementerian Pekerjaan Umum lebih fokus dan mampu meningkatkan kinerja dalam pembangunan infrastruktur nasional.

"Harapannya, mudah-mudahan pengganti Pak Basuki adalah orang yang minimal bisa menyamai kinerjanya karena pekerjaan konstruksi tidak boleh berhenti. Pekerjaan konstruksi harus berjalan terus," kata Andi.

Gapensi juga menyatakan kesiapan untuk mendukung komitmen Prabowo dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. "Semua punya tekad untuk memperkokoh bangsa dalam menghadapi tantangan masa depan," pungkas Andi.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dibentuk era Presiden Jokowi. Presiden ke-8 yang baru dilantik Minggu, 20 Oktober 2024 itu lantas membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai kementerian baru di luar Kementerian Pekerjaan Umum.

Prabowo juga telah mengumumkan Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Istana Negara pada Minggu malam. Maruarar merupakan politikus Partai Gerindra. Selain itu, Prabowo mengumumkan Doddy Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Prabowo menyatakan pelantikan anggota kabinet akan dilaksanakan Senin pagi, 21 Oktober 2024.

Rencana Prabowo memecah PUPR dan membentuk Kementerian Perumahan sudah santer terdengar sejak sebelum ia dilantik. Hal ini seiring program Prabowo untuk membangun 3 juta rumah gratis per tahun di perkotaan dan pedesaan.

Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menanggapi rencana tersebut dan menyarankan Prabowo mengembangkan Kementerian Perumahan menjadi Kementerian Perkotaan, Perdesaan, dan Perumahan. Menurut dia, pengembangan itu bakal lebih efektif dan efisien.

“Ini untuk mensinkronkan rencana pembangunan 3 juta rumah per tahun, 1 juta di perkotaan dan 2 juta di perdesaan,” kata Nirwono kepada Tempo, Selasa malam, 8 Oktober 2024.

Adapun Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan kementerian baru ini bakal membuat pemerintah lebih fokus menangani perumahan. Terlebih, ia mengklaim, saat bidang perumahan rakyat masih di bawah Kementerian PUPR selama dua periode Presiden Jokowi, pemerintah sudah memiliki tata kelola yang baik.

"Banyak capaian yang berhasil dilakukan. Program sejuta rumah (program Presiden Jokowi) pun tetap mencapai target," kata Iwan di kantornya, Selasa, 15 Oktober 2024.

Dalam kesempatan itu, Iwan juga berharap Kementerian Perumahan bakal diisi kalangan professional. Kalaupun politikus, ia berharap Menteri Perumahan merupakan sosok yang ahli di bidangnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mendukung rencana presiden terpilih Prabowo Subianto memisahkan Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat. Sekjen Gapensi, La Ode Saiful Akbar, menilai pemisahan tersebut bisa membantu menanganibacklogatau kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat.

“Memisahkan keduanya sudah menjadi hal semestinya, karena rumah merupakan sarana utama kualitas hidup manusia,” kata La Ode melalui keterangan tertulis, Selasa, 8 Oktober 2024. Apalagi sejak 1978 bidang perumahan memang ditangani kementerian tersendiri, hingga Presiden Jokowi meleburnya dengan bidang pekerjaan umum dan membentuk Kementerian PUPR.

Lebih lanjut, La Ode menilai janji Prabowo membangun 3 juta rumah untuk rakyat sudah sesuai dengan kebutuhan yang mesti diprioritaskan. Hal ini karena backlog yang tercatat masih sebanyak 12,7 juta rumah. “Yang nantinya perlu diprioritaskan Kementerian Perumahan Rakyat adalah melampaui tujuan mengejarbacklog,” kata La Ode.

Kemudian soal pengelolaan anggaran Rp 53 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025, La Ode berharap Kementerian Perumahan Rakyat memaksimalkan kerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN). Selain itu, turut memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta BUMDes sebagai mitra kerja.

“Kementerian Perumahan Rakyat juga perlu mendesain sistem stimulus melalui program subsidi dan intervensi negara lainnya, serta kerja sama dengan ekosistem pembiayaan agar 3 juta rumah yang dibangun setiap tahun mampu dimiliki rakyat dengan cara yang ringan,” ucap La Ode.

Sebelumnya, wacana pemisahan Kementerian PUPR menjadi kementerian yang menangani perumahan dan kementerian yang menangani pembangunan infrastruktur disampaikan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia mengatakan pemisahan kementerian itu menunjukkan komitmen Prabowo dalam mengembangkan perumahan di Indonesia. Hashim juga mengklaim sudah ditunjuk menjadi Ketua satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo.

Hasim berujar, Kementerian Perumahan menargetkan pembangunan tiga juta hunian setiap tahun. Rinciannya, dua juta rumah akan dibangun pemerintah di pedesaan, sementara satu juta apartemen di kota. Hashim mengatakan pembangunan dua juta unit rumah di pedesaan akan dipercayakan kepada UMKM dan BUMDes untuk mendorong pengembangan UMKM di daerah sekaligus menciptakan kelas menengah baru.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pernah mengatakan rencana pemisahan Kementerian PU dengan Kementerian Perumahan Rakyat merupakan rencana apik. Apalagi, Prabowo memiliki program pembangunan 3 juta rumah gratis. “Ini menjadi fokus (kerjanya)” kata Basuki ketika ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 18 September 2024.

Namun, wacana pemisahan kementerian yang berhembus sejak beberapa bulan lalu seiring usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini, sempat dikritik pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Ia pernah menyebut bahwa rencana pemisahan Kementerian Perumahan Rakyat bukan hal mendesak karena urusan perumahan rakyat sudah cukup ditangani Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan.

"Kalau ada kementerian sendiri, ada dampak birokrasi panjang. Ujung-ujungnya juga membebani APBN dan tidak efektif," kata Trubus ketika dihubungi Tempo, Senin, 13 Mei 2024. “Urusan perumahan cukup di PUPR. Perbaiki saja tata kelolanya, pembenahan birokrasi, pelayanannya disederhanakan.”

Selain itu, Trubus mengatakan, pemerintah bukan lagi pihak tunggal dalam persoalan penyediaan perumahan rakyat. Sebab, ada kerja sama pemerintah dengan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). "Arahnya ke sana saja," kata dia.

Han Revanda Putraberkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Perumahan Rakyat, yang selama ini hanya setingkat direktorat jenderal di bawah Kementerian PUPR. Rencana itu diungkap adiknya, Hashim Djojohadikusumo.

"Dan itu adalah menunjukkan komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk kita kembangkan pembangunan," kata Hashimdalam pertemuan APEC Business Advisory Council di Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024.

Pemerintahan Prabowo menargetkan membangun 3 juta hunian setiap tahun. Rinciannya, 2 juta rumah akan dibangun pemerintah di pedesaan, sementara 1 juta apartemen di kota. Hashim mengatakan pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan akan dipercayakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).Tujuannya, kata dia, mendorong pengembangan UMKM di daerah sekaligus menciptakan kelas menengah baru.

Pemerintah menganggarkan Rp53 triliun untuk perumahan dalam RAPBN 2025. Namun untuk pendirian kementerian baru, terlebih dahulu harus merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara UU yang mengatur jumlah kementerian paling banyak 34.

Kementerian Perumahan pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) berdiri sendiri terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum. Ketika Presiden Joko Widodo memerintah, dua kementerian itu digabung dengan Basuki Hadimoeljono sebagai menterinya.

Kementerian ini sudah ada pada zaman Presiden Soeharto (1966-1998).

Berikut perjalanan sejarah Kementerian Perumahan:

1. Kantor Menteri Muda urusan Perumahan Rakyat

Pada Kabinet Pembangunan III (1978-1983), Pemerintahan Soharto-Adam Malik membentuk kementerian baru yang disebut Kementerian Muda Perumahan Rakyat dengan menterinya Cosmas Batubara.

2. Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat

Pada Kabinet Pembangunan IV (1983-1988), Pemerintahan Soharto-Umar Wirahadikusumah, berubah menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Cosmas kembali menjadi menterinya.

3. Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman

Pada Kabinet Pembangunan V (1988-1993), Pemerintahan Soharto-Sudharmono, pengusaha dan aktivis Golkar Siswono Yudhohusodo menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman .

4. Kantor Menteri Negara Perumahan dan Permukiman

Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung memimpin Kantor Menteri Negara Perumahan dan Permukiman selama dua periode (1993-1998) dan kembali terpilih. Namun Reformasi 1998 memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri.

5. Wakil Presiden BJ Habibie kemudian menggantikan Soeharto dan menunjuk politisi Golkar Theo L Sambuaga sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat. Pemerintahan transisi ini berlangsung dari 23 Mei 1998-20 Oktober 1998.

6. Presiden Abdurrachman Wahid kemudian menjadi Presiden RI (29 Oktober 1998-23 Juli 2001). Pada masa pemerintahan presiden ini, Kementerian Perumahan Rakyat ditiadakan dan digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Permukiman dan Pengembangan Wilayah

7. Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah

Wapres Megawati Soekarnoputri menggantikan Gus Dur sebagai Presiden (10 Agustus 2001-20 Oktober 2004) dan mengubahnya menjadi Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah.

8. Kementerian Negara Perumahan Rakyat

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Kabinet Indonesia Bersatu I), dibentuk lagi Kementerian Negara Perumahan Rajyat dengan Muhammad Yusuf Asy'ari sebagai menterinya (2004-2009).

9. Kementerian Perumahan Rakyat

Pada periode II pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Kabinet Indonesia Bersatu II), diubah menjadi Kementerian Perumahan Rajyat dengan Suharso Monoarfa sebagai menteri (2009-2011) dan digantikan Djan Faridz (2011-2014)

10. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi (2014-2024), Kementerian Perumahan Rakyat digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian PUPR.

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat alokasi anggaran sekira Rp75,63 triliun pada 2025. Pagu anggaran tersebut 50 persen lebih rendah dibanding anggaran pada 2024.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja mengatakan, tujuannya adalah untuk memberikan ruang fiskal lebih luas kepada Presiden terpilih untuk mengeksekusi program prioritas, salah satunya mendirikan Kementerian Perumahan.

"Memang betul kita memeroleh anggaran Kementerian PUPR kira-kira Rp75,6 triliun untuk 2025, artinya ini 50 persen dari anggaran Kementerian PUPR di 2024," ujar Endra dalam diskusi virtual 'Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur,' Jakarta, Senin (2/9).

Endra menuturkan, dengan adanya rencana pemisahan Kementerian PUPR dengan Kementerian Perumahan, maka beberapa program di sektor perumahan akan ditangani oleh Kementerian Perumahan.

Hal ini yang menjadi penyebab anggaran Kementerian PUPR pada 2025 jauh lebih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya, di mana sektor perumahan masih di bawah Kementerian PUPR.

"Anggaran ini adalah ruang fiskal yang diberikan kepada pemerintahan baru. Jadi kita tidak lagi mengalokasikan seluruh program 2025 dengan program yang sudah berjalan (seperti sektor perumahan)," kata Endra.

Meski demikian, Endra menilai, dengan anggaran Kementerian PUPR yang dipangkas sekitar 50 persen itu tidak serta merta meninggalkan program-program pembangunan yang sudah berjalan. Akan tetapi, hanya berbeda instansi yang akan menjalankan program tersebut, misalnya Kementerian Perumahan.

"Ini untuk memastikan bahwa program yang sudah berjalan itu tetap berkesinambungan. Tetapi ada ruang fiskal yang disediakan pemerintah baru, tentunya untuk program yang disesuaikan dengan Asta Cita Pak Prabowo nanti," lanjutnya.

Alokasi anggaran Rp75,63 triliun Kementerian PUPR pada 2025 akan difokuskan untuk menjaga ketahanan pangan dengan dukungan pengadaan bendungan dan aliran irigasi lewat program Ditjen Sumber Daya Air, meningkatkan konektivitias dengan membangun jalan dan jembatan lewat program Ditjen Bina Marga, hingga pembangunan kota-kota melalui program di Ditjen Cipta Karya, serta dukungan pembangunan IKN.

"Kemudian untuk apa saja yang Rp75 triliun itu. Saya kira yang krusial tentunya untuk ketahanan pangan kita. Kemudian di sektor konektivitas, kita pelihara jalan-jalan kita, kita bangun jalan-jalan baru yang belum selesai," kata Endra.

"Berikutnya di Cipta Karya tentunya kita membangun fasilitas air minum, kemudian sanitasi persampahan, yang ini juga kita tahu masalah di banyak kota. Jadi, saya kira itu program-program utama (Kementerian PUPR 2025) di samping IKN," ujarnya.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA – Wacana Pemerintahan Prabowo-Gibran akan memiliki 40 kementerian menjadi polemik. Penambahan jumlah kementerian dari yang ada saat ini salah satunya dengan pemisahan.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengamini bahwa hal itu sangat mungkin terjadi. Menurutnya, dibutuhkan fokus yang mendetil sehingga tak ada masalah apabila kementerian akan mengalami pemisahan atau penggabungan dengan lembaga Negara lainnya.

“Kalau Presiden berkepentingan dan menganggap bahwa itu harus hadir dalam rangka Indonesia lebih kuat, ada urusan apa? Ada pihak bilang bagi kursi atau bagi kue biar saja, makanya ikut politik supaya mengerti jangan hanya ngomong dan tidak mengerti apa-apa,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (2/8/2024).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa isu pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan peleburan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menjadi pembahasan di Badan Legislasi DPR.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa wacana pemisahan atau penggabungan kementerian/lembaga tersebut masih harus terus didiskusikan antara pihak eksekutif, legislatif, serta presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.

“Itu kebutuhannya presiden terpilih, presiden Prabowo Subianto dan mas Gibran yang Wakil Presiden, jadi kalau itu [peleburan kementerian] diajukan untuk kepentingan kelancaran pemerintahan persiden terpilih apa yang salah dan itu dilakukan secara prosedur konstitusi yang benar,” pungkas Ngabalin

Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menegaskan bahwa sebenarnya pemerintahan Prabowo—Gibran tak perlu untuk melebur atau memisahkankan kementerian.

Menurutnya, peleburan kementerian atau menambahkan lembaga negara baru akan memberikan beban tambahan bagi Negara sehingga ke depannya justru berpotensi terjadinya tumpang tindih kebijakan antarkementerian.

“Itu lebih ke pemborosan anggaran, tidak efektif karena banyak urusan yang banyak bisa dipikirkan. Misalnya, urusan perumahan masih bisa diurus kok di PUPR. Sekarang saja sudah ada banyak lembang yang fokus di satu bidang. Jadi, kalau nanti dilebur akan ada tumpang tindih kebijakan dan visi pemerintah jadi tidak terimplementasi dengan baik,” tuturnya kepada Bisnis, Jumat (2/8/2024).

Trubus menekankan bahwa peleburan kementerian dan wacana penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 pada pemerintahan presiden terpilih 2024–2029 Prabowo Subianto merupakan urusan membalas jasa politik.

Padahal, dia menilai bahwa apabila tak ada penambahan kementerian akan memberikan penghematan anggaran sehingga tidak akan membebani keuangan Negara ke depan.

“Ini bagi-bagi jabatan karena ini persoalan politik. Justru tak boleh ditambah lebih baik diefisiensi saja, karena akan lebih menghemat, tetapi ya lebih ke politik, mereka yang menuntut kue jabatan sehingga akan tetap dilakukan oleh pak Prabowo. Dan saya melihat bahwa pak Prabowo kepentingan koalisi jadi 40 kementerian akan tetap dilaksanakan,” tandasnya.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai bahwa wacana tersebut akan menimbulkan terlalu banyak nomenklatur kementerian karena pemisahan fungsi.

Efeknya, kata Bhima pasti akan ada pelebaran belanja birokrasi. Padahal dengan jumlah kementerian lembaga yang ada sekarang. Mengingat, belanja pegawai tercatat mencapai Rp481,4 triliun dan belanja pegawai Rp410 triliun. Artinya basis belanja birokrasi pemerintah pusat lebih dari Rp890 triliun per tahun.

“Dengan adanya program populis seperti makan bergizi gratis maka ruang fiskal akan semakin sempit, bahkan bisa timbulkan masalah defisit APBN diatas 3%,” pungkas Bhima.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku tidak mempermasalahkan wacana apabila pemerintahan Prabowo-Gibran melebur Kementerian PUPR menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Dia menilai bahwa gagasan tersebut lumrah lantaran penggabungan atau pemisahan kementerian/lembaga negara sudah sering terjadi sejak dahulu.

"Kalau organisasi just vehicle, dulu saja bisa. Jadi ya enggak masalah," katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Apalagi, kata Basuki Kementerian PUPR sudah mengalami beberapa kali perubahan. Mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) pada 1968-1973. Lalu, berubah nama menjadi Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 1973-1999. Kemudian, pada 1999-2000, menjadi Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

Kendati demikian, Basuki belum mengetahui lebih lanjut apakah Kementerian PUPR jadi dipisah kembali atau sebaliknya di periode kepemimpinan selanjutnya.

"Saya belum tahu," tandas Basuki.

Adapun, gagasan pembentukan Kementerian Perumahan di pemerintahan Prabowo-Gibran mulanya disampaikan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.

Niatnya, bidang perumahan yang saat ini masih tergabung dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal dipisah. Hal ini seperti yang terjadi pada era orde baru.

Bahkan, Ketua MPR Bambang Soesatyo juga mengusulkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat (PR) dipisah di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

Harapannya, Kementerian PUPR lebih mendominasi pembangunan infrastruktur jalan dibandingkan perumahan rakyat, padahal dua-duanya sama-sama penting.