Jakarta -

Demi menjaga ketahanan pangan nasional, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menunjukkan keseriusannya dengan menggelar rapat marathon, hari ini. Tak tanggung-tanggung, rapat dilakukan sebanyak dua kali dalam sehari untuk membahas strategi percepatan swasembada pangan.

Rapat pertama dimulai pukul 6 pagi di kediaman Amran. Amran memulainya dengan berdiskusi intensif mengenai rencana aksi dan program prioritas. Tak berhenti di situ, pada pukul 13.00 siang, rapat kembali digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta. Rapat kedua ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, para pejabat eselon I, Tenaga Ahli Menteri (TAM), Staf Ahli Menteri (SAM), serta sejumlah staf kementerian lainnya.

Amran menekankan pentingnya langkah konkret untuk memastikan swasembada pangan segera tercapai.

"Kami tidak ingin hanya sekadar wacana. Kita harus bergerak cepat dan tepat agar masyarakat Indonesia dapat terus menikmati akses pangan yang mudah dan terjangkau," kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto inginkan lompatan besar sektor pertanian dalam mencapai swasembada. Rapat maraton ini membahas detail strategi dan langkah taktis untuk memperkuat produksi pangan lokal, mulai dari penguatan sistem distribusi hingga optimalisasi program bantuan pertanian di daerah.

Amran beserta jajaran membahas progres optimalisasi lahan tahun 2024, proyeksi optimalisasi lahan tahun 2025, cetak sawah 2025, pompanisasi tadah hujan, dan penanaman padi gogo untuk peningkatan produksi padi dan beras nasional. Upaya ini juga menjadi bukti nyata komitmen Menteri Amran dalam memastikan Indonesia mampu mencapai swasembada pangan.

"Ketahanan pangan adalah prioritas utama. Kita harus berlari lebih cepat untuk mewujudkan swasembada agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terjamin, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks," lanjutnya.

Seperti diketahui, Kementan di bawah komando Amran dan Wamentan Sudaryono terus bergerak untuk menjalankan program peningkatan produksi pangan. Dalam berbagai kesempatan, Amran menyampaikan ke jajarannya bahwa tidak ada tanggal merah untuk bekerja demi membangun pertanian Indonesia. Keseriusan ini menjadi angin segar bagi para petani dan masyarakat luas, menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menjaga ketahanan pangan demi kesejahteraan.

(ega/ega)

Sumber: TribunNews.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom dan pakar hukum mengkritisi dampak serius yang ditimbulkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) serta wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos atau tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes).

Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, mengatakan bahwa berdasarkan hasil kajian Indef dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp 308 triliun.

Menurut Andry, rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan identitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran.

“Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks. Dengan aturan kemasan tanpa identitas merek, mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar, dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk,” ujarnya dalam diskusi media bertajuk “Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8 persen: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru” di Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

Selain itu, Andry mengungkapkan dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp 160,6 triliun atau sekitar 7% dari penerimaan pajak jika aturan itu disahkan, dan membuat target penerimaan negara sulit tercapai.

Jika regulasi ini diterapkan, target penerimaan negara sebesar Rp 218,7 triliun untuk tahun ini kemungkinan besar tidak akan tercapai.

Pasalnya, lanjut Andry, industri hasil tembakau merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebelum pandemi COVID-19, industri ini menyumbang hingga 6,9 persen terhadap PDB, namun angka ini terus menurun setiap tahunnya.

Lebih dari itu, Ia mengingatkan bahwa industri hasil tembakau adalah sektor yang besar dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data Indef, sekitar 2,29 juta orang atau sekitar 1,6% dari total pekerja akan terdampak langsung oleh regulasi ini.

“Pada 2019, industri ini menyerap 32% dari total pekerja di sektor manufaktur. Namun, tekanan regulasi terus membuat para pekerja di sektor ini rentan terdampak,” jelasnya.

Ia juga menekankan perlunya diskusi lintas kementerian dalam menentukan kebijakan terkait industri hasil tembakau, mengingat dampaknya yang menyeluruh.

Karena menurutnya, kebijakan ini bukan hanya urusan Kementerian Keuangan atau Kementerian Kesehatan saja, tapi juga Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan yang seharusnya ikut dilibatkan.

Di samping itu, ketentuan zonasi larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak dalam PP 28/2024 juga dinilai Andry akan memukul pelaku usaha ritel yang sebelumnya sudah beroperasi di area tersebut.

“Kebijakan zonasi ini perlu dipertimbangkan ulang untuk menjaga keseimbangan antara aturan kesehatan dan keberlangsungan usaha,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Andry mengungkapkan pentingnya fokus pada empat hal utama untuk keberlanjutan industri ini. Pertama, penerimaan negara; kedua, pengendalian konsumsi; ketiga, perlindungan tenaga kerja; dan keempat, penanganan rokok ilegal.

Regulasi-regulasi ini seharusnya lebih fokus pada empat hal tersebut agar dampaknya tidak berat sebelah dan dapat tetap menjaga stabilitas ekonomi,” tambahnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul INDEF Beberkan Dampak Ekonomi dari Kebijakan Kemasan Rokok Polos, https://www.tribunnews.com/bisnis/2024/11/08/indef-beberkan-dampak-ekonomi-dari-kebijakan-kemasan-rokok-polos.

Sumber: TribunNews.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dianggap mengancam target pertumbuhan ekonomi yang tengah didorong pemerintah.

Proses perumusan wacana kebijakan seharusnya berbasis data dan melibatkan seluruh pihak terkait. Proses perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) dan Rancangan Permenkes dinilai kurang kajian yang mendalam.

"Bagaimana nasib toko kelontong yang menjadi mata pencaharian utama pedagang kecil jika aturan ini disahkan? Bisa terdampak serius jika kebijakan ini disahkan,” ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto di Jakarta, dikutip Jumat (8/11/2024).

Adik menilai, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupaya menekan industri hasil tembakau secara serampangan melalui berbagai kebijakan tanpa adanya kajian solid. Rencana kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes, seharusnya dikaji ulang.

"Karena brand bukan sekadar identitas, tetapi juga alat untuk mencegah pemalsuan," tuturnya.

Tanpa identitas merek yang jelas, lanjut dia, potensi pemalsuan produk meningkat dan mendorong peredaran rokok ilegal, yang justru akan merugikan pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan data, pendapatan daerah dari pajak rokok mencapai Rp 19,6 triliun, dengan kontribusi dari industri tembakau sekitar Rp 12 triliun.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Mujiburrohman, juga memberikan pandangan serupa terhadap penerapan Rancangan Permenkes terkait rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Dia menilai, kebijakan tersebut perlu dibatalkan karena berdampak besar bagi pedagang pasar. Regulasi ini, menurut Mujiburrohman, dapat mendorong peredaran rokok ilegal di pasar tradisional, yang pada akhirnya justru akan menurunkan omzet pedagang.

"Di satu sisi, Kementerian Kesehatan bertugas menjaga kesehatan masyarakat, sementara Kementerian Keuangan membutuhkan pendapatan untuk APBN," tuturnya.

Menurutnya, aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek ini justru akan mempermudah pemalsuan dan distribusi yang tak terkontrol.

"Rokok ilegal makin banyak dan tujuan kesehatan Kemenkes juga tidak tercapai,” sambungnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Penyeragaman Kemasan Rokok Dianggap Ancam Target Pertumbuhan Ekonomi", Klik untuk baca: https://m.tribunnews.com/bisnis/2024/11/08/penyeragaman-kemasan-rokok-dianggap-ancam-target-pertumbuhan-ekonomi

Jakarta -

PT Pertamina Patra Niaga menggenjot penggunaan bahan bakar ramah lingkungan di berbagai sektor usaha, seperti tambang. Upaya ini salah satunya dilakukan melalui penyediaan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) atau Pertamina Renewable Diesel untuk operasional PT Vale Indonesia Tbk.

Nantinya HVO atau Pertamina Renewable Diesel ini akan digunakan Vale untuk pengoperasian alat berat milik perusahaan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antar kedua perusahaan pada September lalu.

Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, mengatakan kolaborasi ini merupakan bukti nyata kedua perusahaan untuk mendukung target Indonesia menuju Net Zero Emission 2060.

"Penggunaan HVO, Pertamina Renewable Diesel tidak hanya menjadi solusi bahan bakar berkelanjutan, tetapi juga mendukung efisiensi operasional di industri tambang," kata Maya dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Selain itu, menurut Maya penyediaan HVO untuk operasional Vale ini turut menjadi uapaya Pertamina dalam mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bisa swasembada energi. Sebab bahan bakar ramah lingkungan ini memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih dari 99%.

"Ini pun sejalan dengan tujuan pemerintah dan komitmen kami dalam mewujudkan swasembada energi, dimana produk HVO sendiri memiliki nilai TKDN lebih dari 99%. Kami berharap kolaborasi ini menginspirasi sektor lain untuk beralih ke energi bersih demi masa depan yang lebih hijau," terang Maya.

Untuk itu Maya menegaskan komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menyediakan solusi energi bersih yang dapat diterapkan di berbagai sektor melalui kolaborasi dengan PT Vale ini dan berharap dapat terus mendorong transformasi hijau yang lebih luas di Indonesia.

"Kolaborasi ini adalah bukti nyata bagaimana Pertamina Patra Niaga, bersama mitra-mitra strategis seperti PT Vale, United Tractors, dan Trakindo, bisa membawa perubahan positif dalam transisi energi. Kami berharap kerjasama ini dapat menginspirasi industri lain untuk bersama-sama mendukung masa depan yang lebih berkelanjutan," jelasnya.

Sementara itu Direktur & Chief Operation and Infrastructure Officer PT Vale, Abu Ashar, turut menegaskan bahwa inisiatif ini sejalan dengan strategi besar perusahaan dalam dekarbonisasi dan pengurangan jejak karbon. Khususnya untuk industri sektor tambang yang mereka jalankan.

"Penggunaan HVO merupakan langkah strategis dalam mencapai target dekarbonisasi kami. Selain mendukung efisiensi operasional, bahan bakar ini membantu mengurangi dampak lingkungan secara signifikan. Kami bangga menjadi pelopor dalam inovasi ini di sektor pertambangan Indonesia," jelas Abu Ashar.

Lebih lanjut ia mengatakan dalam uji coba dua unit truk tambang, yakni Komatsu dan Caterpillar, menggunakan HVO memberikan hasil yang sangat memuaskan. Di mana penggunaan HVO ini terbukti mengurangi emisi karbon hingga 70% dan emisi gas rumah kaca hingga 80% dibandingkan diesel konvensional.

(fdl/fdl)

JAKARTA,investor.id – Industri hasil tembakau (IHT) merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebelum pandemi Covid-19, industri ini menyumbang hingga 6,9% terhadap PDB, namun angka ini terus menurun setiap tahunnya.

Diketahui, kontribusi IHT terhadap PDB terus menurun. Pada 2010, kontribusi IHT terhadap PDB mencapai 0,98%, namun pada 2023 turun menjadi 0,71%. Meski demikian, IHT masih memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara, mencapai Rp318 triliun pada 2023.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, mengatakan, industri hasil tembakau adalah sektor yang besar dalam menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan data INDEF, sekitar 2,29 juta orang atau sekitar 1,6% dari total pekerja akan terdampak langsung oleh regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) serta wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes). Kebijakan yang tertera pada PP 28/2024 atau UU Kesehatan berpotensi memberikan dampak kurang baik bagi industri hasil tembakau (IHT) domestik.

“Pada 2019, industri ini menyerap 32% dari total pekerja di sektor manufaktur. Namun, tekanan regulasi terus membuat para pekerja di sektor ini rentan terdampak,” jelasny .dalam diskusi media bertajuk “Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru” di Jakarta, baru-baru ini.

Ia juga menekankan perlunya diskusi lintas kementerian dalam menentukan kebijakan terkait industri hasil tembakau, mengingat dampaknya yang menyeluruh. Karena menurutnya, kebijakan ini bukan hanya urusan Kementerian Keuangan atau Kementerian Kesehatan saja, tapi juga Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan yang seharusnya ikut dilibatkan.

“Kebijakan zonasi ini perlu dipertimbangkan ulang untuk menjaga keseimbangan antara aturan kesehatan dan keberlangsungan usaha,” tegasnya.

Andry mengatakan bahwa berdasarkan hasil kajian INDEF, dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp308 triliun. Menurut Andry, rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan indetitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran. “Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks. Dengan aturan kemasan tanpa identitas merek, mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar, dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk,” ujarnya. Ia juga menekankan perlunya diskusi lintas kementerian dalam menentukan kebijakan terkait industri hasil tembakau, mengingat dampaknya yang menyeluruh. Karena menurutnya, kebijakan ini bukan hanya urusan Kementerian Keuangan atau Kementerian Kesehatan saja, tapi juga Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan yang seharusnya ikut dilibatkan. Di samping itu, ketentuan zonasi larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak dalam PP 28/2024 juga dinilai Andry akan memukul pelaku usaha ritel yang sebelumnya sudah beroperasi di area tersebut.

“Kebijakan zonasi ini perlu dipertimbangkan ulang untuk menjaga keseimbangan antara aturan kesehatan dan keberlangsungan usaha,” tegasnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Badan Pusat Statistik (SPB) merilis laporan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024, pada Selasa 5 November 2024 kemarin.

Berdasarkan laporan tersebut, komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 di Indonesia terdiri dari 144,64 juta orang penduduk bekerja dan 7,47 juta orang pengangguran.

Pada Agustus 2024, sebagian besar penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD). Persentasenya sebesar 35,80%.

Sementara, persentase penduduk bekerja tamatan diploma I/II/III dan diploma IV, S1, S2, S3 adalah 12,82%.

Jika dibandingkan Agustus 2023, penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah, SMP, dan diploma I/II/III mengalami penurunan 1,02%; 0,12%; dan 0,12%. Sementara, peningkatan penduduk bekerja justru ditemui pada tingkat pendidikan SMA, SMK, Diploma 4, S1, S2, dan S3.

Rata-rata Gaji di Indonesia

Berdasarkan laporan ini, rata-rata upah buruh di Indonesia pada Agustus 2024 adalah Rp 3,27 juta. Semula pada Agustus 2023 rerata gaji buruh Rp 3,18 juta.

Disebutkan rata-rata upah buruh tertinggi ada pada bidang pertambangan dan penggalian, yakni Rp 5,33 juta. Sedangkan terendah pada kategori aktivitas jasa lainnya, yaitu sebesar Rp 1,99 juta.

Di samping itu, berikut ini rata-rata gaji buruh berdasarkan pendidikan pada Agustus 2024:

• D4/S1/S2/S3: Rp 4,96 juta
• D1/D2/D3: Rp 4,25 juta
• SMK: Rp 3,091 juta
• SMA: Rp 3,092 juta
• SMP: Rp 2,38 juta
• SD ke bawah: Rp 2,08 juta

Kesenjangan Gaji Laki-laki dan Perempuan

Hasil Sakernas Agustus 2024 memperlihatkan upah buruh berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan. Sehingga, semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, gaji yang diterima akan meningkat.

Apabila dilihat dari data di atas, gaji buruh tamatan D4/S1/S2/S3 dua kali besaran buruh tamatan SD ke bawah.

Namun, upah buruh laki-laki dan perempuan terdapat kesenjangan. Gaji buruh laki-laki selalu lebih tinggi daripada perempuan, pada setiap jenjang tamatan pendidikan.

Selisih gaji terbesar antara buruh laki-laki dan perempuan berdasarkan jenjang pendidikan, terdapat pada buruh tamatan D4/S1/S2/S3, yakni sebesar Rp 1,88 juta.

(nah/nwk)

Jakarta -

Donald Trump berhasil mengalahkan Kamala Harris dalam kontestasi pemilu Amerika Serikat (AS) 2024. Kemenangan ini mengantarkan Trump kembali menjabat Presiden AS, kedua kalinya.

Pria bernama lengkap Donald John Trump itu sebelumnya menjabat sebagai Presiden AS periode 2017-2021. Kemenangan kali ini membawa Trump mencatat sejarah sebagai orang tertua yang dilantik menjadi Presiden AS di usia 78 tahun.

Kondisi kesehatan Trump pun tak luput menjadi sorotan. Terlebih, perwakilan Partai Republik itu tidak pernah membagikan rekam medisnya kepada publik.

Dikutip dari AP News, detail mengenai kesehatan Trump memang diselimuti banyak misteri. Pada November 2023, dokter pribadi Trump, dr Bruce Aronwald, mengumumkan Trump memiliki kondisi kesehatan kardiovaskular dan kognitif yang sangat baik. Selain itu, hasil skrining kanker pun menunjukkan hasil negatif.

Namun, laporan tersebut tidak menjabarkan secara detail mengenai hal-hal fundamental, seperti tekanan darah, berat badan, dan apakah Trump masih mengonsumsi obat-obatan untuk kolesterol tinggi yang diidapnya. Aronwald juga tidak membeberkan tes kesehatan seperti apa yang dijalani oleh Presiden AS ke-45 itu.

Kondisi kesehatan Trump pun menjadi poin perdebatan yang diangkat Harris saat melakukan kampanyenya.

"Hal itu membuat Anda bertanya-tanya: Mengapa stafnya ingin dia bersembunyi? Kita harus bertanya: Apakah mereka takut orang akan melihat bahwa dia (Trump) terlalu lemah dan tidak stabil untuk memimpin Amerika? Apakah itu yang sedang terjadi?" ungkap Harris dalam wawancara bersama dengan CBS.

Kemudian pada Juli lalu, Trump menjadi target percobaan pembunuhan saat melakukan kampanye di Pennsylvania, AS. Insiden tersebut membuat Trump mengalami luka robek pada telinga kananya akibat tembakan peluru yang dilesatkan ke arahnya.

(ath/naf)

Jakarta -

Belum genap satu bulan Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berjalan, polemik terkait regulasi telah muncul ke permukaan. Hal ini bersumber dari wacana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memaksakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024).

Rencana kebijakan ini menimbulkan kegaduhan karena dipandang berbagai pihak mengabaikan kontribusi signifikan sektor industri hasil tembakau (IHT) terhadap perekonomian selama ini. Kajian yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebut, apabila ketentuan dalam PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes diberlakukan, maka akan ada dampak negatif hingga Rp308 triliun pada perekonomian nasional.

Terlebih, rencana kebijakan ini ditengarai merupakan upaya Kemenkes mengadopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Menyikapi ini, dalam acara detikcom Leaders Forum bertajuk "Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru" yang dilaksanakan pada Selasa (5/11), Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Hikmahanto Juwana melayangkan kritik keras kepada Kemenkes.

"Harus dipahami, penjajahan saat ini tidak hanya berbentuk kolonialisasi. Melainkan juga melalui penyelundupan kebijakan-kebijakan sarat kepentingan lembaga asing ke dalam regulasi nasional," seru Hikmahanto.

Ia juga menggarisbawahi bahwa Indonesia sampai saat ini tidak meratifikasi FCTC sehingga tidak ada kewajiban bagi Indonesia untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan di dalamnya. "Hal ini akan berlawanan dengan arahan Presiden Prabowo untuk menegakkan kedaulatan Indonesia," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI), Sudarto AS, turut menyampaikan kekhawatirannya. Ia mengatakan bahwa IHT merupakan sektor padat karya yang membutuhkan dukungan dari pemerintah, bukan tekanan dari regulasi yang eksesif. Sudarto juga menyebut bahwa pihaknya telah mencoba melalui berbagai cara untuk dapat memberikan masukan kepada Kemenkes.

"Kami coba terus berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan tersebut, tapi tidak didengar. Setelah ribuan anggota kami turun ke jalan barulah Kementerian Kesehatan mau berdialog," katanya.

"Ketika itu, seorang direktur Kemenkes mengatakan bahwa pengaturan kemasan rokok tanpa identitas merek masih jauh. Dia juga sepakat akan melibatkan RTMM dalam perumusan aturan. Namun sampai sekarang hal ini tidak terjadi," lanjutnya.

Sikap Kemenkes yang tidak transparan dan konsisten ini semakin memperbesar polemik terkait rencana penyeragaman kemasan tanpa identitas merek. Dengan sumbangsih besar IHT bagi perekonomian negara melalui kontribusi cukai dan penyediaan lapangan kerja, tentu diperlukan keterbukaan dalam perumusan kebijakan yang terkait.

Banyak pihak juga berharap agar kebijakan penyeragaman kemasan tanpa identitas merek ini dapat ditinjau kembali. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil tidak hanya efektif dalam mencapai target kesehatan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sektor tembakau dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat.

(akn/ega)

JAKARTA - KB Kookmin Bank, selaku pemegang saham pengendali PT Bank KB Bukopin Tbk (KB Bank), kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus pada sektor kesehatan. Melalui inisiatif yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), KB Kookmin Bank menghadirkan program bantuan operasi jantung dan perawatan kesehatan bagi anak-anak Indonesia yang menderita kelainan jantung.

Pada 3 November 2024, ke-10 anak Indonesia berhasil menjalani operasi jantung tanpa biaya di Samsung Seoul Hospital, Korea Selatan. Program kemanusiaan ini merupakan implementasi dari perjanjian kerja sama antara KB Kookmin Bank dan Samsung Medical Center yang telah terjalin sebelumnya.

Tidak hanya itu, untuk memberikan dukungan pemulihan pasca-operasi, anak-anak tersebut juga mendapatkan perawatan secara gratis di Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung yang difasilitasi oleh KB Bank.

"Anak yang sehat dan cerdas adalah aset bangsa," ujar Direktur Utama KB Bank, Tom (Woo Yeul) Lee. Ia menegaskan komitmen KB Bank untuk terus mendukung program-program berkelanjutan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, dengan dukungan penuh dari KB Kookmin Bank

Program bantuan kemanusiaan ini bukan pertama kali dilakukan oleh KB Kookmin Bank. Bantuan medis yang diberikan ini merupakan kelanjutan dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) jangka panjang KB Kookmin Bank di Kamboja. Sejak diluncurkan pada tahun 2012, program ini telah berhasil membantu 100 anak Kamboja dengan penyakit jantung untuk menjalani operasi dan pemulihan di Korea Selatan. Mereka, termasuk 10 anak Indonesia yang beruntung mendapatkan bantuan KB Kookmin Bank untuk mendapatkan kesempatan hidup sehat dan produktif.

Sejalan dengan prinsip-prinsip Environmental, Social, dan Governance (ESG), KB Bank secara konsisten mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik ke dalam seluruh operasional perusahaan. Upaya ini dilakukan secara sinergis bersama perusahaan-perusahaan afiliasi KB Financial Group di Indonesia.

Pada awal bulan Oktober 2024, KB Bank beserta perusahaan afiliasi KB Financial Group di Indonesia juga telah melaksanakan program peningkatan gizi bagi anak-anak kurang mampu melalui penyediaan makanan siang yang bergizi.

Jakarta -

Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memberlakukan kebijakan kemasan rokok polos tanpa identitas merek mendapat penolakan dari berbagai pihak di ekosistem pertembakauan. Kebijakan ini bertujuan menurunkan angka perokok aktif. Namun, pelaku dan pemangku kepentingan di industri hasil tembakau (IHT) menilai Kemenkes mengabaikan dampak negatif ekonomi yang akan muncul, terutama bagi jutaan tenaga kerja yang terlibat dan kontribusi IHT terhadap perekonomian negara.

Aturan kemasan rokok polos juga diprediksi akan mengurangi dampak ekonomi signifikan di Indonesia. Ini termasuk penurunan pendapatan negara dari cukai hasil tembakau, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam APBN, serta potensi meningkatnya peredaran rokok ilegal. Pada akhirnya, dampak negatif tersebut akan melemahkan target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto.

Polemik lain yang muncul dari wacana aturan ini adalah sikap Kemenkes yang menutup ruang dialog dengan pihak-pihak terdampak. IHT selama ini menjadi salah satu pilar penting ekonomi nasional, memberikan lapangan kerja bagi banyak pekerja di berbagai sektor, mulai dari pertanian, manufaktur, hingga distribusi, ritel, dan industri kreatif. Tanpa diskusi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, kebijakan ini dikhawatirkan akan gagal menangkap realitas di lapangan dan berujung pada dampak negatif yang masif.

Dalam acara detikcom Leaders Forum bertajuk "Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru", Kepala Center of Industry, Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, memberikan gambaran dampak negatif tersebut.

"Apabila PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes diberlakukan, maka akan ada dampak negatif hingga Rp 308 triliun pada perekonomian nasional. Dari sisi penerimaan saja akan ada Rp160,6 triliun yang bisa hilang. Itu setara dengan 7% dari penerimaan perpajakan. Dari sisi tenaga kerja yang kemungkinan akan terdampak itu ada 2,29 juta tenaga kerja," ujar Andry.

Andry menambahkan, aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Aturan ini juga akan membuat pemerintah mengalami kesulitan dalam proses pengawasan dan identifikasi produk.

"Tanpa merek dan identitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran. Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks," imbuhnya.

Dalam acara detikcom Leaders Forum tersebut, para pelaku dan pemangku kepentingan IHT, termasuk petani, tenaga kerja, dan pedagang, juga mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan yang didorong Kemenkes ini harus mempertimbangkan kompleksitas dan skala ekosistem pertembakauan di Indonesia.

Para narasumber juga berpendapat perlu adanya tinjauan lebih dalam terkait dampak kebijakan kemasan rokok tanpa identitas merek serta ruang dialog yang terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi dapat terjaga.

Pemerintah diharapkan mengkaji ulang kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dengan lebih mendalam, menimbang potensi dampaknya bagi perekonomian. Peninjauan kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan solusi yang seimbang, sehingga industri tembakau tetap dapat berkontribusi pada ekonomi di tengah upaya Pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

(ega/ega)

Jakarta -

Kanselir Jerman Olaf Scholz memecat Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner pada Rabu (6/11). Langkah ini mengakhiri koalisi pemerintah Jerman setelah berbulan-bulan dilingkupi pertikaian politik, hingga kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum lebih cepat.

Koalisi yang telah terjalin selama tiga tahun antara Social Democratic Party (SPD) Scholz, Partai Hijau, dan Free Democratic Party (FDP) Lindner telah goyah selama beberapa waktu. Ketegangan antara ketiganya dipicu ketidaksepakatan anggaran dan kebijakan ekonomi.

Scholz marah terhadap Lindner atas ketidakpeduliannya terhadap pelayanan untuk kebaikan bersama. Akhirnya, Lindner diberhentikan untuk mencegah kerugian bagi negara.

Scholz mengatakan, dia akan menyerukan mosi tidak percaya pada 15 Januari mendatang di parlemen. Langkah ini meningkatkan kemungkinan penyelenggaraan pemilihan umum lebih awal dari yang dijadwalkan pada Maret.

"Siapapun yang bergabung dengan pemerintahan harus bertindak secara bertanggung jawab dan dapat diandalkan, mereka tidak dapat mencari perlindungan ketika keadaan menjadi sulit," kata Scholz dikutip dari CNBC, Kamis (7/11/2024),

Sementara itu, FDP maupun Partai Hijau mengonfirmasi pada Rabu malam bahwa kepergian Lindner berarti berakhirnya koalisi. Namun, salah satu pihak mengatakan koalisi itu akan tetap berkuasa.

Situasi telah mencapai puncaknya dalam beberapa minggu terakhir setelah serangkaian langkah dari ketiga partai, di antaranya sebuah makalah oleh Lindner dari FDP yang menguraikan visinya untuk menghidupkan kembali ekonomi Jerman dengan menentang posisi fundamental SPD dan partai Hijau.

Kedua partai tersebut juga telah berjuang untuk menyetujui anggaran 2025, yang masih memiliki kesenjangan pendanaan beberapa miliar euro dan dalam proses negosiasi. Batas waktu untuk anggaran tersebut ditetapkan akhir bulan ini.

Dalam kesempatan berbeda, Lindner mengatakan bahwa partainya telah mengajukan saran untuk perubahan ekonomi,yang telah ditolak oleh Scholz.

"FDP masih siap untuk memikul tanggung jawab atas negara ini dan kami akan berjuang untuk melakukan hal ini juga di pemerintahan yang berbeda tahun depan," kata Lindner.

Lindner mengatakan, Scholz telah meminta untuk menghentikan sementara penghentian utang Jerman. Namun, ia tidak dapat menerimanya.

Diberlakukan pada 2009, kebijakan pembatasan utang Jerman membatasi jumlah utang yang dapat ditanggung pemerintah, dan menentukan ukuran maksimum defisit anggaran struktural pemerintah federal. Aturan tersebut menyatakan bahwa defisit tidak boleh lebih besar dari 0,35% dari PDB Jerman.

(shc/ara)

Jakarta -

Donald Trump resmi memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat 2024. Pria tersebut mengemban jabatannya sebagai presiden AS di usia 78 tahun, lebih tua dari usia Joe Biden saat menerima jabatan di usia 77.

Riwayat kesehatan Trump sempat menjadi sorotan, terlebih saat dirinya dan tim menolak merilis hasil medical check up ke publik dalam sesi debat capres. Ia berjanji baru akan membuka hasil tes bila kembali terpilih sebagai presiden.

Ada beberapa catatan kesehatan Trump dalam beberapa tahun ke belakang. Termasuk saat Trump selamat dari percobaan pembunuhan di Juli. Ia terkena luka tembak di telinga kanan, belakangan kondisinya dinyatakan baik-baik saja.

November lalu, dokter pribadi Trump, dr Bruce Aronwald, menulis surat yang menjelaskan Trump dalam kondisi kesehatan yang sangat baik dengan pemeriksaan kognitif luar biasa. Ia mencatat semua pemeriksaan kardiovaskular normal dan tes skrining kanker dinyatakan negatif. Trump juga telah mengurangi berat badannya.

Namun, komunikasi tersebut tidak membahas pertanyaan lebih mendasar tentang kesehatan Trump, termasuk tekanan darahnya, berat badan yang sebenarnya, atau apakah ia terus menggunakan obat yang diresepkan sebelumnya untuk kolesterol tinggi. Tim kampanye Trump juga tidak mengungkapkan apakah Trump telah didiagnosis dengan penyakit apapun atau menerima perawatan kesehatan mental apapun setelah percobaan pembunuhan tersebut.

Hal itu sempat menjadi 'umpan' lawan politiknya, Kamala Harris, yang mengajukan pertanyaan tentang usia dan kemampuannya untuk melaksanakan tugas kepresidenan hingga berumur 80-an.

Trump sebelumnya juga sempat dirawat karena COVID-19, tetapi disebutkan hanya mengalami gejala ringan.

Laporan menyeluruh terakhir tentang kesehatan Trump berada pada 2019, saat ia masih menjadi presiden. Pemeriksaan itu menggolongkannya sebagai obesitas dengan berat 243 pon atau 10,6 kg dengan indeks massa tubuh 30,4, yang meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah lain.

Laporan itu juga mengungkapkan peningkatan dosis obat untuk kolesterol tinggi. Meskipun Trump tidak minum alkohol atau merokok, ia telah lama menghindari olahraga selain golf dan menyukai makanan cepat saji.

Mengenai riwayat keluarganya, ayahnya disebut mengidap penyakit Alzheimer di usia lanjut, salah satu faktor risiko potensial.

Sekutu Trump menunjuk gaya hidup publiknya yang aktif menjadi bukti bahwa ia tidak mengalami penurunan kognitif.

Trump adalah pegolf yang sering dan pembawa acara yang aktif selama acara sosial. Ia menjawab pertanyaan dari pers jauh lebih sering daripada Harris. Ia sering berbicara selama lebih dari 90 menit di rapat umum, berdiri sepanjang waktu dan sering mengabaikan teleprompter.

"Angka harapan hidup rata-rata pria AS menunjukkan Trump memiliki peluang sekitar 79 persen untuk bertahan hidup dalam masa jabatan empat tahun," kata peneliti penuaan S Jay Olshansky dari Universitas Illinois di Chicago, yang mempelajari kesehatan presiden dan menggaungkan seruan untuk catatan medis.

Simak Video 'Kamala: Banyak yang Merasa Kita Masuk Masa Gelap, Saya Harap Tak Terjadi':

[Gambas:Video 20detik]

(naf/kna)