Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan menangnya Donald Trump dalam pemilihan presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) memberikan sentimen cukup kuat. Kemenangan Trump berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang di dunia, termasuk Indonesia

Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar dolar AS sampai Oktober 2024 telah menguat di level Rp 15.200. Kemudian sempat melemah akibat sentimen global akibat penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed).

"Sekarang setelah terpilihnya Presiden Donald Trump, dolar indeks mengalami penguatan, sehingga nilai tukar rupiah kita kemarin cenderung mengalami tekanan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Dengan banyaknya sentimen dan membuat rupiah tertekan, Sri Mulyani mengatakan, rupiah telah terkoreksi 2,68%. Namun, jika dibandingkan dengan mata uang negara G7 dan G20, rupiah masih cukup baik.

"Indonesia masih relatif cukup baik dari sisi nilai tukar kita, depresiasi 2,68%, dibandingkan Kanada 4,46%, Filipina 5,69%, Korea 6,79%," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo pernah mengkalkulasi berbagai kemungkinan terkait hasil Pilpres AS 2024. Termasuk jika hasilnya dimenangkan oleh Donald Trump.

"Perkembangan Pemilu di AS perhitungan sementaranya Trump itu unggul dan prediksi-prediksi dari pasar dan kami juga melihat kemungkinan-kemungkinan," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Perry menyebut, jika Trump kembali menjadi Presiden AS maka kemungkinan penguatan mata uang dolar AS akan terus terjadi, seiring dengan kembali munculnya tren penguatan suku bunga acuan bank sentral AS, Fed Fund Rate (FFR). Perang dagang juga diperkirakan masih berlanjut.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membeberkan dampak bagi Indonesia jika Donald Trump memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024.

Perry mengatakan, jika Trump menjadi Presiden AS maka kemungkinan penguatan dolar AS terus terjadi ke depan seiring munculnya kembali tren penguatan suku bunga acuan bank sentral AS, Fed Fund Rate (FFR). Perang dagang juga diperkirakan masih berlanjut.

"Perkembangan Pemilu di AS perhitungan sementaranya Trump itu unggul. Prediksi-prediksi dari pasar dan kami juga melihat kemungkinan-kemungkinan mata uang dolar akan kuat, suku bunga AS akan tetap tinggi dan tentu saja perang dagang juga masih berlanjut," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/11/2024) kemarin.

Berbagai dinamika itu dinilai akan berdampak langsung terhadap perekonomian negara-negara ekonomi berkembang, termasuk Indonesia. Menurutnya, nilai tukar rupiah ke depan berpotensi melemah dan aliran modal asing akan semakin kecil.

"Dinamika ini yang kemudian berdampak kepada seluruh negara khususnya emerging market, termasuk Indonesia. Yaitu pertama, tekanan-tekanan terhadap nilai tukar. Kedua, arus modal. Ketiga, bagaimana ini berpengaruh kepada dinamika ketidakpastian di pasar keuangan," tuturnya.

Guna mengantisipasi potensi risiko dari menangnya Trump dalam Pilpres AS, Perry menyebut BI melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan, sambil terus mendukung laju pertumbuhan ekonomi.

"Ini yang kemudian harus kita respons secara hati-hati, Bank Indonesia untuk itu terus menyampaikan komitmen kami menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bersinergi erat dengan pemerintah dan KSSK," ujar Perry.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo angkat bicara mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak sampai 5% pada kuartal III 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024 di level 4,95% secara tahunan (year on year/yoy).

Perry mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tidak sampai 5% itu memang mengalami perlambatan. Meski begitu, perlambatan itu dianggap masih cukup baik dibandingkan negara-negara lain.

"Alhamdulillah, puji Tuhan, dengan sinergi, dengan respons bauran kebijakan, kinerja perekonomian nasional tetap baik. Belum sangat ideal tentu saja, tapi dibandingkan negara lain cukup baik. Kita tahu baru saja kita mendengarkan rilis dari BPS bahwa pertumbuhan triwulan III itu melambat ke 4,95%," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Ia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 di level 5,1%. Hal itu ditopang oleh kinerja ekspor, investasi dan konsumsi kelas menengah atas yang dinilai masih tumbuh cukup baik.

"Secara keseluruhan kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa berkisar 4,7% sampai 5,5%, kurang lebih sekitar 5,1% didorong tentu saja ekspor masih baik, investasi yang cukup tinggi dan konsumsi khususnya kelompok menengah ke atas yang cukup baik," tuturnya.

Hanya saja, menurut Perry, konsumsi rumah tangga untuk kelompok bawah lah yang perlu didorong. Sebagaimana diketahui, konsumsi rumah tangga pada kuartal III-2024 hanya tumbuh 4,91% dari sebelumnya 4,93%.

"Konsumsi kelompok bawah itu yang harus perlu terus didorong," ucap Perry.

Mukhamad Misbakhun resmi terpilih sebagai ketua Komisi XI DPR RI. Komisi ini membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan.

"Selamat kepada pimpinan Komisi XI DPR RI Periode 2024-2029 atas penetapan dan pengesahannya. Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan memegang peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran," tulis Instagram DPR RI@dpr_ri, Kamis (24/10/2024).

Selain Misbakhun, ada namaDolfie Othniel Frederic Palit hingga MohamadHekal di jajaran pimpinan Komisi XI DPR RI. Berikut daftar lengkapnya:

Ketua:

Mukhamad Misbakhun/Fraksi Partai Golkar

Wakil Ketua:

1. Dolfie O. F. P./Fraksi PDI Perjuangan
2. Mohamad Hekal/Fraksi Partai Gerindra
3. Fauzi H. Amro/Fraksi Partai Nasdem
4. M. Hanif Dhakiri/Fraksi PKB

"Semoga jajaran pimpinan Komisi XI DPR RI dapat bekerja secara sinergis dengan pemerintah dan lembaga terkait dalam memastikan kebijakan moneter yang efektif, mengawasi sektor jasa keuangan, dan memperkuat perencanaan pembangunan nasional," tulis DPR RI.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid mendorong pemerintahan baru di Kabinet Merah Putih bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Kholid menilai, pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak akan cukup, namun juga harus berkualitas. Menurutnya, pertumbuhan yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa indikator.

Pertama, pertumbuhan tersebut harus serta-merta menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Kedua, harus berdampak terhadap penurunan tingkat ketimpangan. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan.

"Jadi, masyarakat merasakan langsung pertumbuhan itu, bukan sekedar angka statistik," ujar Kholid dikutip dari laman resmi fraksi.pks.id, Rabu (23/10).

Kholid juga memaparkan data-data yang menunjukkan rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu turunnya tingkat penciptaan lapangan kerja, masih buruknya tingkat kesenjangan ekonomi, dan stagnasi penurunan kemiskinan.

“Kalau kita lihat rasio komponen pertumbuhan ekonomi, misalnya investasi terhadap penyerapan tenaga kerja kita turun jika dibandingkan sepuluh tahun lalu”, ungkapnya.

Merujuk ke data Apindo di tahun 2022, setiap Rp 1 triliun investasi hanya bisa menyerap 1.379 tenaga kerja. Padahal di 2013, investasi sebesar Rp 1 triliun bisa menyerap sampai 4.594 tenaga kerja.

Khalid menambahkan, data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa 15 tahun terakhir, penciptaan lapangan kerja formal selama semakin menurun. Per Februari tahun ini, 59,17% dari 142,18 juta angkatan kerja bekerja di sektor informal. Itu setara 84,13 juta orang.

"Jadi, lebih banyak yang bekerja di sektor informal daripada formal,” jelasnya.

Kholid juga menilai bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi juga belum berdampak ke penurunan ketimpangan dan kemiskinan. Mengutip studi Center of Economic and Law Studies (Celios) baru-baru ini, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang Indonesia.

“Data BPS juga tunjukkan Rasio Gini kita lima tahun terakhir stagnan di angka 0,379-0,381. Di sisi lain, selama 10 tahun terakhir, kemiskinan hanya berkurang dari 11,25% pada tahun 2014 menjadi 9,36% di 2023. Jauh dari target pemerintah sebesar 6-7%,” sambung Kholid.

Tidak hanya itu, dirinya juga menyoroti peran penting pertumbuhan berkualitas terhadap visi pemerintahan baru, yaitu Indonesia Emas 2045. Di samping itu, menurutnya pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan perlu bekerja ekstra untuk memimpin Indonesia menjadi negara maju.

Demi tercapainya Indonesia Emas 2045 dan supaya lepas dari middle income trap, maka target pertumbuhan ekonomi 8 persen harus berkualitas.

"Dengan rata-rata pertumbuhan sepuluh tahun terakhir yang sekitar 5 persen, butuh inovasi dan upaya ekstra untuk bisa sampai di tingkat itu,” pungkasnya.

Berdasarkan jumlah sosok-sosok yang dipanggil ke Kertanegara pada Senin (14/10) lalu, sudah dapat dipastikan jika daftar kementerian di Indonesia akan bertambah. Dari sisi kinerja, tentu saja ini akan sangat membantu presiden dalam menjalankan program-programnya. Namun, dari perspektif ekonom hal ini dilihat sebagai faktor bengkaknya belanja negara.

Hingga saat ini belum diketahui secara pasti berapa jumlah penambahan kementerian dan lembaga di era Prabowo nanti. Meski demikan, sudah dapat dipastikan, setiap penambahan yang ada pasti akan mengeruk APBN lewat belanja kementerian, termasuk program baru yang telah dijanjikan pada masa kampanye lalu.

Melihat hal ini, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman menjelaskan jika meningkatnya jumlah kementerian/Lembaga praktis memperbesar potensi kebocoran anggaran. Ia menekankan, penambahan ini akan memperburuk finansial negara.

"Jadi ada kenaikan sebanyak 12 kementerian atau lembaga yang ditambahkan dibanding dengan Presiden sebelumnya. Artinya apa? Artinya ini akan menambah beban baru bagi fiskal kita, bagi APBN kita," terang Rizal, dikutip dari detikFinance, Kamis (17/10).

Kabinet tambun ternyata juga akan mempengaruhi realisasi investasi. Menjelaskan tentang hal ini, Rizal mengatakan jika besarnya jumlah kementerian berdampak pada isu efektivitas kinerja pemerintahan. Ia khawatir jika hal ini nantinya justru akan mempengaruhi masa tunggu izin usaha yang semakin lama dan rumit.

"Tentu birokrasi melalui perizinan yang mudah di dalam berbisnis, berusaha, ini juga akan mempermudah terhadap daya saing dan percepatan investasi. Terutama di dalam realisasi investasi itu," terangnya.

Kini fiskal Indonesia pun akan semakin terbebani dengan adanya penambahan jumlah kementerian di pemerintahan baru mendatang. sebelumnya, ekonomi RI sudah cukup rentan oleh adanya utang luar negeri yang kian meningkat. Di balik realisasi investasi yang masih lesu, maka ada ekses yang akan dirasakan masyarakat: pajak.

Diketahui pada awal tahun 2025 nanti akan nada penambahan jumlah pajak, salah satunya PPN yang meningkat dari 11% menjadi 12%. Lebih lanjut, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono membeberkan strategi dan rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengumpulkan target penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun di 2025. Mengutip detikFinance, target itu telah dituliskan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Seiring dengan meningkatnya target penerimaan pajak yaitu menjadi Rp 2.189,3 triliun (di 2025), kami telah menyusun strategi dan rencana aksi untuk mencapai target tersebut," kata Thomas dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (9/9/2024).

Lalu apa lagi ekses dari meningkatnya jumlah kementerian di pemerintahan baru mendatang? ikuti ulasannya dalam Editorial Review bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikFinance.

Beralih ke Jawa Timur, malam ini laga antar ketiga Srikandi Cagub Jawa Timur akan terjadi. Dalam bentuk debat, baik Khofifah Indar Parawansa, Luluk Nur hamidah, dan Risma Tri Harini akan beradu visi, misi, serta argumen. Untuk melihat persiapan debat serta peta kekuatan antara ketiganya, ikuti laporan jurnalis detikJatim dalam Indonesia Detik Ini.

Sunsetalk kali ini akan menghadirkan orang-orang yang mahir berbicara banyak Bahasa. Komunitas Polyglot Indonesia merupakan wadah bagi mereka yang menguasai banyak bahasa asing. Seperti apa keseruan kegiatan Komunitas Polyglot Indonesia? adakah cara untuk mudah mempelajari Bahasa? Ikuti obrolannya bersama Fajar Triperdana, Koordinator Regional Polyglot Indonesia Chapter Jakarta jelang matahari terbenam nanti.

Ikuti juga berbagai informasi bisnis ekonomi hingga pergerakan pasar jelang penutupan IHSG setiap harinya. Seluruh informasi ini bisa diakses di laman serta media sosial detikcom.

detikSore, nggak Cuma hore-hore