Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan penagihan pinjaman kepada penerima dana atau borrower akan tetap dilakukan meski fintech peer to peer (P2P) lending PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund) telah dicabut izin usaha.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyampaikan proses penyelesaian kewajiban tersebut dilakukan melalui Tim Likuidasi TaniFund.

"Penagihan kepada borrower akan tetap dilakukan. Borrower tetap berkewajiban untuk melakukan pelunasan seluruh kewajibannya kepada pemberi dana atau lender," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (6/11).

Agusman menerangkan, PT Tani Fund Madani Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran dan penunjukkan Tim Likuidasi.
Adapun RUPS itu menunjuk 4 orang sebagai Tim Likuidasi. Dengan demikian, Tim Likuidasi TaniFund dapat menjalankan tugasnya sesuai rencana kerja.

"Tim Likuidasi diharapkan dapat bertindak adil, objektif, serta independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tuturnya.

Sebagai informasi, pencabutan izin usaha TaniFund ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-19/D.06/2024 pada 3 Mei 2024.
Sebelumnya, Agusman menyampaikan izin usaha TaniFund dicabut karena tak memenuhi ekuitas minimum dan melaksanakan rekomendasi pengawasan dari OJK.

Sementara itu, Agusman juga menerangkan proses hukum oleh aparat penegak hukum terhadap dugaan tindak pidana TaniFund sedang berjalan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap kabar terkini pembayaran klaim terhadap nasabah asuransi bermasalah. Asuransi tersebut antara lain, PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera, dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WanaArtha Life).

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pembayaran klaim AJB Bumiputera sampai akhir September 2024 telah dilakukan kepada 91.403 nasabah dengan nominal Rp 337,4 miliar.

"Pembayaran klaim ini terdiri dari Asuransi Perorangan sebesar Rp 256,04 miliar untuk 84.096 peserta dan Asuransi Kumpulan sebesar Rp 81,3 miliar untuk 7.307 peserta," kata Ogi dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Kemudian Wanaartha Life, Ogi mengatakan, masih dalam proses likuidasi setelah pencabutan izin usaha pada Desember 2022. Dia menuturkan, Tim Likuidasi telah melakukan pembayaran tahap 1 dan tahap 2.

"Serta sedang memproses pembayaran tahap 3 kepada pemegang polis dengan jumlah pembayaran secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku. Kami akan terus memantau secara berkala progress penyelesaian ini," jelasnya.

Sementara kondisi terkini Kresna Life, OJK telah mengajukan upaya hukum kasasi dan menunggu proses selanjutnya di Mahkamah Agung. Pihaknya akan memantau progresnya.

Terkait alasan kasasi yang diajukan OJK ke MA, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan hal tersebut dilakukan demi memberikan perlindungan yang adil bagi korban atau pemegang polis. Pihaknya berharap MA bisa memberikan putusan yang berpihak secara adil terhadap pihak di sektor jasa keuangan ini.

"Untuk melindungi kepentingan pemegang polis, OJK telah mengajukan upaya hukum kasasi ke MA. OJK berharap MA memberikan keputusan yang berpihak kepada kepentingan yang lebih luas yaitu kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk seluruh pihak di sektor jasa keuangan," kata dia dalam konferensi pers secara virtual, Senin (5/8/2024).

Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih membuka kesempatan bagi para pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk segera mendaftarkan polisnya.

Kesempatan ini masih diberikan, sebelum Jiwasraya masuk ke tahap likuidasi atau fase pembubaran perusahaan. Ini sesuai dengan rencana yang telah disetujui pemegang polis dan regulator.

"Hal ini dikarenakan sifat dari Program Restrukturisasi Jiwasraya bersifat equal treatment, sebelum akhirnya perusahaan masuk ke fase pembubaran," kata R. Mahalen Prabantarikso, Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama Jiwasraya dalam keterangan terulis di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Mahelan menjelaskan jika tidak ada halangan, fase pembubaran Jiwasraya diproyeksikan mulai pada Desember 2024. Oleh karena itu, ia berharap para pemegang polis yang belum ikut Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk bisa segera menghubungi Tim Layanan Khusus atau Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR).

Mahelan juga menekankan manajemen telah menyiakan sejumlah saluran komunikasi, mulai dari call center (021) 5098 7151, WhatsApp +62 811-1465031, hingga surel customer_service@jiwasraya.co.id yang bisa dihubungi oleh pemegang polis Jiwasraya untuk mendaftarkan polisnya.

"Jika sampai batas waktu akhir para pemegang polis tidak bersedia ikut, maka status polisnya akan tetap berada di Jiwasraya. Di mana penerimaan manfaatnya akan menunggu hasil dari proses likuidasi dan disesuaikan dengan sisa aset perusahaan," terang Mahelan.

Proses Pembubaran Jiwasraya

Sebagaimana informasi menjelang fase pembubaran perusahan terdapat penambahan angka yang signifikan mengenai jumlah peserta Program Restrukturisasi Jiwasraya.

Pada periode September 2024, diketahui terdapat 648 polis yang awalnya menyatakan diri tidak bersedia, akhirnya memutuskan untuk mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya.

Mahelan mengungkapkan, penambahan jumlah peserta Program Restrukturisasi Jiwasraya di periode September 2024 berasal dari kelompok pemegang polis kategori bancassurance mencapai 128 polis dan pemegang polis kategori korporasi sebanyak 11 polis.

Sedangkan penambahan angka dari pemegang polis kategori ritel, jumlahnya mencapai 545 polis.

"Sehingga, sampai dengan awal Oktober 2024 ini Program Restrukturisasi Jiwasraya telah diikuti oleh 313.775 pemegang polis atau setara 2,4 juta orang," ungkap Mahelan.

Program Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan program penyelamatan manfaat polis dalam rangka menghindari potensi kerugian besar yang akan dialami pemegang polis dan negara.

Hal ini dilakukan menyusul kondisi likuiditas perusahaan yang terus tertekan sejak beberapa tahun terakhir.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pembubaran Dana Pensiun Pertani. Adapun hal itu tertuang dalam surat keputusan nomor KEP-74/D.05/2024 per 2 Oktober 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Pertani.

OJK menyebut pembubaran Dana Pensiun Pertani yang beralamat di Graha Gabah, Jakarta Selatan, terhitung efektif sejak 31 Mei 2024.

OJK juga menerangkan pembubaran Dana Pensiun Pertani dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Pertani. Selanjutnya, Keputusan Nomor KEP-74/D.05/2024 per 2 Oktober 2024, juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun Pertani.

Adapun Tim Likuidasi Dana Pensiun Pertani, terdiri dari Hari Buwono sebagai Ketua. Selain itu, Heru Yulianto sebagai Anggota, Yogi Hendaya sebagai Anggota, Zulfan Sinaga sebagai Anggota, dan Eko Priyo Santoso sebagai Anggota.

OJK menyebut Tim Likuidasi Dana Pensiun Pertani bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.

IDXChannel - Presiden Terpilih Prabowo Subianto disarankan melanjutkan program likuidasi alias pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak mampu berkompetisi dengan swasta.Terutama, perseroan yang punya beban keuangan alias sakit-sakitan.

Associate Director BUMN Research Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto, menilai pembubaran BUMN bakal mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), lantaran tidak disehatkan menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Jadi kalau BUMN ada dalam kuadran, di mana secara keuangan dia sudah tidak sehat, prospek bisnisnya juga relatif sudah redup, jadi memang kebijakannya mendingan dilikuidasi aja," ujarnya saat dihubungi, Jumat (18/10/2024).

Aksi perampingan perseroan negara sudah dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya. Sehingga, kebijakan serupa patut diteruskan, khususnya perusahaan yang tak lagi beroperasi dan prospek bisnisnya relatif redup.

Toto memandang, tak perlu melakukan penyehatan BUMN sakit dengan menggunakan PMN. Pasalnya, perusahaan-perusahaan kategori ini hanya akan membebani keuangan negara.

"Nah itu kan menjadi suatu hal di mana kita akan bisa bilang APBN juga mulai terbatas, nggak mungkin setiap BUMN sakit dikasih PMN," kata Toto.

Pemanfaatan PMN patut dialokasikan untuk BUMN yang menjalankan public service obligation (PSO) atau penugasan pemerintah. Misalnya, PT Hutama Karya (Persero) yang membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) atau Himbara yang ditugasi menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Toto mencatat, BUMN yang menerima PSO membutuhkan pendanaan yang bersumber dari APBN, lantaran mereka tidak mempunyai kemampuan finansial untuk merealisasikan penugasan yang dimaksud.

"Karena sebagian BUMN itu kan juga banyak yang fungsinya dalam rangka untuk menjalankan fungsi PSO, misalnya ada Jamkrindo, Askrindo, ada yang memberikan KUR. Kalau KUR modalnya mereka nggak ditambah, otomatis mereka juga tidak bisa memberikan kredit KUR besar kan," tutur Toto.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan proses likuidasi aset PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life (WAL) terus berjalan.

OJK mendesak pemilik Wanaartha, Evelina Pietruschka dan sejumlah kerabat yang terlibat dalam kasus gagal bayar ini untuk kembali ke Indonesia.

“Dalam setiap kesempatan OJK selalu meminta pemilik Wanaartha untuk kembali ke Indonesia guna mempertanggung-jawabkan perbuatan hukum yang terjadi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, Kamis (3/10).

Tim likuidasi WAL, lanjut Ogi, sedang melakukan upaya likuidasi terhadap aset lainnya, antara lain penjualan aset properti tersisa.

Sementara upaya hukum terhadap beberapa aset keuangan yang dimiliki oleh WAL juga masih dalam proses.

“OJK menghormati proses hukum yang berjalan hingga saat ini,” ujar Ogi.

Kasus yang bergulir sejak 2022 ini mendapat perhatian publik seiring jeritan para pemegang polis. Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) telah menetapkan tiga orang tersangka berstatus DPO atas kasus ini.

Ketiganya adalah Evelina Larasati Fadil atau Evelina Pietruschka, Manfred Armin Pietruschka (suami Evelina), dan anaknya Rezanantha Fadil Pietruschka.

Kabar yang beredar, Evelina Cs telah menetap di Amerika Serikat (AS). Polri dikabarkan telah menggandeng FBI untuk melacak keberadaan para tersangka ini.

(Fiki Ariyanti)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan masih mengejar salah satu tersangka dari kasus Asuransi WanaArtha Life yang berada di luar negeri. Diketahui tersangka asuransi itu merupakan anak bungsu dari pemilik WanaArtha Life.

"OJK menghormati proses hukum yang berjalan hingga saat ini. Dalam setiap kesempatan OJK selalu meminta pemilik WanaArtha untuk kembali ke Indonesia guna mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang terjadi," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam keterangannya, dikutip Jumat (4/10/2024).

Sementara ini, OJK menyebut, Tim Likuidasi melaporkan telah melakukan pembagian dana jaminan dalam tiga tahap secara proporsional kepada pemegang polis. Proses pembagian dana jaminan itu akan terus diupayakan dengan memanfaatkan aset dari asuransi tersebut.

"Selanjutnya, Tim Likuidasi saat ini sedang melakukan upaya likuidasi terhadap aset lainnya antara lain penjualan aset properti tersisa dan upaya hukum terhadap beberapa aset keuangan yang dimiliki oleh WAL yang saat ini masih dalam proses hukum," jelasnya.

Tersangka yang ada di luar negeri itu terungkap sebelumnya dari Kepala Sub Direktorat Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Bareskrim Polri Kombes Pol Ma'mun. Kepolisian Indonesia bahkan sampai mengejar ke Amerika Serikat dan meminta bantuan FBI.

Selain anak bungsu pemilik WanaArtha, kepolisian sebenarnya telah menetapkan 7 tersangka. Kasus ini telah bergulir sejak 2022, dan sampai saat ini proses hukum masih berjalan.

Sebagai informasi, OJK telah membubarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) milik PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha alias WanaArtha Life pada awal 2023 lalu.

Hal ini ditegaskan lewat Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP-13/D.05/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan Adisarana Wanaartha.

Pencabutan itu menjadi buntut akibat asuransi tersebut gagal bayar polis nasabahnya, bahkan perusahaan melakukan dosa besar dengan memanipulasi laporan keuangannya.

Sebelumnya, Ogi pernah mengatakan sejak 2019 laporan keuangan Wanaartha Life tercatat seolah-olah normal. Saat itu kewajiban perusahaan tercatat sebanyak Rp 3,7 triliun sedangkan asetnya Rp 4,712 triliun, dan ekuitas tercatat positif Rp 977 miliar.

"Namun dilakukan audited tahun 2020 adanya polis tidak tercatat pada pembukuan perusahaan. Ketika dimasukkan ke dalam laporan keuangan perusahaan maka kewajiban PT WAL tahun 2020 meningkat kewajibannya menjadi Rp 15,84 triliun, naik Rp 12,1 triliun kenaikan kewajibannya. Kemudian asetnya naik sedikit Rp 5,68 triliun sehingga ekuitas Rp 10,8 triliun ini audited terakhir dilakukan 2020," jelasnya, dalam konferensi pers, Senin (5/12/2022) yang lalu.

Menurut Ogi, laporan keuangan hasil audit menunjukkan kewajiban jauh dari aset dan tidak bisa disanggupi oleh pemegang saham untuk melakukan penambahan modal atau investasi baru.

Telah bergulir bertahun-tahun, kasus tersebut juga belum kunjung selesai. Pada awal 2024, para korban yang tergabung dalam Aliansi korban WanaArtha Life melakukan aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes karena kasusnya yang tidak bertemu titik terang.

Ketua Aliansi Korban WanaArtha Life Johanes Buntoro mengatakan kasusnya telah berjalan selama 4 tahun. Namun, hingga kini, kasusnya tidak sedikitpun menemui titik terang. Dengan begitu, dia menilai hak asasi manusia (HAM) para korban seperti sudah mati.

"Iya ini kami juga kan RIP HAM Indonesia, seperti mati lah nggak ada harganya. Ya kalau ini kan sudah jalan 4 tahun. Bayangkan sudah 4 tahun nggak ada sedikitpun titik terangnya," katanya kepada detikcom, Senin (8/1/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan likuidasi terhadap 12 bank perekonomian rakyat (BPR) maupun BPR Syariah (BPRS) pada kuartal II/2024.

Berdasarkan Laporan Kelembagaan LPS Triwulan II/2024 yang dipublikasikan di HarianBisnis Indonesiaedisi Senin (30/9/2024), bank-bank tersebut tersebar di sejumlah wilayah Pulau Jawa, Sumatra, Aceh, hingga Bali.

“Salah satu tugas LPS yaitu melaksanakan resolusi bank dan melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan layak bayar pada bank yang dilikuidasi,” tulis LPS.

Lebih lanjut, per enam bulan pertama tahun ini, proses likuidasi atas 16 BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya pada 2023 dan 2024 juga berlangsung.

Sejak 2005 hingga periode tersebut, LPS telah menangani 135 bank gagal. Satu bank diputuskan untuk diselamatkan, sementara 134 bank yang terdiri dari 133 BPR/BPRS dan 1 bank umum tidak diselamatkan atau dilikuidasi.

LPS juga melaporkan pengurangan jumlah bank pada kuartal II/2024. Tercatat 1.663 bank pada periode ini, yang terdiri atas 106 bank umum dan 1.557 BPR/BPRS.

Jumlah ini berkurang 9 bank dibandingkan dengan posisi kuartal I/2024. "Berkurangnya jumlah bank pada triwulan II 2024 dikarenakan adanya 5 BPR yang dicabut izin usahanya dan 5 bank merger menjadi 1 bank," jelas LPS.

Dari jumlah di atas, LPS juga melaporkan total simpanan di bank umum mencapai Rp8.773 triliun per Juni 2024, tumbuh 1,2% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya atau QtQ. Jumlah rekening simpanan bank umum tercatat sebanyak 584,18 juta rekening atau tumbuh 2,37% QtQ.

Selain itu, nilai total simpanan di BPR/BPRS pada periode yang sama tercatat senilai Rp167,07 triliun dengan jumlah rekening simpanan sebanyak 16,11 juta rekening.

"Berdasarkan cakupan penjaminan maksimum Rp2 miliar, jumlah rekening simpanan bank umum yang dijamin penuh mencapai sebesar 99,94% atau sekitar 584 juta rekening," demikian keterangan LPS.

Berikut daftar 12 BPR/BPRS yang dilikuidasi LPS pada kuartal II/2024:

1. Koperasi Jasa BPR Wijaya Kusuma
   
2. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto
   
3. PT BPR Usaha Madani Karya Mulia
   
4. PT BPR Pasar Bhakti
   
5. Perumda BPR Bank Purworejo
   
6. PT BPR EDC Cash
   
7. PT BPR Aceh Utara
   
8. PT BPR Sembilan Mutiara
   
9. PT BPR Bali Artha Anugrah
   
10. PT BPRS Saka Dana Mulia
    
11. PT BPR Dananta
    
12. PT BPR Bank Jepara Artha

Bisnis.com, MAKASSAR — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengefektifkan penilaian aset perusahaan perbankan dan asuransi melalui kerja sama dengan Masyarakat Penilai Profesi Indonesia (MAPPI). Upaya ini sebagai bagian dari fungsi resolusi bank dan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan kedua belah pihak di Hotel Four Points Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Rabu (18/9/2024).

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Didik Madiyono, mengatakan MAPPI akan membantu pihaknya dalam berbagai peran, salah satunya dalam proses pelaksanaan likuidasi.

Apabila ada perusahaan yang dicabut izin usahanya, maka nilai aset yang dipetakan oleh penilai publik yang independen sangat dibutuhkan untuk melindungi kepentingan publik. Selain itu penilaian aset juga dibutuhkan ketika akan dilakukan pemetaan kembali sisa aset yang tidak bisa dicairkan dalam masa penyelesaian likuidasi.

“Kerja sama ini merupakan komitmen kuat LPS untuk berkoordinasi antara lain terkait penilaian terhadap aset bank dan perusahaan asuransi, serta hasil penilaian dan ketentuan yang berlaku dalam rangka fungsi resolusi bank dan fungsi penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (18/9/2024).

Nantinya, ruang lingkup kerja sama antara LPS dan MAPPI akan mencakup mengenai pertukaran data dan informasi, koordinasi terkait penilaian, pengembangan pedoman dan metodologi penilaian.

Kemudian, pemberian nasihat atau konsultasi antara lain mengenai penelitian penerimaan aset, pemberian keringanan utang, dan perhitungan harga dasar dalam rangka pencairan aset, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penilaian, fungsi resolusi bank dan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional MAPPI Budi Prasodjo menambahkan jika perjanjian ini sebenarnya telah terjalin sejak 2019 silam, namun saat itu hanya khusus untuk bank. Sementara perjanjian kali ini sendiri ditambahkan untuk perusahaan asuransi dan akan berlangsung hingga 2029.

"Dulu kerja sama kita melahirkan standar penilaian baru resolusi bank dan sudah berlaku sejak tiga tahun terakhir. Itu yang digunakan kita sebagai penilai publik di dalam melakukan penilaian aset kredit maupun aset propertinya," ucapnya.

Teranyar, jumlah bank yang dicabut izin usahanya di Indonesia pada tahun ini meningkat menjadi 15 bank hingga pekan kedua September 2024. LPS pun langsung menjalankan upaya penyelamatan dana nasabah di bank bangkrut tersebut.

LPS menyiapkan proses pembayaran PT BPR Nature Primadana Capital, yang berlokasi di Jalan Raya Bogor KM. 43, Komplek Ruko Graha Cibinong Blok F Nomor 5, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran PT BPR Nature Primadana Capital, yang berlokasi di Jalan Raya Bogor KM. 43, Komplek Ruko Graha Cibinong Blok F Nomor 5, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin PT BPR Nature Primadana Capital dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 13 September 2024. LPS memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LPS pun akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar, rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja. Dana yang digunakan untuk pembayaran bersumber dari dana LPS.

Nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor PT BPR Nature Primadana Capital, atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR. Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor PT BPR Nature Primadana Capital, dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Sekretaris Lembaga LPS, Annas Iswahyudi mengimbau nasabah PT BPR Nature Primadana Capital tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran. Serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Ia menambahkan, masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi, sehingga nantinya jika simpanan nasabah PT BPR Nature Primadana Capital dibayarkan LPS, maka bisa mengalihkan simpanannya ke bank lain. Nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.

"Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak melakukan pidana yang merugikan bank," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).

Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan penjaminan simpanan dan likuidasi PT BPR Nature Primadana Capital, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di 154.

Pasar kripto kembali bergolak, dengan Bitcoin (BTC) yang memimpin pergerakan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Harga kripto utama ini telah mengalami penurunan tajam, menempatkan posisi-posisi long yang menggunakan leverage dalam bahaya.

Menurut tweet dari analis on-chain Ali Martinez, di Binance diperkirakan ada likuidasi sebesar US$24 juta akan terjadi jika harga BTC turun hingga US$54.230. Pergerakan pasar ini mencerminkan ketidakpastian yang terus berlanjut, dengan para analis dan pelaku pasar waspada terhadap potensi penurunan lebih lanjut.

Dalam 24 jam terakhir, harga BTC mengalami penurunan sebesar 5 persen, mencapai titik terendah harian di sekitar US$52.690. Meskipun harga sempat pulih kembali ke US$53.800 pada sesi awal perdagangan di Asia, penurunan ini tetap menandai kecenderungan bearish yang signifikan di pasar.

Banyak trader yang memegang posisi long dengan leverage merasa terancam oleh potensi likuidasi massal jika harga terus merosot.

Selain itu, total kapitalisasi pasar kripto secara keseluruhan juga mengalami penurunan, turun di bawah angka US$2 triliun akibat likuidasi paksa yang mencapai hampir US$300 juta.

Angka ini menggambarkan betapa besar dampak pergerakan harga BTC terhadap pasar kripto secara luas, mengingat dominasinya yang kuat.

Saat ini, sentimen di kalangan trader dan investor kripto sangat bearish. Crypto Fear and Greed Index menunjukkan angka 23 persen, yang mengindikasikan ketakutan ekstrem di pasar.

Banyak analis yang memprediksi bahwa penurunan harga Bitcoin ini belum akan berhenti, dengan perkiraan bahwa harga bisa jatuh lebih dalam hingga di bawah US$50.000.

Faktor-faktor makroekonomi turut berperan dalam memperburuk situasi. Ketidakpastian terkait kebijakan suku bunga dan likuiditas di pasar global membuat investor semakin berhati-hati.

Kekhawatiran mengenai kebijakan moneter dan dampaknya terhadap pasar aset berisiko seperti kripto menjadi salah satu pendorong utama ketidakstabilan harga ini.

Selain sentimen bearish yang meningkat, aktivitas whale juga memperburuk tekanan jual di pasar. Whale telah melakukan penjualan besar-besaran dalam beberapa minggu terakhir.

Salah satu contoh adalah transfer 1.000 BTC (senilai sekitar US$55 juta) ke Binance oleh salah satu whale, yang menunjukkan bahwa mereka mulai melepaskan asetnya meski mengalami kerugian.

Penjualan besar-besaran seperti ini memicu kekhawatiran lebih lanjut di kalangan investor ritel, yang sering kali mengikuti jejak para whale dalam strategi investasi mereka.

Dampaknya, tekanan jual yang disebabkan oleh aktivitas whale mempercepat penurunan harga Bitcoin dan menciptakan potensi likuidasi yang lebih besar bagi trader yang memegang posisi long dengan leverage.

Likuidasi dalam skala besar telah menjadi momok bagi para trader kripto, terutama mereka yang memanfaatkan leverage tinggi.

Leverage memungkinkan trader untuk meminjam dana untuk memperbesar posisi perdagangan mereka, tetapi risikonya adalah jika harga aset turun tajam, likuidasi paksa dapat terjadi. Di Binance, likuidasi sebesar US$24 juta berpotensi terjadi jika Bitcoin turun ke US$54.230.

Likuidasi ini tidak hanya merugikan trader individu, tetapi juga dapat memperburuk volatilitas pasar secara keseluruhan.

Ketika likuidasi terjadi dalam jumlah besar, harga aset cenderung turun lebih cepat karena posisi-posisi yang dilikuidasi dijual secara otomatis di pasar. Hal ini menciptakan efek domino yang dapat mempercepat penurunan harga lebih lanjut, seperti yang sering terjadi dalam periode pasar bearish.

Dengan ketidakpastian yang masih tinggi, para analis memperkirakan bahwa tekanan jual pada Bitcoin mungkin belum berakhir. Beberapa memperkirakan bahwa harga Bitcoin bisa turun hingga ke level US$50.000 atau bahkan lebih rendah.

Namun, ada juga optimisme bahwa harga dapat kembali pulih setelah periode konsolidasi ini berakhir, terutama jika faktor-faktor makroekonomi, seperti kebijakan suku bunga, mulai menunjukkan tanda-tanda stabilitas.

Di tengah situasi ini, para investor disarankan untuk berhati-hati, terutama dalam menggunakan leverage tinggi, mengingat potensi likuidasi yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Untuk saat ini, pasar kripto tampaknya akan tetap berfluktuasi dengan volatilitas tinggi, setidaknya hingga ada sinyal jelas mengenai arah pergerakan harga BTC ke depan. [st]

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoarmodjo mengatakan, pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mendorong likuidasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam likuidasi ini akan terdapat tim likuidasi yang bertugas akan membagi sisa aset kepada pemegang polis yang tidak ikut program restrukturisasi.

Pria yang akrab disapa Tiko itu menjelaskan, penyertaan modal negara (PMN) telah diberikan untuk menyelesaikan pemegang polis.

"Untuk Jiwasraya memang Jiwasraya ini dalam konteks sebagai pendiri dari DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja) Jiwasraya memang pada waktu PMN dulu scope-nya untuk menyelasaikan polis," katanya di Komisi VI Jakarta, Senin (2/9/2024).

Dia melanjutkan, proses likuidasi tengah didorong. Dia mengatakan, tim likuidasi nantinya akan membagi aset kepada pemegang polis yang tidak ikut program restrukturiasi. Selain itu, tim likuidasi juga memberikan bagian untuk menambah kekurangan kepada DPPK.

"Oleh karena itu dalam proses likuidasi yang kami sedang dorong bersama-sama dengan OJK, tim likuidasi yang akan memberikan pembagian sisa aset dan sisa cashnya, mana kepada pemegang polis yang tidak ikut restrukturisasi, mana yang untuk menambah kekurangan di DPPK untuk pegawai. Jadi nanti akan kami proses melalui tim likuidiasi yang akan bekerja bersama-sama dengan OJK," paparnya.

Dalam keterangannya, manajemen Jiwasraya mencatat sebanyak 313.490 polis atau setara 2,4 juta peserta mengikuti program restrukturisasi sampai dengan 31 Juli 2024. Sementara, yang masih belum mengikuti program restrukturisasi sekitar 298 peserta dari pemegang polis korporasi dan bancassurance.

Dengan begitu, program tersebut telah diikuti 99,7% dari total seluruh pemegang polis Jiwasraya.

"Kami optimistis jumlah peserta akan terus bertambah seiring dengan upaya yang kami lakukan melalui upaya 'jemput bola' dari tim pelayanan," kata Direktur Utama Jiwasraya Mahelan Prabantarikso dalam keterangan tertulis, Jumat (30/8).

Mahelan menjelaskan, untuk dapat mengajak pemegang polis yang belum mengikuti program restrukturisasi, pihaknya telah menyiapkan tim khusus yakni Tim Operasionaldan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR).

Selain itu, manajemen juga telah menyediakan beberapa kanal komunikasi yang dapat digunakan para pemegang polis yang belum ikut, untuk dapat mengetahui secara rinci mengenai manfaat hingga tata cara mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya.

Hal ini dimaksudkan agar para pemegang polis yang belum ikut dapat terhindar dari potensi kerugian yang besar menyusul kondisi likuiditas perusahaan yang semakin tertekan, dan pembatasan kegiatan usaha perusahaan dalam waktu dekat.