JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tengah menggodok konversi subsidi energi dari skema subsidi barang menjadi subsidi langsung dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengungkapkan, pihaknya memang belum membahas konversi subsidi ini dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto hari ini.

Namun, konversi tersebut tengah dipertimbangkan menjadi salah satu skema yang memungkinkan.

"Kita belum sampai membahas itu, tapi itu memang salah satu program yang akan kita analisa dengan lebih mendalam untuk memberi masukan kepada pemerintah. Karena pemerintah pun sekarang saat ini sedang membahas hal itu," kata Mari Elka di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Mari menuturkan, DEN akan berkontribusi dengan memberikan masukan dari berbagai skema subsidi, termasuk konversi subsidi energi menjadi BLT, untuk dikaji pemerintah lebih lanjut.

Menurutnya, pengkajian diperlukan untuk melihat dampak dari kebijakan, baik dampaknya terhadap tingkat inflasi, daya beli, industri, dan dampak terhadap APBN.

"Ini semua harus dihitung secara menyeluruh untuk menganalisis opsi mana yang paling baik dan kapan dilakukan? Apakah sekaligus? Apakah bertahap? Itu semua kan mempunyai konsekuensi yang berbeda. Dan inilah yang saya pikir sedang dilakukan oleh pemerintah, dan kita pada posisi memberikan masukan," tutur Mari.

Menurut Mari, konversi subsidi harus melihat tujuan utamanya, yaitu membantu masyarakat yang berpendapatan rendah secara tepat sasaran.

Ia menyebut, subsidi mungkin saja tidak bisa hanya diberikan kepada masyarakat miskin berpendapatan rendah, melainkan juga kepada masyarakat rentan miskin dan kelas menengah yang jumlahnya menurun.

"Apakah itu melalui harga yang dibuat lebih rendah melalui subsidi? Atau diberi bantuan langsung? Atau kombinasi? Jadi ini masih harus dikaji opsi-opsinya. Karena ini semua juga ada dampaknya, dan program stimulus seperti apa untuk mempertahankan daya beli sampai kita bisa meningkatkan pertumbuhan," jelas dia.

Lebih lanjut Mari menuturkan, DEN hanya memiliki tugas untuk memberikan masukan dan rekomendasi.

Adapun kebijakan strategis terkait subsidi tetap ditentukan oleh Presiden Prabowo dan kementerian terkait.

DEN kata dia, akan membantu analisa untuk melihat dampaknya secara lebih menyeluruh.

"(Pembahasan di DEN soal subsidi itu juga) Belum, belum (ada). (Saran kebijakan) pun belum. Kita sedang melakukan kajian, itu untuk memberi masukan kepada pemerintah," jelas Mari.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal melakukan uji coba untuk mengukur dampak ekonomi dari perombakan skema penyaluran subsidi BBM, listrik, LPG hingga pupuk.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani usai melakukan rapat bersama kementerian dan lembaga terkait di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (4/11/2024) kemarin.

Sri Mulyani menegaskan bahwa subsidi harus dikelola dengan baik agar tepat sasaran. Hal ini sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami berdiskusi dan sepakat akan melakukan beberapa uji coba untuk mengukur dampaknya, baik terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, hingga tingkat kemiskinan," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Selasa (5/11/2024).

Dia pun memastikan pemerintah akan mengkaji dengan teliti agar subsidi dapat dikelola secara efektif dan efisien. Sri Mulyani kembali menekankan bahwa subsidi harus tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

"Selain itu yang tak kalah penting juga kesehatan dan keberlanjutan APBN tetap terjaga," imbuhnya.

Terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran subsidi BBM dan listrik bakal diputuskan usai pendataan dari PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), hingga BPH Migas rampung.

Dia menuturkan saat ini pemerintah masih mengkaji skema penyaluran subsidi BBM dan listrik yang ideal. Menurutnya, keputusan harus diambil secara hati-hati.

"Kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati. Karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ucap Bahlil.

Khusus BBM, Bahlil pun sebelumnya mengungkapkan pemerintah menyiapkan dua opsi penyaluran subsidi yang sedang dikaji.

Pertama, penyaluran secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dengan konsep ini maka BBM akan dipasarkan di harga pasar, sementara masyarakat miskin akan membeli dengan harga pasar ditambah uang BLT.

Kedua, skema kombinasi antara BLT dan subsidi terbuka seperti yang berlaku saat ini. Artinya, pada opsi kedua harga BBM dinaikkan lebih tinggi namun masih subsidi yang kemudian kenaikkan harganya dikompensasi lewat BLT.

Bahlil pun menilai opsi penyaluran BBM subsidi menjadi BLT menjadi pilihan paling kuat.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji opsi ideal untuk skema penyaluran BBM bersubsidi, yakni Pertalite agar tepat sasaran.
Terkait hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan saat ini pemerintah menyiapkan dua opsi skema.
Pertama, penyaluran secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dengan konsep ini, maka BBM akan dipasarkan di harga pasar. Masyarakat miskin akan membeli BBM dengan harga pasar ditambah uang BLT.
Kedua, skema kombinasi antara BLT dan subsidi terbuka seperti yang berlaku saat ini. Artinya, pada opsi kedua, harga BBM dinaikkan lebih tinggi, tetapi masih disubsidi yang kemudian kenaikkan harganya dikompensasi lewat BLT.
Lantas, apakah harga Pertalite kelak bakal naik alias mengikuti keekonomian pasar?
Ihwal hal tersebut, Bahlil tak membantah maupun membenarkan. Dia hanya menekankan bahwa semua opsi masih dikaji.
"Kami lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kami umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/11/2024).
Dia bersama tim pengkajian mengaku tetap mempertimbangkan efek jika harga Pertalite dilepas ke keekonomian pasar. Misalnya, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, Bahlil juga mengaku masih mempertimbangkan efek perubahan harga Pertalite dan skema penyaluran subsidi baru terhadap rakyat kecil seperti petani.
"Semuanya kami pertimbangkan. Memang nggak gampang untuk membuat keputusan ini. Harus betul-betul, kita harus hati-hati," ucap Bahlil.
Harga Pertalite besutan PT Pertamina (Persero) saat ini dipatok Rp10.000 per liter. Namun, harga BBM beroktan (RON) 90 itu bukan harga asli karena telah disubsidi pemerintah.
Jika dibandingkan dengan harga BBM Vivo dengan nilai oktan yang sama, yakni 90. Harga BBM setara Pertalite dipatok Rp12.090 per liter per November 2024 ini. Dengan kata lain, sebagai gambaran harga asli Pertalite berada di level Rp12.000-an per liter.
Pengubahan skema penyaluran skema BBM subsidi ini memang tengah dilakoni pemerintah. Hal ini demi subsidi yang tepat sasaran.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut ingin mengubah skema penyaluran subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi langsung ke penerima. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Prabowo menggelar rapat bersama dengan sejumlah menteri dan kepala badan guna membahas subsidi energi.
Pada ratas tersebut, Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya. Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat.
"Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Jakarta -

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyatakan subsidi untuk tabung gas LPG 3 kilogram tidak akan mengalami perubahan skema menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Seperti diketahui, pemerintah memang membuka opsi skema subsidi tepat sasaran melalui penyaluran BLT.

"Kami sudah memutuskan untuk LPG kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Dia bilang dirinya akan melaporkan hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari hasil rapat koordinasi dengan semua kementerian, Bahlil mengatakan LPG sampai saat ini sangat dibutuhkan untuk UMKM hingga konsumsi rumah tangga, maka dari itu skema subsidinya tidak akan diubah.

"Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini, itu yang kami akan usulkan kepada Bapak Presiden. Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat," ujar Bahlil.

Namun Bahlil bilang subsidi tepat sasaran akan tetap diupayakan untuk penyaluran LPG. Skema yang dipilih adalah subsidi tertutup dengan pendaftaran melalui NIK seperti yang selama ini sudah mulai dilakukan. Masyarakat yang butuh subsidi akan diminta mendaftar, apabila profilnya tepat untuk menerima subsidi maka akan diberikan LPG subsidi.

"Iya, seperti itu. Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double," papar Bahlil.

Paling lambat proses pendaftaran subsidi berbasis NIK untuk LPG akan dilakukan pada kuartal pertama tahun depan.

"Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," pungkas Bahlil.

(hal/eds)

Reporter: Filemon Agung | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah kini tengah mempertimbangkan penerapan skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk subsidi energi baik itu BBM maupun listrik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, alokasi subsidi selama ini dinilai belum tepat sasaran.

"Ini kan subsidi (energi) kita itu kan totalnya kan Rp 435 triliun ya. Dengan jumlah subsidi yang begitu besar, kalau tidak tepat sasaran itu kan tidak pas. Sementara subsidi ini kan diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak untuk menerimanya," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (1/11).

Bahlil menjelaskan, pihaknya bakal melakukan rapat pada awal pekan ini untuk memformulasikan perbaikan penyaluran subsidi tepat sasaran.

"Kemungkinan besar ada dua opsi ya. Opsi A bisa ke BLT langsung. Opsi B-nya nanti kita lagi pikirkan. Kita akan mencoba untuk mencari formulasi listrik dan BBM," jelas Bahlil.

Bahlil melanjutkan, pihaknya juga turut menimbang skema yang tepat untuk subsidi LPG. Pasalnya, LPG saat ini dikonsumsi oleh UMKM dan kelompok rumah tangga. Pihaknya pun menargetkan pembenahan subsidi energi dapat dibenahi secara bertahap.

Demi mengoptimalkan penyaluran subsidi, Kementerian ESDM berencana melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk pemutakhiran data penerima manfaat.

"BPS adalah institusi yang ditunjuk oleh Pak Presiden untuk mengumpulkan semua data. Baik yang ada di Mensos, Pertamina, maupun PLN. Tapi kita gabung (dengan DTKS) supaya datanya tidak tumpang tindih," imbuh Bahlil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan rencana pemerintah mengubah skema subsidi energi. Salah satu opsinya adalah menjadi berupa bantuan langsung tunai (BLT).

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pembahasan terkait skema subsidi energi semakin intens dilakukan usai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Ketua Ketua Tim Optimalisasi Optimalisasi Subsidi Energi.

"Ini masih dirapatkan. Pak Menteri akan melaporkan ke Pak Presiden," ujarnya ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Dadan menuturkan, kebijakan mengenai perubahan skema subsidi energi harus dipersiapkan dengan matang. Berbagai opsi pun terus dikulik dan dipertimbangkan, tak terkeculi skema BLT.

Paralel dengan pembahasan skema subsidi, pemerintah juga mempersiapkan data penerima. Kementerian ESDM pun bakal melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan penerima yang memang berhak menikmati subsidi energi.

"Kami harus siap-siap seperti apa opsi, pembahasan data terutama, data-datanya dari mana," kata Dadan.

"Itu (data) yang sedang kita dalami, nanti kita juga akan undang BPS. Kan wali data secara nasional BPS," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah terus menggodok mekanisme penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran. Salah satu opsinya dengan mengubah skema dari berbasis komoditas menjadi BLT.

Dia bilang, pemerintah ingin penyaluran subsidi bisa diberikan langsung kepada orang yang berhak alias by name by address.

"Datanya harus sama, harus tepat sasaran, jangan yang kita kasih subsidi bukan yang tepat sasaran. Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada Bapak Presiden," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Jakarta -

Pemerintah akan mengubah skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Rencana ini dilakukan karena subsidi dinilai tidak tepat sasaran.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Khusus Pembahasan Subsidi tengah menggodok perubahan tersebut.

Selain itu Prabowo, kata Bahlil, meminta perubahan skema subsidi itu harus dimatangkan.

"Pak Prabowo mengarahkan kalau sudah matang, maka siap untuk kita jalankan. Yang paling penting adalah skema yang matang. Jangan sampai keputusan kita itu tidak mencerminkan sebuah keputusan yang pas," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

Ketika kembali ditegaskan apakah perubahan itu akan diterapkan tahun ini, Bahlil hanya meminta untuk didoakan.

"Doain aja," ucapnya singkat.

Bahlil menambahkan perubahan skema subsidi itu diarahkan untuk BBM dan listrik dulu. Sedangkan perubahan subsidi LPG 3 kg belum dibahas karena menyangkut keberlangsungan UMKM dan rumah tangga.

"Tapi kita akan mencoba untuk mencari formulasi listrik dan BBM," ucapnya.

Perubahan skema subsidi yang disiapkan adalah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, tidak menutup kemungkinan akan dibuat beberapa opsi lainnya.

"Opsi A bisa ke BLT langsung, opsi B-nya nanti kita lagi pikirkan. Ada beberapa opsi lah, tapi belum ada keputusan," pungkasnya.

(ada/hns)

Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan hingga saat ini pemerintah masih terus mengkaji formulasi subsidi BBM tepat sasaran bagi masyarakat, dengan salah satu opsi memberikan subsidi langsung.

Menteri Bahlil mengatakan, guna mengoptimalkan dan mengakselerasi kajian itu, dirinya diberikan amanat oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Tim Khusus Subsidi.

"Pemerintah masih terus membahas beberapa langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk jadi materi/bahan referensi keputusan presiden," kata Bahlil dalam pernyataan resminya di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat, 1 November 2024.
Bahlil menyampaikan, kebijakan subsidi yang tepat sasaran harus ditinjau secara cermat karena berpengaruh langsung pada masyarakat, itu karena pemerintah tidak ingin subsidi justru diberikan pada kelompok yang tidak berhak.

"Kita lagi hitung sekarang adalah tentang subsidi yang tepat sasaran. Data-datanya harus pas. Kemudian kita juga harus tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan subsidi dan tidak. Semuanya saat ini masih dihitung. Jangan sampai subsidi jatuh kepada yang tidak berhak," kata dia.

Bahlil juga mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan beberapa skema pemberian subsidi, termasuk opsi subsidi langsung kepada masyarakat yang layak.

"Ada beberapa formula yang tengah kami kaji. Salah satunya adalah subsidi langsung. Jika kajian ini rampung, kami akan segera melaporkannya kepada Presiden," ujar Bahlil.

Baca juga: Simak! Mengapa Penundaan Pembatasan BBM Subsidi Dinilai Tepat

Masih fokus subsidi BBM dan LPG

Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun anggaran 2025 mendatang. Fokus utama subsidi tahun depan tetap pada Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Berdasarkan hasil rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 27 Agustus 2024 lalu ditetapkan, untuk volume BBM bersubsidi yang dialokasikan pada 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (KL).

Rinciannya, minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL. Sementara itu, untuk LPG 3 kg, pemerintah mengalokasikan volume sebesar 8,2 juta metrik ton.

Pemerintah berharap skema subsidi yang lebih tepat sasaran dapat mendorong efisiensi anggaran sekaligus menjamin bantuan negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana mengubah skema penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT) kian kencang berembus. Presiden Prabowo Subianto pun telah memanggil para menteri dan pemangku kepentingan terkait untuk mengeksekusi rencana tersebut.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pun dipanggil untuk menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait subsidi pada Rabu (30/10/2024) siang.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, sejumlah menteri yang terlihat hadir di antaranya Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

Kemudian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani.

Lalu, turut hadir juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, pada ratas tersebut Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi. Ini dilakukan agar subsidi lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya.

Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat.

"Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu," kata Hasan di lokasi.

Prabowo pun disebut menugaskan para menteri dan pejabatnya agar menuntaskan soal pendataan penerima subsidi ini dalam kurun waktu dua pekan.

Ini termasuk menelusuri Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di beberapa instansi/lembaga. Badan Pusat Statistik (BPS) pun telah ditugaskan untuk memimpin pendataan tersebut.

Lantas, apakah perubahan skema penyaluran BBM subsidi menjadi BLT tersebut benar-benar mutakhir? Apa saja untung ruginya?

Ancaman Bagi Kelas Menengah

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan perubahan skema subsidi BBM ke BLT perlu diperhatikan. Pasalnya, penerima BLT dan pengguna BBM subsidi tidak semua kategori miskin.

“Faktanya kan yang menggunakan BBM bersubsidi ada kelas menengah rentan juga. Mau dikatakan BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, membuat kelas menengah rentan ini candu beli BBM bersubsidi,” kata Bhima saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Apalagi, kata Bhima sampai saat ini masyarakat yang sedang menuju kelas menengah mencapai 137,5 juta orang atau hampir 50% populasi.

Oleh karena itu, jika BLT pengganti subsidi BBM hanya untuk masyarakat miskin saja, Bhima khawatir masyarakat kelas menengah rentan bisa jatuh miskin. Sebab, mereka tak masuk kategori miskin.

“Khawatir jika coverage BLT sebagai kompensasi subsidi BBM terbatas, maka akan terjadi pelemahan daya beli yang cukup signifikan,” ucapnya.

Karenanya, Bhima mengingatkan agar rencana pengurangan subsidi BBM dilakukan bertahap. Selain itu, dibutuhkan cash transfer untuk kompensasi sama nominalnya dengan subsidi energi yang diberikan.

Bhima menjelaskan, semisalnya terdapat 30% anggaran subsidi BBM di 2025 mau dikurangi, maka tambahan BLT-nya setara 30% penghematan subsidi BBM.

“Kemudian bersamaan dilakukan juga penurunan tarif transportasi publik dan perbanyak armada. Jadi masyarakat punya opsi memilih transportasi yang lebih ramah di kantong,” ujar Bhima.

Persoalan data

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menuturkan sukses tidaknya penyaluran BBM lewat BLT tergantung pada data yang presisi. BLT, tuturnya, jadi suatu isu besar kalau datanya tidak tepat sehingga akan melahirkan politisasi.

“Kalau datanya kurang presisi maka akan terjadi protes, Mampukah pemerintah membuat data BLT jadi valid?" kata dia.

Menurutnya, jika hanya disalurkan kepada masyarakat miskin yang berjumlah 26 juta jiwa, tentu implikasi terhadap perekonomian tidak terlalu signifikan. Pasalnya, masih ada masyarakat yang sebenarnya tidak miskin, namun rentan miskin, yang akan terjerembab dan tidak mendapatkan BLT jika kebijakan pengetatan subsidi terjadi.

Setidaknya ada 130 juta masyarakat kelas menengah yang rentan miskin atau sering disebut aspiring middle class. Menurut Eko, kalau BLT tidak menyentuh level ini, dia khawatir pengetatan subsidi BBM berimplikasi pada aktivitas ekonomi kelompok tersebut.

“Kalau diperlebar ke kelompok itu seberapa jauh juga. Waktu Covid bantuan juga merambah kelas menengah ini,” pungkasnya.

Belum Saatnya

Eko pun menilai kebijakan pengetatan BBM subsidi itu tidak tepat diterapkan di situasi ekonomi domestik saat ini yang tidak mendukung. Situasi ekonomi tak mendukung ini ditandai dengan penurunan daya beli serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat.

“BBM itu vital untuk ekonomi, termasuk industri dan transportasi. Kalau saya melihat jika terjadi pengetatan subsidi saat ini memang tidak akan menaikkan inflasi namun dipastikan akan gerus pertumbuhan ekonomi dan tambah efek psikologi bertambah,” ujarnya.

Kondisi masyarakat saat ini menurutnya sedang tidak baik-baik saja. Hal ini terlihat pada penurunan jumlah tabungan masyarakat yang berada di bawah Rp100 juta.

Saat ini, rerata uang yang berada pada tabungan masyarakat menengah ke bawah hanya sebesar Rp1,5 juta. Dengan kondisi itu, kalau ada hentakan harga konsumsi akan berimplikasi makin dalam pada perekonomian.

“Momennya harus pas, tapi setidak jangan saat masyarakat sedang ekonominya lesu,” tukasnya.

Bisnis.com, TERNATE - Pemerintah masih melakukan konsolidasi terkait wacana mengubah skema subsidi energi berbasis komoditas menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah mengenai perubahan skema penyaluran subsidi BBM, listrik, hingga LPG tersebut.

"Masih dikonsolidasikan dan juga ini akan dibahas di sidang kabinet. Jadi bagaimana keputusannya nanti, kalau sudah ada keputusan di sidang kabinet pasti akan disampaikan," ujar Yuliot usai meresmikan penyalur BBM satu harga di Ternate, Maluku Utara, Rabu (30/10/2024).

Saat ini, kata Yuliot, pemerintah juga masih mengevaluasi besaran subsidi energi yang bakal diberikan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menuturkan bahwa perseroan belum mendapat arahan dari pemerintah terkait perubahan skema subsidi menjadi BLT.

Namun, kata Riva, Pertamina pada dasarnya siap apabila pemerintah memutuskan untuk mengubah skema subsidi.

"Kami pokoknya siap melaksanakan tugas," kata Riva.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal akan mengganti skema subsidi yang selama ini menyasar ke barang atau komoditas menjadi bantuan langsung tunai.

Dengan opsi tersebut diharapkan penyaluran subsidi energi dapat lebih tepat sasaran. Pasalnya, subsidi energi berbasis komoditas yang diterapkan saat ini dinilai rentan bocor lantaran masih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu.

Dia menuturkan bahwa penyaluran subsidi harus benar-benar dipastikan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan," kata Prabowo dalam pidato pelantikannya.

IDXChannel - PT Pertamina (Persero) siap menjalankan perubahan skema penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Vp Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko menuturkan perseroan telah menyiapkan infrastrukturnya seperti MyPertamina. Ia mencontohkan, pendaftaran dan penerapan QR Code untuk pembelian Solar Pertalite yang saat ini terus dilakukan melalui aplikasi tersebut.

"Nah ke depan memang jika ada kebijakan seperti itu ya, kita tinggal memanfaatkan data yang sudah kami miliki di MyPertamina, sehingga nanti ya penyaluran subsidi-nya mungkin bisa lebih tepat sasarannya," kata dia dikutip Kamis (24/10/2024).

Menurut Fadjar, pendaftaran QR Code untuk pembeli Solar din aplikasi MyPertamina sudah 100 persen. Namun untuk Pertalite, pihaknya masih terus mendorongnya karena konsumsi terbesar masih di produk tersebut.

"Nanti ketika memang mungkin sudah 100 persen, penerapan QR Code untuk Pertalite, ya datanya sudah ada, berarti tinggal pelaksanaan," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo berencana memangkas subsidi energi serta mengubah skema penyalurannya menjadi BLT. Demikian dilakukannya guna mengurangi mitigasi kemiskinan karena selama ini subsidi masih kurang tepat sasaran.

Ekonom dan Komisaris Utama PLN, Burhanuddin Abdullah, menilai subsidi energi lebih baik diberikan dalam bentuk BLT kepada masyarakat yang berhak sehingga penyalurannya bisa lebih tepat sasaran.

"Kita ingin dengan data yang diperbaiki, data yang disempurnakan, supaya pada mereka itu diberi saja transfer tunai langsung ke mereka, bukan ke komoditinya tetapi kepada keluarganya yang berhak untuk terima itu yang akan kita lakukan," kata dia dalam acara UOB Economic Outlook 2025 dikutip Jumat (27/9/2024) lalu.

Menurutnya, subsidi energi sebesar Rp540 triliun yang dialokasikan pada 2023 belum tepat sasaran. Dia pun bercerita sebelumnya pernah pergi ke Solo dan bertemu dengan salah satu pelanggan PLN yang paling bawah.

"Mereka bayar bulanan paling 30 ribu lampunya hanya satu. Orang miskin mereka tidak dapat keuntungan dari subsidi BBM, mereka tidak punya sepeda motor, mereka beli gas tapi 1 melon ini untuk 2 minggu lalu jadi kecil sekali. Jadi kalau gitu, siapa yang sebetulnya menikmati?" kata Burhanuddin.

Eks Gubernur Bank Indonesia itu mengklaim dengan pemberian subsidi melalui BLT maka negara akan menghemat anggaran hingga Rp200 triliun.

"Dengan cara itu ternyata hitung-hitungan kita subsidi menjadi akan berkurang somewhere around Rp150 sampai Rp200 triliun dan itu akan bisa digunakan untuk hal yang sifatnya lebih produktif," kata dia.

"Kita kurangi subsidi yang diberikan secara langsung tapi kita alihkan ke hal yang produktif. Itu artinya kita leverage pertumbuhan kita melalui pengurangan subsidi tersebut," tambahnya.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto merencanakan untuk mengalihkan subsidi energi, salah satu sasarannya demi kelanjutan bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menekankan bahwa dengan meningkatkan peran teknologi dalam pembagian bansos maka penyalurannya akan lebih tepat sasaran.

"Kemarin dalam pidato Pak Prabowo, salah satu tema beliau adalah mengalihkan subsidi energi supaya lebih tepat sasaran menggunakan teknologi," kata Budiman kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).

Selain itu, dia melanjutkan bahwa melalui peningkatan teknologi dalam arahannya, Presiden Prabowo menjanjikan peningkatan nominal bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT).

"Jadi [bansos dan BLT] akan dilanjutkan, tapi ditambahi bukan sekadar tadi itu. Bukan sekadar BLT, tapi juga peningkatan akses dan aset non-tunai. Itu juga penting bagi orang miskin," ujarnya.

Harapannya, dia menekankan bahwa selain meningkatkan peran teknologi ke depan bantuan sosial tak lagi sekadar uang tunai, tetapi juga pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan sektor industri yang menerima pekerjaan secara inklusif saat ini kian dibutuhkan sehingga peluang masyarakat untuk masuk dari celah ini dapat dilakukan.

"Bukan sekadar ngasih uang tunai, tapi pemberdayaan pembangunan inklusif, mulai dari sektor industri, juga kebijakan-kebijakan investasi," ucapnya.

Oleh sebab itu, Budiman menyebut bahwa lembaganya akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain di dalam Kabinet Merah Putih, tetapi juga menarik investasi agar masuk ke Indonesia.

"Misalnya, program pembangunan di sebuah tempat, bagaimana bisa melibatkan orang miskin, program misalnya beras miskin, bukan lagi beras untuk orang miskin tapi juga diproduksi oleh mantan orang miskin," pungkas Budiman.