Jakarta -

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat di level 4,95% secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal sebelumnya, namun masih lebih tinggi dibandingkan kuartal III tahun lalu.

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan ekonomi Indonesia sepanjang 3 bulan terakhir mayoritas ditopang oleh industri pengolahan. Industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 0,96%.

"Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha seperti konstruksi yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,71%, perdagangan yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,63%, serta informasi dan komunikasi yang memberikan sumbangan pertumbuhan sebesar 0,45%" kata Amalia di kantornya, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dari sisi lapangan usaha, pada triwulan 3 2024 secara year on year seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi dan pertambangan.

"Total share ke lima lapangan usaha itu adalah sebesar 64,94% terhadap PDB." kata Amalia.

Lapangan usaha yang tumbuh tinggi antara lain adalah transportasi dan pergudangan yang sejalan dengan meningkatnya jumlah penumpang seluruh modal angkutan dan peningkatan pengiriman barang. Kemudian ditambah akomodasi dan makanan minuman yang didorong oleh peningkatan event berskala nasional dan internasional seperti MotoGP Mandalika dan PON ke 21.

(eds/eds)

Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan lahan sekitar 3.100 hektare (ha) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Lahan tersebut akan digunakan untuk infrastruktur pendukung IKN.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pembebasan lahan di kawasan IKN menjadi kewenangan Otorita IKN. Di luar wilayah itu, menjadi kewenangan Kementerian ATR.

Pembebasan lahan yang menjadi kewenangan Kementerian ATR disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, misalnya kebutuhan pembangunan infrastruktur bandara dan lain sebagainya.

"Tapi di PPU, di Paser Penajam Utara, kami sudah siapkan outstanding sekitar 3.100 hektar. Itu untuk kepentingan, saya serahkan kepada bank tanah untuk menopang kepentingan logistik IKN mendatang," terng Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Apakah bandara, apakah gudang, apakah pelabuhan, apakah nanti perumahan pekerja atau apa kalau dibutuhkan di situ. Yang di luar sekitar area IKN," terangnya.

Kembali, Nusron menegaskan, yang menjadi kewenangan Kementerian ATR adalah area di luar IKN.

"Bukan di kawasan IKN tapi di luar area IKN. Karena kalau IKN sendiri itu murni kewenangannya Otorita IKN," ujarnya.

(acd/hns)

JAKARTA, investor.id - Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Badan Amil Zakat Nasiona atau BAZNAS RI meningkatkan koordinasi dan sinergisitas pengumpulan zakat dengan lembaga amil zakat lainnya, sehingga target pengumpulan tahun 2025 yang mencapai Rp50 triliun dapat terealisasikan.

“BAZNAS perlu memastikan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan, dan teknologi pengelolaan zakat agar target yang telah ditetapkan tahun 2025, sebesar Rp49.999.769.495.000 dapat terealisasi,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Turut hadir, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., dan Ketua BWI, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA., serta jajaran Pimpinan BAZNAS RI.

Marwan mengapresiasi BAZNAS terkait pengumpulan zakat, infak, sedekah (ZIS) hingga triwulan III tahun 2024 yang telah mencapai Rp28,7 triliun secara nasional.

“Komisi VIII DPR RI mengapresiasi pengumpulan zakat nasional yang hingga triwulan III tahun 2024 mencapai Rp28.749.783.717.985,” ujar Marwan.

Marwan menyampaikan, BAZNAS RI perlu meningkatkan koordinasi dan sinergisitas pengumpulan zakat dengan lembaga amil zakat lainnya, sehingga target pengumpulan tahun 2025 yang mencapai Rp50 triliun dapat terealisasikan.

“BAZNAS perlu memastikan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan, dan teknologi pengelolaan zakat agar target yang telah ditetapkan tahun 2025, sebesar Rp49.999.769.495.000 dapat terealisasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menambahkan, koordinasi BAZNAS RI dengan BAZNAS Daerah dan lembaga amil zakat berjalan baik. Katanya, hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan Rakornas BAZNAS maupun Rakornas LAZ yang berjalan sukses.

“Rakornas BAZNAS RI tahun 2024 yang dibuka oleh Bapak Presiden Joko Widodo telah berjalan dengan sukses, menghasilkan 17 resolusi. Sementara Rakornas LAZ tahun 2024 yang digelar belum lama ini juga menghasilkan 11 resolusi,” katanya.

Kiai Noor menyampaikan, terkait pengumpulan ZIS tahun 2025, BAZNAS Pusat, BAZNAS Daerah, dan LAZ se-Indonesia telah menyepakati target sebesar Rp50 triliun yang tercantum dalam Resolusi Rakornas LAZ 2024.

"Untuk pengumpulan ZIS triwulan III tahun 2024 sudah mencapai Rp28,7 triliun, masih ada waktu dua bulan, dan akan terus bertambah. Sementara dalam Rakornas LAZ 2024 kemarin, kita telah menyepakati untuk target tahun 2025 menjadi Rp50 triliun," pungkasnya.

RDP tersebut juga dihadiri Pimpinan BAZNAS RI Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan MA., Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan H. Rizaludin Kurniawan M.Si, CFRM., Deputi I BAZNAS RI Bidang Pengumpulan H. Arifin Purwakananta, serta Deputi II BAZNAS RI Dr H. M Imdadun Rahmat, M.Si.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Mediasi terkait konflik di antara ojek online (ojol) dan ojek pangkalan (opang) di Pasir Impun, telah berlangsung dua kali, terakhir adalah pada Selasa (10/9).

Hasil mediasi terakhir pun telah disepakati dua belah pihak. Namun, opang Pasir Impun, mengungkapkan masih perlu ada mediasi lanjutan. Alasannya, karena mediasi yang terakhir tidak dihadiri oleh anggota opang.

“Karena anggota kita tidak tahu mediasi itu seperti apa, poin-poinnya seperti apa,” kata perwakilan opang Pasir Impun, Adis Hermawan, Selasa (17/9).

Dia menjelaskan bahwa mediasi lanjutan diperlukan guna menyoal uang ganti rugi untuk KTA anggota opang yang semuanya berjumlah 136 orang. Dia mengatakan permintaan uang ganti KTA itu diajukan, jika opang memang didorong untuk jadi ojol.

“Makanya kita ke pihak manajemen dulu, boleh kita daftar yang bisa pakai jejak digital kita daftar. Tapi dengan satu syarat tolong gantiin bekas KTA kita beli,” ungkapnya.

Adapun besaran nilai uang yang diminta untuk ganti rugi KTA ialah Rp 10 juta per anggota. Artinya dengan total 136 anggota opang, total uang ganti ialah 1,36 miliar.

Meski begitu, Adis mengatakan bahwa saat ini opang Pasir Impun masih dalam proses mengumpulkan KTA semua anggota. Setelah itu, dia menyebut baru akan ke Kecamatan untuk meminta difasilitasi guna mediasi lanjutan terkait hal ini.

Dia juga mengatakan bahwa jumlah Rp 10 juta per anggota itu tidak saklek. Bila pihak aplikator dan Pemerintah Kota menego itu, kata Adis, tidak masalah. Asalkan ada uang ganti KTA.

“136 anggota. Nanti kalau sudah dikumpulkan baru kita ke kecamatan. Ya kalau memang nego, atau berapa, mungkin bisa dirundingkan lagi sama anggota yang lain,” ucapnya.

Terpisah, Camat Mandalajati, Yati Sri Sumiati, mengatakan tidak bakal ada ganti rugi untuk KTA opang. Apa-apa yang akan diterapkan ke depan bakal berdasarkan 8 poin yang sudah disepakati di forum mediasi terakhir.

“Enggak ada, kan di 8 poin sudah jelas,” katanya Selasa (17/9).

Dia menambahkan bahwa pihaknya tidak ada hubungan soal KTA opang itu. Sebab transaksi KTA opang tersebut, sejak awal hanya berlangsung di kelompok opang itu sendiri.

“Kalau pembelian kartu itu kan bukan sama kita, tapi dari anggota ke anggota. Kok kita ganti ruginya. bagaimana coba?” ucap dia.

“Kalau satu orang 10 juta harus diganti sama kami dari mana, kan transaksinya juga bukan sama pemerintah, tapi antar-mereka jadi tidak memungkinkan,” imbuhnya.

Selain itu, untuk saat ini Yati meminta agar opang menjalankan terlebih dahulu hasil kesepakatan berdasarkan mediasi terakhir.

Mediasi terakhir sendiri telah disepakati dengan melibatkan banyak pihak, termasuk perwakilan ojol dan opang, Forkopimcam, Forkopimda, Pemerintah Kota dan Kabupaten Bandung, Dishub Kota Bandung, jajaran Polrestabes Bandung, hingga Kodim 0618 Kota Bandung.

Adapun isinya tertuang dalam 8 poin berikut:

“Di poin 6 disebutkan bahwa apabila para pihak melakukan pelanggaran aturan atau melakukan tindakan melanggar hukum seperti kerusuhan, maka akan diproses secara hukum yang berlaku,” ujarnya.

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,05 persen pada kuartal II 2024. Pencapaian ini didorong oleh kontribusi signifikan dari berbagai sektor usaha yang berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi nasional.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengatakan, seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada kuartal ini.

"Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi dan pertambangan," kata Edy dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/8/2024).

Adapun total lima lapangan usaha tersebut sekitar 63,70 persen dari PDB. Menurut Edy, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah akomodasi & makan minum yang tumbuh 10,17 persen yang didorong oleh event berskala nasional maupun internasional.

Jika dilihat dari sumber pertumbuhan di kuartal II 2024, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar yaitu 0,79 persen.

Selain itu pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha konstruksi dengan sumber pertumbuhan 0,67 persen, perdagangan 0,63 persen, serta informasi & komunikasi dengan 0,50 persen.

(Selfie Miftahul Jannah)

Jakarta: Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan bahwa Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji dibuat karena Kementerian Agama (Kemenag) dinilai tertutup. Kementerian yang dipimpin Yaqut Cholil Quomas itu disebut tidak memberikan data dan keterangan memadai terkait pelaksanaan haji.

"Dalam rapat antara Komisi VIII dan Kemenag terjadi kebuntuan. Komisi VII tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai," kata Marwan melalui keterangan tertulis, Senin, 29 Juli 2024.

Marwan menyebut komisi yang membidangi agama dan sosial itu sepakat membongkar data yang terkesan ditutup-tutupi itu. Sehingga, Komisi VIII sepakat membentuk pansus.
"Komisi VIII bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama (bongkar) penggunaan visa hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antri berpuluh tahun," ujar anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatra Utara itu,

Baca juga: DPR Bantah Kewenangan Pengaturan Kuota Haji Tambahan Mutlak di Menag

Jadi, Pansus Angket Haji dibentuk murni urusan pekerjaan. Terutama mengatasi permasalahan umat muslim yang sudah antri terlalu lama untuk melaksanakan ibadah haji.

"Tidak ada urusannya dengan pribadi-pribadi. Sekali lagi saya tegaskan ini murni pekerjaan," ucapnya.

Marwan menambahkan Pansus Angket Haji fokus pada masalah-masalah yang dipertanyakan masyakarat, seperti dugaan penyelewengan penggunaan visa haji. Dia meminta pihak lain tak risau dengan langkah politik DPR tersebut.

"Gak ada urusanya dengan PKB atau PBNU. Jangan kebakaran jenggot. Ini murni urusan Kementerian Agama. Bukan urusan PKB atau PBNU," ujar dia.

(ABK)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPRMarwan Dasopang menyatakan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak perlu kebakaran jenggot dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji oleh DPR.

Marwan menegaskan, Pansus Haji dibentuk untuk mengevaluasi kinerja Kementerian Agama, tidak berkaitan dengan hubungan antara PBNU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Enggak ada urusanya dengan PKB atau PBNU. Jangan kebakaran jenggot. Ini murni urusan Kementerian Agama. Bukan urusan PKB atau PBNU," kata Marwan keapada wartawan, Senin (29/7/2024).

Marwan menjelaskan, Pansus Haji 2024 dibentuk oleh DPR karena Kementerian Agama dianggap tidak memberikan data dan keterangan memadai terkait pelaksanaan haji kepada Komisi VIII DPR.

"Dalam rapat antara Komisi VIII dan Kemenag terjadi kebuntuan. Komisi VII tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai," tuturnya.

Menurut Marwan, ketertutupan Kemenag ini memicu Komisi VIII DPR bersepakat untuk membongkar data yang terkesan ditutup-tutupi oleh pemerintah.

Politikus PKB ini lantas mengungkap ada dugaan visa jemaah haji reguler tidak diberikan kepada jemaah yang sudah lama mengantre.

"Ketertutupan Kemenag, membuat Komisi VIII bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jemaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jemaah yang sudah antre berpuluh tahun," kata Marwan.

Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa tidak ada urusan pribadi yang melatarbelakangi pembentukan pansus.

"Tidak ada urusannya dengan pribadi-pribadi. Sekali lagi saya tegaskan ini murni pekerjaan," ujar Marwan.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf curiga Pansus Haji dibentuk karena ada masalah pribadi antara ia dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPR.

Menurut Yahya, Pansus Haji mengincar posisinya, tetapi melalui Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan adiknya.

"Soal pansus ya, Pansus Haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita Pansus Haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh," ujar Yahya dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7/2024).

"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya. Misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, Ketua Umum-nya, kebetulan saya, menterinya adik saya. Lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," kata dia.