Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan menangnya Donald Trump dalam pemilihan presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) memberikan sentimen cukup kuat. Kemenangan Trump berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang di dunia, termasuk Indonesia

Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar dolar AS sampai Oktober 2024 telah menguat di level Rp 15.200. Kemudian sempat melemah akibat sentimen global akibat penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed).

"Sekarang setelah terpilihnya Presiden Donald Trump, dolar indeks mengalami penguatan, sehingga nilai tukar rupiah kita kemarin cenderung mengalami tekanan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Dengan banyaknya sentimen dan membuat rupiah tertekan, Sri Mulyani mengatakan, rupiah telah terkoreksi 2,68%. Namun, jika dibandingkan dengan mata uang negara G7 dan G20, rupiah masih cukup baik.

"Indonesia masih relatif cukup baik dari sisi nilai tukar kita, depresiasi 2,68%, dibandingkan Kanada 4,46%, Filipina 5,69%, Korea 6,79%," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo pernah mengkalkulasi berbagai kemungkinan terkait hasil Pilpres AS 2024. Termasuk jika hasilnya dimenangkan oleh Donald Trump.

"Perkembangan Pemilu di AS perhitungan sementaranya Trump itu unggul dan prediksi-prediksi dari pasar dan kami juga melihat kemungkinan-kemungkinan," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Perry menyebut, jika Trump kembali menjadi Presiden AS maka kemungkinan penguatan mata uang dolar AS akan terus terjadi, seiring dengan kembali munculnya tren penguatan suku bunga acuan bank sentral AS, Fed Fund Rate (FFR). Perang dagang juga diperkirakan masih berlanjut.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membeberkan dampak bagi Indonesia jika Donald Trump memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024.

Perry mengatakan, jika Trump menjadi Presiden AS maka kemungkinan penguatan dolar AS terus terjadi ke depan seiring munculnya kembali tren penguatan suku bunga acuan bank sentral AS, Fed Fund Rate (FFR). Perang dagang juga diperkirakan masih berlanjut.

"Perkembangan Pemilu di AS perhitungan sementaranya Trump itu unggul. Prediksi-prediksi dari pasar dan kami juga melihat kemungkinan-kemungkinan mata uang dolar akan kuat, suku bunga AS akan tetap tinggi dan tentu saja perang dagang juga masih berlanjut," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/11/2024) kemarin.

Berbagai dinamika itu dinilai akan berdampak langsung terhadap perekonomian negara-negara ekonomi berkembang, termasuk Indonesia. Menurutnya, nilai tukar rupiah ke depan berpotensi melemah dan aliran modal asing akan semakin kecil.

"Dinamika ini yang kemudian berdampak kepada seluruh negara khususnya emerging market, termasuk Indonesia. Yaitu pertama, tekanan-tekanan terhadap nilai tukar. Kedua, arus modal. Ketiga, bagaimana ini berpengaruh kepada dinamika ketidakpastian di pasar keuangan," tuturnya.

Guna mengantisipasi potensi risiko dari menangnya Trump dalam Pilpres AS, Perry menyebut BI melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan, sambil terus mendukung laju pertumbuhan ekonomi.

"Ini yang kemudian harus kita respons secara hati-hati, Bank Indonesia untuk itu terus menyampaikan komitmen kami menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bersinergi erat dengan pemerintah dan KSSK," ujar Perry.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo angkat bicara mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak sampai 5% pada kuartal III 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024 di level 4,95% secara tahunan (year on year/yoy).

Perry mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tidak sampai 5% itu memang mengalami perlambatan. Meski begitu, perlambatan itu dianggap masih cukup baik dibandingkan negara-negara lain.

"Alhamdulillah, puji Tuhan, dengan sinergi, dengan respons bauran kebijakan, kinerja perekonomian nasional tetap baik. Belum sangat ideal tentu saja, tapi dibandingkan negara lain cukup baik. Kita tahu baru saja kita mendengarkan rilis dari BPS bahwa pertumbuhan triwulan III itu melambat ke 4,95%," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Ia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 di level 5,1%. Hal itu ditopang oleh kinerja ekspor, investasi dan konsumsi kelas menengah atas yang dinilai masih tumbuh cukup baik.

"Secara keseluruhan kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa berkisar 4,7% sampai 5,5%, kurang lebih sekitar 5,1% didorong tentu saja ekspor masih baik, investasi yang cukup tinggi dan konsumsi khususnya kelompok menengah ke atas yang cukup baik," tuturnya.

Hanya saja, menurut Perry, konsumsi rumah tangga untuk kelompok bawah lah yang perlu didorong. Sebagaimana diketahui, konsumsi rumah tangga pada kuartal III-2024 hanya tumbuh 4,91% dari sebelumnya 4,93%.

"Konsumsi kelompok bawah itu yang harus perlu terus didorong," ucap Perry.

Anggota DPR Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi XII DPR dalam Rapat Komisi XII yang berlangsung di Gedung Nusantara 1, Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Jakarta.

Sebagai bagian dari kepemimpinan Komisi XII, Putri berkomitmen mendukung penuh target swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Saya merasa terhormat dan siap mengemban amanah ini. Bersama dengan mitra kerja Komisi XII, kami akan bekerja maksimal untuk mengawal program swasembada energi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto," ujar Putri Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Sebagai pimpinan Komisi XII, Putri Zulkifli Hasan berjanjit mendorong berbagai inisiatif yang mendukung ketahanan energi nasional dan pelestarian lingkungan hidup, sejalan dengan visi besar pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Sebagai informasi, Komisi XII DPR memiliki peran strategis dalam pengawasan dan legislasi terkait sektor energi, sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, serta investasi dan hilirisasi.

Mitra kerja Komisi XII meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kemudian Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan produksi mobil Maung untuk kendaraan dinas pribadi para menteri mulai diproduksi. Mobil pabrikan PT Pindad itu sudah dipakai duluan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai mobil kepresidenan.

Para jajaran Kabinet Merah Putih kabarnya mendapatkan arahan langsung dari Prabowo untuk menggunakan Maung sebagai kendaraan dinas. Hal ini dilakukan untuk mempromosikan Maung sebagai mobil dalam negeri.

"Maungnya sedang diproduksi. Sudah dong, kan sudah dipakai sama Pak Prabowo kemarin. Iya mulai lah, mulai kita produksi," ungkap Prasetyo ditemui usai deklarasi GSN di Indonesia Arena Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut soal berapa banyak produksi Maung yang mau dilakukan, Prasetyo mengaku tak hapal datanya. Yang jelas dia menekan semangat pemerintah adalah untuk mengenalkan Maung sebagai mobil buatan dalam negeri.

"Saya nggak hafal jumlahnya, yang penting semua semangatnya untuk pakai Maung. Iya, harus memberi contoh," ujar Prasetyo.

Dia mengatakan tahap pertama, pemerintah akan memenuhi kebutuhan mobil Maung untuk para menteri dan wakil menteri. Bila produksi mampu dilakukan dan dilanjutkan maka semua jajaran pejabat pemerintah akan diminta bisa menggunakan Maung juga, bahkan sampai ke level pemimpin daerah.

"Tahap pertama pasti menteri, wakil menteri baru setelah itu kalau sudah ada produksi lagi kita lanjutkan, untuk semua lah. Sampai bupati, gubernur, harapannya begitu," beber Prasetyo.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto pernah mengatakan PT Pindad menargetkan ada 5.000 unit mobil yang bisa diproduksi dalam 100 hari kerja. Dia juga bilang mobil Maung memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 70%.

"Untuk 30% itu dari Korea, Mercy, SsangYong ya lantai dasar, mesin, sama kerangka. Bagus mobil itu, luar biasa, sampeyan harus punya ya," ujar Putranto usai rapat bersama Komisi XIII DPR di gedung DPR RI Senayan, Rabu (30/10/2024).

Istana menegaskan mobil Maung buatan Pindad bakal menjadi mobil dinas para jajaran Kabinet Merah Putih. Arahan ini datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi buka-bukaan rencana pengadaan mobil Maung tersebut. Dia mengatakan pemerintah saat ini masih merencanakan pengadaan untuk mobil Maung.

Hasan pun kembali menekankan memang ada arahan untuk para menteri dari Prabowo untuk menggunakan mobil Maung secara langsung.

"Memang nanti menteri-menteri akan menggunakan mobil Maung. Ya kan kita perencanaan dulu ya, nanti soal detailnya nanti. Sabar dulu," ungkap Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia menegaskan rencana penggunaan mobil Maung untuk para menteri tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Belum tentu dalam waktu dekat semua menteri akan diubah mobil dinasnya dengan Maung Pindad.

"Nanti kan ini melewati tahapan-tahapan ya, jadi sabar dulu. Bukan berarti hari ini kemudian besok sudah kejadian, nggak begitu. Jadi perlu direncanakan dulu pasti," beber Hasan Nasbi.

Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretaris Negara, kata Hasan, akan menjadi dua instansi utama yang mengurus pengadaan mobil Maung Pindad.

"Nanti ada Kementerian Sekretaris negara yang ngurus itu sama Kementerian Keuangan," sebut Hasan.

Kebanggaan Prabowo

Intinya, Hasan menekankan Prabowo ingin industri dalam negeri bisa berkembang pesat. Salah satunya dengan penggunaan mobil Maung oleh para pejabat negara.

Prabowo sendiri sejauh ini sudah mencontohkan penggunaan Maung sebagai mobil dinas. Orang nomor satu di Indonesia sangat bangga menggunakan Maung.

"Pak Prabowo kan menggunakan itu (Maung) sebagai mobil kepresidenan. Dan beliau bangga dengan produksi Pindad, dan beliau memberikan arahan kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan juga untuk menggunakan mobil dinas yang sama," ungkap Hasan Nasbi.

Hasan Nasbi menegaskan semua anggota kabinet, mulai dari menteri sampai kepala badan bakal menggunakan mobil Maung buatan Pindad.

"Pokoknya yang di lingkungan anggota kabinet disuruh pakai itu. Termasuk kepala badan juga," sebut Hasan.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto di kesempatan berbeda mengatakan mobil Maung memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 70 persen. Dia mengatakan PT Pindad menargetkan ada 5.000 unit mobil yang bisa diproduksi dalam 100 hari kerja.

"Untuk 30% itu dari Korea, Mercy, SsangYong ya lantai dasar, mesin, sama kerangka. Bagus mobil itu, luar biasa, sampeyan harus punya ya," ujar Putranto usai rapat bersama Komisi XIII DPR di gedung DPR RI Senayan, di hari yang sama.

Saksikan Live DetikPagi:

Industri syariah menjadi salah satu sektor yang menyumbang kontribusi besar bagi perekonomian RI. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dipandang perlu lebih fokus dalam mengoptimalisasi potensi dan peluang dari sektor keuangan syariah itu sendiri.

Anggota Komisi XI DPR-RI yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, dan Sektor Jasa Keuangan Erwin Aksa mendorong langkah-langkah kongkrit pemerintah dalam upaya penguatan Ekonomi berbasis syariah.

"Kita memiliki potensi besar untuk dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, tentunya Indonesia dapat mendominasi perekonomian syariah di kancah global," ujar Erwin, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Berdasarkan data dari Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEKSI) Bank Indonesia, kontribusi aktivitas ekonomi syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 46,71% atau Rp 9.826,8 triliun.

Selanjutnya, KEKSI Bank Indonesia juga mencatat pembiayaan berbasis syariah telah memberikan kontribusi terhadap UMKM hingga Maret 2024 mencapai Rp 161,03 triliun. Ekonomi berbasis Syariah telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di tanah air.

Selaras dengan upaya mendukung perkembangan ekonomi syariah di Tanah Air, Erwin mengapresiasi Bank Indonesia dalam penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF).

"ISEF memberikan wadah dak hanya untuk para stakeholders dalam tataran kebijakan, tetapi juga memberikan wadah kepada para pelaku industri dan UMKM di lingkungan sektor Ekonomi Syariah", ujarnya.

Kegiatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) tahun ini mengangkat tema 'Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Ketahanan dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan'. Di tahun ini, ISEF melaksanakan 70 rangkaian kegiatan Sharia Economic Forum dan Sharia Fair yang melibatkan 22 Kementerian/Lembaga, 37 asosiasi, 46 mitra internasional, serta lebih dari 1.000 pelaku industri.

ISEF ke-11 selain menyelenggarakan kegiatan seminar internasional dan nasional, kegiatan ini juga mengadakan talkshow dengan beragam tema dan beberapa kompetisi, pameran, kajian, serta kegiatan lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR akan mengusulkan RUU tentang Ekonomi Syariah menjadi salah satu Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati menjelaskan, usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ekonomi Syariah muncul dari rapat internal Komisi XI pada Selasa (29/10/2024). Sebelumnya, RUU Ekonomi Syariah tidak masuk usulan Komisi XI periode 2019—2024.

Menurutnya, semua anggota Komisi XI setuju RUU Ekonomi Syariah menjadi satu dari setidaknya tiga rancangan beleid yang diusulkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk menjadi Prolegnas Prioritas 2025.

"Yang kita usulkan untuk Prolegnas Prioritas 2025 berdasarkan tadi masukan-masukan dari anggota [Komisi XI], ada masuk RUU Ekonomi Syariah, ada RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik, ada RUU Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan," jelas Anis saat ditemui Bisnis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa usulan Prolegnas Prioritas 2025 dari Komisi XI tersebut belum final karena masih akan dibahas lagi di Baleg DPR. Keputusan, sambungnya, ada di Baleg DPR.

Selain Prolegnas Prioritas 2025, Anis menjelaskan Komisi XI juga sudah menyetujui sejumlah RUU lain untuk diusulkan masuk ke dalam Prolegnas 2025-2029. Menurutnya, semua rancangan beleid tersebut diusulkan agar mempermudah pemerintah mengelola keuangan negara dengan lebih baik.

“Yang jelas kepentingannya adalah selaras dengan visi Indonesia Emas. Sebagaimana kita bisa, RUU itu yang mengakomodir bagaimana pemerintah bisa menjaga keuangan negara, stabilitas keuangan negara,” kata Anis.

Sementara itu, Pimpinan Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menjelaskan bahwa Prolegnas 2025—2029 harus ditetapkan paling lambat 18 November 2024. Oleh sebab itu, Baleg DPR punya waktu sekitar 20 hari untuk merumuskan dan menetapkan daftar RUU yang akan masuk Prolegnas 2025—2029.

Dalam rapat pleno Baleg DPR pada Senin (28/10/2024), setiap alat kelengkapan dewan DPR periode 2019—2024 mengusulkan usulan RUU yang ingin dimasukkan ke dalam Prolegnas 2025—2029, termasuk Komisi XI yang mengawasi soal pembangunan, keuangan, hingga moneter negara.

"Mulai hari ini kita sudah mulai membahas kira-kira Rancangan Undang-Undang apa saja yang selama lima tahun dan nanti kita akan bagi per tahun, bahkan juga nanti per masa sidang, apa yang menjadi prioritas kita," jelas Doli ketika membuka rapat, Senin (28/10/204).

Bocoran 10 usulan RUU Prolegnas 2025—2029 dari Komisi XI:

• RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
• RUU tentang Statistik
• RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan
• RUU tentang Ekonomi Syariah
• RUU tentang Penghapusan Piutang Negara
• RUU tentang Integrasi Data Pembangunan
• RUU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• RUU tentang Keuangan Negara
• RUU tentang Perbendaharaan Negara
• RUU tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

Komisi XI juga mengusulkan setidaknya 3 RUU yang akan menjadi Prolegnas Prioritas 2025:

• RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pubik
• RUU tentang Ekonomi Syariah
• RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan

Mukhamad Misbakhun resmi terpilih sebagai ketua Komisi XI DPR RI. Komisi ini membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan.

"Selamat kepada pimpinan Komisi XI DPR RI Periode 2024-2029 atas penetapan dan pengesahannya. Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan memegang peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran," tulis Instagram DPR RI@dpr_ri, Kamis (24/10/2024).

Selain Misbakhun, ada namaDolfie Othniel Frederic Palit hingga MohamadHekal di jajaran pimpinan Komisi XI DPR RI. Berikut daftar lengkapnya:

Ketua:

Mukhamad Misbakhun/Fraksi Partai Golkar

Wakil Ketua:

1. Dolfie O. F. P./Fraksi PDI Perjuangan
2. Mohamad Hekal/Fraksi Partai Gerindra
3. Fauzi H. Amro/Fraksi Partai Nasdem
4. M. Hanif Dhakiri/Fraksi PKB

"Semoga jajaran pimpinan Komisi XI DPR RI dapat bekerja secara sinergis dengan pemerintah dan lembaga terkait dalam memastikan kebijakan moneter yang efektif, mengawasi sektor jasa keuangan, dan memperkuat perencanaan pembangunan nasional," tulis DPR RI.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan mitra kerja dari 13 komisi dan 7 badan, jumlah keanggotaan fraksi pada komisi, dan penetapan fraksi pada pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).

Rapat Pengesahan ini dilakukan di dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/10/2024). Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat tersebut.

Diketahui, pembidangan Komisi XI DPR RI meliputi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, sektor jasa keuangan. Komisi ini memiliki 47 anggota. Adapun, Komisi XI memiliki 10 mitra kerja

Mitra kerja tersebut meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kemudian, juga bermitra dengan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan BUMN (PMN dan Privatisasi).

Berdasarkan dokumen yang diterimaBisnis, Komisi XI akan dipimpin oleh Muhammad Misbakhun dari fraksi Golkar. Nantinya Misbakhun akan didampingi oleh empat wakil dari fraksi yang berbeda.

Empat wakil tersebut adalah Dolfie dari fraksi PDI Perjuangan, Mohammad Hekal dari fraksi Gerindra, Fauzi H. Amro dari fraksi Nasdem, dan Hanif Dhakiri dari fraksi PKB.

Berikut Daftar Anggota Komisi XI DPR RI Periode 2024-2029:

Ketua:Muhamad Misbakhun (Golkar)

Wakil Ketua:

Dolfie (PDI Perjuangan)

Mohammad Hekal (Gerindra)

Fauzi H Amro (NasDem)

M. Hanif Dhakiri (PKB)

Fraksi PDI Perjuangan (8 anggota)

Harris Turino

Said Abdullah

Andreas Edy Susetyo

Musthofa

Diah Pikatan O. Putri Haprani

Rio A.J. Dondokambey

Kaisar Kiasa Kasih Said Putra

Didik Haryadi

Fraksi Partai Golkar (7 anggota)

Melcias Markus Mekeng

Kahar Muzakir

Erwin Aksa

Andi Ahmad Dara

Muhidin Muhamad Said

Puteri Anneta Komarudin

Galih Dimuntur Kartasasmita

Fraksi Partai Gerindra (5 anggota)

Wihadi Wiyanto

Kamrussamad

Jefry Romdonny

Imron Amin

Annisa M.A. Mahesa

Fraksi Partai NasDem (5 anggota)

Martin Manurung

H. Charles Meikyansyah

Thoriq Majiddanor

Julie Sutrisno Laiskodat

Shohibul Imam

Fraksi PKB (5 angoota)

Tommy Kurniawan

Muh. Hasannudin Wahid

Bertu Merlas

Neng EEM Marhamah Zulfa His

Anna Mu'Awanah

Fraksi PKS (4 anggota)

A. Junaidi Auly

Anis Byarwati

Muhammad Kholid

Ecky Awal Mucharam

Fraksi PAN (4 aggota)

Ahmad Najib Qodratullah

Andi Yuliani Paris

Ahmad Rizki Sadig

Primus Yustisio

Fraksi Partai Demokrat (4 anggota)

Marwan Cik Asan

Hillary Brigita Lasut

Fathi

Wahyu Sanjaya

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan mitra kerja dari 13 komisi dan 7 badan, jumlah keanggotaan fraksi pada komisi, dan penetapan fraksi pada pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).

Rapat Pengesahan ini dilakukan di dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/10/2024). Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat tersebut.

Diketahui, pembidangan Komisi XI DPR RI meliputi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, sektor jasa keuangan. Komisi ini memiliki 47 anggota. Adapun, Komisi XI memiliki 10 mitra kerja

Mitra kerja tersebut meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kemudian, juga bermitra dengan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan BUMN (PMN dan Privatisasi).

Berdasarkan dokumen yang diterimaBisnis, Komisi XI akan dipimpin oleh Muhammad Misbakhun dari fraksi Golkar. Nantinya Misbakhun akan didampingi oleh empat wakil dari fraksi yang berbeda.

Empat wakil tersebut adalah Dolfie dari fraksi PDI Perjuangan, Mohammad Hekal dari fraksi Gerindra, Fauzi H. Amro dari fraksi Nasdem, dan Hanif Dhakiri dari fraksi PKB.

Berikut Daftar Anggota Komisi XI DPR RI Periode 2024-2029:

Ketua:Muhamad Misbakhun (Golkar)

Wakil Ketua:

Dolfie (PDI Perjuangan)

Mohammad Hekal (Gerindra)

Fauzi H Amro (NasDem)

M. Hanif Dhakiri (PKB)

Fraksi PDI Perjuangan (8 anggota)

Harris Turino

Said Abdullah

Andreas Edy Susetyo

Musthofa

Diah Pikatan O. Putri Haprani

Rio A.J. Dondokambey

Kaisar Kiasa Kasih Said Putra

Didik Haryadi

Fraksi Partai Golkar (7 anggota)

Melcias Markus Mekeng

Kahar Muzakir

Erwin Aksa

Andi Ahmad Dara

Muhidin Muhamad Said

Puteri Anneta Komarudin

Galih Dimuntur Kartasasmita

Fraksi Partai Gerindra (5 anggota)

Wihadi Wiyanto

Kamrussamad

Jefry Romdonny

Imron Amin

Annisa M.A. Mahesa

Fraksi Partai NasDem (5 anggota)

Martin Manurung

H. Charles Meikyansyah

Thoriq Majiddanor

Julie Sutrisno Laiskodat

Shohibul Imam

Fraksi PKB (5 angoota)

Tommy Kurniawan

Muh. Hasannudin Wahid

Bertu Merlas

Neng EEM Marhamah Zulfa His

Anna Mu'Awanah

Fraksi PKS (4 anggota)

A. Junaidi Auly

Anis Byarwati

Muhammad Kholid

Ecky Awal Mucharam

Fraksi PAN (4 aggota)

Ahmad Najib Qodratullah

Andi Yuliani Paris

Ahmad Rizki Sadig

Primus Yustisio

Fraksi Partai Demokrat (4 anggota)

Marwan Cik Asan

Hillary Brigita Lasut

Fathi

Wahyu Sanjaya

Berdasarkan jumlah sosok-sosok yang dipanggil ke Kertanegara pada Senin (14/10) lalu, sudah dapat dipastikan jika daftar kementerian di Indonesia akan bertambah. Dari sisi kinerja, tentu saja ini akan sangat membantu presiden dalam menjalankan program-programnya. Namun, dari perspektif ekonom hal ini dilihat sebagai faktor bengkaknya belanja negara.

Hingga saat ini belum diketahui secara pasti berapa jumlah penambahan kementerian dan lembaga di era Prabowo nanti. Meski demikan, sudah dapat dipastikan, setiap penambahan yang ada pasti akan mengeruk APBN lewat belanja kementerian, termasuk program baru yang telah dijanjikan pada masa kampanye lalu.

Melihat hal ini, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman menjelaskan jika meningkatnya jumlah kementerian/Lembaga praktis memperbesar potensi kebocoran anggaran. Ia menekankan, penambahan ini akan memperburuk finansial negara.

"Jadi ada kenaikan sebanyak 12 kementerian atau lembaga yang ditambahkan dibanding dengan Presiden sebelumnya. Artinya apa? Artinya ini akan menambah beban baru bagi fiskal kita, bagi APBN kita," terang Rizal, dikutip dari detikFinance, Kamis (17/10).

Kabinet tambun ternyata juga akan mempengaruhi realisasi investasi. Menjelaskan tentang hal ini, Rizal mengatakan jika besarnya jumlah kementerian berdampak pada isu efektivitas kinerja pemerintahan. Ia khawatir jika hal ini nantinya justru akan mempengaruhi masa tunggu izin usaha yang semakin lama dan rumit.

"Tentu birokrasi melalui perizinan yang mudah di dalam berbisnis, berusaha, ini juga akan mempermudah terhadap daya saing dan percepatan investasi. Terutama di dalam realisasi investasi itu," terangnya.

Kini fiskal Indonesia pun akan semakin terbebani dengan adanya penambahan jumlah kementerian di pemerintahan baru mendatang. sebelumnya, ekonomi RI sudah cukup rentan oleh adanya utang luar negeri yang kian meningkat. Di balik realisasi investasi yang masih lesu, maka ada ekses yang akan dirasakan masyarakat: pajak.

Diketahui pada awal tahun 2025 nanti akan nada penambahan jumlah pajak, salah satunya PPN yang meningkat dari 11% menjadi 12%. Lebih lanjut, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono membeberkan strategi dan rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengumpulkan target penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun di 2025. Mengutip detikFinance, target itu telah dituliskan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Seiring dengan meningkatnya target penerimaan pajak yaitu menjadi Rp 2.189,3 triliun (di 2025), kami telah menyusun strategi dan rencana aksi untuk mencapai target tersebut," kata Thomas dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (9/9/2024).

Lalu apa lagi ekses dari meningkatnya jumlah kementerian di pemerintahan baru mendatang? ikuti ulasannya dalam Editorial Review bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikFinance.

Beralih ke Jawa Timur, malam ini laga antar ketiga Srikandi Cagub Jawa Timur akan terjadi. Dalam bentuk debat, baik Khofifah Indar Parawansa, Luluk Nur hamidah, dan Risma Tri Harini akan beradu visi, misi, serta argumen. Untuk melihat persiapan debat serta peta kekuatan antara ketiganya, ikuti laporan jurnalis detikJatim dalam Indonesia Detik Ini.

Sunsetalk kali ini akan menghadirkan orang-orang yang mahir berbicara banyak Bahasa. Komunitas Polyglot Indonesia merupakan wadah bagi mereka yang menguasai banyak bahasa asing. Seperti apa keseruan kegiatan Komunitas Polyglot Indonesia? adakah cara untuk mudah mempelajari Bahasa? Ikuti obrolannya bersama Fajar Triperdana, Koordinator Regional Polyglot Indonesia Chapter Jakarta jelang matahari terbenam nanti.

Ikuti juga berbagai informasi bisnis ekonomi hingga pergerakan pasar jelang penutupan IHSG setiap harinya. Seluruh informasi ini bisa diakses di laman serta media sosial detikcom.

detikSore, nggak Cuma hore-hore