IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso meminta agar ritel modern menggandeng UMKM lokal dalam memasarkan produknya. Hal ini penting dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Mendag meminta agar ritel modern membangun kolaborasi dengan para UMKM lokal untuk mereka bisa mengakses pasar yang lebih besar. Sebab, sektor UMKM sendiri menyerap tenaga kerja sekitar 97 persen sekaligus untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.

"Dengan demikian, ketika jalur marketing atau distribusinya semakin besar, maka ke depan tidak ada masalah lagi bagi industri kecil kita, UMKM produsen untuk berjualan, karena selama ini yang terjadi kan sering memproduksi tapi jualannya susah," ujar Mendag dalam acara UMKM Gathering Indogrosir di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (10/11/2024).

"Kalau jalur marketing, jalur distribusi tumbuh, maka UMKM produsen juga akan tumbuh. Sehingga ketika produsen atau industri dalam negeri tumbuh, maka kita juga akan menggunakan produk-produk dalam negeri," kata dia.

Selain meminta agar ritel modern membangun kolaborasi dengan para UMKM lokal, Budi juga menekankan pentingnya kemitraan antara ritel modern dengan toko kelontong. Menurutnya, kemitraan strategis antar keduanya akan memberikan keuntungan satu sama lain.

Budi menjelaskan, tidak seperti dulu, saat ini ada banyak pola kemitraan yang bisa dijalin antara ritel modern dengan toko kelontong. Dirinya pun mengatakan, jika ini berjalan dengan baik, maka tidak perlu khawatir terjadi persaingan yang tidak sehat antara ritel modern dan toko kelontong.

"Sekarang ada pola kemitraan antara ritel modern dengan toko tradisional sehingga kita ini bisa membuat kemitraan yang strategis, yang saling menguntungkan, bisa men-support satu dengan yang lain," kata Mendag.

"Jadi Bapak-Ibu semua antara ritel modern, toko kelontong harus bekerja sama dan tentu kerja sama yang saling menguntungkan," ujarnya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) berharap agar tren impor produk yang membanjiri pasar dalam negeri bisa berkurang, seiring dengan upaya pemerintah yang bertekad menjadikan produk UMKM memiliki kualitas ekspor.

Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (9/11/2024).

Bahkan, Budi pun mengeklaim produk yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan. “Tren impornya ya turun, kita harapkan turun,” kata Budi.

Menurut Budi, jika produk UMKM memiliki kualitas untuk diekspor, maka berdaya saing pula di pasar dalam negeri.

“Kita itu berpikirnya begini, kalau produk UMKM itu punya kualitas ekspor, berarti dia punya daya saing juga di dalam negeri,” tuturnya.

Kendati demikian, Budi mengaku bahwa menjual produk agar bisa ekspor bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun, lanjut dia, Kemendag memberikan fasilitas agar produk UMKM lokal bisa mendunia.

“Ketika dia belum bisa ekspor, berarti dia akan masuk ke pasar dalam negeri. Kalau sudah masuk ke pasar dalam negeri, itu bisa untuk mengurangi barang impor,” terangnya.

Adapun, Kemendag akan memfasilitasi para pelaku UMKM dengan mengadakan pertemuan rutin berupabusiness matchingsebagai ajang mempromosikan produk UMKM agar bisa tembus ke pasar internasional.

Melaluibusiness matching, Kemendag akan secara berkala membahas akar permasalahan UMKM yang kesulitan menembus pasar luar negeri.

Kemendag di bawah Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) juga akan melakukan penjadwalan keikutsertaan pameran produk dalam negeri untuk bisa masuk ke pasar luar negeri. Namun, pameran ini juga harus tetap melalui proses kurasi produk.

Di samping itu, Kemendag juga akan memfasilitasi UMKM dengan membahas terkait proses perizinan, promosi, hingga perpajakan. “Karena teman-teman di UMKM kan problemnya macam-macam,” imbuhnya.

Budi menjelaskan pembinaan ini juga dilakukan untuk mengukur daya saing yang dimiliki pasar UMKM dalam negeri. Sebab, jika suatu produk akan diekspor, maka produk tersebut dipastikan harus bernilai tinggi.

Namun, Budi menyebut bahwa daya saing tidak sekadar produk, melainkan juga dari sisi manajemen perusahaan. “Kalau perusahaannya nggak tahu cara ekspor dan sebagainya kan juga itu dari daya saing. Nah itu kamiajarinsemua, kita ada pelatihan,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku khawatir dengan kebijakan pengenaan bea masuk tambahan, seiring dengan kemenangan Donald Trump yang kembali terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat (AS).

Kendati demikian, Budi menyebut bahwa selama ini produk ekspor Indonesia terus meningkat pada masa pemerintahan Trump.

“Ya memang kan isunya akan ada bea masuk tambahan ya, tetapi saya pikir kalau dulu kan ekspor kita juga meningkat terus waktu Donald Trump,” kata Budi di Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Untuk itu, dia berharap tidak ada masalah dengan perdagangan ekspor maupun impor Indonesia pasca terpilihnya Trump sebagai Presiden AS.

“Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah, mudah-mudahan justru kita mempunyai daya saing untuk itu,” tuturnya.

Budi juga mengaku efek dari kemenangan Trump belum berdampak pada neraca perdagangan Indonesia. “Tidak ada hambatan, bagi kita belum terasa. Tapi saya pikir kita optimis enggak ada masalah,” ungkapnya.

Berdasarkan catatanBisnis, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 53 bulan berturut-turut, dengan surplus neraca dagang senilai US$3,26 miliar pada September 2024. Ini artinya, neraca dagang Indonesia terus mempertahankan tren surplus sejak Mei 2020.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan bahwa ekspor per September 2024 tercatat senilai US$22,08 miliar, dengan nilai impor yang lebih kecil sehingga surplus terjaga.

“Total nilai impor mencapai US$18,82 miliar atau turun 8,91% dari bulan Agustus 2024,” kata Amalia dalam konferensi pers pada Selasa (15/10/2024).

Per September 2024, surplus neraca dagang Indonesia tercatat naik US$0,48 miliar secara bulanan. Angkanya lebih tinggi dari Agustus 2024 senilai US$2,89 miliar, namun lebih kecil dari posisi September 2023 senilai US$3,41 miliar.

Adapun, komoditas yang memberikan sumbangsih surplus utama adalah bahan bakar mineral (HS 27), lemak dan minyak hewan nabati (HS 15), serta besi dan baja (HS 72).

Sepanjang periode Januari–September 2024, ekspor tercatat senilai US$192,85 miliar dan impor senilai US$170,87 miliar, sehingga surplus neraca dagang barang Indonesia periode Januari–September 2024 mencapai US$21,98 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Budi Santoso belum bisa memastikan apakah masa kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan dilanjutkan.

Hal itu menyusul masa kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Mendag Budi bilang kepastian kinerja satgas itu bergantung pada tren imporbarang ilegal di Indonesia.

“Ya bisa saja tidak (dilanjut) kalau misalnya impor ilegal habis tidak ada barang ilegal, mudah-mudahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada yah kita teruskan,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal sudah beroperasi selama hampir setengah tahun. Satgas ini dibentuk pada 19 Juli 2024 yang lalu.

Adapun jenis-jenis barang yang diawasi yakni tujuh jenis barang antara lain tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Satgas ini beranggotakan kementerian dan lembaga yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, dan Kadin.

Pembentukan Satgas ini dilatarbelakangi oleh beberapa industri tekstil yang tutup serta keluhan dari dunia usaha nasional terkait maraknya produk-produk impor yang dikategorikan ilegal karena jauh dari harga yang semestinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sebagainya, sehingga terjadi PHK, penutupan pabrik, dan lain-lain.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, satuan tugas (Satgas) pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor atau satgas impor ilegal akan mengakhiri masa kerjanya pada Desember 2024.

Kehadiran satgas impor ilegal, kata Zulkifli, cukup efektif untuk memberantas produk-produk asal luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Selesai. Ya nanti terserah pemerintah baru," ujar Zulkifli di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (26/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Budi Santoso belum bisa memastikan apakah masa kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan dilanjutkan.

Hal itu menyusul masa kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Mendag Budi bilang kepastian kinerja satgas itu bergantung pada tren imporbarang ilegal di Indonesia.

“Ya bisa saja tidak (dilanjut) kalau misalnya impor ilegal habis tidak ada barang ilegal, mudah-mudahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada yah kita teruskan,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal sudah beroperasi selama hampir setengah tahun. Satgas ini dibentuk pada 19 Juli 2024 yang lalu.

Adapun jenis-jenis barang yang diawasi yakni tujuh jenis barang antara lain tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Satgas ini beranggotakan kementerian dan lembaga yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, dan Kadin.

Pembentukan Satgas ini dilatarbelakangi oleh beberapa industri tekstil yang tutup serta keluhan dari dunia usaha nasional terkait maraknya produk-produk impor yang dikategorikan ilegal karena jauh dari harga yang semestinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sebagainya, sehingga terjadi PHK, penutupan pabrik, dan lain-lain.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, satuan tugas (Satgas) pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor atau satgas impor ilegal akan mengakhiri masa kerjanya pada Desember 2024.

Kehadiran satgas impor ilegal, kata Zulkifli, cukup efektif untuk memberantas produk-produk asal luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Selesai. Ya nanti terserah pemerintah baru," ujar Zulkifli di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (26/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Budi Santoso belum bisa memastikan apakah masa kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan dilanjutkan.

Hal itu menyusul masa kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Mendag Budi bilang kepastian kinerja satgas itu bergantung pada tren imporbarang ilegal di Indonesia.

“Ya bisa saja tidak (dilanjut) kalau misalnya impor ilegal habis tidak ada barang ilegal, mudah-mudahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada yah kita teruskan,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal sudah beroperasi selama hampir setengah tahun. Satgas ini dibentuk pada 19 Juli 2024 yang lalu.

Adapun jenis-jenis barang yang diawasi yakni tujuh jenis barang antara lain tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Satgas ini beranggotakan kementerian dan lembaga yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, dan Kadin.

Pembentukan Satgas ini dilatarbelakangi oleh beberapa industri tekstil yang tutup serta keluhan dari dunia usaha nasional terkait maraknya produk-produk impor yang dikategorikan ilegal karena jauh dari harga yang semestinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sebagainya, sehingga terjadi PHK, penutupan pabrik, dan lain-lain.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, satuan tugas (Satgas) pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor atau satgas impor ilegal akan mengakhiri masa kerjanya pada Desember 2024.

Kehadiran satgas impor ilegal, kata Zulkifli, cukup efektif untuk memberantas produk-produk asal luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Selesai. Ya nanti terserah pemerintah baru," ujar Zulkifli di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (26/11/2024).

Ya pasti kebijakannya akan berbeda, makanya kita antisipasi kebijakan-kebijakan itu dengan meningkatkan daya saing kita, seperti UMKM bisa ekspor

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebutkan penguatan daya saing dapat membantu Indonesia mengatasi kemungkinan perubahan kebijakan yang terjadi setelah Donald Trump memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat.

Budi mengatakan, kemenangan Trump sedikit banyak akan memberikan dampak bagi perdagangan Indonesia. Namun, Indonesia harus bersiap dengan peningkatan daya saing.

"Ya pasti kebijakannya akan berbeda, makanya kita antisipasi kebijakan-kebijakan itu dengan meningkatkan daya saing kita, seperti UMKM bisa ekspor," ujar Budi di Jakarta.

Hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Amerika, disebut Budi cukup baik. Sampai saat ini, perdagangan Indonesia dengan Amerika pun masih dalam kondisi aman.

"Pasar kan banyak walaupun ke Amerika kita enggak ada masalah dengan sama. Aman," kata Budi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua bagi Indonesia, di mana nilainya mencapai 2,22 miliar dolar AS pada September 2024.

Selain itu, Indonesia juga mengalami surplus perdagangan dengan Amerika Serikat sebesar 1,39 miliar dolar AS pada September 2024. Beberapa komoditas penyumbang surplusnya adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, pakaian dan aksesorisnya (rajutan) serta alas kaki.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai Indonesia perlu meningkatkan dan memperbaiki daya saing industri guna mengantisipasi kemenangan Donald Trump pada pilpres 2024 di Amerika yang akan mengurangi impor dari negara lain.

"Yang penting, Indonesia memperbaiki daya saing industri," kata Esther di Jakarta, Kamis (7/11).

Mengingat kepemimpinan Trump pada periode sebelumnya, Esther mewaspadai kemungkinan naiknya tarif impor dari negara lain ke Amerika Serikat (AS).

Terlebih, Trump mengusung kebijakan 'American First' yang lebih mengutamakan perekonomian domestik di negeri Paman Sam itu.

Maka dari itu, Pemerintah Indonesia disarankan untuk memperkuat industri dalam negeri guna meredam efek kebijakan Trump nantinya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangam (Mendag) Budi Santoso bersama dengan Satgas pengamanan impor ilegal menyita sekitar 90.000 rol kain tekstil impor ilegal dengan total nilai Rp 90 miliar.

Budi mengungkapkan, puluhan ribu rol kain itu disita karena tidak memiliki dokumen persyaratan izin impor yakni dokumen Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), melanggar kewajiban pemdaftaran barang terkait keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup (K3L).

“Di Gudang Kamal Muara ini sebanyak 60.000 rol kain, dengan nilai Rp 60 miliar, kemudian di gudang satunya, di Roa Malaka sebanyak 30.000 rol kain dengan nilai Rp 30 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp 90 miliar,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

KOMPAS.com/Labib Zamani Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam kunjungan kerjanya ke UMKM eksportir furnitur PT Mulya Abadi Indocarpentry di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (31/10/2024).

Budi bilang rol kain tekstil impor itu mayoritas berasal dari China. Menurutnya puluhan ribu gulungan kain inilah yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tidak berkembang, bahkan gulumg tikar.

“Jadi kami sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) agar terus melakukan pemberantasan penyelundupan (barang impor ilegal). Terima kasih untuk tim Satgas yang sudah bekerja keras. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi barang penyelundupan seperti ini, agar industri dan konsumen kita tidak dirugikan,” katanya.

Kemudian terkait proses selanjutnya, Mendag Budi bilang keputusan akan diserahkan kepada tim Satgas Impor Ilegal.

“Tim Satgas Impor akan membicarakan ya setelah ini barang-barangnya mau diapakan. Yang jelas, ini kan sementara terbukti bahwa secara administrasi tidak memenuhi syarat. Tentu kita akan pelajari terus apakah nanti (importir) bisa membuktikan. Tapi sampai sekarang tidak ada membuktikan bahwa kalau barang ini legal ya, tidak terbukti,” terang dia.

Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan, pihaknya telah menginvestigasi kasus impor ilegal 90.000 gulungan kain ini dalam kurun waktu tiga minggu yang lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangam (Mendag) Budi Santoso bersama dengan Satgas pengamanan impor ilegal menyita sekitar 90.000 rol kain tekstil impor ilegal dengan total nilai Rp 90 miliar.

Budi mengungkapkan, puluhan ribu rol kain itu disita karena tidak memiliki dokumen persyaratan izin impor yakni dokumen Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), melanggar kewajiban pemdaftaran barang terkait keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup (K3L).

“Di Gudang Kamal Muara ini sebanyak 60.000 rol kain, dengan nilai Rp 60 miliar, kemudian di gudang satunya, di Roa Malaka sebanyak 30.000 rol kain dengan nilai Rp 30 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp 90 miliar,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

KOMPAS.com/Labib Zamani Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam kunjungan kerjanya ke UMKM eksportir furnitur PT Mulya Abadi Indocarpentry di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (31/10/2024).

Budi bilang rol kain tekstil impor itu mayoritas berasal dari China. Menurutnya puluhan ribu gulungan kain inilah yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tidak berkembang, bahkan gulumg tikar.

“Jadi kami sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) agar terus melakukan pemberantasan penyelundupan (barang impor ilegal). Terima kasih untuk tim Satgas yang sudah bekerja keras. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi barang penyelundupan seperti ini, agar industri dan konsumen kita tidak dirugikan,” katanya.

Kemudian terkait proses selanjutnya, Mendag Budi bilang keputusan akan diserahkan kepada tim Satgas Impor Ilegal.

“Tim Satgas Impor akan membicarakan ya setelah ini barang-barangnya mau diapakan. Yang jelas, ini kan sementara terbukti bahwa secara administrasi tidak memenuhi syarat. Tentu kita akan pelajari terus apakah nanti (importir) bisa membuktikan. Tapi sampai sekarang tidak ada membuktikan bahwa kalau barang ini legal ya, tidak terbukti,” terang dia.

Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan, pihaknya telah menginvestigasi kasus impor ilegal 90.000 gulungan kain ini dalam kurun waktu tiga minggu yang lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangam (Mendag) Budi Santoso bersama dengan Satgas pengamanan impor ilegal menyita sekitar 90.000 rol kain tekstil impor ilegal dengan total nilai Rp 90 miliar.

Budi mengungkapkan, puluhan ribu rol kain itu disita karena tidak memiliki dokumen persyaratan izin impor yakni dokumen Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), melanggar kewajiban pemdaftaran barang terkait keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup (K3L).

“Di Gudang Kamal Muara ini sebanyak 60.000 rol kain, dengan nilai Rp 60 miliar, kemudian di gudang satunya, di Roa Malaka sebanyak 30.000 rol kain dengan nilai Rp 30 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp 90 miliar,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

KOMPAS.com/Labib Zamani Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam kunjungan kerjanya ke UMKM eksportir furnitur PT Mulya Abadi Indocarpentry di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (31/10/2024).

Budi bilang rol kain tekstil impor itu mayoritas berasal dari China. Menurutnya puluhan ribu gulungan kain inilah yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tidak berkembang, bahkan gulumg tikar.

“Jadi kami sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) agar terus melakukan pemberantasan penyelundupan (barang impor ilegal). Terima kasih untuk tim Satgas yang sudah bekerja keras. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi barang penyelundupan seperti ini, agar industri dan konsumen kita tidak dirugikan,” katanya.

Kemudian terkait proses selanjutnya, Mendag Budi bilang keputusan akan diserahkan kepada tim Satgas Impor Ilegal.

“Tim Satgas Impor akan membicarakan ya setelah ini barang-barangnya mau diapakan. Yang jelas, ini kan sementara terbukti bahwa secara administrasi tidak memenuhi syarat. Tentu kita akan pelajari terus apakah nanti (importir) bisa membuktikan. Tapi sampai sekarang tidak ada membuktikan bahwa kalau barang ini legal ya, tidak terbukti,” terang dia.

Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan, pihaknya telah menginvestigasi kasus impor ilegal 90.000 gulungan kain ini dalam kurun waktu tiga minggu yang lalu.

Tim Satgas Impor juga telah melakukan proses klarifikasi kepada importir, dan meminta agar importir tersebut melengkapi dokumen impor dan lain sebagainya.

Namun, hingga saat ini pihak importir masih belum menyertakan dokumen-dokumen yang diminta tim Satgas Impor.

Pihaknya memberikan tenggat waktu penyerahan dokumen sampai akhir pekan ini.

"Jika sampai batas tenggat waktu importir tak kunjung melengkapi dokumen, maka sesuai dengan aturan yang berlaku, ini akan kami musnahkan dengan didampingi tim Satgas Impor," jelas dia.

JAKARTA, investor.id — Sinergi dua anggota MIND ID membuat Indonesia kian mandiri dalam pemenuhan kebutuhan emas dalam negeri. Dua anggota BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia yakni PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT Freeport Indonesia (PTFI). 

Antam membeli sebanyak 30 ton emas dengan kemurnian 99,99% dari PTFI. Bahan baku emas tersebut kemudian diolah Antam di Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia untuk menjadi produk logam mulia Antam.

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan Sinergi Indonesia Emas ini akan mampu menjadikan Indonesia lebih mandiri. Momentum ini juga akan menaikkan level Indonesia di kancah global, yang saat ini baru masuk sebagai pemilik cadangan emas batangan terbesar ke-43 dunia.

"Dengan kerja sama ini, kita menyaksikan MIND ID dengan anggotanya Antam dan Freeport Indonesia bersinergi untuk kebaikan bangsa. Tentu tidak cukup di situ. Kami akan terus menggali kesempatan sinergi lebih lanjut, termasuk untuk pembentukan Bullion Bank," kata Erick dalam acara penandatanganan Perjanjian Jual Beli Logam Emas Antam dan PTFI di Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan perseroan memiliki mandat untuk mengelola cadangan sumber daya alam mineral. Cadangan sumber daya mineral tersebut perlu ditingkatkan nilai tambahnya melalui program hilirisasi secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Oleh karena itu, MIND ID bersama seluruh anggota konsisten mencari kesempatan sinergi di internal grup, serta kolaborasi dengan berbagai mitra di sektor industri pertambangan mineral baik nasional serta global.

Hendi menyampaikan, melalui sinergi dan kolaborasi antara Antam dan Freeport Indonesia, maka potensi pengembangan usaha Grup MIND ID dapat lebih diperkuat, sehingga menambah basis kekuatan bisnis perusahaan sebagai tulang punggung hilirisasi sumber daya mineral Indonesia.

Menurut Hendi, ekonomi Indonesia akan mendapatkan dampak positif khususnya dari penghematan devisa, yang selama ini digunakan untuk mengimpor bahan baku emas dari luar negeri.

"Dengan sinergi ini, Indonesia menghemat devisa karena tidak harus importasi bahan baku untuk produksi logam mulianya Antam. Artinya rakyat Indonesia menikmati hasil dari hasil bumi sendiri, dari bahan baku sampai bahan jadinya," ujarnya.

Hendi memaparkan Freeport Indonesia adalah salah satu produsen emas di Indonesia dengan kapasitas pemurnian sekitar 50 ton sampai 60 ton emas per tahun.

Sementara itu, Antam menjadi satu-satunya Anggota MIND ID yang telah berhasil melakukan kapitalisasi di pasar end user Indonesia, dengan penjualan pada tahun 2023 mencapai 26,1 ton.

Dengan kerja sama ini, Hendi menekankan bahwa Freeport Indonesia memiliki channel penyaluran emas yang lebih baik. Antam pun memiliki kepastian pasokan bahan baku dari dalam negeri dan untuk terus menjawab kebutuhan investasi masyarakat Indonesia yang terus meningkat. 

"Tentunya sinergi ini akan kami jadikan model ke depan, yakni bagaimana satu rantai pasok industri bisa kita optimalkan di dalam negeri dan oleh bangsa sendiri," ujarnya.  

Editor: Rangga (rangga.prakoso@beritasatumedia.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) telah melakukan prosesi Penandatanganan perjanjian jual beli emas di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta pada Kamis (7/11/2024).

Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan oleh Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dan Direktur Utama PT Antam Nico Kanter. Proses ini disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir serta Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas pada awalnya menjelaskan saat ini Freeport Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi emas batangan sebanyak 50-60 ton setiap tahun tergantung pada kadar bijih emas yang ditambang.

Melalui perjanjian yang baru ditandatangani itu, PTFI akan menjual sebanyak 30 ton emas kepada Antam setiap tahunnya. Di mana perjanjian jual beli ini berlaku untuk 5 tahun ke depan, sehingga total yang dijual mencapai 150 ton emas batang.

Di luar itu, ia menyebut Antam bisa membeli lebih banyak emas batangan hasil produksi Freeport Indonesia jika memang diperlukan. Artinya Antam akan menjadi prioritas utama pembelian PTFI di luar pesanan 30 ton emas batangan per tahun tadi.

"Ruang lingkupnya (perjanjian penjualan) kira-kira 30 ton yang akan di offtake (setiap tahun). Kalau Antam butuh lebih, kami juga siap dan kontraknya tahap ini 5 tahun," kata Tony dalam sambutannya.

Menurut Tony nilai transaksi pembelian emas batangan antara Freeport dengan Antam ini mencapai US$ 1,5 miliar atau setara dengan Rp 200 triliun. Namun nilai tersebut bisa berubah berdasarkan harga emas yang berlaku.

"Kalau dihitung dengan jumlah nilai (transaksi pembelian emas) US$ 12,5 miliar atau sekitar Rp 200 triliun, dan ini tentu saja sangat membanggakan emas yang diproduksi (PTFI) dikonsumsi oleh Antam dan memberikan nilai tambah di Indonesia," terangnya.

Tahapan Pembelian Emas

Tahap awal pembelian emas ini akan dilakukan pada Desember 2024 nanti. Di mana untuk tahap ini PTFI akan memproduksi sekitar 500 kilogram emas batangan dan sisanya akan dikirim sepanjang 2025 hingga mencapai total 30 ton.

"Rencananya itu di bulan Desember kita mulai akan produksi 500 kilogram. (Sisanya) bertahap karena dia perlu ramp-up juga nggak bisa langsung produksi kapasitas penuh. Remp-up, berapapun yang kita produksi akan kita prioritas untuk Antam," ucapnya.

Sementara itu Direktur Utama PT Antam Nico Kanter mengatakan pembelian emas batangan dari PT Freeport Indonesia adalah salah satu bukti nyata dari program hilirasi dan industrialisasi yang dicanangkan pemerintah.

Sebab selama ini Antam melakukan pembelian emas batangan dari luar negeri alias impor. Sehingga perjanjian pembelian emas senilai Rp 200 triliun tadi dapat menjadi penyelamat pengeluaran devisa negara.

"Kepada importasi (pembelian emas dari luar negeri) tadi sudah sampaikan pak Hendi bisa di-save ratusan triliun," ucapnya.

Meski begitu ia tidak menutup kemungkinan Antam tetap melakukan pembelian emas batangan dari luar negeri jika ternyata di luar perjanjian tadi Freeport tidak sanggup memproduksi.

"Untuk agreement ini masih dalam kapasitas produksi yang 30 ton. Jadi ya akan kita pakai semua, kalau memang kebutuhannya meningkatkan kita akan impor kalau memang harus impor. Tapi selama ini bisa diproduksi dalam negeri tentu kita ambil dalam negeri," jelas Niko.