Di satu sisi, kebijakan pemerintah seperti pengurangan subsidi BBM bisa lebih cepat dieksekusi karena koordinasi langsung bahkan dengan Prabowo

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pergantian Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) membantu pemerintah untuk mengakselerasi program yang dicanangkan, seperti pengurangan subsidi BBM.

Bhima dihubungi di Jakarta, Selasa mengatakan penunjukan Simon Aloysius menjadi Direktur Utama Pertamina, dan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama bisa mempercepat proses koordinasi dengan Presiden Prabowo untuk pengurangan subsidi BBM.

"Penunjukan Dirut dan Komut Pertamina lebih kental unsur politiknya. Di satu sisi, kebijakan pemerintah seperti pengurangan subsidi BBM bisa lebih cepat dieksekusi karena koordinasi langsung bahkan dengan Prabowo," kata dia.

Dikatakan Bhima, pergantian Dirut dan Komisaris Pertamina memang kerap terjadi setelah pelantikan presiden dan wakil presiden, hal ini guna mengakomodasi kebijakan di sektor energi.

Ia menyampaikan, kali ini agenda politik Presiden Prabowo yakni mengganti skema subsidi BBM ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar lebih tepat sasaran.

"Mungkin Presiden butuh orang yang akan pasang badan jika dikritik oleh publik. Akhirnya orang politik yang dipasang di Pertamina," kata dia.

Selanjutnya, Bhima mengatakan masih ada beberapa pekerjaan rumah yang mesti dilakukan oleh Dirut dan Komut Pertamina yang baru, antara lain yakni menyukseskan agenda transisi energi dengan memperkuat kolaborasi bersama pihak swasta, serta memastikan harga solar subsidi di level nelayan memadai sehingga tidak menimbulkan disparitas harga antardaerah.

"Banyak nelayan masih mengeluh harga solar yang berbeda-beda sehingga timbulkan beban bagi para nelayan," ujarnya.

Diketahui, nilai subsidi energi yang berpotensi tidak tepat sasaran mencapai Rp100 triliun dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 yang mencapai Rp435 triliun.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (4/11) melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Keputusan RUPS itu tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, yang menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen, dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Pada jajaran baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Sementara Simon Aloysius yang menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina tercatat pernah menduduki posisi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan penunjukan Mochamad Iriawan alias Iwan Bule sebagai Komisaris Utama Pertamina diharapkan mampu mencegah pemborosan di tubuh perusahaan pelat merah tersebut.

Kementerian BUMN dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Senin (4/11/2024), resmi merombak susunan pengurus PT Pertamina (Persero). Melalui rapat tersebut, Kementerian BUMN menetapkan Iwan Bule sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, dan Raden Adjeng Sondaryani didapuk sebagai Komisaris Independen perusahaan.

Menurut Erick, komposisi tersebut dapat mencegah pemborosan di Pertamina. Sebab, kompensasi subsidi BBM harus benar-benar dihitung ulang dan tepat sasaran.

“Kami harapkan dari perwakilan ini bisa memperkuat lagi keborosan-keborosan yang selama ini terjadi, tetapi bukan keborosan karena korupsi karena memang tadi, datanya harus terus disinkronisasikan,” ucap Erick di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Mochamad Iriawan yang kini menjabat Komisaris Utama Pertamina merupakan purnawirawan pejabat tinggi Kepolisian. Sebelum berlabuh di Pertamina, dia adalah Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Sementara itu, Dony Oskaria merupakan Wakil Menteri BUMN. Adapun Raden Adjeng Sondaryani selaku Komisaris Independen sebelumnya menjabat Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

Kementerian BUMN juga menetapkan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina, menggantikan Nicke Widyawati yang telah menjabat sejak 2018.

Erick menuturkan ditunjuknya Simon Aloysius sebagai nakhoda baru Pertamina diharapkan dapat mendorong terobosan anyar di Pertamina. Dia pun telah menitipkan sejumlah poin penting guna mendorong kinerja perseroan ke depan.

“Ada beberapa poin yang saya titipkan dan saya yakin beliau bisa bekerja lebih maksimal, apalagi dengan terobosan yang sudah didiskusikan langsung,” kata Erick.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan pemberhentian serta perubahan komisaris Pertamina merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham.

Kendati demikian, dia menilai perubahan bakal menjadi energi baru bagi keberlanjutan Pertamina. Begitu pula, kepemimpinan sebelumnya menjadi landasan untuk mencapai kemajuan perusahaan dan mewujudkan ketahanan energi nasional.

Jakarta -

Menteri BUMN, Erick Thohir, memuji kinerja Nicke Widyawati saat menjadi Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Erick juga mengatakan, Nicke yang mengisi kursi Direktur Utama Pertamina selama 6 tahun jarang terjadi.

"Bu Nicke saya rasa sudah kerja maksimal. Beliau sampai berapa? 6 tahun saya rasa. Jarang loh Dirut Pertamina selama itu. Jadi saya mengapresiasi kinerjanya," katanya di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Erick Thohir sendiri baru saja merombak susunan petinggi Pertamina. Salah satunya posisi Direktur Utama di mana Nicke Widyawati digantikan Simon Aloysius Mantiri. Simon sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Soal Simon Aloysius, Erick menyebut sebagai pimpinan muda. Erick pun mendorong, adanya terobosan-terobosan lebih luas lagi.

"Tentu sekarang ada Pak Simon yang saya rasa ini pimpinan muda. Jadi mungkin juga kita bisa dorong terobosan-terobosan lebih luas lagi, lebih efektif lagi," ungkapnya.

Erick menitipkan sejumlah poin kepada Simon meski belum memaparkan secara rinci. Dia yakin, Simon akan bekerja lebih maksimal.

"Dan saya sudah bertemu Pak Simon waktu menjadi Komut. Ada beberapa poin yang saya titipkan. Dan insyaallah saya yakin beliau bisa bekerja lebih maksimal. Apalagi dengan terobosan-terobosan yang sudah didiskusikan langsung," katanya.

(acd/eds)

Jakarta -

Kementerian BUMN baru saja mengganti posisi direktur utama PT Pertamina (Persero) dari Nicke Widyawati menjadi Simon Aloysius Mantiri. Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan penunjukan Simon merupakan bentuk terobosan yang dilakukan di BUMN.

"Saya rasa ini pimpinan muda. Jadi mungkin juga kita bisa dorong terobosan-terobosan lebih luas lagi, lebih efektif lagi," ungkapnya, saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11/24).

Erick menitipkan sejumlah poin kepada Simon meski belum memaparkan secara rinci. Dia yakin, Simon akan bekerja lebih maksimal.

"Dan saya sudah bertemu Pak Simon waktu menjadi Komut. Ada beberapa poin yang saya titipkan. Dan insyaallah saya yakin beliau bisa bekerja lebih maksimal. Apalagi dengan terobosan-terobosan yang sudah didiskusikan langsung," katanya.

Erick juga mengapresiasi kerja Nicke selama enam tahun menempati pucuk pimpinan Pertamina. Dia menilai Nicke telah bekerja secara maksimal.

"Bu Nicke saya rasa sudah kerja maksimal. Beliau sampai berapa? 6 tahun saya rasa. Jarang loh Dirut Pertamina selama itu. Jadi saya mengapresiasi kinerjanya," katanya.

(eds/eds)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru saja melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (4/11), di mana terdapat nama Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama (Komut) dan Simon Aloysius Mantiri yang duduk di kursi Direktur Utama (Dirut).

Keputusan RUPS itu tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina..

Dalam keterangan resminya, Senin, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyatakan pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses yang normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada.

Kepemimpinan baru ini pun diyakini akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan, sedangkan kepemimpinan direksi sebelumnya menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan perusahaan dan mewujudkan ketahanan, serta kemandirian energi nasional.

Menempati penugasan baru sebagai Komisaris Utama Pertama, nama Mochamad Iriawan atau yang dikenal dengan panggilan Iwan Bule ini, merupakan purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia ini.

Pria kelahiran 31 Maret 1962 ini, mengawali kariernya sebagai Kapolres Tegal Polda Jateng 2001. Kinerjanya melesat dengan diangkat sebagai Dir Reskrimum Polda Metro Jaya pada 2008.

Dari sana, ia mendapat berbagai tugas hingga akhirnya dipercaya sebagai Kapolda Metro Jaya pada 2016. Selanjutnya, ia duduk sebagai Asops Kapolri pada 2017 dan menjadi Komisaris Jenderal Polisi di 2018.

Selama berkarier di kepolisian, Iwan lebih banyak mendapat tugas di bidang reserse kriminal. Kasus yang pernah ditanganinya antara lain pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen oleh mantan Ketua KPK Antashari Azhar.

Tak hanya berkarier di kepolisian, Iwan juga terjun ke dunia politik melalui Partai Gerindra sejak 2023. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI menggantikan Iwan Budianto pada November 2019.

Iwan juga pernah dilantik sebagai Pj Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan dengan masa jabatan 18 Juni 2018 - 5 September 2018.

Sementara itu, nama lain yang menjadi sorotan baru pada pergantian direksi Pertamina adalah Simon Aloysius Mantiri, yang menggantikan Nicke Widhyawati sebagai Direktur Utama.

Nama Simon sebenarnya sudah tidak asing di jajaran komisaris Pertamina. Ia diangkat menjadi Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen pada Februari 2024, menggantikan Basuki Tjahaja Purmana atau Ahok yang mengundurkan diri.

Pria asal Tomohon, Sulawesi Utara ini, tercatat pernah menduduki posisi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.

Simon merupakan anggota Dewan Pembina periode 2020-2025. Ia merupakan lulusan School of Business and Management di Institut Teknologi Bandung.

Ia memiliki bisnis tambang dan pernah menjabat sebagai Direktur di PT Nusantara Energy Indonesia (NEI).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian BUMN di bawah komando Erick Thohir berencana merombak kembali susunan pengurus Garuda Indonesia dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada November 2024.

Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menyampaikan RUPSLB akan digelar di Bandara Internasional Soekarno – Hatta, Tangerang pada 15 November 2024. Satu-satunya agenda rapat adalah perubahan susunan pengurus GIAA.

“Mata acara ini merupakan usulan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara [BUMN] Republik Indonesia selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna melalui surat nomor: SR-463/MBU/09/2024 tanggal 24 September 2024,” tulis direksi GIAA dalam keterbukaan informasi dikutip pada Jumat (25/10/2024).

GIAA sejatinya telah menggelar RUPSLB dengan agenda yang sama pada 15 Agustus 2024. Kala itu, pemegang saham memutuskan untuk mengangkat Mayor Jenderal TNI (Purn.) Glenny Kairupan sebagai Komisaris perseroan.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan penambahan jajaran komisaris diharapkan semakin memperkuat akselerasi kinerja, dengan tujuan mendorong GIAA sebagai entitas bisnis yang sehat dan menguntungkan.

“Penguatan formasi manajemen Garuda Indonesia dengan berbagai latar belakang profesionalnya, diharapkan dapat selaras dengan roadmap strategis korporasi ke depan,” ujar Irfan dalam keterangan tertulis pada 15 Agustus 2024.

Bicara soal kinerja, GIAA tercatat membukukan rugi bersih US$101,65 juta atau Rp1,54 triliun dengan estimasi kurs Rp15.195 per dolar AS pada semester I/2024. Rugi tersebut membengkak dari tahun sebelumnya yakni US$76,5 juta.

Melansir laporan keuangan akhir Juni 2024 yang diaudit, GIAA mencatatkan peningkatan pendapatan usaha sebesar 18,26% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi US$1,62 miliar atau Rp24,62 triliun pada semester I/2024.

Pendapatan usaha itu datang dari penerbangan berjadwal yang meraih US$1,27 miliar, naik 15,72% secara tahunan. Sementara itu, pendapatan dari penerbangan tidak terjadwal GIAA bertumbuh 24,92% YoY menjadi US$178,96 juta.

Meski kinerja pendapatan menanjak, beban usaha GIAA membengkak dari US$1,24 miliar di semester I/2023 menjadi US$1,53 miliar pada paruh pertama tahun ini.

Secara terperinci, beban operasional penerbangan maskapai pelat merah tersebut naik dari US$729,49 juta menjadi US$839,12 juta. Adapun, beban pemeliharaan dan perbaikan turut meningkat dari US$159,49 juta menuju US$257,57 juta.

Selain itu, beban kebandaraan naik dari US$97,15 juta menjadi US$123,05 juta dan beban pelayanan penumpang membengkak dari US$80,36 juta ke US$107,16 juta.

__________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Ni Putu Septiani tinggal di Ubung Kaja, Denpasar Utana, Bali. Tiap harinya, perempuan usia 26 tahun itu berangkat ke Gatot Subroto untuk bekerja sebagai pustakawan di sebuah perusahaan website. Jarak tempuh 12 km ia lalui dengan menggunakan sepeda motor. Setiap minggunya, ia menghabiskan Rp 30 ribu untuk ongkos.

Per harinya, ia mesti menyisihkan total satu jam untuk berpindah dari rumah-kantor dan sebaliknya. Berangkat dari rumah pukul 07.30 dan sampai kantor pukul 08.00. Kemudian ia bekerja hingga pukul 17.00. Dilanjut pulang dan sampai rumah pukul 17.30.

Ia memilih untuk menggunakan sepeda motor untuk menghindari kemacetan. Di Bali, Trans Metro Dewata memiliki 6 rute yang tersebar di Ubud, Tabanan, Denpasar, hingga Kuta Selatan.

Namun, banyaknya rute ini ternyata tidak sesuai dengan letak tempat tinggal dan kantor Septi. Jarak halte terdekat dengan rumahnya adalah 5 km. Ia memilih untuk langsung bepergian dengan motor dibanding menggunakan bus.

Meskipun sudah rutin menggunakan motor selama satu tahun, Septi sangat tertarik menggunakan transportasi umum jika sudah mumpuni karena ia bisa lebih berhemat, dan lebih nyaman. Ia pun ingin menggunakan transportasi umum karena ingin mengurangi emisi karbon.

Menurutnya, saat ini transportasi umum di Bali masih membutuhkan banyak perbaikan, apalagi Bali merupakan destinasi wisata internasional.

“Aku berharap di Bali ini ada pengenalan transportasi karena Bali sebagai pariwisata sudah semakin ramai. Cuma kondisi yang seperti ini tidak mungkin semua orang punya transportasi pribadi. Makanya, perlu kolaborasi dari segala pihak dari pemerintah, swasta, sama masyarakat itu sendiri. Tentu transportasi umum seperti TemanBus ini perlu ditingkatkan lagi kenyamanannya, efisiensinya, dan juga rasa percaya masyarakat menggunakan transportasi," kata dia, Jumat (27/9).

Sama seperti Septi, Febiola (25) pun setiap harinya bepergian menggunakan sepeda motor. Bedanya, ia tidak pergi ke kantor. Karena setiap hari ia pergi liputan, ia langsung berangkat ke lokasi liputan.

Jika tidak ada liputan di hari itu, Febi tetap pergi menuju kantor Wali Kota Medan agar jika dibutuhkan untuk meliput peristiwa, ia bisa dengan cepat sampai di tempat.

Jarak yang ia tempuh dari rumah sampai kantor wali kota adalah 10 km yang ia lalui selama 30 menit perjalanan. Sama dengan Septi, Febi menggunakan sepeda motor. Febi menghabiskan Rp 10 ribu per harinya untuk ongkos. Setiap harinya, ia keluar dari rumah pukul 09.00 pagi dan kembali pukul 07.00 malam.

Di Medan juga sudah tersedia TransMetro Deli, tetapi Vosa tetap memilih menggunakan sepeda motor karena bus itu tidak menjangkau daerah rumahnya, serta dirinya memang jarang menjangkau lokasi yang biasa ia kunjungi untuk liputan.

Statistik Pekerja Komuter di Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah komuter di Indonesia berada di angka 7,4 juta orang. Tren ini menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 8,1 juta orang.

Dari 10 provinsi dengan komuter terbanyak, 5 di antaranya berada di Pulau Jawa. Posisi keenam ditempati provinsi pemilik kota metropolitan Medan, yaitu Sumatera Utara.

Jenis pekerjaan yang meraup banyak pekerja komuter adalah sektor jasa dan penjualan, sebanyak 1.731.600 orang merupakan pekerja komuter untuk sektor ini. Sedangkan sektor pekerjaan paling sedikit pekerja komuternya adalah TNI-Polri dengan 96.200 orang.

Komuter adalah istilah bagi orang yang melakukan perjalanan lintas kabupaten/kota dalam kurun waktu kurang dari 24 jam untuk bekerja, sekolah, atau aktivitas lainnya. Kebanyakan dari pekerja komuter mengandalkan kendaraan pribadi untuk pergi dari rumah ke tempat aktivitasnya.

Rinaya (21) dan Fauzan (22) adalah dua orang di antara 4 juta warga Jabodetabek yang menjalankan hari-harinya sebagai seorang komuter. Sejak Februari hingga Juni lalu, mereka aktif berkomuter dari Kota Bogor dan Kabupaten Bogor ke kantor mereka di daerah Karet.

Tiap harinya, Rinaya harus menempuh 56 km dari rumahnya di Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur. Sedangkan Fauzan, harus menempuh jarak 41 km dari Metland Cileungsi. Keduanya mengandalkan KRL sebagai alat transportasinya ke kantor.

Mereka menghabiskan waktu rata-rata 2,5 jam untuk satu kali perjalanan. Ongkos yang harus dikeluarkan Rinaya untuk sekali perjalanan berkisar 25-30 ribu. Ongkos itu termasuk ongkos ojek online sekitar 20 ribu dari rumah hingga stasiun KRL terdekatnya, yaitu Stasiun Bogor. Sisanya adalah ongkos yang harus dikeluarkan untuk KRL atau TransJakarta menuju kantornya.

Saat berangkat ke kantor, Rinaya tidak menemukan kendala yang berarti di KRL karena jam masuk kantornya di sekitar jam 1 siang. Namun, saat pulang pada pukul 7 malam, ia harus berhadapan dengan lautan manusia di Stasiun Manggarai.

“Kadang, kalau misalkan gue udah enggak sanggup gitu, gue udah pengen duduk banget di kereta gitu aja. Jadi gue naik kereta ke arah Jakarta Kota. Terus, sampai Jakarta Kota, yaudah gue di situ aja, sampai keretanya jalan lagi ke Bogor, jadi gue nggak turun kereta,” tutur Rinaya, Jumat (27/9).

Fauzan yang tinggal di Cileungsi terkadang pergi ke kantor menggunakan KRL ataupun LRT. Menurutnya, LRT sangat membantu aktivitas bepergiannya. Dari rumah, ia naik motor ke stasiun LRT Harjamukti dan bisa langsung turun di stasiun akhir Dukuh Atas.

“Sekarang alhamdulillah sudah ada LRT di Cibubur. Jadi dari Cileungsi, gue kan naik motor dulu tuh ke Harjamukti. Baru gue bisa naik LRT. Kalau gak ada LRT, gue dari Cileungsi tuh naik bus ke Tanah Abang dulu. Itu naik bus 20 ribu. 20 ribu apa 30 ribu gitu. Kalau nggak ada LRT itu lebih mahal lagi, karena memang susah transportasi umumnya,” tutur Fauzan.

Sama-sama tinggal di daerah Bogor, Khairunnisa (22) memilih jalan yang berbeda dengan Rinaya dan Fauzan. Ia memilih untuk menetap di indekos di daerah Cawang UKI untuk mencapai tempatnya beraktivitas tiap harinya.

Menurutnya, Cawang UKI menjadi pilihan yang tepat karena letaknya yang mudah diakses dari mana pun. Tiap harinya ia pergi ke kantor di Tendean atau tempat liputannya menggunakan TransJakarta.

Sejak awal diterima magang pada Februari lalu, ia sudah mantap untuk memilih tinggal di indekos di Jakarta dibanding harus pulang-pergi Bogor-Jakarta. Jarak rumah ke kantornya adalah 72 km. Stasiun terdekat dari rumahnya adalah stasiun Bogor, tetapi itupun jaraknya 12 km.

Satu bulannya, ongkos yang ia keluarkan untuk TransJakarta dari halte Cawang Central ke kantornya berkisar Rp200-300 ribu. Ia telah mengkalkulasi ongkos yang harus ia keluarkan jika tidak menetap di Jakarta. Berdasarkan perhitungannya, jika ia memilih untuk PP, ongkos yang harus ia keluarkan per harinya adalah Rp87 ribu.

“Gue lebih mending ngekos Rp 2 juta 2 ratus ribu per bulannya dibanding harus PP 3 jam 40 menit ke kantor,” kata Khairunnisa kepada kumparan, Rabu (02/10).

Statistik Mobilitas Tenaga Kerja di Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), status mobilitas spasial pekerja di Indonesia dapat dibedakan menjadi mobilitas permanen dan nonpermanen. Mobilitas permanen adalah perpindahan pekerja ke tempat lain dengan tujuan menetap dalam waktu satu tahun atau lebih.

Dalam mobilitas permanen dikenal istilah migran risen. Migran risen adalah sebutan bagi penduduk bekerja berusia 15 tahun ke atas yang 5 tahun sebelum pendataan tinggal di luar kabupaten/kota tempat tinggal sekarang.

Migran risen di Indonesia meningkat dari tahun 2022 ke 2023. Semula tercatat sebesar 2,8 persen dari seluruh penduduk yang bekerja. Pada 2023, angka ini meningkat menjadi 3,1 persen. Peningkatan terbesar pekerja migran risen terjadi di Provinsi Sumatra Barat. Sedangkan, provinsi dengan persentase migran risen terendah adalah Provinsi Papua.

Provinsi dengan pekerja migran risen terbesar adalah Jawa Tengah. Setidaknya, satu dari lima pekerja migran risen di Indonesia tercatat berada di Provinsi Jawa Tengah. Angka ini diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa Pulau Jawa masih menjadi tujuan utama para pekerja migran risen dari Jawa maupun pulau lainnya.

Pada 2023, terdapat kurang lebih 4.357.300 pekerja migran risen. Sebanyak 27,7 persen di antaranya bekerja pada sektor jasa dan penjualan. Kemudian disusul oleh pekerja kasar. Bidang pekerjaan yang paling sedikit digeluti pekerja migran risen adalah TNI-POLRI dengan angka 1,2 persen.

Mobilitas nonpermanen dibedakan menjadi mobilitas komuter dan sirkuler. Komuter adalah perpindahan pekerja dari rumah ke tempat kerja, lalu kembali ke rumah dalam waktu kurang dari satu hari.

Sedangkan sirkuler adalah perpindahan pekerja dari rumah ke tempat kerja, tetapi kembali ke rumah lebih dari satu hari. Pekerja komuter dan sirkuler termasuk ke dalam kelompok movers. Sedangkan pekerja yang tidak melakukan perpindahan antarkota untuk mencapai tempat bekerjanya dinamakan stayers.

Per 2023, total terdapat 139,85 juta orang yang bekerja di Indonesia. Mayoritas dari pekerja itu merupakan stayers dengan persentase 92,5 persentase dari total pekerja di Indonesia. Kelompok movers didominasi oleh komuter dan paling sedikit adalah kelompok sirkuler.

Meski demikian, kelompok sirkuler faktanya mengalami kenaikan dibanding tahun 2022. Uniknya, komuter justru berkurang dari tahun sebelumnya. Tren kenaikan jumlah pekerja sirkuler erat kaitannya dengan keberadaan pusat ekonomi regional.

Pekerja sirkuler cenderung bergerak menuju peluang ekonomi yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan lapangan kerja yang lebih beragam, peluang pertumbuhan karier yang lebih baik, dan infrastruktur yang lebih baik.

Alasan lainnya adalah pendapatan yang lebih tinggi, akses ke layanan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial yang lebih dinamis juga memegaruhi keputusan pekerja berpindah ke daerah pusat ekonomi.

Dari total 3.151.900 pekerja yang merupakan pekerja sirkuler, provinsi yang memiliki jumlah pekerja sirkuler terbanyak adalah Jawa Barat. Sebanyak 27,5 persen pekerja sirkuler tinggal di sana. Setengah dari 10 posisi terbanyak pekerja sirkulernya berasal dari provinsi di Pulau Jawa. Sisanya dari Sumatra dan Sulawesi.

Sebanyak 25,3 persen pekerja sirkuler di Indonesia bekerja sebagai pekerja kasar. Diikuti dengan sektor usaha dan penjualan. Sama dengan pekerja migran risen, TNI-POLRI menduduki peringkat terakhir dengan hanya 31.519 orang pekerja sirkuler.

Kelompok movers terakhir adalah komuter. Tahun 2023 tercatat ada 7.384.300 orang yang merupakan pekerja komuter. Secara umum, jumlah pekerja komuter di Indonesia menurun. Tahun 2022 komuter di Indonesia berjumlah 8,1 juta orang yang terpusat di Pulau Jawa.

Tetapi, jika dibandingkan dengan 2022, hanya 5 dari 34 provinsi di Indonesia mengalami penurunan jumlah komuter.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah komuter terbesar dengan 1,9 juta orang atau 26,5 persen mengalami penurunan yang paling signifikan. Penurunan jumlah komuter ini sebanyak 2,5 persen atau 385 ribu orang.

Selain Pulau Jawa, kegiatan komuter terbesar ada di Provinsi Sumatra Utara, Lampung, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Sebanyak 1.731.600 pekerja komuter bekerja di sektor jasa dan penjualan. Sama dengan migran risen dan sirkuler, pada pekerja komuter sektor pekerjaan paling sedikit adalah TNI-POLRI dengan hanya hanya 96.200 orang di dalamnya.

Secara garis besar, persentase pekerja migran risen, sirkuler, maupun komuter paling sedikit ada di kawasan timur Indonesia. Pekerja di Indonesia terpusat di Pulau Jawa karena 55,9 persen penduduk Indonesia bertempat tinggal di Pulau Jawa. Selain itu, 57,8 persen Produk Domestik Bruto (PDRB) juga dihasilkan dari Pulau Jawa.

Reporter: Aliya R Putri

Riri (21) adalah satu dari 4 juta warga Jabodetabek yang menjalani hari-hari sebagai komuter. Komuter merupakan seseorang yang melakukan pergerakan penduduk harian dengan melewati batas administrasi kabupaten/kota tempat tinggalnya.

Mahasiswi asal Tangerang Selatan itu kini magang di Cakung, Jakarta Timur. Sehari-hari, dia berangkat naik KRL sejak pukul 05.00 pagi supaya bisa sampai kantor pukul 07.30 WIB. Begitu pun saat pulang, dia sampai rumah pukul 19.30 WIB setelah jalan pukul 16.30 WIB.

Total jarak yang dia tempuh selama pulang pergi mencapai 70 km. Sementara itu, total ongkos yang perlu dikeluarkannya mencapai Rp 60 ribu dalam sehari. Rutenya dari Stasiun Rawa Buntu ke Stasiun Buaran. Belum lagi ojek online dari rumah ke stasiun dan dari stasiun ke kantor.

“Jujur, kalau capek, capek, cuma kayaknya cuma minggu-minggu pertama deh tadi, yang Minggu misalnya pas gue on-boarding itu kan kaget banget ya. Dari yang gue liburan, tiba-tiba gue bangun pagi itu kerasa capeknya. Cuman kesini sih, makin kesini nggak kerasa. Ya udah, kayak udah jadi rutinitas aja gitu,” jelas Riri kepada kumparan, Jumat (27/9).

Data Pekerja Komuter di Jabodetabek

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, jumlah penduduk yang melakukan komuter di Jabodetabek hampir 4,5 juta penduduk. Angka ini terdiri dari 3,6 juta komuter yang bekerja dan 800 ribu komuter yang bersekolah.

Adapun wilayah dengan persentase komuter terbanyak di Jabodetabek adalah Kota Depok (24,5%) dengan total penduduk yang melakukan perjalanan komuter sebanyak 485.355 orang. Disusul oleh Kota Bekasi (19,2%) dengan total komuter sebanyak 466.260 orang. Wilayah dengan komuter paling sedikit di Jabodetabek adalah Kabupaten Tangerang (9%) yang setara dengan 279.111 orang.

Komuter di Jabodetabek memiliki tujuan yang berbeda-beda untuk sampai di tujuan kegiatannya. Namun, didominasi oleh komuter yang bekerja.

Komuter di Jabodetabek didominasi oleh rentang usia 15 hingga 44 tahun sebanyak 3.178.780 orang. Sisanya adalah komuter berusia di atas 25 tahun. Perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan komuter di Jabodetabek adalah 2:1.

Di Jabodetabek, mayoritas komuter menggunakan kendaraan pribadi untuk pulang dan pergi ke tempat aktivitasnya. BPS menyebut bahwa sebanyak 79 persen atau 3,48 juta warga Jabodetabek memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang transportasi umum.

Sementara itu, komuter yang menggunakan transportasi umum mencapai 19,5 persen atau 861 ribu orang.

Pekerja komuter di Jabodetabek kebanyakan menghabiskan waktu 30 menit hingga 1 jam untuk menuju tempat beraktivitasnya.

Ongkos yang dikeluarkan pekerja komuter tiap harinya dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori. Kategori terbanyak adalah mereka yang mengeluarkan lebih dari Rp 25 ribu per harinya.

Sebanyak 60,2 persen komuter di Jabodetabek menempuh perjalanan kurang dari 20 km dari rumah sampai tempat aktivitasnya. Sisanya harus menempuh lebih dari 20 km untuk sekali perjalanan.

Sebanyak 91,3 persen komuter di Jabodetabek mengeluhkan gangguan kesehatan fisiknya. Kebanyakan komuter mengeluh pegal-pegal dan masuk angin.

Dalam melakukan perjalanan ke tempat aktivitasnya, mayoritas komuter Jabodetabek pernah merasakan ketidaknyamanan. Kebanyakan pernah merasakan kemacetan parah. Sebanyak 2.971.705 komuter pernah merasakan kemacetan parah. Bahkan, 3,8 persen dari total komuter di Jabodetabek pernah mengalami tindak kejahatan dan pelecehan seksual.

Reporter: Aliya R Putri

Bisnis.com, JAKARTA — Orang di lingkaran Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang menjadi Komisaris di BUMN bertambah. Teranyar, Glenny Kairupan diangkat menjadi Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

Pengangkatan Glenny itu disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari ini, Kamis (15/8/2024). Hasil RUPSLB telah memutuskan untuk mengangkat Mayor Jenderal TNI (Purn.) Glenny Kairupan sebagai Komisaris menambah jajaran kepengurusan yang ada saat ini.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan dengan adanya penambahan jajaran komisaris dalam susunan kepengurusan perseroan, diharapkan dapat semakin memperkuat akselerasi kinerja. Tujuannya untuk mendorong Garuda Indonesia sebagai entitas bisnis yang sehat dan profitable.

"Penguatan formasi manajemen Garuda Indonesia dengan berbagai latar belakang profesionalnya, diharapkan dapat selaras dengan roadmap strategis korporasi ke depannya," ujar Irfan dalam keterangan tertulis pada Kamis (15/8/2024).

Glenny sendiri merupakan orang dekat Prabowo Subianto. Ia menjabat sebagai Komisaris di perusahaan alutsista PT Teknologi Militer Indonesia (PT TMI).

Glenny juga sebelumnya merupakan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus Direktur Penggalangan Badan Pemenang Nasional Prabowo dan Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden 2019. Pria kelahiran 1949 ini seangkatan dengan Prabowo Subianto di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Magelang, pada 1970.

Dengan masuknya Glenny, maka susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Garuda Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Fadjar Prasetyo

Komisaris: Chairal Tanjung

Komisaris Independen: Timur Sukirno

Komisaris: Glenny Kairupan

Dewan Direksi

Direktur Utama: Irfan Setiaputra

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Prasetio

Direktur Niaga: Ade R. Susardi

Direktur Operasi: Tumpal Manumpak Hutapea

Direktur Teknik: Rahmat Hanafi

Direktur Human Capital dan Corporate Service: Enny Kristiani

Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari ini, Kamis (15/8/2024). RUPSLB telah memutuskan untuk mengangkat Mayor Jenderal TNI (Purn.) Glenny Kairupan sebagai Komisaris.

RUPSLB dihadiri oleh pemegang 68.039.099.546 lembar saham atau mewakili 74,37% pemegang saham GIAA.

Hasil RUPSLB menetapkan Glenny Kairupan sebagai komisaris yang melengkapi susunan pengurus perseroan saat ini.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan dengan adanya penambahan jajaran komisaris dalam susunan kepengurusan perseroan, diharapkan dapat semakin memperkuat akselerasi kinerja perseroan. Tujuannya untuk mendorong Garuda Indonesia sebagai entitas bisnis yang sehat dan profitable.

"Penguatan formasi manajemen Garuda Indonesia dengan berbagai latar belakang profesionalnya, diharapkan dapat selaras dengan roadmap strategis korporasi ke depannya," ujar Irfan dalam keterangan tertulis pada Kamis (15/8/2024).

Ia mengatakan saat ini GIAA mengoptimalkan berbagai lini, baik dari aspek operasional maupun layanan yang berlandaskan komitmen. Tujuannya untuk memberikan nilai tambah penerbangan full service bagi pengguna jasa.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Garuda Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Fadjar Prasetyo

Komisaris: Chairal Tanjung

Komisaris Independen: Timur Sukirno

Komisaris: Glenny Kairupan

Dewan Direksi

Direktur Utama: Irfan Setiaputra

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Prasetio

Direktur Niaga: Ade R. Susardi

Direktur Operasi: Tumpal Manumpak Hutapea

Direktur Teknik: Rahmat Hanafi

Direktur Human Capital dan Corporate Service: Enny Kristiani

JAKARTA - Penasaran berapa gaji yang didapatkan Simon Aloysius Mantiri usai ditunjuk mengisi posisi Komisaris Utama Pertamina ?. Menggantikan posisi Basuki Tjahaja alias Ahok yang mundur dari jabatan Komisaris Utama atau Komut Pertamina sejak awal Februari 2024 lalu, Simon Aloysius Mantiri bakal menerima gaji besar.

Lantas berapa besaran gaji Simon Aloysius Mantiri sebagai komisaris utama di Pertamina?

Besaran gaji komisaris Pertamina sejatinya tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Untuk gaji direktur utama, perhitungannya ditetapkan lewat pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN. Besaran gaji ini ditetapkan melalui RUPS/Menteri BUMN setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak Januari tahun berjalan.

Sementara itu besaran gaji komisaris utama Pertamina bisa tembus hingga Rp170 juta per bulan. Selain gaji, Komut Pertamina juga mendapatkan bonus tantiem atau insentif kerja.

Berdasarkan laporan keuangan Pertamina 2022, kompensasi manajemen kunci alias direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan mencapai USD23,9 juta atau sekitar Rp358,5 miliar (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Apabila dibagi enam orang anggota direksi, maka setiap direksi mendapatkan Rp59,75 miliar per tahun atau Rp4,97 miliar per bulan pada 2022. Kompensasi dirut, besarannya di atas nominal tersebut.

Pada 2023, besaran kompensasi manajemen kunci bisa berbeda dibandingkan pada 2022 dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan.

Pada akhir 2023 lalu sempat heboh setelah beredar informasi di media sosial, bahwa honorarium komisaris disebutkan mencapai miliaran rupiah per bulan. Hal itu langsung dibantah oleh Pertamina, yang menerangkan besaran remunerasi bagi anggota dewan komisaris ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham (RUPS).

Aturan itu berlaku setiap tahun selama setahun, terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan. Dijelaskan, penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor lain yang relevan. Selain itu, juga tak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Faktor lain yang relevan di antaranya adalah tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis. Besaran gaji atau honorarium itu berdasarkan banyak faktor, salah satunya kemampuan keuangan perusahaan.

Dikutip dari Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) 2024, komisaris utama perusahaan BUMN Pertamina mendapat honorarium sebesar 45% gaji direktur utama. Sementara komisaris mendapat 90 persen dari honorarium komisaris utama.

Selain itu ada juga tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, dan asuransi purna jabatan. Ditambah fasilitas berupa kendaraan, kesehatan, dan bantuan hukum.

Di sisi lain, komisaris utama akan mendapatkan tambahan tantiem/insentif sebanyak 45% dari insentif direktur utama. Komisaris mendapat 90% dari insentif komisaris utama.

Merujuk dari Laporan Keuangan PT Pertamina tahun 2022 halaman 230 pada bagian "Kompensasi Manajemen Kunci dan Dewan Komisaris", total kompensasi untuk dewan komisaris sebesar USD46.841 atau lebih dari Rp761 juta.