Jakarta -

Petani karet di Desa Pagar Dewa, Sumatera Selatan, kini bisa meningkatkan hasil produksinya. Caranya ialah dengan melakukan peremajaan kebun karet yang sudah tidak produksi, dengan didukung oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk - Stasiun Kompresor Gas Pagardewa.

Dalam mendorong produksi petani karet di sana, PGN menghadirkan Sistem Tanam Terpadu Pagar Dewa (Sister Dewa). Sister Dewa ini hadir bersama program Inovasi Sosial Pesona Tani Dewa atau Pertanian Sustainable, Optimal, dan Adaptif Petani Pagar Dewa.

Sister Dewa bertujuan untuk mendukung petani karet dalam melakukan peremajaan kebun karet yang sudah tidak produktif, sekaligus membantu mereka mengatasi berbagai tantangan yang kerap dihadapi, seperti sulitnya mendapatkan bibit unggul, akses terhadap pupuk yang terjangkau, rendahnya pendapatan petani karet, dan ancaman kebakaran hutan dan lahan.

"Melalui Sister Dewa, petani karet di Desa Pagar Dewa dapat lebih percaya diri untuk melakukan peremajaan tanaman tanpa khawatir akan kesulitan ekonomi yang mengiringi proses tersebut," kata Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman dalam keterangan resmi, Sabtu (2/11/2024).

Desa Pagar Dewa yang sebagian besar penduduknya adalah petani karet menghadapi masalah besar dalam proses peremajaan karet. Proses itu memakan waktu hingga 6-7 tahun sebelum pohon dapat kembali menghasilkan getah. Selama periode tersebut, petani yang bergantung pada pendapatan dari karet seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak jarang, para petani terpaksa mencari pinjaman dengan skema pembayaran yang tidak menguntungkan atau bahkan terikat dengan tengkulak saat peremajaan ini dilaksanakan.

Melalui "Sister Dewa", PGN berusaha mengubah pola lama ini dengan memperkenalkan metode peremajaan terpadu. Dengan dukungan Koperasi Padetra Artomulyo, petani karet kini mendapatkan akses pada sejumlah fasilitas pendukung, seperti "Dewa Pupuk" yang menyediakan pupuk cair untuk mempercepat pertumbuhan karet, "Dewa Kompos" yang memperbaiki struktur tanah, dan "Dewa Bibit" yang menyediakan bibit unggul berkualitas.

Koperasi juga memberikan alternatif sumber pendapatan bagi para petani selama masa replanting. Melalui program "Akal Aren", petani dapat mengakses modal kerja yang pembayarannya dapat ditangguhkan hingga pasca panen, sehingga kebutuhan finansial selama masa peremajaan dapat terpenuhi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada hasil panen karet.

Sister Dewa ini tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan para petani karet dalam jangka panjang, tetapi juga berupaya membangun kemandirian ekonomi bagi mereka. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak dan optimalisasi sumber daya lokal, petani karet di Pagar Dewa diharapkan dapat lepas dari jeratan skema pendapatan tunggal dan membuka peluang untuk kesejahteraan yang lebih baik.

Ade Nandang selaku Ketua Koperasi Padetra Arto Mulyo yang juga merupakan salah satu petani karet Desa Pagar Dewa menuturkan bahwa manfaat dari Sister Dewa sangat ia rasakan, terutama ketika hendak melakukan peremajaan. Ia menjadi lebih berani dan tidak khawatir lagi ketika hendak melakukan peremajaan karet.

"Selama ini kami selalu bergantung ke hasil karet, tapi kalau pohon-pohon sudah tua dan tidak produktif, penghasilan pun ikut turun. Berkat Sister Dewa, kami diberi akses ke bibit unggul dan pupuk yang terjangkau. Selain itu, kami juga diberikan peluang pendapatan tambahan dengan bisa pinjaman yang dibayar pasca panen, jadi tidak perlu khawatir lagi selama masa peremajaan karet," ungkap Ade.

"Program Sister Dewa adalah bentuk nyata kepedulian kami terhadap kesejahteraan petani karet dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah Pagar Dewa. Mudah-mudahan Sister Dewa yang kami hadirkan dapat mendukung petani karet untuk melakukan replanting, sehingga keberlanjutan perkebunan karet di wilayah operasional kami dapat terjaga," pungkas Fajriyah.

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA - Grosir Tas Koper Jakarta adalah salah satu toko grosir tas dan koper di Jakarta, yang didirikan sejak tahun 1980 oleh Freddy Soesanto.

Bisnis ini awalnya dimulai sebagai usaha keluarga dengan fokus pada penyediaan tas dan koper berkualitas tinggi.

Setelah lebih dari empat dekade berdiri, bisnis ini kini dilanjutkan oleh generasi kedua, Dennies Soesanto, yang kini lebih dikenal sebagai Koh Dennies, yang menggabungkan inovasi modern dalam strategi pemasaran dan distribusi.

Mulai mengambil alih bisnis tas dan koper sejak tahun 2010, Koh Dennies memaparkan bagaimana caranya kian mengembangkan bisnis keluarganya itu.

Lulusan pemasaran dan manajemen, dengan dua gelar yang diperoleh dari sebuah universitas di Florida, Amerika Serikat, telah memberinya keunggulan dalam mengelola dan mengembangkan bisnisnya.

Dia menerapkan kombinasi pengetahuan teori dan praktik bisnis, yang membantu toko grosirnya terus berkembang pesat.

Selain itu, pekerjaannya sebagai seorang content creator, influencer, dan penjual produk secara offline maupun online juga turut membantu pemasaran bisnisnya tersebut.

Koh Dennies juga dikenal sebagai seorang affiliator yang sukses, serta edukator bersertifikasi di TikTok.

Sebagai bagian dari kontribusinya dalam dunia bisnis digital, ia telah membuka kelas online untuk membantu para affiliator lain meraih kesuksesan, berbagi pengalamannya dalam strategi penjualan, pemasaran, dan afiliasi.

Dia memaparkan Grosir Tas Koper Jakarta menyediakan berbagai macam produk berkualitas untuk keperluan bisnis maupun pribadi. Produk utamanya mencakup tas dan koper untuk berbagai keperluan, seperti perjalanan, tour travel, haji dan umroh, serta tas seminar.

Selain itu, toko ini juga menjadi pemasok utama bagi banyak toko retail di seluruh Indonesia.

Toko ini juga memiliki beberapa merek tas dan koper unggulan yang telah dikenal luas di pasaran, seperti SAVAGE, Polo Winstar, Polo Gate, dan Travel Gate.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Budi Arie Setiadi sebagai menteri Koperasi. Posisi menteri Koperasi merupakan pemecahan dari posisi menteri Koperasi dan UMKM, yang sebelumnya dijabat Teten Masduki.

Dalam 100 hari pertama, Menteri Budi Arie akan mendorong gerakan rebrandingkoperasi melalui digitalisasi. Upaya rebranding ini untuk memperkuat posisi koperasi dalam perekonomian.

Ketua Umum Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (Inkowapi) Sharmila Yahya mendukung langkah strategis ini sebagai upaya meningkatkan gairah koperasi semakin besar. ?Salah satu yang Inkowapi dorong adalah transformasi koperasi menjadi koperasi genuine melalui digitalisasi yang akan memberikan porsi dan posisi baru dalam perekonomian ke depan,? katanya dalam siaran pers, Selasa (22/10/2024).

Sharmila menjelaskan, spirit koperasi genuine dinilai sangat sejalan dengan upaya rebranding yang akan dijalankan Kementerian Koperasi. Di mana, menjadikan keharusan bagi koperasi untuk memasuki ekosistem digitalisasi dalam mendukung perekonomian nasional, sebagaimana cita-cita besar koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

?Koperasi genuine lingkup rebranding-nya diharapkan memberikan semangat baru. Tidak hanya bagi gerakan koperasi tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama generasi milenium dan generasi z yang semakin mendominasi jumlahnya,? jelas Ketua Komite Tetap Kewirausahaan Kadin Indonesia ini.

Di sisi lain demi menyukseskan rebranding, Inkowapi juga mendorong spirit transformasi perkoperasian Indonesia melalui modernisasi, yang merupakan bagian dari strategi keberlanjutan perekonomian nasional. ?Modernisasi koperasi di era digital ini sangat dibutuhkan perannya dalam pembangunan ekonomi secara luas,? terang tokoh perempuan penerima Satya Lencana Pembangunan Bidang Perkoperasian dan UKM tahun 2013 ini.

Sebelumnya, dalam pertemuan para wanita pemimpin koperasi se-Asia Pasifik, Asia Pacific Women CEO?s in Cooperatives Summit pada bulan Juli 2024 yang lalu, Indonesia telah sepakat untuk bersama-sama menghadapi tantangan global bagi seluruh koperasi di dunia. Dalam forum tersebut, disampaikan bahwa tantangan utama masa depan yang harus dihadapi seluruh negara.

Misalnya volatilitas ekonomi global, perubahan geopolitik dan ekonomi, kebijakan dunia yang terus berubah, persaingan antar negara maju, talent war pada pasar tenaga kerja, digital dan teknologi, perubahan iklim serta akses permodalan dan perluasan akses pasar. ?Ketidakpastian kondisi yang semakin besar ini memiliki tantangan tersendiri bagi koperasi seluruh bangsa untuk tetap dapat secara cepat menyesuaikan diri atas setiap percepatan perubahan,? ungkap CEO Sahabat Usaha Rakyat (SAHARA) ini.

Selain itu, berbagai negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat serta Eropa telah menggunakan koperasi sebagai pondasi dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya sembako bagi masyarakat, agar tidak lagi terjebak dalam status middle income trap. Untuk Indonesia sendiri, dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, Sharmila berharap pemerintah bisa meningkatkan income per kapita sebesar USD 15.000 per tahun melalui peran koperasi.

?Koperasi hadir juga untuk membuka lapangan kerja , mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi secara bersama,? imbuh perempuan yang dinobatkan sebagai Penggerak Satu Juta UKM Naik Kelas Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 ini.

Dia berharap rebranding koperasi juga memprioritaskan perbaikan sumber daya manusia, tata kelola pengelolaan koperasi, membuka lapangan kerja, pengentasan kemiskinan serta menumbuhkan produktifitas secara terintegrasi.

Jakarta -

Menteri Koperasi dan UKM Periode 2019-2024 Teten Masduki melakukan serah terima jabatan (Sertijab) Menteri UMKM Periode 2024-2029 kepada Maman Abdurrahman hari ini.

Momentum itu berlangsung di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Teten mengenang dirinya memilih menjadi Menteri Koperasi dan UMKM. Dia menyebut ingin membantu pelaku UMKM dalam memperkuat ekonomi.

"Saya pilih disini dengan susah payah. Karena saya ingin sekali waktu ingin membantu temen-temen UMKM untuk memperkuat ekonomi. Jadi disini ibadahnya banyak. Kemana selalu dapat oleh-oleh setiap daerah sampai di rumah dinas itu penuh. Artinya mereka memberi apresiasi kepada kita," kata Teten.

Dia menjelaskan untuk memperkuat ekonomi rakyat memang tidaklah mudah dan penuh tantangan. Namun, dia optimis dengan kepemimpinan Maman yang mempunyai latar belakang bisnis dapat melakukan percepatan di sektor ekonomi.

"Saya yakin Pak Maman punya background bisnis, saya yakin Pak Maman bisa lebih ngebut daripada saya. Saya semua sampaikan ke memori jabatan. Saya sampai sini mengantarkan. Kalau butuh bantuan saya, Insya Allah saya siap membantu," jelas Teten.

Sementara itu, Maman berkomitmen untuk melanjutkan apa yang sudah Teten lakukan selama ini. Dia bilang amanah Pak Prabowo ingin memastikan dan melanjutkan transisi pemerintahan yabg sudah dibangun era pemerintahan Jokowi, khususnya sektor koperasi dan UMKM.

"Pada kesempatan pertama menyampaikan pidato ini satu hal saya harus sampaikan keberadaan saya di sini bukan ingin mengulang ingin menghancurkan bukan ingin menjatuhkan tapi ingin memastikan bahwa apa yang sudah kang teten bangun selama ini pasti akan saya lanjutkan," kata Maman.

Dia menjelaskan Prabowo ingin mempercepat akselerasi kehidupan ekonomi melalui UMKM. Apalagi saat ini jumlah pelaku UMKM menyentuh 60 juta pelaku.

"Saya selaku Menteri yang baru mohon doa dan dukungan dr semua pihak baik internal maupun eksternal untuk memastikan 60 juta pelaku UMKM di luar sana tersentuh pemerintah," jelasnya.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Menteri Koperasi Budi Arie mengungkapkan pemisahan Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabinet Merah Putih 2024-2029. Dia menyebut pemisahan kementerian ini tak lepas dari kiprah keluarga Prabowo, termasuk ayah dan kakek.

Dia menjelaskan mimpi Prabowo ingin membesarkan koperasi sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dia menyebut mimpi itu tak lepas dari peran sang ayah dan sang kakek Margono Djojohadikusumo dan Soemitro Djojohadikusumo yang menjadi salah satu pendiri koperasi.

"Karena Pak Prabowo bilang ini warisan kakek saya Pak Margono Djojohadikusumo dan juga bapaknya, Profesor Soemitro Djojohadikusumo," kata Budi dalam sambutannya, di Gedung Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Minggu (21/10/2024).

Melalui mimpi dan passion itulah, dia optimis koperasi di Indonesia dapat tumbuh lebih besar. Untuk itu, dia bilang tidak akan banyak teori saja, tapi langsung bertindak.

"Jadi bisa dibayangkan Kementerian Koperasi ini dengan passion dari Presiden ke-8 harusnya bisa besar. Karena itu kita nggak akan banyak, teori yang penting action," terangnya.

Salah satu yang akan difokuskannya yakni dengan digitalisasi koperasi. Dia bilang saat ini masyarakat Indonesia yang berkoperasi kurang dari 10% dari total jumlah masyarakat. Angka ini lebih sedikit dibandingkan dengan negara Amerika Serikat dengan total 125 juta.

"Koperasi ini sangat miris di Indonesia di mana dari 20 juta orang berkoperasi, kurang dari 10% masyarakat Indonesia beroperasi dibandingkan negara yang individualis kapitalis liberalis seperti Amerika Serikat ternyata 125 juta warganya beroperasi," imbuhnya.

(rrd/rrd)

Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung UMKM untuk Go Global. Sebagai langkah nyata, BRI melalui Bank Representative Saudi Arabia menampilkan produk dari lima UMKM binaan alumni Brilianpreneur, yaitu Restu Mande, Arva, Matoh, Havilla Tea, Muniru Coffee di Pameran 'Amazing Indonesia'.

Event tersebut diselenggarakan oleh KJRI Jeddah bekerja sama dengan ITPC Jeddah. Terdapat 26 peserta yang terdiri dari 8 perusahaan Arab Saudi sebagai importir produk consumer goods Indonesia, BPKH Limited, Koperasi Amphura, Dirjen Imigrasi, 2 Perbankan Indonesia (BRI dan BSI) serta peserta UMKM Indonesia lainnya.

Selama penyelenggaraan kegiatan terdapat beberapa potensial buyer mengunjungi booth BRI mulai dari artisan coffee house di Saudi Arabia, asosiasi hotel, dan lainnya. Adapun keikutsertaan BRI dalam pameran tersebut merupakan bagian dari Road to BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang sebelumnya program tersebut dikenal dengan nama UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR.

Perubahan nama tersebut juga merupakan sebuah langkah untuk memperkuat posisi BRI sebagai bank yang konsisten mendukung UMKM dengan menyelenggarakan BRI MICROFINANCE OUTLOOK secara bersamaan pada event BRI UMKM EXPO(RT) 2025.

BRI mempunyai Bank Respresentative di Luar Negeri yang aktif bekerjasama dengan KJRI dan ITPC luar negeri untuk turut serta memberikan dampak perluasan jaringan bisnis, membangun reputasi produk lokal yang berkualitas tinggi serta meraih peluang pasar yang lebih luas.

Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI Amam Sukriyanto menyampaikan bahwa BRI UMKM EXPO(RT) merupakan langkah konkret yang diberikan BRI sebagai bentuk komitmen BRI dalam mendukung UMKM untuk siap bersaing di pasar global. Menurutnya, BRI UMKM EXPO(RT) menjadi momentum strategis bagi UMKM baik yang sekarang sudah bermitra dengan BRI maupun yang baru berminat untuk bergabung memperluas jangkauan pasar mereka dan mempertemukan mereka dengan potential buyer internasional.

"BRI terus berkomitmen untuk terus memajukan UMKM, baik dari sisi pemberian pembiayaan, pendampingan bisnis, program pemberdayaan hingga bagaimana mengakses pasar yang lebih luas sampai ke pasar global," ujar Amam, dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2024).

Berbagai kegiatan terkait pengembangan UMKM diharapkan dapat memberikan dampak positif dan meluas pada kemajuan, serta pengembangan kapasitas serta kualitas pelaku usaha Indonesia. Upaya tersebut bukan hanya tentang peningkatan penjualan UMKM, tetapi juga merupakan langkah BRI dalam hal pemberdayaan finansial masyarakat serta peningkatan literasi keuangan yang akan membawa kita menuju masyarakat Indonesia yang lebih inklusif dan maju secara ekonomi.

(akn/ega)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan transisi pengawasan koperasiopen loop masih berjalan. Sesuai ketentuan di UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, koperasi close loop tetap diawasi Kemenkop dan UKM. Sedangkan OJK akan mengawasi yang bersifat open loop.

Contoh koperasi bersifat open loop adalah BPR yang dimiliki koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbadan hukum koperasi, dan asuransi berbadan hukum koperasi. Sementara close loop adalah yang murni koperasi simpan pinjam.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pihaknya akan mengurus izin koperasi open loop tersebut.

“Karena bukan hanya dari anggota sesuai UU P2SK wajib berizin usaha dari OJK, dalam kaitan itu kami memfinalisasi peraturan OJK terkait koperasi di sektor jasa keuangan, termasuk pengaturan mekanisme perizinan koperasi tersebut,” kata Mahendra dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Bank Indonesia (BI), Jakarta, Jumat (18/10).

Mahendra mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah (UKM). Selain itu, Mahendra menjelaskan data koperasi open loop saat ini ada di tangan Kemenkop UKM.

“Nama koperasi open loop yang akan diberikan Kemenkop oleh OJK untuk menjadi bagian yang diatur dan memperoleh dari OJK,” terang Mahendra.

Dia menuturkan, pihaknya siap untuk memberikan izin agar koperasi-koperasi tersebut dapat beroperasi, setelah Kemenkop dan UKM rampung menyerahkan data koperasi-koperasi tersebut.

“Saat ini Kemenkop telah melakukan koperasi-koperasi tersebut dan selanjutnya Kemenkop akan menyampaikan secara resmi daftar nama koperasi itu sehingga pada gilirannya menjadi kewenangan dari kami untuk mengatur pemberian izin, dan kami dapat tegaskan kami siap untuk melaksanakan,” terang Mahendra.

Politikus Gerindra Ahmad Riza Patria jadi salah satu tokoh yang dipanggil Prabowo di tengah pemanggilan calon wamen dan kepala badan.

Riza mengatakan, ada sejumlah pesan yang disampaikan dalam pertemuan itu. Tentu berkaitan dengan pos kementerian yang akan diisi olehnya.

"Ya tadi kami dipanggil semuanya untuk kami menyampaikan rasa terima kasih dan syukur diberi kepercayaan untuk satu jabatan kabinet ke depan. Banyak pesan-pesan dari beliau, ya," ujar Riza do kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jaksel, Selasa (15/10).

Meski tidak menyebutkan jabatan di kementerian mana yang akan dia jabat, Riza hanya menyebutkan, Prabowo menitip pesan berkaitan dengan desa.

"Di antaranya agar bagaimana ke depan bisa menjaga agar desa bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi. Jangan ada lagi, kasus-kasus korupsi di pedesaan agar desa bisa lebih baik dan lebih maju," sambungnya.

Selain itu, ada politikus Gerindra lainnya, yakni Ferry Joko Juliantoro yang turut dipanggil Prabowo. Ferry banyak diskusi soal koperasi ke depan.

"Terkait dengan perlunya badan usaha koperasi khususnya dan kemudian Pak Prabowo meminta saya untuk mendorong badan usaha koperasi itu bisa besar lagi dan bisa masuk ke lingkup kegiatan-kegiatan yang banyak terutama untuk meningkatkan ekonomi rakyat partisipasi masyarakat juga dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan," sambungnya.

Meski tak disebutkan posisinya, Ferry menegaskan dirinya akan membantu di dalam Kementerian Koperasi.

"Saya mungkin membantu di kementerian koperasi," kata Ferry.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin 15 bank perekonomian rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK Dian Ediana Rae mengungkap alasan mengapa 15 bank itu dicabut izin usahanya.

Dian menerangkan, pencabutan izin usaha menjadi salah satu tindakan pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen. Salah satu alasan pencabutan izin usaha itu karena ada penyimpangan dalam bank.

"Hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR," kata dia dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Dian mengatakan, OJK terus melakukan tindakan pengawasan terutama memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa BPR/S dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.

"Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi BPR/S terus memburuk maka OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR/S sebagai Bank Dalam Resolusi dan berkoordinasi dengan LPS untuk menangani BPR/S tersebut dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha terhadap BPR/S tersebut." terangnya.

Daftar 15 BPR/BPRS yang Izinnya Dicabut OJK:

1. PT BPR Nature Primadana Capital
2. PT BPR Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo
3. PT BPR Lubuk Raya Mandiri
4. PT BPR Bank Jepara Artha
5. PT BPR Dananta
6. PT BPRS Saka Dana Mulia
7. PT BPR Bali Artha Anugrah
8. PT BPR Sembilan Mutiara
9. PT BPR Aceh Utara
10. PT BPR EDCCASH
11. Perumda BPR Bank Purworejo
12. PT BPR Bank Pasar Bhakti
13. PT BPR Madani Karya Mulia
14. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
15. Koperasi BPR Wijaya Kusuma

(ada/ara)

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi menyatakan bahwa selama periode 2019-2024 pemerintah telah membubarkan sekitar 82.000 koperasi yang sudah tidak aktif.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Ahmad mengatakan pembubaran tersebut adalah bagian dari upaya pemerintah dalam melakukan reformasi dan pembenahan kualitas koperasi.

“Pada 2014, tercatat ada sekitar 209.488 unit koperasi, dan jumlah ini berkurang menjadi 130.119 unit pada 2023 karena yang tidak aktif sudah dibubarkan,” ujar Ahmad.

Ahmad mengatakan meski menurun dari segi jumlah, permodalan koperasi mengalami peningkatan dari Rp200,66 triliun menjadi Rp254,17 triliun.

Lebih lanjut, ia menjelaskan dari total 82.000 koperasi yang dibubarkan selama periode tersebut, tidak ada satu pun yang mengajukan keberatan. Ini menunjukkan bahwa koperasi-koperasi tersebut memang sudah tidak beroperasi lagi.

Ia menyampaikan sebelumnya banyak koperasi yang tercatat sebagai badan hukum, tetapi tidak aktif. Setelah dilakukan verifikasi, baru diketahui bahwa banyak di antaranya yang sudah tidak beroperasi.

Sejak reformasi koperasi dilakukan, jumlah koperasi aktif terus mengalami peningkatan. Ahmad menyebut pada 2019, jumlah koperasi aktif tercatat sekitar 127.000 unit. Namun, hingga 2023, jumlah tersebut meningkat menjadi lebih dari 130.000 unit.

Selain itu, Ahmad mengatakan Kementerian Koperasi dan UKM juga aktif memantau perkembangan penyelesaian kasus delapan koperasi bermasalah.

Setelah tugas Satgas Koperasi Bermasalah selesai, kementerian membentuk tim baru untuk mendampingi dan memantau proses pembayaran ganti rugi kepada anggota koperasi. Dari total kerugian sebesar Rp26 triliun, hingga saat ini baru Rp3,4 triliun yang telah dikembalikan.

Ahmad lebih lanjut mengatakan kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) telah mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam rencana tersebut, kontribusi koperasi ditargetkan mencapai 5,5 persen terhadap PDB nasional pada 2024.

“Ini sudah kami lampaui di atas 6,2 persen. Begitu juga apabila dilihat dari sisi pertumbuhan volume usaha, penambahan aset dan jumlah anggota.” ujarnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM terus mengawasi proses penyelesaian kasus delapan koperasi bermasalah. Pasca berakhirnya masa tugas Satgas Koperasi Bermasalah, Kementerian Koperasi dan UKM telah menggantinya dengan Tim Pendamping dan Pemantau Koperasi Bermasalah.

Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi mengatakan utang atau penggantian dana kepada anggota kedelapan koperasi itu mencapai Rp 26 triliun. Namun, baru dibayarkan Rp 3,4 triliun.

"Melalui tim tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM mendampingi dan memantau proses pembayaran pada tiap kasus, di mana dari total tagihan sebesar Rp 26 triliun telah dibayarkan sebesar Rp 3,4 triliun," kata dia dalam konferensi pers di Kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Ahmad mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Bermasalah memang telah diselesaikan tugasnya sejak dua tahun lalu. Untuk diketahui Satgas Koperasi Bermasalah itu bertugas mengurusi kedelapan koperasi yang bermasalah.

"Terkait dengan Satgas Koperasi Bermasalah, itu sudah selesai tugas Satgas itu sejak dua tahun lalu, sudah tutup Satgas itu," jelasnya.

Ahmad mengatakan, saat ini Satgas tersebut tugasnya menjadi tim yang memantau berlangsungnya proses hukum yang berjalan sampai saat ini. Apalagi, beberapa koperasi tercatat mengalami kerugian yang harus digantikan kepada anggotanya hingga triliunan.

"Tetapi tugas satgas tetap kami lanjutkan terhadap koperasi bermasalah. Kita bentuk tim monitoring, pendampingan terhadap koperasi bermasalah dari 8 koperasi bermasalah yang sudah diputus homologasi pada sidang PKPU ini kita kawal," terangnya.

Untuk diketahui Satgas Koperasi Bermasalah itu bertugas mengurus 8 koperasi. Selain itu satgas juga bertugas membantu menampung keluhan dari anggota atau korban dari koperasi bermasalah itu

Adapun 8 koperasi bermasalah di antaranya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda.

(ada/rrd)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong pembentukan lembaga penjamin simpanan (LPS) khusus untuk koperasi melalui revisi Undang-Undang Perkoperasian.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa dengan adanya LPS, simpanan anggota koperasi akan lebih aman, bahkan jika koperasi tersebut mengalami kesulitan keuangan.

“Adanya LPS sebagai penjamin simpanan anggota menjadi penting sehingga ketika koperasi mengalami goncangan likuiditas misalnya, anggota tetap merasa terlindungi simpanannya karena dijamin oleh LPS,” ujar Ahmad.

Ia menuturkan bahwa kehadiran LPS juga penting, mengingat sebagian besar koperasi di Indonesia bergerak di koperasi sektor keuangan seperti simpan pinjam. Kemenkop UKM mencatat sekitar 60-70 persen koperasi di Indonesia bergerak di sektor keuangan, dan kurang dari 30 persen bergerak di sektor riil.

Ia lebih lanjut mengemukakan bahwa dalam RUU Perkoperasian, pemerintah juga akan menerapkan sanksi pidana yang tegas bagi pihak-pihak yang melakukan praktik-praktik yang merugikan koperasi.

Selain sanksi pidana, RUU Perkoperasian juga mengatur mengenai komite mitigasi. Komite ini bertugas untuk menangani permasalahan koperasi yang mengalami kesulitan likuiditas atau masalah lainnya yang berpotensi menimbulkan efek domino.

Selain itu, Ahmad mengatakan Kemenkop UKM juga terus mendorong penguatan pengawasan terhadap koperasi untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan koperasi dan anggotanya.

Menurutnya, salah satu kendala utama dalam pengawasan koperasi saat ini adalah pembagian tanggung jawab pengawasan yang terpecah-pecah antar tingkat pemerintahan.

Saat ini, pengawasan koperasi dibagi berdasarkan wilayah. Koperasi di tingkat kabupaten/kota diawasi oleh bupati/wali kota, sedangkan koperasi tingkat provinsi diawasi oleh gubernur. Sistem ini dinilai membuat pengawasan menjadi tidak efektif karena kurangnya koordinasi.

“Sementara dari 130.000 koperasi lebih, sebagian besar berada di kabupaten/kota. Sehingga kalau sistem pengawasannya tidak terintegrasi maka akan mengurangi efektivitas fungsi pengawasan itu sendiri,” jelasnya.

Kementerian Koperasi dan UKM telah menginisiasi perubahan Undang-Undang Perkoperasian sejak awal 2023. Namun, RUU tersebut tidak berhasil dibahas oleh DPR RI hingga akhir masa jabatan. Padahal, pembahasan RUU ini telah direncanakan akan dimulai pada Oktober 2023.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024