Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara meminta industri peer to peer lending (P2P Lending) atau pinjaman online (pinjol) untuk menurunkan bunga pinjaman setelah Bank Sentral AS The Federal Reserve (The Fed) memangkas suku bunga acuan.

The Fed memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis points (bps) menjadi 4,50-4,75 persen pada Kamis (8/11).

Menurut Mirza, penurunan suku bunga The Fed biasanya diikuti oleh negara lain termasuk Indonesia, sehingga tak ada salahnya industri pembiayaan maupun pinjol ikut mengkaji bunga pinjamannya.

"Jadi saya rasa industri harus menganalisis, harus membuat penilaian yang bijak, juga pertimbangkan beban biaya dana yang membebani konsumen," ujarnya dalam acara OECD/INFE-OJK Conference 'Empowering Consumers Through Financial Education', Jumat (8/11).

Dalam kesempatan ini, Mirza juga menyoroti perilaku masyarakat yang makin gemar berutang, bahkan untuk sekedar berbelanja. Hal ini tercermin dari meningkatkan pengguna layanan Buy Now Pay Later (BNPL).

"Meskipun produk (PayLater) ini baru saja diperkenalkan, saya rasa belum mencapai 10 tahun, mungkin hanya 5 tahun. Jumlah pelanggan buy-now-pay-later sekarang sudah mencapai 20 juta dari populasi Indonesia yang berjumlah 280 juta," jelas Mirza.

Menurutnya, dari puluhan juta pengguna ini, paling banyak adalah anak muda. Padahal dampak dari penggunaan PayLater bisa merugikan di masa depan.

Pasalnya, semua transaksi kredit yang dilakukan di PayLater akan masuk ke data OJK dan tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

SLIK adalah sistem OJK yang mencatat skor atau riwayat kredit seseorang yang digunakan oleh perbankan untuk menentukan kelayakan kredit nasabah saat pengajuan pinjaman, termasuk untuk Kredit Perumahan Rakyat (KPR).

"Mungkin hanya meminjam setara dengan US$10, US$50, tetapi nama mereka akan masuk dalam SLIK dan itu kemudian digunakan oleh industri. Ketika peminjam ini, mereka tidak dapat membayar atau lupa untuk membayar, maka mereka mungkin menghadapi masalah. Karena riwayat catatan mereka tentang ketidakmampuan membayar," pungkas Mirza.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pinjaman fintechpeer to peer(P2P) lending mencapai sebanyak Rp74,48 triliun per September 2024.

OJK mencatat jumlah itu naik 33,73% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp55,70 triliun. Untuk periode September 2024, outstanding tercatat hanya naik 14,28% secara tahunan.

Kendati demikian, OJK mencatat tingkat kredit macet dilihat dari rasio TWP90 masih terjaga di bawah 5%.

“Tingkat kredit macet secara agregat atau TWP90 dalam kondisi terjaga di 2,38%,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/10/2024).

Adapun, rasio TWP90 turun apabila dibandingkan dengan tahun lalu, di mana TWP90 mencapai 2,82% per September 2023. Sementara apabila dibandingkan dengan Agustus 2024 angkanya stagnan, di mana kala itu TWP90 fintech P2P lending yakni 2,38%.

Per Oktober 2024, OJK juga mencatat terdapat 14 dari 97 fintech P2P lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp7,5 miliar. Dari 14 penyelenggara P2P lending tersebut, lima di antaranya sedang dalam proses analisis penanganan modal disetor.

“OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong pemenuhan ekuitas minimum dimaksud baik berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun dari strategicinvestor, termasuk pengembalian izin usaha,” paparnya.

Untuk periode 2024, sudah ada empat penyelenggara fintech P2P lending yang dicabut izinnya oleh regulator.

Beberapa di antaranya adalah PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund), PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas), PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala), dan PT Investree Radika Jaya (Investree). Langkah tersebut diambil karena ketidakmampuan perusahaan-perusahaan tersebut dalam memenuhi persyaratan modal minimum dan ketentuan pengawasan.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin satu perusahaan fintech peer to peer(P2P)lendingatau pinjaman online (pinjol) dan perusahaan pembiayaan.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka penegakan sektor pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) pada Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga PVML OJK, Agusman mengatakan bahwa perusahaan pertama yang telah dicabut izinnya oleh regulator yakni, PT Investree Radhika Jaya (Investree). Dia mengatakan, alasan OJK mencabut izin usaha platform P2P lending tersebut lantaran tidak memenuhi ekuitas minimum dan pelanggaran ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022.

“Selain itu, perusahaan tersebut juga kinerjanya memburuk dan mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Agusman dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/11).

Selanjutnya, OJK telah mencabut izin perusahaan pembiayaan, PT Rindang Sejahtera Finance. Agusman mengatakan bahwa pihaknya mencabut izin tersebut karena perusahaan tidak dapat melakukan perbaikan tingkat kesehatan dan pemenuhan ketentuan.

Adapun selama Oktober 2024, OJK telah melakukan sanksi administratif kepada 16 perusahaan pembiayaan, empat perusahaan modal ventura dan 16 fintech P2P lending atas pelanggaran terhadap POJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan atau tindak lanjut pemeriksaan.

Sedangkan dari sisi kinerja, OJK mencatat piutang pembiayaan sebanyak Rp 501,78 triliun. Angka tersebut meningkat 9,39% secara tahunan atau year on year(YoY) dari Rp 458,60 triliun pada September 2024.

Sementara itu, dari sisi fintech P2P lending pada September 2024, outstanding pembiayaan yang dicatat mencapai Rp 74,48 triliun. Total pembiayaan ini tumbuh 33,73% YoY dari Rp 55,70 triliun.

Selanjutnya, pembiayaan modal ventura mencapai sebesar Rp 16,25 triliun pada September 2024. Angka tersebut turun dibandingkan Rp 17,68 triliun pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

Sedangkan aset industri modal ventura mencapai Rp 26,15 triliun. Jumlah tersebut turun dari yang sebelumnya mencapai Rp 27,24 triliun pada September 2023.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terjadi peningkatan jumlah pinjaman pada industri peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol). Pada September 2024, total pembiayaan pada industri pinjol mencapai Rp 74,48 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan jumlah pinjaman pada September 2024 ini mengalami kenaikan sebesar 33,73% secara tahunan (yoy).

"Untuk pembiayaan industri peer to peer lending September 2024 nilai tumbuh 33,73% secara tahunan menjadi Rp 74,48 triliun. Agustus yang lalu tumbuh sebesar 35,62% yoy," katanya dalam Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (1/11/2024).

Sementara itu tingkat kredit macet pinjol (TWP90) tercatat terjaga atau sama pada bulan September dibandingkan sebelumnya. Dia menyebut tingkat TWP90 terjaga di 2,38% per September 2024.

Selain jumlah pinjaman pinjol yang melonjak, piutang perusahaan pembiayaan multifinance juga naik 9,35% yoy pada September 2024 menjadi Rp 501,78 triliun. Meski masih tumbuh, piutang pembiayaan tercatat melambat dari bulan Agustus lalu yang tercatat naik 10,18% yoy.

"Rasio pembiayaan macet (NPF) gross September sebesar 2,62%, di Agustus lalu 2,66%. NPF net 0,81% di September, sedangkan bulan Agustus lalu 0,81%. Gearing ratio turun jadi 2,33 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali," imbuhnya.

Secara spesifik, pembiayaan modal ventura hingga akhir September 2024 turun 8,10% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 16,25 triliun. Nilai kontraksi bulan September melambat dibandingkan periode Agustus yang kontraksinya mencapai 9,03%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dana peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) mencapai Rp 72,03 triliun per Agustus 2024 ini. Utang tersebut belum dilunasi.

Tercatat nominal pinjol warga RI tersebut tumbuh sekitar 35,62% dari periode sebelumnya. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan tingkat risiko kredit macet atau tidak terbayar lebih dari 90 hari (TWP90) masih tergolong rendah, yakni 2,38%. Hal itu menunjukkan masyarakat masih membayar cicilan pinjol dengan cukup baik.

"Pada industri fintech peer-to-peer lending, outstanding pembiayaan tercatat tumbuh signifikan sebesar 35,62% atau sebesar Rp 72,03 triliun dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat TWP90 turun dan dalam kondisi terjaga di posisi 2,38%," kata Mahendra dilansir detikFinance, Sabtu (19/10/2024).

OJK Blokir 6.400 Rekening yang Terkait Judi Online

OJK Blokir 6.400 Rekening yang Terkait Judi Online

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran platform peer to peer lending (P2P) itu.

Untuk diketahui, TaniFund telah dicabut izin usahanya oleh OJK pada Mei 2024 lalu. Pencabutan itu merupakan buntut dari masalah gagal bayar kepada para investor yang merupakan petani.

"Perusahaan telah menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran dan menunjuk 4 (empat) orang sebagai Tim Likuidasi," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya, Agusman, dalam keterangan tertulis, Rabu (2/10/2024).

Agusman mengatakan hasil RUPS itu telah menunjuk empat orang sebagai Tim Likuidasi. Tim Likuidasi diharapkan akan bekerja sesuai dengan rencana, adil, dan objektif.

"Tim Likuidasi tersebut sudah dapat menjalankan tugasnya sesuai rencana kerja dan diharapkan dapat bertindak adil, objektif, serta independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkasnya.

Sebelumnya, OJK memang telah meminta TaniFund segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran platform peer to peer lending (P2P) itu.

Dalam catatan detikcom, OJK telah mencabut izin usaha TaniFund pada Mei 2024 lalu. Dengan begitu, penyedia pinjaman online (pinjol) untuk para petani itu sudah tidak boleh memberikan layanan pendanaan lagi di RI.

Pencabutan izin usaha TaniFund berawal saat perusahaan itu tersandung masalah gagal bayar kepada para investor beberapa tahun yang lalu. Kala itu pinjol para petani ini gagal melakukan pembayaran kepada 130 investor.

Kabar TaniFund gagal bayar 130 investor ini sudah tercium sejak akhir 2022 lalu. Dari 130 investor itu uang yang diinvestasikan mencapai Rp 14 miliar. Awalnya para investor ini masih menerima imbal hasil dan portofolio yang sesuai. Namun pada 2021 mulai terjadi beberapa masalah.

Simak: OJK Blokir 6.000 Akun yang Terlibat Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan akan melayangkan sanksi yang berlaku sesuai aturan kepada platform peer to peer lending (P2P) Investree. Untuk diketahui platform P2P lending itu dihadapi masalah kredit macet hingga berujung pengunduran diri direksi.

"OJK akan mengambil langkah-langkah pengawasan (supervisory concern) yang diperlukan dan mengenakan sanksi lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya, Agusman, dalam keterangan tertulis, Rabu (2/10/2024).

Sanksi dan pengawasan ketat itu dilakukan karena sampa hari ini, OJK tidak mendapatkan laporan mengenai tindakan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh P2P lending itu.

"Hingga saat ini belum terdapat laporan realisasi penyuntikan modal dan penyelesaian permasalahan di Investree," ucapnya.

OJK mengatakan akan tetap terus melakukan pengawasan dan pemantauan secara penuh terhadap Investree. Meski demikian, sampai saat ini kantor Investree sendiri masih aktif dan menerima aduan dari konsumen.

"Berdasarkan korespondensi terakhir, alamat kantor Investree masih aktif dan masih dapat menerima kunjungan pengaduan walk in customer," pungkasnya.

Sebagai informasi, Sebagai informasi, Investree telah menjadi sorotan karena terdapat kredit macet di perusahaan tersebut. Kondisi menjadi tambah buruk dalam waktu bersamaan Direktur Utama Investree Adrian Gunadi mundur dari jabatannya pada awal 2024.

Dalam catatan detikcom, dikutip dari situs resmi perusahaan TWP90 yang mengukur tingkat wanprestasi 90 hari sejak tanggal jatuh tempo Investree mencapai 12,58%.

Artinya ada 12,58% dana yang disalurkan gagal dibayarkan oleh nasabah selama 90 hari setelah jatuh tempo. Tercatat per 2 Januari 2024 total pinjaman outstanding Investree mencapai Rp 444,69 miliar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terjadi lagi peningkatan jumlah pinjaman melalui pinjaman online (pinjol) atau peer-to-peer lending (P2P).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusma mengatakan jumlah pinjaman melalui pinjol sampai Agustus 2024 Rp 72,03 triliun, naik dari sebelumnya Rp 69,39 triliun pada Juli 2024.

"Pada industri fintech P2P lending outstading pembiayaan di Agustus 2024 terus meningkat menjadi 35,62% yoy, Juli lalu 23,97% yoy, nominal (Agustus 2024) Rp 72,03 triliun," kata dia dalam konferensi pers, Selasa (1/10/2024).

OJK mencatat kredit macet pada pembiayaan atau pinjaman melalui pinjol dalam kondisi terjaga.

"Kredit macet terjaga di posisi 2,38%, Juli lalu 2,58%," lanjutnya.

Sementara pembiayaan modal ventura hingga Agustus turun 9,03% secara tahun ke tahun menjadi Rp 16,19 triliun. Pembiayaan modal ventura sendiri merupakan salah satu pembiayaan utama untuk startup.

"Juli lalu kontraksi 10,67% year on year, nilai pembiayaan Juli lalu Rp 16,18 triliun," pungkasnya.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sebanyak 9,4 juta penduduk kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan status ke kelompok aspiring middle class selama periode 2019-2024.

Akibatnya, jumlah kelas menengah turun menjadi 47,85 juta orang pada 2024, dan berdampak pada pelemahan daya beli. Lantas bagaimana dampaknya kepada industri fintech peer to peer (P2P) lending?

Menanggapi hal ini, Group CEO & Co-Founder Akseleran, Ivan Nikolas Tambunan, mengatakan bahwa belum melihat korelasinya secara langsung. Pasalnya, fokus utama perusahaan berada di segmen pinjaman produktif. Namun, menurut dia hal tersebut bisa saja berdampak pada penurunan kemampuan bayar debitur.

"Kendati demikian, pandangan kami yang utama itu adalah dilakukannya assesment pinjaman secara prudent. Bila ini dilakukan, maka kredit macet bisa terjaga. Dan ini yang terus menjadi salah satu fokus utama kami," kata Ivan kepada Kontan.co.id, Kamis (26/9).

Terkait Non Performing Financing (NPF), Ivan menyampaikan bahwa kondisinya hingga Agustus 2024, masih stabil di bawah 1% secara year on year (YoY). Sedangkan untuk tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 Akseleran hingga Agustus 2024 sebesar 0,24%.

Ia menyebutkan, sampai akhir Agustus 2024, penyaluran pinjaman Akseleran tahun ini di sekitar Rp 2 triliun. Angka ini sedikit turun 5% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.

Lebih lanjut, dia menyebutkan strategi yang dilakukan Akseleran untuk mempertahankan TWP90 yang rendah itu salah satunya yaitu dengan melakukan assessment pinjaman yang prudent.

"Produk yang kami berikan itu cashflow-based loan product seperti invoice financing, invoice financing dan inventory financing. Di sini kami analisa cashflow certain nya, berapa kapasitas cashflow yang bisa menopang pinjaman. Kami juga cek invoice nya, kemudian saat ada joint account, maka kami cek credit history nya. Ini membuat kami bisa memitigasi risiko kredit dengan baik secara konsisten," imbuhnya.

Selaras dengan hal ini, Country Head Modalku Indonesia Arthur Adisusanto menilai penurunan jumlah kelas menengah bisa menjadi salah satu faktor peningkatan risiko kredit macet di sektor finansial. Hal ini dikarenakan adanya potensi menurunnya daya beli yang bisa berdampak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Kondisi tersebut kemungkinan dapat mempengaruhi kemampuan bayar UMKM dan mengakibatkan penurunan kualitas kredit yang dialami oleh pelaku usaha Fintech Lending," kata Arthur kepada Kontan.co.id, Kamis (26/9).

Meskipun demikian, Arthur mengatakan bahwa perusahaan selalu menjaga kesehatan portofolio tingkat keberhasilan bayar. Sampai dengan saat ini, TWP 90 milik Modalku berada di angka 2,3%, dan masih dalam kondisi yang baik.

"Kami tentunya berharap dapat mencatatkan pertumbuhan yang konsisten dibanding tahun lalu. Modalku juga terus mengeksplorasi peluang ekspansi ke luar pulau Jawa untuk mendorong distribusi penyaluran pendanaan yang lebih merata," imbuhnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Modalku juga akan terus mengedepankan inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dan partner untuk membangun solusi pendanaan yang lebih luas bagi UMKM.

Arthur menjelaskan, untuk terus menjaga kondisi TWP 90, Modalku secara konsisten terus menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential norm dan manajemen risiko dalam menjalankan proses pendanaan sebagai bentuk strategi mitigasi risiko.

"Kami juga terus menyempurnakan kriteria penilaian kelayakan penerima dana, dengan kalibrasi berkala berdasarkan data historis penyaluran dan pembayaran kembali. Kriteria tersebut mengacu pada prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral) sesuai dengan SEOJK Nomor 19 Tahun 2023," jelasnua.

Adapun hingga saat ini, Grup Modalku telah menyalurkan pendanaan lebih dari Rp 63 triliun kepada UMKM di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan kembali menurunkan bunga pinjaman fintech peer to peer (P2P) pada tahun depan, yakni konsumtif menjadi 0,2%, sedangkan produktif masih 0,1%. Adapun OJK telah menurunkan bunga pada tahun ini menjadi 0,3% untuk konsumtif dan 0,1% untuk produktif.

Terkait dengan penurunan bunga, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai hal tersebut akan berpengaruh dari sisi pendapatan lender, khususnya bagi individu.

"Kalau dari sisi lender, memang akan berkurang dari sisi pendapatan karena ada penurunan bunga. Otomatis, imbal hasil lender pasti akan ikut turun. Penurunan tersebut memperlambat dari sisi supply dana karena dana yang di-supply merupakan dana lender," katanya.

Menurut Nailul, ketika ada masalah pada supply dana, kemungkinan dapat mempengaruhi tingkat penyaluran yang bisa saja menjadi menyusut. Sebab, pasar fintech lending itu berbentuk two-sided market.

Meskipun demikian, Nailul beranggapan bagi lender institusi perbankan, kemungkinan tidak menjadi soal adanya penurunan bunga tersebut. Sebab, mereka bisa memanfaatkan keuntungan nonmaterial, seperti data pengguna yang bisa di-approach menjadi nasabah dan lain sebagainya.

"Jadi, masih ada untung yang lebihnya untuk lender institusi, khususnya perbankan," kata Nailul.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap terdapat peningkatan kembali jumlah pinjaman di pinjaman online (pinjol) atau peer-to-peer lending (P2P). Angkanya sampai Juli 2024 mencapai Rp 69,39 triliun

"Pada industri fintect P2P lending outstading pembiayaan Juli 2024 terus meningkat 23,97% yoy, di Juni lalu 26,73% year on year nominal Rp 69,39 triliun," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam konferensi pers, Jumat (6/9/2024).

Sementara pembiayaan modal ventura hingga Juni turun 10,67% secara tahun ke tahun menjadi Rp 16,18 triliun. Pembiayaan modal ventura sendiri merupakan salah satu pembiayaan utama untuk starup.

"Pembiayaan modal ventura di Juli 2024 terkontraksi sebesar 10,67% year on year. Di Juni lalu 10,97% year on year terkontraksi juga, dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp 16,14 triliun," terang dia.

Agusman juga menerangkan sampai Juli 2024, terdapat 7 dari 147 perusahaan belum memenuhi persyaratan modal minimum Rp 100 miliar. Kemudian 26 pinjol atau P2P Lending belum memenihi ekuitas Rp 7,5 miliar.

"Dari 26 P2P Lending 12 di antaranya proses dalam peningkatan modal," pungkasnya.

Blockchair kini memegang status sebagai satu-satunya situs web penjelajah blockchain (blockchain explorer) yang mendukung 42 blockchain yang berbeda sekaligus. Pihak pengelola Blockchair juga mengumumkan pihaknya telah mengusung teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk kebutuhan on-chain data yang lebih baik bagi pengguna.

Hal itu disampaikan langsung oleh pihak pengembang dan pengelola situs web Blockchair yang sudah beroperasi sejak tahun 2016 ini.

Situs blockchain explorer Blockchair baru saja mengumumkan dukungan untuk 24 blockchain baru ke dalam platform-nya, yang secara signifikan meningkatkan penjelajah multi-blockchain dan penawaran alat profesionalnya. Dengan demikian Blockchair sebagai penyedia blockchain explorer terlengkap kini mendukung sebanyak total 42 blockchain.

Nikita Zhavoronkov CEO yang juga Lead Developer di Blockchair mengatakan, ekspansi ini mencakup nama-nama terkenal seperti Solana, Base, TRON, Arbitrum One, Polygon, Polygon zkEVM, Linea, Optimism, TON, Beacon Chain, Aptos, Avalanche, DigiByte, Fantom, Handshake, Moonbeam, Peercoin, Polkadot, Sei EVM, dan XRP Ledger, serta Layer-2 yang akan datang blockchain explorer untuk Bitcoin seperti BOB, Botanix, Rootstock, dan Liquid Network.

“Blockchair secara historis pada awalnya adalah Situs blockchain explorer untuk blockchain Bitcoin dan UTXO-chain. Ekspansi kami ke ekosistem Bitcoin Layer-2 terasa sangat alami dan kami akan terus menambahkan lebih banyak Layer-2 Bitcoin yang akan datang,” ujar Zhavoronkov dalam keterangan resminya kepada Redaksi Blockchainmedia.id, Senin (29/7/2024).

Zhavoronkov juga menyebutkan, bahwa penambahan dukungan terhadap 24 blockchain ini membawa kemampuan dan fitur unik Blockchair yang sudah kuat. Katanya, integrasi ini membedakan Blockchair dengan situs blockchain explorer lainnya dengan menyediakan antarmuka terpadu untuk menjelajahi data di 42 blockchain popular.

“Pengguna kini juga dapat mengakses dan menganalisis data dari berbagai blockchain dengan mudah dan cepat di satu laman, mendapatkan manfaat dari pengalaman pengguna yang ditingkatkan dan fungsionalitas yang lebih baik,” imbuhnya.

Selain ekspansi ini, Blockchair juga meluncurkan desain ulang platform yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan aksesibilitas.

Desain Baru dengan Asisten AI

Blockchair juga mengatakan desain antarmuka yang baru, ditambah adanya asisten berbasis AI menawarkan kinerja yang sangat cepat dan antarmuka modern yang bersih yang menyederhanakan navigasi dan meningkatkan aksesibilitas.

Peningkatan utama meliputi navigasi yang intuitif dan bagian-bagian yang terpisah yang didedikasikan untuk Bitcoin, Ethereum, dan ekosistem lainnya. Selain itu, Blockchair memperkenalkan Asisten AI yang membantu pengguna menginterpretasikan dan memahami on-chaindata secara efektif serta mendapatkan dukungan profesional.

“Sejak 2016 kami telah menerima banyak pertanyaan serupa dari pengguna kripto terkait transaksi on-chain mereka, dan pada dasarnya tidak ada dukungan teknis realtime untuk kripto terdesentralisasi. Memberikan pengguna kripto sistem dukungan yang komprehensif dan yang lebih penting, aman bukanlah tugas yang mudah. Dan kini kami telah menyelesaikannya dan kami percaya interaksi AI yang mirip dengan manusia adalah masa depan antarmuka,” ujar Kepala Penelitian di Blockchair Yedige Davletgaliyev.

Asisten AI di di blockchain explorer Blockchair memandu pengguna dalam berbagai bahasa untuk memahami on-chain data dengan pertanyaan misalnya: berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk transaksi saya diproses? Apa yang bisa dilakukan untuk mempercepat atau membatalkan transaksi? dan Bagaimana membedakan antara nasihat penipuan dan yang sah?

Asisten AI ini telah memandu ribuan pengguna agar tidak mengirim uang atau frasa sandi kepada penipu, dan akan segera tersedia untuk pengembang dalam format API.

Blockchair juga meningkatkan UX-nya dengan memperluas penawaran mata uang fiat di mana data dapat dinominasikan dan menambahkan skor KYA/KYT untuk memeriksa evaluasi risiko transaksi. Menurut tim Blockchair, platform ini akan terus menambahkan dukungan untuk blockchain baru dan bekerja pada alat pengembang profesionalnya.

Blockchair menawarkan mesin blockchain explorer dan analisis teraman serta berbagai alat profesional untuk ilmuwan dan pengembang crypto wallet dan bursa, untuk 42 blockchain yang berbeda. Ini termasuk API, PDF Receipts and Wallet Statements Generator, Awesome Catalog of Blockchain and Crypto services, News Aggregator, Data Dumps, dan Anonymous Portfolio Tracker, serta Grafik lengkap lintas blockchain.

Dengan ekspansi ini, Blockchair berharap bisa memperkuat posisinya sebagai pemimpin di sektor penyedia data blockchain, memberikan alat dan fitur canggih kepada penggunanya untuk meningkatkan pemahaman dan analisis mereka terhadap on-chain data. Platform ini tidak hanya memberikan akses yang lebih luas tetapi juga memastikan keamanan dan kemudahan penggunaan yang lebih baik bagi semua penggunanya. [ps]