Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah untuk memerhatikan kesejahteraan pengemudi angkutan barang, imbas tingginya angka kecelakaan di jalan raya maupun tol yang melibatkan angkutan barang.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan, tidak adanya kesejahteraan pengemudi angkutan barang menjadi salah satu akar masalah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah.

“Jika pemerintah menghendaki terwujudnya Indonesia Emas 2045, mulailah menuntaskan akar masalah itu sejak dini hingga lima tahun mendatang,” kata Djoko dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

Menurutnya, pemerintah selama ini tidak pernah bisa memperbaiki sistem angkutan barang dan angkutan umum antar kota, sehingga risiko kelelahan pengemudi sangat besar.

Para pengemudi ini, lanjutnya, bekerja tanpa dilindungi regulasi yang memadai, tanpa adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah terkait waktu kerja, waktu istirahat, tempat istirahat, dan waktu libur sehingga mereka dapat mengalami microsleep kapan saja.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendefinisikan microsleep sebagai hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang sekitar sepersekian detik hingga 10 detik penuh, karena merasa lelah atau mengantuk.

Djoko menilai masih tingginya angka kejadian kecelakaan di jalan lantaran pemerintah maupun swasta belum melaksanakan sejumlah rekomendasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

“Direktorat Keselamatan Transportasi Darat di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dapat diaktifkan kembali untuk membantu mengatasinya,” usulnya.

Lebih lanjut, Djoko mengatakan bahwa KNKT telah bersurat ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan, agar pengemudi dapat melakukan medical check up secara gratis dengan fasilitas BPJS Kesehatan.

Mengingat secara medis, pengemudi truk yang tidak laik mengemudi karena mengalami gangguan kesehatan, seperti diabetes, asam urat akibat kurangnya waktu istirahat karena bekerja di luar batas kewajaran.

Di sisi lain, KNKT sebelumnya telah memberikan dua masukan seiring tingginya kecelakaan angkutan barang. Pertama, mengusulkan agar dibuat regulasi terkait dengan pengaturan waktu kerja, waktu istirahat, waktu libur bagi pengemudi angkutan darat.

Dia menuturkan, KNKT sudah bertemu Kemenaker dan Kemenhub. Kemenaker sudah memberi petunjuk, bahwa Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menyediakan ruang untuk pembuatan regulasi di bawahnya yang bersifat khusus termasuk dalam hal ini pengemudi angkutan darat agar dibuat lebih spesifik dan detail.

Kedua, KNKT juga mengusulkan konsep regulasi terkait tempat istirahat bagi pengemudi bus khususnya bus wisata seiring dengan tingginya kecelakaan bus wisata pada saat itu, bahkan sempat dibahas pasal demi pasal.

“Namun demikian setelah berjalan bertahun tahun sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut. Kedua konsep regulasi dimaksud terhenti,” pungkasnya.

Merujuk data Korlantas Polri pada Oktober 2024, jumlah kecelakaan di jalan tol mengalami peningkatan. Pada 2022, ada 1.464 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban 688 meninggal dunia, 237 luka berat dan 2.564 luka ringan. Ada peningkatan di tahun 2023, terjadi 1.565 kecelakaan dengan korban 704 meninggal dunia, 285 luka berat dan 2.971 luka ringan.

JAKARTA, investor.id – Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia tumbuh rata-rata 4% setiap tahun, sementara panjang jalan tol dan jalan pendukung lainnya tumbuh 6%, serta jumlah penduduk naik rata-rata 1,1%. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan probabilitas potensi kecelakaan lalu lintas.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, dalam Seminar Nasional ‘Arah Kebijakan Transportasi Nasional dan Penguatan Angkutan Umum Perkotaan di Indonesia’ yang diselenggarakan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, pada Senin (14/10).

Selain mengemukakan data tersebut, Rivan juga menyoroti bahwa beberapa tahun lalu data kendaraan bermotor di Indonesia belum tercatat secara menyeluruh. Berdasarkan data 2016-2021, dari total 103 juta kendaraan, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak hanya mencapai 39%.

“Oleh sebab itu, Jasa Raharja bersama Kementerian Dalam Negeri dan Korlantas Polri sebagai Tim Pembina Samsat Nasional melakukan sinkronisasi data kendaraan bermotor serta berbagai edukasi, sehingga kepatuhan masyarakat naik menjadi 51%,” kata Rivan dalam keterangan rilisnya dikutip Selasa (15/10/2024).

Rivan menjelaskan bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi adalah pembayaran pajak yang hanya dilakukan pada tahun pertama, hal itu karena banyak kendaraan bermotor yang bukan atas nama pemilik sebenarnya. Oleh karena itu, Jasa Raharja mengusulkan penghapusan biaya balik nama (BBN) dan pajak progresif untuk meningkatkan kepatuhan.

Di sisi lain, berdasarkan data santunan Jasa Raharja bahwa terdapat 152.000 kecelakaan lalu lintas per tahun dengan korban meninggal dunia sebanyak 27.000 orang. Angka ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Untuk mengatasi hal ini, Jasa Raharja bersama mitra kerja terkait melakukan berbagai perubahan layanan.

“Tentunya kami mengapresiasi kegiatan seminar di bidang transportasi yang diselenggarakan oleh MTI ini. MTI dapat memberikan peranan besar melalui usulan-usulan dan inovasi di bidang transportasi, khususnya terkait hal-hal yang mendukung Indonesia untuk lebih aware terhadap penggunaan transportasi publik. Hal ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas serta membangun budaya berkendara yang berkeselamatan,” ungkap Rivan.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, dalam kesempatan yang sama, menyerukan penguatan transportasi publik di wilayah metropolitan Bandung Raya, yang mencakup Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, serta Kabupaten Bandung Barat.

Bey memaparkan data dari Urban Mobility Plan yang menunjukkan bahwa pergerakan orang di Bandung Raya mencapai 16.727.436 perjalanan per hari dengan menggunakan kendaraan, dengan volume lalu lintas meningkat 10-15% per tahun.

“Oleh karena itu, perlu penguatan transportasi umum perkotaan khususnya di wilayah metropolitan Bandung Raya,” ujarnya.

Pertumbuhan penduduk yang pesat di kawasan aglomerasi Bandung Raya membawa implikasi besar terhadap kebutuhan transportasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah daerah terus berupaya mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dengan menyediakan layanan transportasi yang terintegrasi seperti BRT, LRT, dan cable car.

“Pergerakan yang masif di Bandung Raya perlu didukung layanan transportasi umum yang terintegrasi,” tambah Bey.

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, yang juga hadir dalam seminar nasional tersebut menyambut baik diskusi yang digagas oleh MTI itu. Terlebih, pemerintah pusat juga memiliki agenda penting dalam membangun konektivitas mewujudkan Indonesia-sentris.

“Hari ini saya senang, bangga karena masyarakat transportasi bekerja sama dengan institusi pendidikan ITB dan Pemda, berkolaborasi bagaimana transportasi ini dipikirkan, dicarikan jalan keluar dan selalu didiskusikan. Bagaimana menghubungkan seluruh Indonesia dan tidak hanya di Jawa, khususnya berkaitan angkutan masal perkotaan,” ucap Menhub.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, iNews.id- Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dari seluruh Indonesia menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2024 di Kota Bandung, Jawa Barat. Rapat berlangsung Minggu-Senin (13-14 Oktober 2024).

Rapat tersebut memutuskan rencana kerja pelaksanaan kongres internasional EASTS ke-16 digelar di Surakarta pada september 2025. Sementara Kongres MTI digelar di Batam pada November tahun depan. 

Kongres EASTS akan dihadiri 800-an peserta dari 20 negara. Acara ini merupakan kolaborasi MTI bersama Universitas Sebelas Maret dan Pemerintah Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah serta Kementerian Perhubungan (Kemebhub). 

MTI bersama dengan ITB melalui NCSTT National Center for Sustainable Transportation and  Technology hari ini menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk, "Arah Kebijakan Transportasi Nasional dAN Penguatan Aangkutan Umum Perkotaan dI Indonesia.” 

Seminar ini menghadirkan pembicara kunci Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Laode Kamaludin (Dewan Pakar Prabowo-Gibran), Bey Machmudin (Pj. Gubernur Jawa Barat), Danang Parikesit (Ketua Dewan PenasIhat MTI) dan Dhani Gumelar (Sesdishub ProvINSI Jabar).

MTI menyambut baik gagasan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub yang menginisiasi penyusunan kebijakan transportasi nasional.

"Memang sudah mendesak dikeluarkan untuk memberikan arah kebijakan transportasi di periode 20 tahun mendatang sebagai terjemahan dari RPJPN 2025-2045 yang baru disahkan beberapa waktu lalu," ujar Ketua Umum MTI, Tory Damantoro dalam keterangannya, Senin (14/10/2024). 

MTI, kata dia dengan seluruh jajarannya mendukung penuh penyusunan dan sosialisasi kebijakan transportasi nasional yang bersifat jangka panjang tersebut agar pembangunan sektor transportasi dapat makin tersusun secara terstruktur, cermat serta kontinyu melewati empat siklus kepemimpinan nasional yang akan datang.

Sehingga, lanjut dia dapat mempercepat pencapaian agenda  pembangunan Indonesia secara lebih efektif, berdampak dan berkelanjutan.

"MTI mendesak komitmen pemerintah pusat dan daerah pada pembangunan sistem angkutan perkotaan," katanya.

Selain itu, Tory juga menyampaikan pandangan MTI bahwa salah satu bagian utama dari kebijakan transportasi nasional ke depan merupakan pembangunan sistem angkutan umum di kawasan perkotaan. 

“Penduduk perkotaan sudah mencapai 170 juta orang di sisi lain peran penting kota sebagai pusat peradaban, budaya, serta pusat pembangunan kesejahteraan bangsa harus terus dijaga dan bahkan ditingkatkan jangan sampai terhambat oleh masalah kemacetan" ucapnya.

Dia mengingatkan, agar semua pihak terutama pemerintah daerah provinsi, kota, maupu kabupaten sudah sangat mendesak bagi kota kota besar di seluruh Indonesia untuk memiliki sistem angkutan umum yang layak, efisien, berkeselamatan, dapat diandalkan dan bisa menjadi kebanggaan seluruh warga masyarakat. 

Menurutnya, pembangunan angkutan umum diperlukan komitmen politik dan kerja sama yang kuat antardaerah agar dapat secara konsisten dan berkelanjutan merespons kebutuhan perkembangan kota yang terus meluas melampaui batas batas administrasi wilayah.  

Selain tiga pembicara utama yang akan menyampaikan tema seminar, hadir juga para panelis yang membahas kebijakan nasional mewakili perspektif sektor perhubungan darat laut, logistik, kereta api dan bidang keselamatan.

Para panelis tersebut, Prof. Dr. Drs. Rivan A Purwantono, S.H., M.H. (Direktur Utama PT Jasa Raharja dan Wakil Ketua Umum Keselamatan Transportasi MTI), M. Adji (Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas), Direktur Pengelolaan Prasarana KAI Heru Kuswanto, Ardian Daniswara, Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II Balai Pelaksana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat, dan Dhani Gumilar (Sekdishub Prov Jabar) 

Dalam seminar ini MTI sengaja mengundang khusus Dirjen Cipta Karya mewakili kementerian PUPR yang berperan penting dan mempunyai kewenangan yang sangat menentukan dalam pembangunan  infrastruktur jalan dan rancang kota yang ramah angkutan umum seperti penggunaan ruang jalan bagi fasilitas pejalan kaki/pedestrian, jalur sepeda, ruang terbuka hijau, jalur olah raga, landscaping, dan juga program program urban renewal yang akan merubah wajah perkotaan di Indonesia.

Secara khusus, pada kesempatan ini dia menyampaikan, terima kasih kepada Menhub Budi Karya Sumadi yang sejak awal menjabat di 2016  selalu memberi kesempatan pada MTI memberikan masukan masukan kebijakan dalam mengahadapi tantangan sektor transportasi.

“MTI mengucapkan penghargaan kepada Bapak Menteri Perhubungan yang telah menorehkan banyak prestasi dan inovasi di sektor transportasi, sambil terus mengingatkan masih adanya perbaikan perbaikan yg harus terus dilakukan," katanya. 

MoU yang ditanda tangani antara MTI dengan BPSDM dan BKT tahun ini menjadi pengakuan pada MTI sebagai mitra pemerintah dan modal awal dalam memperkuat sinergi dengan kemenhub dalam perumusan kebijakan kebijakan transportasi ke depan. 

MTI juga mendorong pemerintah provinsi Jawa Barat agar ke depan makin serius dan full komitmen menjadi provinsi yang giat membangun angkutan umum secara berkelanjutan, dimulai dengan komitmen pembangunan angkutan umum masal berbasis jalan BRT bagi seluruh warga perkotaan di Bandung dan Sekitarnya. 

“MTI, terutama MTI Wilayah Jawa Barat siap membantu upaya prmbangunan angkutan umum tersebut” katanya.

Editor: Kurnia Illahi

Artinya makin banyak penerbangan persaingannya makin sehat, artinya tidak dikuasai oleh satu maskapai

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai kehadiran BBN Airlines di Indonesia dapat menciptakan persaingan sehat di antara maskapai penerbangan, terutama dalam hal harga tiket yang saat ini dianggap terlalu mahal.

"Artinya makin banyak penerbangan persaingannya makin sehat, artinya tidak dikuasai oleh satu maskapai," kata Djoko dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Oleh karena itu, Djoko mengatakan bahwa kehadiran maskapai penerbangan BlueBird Nordic Airlines (BBN Airlines) di Indonesia diyakini dapat membawa angin segar bagi industri penerbangan nasional.

Menurutnya, persaingan yang sehat antar maskapai di Indonesia, terutama dalam hal harga tiket, sangat dibutuhkan di tengah mahalnya biaya penerbangan saat ini.

Djoko menjelaskan bahwa keberadaan BBN Airlines dapat mendorong terciptanya kompetisi yang lebih terbuka dan seimbang.

Saat ini, beberapa rute penerbangan didominasi oleh satu kelompok maskapai besar, yang menyebabkan harga tiket menjadi tidak terkendali.

Dengan kehadiran lebih banyak maskapai, diharapkan harga tiket dapat lebih terjangkau oleh masyarakat.

Ia juga menyoroti bahwa dominasi satu grup maskapai besar di berbagai rute penerbangan kerap membuat penumpang tidak memiliki banyak pilihan.

Sehingga dengan semakin banyaknya maskapai yang beroperasi di rute yang sama, Djoko meyakini bahwa harga tiket akan semakin kompetitif, yang pada akhirnya menguntungkan konsumen.

"Yang paling besar itu kan grup Lion, ke mana-mana itu sehingga harganya tidak terkendali," ucapnya.

Lebih lanjut, Djoko menilai bahwa jumlah operator penerbangan di Indonesia saat ini sudah cukup banyak. Namun, ia menekankan bahwa persaingan akan menjadi lebih sehat jika pada setiap rute penerbangan terdapat lebih dari satu operator. Ini akan memacu setiap maskapai untuk memberikan layanan terbaik dengan harga yang lebih bersaing.

"Makin banyak (operator penerbangan), artinya kalau operatornya satu rute lebih dari satu, saya pikir (harga tiket) bisa bersaing (sehat) tentunya, kalau cuma satu aja tergantung pada pesawat itu aja," terangnya.

Djoko juga menyoroti soal tiga rute baru yang ditawarkan oleh BBN Airlines. Baginya hal itu disebabkan oleh strategi bisnis yang difokuskan pada pencarian rute-rute yang memiliki potensi penumpang tinggi dan frekuensi penerbangan yang padat.

Ia menuturkan langkah itu dinilai wajar bagi sebuah maskapai baru yang ingin memastikan kelangsungan bisnisnya dengan mengincar rute-rute yang menguntungkan.

"Rute penerbangan baru tiga karena dia masih mencari penerbangan yang ramai dan sering ada penerbangan. Tentunya yang namanya bisnis cari yang untung aja dulu, yang berpotensi," tambah Djoko.

Dengan kehadiran BBN Airlines, Djoko berharap persaingan di sektor penerbangan semakin sehat, serta mampu menurunkan harga tiket, terutama untuk rute-rute yang selama ini didominasi oleh satu grup maskapai besar.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa maskapai BlueBird Nordic Airlines atau BBN Airlines yang secara resmi mengudara di Indonesia, melayani tiga rute penerbangan domestik, salah satunya Cengkareng-Surabaya.

"BBN Airlines Indonesia yang resmi beroperasi melayani tiga rute penerbangan di Indonesia," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dikonfirmasi di Jakarta, Senin (30/9) malam.

Adita merinci tiga rute penerbangan domestik yang dilayani maskapai tersebut, yakni penerbangan Cengkareng-Surabaya sebanyak tujuh kali per minggu sejak 27 September 2024.

Kedua, penerbangan Cengkareng-Balikpapan mulai beroperasi Senin (30/9) sebanyak tujuh kali per minggu.

Dan ketiga, penerbangan Cengkareng-Denpasar mulai Rabu (2/10) sebanyak tujuh kali per minggu.

"Rutenya itu CGk-SUB tujuh kali per minggu, lalu rute CGK-BPN mulai beroperasi tanggal 30 September 2024 juga tujuh kali per minggu, dan rute CGK-DPS mulai tanggal 2 Oktober 2024 yang tujuh kali per minggu pula," ujarnya.

Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa maskapai BBN Airlines secara resmi sudah mengudara melayani penerbangan di Indonesia sejak Jumat, 27 September 2024.

"Maskapai BBN sudah mulai beroperasi sejak tanggal 27 September 2024," terang Adita.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyoroti anggaran Kementerian Perhubungan yang dipangkas pada RAPBN 2025.

Kemenhub, menurut dia, menjadi institusi yang bertanggung jawab dengan urusan transportasi. “Adanya pemangkasan anggaran akan menambah beban untuk melanjutkan sejumlah program transportasi yang harus dilanjutkan,” kata Djoko dalam keteragan resmi, Jumat, 23 Agustus 2024.

Pada Juni lalu, Kementerian Perhubungan memaparkan pada 2025 memperoleh pagu indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 24,7 triliun. Turun dari tahun ini yang ditetapkan Rp. 38,6 Triliun. Itu artinya, pagu anggaran berkurang sekitar 36 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pemangkasan anggaran yang cukup signifikan membuat Djoko pesimistis pada pembangunan transportasi ke depan. Kemenhub, menurut dia, mengalami degradasi karena semua pembangunan telanjur terpusat di Jawa. “Tidak ada transportasi umum (public transport) dan perhatian untuk daerah-daerah, misalnya daerah transmigran dan kawasan tambang. Mereka menghasilkan sesuatu, tetapi daerahnya begitu-begitu saja,” ujarnya.

Dalam sektor transportasi, banyak proyek yang bisa dikerjakan dengan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU). Dengan demikian, anggaran tak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta yang dapat konsesi. Contohnya jalan tol, swasta bisa mendapat konsesi 40-50 tahun. Demikian juga dengan transportasi jalan rel yang bisa mendapat konsesi hingga di atas 50 tahun. Akan tetapi pemerintah tetap berperan menyediakan lahannya.

Namun menurut Djoko, KPBU hanya menarik untuk proyek-proyek di Jawa. Persoalan penduduk yang masih sedikit di luar Jawa kurang menarik bagi pengembang. Tingkat pengembalian modal ke badan usaha akan lama, hal ini yang masih perlu dukungan pemerintah.

Sejauh ini, ia menilai, arah kebijakan transportasi umum pemimpin selanjutnya belum jelas. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka belum pernah membicarakan isu-isu transportasi, walaupun sudah dijanjikan saat kampanye lalu.

“Belum terlihat pembangunan atau pembenahan transportasi umum. Jadi, mereka harus punya menteri yang berkualitas, menteri yang benar-benar punya visi-misi untuk mengembangkan transportasi dengan target-target,” ujar Djoko.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyoroti anggaran Kementerian Perhubungan yang dipangkas pada RAPBN 2025.

Kemenhub, menurut dia, menjadi institusi yang bertanggung jawab dengan urusan transportasi. “Adanya pemangkasan anggaran akan menambah beban untuk melanjutkan sejumlah program transportasi yang harus dilanjutkan,” kata Djoko dalam keteragan resmi, Jumat, 23 Agustus 2024.

Pada Juni lalu, Kementerian Perhubungan memaparkan pada 2025 memperoleh pagu indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 24,7 triliun. Turun dari tahun ini yang ditetapkan Rp. 38,6 Triliun. Itu artinya, pagu anggaran berkurang sekitar 36 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pemangkasan anggaran yang cukup signifikan membuat Djoko pesimistis pada pembangunan transportasi ke depan. Kemenhub, menurut dia, mengalami degradasi karena semua pembangunan telanjur terpusat di Jawa. “Tidak ada transportasi umum (public transport) dan perhatian untuk daerah-daerah, misalnya daerah transmigran dan kawasan tambang. Mereka menghasilkan sesuatu, tetapi daerahnya begitu-begitu saja,” ujarnya.

Dalam sektor transportasi, banyak proyek yang bisa dikerjakan dengan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU). Dengan demikian, anggaran tak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta yang dapat konsesi. Contohnya jalan tol, swasta bisa mendapat konsesi 40-50 tahun. Demikian juga dengan transportasi jalan rel yang bisa mendapat konsesi hingga di atas 50 tahun. Akan tetapi pemerintah tetap berperan menyediakan lahannya.

Namun menurut Djoko, KPBU hanya menarik untuk proyek-proyek di Jawa. Persoalan penduduk yang masih sedikit di luar Jawa kurang menarik bagi pengembang. Tingkat pengembalian modal ke badan usaha akan lama, hal ini yang masih perlu dukungan pemerintah.

Sejauh ini, ia menilai, arah kebijakan transportasi umum pemimpin selanjutnya belum jelas. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka belum pernah membicarakan isu-isu transportasi, walaupun sudah dijanjikan saat kampanye lalu.

“Belum terlihat pembangunan atau pembenahan transportasi umum. Jadi, mereka harus punya menteri yang berkualitas, menteri yang benar-benar punya visi-misi untuk mengembangkan transportasi dengan target-target,” ujar Djoko.

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai program tol laut gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai program yang kehilangan kesempatan atau missing opportunity karena tidak dieksekusi dengan baik.

“[Tol laut] itu ide yang sangat bagus [tetapi] tidak direncanakan dan dieksekusi dengan benar. Sehingga tidak mampu menciptakan manfaat ekonomi seperti seharusnya dan tidak keberlanjutannya,” kata Ketua Umum MTI Tory Damantoro kepada Bisnis, Senin (12/8/2024).

Tory menjelaskan tol laut harusnya memiliki konsep ‘trade follow the ship’, artinya perdagangan mengikuti perkembangan transportasi. Karena, kata dia, tujuan tol laut juga berkaitan dengan muatan balik.

“Karena tujuannya adalah [muatan] pulang baliknya seimbang, sehingga ada keuntungan. Ketika sudah menguntungkan maka semakin banyak yang akan terlibat dalam pelayaran ini,” kata dia.

Lebih lanjut, Tory mengatakan tol laut harus menciptakan hubungan perdagangan imbal balik. Misalnya kontainer dari Jawa ke Maluku Utara, diharapkan ketika kembali dari Maluku Utara kontainer tersebut juga terisi barang, sehingga terjadi perdagangan dua belah pihak.

Adapun banyaknya rute, kata dia, tidak menjamin keefektivitasan rute dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkelanjutan.

“Secara jumlah rute itu memang banyak. Tetapi efektivitas rute itu dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkelanjutan, itu yang perlu dipertanyakan.” imbuhnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah menyusun regulasi mengenai penggunaan sepeda listrik yang lebih spesifik guna mengatasi tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda listrik.

"Meminta pemerintah dapat menyusun regulasi yang lebih spesifik mengenai penggunaan sepeda listrik, serta tetap memberikan prosedur panduan keselamatan penggunaan sepeda listrik kepada masyarakat secara rutin," kata Bamsoet dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dia meminta instansi terkait seperti Polisi Lalu Lintas (Polantas) dapat secara tegas menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

"Agar dapat meminimalkan tingkat kecelakaan, terutama yang melibatkan anak-anak, mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan melanggar regulasi tersebut," ujarnya.

Selain itu, dia meminta pemerintah mengevaluasi dan memberikan jalur khusus sepeda listrik sebagai salah satu langkah antisipasi dan pencegahan guna menekan terjadinya kecelakaan pada pengguna sepeda listrik.

Bamsoet meminta pula pemerintah agar melarang pihak distributor sepeda listrik memodifikasi daya motor.

"Dan meminta masyarakat untuk memahami juga mematuhi tata cara berlalu lintas ketika menggunakan sepeda listrik," kata dia.

Sebelumnya, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta melarang warga mengendarai sepeda listrik di jalan umum karena berisiko menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

"Sepeda listrik berisiko menimbulkan kecelakaan kalau dipakai di jalan. Ini karena sepeda listrik tidak berbunyi dan berkecepatan rendah, apalagi di jalan umum," kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno melalui pesan teksnya yang diterima di Jakarta (28/7).

Hal itu disampaikannya merujuk data yang menunjukkan terdapat total 647 kecelakaan yang melibatkan sepeda listrik sepanjang Januari hingga Juni 2024.

BANDARLAMPUNG, iNews.id - Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Lampung sukses menggelar Krakatau PSMTI Run 2024 di Gedung Graha Wangsa Bandar Lampung, Senin (7/7/2024). 

Acara itu digelar hasil kerja sama dengan Dinas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-342 Kota Bandarlampung sekaligus HUT ke-25 PSMTI.

Kegiatan PSMTI Run ini menjadi bagian dari rangkaian Krakatau Festival ke-33 yang digelar Pemerintah Daerah Lampung. Acara Krakatau PSMTI Run itu diikuti 2.500 peserta. 

Ketua PSMTI Lampung, Christian Chandra mengatakan, melalui Krakatau PSMTI Run ini, diharapkan akan menjadi agenda rutin tahunan, mengambil rute dengan lintasan 3K, 5K, 10K dan 21K di kawasan Telukbetung.

Dipilihnya rute start dan finish di halaman Graha Wangsa bertujuan untuk pendekatan budaya sekaligus membangkitkan kembali sejarah Telukbetung sebagai kawasan perniagaan.

"Kami ingin mewujudkan visi PSMTI, yakni ikut membangun Lampung bersama pemerintah. Jadi gelaran ini selain mengajak masyarakat sehat, juga bertujuan membangkitkan lagi perekonomian di wilayah Telukbetung," katanya.

Sebagai informasi, pada masa lampau kawasan Telukbetung adalah daerah pelabuhan dan perdagangan yang hidup.

Hadir dalam acara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Ketua Umum PSMTI Wilianto Tanta, Ketua Harian Martinus Johnnie Sugiarto, Wakil Ketua Umum (WKU) Dept. Hukum, HAM dan Advokasi Johnny Situwanda, WKU Dept Sosial, Lingkungan Hidup dan Kesehatan Oey Lusiana, Ketua Prov. Lampung Christian Chandra.

Selain itu, Ketua PSMTI Provinsi Sumsel Joni Kesuma, Ketua PSMTI Provinsi Sulut Johnny Lieke, Ketua PSMTI Prov Banten Edi Lim, Ketua PSMI Kota Cilegon H Ridwan, Ariella Hana Sinjaya, Ketua Umum PERWANTI Idayani Oesman, Ketua IPTI DKI Jakarta Jovin Kurniawan, dan lain sebagainya.

Editor: Kastolani Marzuki