Jakarta -

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa manyambangi Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar yang diasuh oleh Prof. M. Afif Hasbullah atau Gus Afif. Ia melakukan kunjungan tersebut untuk memperkenalkan pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menumbuhkembangkan lini bisnis milik pesantren.

Hal ini karena pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, tetapi juga menjalankan fungsi sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Khususnya dengan pembentukan dan pengelolaan unit bisnis pesantren.

Sebagaimana pelaku UMKM lainnya, pesantren butuh bermitra dengan pelaku usaha yang lebih besar guna mengembangkan lini bisnisnya. Baik melalui kemitraan yang bersifat wajib maupun sukarela. Maka dari itu, dibutuhkan peran pengawasan kemitraan UMKM yakni KPPU, sebagaimana amanat UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

"Pengawasan kemitraan oleh KPPU di pesantren akan membantu unit bisnis mereka untuk tumbuh melalui kemitraan yang sehat, sekaligus membantu kemajuan pesantren dan pembangunan di daerah pesantren tersebut," jelas Ifan, sebutan Ketua KPPU, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Untuk mencanangkan pengawasan kemitraan di kalangan pesantren tersebut, Ifan menyambangi pondok pesantren yang diasuh oleh Gus Afif, yang juga merupakan Ketua KPPU tahun 2023-2023.

Diketahui, Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar di Sungelebak, Lamongan, Jawa Timur ini berdiri pada tahun 1914. Lalu, memiliki santri, siswa, dan mahasiswa yang mencapai sekitar 10.000 orang.

Lebih lanjut, Ifan menggarisbawahi berbagai strategi yang dapat dilakukan pesantren dalam mengembangkan bisnisnya melalui kemitraan dengan pelaku usaha besar. Terutama pada lini bisnis yang sering dilakukan pesantren, seperti ritel dan air minum.

Ke depan, KPPU akan meningkatkan interaksinya dengan berbagai pondok pesantren yang memiliki kegiatan bisnis serta organisasi masyarakat dibidang ekonomi bisnis pesantren.

Ifan percaya dengan perlindungan bagi kemitraan pada unit bisnis pesantren akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren. Alhasil, pembangunan di daerah akhirnya juga meningkat.

"Guna mencapai tujuan itu, KPPU membuka diri bagi inisiatif pondok pesantren di seluruh pelosok Indonesia untuk berkolaborasi dengan KPPU dalam pengawasan kemitraan UMKM," ujar Ifan.

Sebagai informasi, turut bergabung dalam pertemuan tersebut, Gus Afif, Rektor Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) Muhammad Hafidh Nasrullah, pengurus Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Romo Dr. K.H. Muhid, Kepala Kantor Wilayah IV KPPU Dendy R. Sutrisno, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur.

Pada hari yang sama pula, Ifan menyempatkan diri untuk memberikan kuliah umum di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) tentang fungsi dan peran KPPU dalam persaingan usaha dan pengawasan kemitraan bagi ekonomi berkeadilan. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama formal yang dimiliki kedua Lembaga.

(anl/ega)

Jakarta: Ekosistem industri otomotif Indonesia mendapatkan perhatian dari para akademisi. Adapun kondisi industri otomotif Tanah Air saat ini dinilai terhimpit perjanjian eksklusivitas.

Hal tersebut tertuang dalam salah satu panel di acara The 6th International Conference on Law and Governance in a Global Context (icLave) 2024 pada 4-5 November oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta. Konferensi yang diadakan sejak 2017 ini bertujuan memberikan perkembangan terbaru terkait hukum dan kebijakan publik internasional.

Dosen FEB Universitas Indonesia Mone Stepanus, Dosen Hukum Persaingan Usaha Universitas Pelita Harapan (UPH) Dian Parluhutan, dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta Guntur Saragih memaparkan kajian ilmiah terkait apa saja yang menghambat industri otomotif. Salah satu pokoknya terkait perjanjian eksklusivitas.
"Penting bagi kami mengangkat perjanjian eksklusivitas ini dalam forum internasional untuk menunjukkan kondisi persaingan usaha di Indonesia yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)," ucap Mone Stepanus, dikutip Kamis, 7 November 2024.

Jika perjanjian ini masih diterapkan, menurut Mone risikonya adalah kurang kondusifnya iklim persaingan usaha dan mungkin saja menghalangi pemain baru untuk berinvestasi dan memasuki pasar otomotif di Indonesia.

Baca juga: Ini Penyebab Penjualan Mobil Nasional Tidak Lebih dari 1 Juta Unit

Tantangan industri otomotif

Industri otomotif di Indonesia didominasi oleh lima produsen besar, yakni Toyota, Daihatsu, Honda, Suzuki, dan Mitsubishi Motors. Mereka telah menguasai 82,3 persen dari total produksi nasional. Mone menjelaskan industri otomotif Indonesia menghadapi tantangan.

"Ada berbagai kondisi telah memicu penerapan praktik monopoli atau oligopoli, baik melalui perjanjian vertikal maupun horizontal antar produsen," ujar Mone, di acara yang dihadiri pembicara dari berbagai universitas di Indonesia, dan beberapa pembicara asing dari Leiden University, Chulalongkorn University, Western Sydney University, dan Monash University ini.

Mone menyebutkan bukan hal yang aneh bagi produsen mobil untuk terlibat dalam perjanjian horizontal maupun vertikal dengan tujuan untuk mendominasi pasar. Perjanjian vertikal merupakan perjanjian yang dibuat oleh perusahaan induk berdasarkan tempat asal, seperti Toyota dari Jepang, yang membuat perjanjian dengan agen tunggal pemegang merek (ATPM) di Indonesia, yaitu PT Astra International.


Ilustrasi. Foto: dok MI/Atet

Selain itu juga ada fenomena ATPM mengadakan perjanjian eksklusivitas dengan dealer di bawahnya. Menurutnya ini salah satu trik untuk untuk meningkatkan volume penjualan mobil tertentu. "Di sisi lain ada yang perlu diwaspadai, karena perjanjian eksklusivitas ini membuat dealer susah untuk mengembangkan bisnisnya," kata dia.

Dian Parluhutan menambahkan, meskipun industri otomotif dianggap sebagai sektor strategis, terdapat risiko yang muncul dari praktik perjanjian eksklusivitas yang tidak sehat. Tidak jarang distributor membuat perjanjian eksklusivitas dengan dealer yang mewajibkan dealer untuk meminta izin kepada distributor jika mendirikan perusahaan baru menjual produk otomotif merek lain.

Dengan kata lain, investor dilarang menjual merek lain, walaupun dengan mendirikan badan usaha baru yang tidak berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual pemegang merek ataupun distributor. Perjanjuan ekslusivitas ini berdampak buruk pada lanskap persaingan sektor otomotif.

"Praktik seperti ini dapat menciptakan hambatan bagi pendatang baru, yang kesulitan bersaing dengan produsen besar yang telah mendominasi pasar," ucapnya.

Baca juga: Mengenal 4 Karakteristik Pembeli Mobil di Indonesia, Kamu yang Mana?

Pengawasan ketat dari KPPU

Dia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memastikan persaingan yang adil tetap terjaga. Dian menambahkan KPPU dan asosiasi pelaku usaha otomotif perlu segera bertindak secara proaktif untuk merumuskan regulasi khusus di sektor otomotif. Cara ini dapat mendorong ekosistem persaingan usaha yang efektif dan sehat.

Relevansi UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga mendapat sorotan. Menurutnya, diterapkannya perjanjian eksklusivitas pada industri otomotif telah melanggar UU 5/1999. Meski telah diatur dalam undang-undang, acap kali ada mereka yang nakal. Relasi kuasa antara ATPM dengan pengecer bisa menjadi celah mengakali UU 5/1999 tersebut.

Dian pun menegaskan perjanjian eksklusivitas ini dilarang di Indonesia. Meskipun regulasi telah ada, penerapannya sering kali belum optimal. Industri ini membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif untuk mendukung iklim persaingan yang sehat.

Sementara itu, Guntur menyarankan agar kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan KPPU dibutuhkan untuk mendorong inovasi dan investasi yang berkelanjutan di sektor otomotif. Apalagi pada 2023 ada peningkatan ekspor untuk sektor otomotif sebesar 5,96 persen (yoy).

"Industri otomotif tidak hanya berkontribusi terhadap perekonomian, tetapi juga menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 1,5 juta orang di seluruh Indonesia," tambah dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali menyidang Google LLC atas dugaan monopoli pasar melalui layanan Google Play Billing System pada Kamis (7/11/2024).

Dalam sidang itu, untuk pertama kalinya, Vice President Google Play Eng, Google LLC, Paul Feng, hadir.

Para investigator pun mencecar Paul Feng dengan puluhan pertanyaan, di antaranya mengenai pendapatan Google Play, mekanisme pembayaran Google Play, hingga alur pembayaran dan pembelian aplikasi dalam Google Play Billing.

Awalnya, investigator menanyakan jabatan serta tugas yang diemban oleh Paul Feng.

Paul pun langsung menjelaskan bahwa dia turut bertanggung jawab atas penyelenggaraan Google Play.

Kemudian, investigator juga meminta Paul Feng menjelaskan mengenai pertumbuhan bisnis Google Play selama beberapa tahun belakangan.

"Kami ingin menanyakan apakah jumlah transaksi di AdWords Chase di Google Play telah meningkat selama 4-5 tahun terakhir?," tanya investigator kepada Paul.

Paul menjawab bahwa dirinya belum bisa menjawab secara spesifik. Namun, dia menekankan bahwa pendapatan Google Play berkorelasi dengan transaksi.

"Pendapatan Google Play sebelumnya bukan angka pasti, tetapi seperti yang kami tekankan, pendapatan Google Play berkorelasi dengan transaksi dan berkorelasi dengan pendapatan pengembang. Tentu saja, salah satu hal yang kami upayakan bersama pengembang adalah tidak hanya meningkatkan jumlah transaksi, tetapi juga membantu meningkatkan ukuran transaksi," jelas Paul.

Investigator juga mempertanyakan bagaimana mekanisme pembayaran Google Play dihadirkan di layanan pelanggan.

Paul mengklaim bahwa selama beberapa tahun terakhir, pihaknya melihat ada penurunan harga biaya layanan bagi pengembang di seluruh dunia.

Apabila sebelumnya dikenakan tarif 30 persen, sekarang menjadi 15 persen.

"Kami juga melakukan perubahan pada biaya layanan untuk langganan berulang, dan transaksi berulang biasanya sebesar 30 persen setelah tahun pertama, menjadi 15 persen," jelasnya.

Tak sampai di situ, investigator juga meminta Paul untuk menjelaskan alur pembayaran dan pembelian aplikasi dalam Google Play Billing. Namun, Paul belum bisa memberikan penjelasan yang lengkap sesuai dengan harapan investigator KPPU.

"Pertama, saya harus mengatakan bahwa ada banyak detail dalam kedua elemen pertanyaan itu, dan saya akan mencoba menjawab sebaik mungkin, tetapi karena saya tidak mengerjakan sistem ini secara terperinci setiap hari, akan sulit bagi saya untuk menjawab semuanya dengan tepat," jelas Paul.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menyidang Google LLC lantaran adanya dugaan monopoli pasar melalui layanan Google Play Billing System pada Jumat (28/6/2024).

Awalnya, sidang ini seharusnya dilakukan pada Kamis (20/6/2024) lalu, namun lantaran adanya ketidaklengkapan dokumen, sidang harus ditunda.

Kepala Kepaniteraan pada Sekretariat KPPU, Akhmad Muhari, mengungkapkan bahwa investigator telah mendapatkan bukti bahwa Google melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 17, 19 huruf a dan huruf b, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Akhmad menjelaskan, duduk perkaranya dimulai karena Google diduga telah mewajibkan perusahaan yang mendistribusikan aplikasinya melalui Google Play Store untuk menggunakan Google Play Billing (GPB) System dan memberikan sanksi apabila tidak patuh dengan menghapus aplikasi tersebut dari Google Play Store.

GPB adalah metode atau pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi (in-app purchases) yang didistribusikan di Google Play Store di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali menyidang Google LLC atas dugaan monopoli pasar melalui layanan Google Play Billing System pada Kamis (7/11/2024).

Dalam sidang itu, untuk pertama kalinya, Vice President Google Play Eng, Google LLC, Paul Feng, hadir.

Para investigator pun mencecar Paul Feng dengan puluhan pertanyaan, di antaranya mengenai pendapatan Google Play, mekanisme pembayaran Google Play, hingga alur pembayaran dan pembelian aplikasi dalam Google Play Billing.

Awalnya, investigator menanyakan jabatan serta tugas yang diemban oleh Paul Feng.

Paul pun langsung menjelaskan bahwa dia turut bertanggung jawab atas penyelenggaraan Google Play.

Kemudian, investigator juga meminta Paul Feng menjelaskan mengenai pertumbuhan bisnis Google Play selama beberapa tahun belakangan.

"Kami ingin menanyakan apakah jumlah transaksi di AdWords Chase di Google Play telah meningkat selama 4-5 tahun terakhir?," tanya investigator kepada Paul.

Paul menjawab bahwa dirinya belum bisa menjawab secara spesifik. Namun, dia menekankan bahwa pendapatan Google Play berkorelasi dengan transaksi.

"Pendapatan Google Play sebelumnya bukan angka pasti, tetapi seperti yang kami tekankan, pendapatan Google Play berkorelasi dengan transaksi dan berkorelasi dengan pendapatan pengembang. Tentu saja, salah satu hal yang kami upayakan bersama pengembang adalah tidak hanya meningkatkan jumlah transaksi, tetapi juga membantu meningkatkan ukuran transaksi," jelas Paul.

Investigator juga mempertanyakan bagaimana mekanisme pembayaran Google Play dihadirkan di layanan pelanggan.

Paul mengklaim bahwa selama beberapa tahun terakhir, pihaknya melihat ada penurunan harga biaya layanan bagi pengembang di seluruh dunia.

Apabila sebelumnya dikenakan tarif 30 persen, sekarang menjadi 15 persen.

"Kami juga melakukan perubahan pada biaya layanan untuk langganan berulang, dan transaksi berulang biasanya sebesar 30 persen setelah tahun pertama, menjadi 15 persen," jelasnya.

Tak sampai di situ, investigator juga meminta Paul untuk menjelaskan alur pembayaran dan pembelian aplikasi dalam Google Play Billing. Namun, Paul belum bisa memberikan penjelasan yang lengkap sesuai dengan harapan investigator KPPU.

"Pertama, saya harus mengatakan bahwa ada banyak detail dalam kedua elemen pertanyaan itu, dan saya akan mencoba menjawab sebaik mungkin, tetapi karena saya tidak mengerjakan sistem ini secara terperinci setiap hari, akan sulit bagi saya untuk menjawab semuanya dengan tepat," jelas Paul.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menyidang Google LLC lantaran adanya dugaan monopoli pasar melalui layanan Google Play Billing System pada Jumat (28/6/2024).

Awalnya, sidang ini seharusnya dilakukan pada Kamis (20/6/2024) lalu, namun lantaran adanya ketidaklengkapan dokumen, sidang harus ditunda.

Kepala Kepaniteraan pada Sekretariat KPPU, Akhmad Muhari, mengungkapkan bahwa investigator telah mendapatkan bukti bahwa Google melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 17, 19 huruf a dan huruf b, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Akhmad menjelaskan, duduk perkaranya dimulai karena Google diduga telah mewajibkan perusahaan yang mendistribusikan aplikasinya melalui Google Play Store untuk menggunakan Google Play Billing (GPB) System dan memberikan sanksi apabila tidak patuh dengan menghapus aplikasi tersebut dari Google Play Store.

GPB adalah metode atau pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi (in-app purchases) yang didistribusikan di Google Play Store di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali menyidang Google LLC atas dugaan monopoli pasar melalui layanan Google Play Billing System pada Kamis (7/11/2024).

Dalam sidang itu, untuk pertama kalinya, Vice President Google Play Eng, Google LLC, Paul Feng, hadir.

Para investigator pun mencecar Paul Feng dengan puluhan pertanyaan, di antaranya mengenai pendapatan Google Play, mekanisme pembayaran Google Play, hingga alur pembayaran dan pembelian aplikasi dalam Google Play Billing.

Awalnya, investigator menanyakan jabatan serta tugas yang diemban oleh Paul Feng.

Paul pun langsung menjelaskan bahwa dia turut bertanggung jawab atas penyelenggaraan Google Play.

Kemudian, investigator juga meminta Paul Feng menjelaskan mengenai pertumbuhan bisnis Google Play selama beberapa tahun belakangan.

"Kami ingin menanyakan apakah jumlah transaksi di AdWords Chase di Google Play telah meningkat selama 4-5 tahun terakhir?," tanya investigator kepada Paul.

Paul menjawab bahwa dirinya belum bisa menjawab secara spesifik. Namun, dia menekankan bahwa pendapatan Google Play berkorelasi dengan transaksi.

"Pendapatan Google Play sebelumnya bukan angka pasti, tetapi seperti yang kami tekankan, pendapatan Google Play berkorelasi dengan transaksi dan berkorelasi dengan pendapatan pengembang. Tentu saja, salah satu hal yang kami upayakan bersama pengembang adalah tidak hanya meningkatkan jumlah transaksi, tetapi juga membantu meningkatkan ukuran transaksi," jelas Paul.

Investigator juga mempertanyakan bagaimana mekanisme pembayaran Google Play dihadirkan di layanan pelanggan.

Paul mengklaim bahwa selama beberapa tahun terakhir, pihaknya melihat ada penurunan harga biaya layanan bagi pengembang di seluruh dunia.

Apabila sebelumnya dikenakan tarif 30 persen, sekarang menjadi 15 persen.

"Kami juga melakukan perubahan pada biaya layanan untuk langganan berulang, dan transaksi berulang biasanya sebesar 30 persen setelah tahun pertama, menjadi 15 persen," jelasnya.

Tak sampai di situ, investigator juga meminta Paul untuk menjelaskan alur pembayaran dan pembelian aplikasi dalam Google Play Billing. Namun, Paul belum bisa memberikan penjelasan yang lengkap sesuai dengan harapan investigator KPPU.

"Pertama, saya harus mengatakan bahwa ada banyak detail dalam kedua elemen pertanyaan itu, dan saya akan mencoba menjawab sebaik mungkin, tetapi karena saya tidak mengerjakan sistem ini secara terperinci setiap hari, akan sulit bagi saya untuk menjawab semuanya dengan tepat," jelas Paul.

Jakarta -

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan PT Shopee International Indonesia (Shopee) telah melaksanakan pakta integritas dan perubahan perilaku terhadap pilihan jasa kirim yang diperintahkan dalam surat 04/KPPU-I/2024. Penetapan tersebut dibacakan langsung dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Aru Armando, Kamis (7/11).

"Menetapkan Terlapor I dan Terlapor II telah melaksanakan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara Nomor 04/KPPU-1/2024; Pemeriksaan Perkara Nomor 04/KPPU-1/2024 dihentikan," ujar Majelis Komisi, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Dalam penjelasannya, Majelis menyebut, Shopee Indonesia dan Nusantara Ekspres Kilat selaku terlapor 1 dan terlapor 2 telah melaksanakan syarat dan kewajiban dalam pakta integritas.

"Dengan begitu, permintaan KPPU untuk perubahan antarmuka pada platform telah dipenuhi. Hal ini bertujuan agar konsumen mendapat pengalaman lebih baik dalam memilih penyedia jasa logistik. (Terlapor 1 dan Terlapor 2) bersedia menyampaikan bukti berupa data, surat dan dokumen, bahwa telah terjadi perubahan perilaku kepada Tim Pengawas Pelaksanaan Perubahan Perilaku," ujar Majelis.

Selama periode pengawasan, KPPU secara aktif memantau dan mengevaluasi implementasi perbaikan yang dilakukan oleh Shopee. Dalam perubahan antarmuka jasa kirim di aplikasi Shopee, pengguna kini bisa semakin mudah memilih jasa kirim berdasarkan preferensi mereka masing-masing. Hal ini dilakukan sebagai bagian salah satu upaya Shopee untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan yang memihak salah satu atau lebih penyedia jasa kirim tertentu.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handhika Jahja mengatakan Shopee berterima kasih atas masukan dan dukungan yang diberikan oleh KPPU selama proses ini berlangsung dan bisa selesai dilakukan hari ini.

"Kami terus berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pengguna, sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia," ungkapnya.

Selain itu, dengan berbagai penyesuaian yang dilakukan, Shopee berharap dapat terus membangun dan memperkuat kepercayaan komunitas, tidak hanya melalui kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dengan menghadirkan layanan inovasi yang berfokus pada kenyamanan dan kepuasan pengguna dan penjual di Shopee.

Kepatuhan Shopee untuk melakukan perubahan antarmuka Shopee ini juga mendapat respon dari para pengguna yang merasakan langsung manfaatnya. Misalnya, pemilik akun X dengan username (@vinjaedoie) yang membagikan pengalamannya di media sosial mengenai penyesuaian antarmuka pemilihan jasa kirim di aplikasi Shopee.

Sementara itu, dukungan serupa juga diungkapkan oleh pengguna lain dengan username @kimsn0white yang menulis, "aku kmn aja sih baru tau kalo shopee bisa ubah jasa kirim biar ongkirnya jd 0 rupiah".

Simak juga video: Komitmen Shopee Bersama KPPU Tingkatkan Layanan di Platform

[Gambas:Video 20detik]

(akn/ega)

KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan bahwa PT Shopee International Indonesia telah melaksanakan pakta integritas dan melakukan perubahan perilaku terkait pilihan jasa pengiriman sesuai perintah dalam surat 04/KPPU-I/2024.

Penetapan tersebut dibacakan langsung dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Aru Armando, Kamis (7/11/2024).

Dalam penjelasannya, Aru menyebutkan bahwa Shopee Indonesia dan Nusantara Ekspres Kilat selaku terlapor 1 dan terlapor 2 telah melaksanakan syarat dan kewajiban dalam pakta integritas.

“KPPU menetapkan bahwa terlapor 1 dan terlapor 2 telah melaksanakan Pakta Integritas Perubahan Perilaku sesuai Perkara Nomor 04/KPPU-1/2024 sehingga pemeriksaan perkara tersebut dihentikan,” ujar Aru dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis.

Itu berarti, tambah Aru, permintaan KPPU untuk perubahan antarmuka pada platform Shopee telah dipenuhi.

Permintaan untuk perubahan antarmuka sendiri diajukan agar konsumen mendapat pengalaman lebih baik dalam memilih penyedia jasa logistik.

“Terlapor 1 dan 2 bersedia menyampaikan bukti berupa data, surat, dan dokumen, bahwa telah terjadi perubahan perilaku kepada Tim Pengawas Pelaksanaan Perubahan Perilaku,” kata Aru.

Selama periode pengawasan, KPPU secara aktif memantau dan mengevaluasi implementasi perbaikan yang dilakukan oleh Shopee.

Dalam perubahan antarmuka jasa kirim di aplikasi Shopee, pengguna kini bisa semakin mudah memilih jasa kirim berdasarkan preferensi mereka masing-masing.

Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya Shopee untuk memastikan agar tidak ada tindakan yang memihak salah satu atau lebih terhadap penyedia jasa kirim tertentu.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handhika Jahja mengaku berterima kasih atas masukan dan dukungan yang diberikan oleh KPPU selama proses penetapan berlangsung.

Terlebih, proses itu juga bisa selesai dilakukan dengan cepat dan tak berlama-lama.

“Kami terus berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pengguna, sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia,” ucap Handhika.

Dengan berbagai penyesuaian yang dilakukan, Shopee berharap agar dapat terus membangun dan memperkuat kepercayaan komunitas.

Kepercayaan itu tidak hanya dibangun melalui kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dengan menghadirkan layanan inovasi yang berfokus pada kenyamanan dan kepuasan pengguna serta penjual di Shopee.

Kepatuhan Shopee untuk melakukan perubahan antarmuka pun mendapat respons positif dari para pengguna yang merasakan langsung manfaatnya.

Salah satu pengguna itu adalah pemilik akun X dengan username @vinjaedoie. Dalam platform ini, ia membagikan rasa puasanya terhadap penyesuaian antarmuka pemilihan jasa kirim di aplikasi Shopee.

Dukungan serupa juga diungkapkan oleh pengguna lain dengan username @kimsn0white.

“Aku kmn aja sih baru tau kalo shopee bisa ubah jasa kirim biar ongkirnya jd 0 rupiah,” ujar akun X @kimsn0white.

KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan bahwa PT Shopee International Indonesia telah melaksanakan pakta integritas dan melakukan perubahan perilaku terkait pilihan jasa pengiriman sesuai perintah dalam surat 04/KPPU-I/2024.

Penetapan tersebut dibacakan langsung dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Aru Armando, Kamis (7/11/2024).

Dalam penjelasannya, Aru menyebutkan bahwa Shopee Indonesia dan Nusantara Ekspres Kilat selaku terlapor 1 dan terlapor 2 telah melaksanakan syarat dan kewajiban dalam pakta integritas.

“KPPU menetapkan bahwa terlapor 1 dan terlapor 2 telah melaksanakan Pakta Integritas Perubahan Perilaku sesuai Perkara Nomor 04/KPPU-1/2024 sehingga pemeriksaan perkara tersebut dihentikan,” ujar Aru dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis.

Itu berarti, tambah Aru, permintaan KPPU untuk perubahan antarmuka pada platform Shopee telah dipenuhi.

Permintaan untuk perubahan antarmuka sendiri diajukan agar konsumen mendapat pengalaman lebih baik dalam memilih penyedia jasa logistik.

“Terlapor 1 dan 2 bersedia menyampaikan bukti berupa data, surat, dan dokumen, bahwa telah terjadi perubahan perilaku kepada Tim Pengawas Pelaksanaan Perubahan Perilaku,” kata Aru.

Selama periode pengawasan, KPPU secara aktif memantau dan mengevaluasi implementasi perbaikan yang dilakukan oleh Shopee.

Dalam perubahan antarmuka jasa kirim di aplikasi Shopee, pengguna kini bisa semakin mudah memilih jasa kirim berdasarkan preferensi mereka masing-masing.

Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya Shopee untuk memastikan agar tidak ada tindakan yang memihak salah satu atau lebih terhadap penyedia jasa kirim tertentu.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handhika Jahja mengaku berterima kasih atas masukan dan dukungan yang diberikan oleh KPPU selama proses penetapan berlangsung.

Terlebih, proses itu juga bisa selesai dilakukan dengan cepat dan tak berlama-lama.

“Kami terus berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pengguna, sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia,” ucap Handhika.

Dengan berbagai penyesuaian yang dilakukan, Shopee berharap agar dapat terus membangun dan memperkuat kepercayaan komunitas.

Kepercayaan itu tidak hanya dibangun melalui kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dengan menghadirkan layanan inovasi yang berfokus pada kenyamanan dan kepuasan pengguna serta penjual di Shopee.

Kepatuhan Shopee untuk melakukan perubahan antarmuka pun mendapat respons positif dari para pengguna yang merasakan langsung manfaatnya.

Salah satu pengguna itu adalah pemilik akun X dengan username @vinjaedoie. Dalam platform ini, ia membagikan rasa puasanya terhadap penyesuaian antarmuka pemilihan jasa kirim di aplikasi Shopee.

Dukungan serupa juga diungkapkan oleh pengguna lain dengan username @kimsn0white.

“Aku kmn aja sih baru tau kalo shopee bisa ubah jasa kirim biar ongkirnya jd 0 rupiah,” ujar akun X @kimsn0white.

Bisnis.com, PADANG - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan tindakan semacam razia yang dilakukan oknum Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) terhadap rumah makan Padang yang ada di Cirebon tersebut melanggar prinsip persaingan usaha.

Kepala KPPU Kantor Wilayah I Ridho Pamungkas mengatakan dalam konteks hukum persaingan usaha, tindakan seperti razia yang dilakukan oleh sekelompok orang (oknum IKM) terhadap RM Padang yang dianggap menjual menu sangat murah dan memaksa mereka menaikkan harga dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat.

"Tindakan memaksa pelaku usaha untuk menaikkan harga berpotensi melanggar beberapa ketentuan dalam UU No. 5/1999, seperti Larangan Penetapan Harga (Pasal 5)," katanya ketika dihubungi Bisnis di Padang, Rabu (6/11/2024).

Ridho menjelaskan dalam pasal tersebut diatur larangan terhadap perjanjian di antara pelaku usaha untuk menetapkan harga jual suatu barang/jasa yang berdampak pada pembatasan persaingan.

Menurutnya apabila sekelompok orang (baik pelaku usaha lain atau kelompok tertentu) memaksa RM Padang lain menyamakan harga, maka hal ini bisa dilihat sebagai tindakan price-fixing yang dapat merugikan konsumen dan membatasi persaingan.

"Jika pihak yang melakukan razia ini memiliki dominasi atau kontrol atas pasar tertentu, tindakan ini juga dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan untuk mempengaruhi harga," ujarnya.

Dikatakannya tindakan memaksa menaikkan harga akan menghilangkan kebebasan restoran untuk menentukan strategi harga sendiri berpotensi mengurangi kompetisi dalam pasar dan merugikan konsumen, yang pada akhirnya juga merugikan iklim usaha yang sehat.

Di sisi, KPPU melihat bahwa IKM bukan masuk kategori pelaku usaha. Sehingga dalam hukum persaingan tidak bisa diancam hukuman, karena hal yang serupa ketika ada seruan boikot produk Israel, meskipun bisa menyangkut ke isu persaingan, tapi bukan ranah KPPU.

"Tapi kalau persoalan sosial dan klaim atas keaslian masakan Padang, itu hal yang berbeda," tegas Ridho.

Sebelumnya telah ada klarifikasi dari Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IKM, Andre Rosiade yang menyatakan bahwa tindakan razia orang Minang tersebut terhadap pedagang penjual Nasi Padang merupakan hal yang tidak dibenarkan.

"Nasi Padang ini sudah menjadi kekayaan kuliner khas Indonesia. Jadi siapapun dan etnis manapun boleh menjual Nasi Padang," kata Andre di akun resmi media sosialnya.

Terkait isu adanya pemasangan lisensi dari IKM terhadap RM Padang itu, Andre yang juga Anggota DPR RI dapil Sumbar ini menjelaskan bahwa hal itu dilakukan bertujuan dalam rangka memastikan cita rasa masakan Padang yang dijual di RM Padang sesuai dengan cita rasa khas masakan Padang.

"Lisensi itu gratis," tegasnya.

Dia berharap informasi yang telah viral di media sosial tersebut tidak dibesar-besarkan, karena dari IKM telah menyatakan bahwa tindakan razia atau sampai melarang orang bukan dari Minang untuk membuka usaha RM Padang, merupakan tindakan yang tidak benar.

TEMPO.CO, Jakarta - Harga tiket pesawat dinilai terlalu mahal, sehingga pemerintahan Presiden Jokowi membentuk Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat. Belum berhasil menurunkan harga tiket, pemerintahan berganti ke Presiden Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat akan tetap ada alias tidak dibubarkan, meski pimpinan satgas saat pembentukan, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sudah tidak ada lagi.

Airlangga juga menyatakan bahwa satgas melanjutkan program terdahulu, begitu juga dengan Dana Abadi Pariwisata, yang akan terus dibahas bersama Kementerian Keuangan.

“Terkait dengan Satgas itu akan terus berlanjut, terutama terkait dengan tarif penerbangan domestik. Tentu akan dirapatkan dengan Kementerian terkait yang masuk dalam Satgas, yaitu Kementerian Perhubungan juga Pertamina,” kata Airlangga di Jakarta, Minggu, 3 November 2024.

Airlangga mengatakan, akan membahas penurunan harga tiket pesawat domestik dengan Kementerian Perhubungan, salah satu upaya mendorong pariwisata di Indonesia.

"Ini tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Satgas penurunan harga tiket pesawat penting untuk kemudahan dan nilai ekonomi bagi masyarakat. Menurut dia, jika perekonomian di daerah ingin lebih maju dan tumbuh maka biaya transportasi harus semakin efisien.

AHY juga mengatakan, bahwa biaya transportasi yang terlampau tinggi dapat berpengaruh bukan hanya pada mobilitas, namun, juga produktivitas.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, bahwa dia masih menunggu arahan dari Kemenko Perekonomian mengenai hasil pembahasan satgas penurunan harga tiket pesawat.

Dia berharap hasil pembahasan satgas penurunan harga tiket pesawat tersebut bisa didapatkan sebelum Natal dan Tahun Baru. "Saya berharap sebelum Natal dan Tahun Baru ini kita sudah bisa mendapatkan hasil dari satgas tersebut," kata Dudy dalam konferensi pers di Jakarta, 30 Oktober 2024.

Pemerintahan era Joko Widodo membentuk Satgas Tiket Pesawat pada Juli 2024. Satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) 2019-2024, Sandiaga Uno, mengatakan Satgas dibentuk untuk mengambil langkah terobosan dalam mengevaluasi harga tiket pesawat. Di antaranya, soal biaya avtur, biaya suku cadang, perizinan, PPn, hingga pajak penumpang.

Saat itu, Sandiaga bahkan menargetkan harga tiket pesawat bisa turun 10 persen sebelum masa jabatan Jokowi habis pada 20 Oktober 2024.

"Kalau semuanya bisa kita lakukan yang quick win, yang cepat perkiraan dua-tiga bulan dan sebelum Oktober, sebelum akhir pemerintahan (Jokowi), bisa (turun harga tiket pesawat)" ujar Sandiaga kepada wartawan di Kemenparekraf, 22 Juli 2024.

Namun, target itu belum terealisasi hingga kekuasaan beralih ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sandiaga memasang target baru, yakni harga tiket pesawat turun pada semester pertama 2025. Meskipun, kata dia, harganya kemungkinan tidak kembali sama seperti sebelum pandemi Covid-19.

“Kami terus melakukan koordinasi setiap bulan untuk bisa melakukan berbagai upaya dari sisi kewenangan kementerian masing-masing,” kata Sandiaga melalui jawaban tertulis yang diterima Tempo, 29 September 2024.

Berikutnya: Penyebab Harga Tiket Mahal Menurut KPPU <!--more-->

Penyebab Harga Tiket Mahal Menurut KPPU

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Budi Joyo Santoso mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya harga tiket pesat di Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah mahalnya harga bahan bakar pesawat (avtur), distribusi avtur yang masih tertutup atau dimonopoli, komponen pajak, dan perilaku pelaku usaha.

Budi berujar saat ini KPPU telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan harga tiket pesawat tersebut. Di antaranya adalah menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah.

Adapun saran tersebut berupa meminta pemerintah mengevaluasi terhadap adanya konstansa yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 K/10/MEM/2019. Menurut KPPU, konstansa sebesar Rp3.581/liter tersebut, sudah terdapat beberapa komponen yang sudah tidak relevan, misalnya penggunaan acuan harga terjauh bagi pengangkutan dan penyimpanan.

Terkait distribusi, ada Peraturan BPH MIGAS No. 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara mengarah pada monopoli oleh Pertamina. Karena itu, pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke pasar jika tidak bekerja sama dengan Pertamina. KPPU menilai, jika membiarkan avtur dikelola oleh pelaku usaha lain, itu akan dapat menurunkan harga bahan bakar tersebut.

"Dengan avtur sebagai pembentuk sekitar 40 persen dari harga tiket, maka membuka pasar avtur akan dapat menurunkan harga bahan bakar tersebut," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, 21 September 2024.

Selanjutnya, komponen yang membuat harga tiket pesawat mahal adalah biaya pemeliharan pesawat yang mencapai sekitar 15 persen dari harga tiket. Pasalnya, komponen pesawat saat ini masih didatangkan dari luar negeri, sehingga dikenakan bea masuk. Menurut Budi, menurunkan harga komponen juga bisa menjadi solusi yang harus ditempuh.

"Menurunkan biaya komponen juga merupakan solusi yang harus ditempuh. Untuk itu KPPU akan berkoordinasi dengan lintas lembaga untuk melihat kembali berbagai kebijakan yang mendasari pembentukan harga," katanya.

Mahalnya harga tiket juga dapat disebabkan oleh pelaku usaha. Dalam Putusan KPPU terkait kartel tiket yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung, para maskapai Terlapor diwajibkan untuk melaporkan setiap perubahan kebijakannya yang berkaitan dengan persaingan kepada KPPU. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh maskapai.

BPH Migas Bantah Ada Monopoli Avtur

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas, Saleh Abdurrahman, membantah adanya monopoli avtur di dalam negeri.

Ia mengatakan, BPH Migas selalu bekerja sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

“Kami memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, dan sesuai ketentuan Undang-Undang,” kata Saleh melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo pada 1 Oktober 2024.

Saleh mengatakan BPH Migas memiliki peraturan yang membuka akses pasar bagi pelaku usaha lain yang memenuhi persyaratan dalam penyediaan avtur. Regulasi ini tertuang dalam Peraturan BPH Migas Nomor 13/P/BPH Migas/IV/2008.

Menurut dia, peraturan itu menyediakan berbagai kerja sama. “Termasuk di antaranya dalam bentuk co-mingling dan penggunaan fasilitas penyimpanan bersama yang terbuka bagi semua pelaku usaha yang memenuhi syarat,” ujarnya.

Jakarta -

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti kebijakan pemerintah terkait pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan tersebut dinilai dapat menghambat pelaku usaha di luar BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan yang terafiliasi dengan BUMN untuk ikut serta dalam pengadaan barang/jasa di BUMN.

Hambatan seperti ini tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/3/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (Permen 2/2023), tepatnya pada Pasal 155 ayat (2) huruf j. Pasal ini mengatur bahwa penunjukan langsung sebagai penyedia barang/jasa di BUMN dapat dilakukan salah satunya apabila penyedia merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN. Sayangnya, aturan ini dinilai membuat persaingan usaha dalam pengadaan di BUMN menjadi tidak sehat.

Diketahui, selama ini KPPU aktif melakukan pengawasan atas berbagai upaya sinergi BUMN yang dilakukan pemerintah. Terakhir pada tanggal 20 Mei 2014, KPPU telah menyarankan pemerintah untuk mendesain ulang kebijakan sinergi BUMN dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMN agar sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, serta berkoordinasi dengan KPPU dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan sinergi BUMN.

Tahun ini, KPPU kembali melakukan analisis kebijakan sinergi BUMN dalam pengadaan barang/jasa BUMN dan menemukan fakta bahwa masih terdapat pengaturan yang menghambat pelaku usaha tertentu.

Hambatan tersebut terdapat di dalam Permen 2/2023, tepatnya Pasal 155 ayat (2) huruf j. Pasal ini menyebut bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan apabila memenuhi paling sedikit salah satu persyaratan, yaitu penyedia merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan, dan barang dan jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari penyedia bersangkutan.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menilai, aturan ini justru menghambat persaingan dan patut dihapus. Berdasarkan penilaian kebijakan persaingan usaha yang KPPU lakukan, peraturan ini menghambat pelaku usaha lain selain BUMN, anak usahanya, atau perusahaan yang terkait dengan BUMN untuk bisa ditunjuk langsung sebagai penyedia barang dan jasa di BUMN.

"Kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip netralitas persaingan, dan justru malah mematikan persaingan. Untuk itu, aturan ini wajib dihapus", ungkap dia dalam keterangan resminya, Selasa (5/11/2024).

Guna menyampaikan sikap tersebut, KPPU telah menyampaikan surat saran dan pertimbangan kepada Menteri BUMN pada tanggal 25 Oktober 2024. Dalam surat tersebut KPPU menyarankan tiga hal, yakni agar penunjukan langsung dalam pengadaan barang atau jasa BUMN harus tetap mengutamakan persaingan sehat, menghapus ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf j dalam Permen 2/2023, dan selalu meminta saran dan pertimbangan dari KPPU sebelum melakukan aksi sinergi BUMN.

Hal ini ditujukan untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa BUMN berjalan transparan, efisien, dan kompetitif. Hingga rilis ini dikeluarkan, KPPU masih belum menerima tanggapan resmi Menteri BUMN perihal persoalan tersebut.

(akd/ega)

Jakarta: Performa kelembagaan dan status kepegawaian di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dinilai perlu diperkuat.

Menurut Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, penguatan dua lembaga tersebut merupakan amanat reformasi agar terciptanya perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat.

Politisi Partai Nasdem asal Kabupaten Bogor juga menjelaskan bahwa persoalan status kepegawaian di KPPU dinilainya krusial agar roadmap KPPU 2025 bisa berjalan efektif.

Tanpa pengaturan pegawai yang proper (layak), program KPPU ke depan akan sulit terwujud mengingat sebagian besar pegawainya yang masih berstatus honorer.

“Agenda besar KPPU ke depan akan lebih mudah dijalankan jika status kepegawaiannya sudah jelas. Inventarisasi pegawai ASN dan honorer harus selesai agar roadmap ini berjalan sesuai rencana,” ujar dia dalam rapat dengar pendapatan yang dikutip Jumat, 1 November 2024.

Baca juga: Wapres Meminta KPPU Berantas Praktik Monopoli dan Oligopoli

Ia menambahkan bahwa Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa atau Ivan serta jajarannya harus dapat menyelesaikan proses inventarisasi tersebut dan menyelesaikannya pada bulan Desember 2024.

Sementara itu, terkait dengan soal Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), pria yang hangat disapa Kang AW itu juga mengingatkan bahwa sejatinya penduduk di republik ini didominasi oleh konsumen. Sehingga keberadaan BPKN itu mestinya melihat perspektif keberadaan warga yang berposisi sebagai konsumen dan harus dilindungi keberadaannya.

"Road map yang disusun oleh BPKN mesti diletakan dalam cara pandang dimana ada ratusan juta penduduk Indonesia yang notabene adalah konsumen dan bagaimana cara melindunginya dari seluruh barang dan jasa yang dikonsumsinya," ucap dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)