Bisnis.com, JAKARTA - Gangguan yang terjdi di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 memasuki minggu kelima. Sejak 20 Juni 2024, PDNS 2 Surabaya belum pulih sepenuhnya.

Adapun selama sepekan terakhir, sejumlah fakta baru muncul mulai dari lelang proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang terganggu hingga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi bersama Dirjen Aptika baru Hokky Situngkir melakukan tinjauan ke NeutraDC untuk percepatan pemulihan.

Budi Arie Setiadi meninjau Neutra DC, pusat data yang dikelola Telkomsigma di Kecamatan Babakan Madang, Sentul, Jawa Barat.

Dalam kunjungan tersebut, Budi didampingi Dirjen Aptika Hokky Situngkir, Staf Khusus Menkominfo Dedi Permadi, Staf Khusus Menkominfo Daniel Hutagalung, Staf Khusus Menkominfo Sugiharto, dan Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Aris Kurniawan.

“Kami hari ini mengunjungi Neutra DC di Sentul untuk memastikan proses migrasi dan flow bisa berjalan dengan maksimal, sehingga proses pemulihan layanan digital bisa berjalan dengan baik dan aman,” kata Budi, dikutip Kamis (15/7/2024).

Budi menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pemulihan seluruh layanan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Proses pemulihan tersebut tetap memperhatikan prinsip ketelitian dan kehati-hatian.

Kemenkominfo melakukan strategi decrypt (dekripsi) untuk memulihkan aset atau layanan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak. Alhasil, sejumlah layanan telah pulih untuk jumlah yang tak disebutkan.

“Secara bertahap sejumlah layanan pemerintah pulih melalui metode dekripsi (decrypt) atau membuka data yang dikunci hacker,” ujar Budi.

Sebelumnya, Menkominfo mengunjungi PDNS 2 yang dikelola Telkomsigma di Surabaya pada 16 Juli 2024 untuk memastikan percepatan penanganan serangan Brain Chiper Ransomware berlangsung optimal.

Sehari setelahnya, Menteri Budi Arie melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Data Center Temporer PDNS 2 di Tangerang Selatan, Banten. Lantas, pada 19 Juli 2024, Menkominfo mengunjungi ke Security Operation Center PDNS 1 yang dikelola Lintasarta.

Sejumlah kegiatan Menkominfo tersebut merupakan bagian dari serangkaian upaya pengawasan atau supervisi terhadap pemulihan infrastruktur penyediaan layanan digital nasional.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementera (PDNS) 2 beberapa waktu lalu berimbas pada proses lelang konstruksi proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga proyek strategis nasional (PSN).

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis menjelaskan, setidaknya sebesar 10% proyek yang dilelang terimbas peretasan PDN.

“Tapi yang jelas itu [peretasan PDN] memang memiliki dampak yang cukup signifikan juga, terutama terkait proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi [TKK]. Kemudian, sedikit juga berpengaruh ke proses pengadaan tender kita,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (23/7/2024).

Atas kejadian tersebut, Abdul Muis menjelaskan pihaknya kemudian melakukan proses lelang pada proyek IKN hingga PSN secara manual.

Hal itu dilakukan guna tetap menjaga target konstruksi proyek-proyek tersebut dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sayangnya, Abdul Muis tidak memerinci secara pasti proyek apa saja yang terdampak peretasan PDN tersebut.

Namun demikian, Abdul Muis menegaskan bahwa permasalahan tersebut saat ini telah ditangani secara tepat sehingga pembangunan proyek IKN hingga PSN yang baru memasuki tahap lelang diharapkan tidak akan molor.

“Ada [berdampak pada lelang PSN], yang di IKN juga ada sehingga karena ada proses kendala di PDN maka yang tadinya kita gunakan sistem informasi pendukung kita berubah kembali manual. Karena kita harus bertindak cepat, tadi kalau kita tidak kembali manual waktu akan habis terpakai dan itu akan menjadikan pembangunan infrastruktur di IKN akan mundur,” pungkasnya.

PDNS 2 sebelumnya sempat mengalami kegagalan operasi akibat serangan ransomware pada Kamis, 20 Juni 2024. Akan tetapi, Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengatakan, insiden serangan ransomware itu sudah mulai terdeteksi sejak 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB.

Saat itu, pihaknya mendapatkan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender yang memicu aktivitas malicious berjalan.

"Aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB, di antaranya melakukan instalasi file malicious, menghapus file system penting, dan menonaktifkan service yang sedang berjalan," kata Ariandi.

IDXChannel - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Abdul Muis mengakui serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) membuat sertifikasi pekerja konstruksi gagal terbit.

Hal itu membuat para pekerja di sektor konstruksi terlambat untuk mendapatkan sertifikat pekerja konstruksi. Sebab, sebagian data-datanya tersimpan dalam server tersebut.

"Secara keseluruhan saya enggak hafal berapanya. Tetapi yang jelas itu memiliki dampak yang cukup signifikan, terutama terkait proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi," ujar Abdul Muis dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Selanjutnya, Abdul Muis mengaku akibat gangguan tersebut juga berdampak pada proses pengadaan beberapa pekerjaan di Kementerian PUPR. Mengingat, proses pengadaan atau tender saat ini dilakukan melalui sistem online.

"Walaupun Alhamdulillah yang terpengaruh tidak sampai 10 persen, karena lelang dan pekerjaan kita sudah 90 persen diselesaikan di tahun 2024 ini," tuturnya.

Abdul Muis menjelaskan beberapa proses pengadaan lelang yang terdampak dari sistem PDNS yang eror itu seperti proyek-proyek pekerjaan di IKN dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Meski demikian, proses lelang sempat dilanjutkan meski menggunakan sistem manual.

"Ada (PSN), yang di IKN juga ada. Sehingga karena ada proses kendala di PDN, maka yang tadinya kita menggunakan sistem informasi pendukung tadi kita berubah kembali ke manual," lanjutnya.

Menurutnya, proses pengadaan lelang menggunakan sistem manual ini memang tergolong memakan waktu yang lebih ketimbang menggunakan sistem manual, hal itu akhirnya mengancam pada proses penyelesaian proyek yang mundur.

"Maka kemarin kita secepat mungkin mengambil keputusan kita kembali ke manual. Sehingga proses lelang tetap jalan. Termasuk juga proses sertifikasi, badan usaha, sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang dilakukan LPJK juga kembali ke manual," ujarnya.

(FRI)

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui beberapa kendala menyebabkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhambat. Selain faktor cuaca dengan curah hujan tinggi, serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) ikut berdampak pada IKN.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Abdul Muis, mengatakan adanya gangguan pada server PDNS beberapa waktu lalu membuat proses lelang dan tender proyek di IKN dilakukan secara manual. Hal ini praktis membuat proses lelang menjadi lebih lama ketimbang sistem online yang dilakukan sebelumnya.

"Kalau kita enggak segera mengambil keputusan ke manual, maka waktu akan habis. Tentu itu akan menjadikan pembangunan infrastruktur di IKN akan mundur," ujar Abdul Muis saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (23/7/2024).

Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan tantangan utama dalam penyelesaian konstruksi di Ibu Kota Nusantara terkait permasalahan cuaca.

Seperti proses pemasangan atap-atap atau pekerjaan yang berada di bagian atas proyek, cukup rawan dikerjakan ketika masuk musim hujan. Kemudian, pengerjaan pengaspalan juga sulit dilakukan ketika hujan datang.

"Masalahnya ini saja, hujan, kan itu di ketinggian, ada (potensi) hujan dan petir, tapi mudah-mudahan pekerjaan bisa selesai sesuai target," ujar Danis (5/7/2024) lalu.

Senada, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan bandara VVIP di IKN terkendala masalah hujan. Sehingga aktivitas konstruksi kurang optimal dikerjakan.

Dari total 30 hari, hanya 8 hari yang cerah di kawasan IKN. Jika kondisi ini terus terjadi, lanjut Menhub, target pembangunan sejumlah fasilitas Bandara IKN berpotensi mundur dari rencana awal.

"Perlu diketahui, curah hujan di wilayah Kalimantan Timur cukup tinggi dalam satu bulan terakhir, bahkan hanya delapan hari cuaca cerah. Oleh karena itu modifikasi cuaca menjadi keharusan," kata Menhub (13/7/2024).

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Abdul Muis mengatakan gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) akibat serangan ramsomware berdampak pada proses pengadaan sejumlah proyek pemerintah.

Sebab, proses pengadaan atau tender pemerintah saat ini dilakukan melalui sistem online. "Walaupun alhamdulillah yang terpengaruh tidak sampai 10 persen, karena lelang dan pekerjaan kita sudah 90 persen diselesaikan di tahun 2024 ini," tuturnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/7/2024)..

Abdul Muis merinci beberapa proses pengadaan lelang yang terdampak dari peretasan PDNS seperti proyek-proyek pekerjaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Meski demikian, proses lelang sempat dilanjutkan meski menggunakan sistem manual.

"Ada (PSN), yang di IKN juga ada. Sehingga karena ada proses kendala di PDNS, maka yang tadinya kita menggunakan sistem informasi pendukung tadi kita berubah kembali ke manual," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan proses pengadaan lelang menggunakan sistem manual ini memang tergolong memakan waktu yang lebih dibandingkan menggunakan sistem online. Hal itu akhirnya bisa berdampak pada mundurnya proses penyelesaian proyek.

Dengan kondisi tersebut, Abdul Muis menyebut pihaknya bergerak cepat dengan memutuskan mengadakan tender dengan cara manual. Dengan begitu, proses lelang tetap jalan.

“Termasuk juga proses sertifikasi, badan usaha, sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang dilakukan LPJK juga kembali ke manual," kata dia.

Selain itu, para pekerja di sektor konstruksi turut terdampak karena terlambat mendapatkan sertifikat pekerja konstruksi. Itu lantaran sebagian data-datanya tersimpan dalam server tersebut.

"Secara keseluruhan saya enggak hafal berapanya. Tetapi yang jelas itu memiliki dampak yang cukup signifikan, terutama terkait proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi," ujarnya.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya yang dikelola oleh Telkomsigma tak kunjung pulih setelah 3 minggu mengalami gangguan akibat diretas. Meski aktor Brain Cipher telah memberikan kunci dekripsi, faktanya hingga saat ini sejumlah layanan masih belum pulih. Saham pengelola PDNS bergerak fluktuatif.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melaporkan sebanyak 30 layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menyatakan, pemulihan layanan dilakukan dengan strategi dekripsi (decrypt).

“Hingga hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Pukul 19.00 WIB, terdapat total 30 layanan dari 12 K/L/D yang telah berhasil dipulihkan atau Go Live,” jelasnya di Jakarta Pusat, Selasa (09/07/2024).

Berdasarkan hasil pemetaan dan validasi yang dilakukan terhadap 282 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah PDNS 2, terdapat sebanyak 167 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak.

“Masih berjalan, saat ini terdapat sekitar 7 layanan dari 6 kementerian, lembaga dan daerah yang diupayakan akan segera pulih,” tuturnya.

Menurut Hadi percepatan pemulihan layanan PDNS 2 dilakukan dengan memaksimalkan ketersediaan backup data di PDNS 3 (Cold Site) di Batam dan backup lokal di PDNS 2 Surabaya.

SDM Tidak Kompeten Kelola PDNS

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir meminta agar pihak yang tidak kompeten menjalankan tugas agar dicopot dari jabatannya, imbas lumpuhnya sistem layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya berhari-hari.

Erick menyampaikan bahwa dirinya mendukung kebijakan yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.

“Yang pasti kita mendukung kalau ada yang tidak kompeten, kita copot juga,” ujar Erick, Rabu (10/7/2024).

Perbesar

Saat ditanya terkait indikasi kelalaian yang dilakukan karyawan, Erick enggan menjawab pertanyaan itu lantaran masih tahap indikasi. Meski demikian, Erick mendorong untuk dilakukan audit investigasi.

“Saya mendorong namanya investigasi audit, tetapi saya tidak mau berpolemik politik, saya bukan orang politik, saya orang profesional, mendorong pembersihan individu yang korupsi atau individu yang tidak baik,” tandasnya.

VP Legal & Compliance Telkomsigma Reza Topobroto mengatakan bahwa hingga saat ini Telkomsigma selaku salah satu bagian dari kerja sama operasi (KSO) terus aktif mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta mitra terkait lainnya dalam upaya pemulihan (recovery) data secara intensif.

“Melalui aktivasi crisis center SCC yang beroperasi 24x7 always on, serta memastikan pemulihan layanan dapat dikendalikan dengan efektif dan aman,” kata Reza kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, Reza menyampaikan bahwa Telkomsigma juga fokus melaksanakan prosedur disaster recovery plan (DRP) dan menunggu hasil digital forensik dari badan yang ditunjuk pemerintah.

Sayangnya, perusahaan yang merupakan bagian dari Telkom Group itu enggan berkomentar lebih jauh atas terjadinya insiden serangan ransomware.

“Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kemenko Polhukam sebagai narasumber tunggal dalam insiden serangan ransomware terhadap PDNS 2,” tuturnya.

Pergerakan Saham Telkom Indosat

Sementara itu saham emiten telekomunikasi, mulai dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) hingga PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredo Hutchison (IOH) bergerak fluktuatif dan cenderung ditutup menguat saat insiden Brain Cipher ransomware menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya.

Diketahui, Indonesia memiliki 3 PDNS yang berlokasi di Serpong, Surabaya dan Batam. PDNS 1 Serpong dikelola oleh Lintasarta, anak usaha Indosat. Sementara itu PDNS 2 Surabaya dikelola oleh Telkomsigma anak usaha Telkom, adapun PDNS 3 di Batam dikelola oleh Telkom.

Hampir tiga pekan serangan Brain Cipher ransomware melumpuhkan sistem layanan PDNS 2 yang dikelola PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) pada 20 Juni 2024.

Saat insiden serangan ransomware terjadi, saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) ditutup di zona hijau di harga Rp2.840 atau naik 0,35% pada Kamis (20/6/2024). Pergerakan harga saham TLKM terpantau bergerak fluktuatif meski masih berada di zona hijau.

Namun, harga saham TLKM mulai terkoreksi pada 1–4 Juli 2024, dengan penurunan tajam terjadi pada Kamis (4/7/2024) di level Rp2.960 atau merosot 2,31%. Meski demikian, menutup akhir pekan, harga saham TLKM kembali menguat di level Rp3.020 pada Jumat (5/7/2024).

Sementara itu, harga saham TLKM pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini, Kamis (11/7/2024), masih bertengger di zona hijau dengan harga Rp3.180 atau menguat 0,63%. Kapitalisasi pasar atau market TLKM mencapai Rp315,02 triliun.

Adapun selama periode 20 Juni hingga 11 Juli 2024, saham Telkom masih naik 7,8%.

Perbesar

Sama seperti TLKM, harga saham PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredo Hutchison (IOH) ditutup menguat pada perdagangan Kamis (20/6/2024). Kala itu, harga saham ISAT berada di harga Rp10.250, atau menguat 1,74%.

Saham ISAT terus menguat, namun jatuh di level Rp10.350 atau turun 1,43% pada 25 Juni 2024. Pada 27 Juni, harga saham ISAT kembali terkoreksi 0,72% ke level Rp10.350 seusai rebound di harga Rp10.425 pada 26 Juni 2024.

Sampai dengan penutupan perdagangan sesi pertama hari ini, saham ISAT menguat 4,55% ke level Rp11.500 dengan market cap sebesar Rp92,72 triliun.

Adapun selama periode 20 Juni 2024 hingga 11 Juli 2024 pukul 12.00 WIB, saham Indosat mengalami lesatan yang lebih tinggi dibandingkan Telkom yaitu 10,31%

Sementara itu saham XL Axiata dan FREN juga mengelami pergerakan dalam beberapa pekan terakhir.

Jakarta: Sejumlah data dalam layanan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) hilang dampak dari peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemendikbudristek bakal memanfaatkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) sebagai acuan untuk mengatasi hilangnya data tersebut.

"Ini juga tentu kami bersama dengan semua PTN untuk bisa meng-update data-data yang mereka sudah record. Sehingga pencarian solusi atas lost data ini bisa segera dengan baik ditanggulanginya," kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudritstek, Abdul Haris, dalam RDP Eselon I Kemendikbudristek di Komisi X DPR RI dikutip Kamis, 11 Juli 2024.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, menyebut masih ada data yang aman dari peretasan. Antara lain Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan PDDikti.
"Untuk data Dapodik dan PDDikti, kebetulan datanya ada di dalam data center yang ada di Pusdatin di Ciputat. Jadi, datanya aman," kata Suharti.

Saat ini, pihaknya masih fokus memulihkan layanan lain yang terserang peretasan. Ia memastikan sistem yang diretas akan pulih pada akhir Juli 2024.

"Kita berjanji bahwa semua sistem akan pulih pada tanggal 29 Juli," ujar Suharti.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, meminta Kemendikbudristek memastikan dampak dari serangan ransomware terhadap PDNS. Dia meminta hal itu jangan sampai mengganggu pengelolaan data pendidikan, seperti penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP-K, penyaluran bantuan pendidikan Beasiswa Indonesia Maju (BIM) dan proses pelaksanaan PPDB, serta aplikasi pendidikan lainnya.

"Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek membuat sistem back up data pendidikan secara mandiri untuk mengantisipasi terjadinya peretasan," ujar Dede.

Baca juga: Data Tak Dibackup, Dokumen Lampiran Pendaftar KIP-K Hilang

(REN)

Bisnis.com, JAKARTA – Ancaman serangan siber makin berkembang hingga sulit dideteksi seiring dengan kemajuan teknologi. Bahkan, tujuan serangan siber kian beragam demi keuntungan finansial.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Regional Satu Jabodebek dan Banten Roberto Akyuwen mengatakan apabila dulu serangan ransomware hanya bertujuan untuk memperoleh uang tebusan, di mana setelah pembayaran, masalah terselesaikan. Namun, sekarang pelaku kejahatan siber mampu mengganggu sistem perbankan tanpa diduga.

“Ada yang hanya sekadar iseng dan ada juga yang masuk ke dalam kategori kejahatan serius demi keuntungan finansial. Keuntungan tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, seperti profit pribadi hingga biaya politik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024)

Lebih lanjut, dia menyebut industri perbankan akan terus menjadi sasaran serangan siber yang makin canggih. Salah satu sasaran dari serangan siber perbankan saat ini adalah rantai suplai (supply chain attacks).

“Kalau dulu dia [serangan siber] lebih mendekati end user, atau core system bank. Sekarang, karena kita terpapar dengan banyak sistem. Ketika core banking system meningkat, biasanya kita tingkatkan kapasitasnya. Ini yang membuat kita lebih terekspose, mendatangkan risiko serangan siber,” ucapnya.

Dia melanjutkan, dalam melawan serangan siber tersebut, memang ada konsekuensi yang harus ditanggung perbankan. Pasalnya, serangan siber di sektor keuangan hampir tiga kali lebih banyak dibandingkan industri lainnya.

“Ada tren keamanan siber untuk menggambarkan tentang konsekuensi yang harus ditanggung oleh suata lembaga jasa keuangan khususnya bank ketika berhadapan dengan serangan siber,” ujar Roberto.

Adapun, insiden kebocoran data dapat menyebabkan peningkatan biaya yang sangat besar bagi perbankan. Selain itu, untuk mengimplementasikan dan mengelola infrastruktur keamanan siber, diperkirakan akan meningkat lebih dari 40% pada 2025.

Kemudian, bank perlu meningkatkan penggunaan biometrik dan token, karena bank-bank mulai mengenalinya sebagai suatu solusi yang berguna dalam pengendalian keamanan pembayaran.

“Para nasabah mulai menggunakan biometrik untuk aktivitas-aktivitas perbankan, seperti otentifikasi pada mobile banking, melakukan transaksi pada ATM, dan pembayaran,” jelasnya.

Ke depannya, kata Roberto, nasabah juga akan lebih memilih jalur digital. Untuk itu, bank-bank perlu menyediakan pula otentifikasi dan proses pengendalian akses yang lebih canggih.

“Tentunya hal tersebut tanpa mengorbankan pengalaman nasabah,” tutup Roberto.

Jakarta: Layanan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) terdampak peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Kementerian Komunikasi dan Informatika. Meski begitu, penyaluran KIP-K kepada mahasiswa on-going diklaim berjalan lancar.

"Untuk yang on-going tidak ada masalah, sudah hampir seluruhnya terbayarkan," kata Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, dalam RDP Eselon I Kemendikbudristek di Komisi X DPR RI dikutip Rabu, 10 Juli 2024.

Suharti menjelaskan penyaluran KIP-K sampai 28 Juni 2024 sudah mencapai 98,8 persen. Meski begitu, sistem KIP-K masih perlu dipulihkan.
"Kita berjanji bahwa semua sistem akan pulih pada tanggal 29 Juli 2024. Jadi memang butuh waktu karena tidah hanya sistemnya hidup, tetapi karena data-data kan juga harus masuk. Tidak hanya untuk pendaftar tetapi data-data yang on going," papar dia.

Sebelumnya, Kemendikbudristek sudah meminta perguruan tinggi berkoordinasi dengan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek untuk memproses pencairan KIP-K. Proses pencairan KIP Kuliah untuk mahasiswa penerima KIP Kuliah on-going pada semester genap 2023/2024 sudah mencapai 98,8 persen.

Saat terjadi permasalahan pada PDNS 2, masih ada 16.316 mahasiswa penerima KIP Kuliah ongoing yang belum diajukan pencairannya oleh perguruan tinggi atau sedang dalam proses pencairan.

Kemendikbudristek memastikan semua proses pencairan KIP Kuliah untuk mahasiswa penerima ongoing akan selesai sesuai jadwal dan tanpa keterlambatan pada Agustus 2024.

Baca juga: Data Tak Dibackup, Dokumen Lampiran Pendaftar KIP-K Hilang

(REN)

Bisnis.com, JAKARTA - Instansi dan lembaga pemerintahan sebagai penyewa (tenant) di pusat data nasional sementara (PDNS) disebut memiliki kekhawatiran dalam menyimpan data-data penting mereka di PDNS 2 usai infrastruktur vital tersebut diretas.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan bahwa dampak dari serangan ransomware terhadap PDNS 2 akan membuat para penyewa menjadi ragu.

Dia mendesak agar Kemenkominfo melakukan 'bersih-bersih' dengan mengubah tata kelola standar operasional, perencanaan, hingga sumber daya manusia (SDM) yang mengoperasikan data center PDN untuk menjaga keamanan dan memulihkan kepercayaan penyewa terhadap PDN.

“Tenant ke PDN akan ragu akibat kejadian ini. Jadi harus ada perubahan SOP [standar operasional prosedur], perencanaan, SDM, dan sebagainya untuk membuat kepercayaan pulih,” ujar Heru kepada Bisnis.

Untuk diketahui, pascaperetasan PDNS, Kementerian Hukum dan Ham segera memindahkan layanan imigrasi ke penyedia komputasi awan swasta. Langkah tersebut diambil untuk menjaga pelayanan tetap berjalan.

Menkumham tidak meletakan server di PDNS yang telah menghabiskan anggaran sebesar Rp700 miliar.

Dalam hal ini, Heru menjelaskan bahwa pemerintah perlu melakukan perubahan dan perbaikan dalam mengelola pusat. Jika tidak, maka bisnis pusat data akan berat ke depan.

“Memang perlu perbaikan agar ada kepercayaan lagi masyarakat, pengguna jasa, pusat data, termasuk pusat data nasional untuk dapat menggunakan pusat data untuk menyimpan data-data atau pemberian aplikasi kepada masyarakat,” jelasnya.

Menurut Heru, ada beberapa faktor terjadinya insiden siber, mulai dari sistem keamanan siber yang lemah, adanya pengguna malware atau ransomware yang kekinian, peretas yang andal, serta tim penjaga keamanan data yang tidak kompeten oleh pengelola PDNS 2 Surabaya.

Heru pun menyarankan agar mitigasi harus dipikirkan sejak awal perencanaan dibangun suatu pusat data. Misalnya, seperti adanya PDN utama, PDN backup, dan PDN backup dari backup.

“Manajemen risiko juga harus dihitung. Kemudian ketika insiden terjadi, SOP harus jelas, mitigasi juga harus jelas dan cepat,” terangnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja mengatakan bahwa kejadian PDNS 2 telah mengajarkan pengguna jasa untuk lebih kritis dalam memilih fasilitas atau jasa pengelolaan data.

Terlebih, Ardi menyebut insiden ini berpengaruh terhadap prospek data center ke depan, lantaran serangan ransomware ini sudah menjadi masalah global. Selain itu, peretasan PDNS 2 juga berdampak pada citra dan integritas industri.

“Artinya dari segi bisnis global, PDN yang paling canggih saja sudah jebol, karena PDN itu menjadi barometer, bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk industri,” kata Ardi saat dihubungi Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Masa depan bisnis data center dalam negeri diselimuti tanda tanya setelah pusat data nasional sementara (PDNS) diretas. Pemain data center lokal dituntut untuk meningkatkan keamanan guna menadah limpahan 'kue' bisnis data center Singapura, juga menjaga kepercayaan penyewa.

Laporan Statista memperkirakan pendapatan bisnis data center di Singapura pada 2024 mencapai US$1,06 miliar. Pasar data center Singapura akan terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan (CAGR 2024-2028) sebesar 6,82%, menghasilkan volume pasar sebesar US$1,38 miliar pada 2028.

Sementara itu dalam perkembangannya Singapura membatasi pembangunan data center karena keterbatasan lahan dan listrik. Data center menyerap banyak energi khususnya untuk pendingin.

Mengenai nasib bisnis data center dalam negeri,Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel Sigit Puspito Wigati Jarot memproyeksikan bisnis pusat data masih sangat prospektif, seiring dengan permintaan pertumbuhan data yang terus meningkat.

Namun, Sigit menilai perlu lebih banyak pelaku usaha pusat data dengan kualitas dan rekam jejak yang jelas. Dia pun menyarankan agar pusat data dikelola oleh ahlinya.

“Proyeksi bisnis pusat data menurut saya masih sangat prospektif, karena demand pertumbuhan data Indonesia dari tahun ke tahun sangat tinggi meningkatnya, sementara kapasitas total pusat data nasional masih sedikit,” kata Sigit kepada Bisnis, Senin (8/7/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO) pernah memperkirakan kapasitas energi data center di Indonesia akan mencapai 210 megawatt (MW) pada 2024, atau naik 44,83% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sederet pemicu peningkatan kapasitas data center di tahun ini seiring angka penetrasi internet Indonesia yang per tahun ini telah mencapai 77% hingga transformasi digital yang digeber Indonesia.

Sementara itu, Real Estate Asia memperkirakan bisnis data center Indonesia pada 2026 diramalkan bisa bernilai hingga US$3,07 miliar atau Rp45,9 triliun.

Adapun untuk mencegah berulangnya insiden yang terjadi pada PDNS 2 di Surabaya, Sigit mengimbau perlu dilakukan pendekatan security-by-design.

“Jadi pertimbangan keamanan harus dilibatkan sejak awal. Dalam hal ini BSSN [Badan Siber dan Sandi Negara] harus terlibat sejak awal, jangan hanya diberi tugas monitoring saja,” jelasnya.

Sigit juga mendorong agar kasus tersebut diselidiki dan diusut hingga tuntas mengikuti regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ada.

“Jangan sampai terjadi distrust [ketidakpercayaan] di masyarakat, karena instansi yang dianggap menjadi contoh menerapkan standar keamanan, malah diserang dan dilumpuhkan, apalagi jika penanganannya kurang baik,” tuturnya.

Ke depan, lanjut Sigit, perlu ada kejelasan antara fungsi regulator dengan pelaksana agar aturan bisa lebih ditegakkan.

Pasca penemuan ransomware di PDNS 2, ditemukan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB yang memungkinkan aktivitas malicious (berbahaya) beroperasi.

Jika dilihat dari urutan kejadiannya, aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB, di antaranya melalui instalasi fail malicious, penghapusan filesystem penting, dan penonaktifan layanan berjalan.

Kemudian pada 20 Juni 2024 pukul 00.55 WIB, diketahui Windows Defender mengalami crash dan tidak bisa beroperasi. Insiden ini membuat sejumlah layanan publik terganggu, termasuk berdampak pada layanan keimigrasian

Pada 20 Juni 2024, layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis (kantor imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian) serta tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan untuk sementara mengalami kendala.

Bukan hanya itu, lumpuhnya sistem PDNS 2 juga berdampak pada sistem layanan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang mengharuskan 853.393 mahasiswa melakukan reclaim akun KIP Kuliah serta mengunggah kembali dokumen dan pendaftaran KIP Kuliah.

Bisnis.com, JAKARTA - Penelusuran mengenai penyebab Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) kembali ramai dibahas. Padahal peretas telah membuka kembali data-data yang terkunci dan salah satu petinggi Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, telah mengundurkan dari jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Aptika Kemenkominfo.

Pada Rabu malam, (3/7/2024) salah satu akun di sosial media X.com (dahulu twitter) memposting tentang oknum yang diduga kuat membocorkan data PDNS.

Akun melempar rumor bahwa oknum bernama DPA yang bekerja di Lintasarta sebagai aktor di balik bocornya data PDNS 2 di Surabaya. DPA diduga mengunggah dokumen rahasia berupa akses Virtual Private Network (VPN) Pusat Data Nasional di Google pada 11 Oktober 2022.

Dari dokumen yang diunggah itulah kemudian diduga bahwa Brain Cipher akhirnya bisa masuk ke sistem PDNS dan mengunci data yang ada di dalamnya.

Selain memperlihatkan dokumen yang diduga sebagai pintu masuk Brain Cipher, akun tersebut juga mengunggah kartu ID pegawai DPA yang terdapat tulisan Lintasarta.

“Kami mendapatkan data telak nan luar biasa bahwa kebocoran PDN diduga kuat berasal dari orang dalam sejak 11 Oktober 2022…..Dialah saksi mahkota,” tulis akun.

Adapun hingga Kamis (4/7/2024) pukul 06.00 WIB, postingan tersebut telah mendapat 15.000 likes dan memancing 313 percakapan.

Percakapan di postingan tersebut beragam. Ada yang mendukung, ada juga yang membantah.

Mengenai hal tersebut.

PT Indosat Tbk. (ISAT) menegaskan bahwa oknum yang diduga menjadi biang kerok atas kebocoran data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 bukan karyawan Lintasarta.

Indosat membantah kabar yang beredar di sosial media, yang menyebut bahwa pembocor data PDNS merupakan pegawai Lintasarta.

“Kami menegaskan bahwa oknum diduga terkait dengan Pusat Data Nasional (PDN) sudah tidak memiliki hubungan dan/atau kontrak kerja dengan Lintasarta sejak Agustus 2021,” kata SVP Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison Steve Saerang kepada Bisnis, Kamis (4/7/2024).

Steve juga mengatakan bahwa Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) Group bersama seluruh anak usahanya, termasuk Lintasarta, senantiasa menjunjung integritas tinggi dan menjaga kepercayaan yang diberikan pelanggan dalam menjalankan pekerjaannya.

“Hal ini merupakan bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik demi menjaga kualitas layanan dan pengalaman bagi seluruh pelanggannya,” kata Steve.

Serangan Siber Lintas Negara

Sementara itu, Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja menegaskan bahwa data-data yang terdapat di PDNS adalah data-data vital negara. Ardi menilai bahwa yang dialami PDNS saat ini adalah serangan siber, bukan peretasan.

Menurutnya, peretas tidak benar-benar meminta uang tebusan kepada negara. Dia berpandangan yang diincar peretas adalah informasi-informasi vital di dalam PDNS.

“Ini bukan lagi kepentingan kelompok atau perorangan tetapi kepentingan negara lain. Ini sudah salah satu bentuk senjata serangan. Yang diserang jantung dan urat nadi negara,” kata Ardi.

Ardi mengatakan sejak awal pemerintah mewacanakan pemusatan data lembaga dan instansi pemerintah, dirinya telah memberi kritik keras.

Sejak dahulu, Ardi memiliki kekhawatiran PDNS dibobol. Jika ini terjadi, maka yang dicuri bukan hanya data satu kementerian, melainkan seluruh kementerian dan instansi pemerintahan.

Dia menyesali langkah pemerintah yang menempatkan data-data vital negara di komputasi awan (cloud).

“Ini ibaratnya menaruh seluruh telur dalam satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh seluruh telurnya pecah. Terbukti,” kata Ardi.

Sementara itu Deputy of Opera@on CSIRT.ID M. S. Manggalanny menduga serangan Ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) adalah Terorisme Siber.

Terorisme Siber memiliki kriteria adanya aktor yang terlibat, motivasi serangan, tujuan, sarana serangan, dampak yang diharapkan dan korban.

Menurutnya, secara teknis, serangan Ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 sudah memenuhi semua kriteria di dalam Taksonomi Terorisme Siber.

“Tinggal bagaimana otoritas mengungkap dan membuk@kan adanya Aktor yang memiliki motivasi ideologi dan politik di balik kelompok kriminal Brain Cipher yang meminta tebusan US$8 juta,” kata Manggalanny dikutip.

Manggalanny juga mengatakan apabila terbukti ada Aktor yang memiliki motivasi ideologi dan politik di balik serangan siber tersebut, justru akan mengakibatkan tantangan baru yang lebih kompleks dalam sistem penegakan hukum.