Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disarankan wajib mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi. Hal itu untuk mencapai target swasembada energi sebagaimana tertuang dalam Asta Cita poin kedua.

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas), Moshe Rizal mengatakan upaya itu sekaligus untuk menghindari ancaman terjadinya ironi seperti hasil studi Asean Center for Energy (ACE) yang menyebut Indonesia akan menjadi net importer gas alam pada 2030 dan 2040.

"Mau tidak mau memang pemerintah harus semakin gencar membangun infrastruktur gas bumi. Jika pemerintah gagal mengoptimalkan gas bumi dalam negeri meskipun ada cadangan gas besar, risikonya adalah kita akan impor," kata Moshe dalam keterangan tertulis, Minggu (27/10/2024).

Moshe menegaskan bahwa kunci dari optimalisasi gas bumi di dalam negeri adalah, pertama, membangun infrastruktur penyalurannya. Sebab kehadiran infrastruktur yang lebih luas akan menciptakan peningkatan demand karena penggunaannya di masyarakat baik untuk konsumen industri, masyarakat, maupun transportasi akan lebih masif.

Ketika hal itu terwujud, kata Moshe, proses eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber baru gas bumi akan semakin bergairah. Apalagi sifat dari produksi gas bumi didorong oleh permintaan atau dikenal dengan istilah demand driven.

"Kenapa tidak cari investor saja? Tidak mudah karena keekonomiannya kecil. Banyak investor yang tidak mau," terangnya.

Sebagai contoh, Moshe menceritakan proyek infrastruktur pipa Cirebon - Semarang (Cisem) sempat mangkrak selama 18 tahun sebelum akhirnya kini berjalan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Moshe berharap pemerintah harus sigap untuk mengambil peran. "Apapun yang tidak menarik bagi investor (padahal bersifat urgent) harus diserap oleh APBN untuk dibangun. Ini penting untuk menyelesaikan masalah secara permanen, bukan hanya jangka pendek melalui subsidi," terusnya.

Kedua, lanjut Moshe, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investasi terhadap industri dan ekosistem serta mata rantai gas bumi. Supaya terwujud praktik yang berkelanjutan dan jangka panjang.

Moshe menyebut tantangan terbesar dalam menciptakan daya tarik ini adalah terkait skema subsidi, terutama pada program gas murah yang dikenal Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebagai salah satu faktor besar yang membuat nilai keekonomiannya semakin kecil. Situasi ini membuat investasi di hulu dan infrastruktur gas bumi menjadi semakin tidak menarik.

Program HGBT mematok harga jual gas bumi sebesar US$ 6 per MMBTU atau jauh di bawah harga rata-rata pasar. Negara menanggung selisih melalui subsidi dengan cara mengurangi jatah keuntungan pemerintah.

Akibatnya, seperti data yang dirilis Kementerian ESDM, tercatat kerugian negara dari program HGBT adalah sebesar Rp 57,65 triliun sampai semester I-2023 terhitung sejak awal program ini dijalankan yaitu tahun 2020.

Moshe menilai akan lebih fundamental jika dana subsidinya digunakan untuk membangun infrastruktur gas bumi. "Memang harus bertahap sedikit demi sedikit, subsidi dikurangi, biar dana tersebut dialokasikan untuk membangun infrastruktur," tegasnya.

Pemerintah dinilai harus berpikir jangka panjang agar harga logistik dan penyaluran gas bisa lebih murah. "Dan subsidi tidak permanen. Pemerintah harus menyediakan energi agar industri dapat tumbuh besar dan cepat secara jangka panjang. Bukan hanya memberikan subsidi yang bersifat jangka pendek," imbuhnya.

Senada dengan Moshe, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan optimalisasi gas bumi di dalam negeri adalah langkah strategis di tengah risiko geopolitik dan dinamika keuangan global. Supaya terhindar dari ketergantungan terhadap sumber energi impor.

Hal ini dinilai penting dijalankan supaya aktivitas ekonomi tidak rentan gangguan eksternal. "Tanpa adanya kemandirian energi maka aktivitas ekonomi rentan terganggu, sejalan dengan volatilitas dari berbagai harga energi ke depan dan transmisi dampaknya ke perekonomian," ungkapnya.

Jika dilihat dari potensi pasarnya, kata Josua, investasi di ekosistem gas bumi pada dasarnya bisa sangat menarik. Kuncinya ada pada pembangunan infrastruktur yang akan membuka potensi demand dari energi fosil paling bersih ini.

"Dengan besarnya pemintaan gas bumi dari industri manufaktur dan besarnya potensi permintaan gas pipa untuk penggunaan rumah tangga tentu menciptakan pasar yang menarik bagi swasta. Kami menilai pemerintah dapat memberikan berbagai insentif untuk dapat meningkatkan infrastruktur jaringan distribusi gas bumi," ungkapnya.

Ketahanan energi nasional menjadi salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pemanfaatan bioenergi, khususnya biodiesel, sebagai campuran BBM.

Program mandatori Biodiesel B35, yang mewajibkan pencampuran 35% biodiesel dalam solar merupakan salah satu langkah transisi energi di Indonesia. Program tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan impor BBM dan memberi nilai tambah bagi bagi sektor pertanian dan perekonomian rakyat.

Dalam pidato pelantikan, Minggu (20/10) lalu, Prabowo menegaskan swasembada energi menjadi salah satu target yang dicanangkan dalam pemerintahannya, dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia.

"Kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi, karena kita diberi karunia oleh Tuhan tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin, kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain," tegas Prabowo.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa arahan Presiden sudah sangat jelas agar swasembada energi bisa dicapai dalam pemerintahannya. Swasembada energi akan tercapai seiring dengan meingkatkanya ketahanan energi nasional.

"Kemandirian energi kan salah satunya ada bioetanol, bioenergi, dan biodiesel. Biodiesel sekarang kita sudah B35 dan B40 sudah selesai uji coba," ujarnya pada Senin (21/10).

Ke depan, pemerintah akan mendorong untuk memanfaatkan B50 dan B60, mengingat ketersediaan pasokan kelapa sawit sebagai bahan bakunya di Indonesia cukup melimpah.

"Kalau ditanya bahwa itu cukup atau tidak, B35 sampai B40 itu kan kita habiskan kurang lebih sekitar 14 juta kiloliter. Nah, sementara ekspor kita kan masih banyak. Nah, kalau ditanya kapasitas Crude Palm Oil (CPO) kita cukup atau tidak, pasti cukup. Nah, tinggal kita lihat adalah teknologinya, teknologinya ini kan harus by process untuk kita uji coba. Agar ketika itu diimplementasikan, B50-B60 itu betul-betul sudah lewat uji coba yang baik," papar Bahlil.

Pemanfaatan Biodiesel
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengungkapkan realisasi pemanfaatan biodiesel dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan.

"Tren kenaikan tersebut menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan meningkatkan ketahanan energi dengan memanfaatkan biodiesel, yang rasio campurannya juga terus akan ditingkatkan, yang sekarang sudah B35, akan ditingkatkan menjadi B40, kemudian B50 hingga B60," ujar Agus.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2021 realisasi biodiesel mencapai 9,3 juta KL dan pada tahun 2022 realisasi biodiesel mencapai 10,45 juta KL. Sementara tahun 2023 meningkat menjadi 12,2 juta KL dengan mandatori B35 yang dimulai Agustus 2023.

Adapun manfaat ekonomi dari realisasi biodiesel pada tahun 2023 tersebut, terjadi penghematan devisa negara sebesar Rp120,54 triliun, peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp15,82 triliun, serta penyerapan tenaga kerja lebih dari 11.000 orang (off-farm) dan 1,5 juta orang (on-farm).

Pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mendorong pemanfaatan bioenergi khususnya dengan biodiesel sebagai campuran dalam bahan bakar minyak (BBM).

Program mandatori Biodiesel B35, yang mewajibkan pencampuran 35% biodiesel dalam solar merupakan salah satu langkah transisi energi di Indonesia.

Tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor BBM, program ini juga memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan perekonomian rakyat.

Dalam pidato pelantikan, Minggu (20/10) lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada energi menjadi salah satu target yang dicanangkan dalam pemerintahannya, dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia.

"Kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi, karena kita diberi karunia oleh Tuhan tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin, kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain," tegasnya, dikutip Sabtu (26/10/2024).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa arahan Presiden sudah sangat jelas agar swasembada energi bisa dicapai dalam pemerintahannya. Swasembada energi akan tercapai seiring dengan meingkatkanya ketahanan energi nasional.

"Kemandirian energi kan salah satunya ada bioetanol, bioenergi, dan biodiesel. Biodiesel sekarang kita sudah B35 dan B40 sudah selesai uji coba," ujarnya pada Senin (21/10).

Ke depan, pemerintah akan mendorong untuk memanfaatkan B50 dan B60, mengingat ketersediaan pasokan kelapa sawit sebagai bahan bakunya di Indonesia cukup melimpah.

"Kalau ditanya bahwa itu cukup atau tidak, B35 sampai B40 itu kan kita habiskan kurang lebih sekitar 14 juta kiloliter. Nah, sementara ekspor kita kan masih banyak. Nah, kalau ditanya kapasitas Crude Palm Oil (CPO) kita cukup atau tidak, pasti cukup. Nah, tinggal kita lihat adalah teknologinya, teknologinya ini kan harus by process untuk kita uji coba. Agar ketika itu diimplementasikan, B50-B60 itu betul-betul sudah lewat uji coba yang baik," papar Bahlil.

Pemanfaatan Biodiesel

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengungkapka realisasi pemanfaatan biodiesel dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan.

"Tren kenaikan tersebut menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan meningkatkan ketahanan energi dengan memanfaatkan biodiesel, yang rasio campurannya juga terus akan ditingkatkan, yang sekarang sudah B35, akan ditingkatkan menjadi B40, kemudian B50 hingga B60," ujar Agus.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2021 realisasi biodiesel mencapai 9,3 juta KL dan pada tahun 2022 realisasi biodiesel mencapai 10,45 juta KL. Sementara tahun 2023 meningkat menjadi 12,2 juta KL dengan mandatori B35 yang dimulai Agustus 2023.

Adapun manfaat ekonomi dari realisasi biodiesel pada tahun 2023 tersebut, terjadi penghematan devisa negara sebesar Rp120,54 triliun, peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp15,82 triliun, serta penyerapan tenaga kerja lebih dari 11.000 orang (off-farm) dan 1,5 juta orang (on-farm).

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan empat sampai lima tahun lagi. Dengan begitu, dia juga yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

"Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo dalam Pidatonya di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Misi itu dia canangkan agar Indonesia tidak bergantung pada impor pangan. Oleh sebab itu dia berjanji Indonesia bisa swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dia juga tak akan segan tidak mengizinkan pangan luar masuk ke Indonesia.

"Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar dalam krisis, dalam keadaan genting tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli," tegasnya.

Untuk itu, Prabowo mengatakan Indonesia harus mampu memproduksi pangan sendiri demi kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya pengembangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga atau Jargas. Menurut Bahlil, upaya tersebut perlu dilakukan agar Indonesia tidak ketergantungan impor.

"Dan sisanya apa? Kita bikin Jargas. Jargas ini harus kita buat. Kalau tidak nanti impor lagi, impor lagi, impor lagi, lama-lama mati dengan impor kita," tegas Bahlil di Jakarta, Senin (14/10/2024).

"Jadi Jargas di Jawa Timur itu baru 6%. Di Jawa Barat itu baru 4%. Di Jawa Tengah baru 2%. Kenapa? Karena pipanya nggak dibangun. Saya sudah minta kepada Menteri Keuangan kemarin, pipa-pipa ini kita harus bangun sebagai jalan tol," tambah dia.

Pada kesempatan itu ia membeberkan tingginya impor gas LPG yang dilakukan Indonesia. Menurutnya industri dalam negeri hanya mampu memproduksi 1,7 ton per tahun sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 8 juta ton per tahun.

Artinya pemerintah harus mengimpor 6-7 juta ton per tahun untuk menutup selisih tersebut. Oleh karena itu Bahlil menyebut perlu ada pembangunan industri gas dalam negeri demi menekan impor.

"Gas itu 8 juta ton per tahun konsumsi kita. Industri LPG kita itu hanya 1,7 juta ton. Selebihnya kita impor, jadi impor kita 6-7 juta ton. Maka pertanyaan ke depannya yang kita lakukan adalah kita segera membangun industri gas untuk kualitas gas yang bisa dikonversi ke LPG C-3 dan C-4," tutur Bahlil.

Untuk mengembangkan LPG dalam negeri dibutuhkan propana (C3) dan butana (C4). Bahlil menyebut masih ada sekitar 2 juta ton yang bisa dikonversi untuk menjadi LPG.

Bahlil menyebut subsidi energi untuk LPG mencapai Rp 60-80 triliun per tahun. Bahlil menyatakan harga LPG per kilogram yang dibayar masyarakat tidak pernah naik sejak tahun 2006-2007, yakni di kisaran Rp 6.000-an per kilogram.

"Subsidi gas LPG itu sekitar Rp 60-80 triliun. Itu subsidi kita. Karena sejak 2006-2007 harga gas itu nggak pernah dinaikkan. Harga gas Aramco sekarang per kilo itu kurang lebih Rp 18 ribu. Tapi kita rakyat beli itu tidak lebih Rp 6.000, Rp 5.700, Rp 6.000 lah maksimal," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi Rosan Roeslani menyoroti kondisi perekonomian Indonesia yang masih bergantung kepada konsumsi rumah tangga. Sementara ekonom menilai perekonomian yang ideal tidak boleh didominasi satu faktor tertentu.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi selama kuartal II/2024 yaitu dengan distribusi sebanyak 54,53%.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan ketergantungan kepada konsumsi rumah tangga akan berdampak negatif ketika perekonomian sedang lesu. Jika lapangan kerja dan upah tinggi sangat terbatas maka otomatis konsumsi rumah tangga akan merosot.

"Ini juga sudah terlihat dalam konteks Indonesia di mana perlambatan konsumsi rumah tangga dalam beberapa tahun terakhir ini juga akhirnya ikut memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan," jelas Yusuf kepada Bisnis, Minggu (13/10/2024).

Kendati demikian, sambungnya, faktor konsumsi rumah tangga juga tidak selalu buruk. Dia mencontohkan, kini China sedang berupaya meningkatkan konsumsi masyarakatnya karena mesin perekonomiannya yang selama ini ditopang ekspor dan investasi mulai melambat.

Oleh sebab itu, yang terpenting adalah tidak bergantung ke satu faktor. Dengan begitu, jika salah satu faktor sedang lesu maka tidak memberi dampak langsung ke perekonomian suatu negara.

"Setiap komponen punya konsekuensi tersendiri. Misalnya suatu negara sangat besar proporsinya di ekspor maka ketika perekonomian global sedang lesu akibat sentimen seperti geopolitik, negara tersebut akan terdampak cukup hebat dan ini bisa kita lihat misalnya contoh kasusnya seperti Singapura," ujar Yusuf.

Dalam konteks Indonesia, Yusuf mendorong agar kontribusi investasi dan ekspor ke perekonomian ditingkatkan. Untuk investasi, menurutnya, Foreign Direct Investment (FDI) atau penanaman modal asing harus diutamakan untuk mengisi kekosongan permodalan di dalam negeri.

Apalagi, dia meyakini dampak investasi asing bisa merembet ke banyak sektor termasuk peningkatan konsumsi secara umum. Dalam konteks itu, dia menekankan pentingnya investasi di industri manufaktur karena berpotensi menyerap banyak tenaga kerja.

"Ini seharusnya bisa berdampak positif terhadap konsumsi rumah tangga," ucapnya.

Tak sampai situ, investasi di sektor industri juga bisa mendorong peningkatan ekspor. Bagaimanapun, lanjutnya, investasi di sektor industri seharusnya bisa melahirkan inovasi produk yang punya nilai tambah tinggi.

"Dengan nilai tambah yang tinggi maka seharusnya kompetitif produk ekspor Indonesia akan bisa bersaing dengan produk ekspor dari negara lain," tutupnya.

Upaya Pemerintah

Sebelumnya, Menteri Investasi Rosan Roeslani sudah menyatakan investasi dan ekspor akan menjadi tumpuan perekonomian Indonesia ke depan agar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8% seperti target presiden terpilih Prabowo Subianto.

Rosan menjelaskan, beberapa tahun belakangan pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5%. Padahal, sambungnya, target pertumbuhan ekonomi ke depan mencapai 5,5—8%.

Dia pun mendetailkan, selama ini pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi rumah tangga yang berkontribusi hingga 53—54%. Oleh sebab itu, ke depan ketergantungan kepada konsumsi rumah tangga harus diubah agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

"Jadi kalau kita lihat dua hal yang bisa membuat pertumbuhan kita ke depan untuk terus berkembang di atas 5—8%, investasi dan ekspor," ungkap Rosan dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Jakarta Pusat, Rabu (9/102/2024).

Sejalan dengan itu, mantan bos Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini mengungkapkan fokus pemerintah ke depan adalah menarik investasi yang berorientasi ekspor, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Kendati demikian, Rosan mengakui bahwa pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah (PR). Dia mencontohkan, Singapura bisa menjadi negara maju karena adanya kepastian hukum dan tata kelola usaha yang jelas dan benar.

"Kita harus keep reforming ourselves [mereformasi diri sendiri], baik di regulasi maupun banyak hal, dan bagaimana kita, PR paling besar, mengharmonisasikan antara kebijakan pusat, daerah, hingga kabupaten/kota," jelasnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan swasembada pangan tercapai paling lambat 3 tahun. Target ini lebih cepat setahun dibandingkan target Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Amran mengatakan target tersebut dapat terwujud melalui pertanian modern yang melibatkan para petani muda. Bahkan Amran optimis Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia.

"Sudah 11 bulan kami keliling Indonesia untuk memastikan pangan kita aman, mimpi kita paling lambat 3 tahun ke depan Indonesia akan swasembada pangan. Bahkan, kita akan menjadi lumbung pangan dunia nantinya," kata Amran dalam keterangannya, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Menurut Amran, peran petani muda sangatlah penting dalam mendorong swasembada pangan di Indonesia. Untuk itu, dia menghibahkan berbagai macam alat pertanian modern untuk para petani generasi milenial dan Z yang ditargetkan berjumlah 50.000 orang.

Langkah menuju pertanian modern sudah berjalan dan berbagai bibit unggul maupun pompanisasi pun telah digencarkan di berbagai daerah di Tanah Air. Alhasil, petani muda dapat berpendapatan minimal Rp 10 juta per bulan.

"Kami menyiapkan untuk generasi milenial, generasi Z akan turun ke lapangan, gunakan teknologi tinggi mesin pertanian. Kemudian milenial minimal berpendapatan 10 juta/bulan," terangnya.

Sebelumnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto berjanji membawa Indonesia mencapai swasembada pangan. Ia yakin target tersebut bisa dicapai empat tahun setelah dia dilantik pada 20 Oktober 2024.

"Saudara-saudara, tidak ada pilihan. Kita harus swasembada pangan dan saya yakin dan percaya kita akan swasembada pangan paling lambat empat tahun setelah saya menerima mandat 20 Oktober," katanya dalam acara Investor Daily Summit 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Swasembada pangan adalah upaya agar Indonesia tidak ketergantungan impor. Pasalnya, Indonesia akan kesulitan jika masih ketergantungan impor pangan dan dunia mengalami krisis.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah ingin mendorong industri LPG dalam negeri. Hal ini mengingat impor LPG untuk memenuhi kebutuhan dalam begitu besar.

Untuk mengembangkan LPG ini dibutuhkan propana (C3) dan butana (C4). Lantas, apa Indonesia memiliki pasokannya?

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, Indonesia memiliki pasokan C3 dan C4. Namun, perlu dihitung nilai keekonomiannya.

"Ada, lagi dihitung keekonomiannya. Kembali SKK sama Ditjen Migas kita mencari," katanya di Kementerian ESDM, Jumat (11/10/2024).

Dia mengatakan, karakteristik gas dalam setiap lapangan minyak dan gas bumi (migas) berbeda-beda. Kembali, untuk mengembangkan C3-C4 ini perlu dihitung nilai keekonomiannya.

"Karakteristik gas dari setiap lapangan itu berbeda-beda. Dan kita sudah pegang itu. Jadi dievaluasi dengan Lemigas. Mana sih lapangan gas yang masih mempunyai kandungan C3 dan C4," katanya.

"Tapi itu kan tergantung berapa nilainya. Dilihat keekonomiannya, masih masuk atau nggak. Dan jangan dianggap gas itu semuanya ada C3-C4," paparnya.

Bahlil sebelumnya mengungkap, Indonesia saat ini mengalami ketergantungan impor LPG. Impor itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tinggi.

"Terkait persoalan migas khususnya gas LPG, kita juga dalam kondisi yang memprihatinkan karena konsumsi kita sekarang 8 juta ton per tahun, kapasitas produksi kita cuma 1,7 juta ton. Jadi kita impor 6-7 juta ton," kata Bahlil dalam acara Malam Penghargaan Keselamatan Migas, Senin (7/10).

"Saya tanya kepada tim ESDM kenapa nggak bisa kita membuat LPG dalam negeri? Ternyata harus ada C3, C4, saya juga nggak ngerti C3, C4 tuh apa," tambahnya.

Berdasarkan informasi yang didapat dari SKK Migas, dikatakan masih ada kurang lebih 2 juta ton yang bisa dikonversi untuk menjadi LPG. Ke depan, Bahlil mengaku akan menyarankan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera membangun industri dalam negeri dan memanfaatkan bahan baku yang ada.

"Saya katakan bahwa insyaallah ke depan kalau Pak Prabowo punya program untuk kedaulatan energi, kami akan menyarankan agar segera membangun industri dalam negeri, memanfaatkan bahan-bahan baku yang ada dalam negeri kita," imbuhnya.

Investasi di sektor hilirisasi perlu terus didorongan demi mendukung industri berkelanjutan. Jika industri berkembang, berbagai persoalan seperti ketergantungan barang impor hingga masalah kelebihan pasokan listrik dapat diminimalisir.

"Lewat hilirisasi ada peningkatan penyerapan energi, khususnya listrik. Kemudian juga dengan meningkatnya kebutuhan industri manufaktur tadi itu bisa mengurangi ketergantungan impor barang-barang kita yang selama ini barang-barang konsumsi masih banyak sekali bergantung dengan impor," kata peneliti Indef Abra Talatof kepada detikcom, Jumat (13/9/2024).

Abra menambahkan, hilirisasi juga mampu membuka lapangan kerja formal di tengah persoalan pengangguran di Tanah Air. Abra juga menyebut hilirisasi punya kaitan erat dalam penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Ia lalu menyoroti masalah kelebihan pasokan listrik yang menjadi isu bagi Indonesia. Menurutnya konsumsi listrik Indonesia masih rendah jika dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan, konsumsi listrik per kapita Indonesia pada 2023 sebesar 1,3 MWh/kapita, sedangkan rata-rata konsumsi listrik di Asia Tenggara sudah 3,8 MWh/kapita. Artinya konsumsi listrik per kapita Indonesia baru setara 34,3% dari rata-rata di kawasan.

Masalah kelebihan pasokan listrik harus diatasi karena dapat mempengaruhi minat investasi, bukan hanya bagi industri tapi juga sektor energi baru terbarukan (EBT). Oleh karena itu Abra menegaskan investasi di sektor industri, termasuk hilirisasi, perlu terus digenjot.

"Mengurangi kelebihan pasokan energi, khususnya listrik, dengan meningkatkan aktivitas ekonomi yang menyerap energi cukup signifikan. Itu di sektor manufaktur. Pemerintah memang harus fokus menggenjot investasi dan industrialisasi dalam negeri," imbuhnya.

Sementara itu, Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti mengatakan, investasi untuk mendorong hilirisasi perlu didukung. Misalnya hilirisasi dalam penciptaan ekosistem kendaraan listrik, yang pada ujungnya mampu menekan emisi karbon.

"Kalau lingkungan, listrik itu mampu untuk menurunkan emisi, karena tidak ada emisi karbon monoksida dan itu pasti emisinya turun. Dan juga itu sudah pasti," jelasnya.

Saat ini Indonesia memiliki pusat hilirisasi nikel di beberapa lokasi, seperti di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Yayan menilai industri yang tumbuh di sana memberi efek positif bagi perekonomian, misalnya dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Isu terkait hilirisasi ini juga akan dibahas dalam detikcom Leaders Forum dengan tema Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia. Acara ini dibuka oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dan akan dilanjutkan dengan diskusi oleh beberapa tokoh.

Bagi detikers yang ingin hadir secara langsung mengikuti acara diskusi tersebut silakan mendaftar di link berikut ini.