Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Joko Widodo menyusun asumsi dasar makro ekonomi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025, sebagai pedoman bagi presiden terpilih Prabowo Subianto pada tahun pertama pemerintahannya.

Hal tersebut menjadi mekanisme rutin yang berlangsung setiap masa transisi pemerintahan, yakni pemerintahan presiden saat itu berkoordinasi dan mengakomodir program-program dari presiden penerusnya.

Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan mengenai asumsi makro dan APBN 2025 pada Jumat (16/8/2024) di hadapan para anggota dewan dan pemimpin pemerintahan. Pidato itu menjadi gambaran bagaimana pemerintah memandang perekonomian tahun depan sekaligus anggaran dan rencana belanja yang disiapkan.

Salah satu tolok ukur utama adalah target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2%, yang angkanya sama dengan target tahun ini.

"Pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan sebesar 5,2%. Karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik. Daya beli masyarakat akan dijaga ketat, dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi," ujar Jokowi pada Jumat (16/8/2024).

Pertumbuhan ekonomi tertinggi selama pemerintahan Jokowi terjadi pada 2022, yakni mencapai 5,31%. Angka itu tidak lepas dari efek basis rendah (low based effect), karena pertumbuhan ekonomi 2021 ada di 3,69% atau dalam tahap pemulihan dari pandemi Covid-19.

Target pertumbuhan ekonomi 2025 masih landai.

Dari sisi inflasi, pemerintah menargetkan untuk terjaga di level 2,5%. Angka itu sejalan dengan tren inflasi tahun ini, yang sejak Januari 2024 menyentuh 2,57% (year-on-year/YoY), sempat naik, hingga Juli 2024 turun ke 2,13% (YoY).

Meskipun inflasi diyakini terjaga, tolok ukur pemerintah terhadap nilai tukar rupiah justru tampak tidak begitu optimistis. Pemerintah mematok asumsi makro nilai tukar 2025 di Rp16.100 per dolar AS, lebih tinggi dari asumsi 2024 yakni Rp15.000 per dolar AS.

Setelah pembacaan Nota Keuangan oleh Jokowi, pada perdagangan Jumat (16/8/2024) kurs rupiah ditutup menguat 0,04% ke level Rp15.693 per dolar AS. Beberapa waktu terakhir rupiah menunjukkan penguatannya dan berhasil menembus batas psikologis Rp16.000 per dolar AS.

Pemerintah juga mematok suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun di level 7,1%. Asumsi itu naik dari tolok ukur 2024 yakni 6,7%.

Jokowi menekankan bahwa pemerintah akan terus memantau dan akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia. Tolok ukur yieldSBN yang tinggi dapat menjadi strategi untuk menarik modal masuk ke Tanah Air—meskipun biaya untuk membayar imbal hasilnya menjadi meningkat.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada US$82 per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 600 ribu barel per hari dan 1 juta barel setara minyak per hari.

Asumsi harga minyak mentah tetap sama dengan 2024. Namun demikian, target lifting minyak dan gas tercatat turun dari 2024, seiring tantangan untuk mencapai target yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Asumsi Dasar Makro Ekonomi 2025

APBN 2025: Menjaga Porsi Defisit meskipun Belanja Pecah Rekor

Pemerintah mematok defisit APBN sebesar 2,53% atau setara Rp616,2 triliun dari produk domestik bruto (PDB) pada 2025. Proyeksi defisit itu lebih tinggi dari asumsi 2024, yakni 2,29%.

Tidak hanya itu, proyeksi defisit APBN 2,53% menjadi yang tertinggi setelah pandemi Covid-19, yakni pada 2020 defisit 6,09% dan 2021 defisit 4,65%.

"Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun, yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati," ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan, pendapatan negara pada 2025 direncanakan sebesar Rp2.996,9 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

"Reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur," ujarnya.

Sementara itu belanja negara pada 2025 dialokasikan sebesar Rp3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.

Target anggaran belanja tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Menurut catatan Bisnis, sebelumnya proyeksi anggaran belanja paling tinggi terdapat dalam APBN 2024 yaitu sebesar Rp3.325,1 triliun, tetapi tahun depan ternyata targetnya lebih tinggi.

Belanja pemerintah pusat akan dianggarkan untuk sektor pendidikan sebesar Rp722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah; untuk perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun; dan untuk kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun.

Lalu untuk ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun, dan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun.

"Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian," kata Jokowi.

Postur APBN 2025 (dalam triliun rupiah)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali menaikkan anggaran ketahanan pangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 menjadi Rp124,4 triliun, lebih tinggi dari alokasi RAPBN 2024 sebesar Rp108,8 triliun.

Sementara itu, dalam APBN 2024 pemerintah memberikan tambahan anggaran dengan total alokasi mencapai Rp114,3 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rencana anggaran tersebut guna mendukung produktivitas hingga menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan.

"Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas," kata Jokowi dalam Pidato Presiden dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Selain itu, aggaran tersebut juga dialokasikan guna mendukung perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani pada pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR di Jakarta, Jumat (16/8/2024) menyinggung soal kedaulatan pangan. Puan mengatakan, Indonesia harus menyelesaikan sederet polemik struktural dalam membangun RAPBN 2025 di dalam negeri.

“Kita harus dapat menyelesaikan masalah-masalah struktural dalam membangun kedaulatan pangan,” kata Puan dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2024).

Tak hanya itu, Indonesia juga diharapkan dapat mengatasi ketimpangan sosial dan penciptaan lapangan kerja sehingga derajat hidup rakyat semakin sejahtera dan dimudahkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pendapatan negara pada 2025 ditargetkan mencapai Rp2.996,9 triliun.

Hal ini disampaikannya dalam pidato Penyampaian Pengantar Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR RI, Jumat (16/8/2024). “Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun,” katanya.

Jokowi merincikan, pendapatan negara tersebut terdiri atas perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

Penetapan target tersebut kata dia dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik.

Dia menegaskan bahwa reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.

Upaya peningkatan PNBP juga akan terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan.

Di sisi lain, belanja negara pada 2025 direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.

Dengan demikian, defisit t anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan Rp400,3 triliun dari RAPBN 2025 untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur tahun depan, termasuk untuk megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN," ujar Jokowi dalam pidato Penyampaian RUU APBN 2025, Jumat (16/8).

Jokowi juga menganggarkan Rp919,9 triliun untuk transfer ke daerah. Menurunnya, ini untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanjapusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar-daerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.

Mantan wali kota Solo itu mengingatkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik.

Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan pendapatan negara pada 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun. Ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

Reformasi perpajakan, kata Jokowi, akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasiperpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.

"Upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan," imbuh Jokowi.

Adapun defisit anggaran 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan rancangan anggaran infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp400,3 triliun.

Anggaran infrastruktur tersebut porsinya mencapai 11% dari total rencana pos Belanja Negara sebesar Rp3.613,1 triliun pada 2025. Akan tetapi, bila dibandingkan dengan alokasi anggaran infrastruktur pada 2024 yang mencapai Rp422,7 triliun, jumlahnya susut 5,29%

“Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun,” kata Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Jokowi menjelaskan anggaran infrastruktur tersebut utamanya bakal digunakan untuk mendorong pembanguan infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi.

Di samping itu, anggaran itu juga akan dialokasikan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN,” imbuhnya.

Menilik ke belakang, selama 10 tahun terakhir anggaran infrastruktur langganan meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, alokasi anggaran infrastruktur hanya turun sebanyak 2 kali saat Jokowi menjabat, tepatnya pada tahun anggaran (TA) 2020 dan 2022. Adapun secara rata-rata, komitmen anggaran infrastruktur yang dilayangkan Jokowi sebesar Rp359,26 triliun per tahun.

Pada awal menjabat di 2014, anggaran infrastruktur Jokowi Rp154,7 triliun. Kemudian, pada 2015 anggaran infrastruktur Jokowi melesat menjadi Rp256,1 triliun.

Pada 2016, Jokowi kembali menaikkan anggaran infrastruktur menjadi Rp269,1 triliun. Selanjutnya, pada 2021 anggaran infrastruktur naik menjadi Rp381,2 triliun.

Jokowi kembali menaikkan anggaran infrastruktur pada 2023 seiring dengan rencana pemerintah untuk mengejar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kemudian, anggaran infrastruktur yang digelontorkan pemerintah pada 2023 ialah Rp392 triliun. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan anggaran pada 2022 yaitu Rp372,8 triliun.

Adapun, pada tahun terakhir kepemimpinannya Jokowi mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun pada 2024 atau naik Rp30,7 triliun jika dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2024 di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dalam pidato tersebut, Jokowi menyampaikan sejumlah kinerja pemerintahannya seperti pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, hingga capaian pertumbuhan ekonomi.

Jelang akhir pidatonya, Jokowi kembali menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia atas kekurangan selama memimpin bersama Wapres Maruf Amin.

"Saya dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia," ujar Jokowi.

Berikut Pidato Kenegaraan Jokowi di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2024:

"Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin beserta Ibu Hj. Wury Estu Ma’ruf Amin.

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara.

Yang saya hormati Ibu Prof. Dr. (H.C.) Hj. Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima.

Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia Keenam.

Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Yang saya hormati Bapak Dr. (H.C.) H. Muhammad Jusuf Kalla beserta Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla.

Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. H. Boediono beserta Ibu Hj. Herawati Boediono.

Yang saya hormati Ibu Hj. Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid.

Yang saya hormati Ibu Karlinah Djaja Atmaja Wirahadikusumah.

Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional.

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan KaBIN.

Yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik.

Bapak, Ibu, Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air. Para hadirin yang saya muliakan.

Para hadirin yang saya muliakan, Tahun ini, genap 10 tahun saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tahun ini juga genap 5 tahun Bapak Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya.

Sejak hari pertama saya menerima amanah ini, saya sangat menyadari bahwa akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi, akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi sedari awal, saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara se-Bangsa se-Tanah Air adalah sumber kekuatan saya.

Hari ini, 16 Agustus 2024, di momen terakhir saya dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin berdiri di sini, izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Kepada seluruh rakyat Indonesia di manapun berada, yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan, sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini. Titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang.

Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesiasentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar. Sampai saat ini kita telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 Juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.

Dengan pembangunan itu, kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan dalam menghadapi pandemi Covid-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas.

Patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di atas 5%, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6% dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20%.

Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3% saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Angka stunting mampu kita kurangi dari sebelumnya 37,2% menjadi 21,5% di tahun 2023. Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024.

Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.

Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/ SMK di seluruh Indonesia. Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. Rp60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama.

Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian se-Bangsa dan se-Tanah Air.

Di sisi lain, kita juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri. Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju melangkah. Langkah tersebut dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan.

Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara Rp158 triliun selama 8 tahun ini.

Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah SWT untuk negeri ini, dapat dikelola sebesar[1]besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat.

Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil kembali aset kita yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali.

Selain itu, di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar lebih dari 3.600 GW, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bio energi. Kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap.

Transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat.

Di sektor teknologi dan digitalisasi, kita juga patut bersyukur. Untuk pertama kalinya, kita memiliki INA Digital. Sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat.

Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99% di tahun 2024. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79% di tahun 2024. Cakupan ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan start up Indonesia sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda berkualitas di negeri ini.

Dukungan produk dalam negeri juga kita berikan perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja APBN, APBD, dan BUMN untuk produk-produk dalam negeri. Dukungan tersebut karena kita ingin apa yang berasal dari rakyat dapat kembali ke rakyat, dan bermanfaat maksimal untuk rakyat.

Di bidang hukum, kita juga patut bersyukur. Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia, serta UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih.

Kita juga sudah memiliki UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang lebih kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian se-Bangsa dan se-Tanah air, Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Ini adalah fondasi besar kita bersama. Ini adalah bukti bahwa persatuan kita, bahwa kerukunan kita, bahwa kerja keras dan kegotongroyongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi.

Oleh sebab itu, saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi dukungan dan kerja sama seluruh Lembaga Negara dalam menopang lompatan kemajuan Indonesia. Mulai dari MPR RI yang telah berperan aktif memperkokoh ideologi negara, memperdalam rencana penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara, dan menjaga silaturahmi antartokoh bangsa.

DPR RI, yang telah menjalankan fungsi legislasi, menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, merumuskan RAPBN 2025 untuk suksesi transisi pemerintahan, menyelesaikan banyak undang-undang strategis, seperti UU Ibu Kota Negara, UU Daerah Khusus Jakarta, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Aparatur Sipil Negara, dan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Sedangkan DPD RI terus mengawal kemandirian daerah otonom, menginisiasi inisiatif rancangan legislasi, melakukan pengawasan pelaksanaan UU dan Perda, serta memberi perhatian khusus terkait agraria dan pangan.

Begitu juga dengan BPK RI telah mengawasi penggunaan anggaran negara serta memperkokoh kepercayaan dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional melalui keaktifannya dalam organisasi dan forum-forum global.

Mahkamah Konstitusi RI telah menangani lebih dari 202 perkara pengujian UU dan mengadili sengketa Pemilu. Sementara itu, Mahkamah Agung RI beserta lembaga peradilan di bawahnya yang mengadili dan melakukan penguatan restorative justice untuk menyelaraskan kepentingan korban dan pertanggungjawaban terdakwa tanpa melalui pemidanaan.

Komisi Yudisial RI telah berperan aktif mewujudkan hakim berintegritas dan berkualitas guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap institusi kehakiman di negara kita.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Sepuluh tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa.

Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam segala keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya.

Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, Saudara-Saudara se-Bangsa dan se[1]Tanah Air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satu pun.

Saya dan Prof.Dr.(H.C.) K.H. Ma’ruf Aminmohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia.

Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir, belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua.

Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerja sama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita[1]cita Indonesia Emas 2045.

Terakhir, kepada Presiden Terpilih, Bapak Jendral TNI (Purn.) Prabowo Subianto, tahun depan, Insyallah, Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan.

Nanti, pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa, dari pusat-pusat kota kepada Bapak.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang.

Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya."

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenakan baju adat Betawi untuk menghadiri Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan 2025 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Ini merupakan kehadirannya terakhir sebagai presiden aktif setelah 10 tahun menjabat.

Jokowi terlihat memutuskan untuk memakai baju adat Betawi. Menariknya, mantan Wali Kota Solo itu memiliki keterkaitan cukup erat dengan Jakarta.

Misalnya, Jokowi memindahkan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur, pada periode kedua pemerintahannya. Besok, Jumat (17/8/2024), dia akan menggelar upacara HUT ke-79 RI di Istana Negara di Nusantara.

Itu akan menjadi HUT RI pertama yang diselenggarakan di Nusantara.

Jokowi juga memiliki keterkaitan dengan Jakarta lantaran merupakan mantan Gubernur Jakarta. Setelah memimpin Solo, dia maju di Pilkada Jakarta 2021 dan berhasil memenangkan Jakarta-1 bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama.

Setelah menjadi gubernur, pria dengan titel insinyur itu melenggang ke Istana Merdeka usai memenangkan Pilpres 2014.

Tidak hanya itu, jelang Pilkada Serentak 2024, atau 10 tahun setelahnya, putra bungsu Jokowi digadang-gadang bakal maju di Pilkada Jakarta. Dia tidak lain yakni Kaesang Pangarep.

Adapun Jokowi terpantau tiba di Gedung DPR untuk menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan serta RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024).

Jokowi tiba disambut oleh seluruh pejabat tinggi negara MPR/DPR/DPD. Dia tiba di Gedung DPR bersama Ibu Negara, Iriana.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Jokowi terlihat sempat melambaikan tangan ke wartawan sebelum memasuki Gedung DPR. Dia mengenakan busana yang tampak seperti adat Betawi.

Jokowi akan menyampaikan pidato kenegaraannya terakhir sebelum nantinya akan serah terima jabatan kepada presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tiba di Gedung DPR untuk menghadiri Pidato Kenegaraan serta Nota Keuangan dan RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024).

Prabowo tiba mengenakan setelan jas lengkap dan kopiah (songkok) hitam. Dia tiba setelah beberapa pejabat tinggi negara dan elite partai politik lainnya.

Presiden terpilih 2024 itu juga sempat melambaikan tangan ke para wartawan yang berada di depan Gedung Nusantara, DPR. Tak lama kemudian, dia langsung masuk ke ruangan acara.

Prabowo merupakan salah satu menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Maruf Amin.

Setelah memenangkan Pilpres 2024, dia rencananya akan dilantik bersama wapres terpilih Gibran Rakabuming pada 20 Oktober mendatang. Gibran merupakan putra sulung Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin hadiri sidang tahunan Nota Keuangan 2025 dan Pidato Kenegaraan Presiden di Gedung DPR/MPR Senayan dengan mengenakan pakaian adat Palembang, Sumatra Selatan.

Dalam pantauan Bisnis Ma’ruf Amin tiba pada pukul 08.33 WIB di komplek parlemen Senayan didampingi Wury Ma’ruf Amin yang memakai kebaya bekelir hijau.

Saat memasuki ruang siang paripurna, Ma’ruf tampak memberikan lambaian kepada awak media yang meliput di Gedung DPR.

Sebagaimana diketahui, pada 16 Agustus setiap tahunnya, presiden akan membacakan nota keuangan dalam forum Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD. Tak terkecuali pada tahun ini, yang akan menjadi nota keuangan terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Masa jabatan pemerintahan Jokowi akan berakhir 20 Oktober 2024. Dia akan membacakan nota keuangan sekaligus Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 yang akan dijalankan pemerintah presiden terpilih 2024—2029 Prabowo Subianto di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

Lalu, apa itu nota keuangan? Dilansir dari djpb.kemenkeu.go.id pada Kamis (15/8/2024), secara sederhana nota keuangan adalah dokumen yang menjelaskan dan menjabarkan RAPBN tahun depan.

Dalam nota keuangan, dijelaskan rencana keuangan dan kebijakan fiskal yang akan dijalankan oleh pemerintah dalam satu periode anggaran yaitu 1 Januari—31 Desember

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Gedung DPR untuk menyampikan Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan serta RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024).

Jokowi tiba disambut oleh seluruh pejabat tinggi negara MPR/DPR/DPD. Dia tiba di Gedung DPR bersama Ibu Negara, Iriana.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Jokowi terlihat sempat melambaikan tangan ke wartawan sebelum memasuki Gedung DPR. Dia mengenakan busana yang tampak seperti adat Betawi.

Jokowi akan menyampaikan pidato kenegaraannya terakhir sebelum nantinya akan serah terima jabatan kepada presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tiba di Gedung DPR untuk menghadiri Pidato Kenegaraan serta Nota Keuangan dan RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024).

Prabowo tiba mengenakan setelan jas lengkap dan kopiah (songkok) hitam. Dia tiba setelah beberapa pejabat tinggi negara dan elite partai politik lainnya.

Presiden terpilih 2024 itu juga sempat melambaikan tangan ke para wartawan yang berada di depan Gedung Nusantara, DPR. Tak lama kemudian, dia langsung masuk ke ruangan acara.

Prabowo merupakan salah satu menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Maruf Amin.

Setelah memenangkan Pilpres 2024, dia rencananya akan dilantik bersama wapres terpilih Gibran Rakabuming pada 20 Oktober mendatang. Gibran merupakan putra sulung Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal membacakan pidato kenegaraan dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta pada hari ini, Jumat (16/8/2024).

Melansir laman resmi Setkab, Jumat (16/8/2024), Presiden akan menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 yang akan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.

Sebelum Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya, Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 akan terlebih dahulu dibuka oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo untuk kemudian dilanjutkan dengan Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden akan menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI.

Selanjutnya, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 yang akan dimulai pada pukul 13.00 WIB.

Presiden akan berpidato dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.

Salah satu yang informasi yang ditunggu menjelang pidato nota keuangan terakhir Presiden Jokowi ialah terkait alokasi anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2025. Pasalnya, anggaran tersebut nantinya akan mengakomodir program-program Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya menyatakan bahwa anggaran untuk pembangunan infrastruktur, termasuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada APBN 2025 baru akan diketahui setelah pembacaan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024.

“Kan APBN-nya sedang disusun. Jadi nanti ya yang untuk beberapa final kebijakan-kebijakan yang substansial baik dari sisi penerimaan negara dan belanja, nanti kami akan tuangkan di dalam nota keuangan. Jadi tolong bersabar sedikit ya,” kata Sri Mulyani, Senin (5/8/2024).

Meskipun demikian, dalam agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 bersama DPR pada Senin (20/5/2024), Menkeu Sri Mulyani menyebut anggaran infrastruktur pada 2025 berkisar Rp404,2 triliun-Rp433,9 triliun. Meskipun demikian angka tersebut masih bisa berubah dalam nota keuangan yang disampaikan Presiden Jokowi hari ini.

“Anggaran infrastruktur pada tahun 2025 berkisar Rp404,2 triliun sampai dengan Rp433,9 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Adapun, komitmen anggaran tersebut diberikan guna melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi – nasional yang bakal dilakukan melalui penguatan infrastruktur konektivitas, energi, pangan, digital, serta melanjutkan pembangunan IKN.

Harapannya, lewat pengadaan infrastruktur yang makin memadai maka dapat meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, efisiensi sistem logistik dan mendorong mobilitas serta produktivitas.

Pada kesempatan berbeda, Ahli Tata Kota dan Permukiman Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar menuturkan, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintahan Prabowo setidaknya perlu untuk mengalokasikan anggaran infrastruktur sekitar 10% dari total alokasi belanja negara.

“Ya idealnya minimal 10% untuk porsi infrastruktur dari APBN. 1% dari 10% [anggaran infrastruktur] untuk IKN,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).

Sementara itu, bila berkaca pada pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun belakangan, rata-rata alokasi anggaran infrastruktur yang diberikan pemerintah sebesar Rp359,26 triliun.

Pada awal menjabat di 2014, anggaran infrastruktur Jokowi Rp154,7 triliun. Kemudian, pada 2015 anggaran infrastruktur Jokowi melesat menjadi Rp256,1 triliun. Pada 2016, Jokowi kembali menaikkan anggaran infrastruktur menjadi Rp269,1 triliun.

Selanjutnya, pada 2021 anggaran infrastruktur naik menjadi Rp381,2 triliun. Jokowi kembali menaikkan anggaran infrastruktur pada 2023 seiring dengan rencana pemerintah untuk mengejar pembangunan IKN.

Anggaran infrastruktur yang digelontorkan pemerintah pada 2023 ialah Rp392 triliun. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan anggaran pada 2022 yaitu Rp372,8 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membacakan pidato terakhirnya tentang Rancangan Undang-Undang atau RUUAPBNbeserta nota keuangannya pada hari ini, Jumat (16/8/2024).

Dalam momen terakhir satu dekade kepemimpinannya, Jokowi akan memberikan keterangan pemerintah atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2025 besertaNota Keuangandalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Gedung Nusantara.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membacakan pidato terakhirnya tentang Rancangan Undang-Undang atau RUUAPBNbeserta nota keuangannya pada hari ini, Jumat (16/8/2024).

Dalam momen terakhir satu dekade kepemimpinannya, Jokowi akan memberikan keterangan pemerintah atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2025 besertaNota Keuangandalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Gedung Nusantara.