PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui aplikasi mobile banking, wondr by BNI mendukung gelaran Indonesia Week Hong Kong 2024. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kampanye internasional 'wondr is everywhere', yang sebelumnya telah hadir di berbagai kota besar dunia, seperti Amsterdam, Seoul, Tokyo, Osaka, Washington DC, dan Singapura.

Adapun Indonesia Week Hong Kong 2024 merupakan kolaborasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong (KJRI HK), Indonesia Incorporated Hong Kong, Ikatan Alumni UI Hong Kong Chapter (Iluni UI HK Chapter) dan Persatuan Pelajar Indonesia Hong Kong (PPI HK), yang berlangsung pada 1-3 November 2024. Acara ini ini diikuti oleh 12 ribu peserta, yang terdiri dari warga lokal Hong Kong, Diaspora Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Berkolaborasi dengan KJRI HK dan mitra lainnya, wondr by BNI hadir untuk memberikan literasi keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong, serta menyediakan solusi perbankan yang mudah dan aman.

SEVP Retail Digital Solutions BNI Rian Eriana Kaslan mengaku sangat antusias dapat menjadi bagian dari pelaksanaan Indonesia Week Hong Kong 2024.

"Dukungan ini merupakan wujud komitmen kami dalam memberikan solusi finansial yang dibutuhkan oleh para Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong. Pada acara ini kami hadir dengan berbagai program yang tidak hanya fokus pada kemudahan dalam perbankan, tetapi juga pemberdayaan dan literasi keuangan, serta kami juga bangga dapat memperkenalkan wondr by BNI di kancah global," jelas Rian dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

BNI, kata dia, terus berupaya mendukung masyarakat Indonesia mewujudkan impian finansialnya di mana pun mereka berada. Rian berharap inovasi wondr by BNI mampu memenuhi kebutuhan spesifik keuangan, edukasi, dan kewirausahaan bagi komunitas Indonesia di luar negeri.

Diketahui saat ini jumlah PMI di Hong Kong terus meningkat. Hingga Mei 2024, tercatat lebih dari 172.000 PMI di Hong Kong, separuh di antaranya adalah nasabah BNI atau sebanyak 87.000 PMI. Transaksi mobile banking BNI oleh PMI naik 81% dalam setahun menjadi 2 juta transaksi hingga akhir 2023 dari 1,15 juta transaksi pada 2022.

"Kami berharap wondr by BNI semakin mempermudah Pekerja Migran Indonesia dalam melakukan transaksi sehari-hari dalam pengelolaan keuangan melalui berbagai fitur yang sangat mudah digunakan dengan lebih terencana sesuai kebutuhan finansial, sekaligus perencanaan masa depan yang lebih optimal," tuturnya. .

Sementara itu, Konsul Jenderal Indonesia di Hong Kong Yul Edison berharap melalui acara yang mempromosikan kebudayaan Indonesia, kuliner, produk UMKM hingga forum investasi itu dapat tercipta kerja sama yang lebih dalam antara Indonesia dan Hong Kong.

Sebagai informasi, pada hari pertama Indonesia Week Hong Kong 2024 yang digelar Jumat (1/11), BNI mendapatkan penghargaan prestisius sebagai Best Indonesian Bank in Hong Kong for Serving Indonesia Diaspora dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hong Kong. Penghargaan ini diterima oleh General Manager BNI Hong Kong Farid Faraitody, sebagai bukti atas komitmen BNI dalam memberikan layanan terbaik dan solusi keuangan yang inovatif, bagi diaspora dan PMI di Hong Kong.

Wondr by BNI Terima Penghargaan Strategi Komunikasi Aplikasi Perbankan Paling Kreatif dan Inovatif

Wondr by BNI Terima Penghargaan Strategi Komunikasi Aplikasi Perbankan Paling Kreatif dan Inovatif

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei mengenai jumlah gaji karyawan atau buruh di Indonesia. Berdasarkan hasil survey per Agustus 2024, rata-rata gaji pekerja di Indonesia mencapai Rp 3,2 juta.

Dilansir detikEdu, berdasarkan hasil survey, gaji pria masih berada di atas perempuan yakni Rp 3,54 juta. Lantas apa saja pekerjaan di Indonesia yang memiliki gaji tertinggi?

Berdasarkan hasil survey, pekerja di bidang pertambangan dan penggalian rata-rata upahnya Rp 5,23 juta. Sedangkan profesi di bidang aktivitas jasa lainnya menjadi paling rendah dengan rata-rata gaji sebesar Rp 1,99 juta.

Pekerjaan Rata-rata Gaji Tertinggi di RI Berdasarkan Bidangnya

1. Konstruksi

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 3,29 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 3,25 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,85 juta

2. Aktivitas Kesehatan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 3,80 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,09 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 3,68 juta

3. Pengangkutan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 3,98 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 3,95 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,31 juta

4. Aktivitas Profesional dan Perusahaan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,14 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,13 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,19 juta

5. Administrasi Pemerintahan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,16 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,36 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 3,69 juta

6. Real Estate

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,30 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,12 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,84 juta

7. Pengadaan Listrik dan Gas

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,83 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,79 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 5,23 juta

8. Informasi dan Komunikasi

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,98 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 5,38 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 3,98 juta

9. Keuangan dan Asuransi

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 5,08 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 5,20 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,89 juta

10. Pertambangan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 5,23 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 5,22 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 5,36 juta

Video: Hasan Basri Tak Ingin Ada Tekanan yang Menakuti Masyarakat

Video: Hasan Basri Tak Ingin Ada Tekanan yang Menakuti Masyarakat

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, rata-rata gaji buruh/karyawan/pegawai di Indonesia adalah Rp 3,27 juta. Dari sekian banyaknya pekerjaan, ternyata beberapa profesi ini punya gaji rata-rata tertinggi.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, kaum laki-laki di RI mempunyai besar gaji rata-rata lebih tinggi dari perempuan yakni Rp 3,54 juta. Sementara rata-rata gaji perempuan adalah Rp 2,77 juta.

Adapun pekerjaan dengan gaji rata-rata tertinggi berasal dari bidang pertambangan dan penggalian. Pekerja di bidang ini memiliki rata-rata upah Rp 5,23 juta.

Sementara profesi di bidang aktivitas jasa lainnya menjadi paling rendah dengan rata-rata gaji sebesar Rp 1,99 juta. Lebih lengkapnya, berikut daftar profesi dengan gaji tertinggi menurut survei BPS 2024:

Pekerjaan dengan Rata-rata Gaji Tertinggi di RI Berdasarkan Bidangnya

1. Pertambangan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 5,23 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 5,22 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 5,36 juta

2. Keuangan dan asuransi

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 5,08 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 5,20 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,89 juta

3. Informasi dan Komunikasi

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,98 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 5,38 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 3,98 juta

4. Pengadaan Listrik dan Gas

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,83 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,79 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 5,23 juta

5. Real Estate

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,30 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,12 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,84 juta

6. Administrasi Pemerintahan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,16 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,36 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 3,69 juta

7. Aktivitas Profesional dan Perusahaan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,14 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,13 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,19 juta

8. Pengangkutan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 3,98 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 3,95 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,31 juta

9. Aktivitas Kesehatan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 3,80 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,09 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 3,68 juta

10. Konstruksi

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 3,29 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 3,25 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,85 juta

Pekerjaan dengan Rata-rata Gaji Tertinggi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Selain berdasarkan profesi dan bidang, BPS pun telah memetakan besaran gaji pekerja di Indonesia berdasarkan tingkat pendidikannya. Gaji tertinggi dipegang oleh lulusan D4 ke atas, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Berikut rinciannya:

1. SD ke bawah

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 2,08 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 2,36 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 1,41 juta

2. SMP

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 2,38 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 2,61 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 1,79 juta

3. SMA

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 3,09 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 3,45 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 2,29 juta

4. SMK

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 3,09 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 3,36 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 2,44 juta

5. D1, D2, D3

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,25 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 5,23 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 3,47 juta

6. D4, S2, S2, S3

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,96 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 5,94 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,06 juta

Nah, itulah daftar profesi yang mempunyai gaji tertinggi di Indonesia. Kalau detikers tertarik bekerja di bidang apa nih?

Video: Jurusan Kuliah Ini Bakal Dapat Gaji Tinggi dan Minim Pengangguran

Video: Jurusan Kuliah Ini Bakal Dapat Gaji Tinggi dan Minim Pengangguran

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan kunjungan kerja ke kawasan industri smelter Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Immanuel berharap industri smelter berperan aktif mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak pekerja.

Namun sebagai sektor dengan risiko tinggi, industri smelter memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Industri smelter memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi nasional. Namun, hal ini hanya bisa tercapai jika industri ini mengedepankan norma ketenagakerjaan dan penerapan K3 yang ketat," ujar Immanuel dalam siaran persnya, ditulis Selasa (5/10/2024).

Ia juga menyoroti beberapa isu negatif yang sering mengiringi industri smelter, seperti penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai, penerapan K3 yang tidak memadai, serta kondisi hubungan kerja yang kurang kondusif.

Ia meminta industri smelter untuk terus berbenah dan menjadi contoh dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 yang baik guna memastikan kelangsungan usaha serta kenyamanan bekerja bagi para tenaga kerja.

Ia juga mengingatkan insiden kecelakaan kerja yang terjadi harus menjadi pelajaran penting. "Keselamatan kerja adalah segalanya. Tidak boleh ada lagi kecelakaan kerja di sektor ini. Perusahaan harus berbenah dan mematuhi regulasi serta SOP yang berlaku," tambahnya.

Selain itu, ia mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk berperan aktif dalam meningkatkan penerapan K3 di industri smelter. Kolaborasi yang kuat antara kedua pihak diharapkan mampu menciptakan standar keselamatan yang tinggi, menjaga kesejahteraan pekerja, dan mendukung produktivitas perusahaan.

Untuk mencegah potensi pelanggaran di industri smelter, Wamenaker memaparkan beberapa langkah konkret yang perlu dijalankan oleh perusahaan. Pertama, seluruh industri smelter diwajibkan menerapkan dan melakukan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara terstruktur.

Kedua, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikologi, untuk memastikan keamanan peralatan kerja. Ketiga, mendorong pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3) diharapkan dapat memperkuat pengawasan K3 di tempat kerja.

Keempat, terus melakukan pembinaan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan K3 di industri smelter. Kelima, perusahaan diharapkan berkontribusi dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja untuk skilling, upskilling, dan reskilling. Terakhir, mendorong industri smelter pengembangan forum dialog sosial guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan kunjungan kerja ke kawasan industri smelter Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Immanuel berharap industri smelter berperan aktif mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak pekerja.

Namun sebagai sektor dengan risiko tinggi, industri smelter memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Industri smelter memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi nasional. Namun, hal ini hanya bisa tercapai jika industri ini mengedepankan norma ketenagakerjaan dan penerapan K3 yang ketat," ujar Immanuel dalam siaran persnya, ditulis Selasa (5/10/2024).

Ia juga menyoroti beberapa isu negatif yang sering mengiringi industri smelter, seperti penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai, penerapan K3 yang tidak memadai, serta kondisi hubungan kerja yang kurang kondusif.

Ia meminta industri smelter untuk terus berbenah dan menjadi contoh dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 yang baik guna memastikan kelangsungan usaha serta kenyamanan bekerja bagi para tenaga kerja.

Ia juga mengingatkan insiden kecelakaan kerja yang terjadi harus menjadi pelajaran penting. "Keselamatan kerja adalah segalanya. Tidak boleh ada lagi kecelakaan kerja di sektor ini. Perusahaan harus berbenah dan mematuhi regulasi serta SOP yang berlaku," tambahnya.

Selain itu, ia mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk berperan aktif dalam meningkatkan penerapan K3 di industri smelter. Kolaborasi yang kuat antara kedua pihak diharapkan mampu menciptakan standar keselamatan yang tinggi, menjaga kesejahteraan pekerja, dan mendukung produktivitas perusahaan.

Untuk mencegah potensi pelanggaran di industri smelter, Wamenaker memaparkan beberapa langkah konkret yang perlu dijalankan oleh perusahaan. Pertama, seluruh industri smelter diwajibkan menerapkan dan melakukan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara terstruktur.

Kedua, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikologi, untuk memastikan keamanan peralatan kerja. Ketiga, mendorong pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3) diharapkan dapat memperkuat pengawasan K3 di tempat kerja.

Keempat, terus melakukan pembinaan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan K3 di industri smelter. Kelima, perusahaan diharapkan berkontribusi dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja untuk skilling, upskilling, dan reskilling. Terakhir, mendorong industri smelter pengembangan forum dialog sosial guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2024 sebanyak 7,47 juta orang. Komposisi itu berasal dari 215,37 juta penduduk usia kerja dan 152,11 juta angkatan kerja yang tidak terserap.

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan jumlah pengangguran itu turun 390 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran jumlahnya adalah sebanyak 7,47 juta orang atau menurun sekitar 0,39 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2023," kata Amalia dalam konferensi pers, Selasa (5/11/224).

Dengan jumlah pengangguran yang menurun, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga menurun menjadi 4,91% pada Agustus 2024. Angka itu lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan sebelum pandemi COVID-19 pada Agustus 2019 yang mencapai 5,23%.

"Jika dirinci lebih lanjut, penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Agustus tahun lalu ini terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan," jelas Amalia.

Amalia memaparkan jumlah orang bekerja saat ini mencapai 144,64 juta orang, bertambah 4,79 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Terdiri dari pekerja penuh 98,45 juta orang, pekerja paruh waktu 34,63 juta orang, dan setengah pengangguran 11,56 juta orang.

Hal itu membuat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat mencapai 70,63% pada Agustus 2024, lebih tinggi jika dibandingkan Agustus 2023 yang mencapai 69,48%. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki masih lebih tinggi sebesar 84,66% dibandingkan TPAK perempuan 56,42%.

"Tiga lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan dan industri pengolahan. Selama periode Agustus 2023-Agustus 2024, lapangan usaha penyerap tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan dan industri pengolahan," ucapnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat terjadi lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga 25 ribu orang dalam tiga bulan terakhir. Total korban PHK hingga Oktober 2024 mencapai 59.796 orang.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan lonjakan PHK tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Yassierli menjelaskan rakor diadakan untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk meningkatkan koordinasi terhadap lonjakan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir," kata Yassierli dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Untuk menekan lonjakan PHK ke depan, Yassierli mendorong pemerintah daerah untuk cepat tanggap. Salah satunya, dengan membangun sistem peringatan dini (darling warning system) pada perusahaan-perusahaan yang berpotensi terkena PHK.

"Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK," jelas dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri mengatakan beberapa penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," terangnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan sebanyak 59.796 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga akhir Oktober 2024. Angka ini melonjak sebanyak 25.000 orang dalam tiga bulan.

Lonjakan PHK tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. D

Rakor ini diadakan untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk meningkatkan koordinasi terhadap lonjakan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir," kata Yassierli dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Untuk menekan bertambahnya jumlah PHK, Menaker Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi PHK di perusahaan-perusahaan.

"Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK," tuturnya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri pernah mengatakan penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," terangnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan sebanyak 59.796 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga akhir Oktober 2024. Angka ini melonjak sebanyak 25.000 orang dalam tiga bulan.

Lonjakan PHK tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. D

Rakor ini diadakan untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk meningkatkan koordinasi terhadap lonjakan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir," kata Yassierli dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Untuk menekan bertambahnya jumlah PHK, Menaker Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi PHK di perusahaan-perusahaan.

"Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK," tuturnya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri pernah mengatakan penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," terangnya.

Pada Agustus 2024 lalu pemerintah memutuskan tidak memberikan insentif kepada produk-produk mobil hybrid. Pemerintah berdalih, mobil hybrid sudah cukup laris tanpa adanya insentif. Berbeda dengan mobil listrik full baterai (BEV) yang harus disuntik insentif agar penjualannya laris. Nah, kendati penjualan mobil hybrid dianggap laris, menurut Toyota, mobil hybrid perlu mendapatkan insentif di masa depan. Ini alasannya.

"(Mobil hybrid) itu laku karena dia tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah mencapai level ekonomisnya?" ujar Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam kepada wartawan di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (30/10/2024).

Menurut Bob, mobil hybrid dikatakan sudah mencapai level ekonomis ketika produksinya sudah mencapai angka 100 ribu per tahun. Untuk mencapai angka tersebut, selain harus didukung insentif dari pemerintah, industri otomotif Indonesia juga harus membuat mobil hybrid yang harganya lebih terjangkau untuk segmen menengah ke bawah.

"Jadi hybrid itu satu industri itu butuh volume sekitar 100 ribuan supaya ada investment. Kita belum sampai. Kita juga masih segmen yang middle-up, seperti Zenix itu kan. Kita belum sampai ke yang middle-low. Jadi melihat seperti itu sih kita merasa bahwa memang masih dibutuhkan (insentif) supaya masuk ke economic scale-nya," sambung Bob.

Lanjut Bob menambahkan ada beberapa part elektrifikasi yang sangat penting dibuat di dalam negeri, seperti baterai, VCU (vehicle control unit), motor, dan axle. "Ini adalah komponen-komponen pentingnya yang kita butuh economic scale untuk investasi baru," jelas Bob.

"Nah itu yang harus kita kejar. Jadi jangan sampai nanti (kita buat mobil) hybrid, tapi ekosistemnya ada di luar Indonesia. Jadi kita ingin ekosistemnya juga ada di Indonesia. Apalagi untuk segmen-segmen yang middle-low ya. Karena kan di Asia Tenggara ini Indonesia rajanya middle-low. Nah kalau middle-low ini bisa cepat masuk ke elektrifikasi, volume-nya kan lebih besar daripada middle-up kan," kata Bob lagi.

Bob pun meminta pemerintah supaya menolong industri otomotif yang sudah mapan di dalam negeri, dengan pekerja-pekerja Indonesia, memiliki orientasi ekspor, dan juga sudah memiliki ekosistem.

"Kenapa sih nggak ditolong gitu ya kan? Yang ditolong bukan industrinya, tapi konsumennya. Jadi kalau pemerintah kasih insentif, yang dikasih insentif itu bukanlah industri.
Melainkan konsumennya," terang Bob.

Bob optimis pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo bakal lebih memperhatikan lagi mobil hybrid yang sudah diproduksi di dalam negeri. "Ya, kami (Toyota) optimis," ujar Bob.

Mengenal Cara Kerja Hybrid di Wuling New Almaz RS Pro Hybrid

Mengenal Cara Kerja Hybrid di Wuling New Almaz RS Pro Hybrid

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendapatkan usulan terkait kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Hal ini dibahas dalam pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Ada tiga hal yang bisa masuk skema pengupahan. Airlangga menjelaskan dalam usulan pengusaha, pertama skema pengupahan selain UMP juga melihat kondisi perkembangan perekonomian dan industri saat ini.

"Dalam pembahasan para pengusaha yang tercakup dalam Apindo, terdiri dari berbagai sektor, termasuk otomotif, kawasan industri, sektor retail, dan tekstil itu mengharap bahwa perupahan dapat mencerminkan terkait dengan perkembangan perekonomian," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Kedua, skema pengupahan tetap sesuai regulasi. Ketiga, pengusaha usul agar ada skema struktur skala pengupahan baru yang berdasarkan produktivitas.

"Komitmen dari pengusaha untuk bicaranya tidak hanya UMP tetapi juga bicara mengenai skala upah dan juga struktur skala upah, dan juga berharap produktivitas bisa menjadi salah satu faktor," terang Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menjelaskan dalam waktu dekat UMP 2025 memang akan diumumkan, tepatnya 21 November 2024.

Terkait skema pengupahan dilakukan secara Bipartit, Shinta menyebut skema itu menyasar kepada pekerja upahnya di atas UMP. Jadi, kenaikan gajinya akan bergantung pada kondisi perusahaan.

"Jadi di atas daripada UMP sebaiknya diserahkan kepada pelaku usaha masing-masing karena ini tentu saja kondisinya berbeda-beda ini negosiasi bipartit dan ada social dialog yang terus kami kedepankan dengan pada pekerja," pungkasnya.

Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) meminta pemerintahan baru lebih memperhatikan masyarakat di sektor pertambakauan. Kemudian, meminta agar seluruh pemangku kepentingan terkait dilibatkan dalam merumuskan kebijakan.

"Kami sangat berharap pemerintah baru dapat mengakomodir seluruh pihak terkait agar kebijakan dan regulasi win/win (dapat menyesuaikan semua pihak), tidak mematikan, tetapi memberi solusi," ujar Ketua Umum FSP RTMM SPSI Sudarto dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Ia merujuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau). Di penghujung masa pemerintahan sebelumnya, dia menilai, Kementerian Kesehatan justru menyusun aturan yang dilakukan dengan terburu-buru dan tidak melibatkan seluruh pihak yang terdampak. Menurutnya, buruh bisa terkena imbas karena adanya potensi kerugian dari industri apabila aturan tersebut diterapkan.

RPMK Tembakau mendapat penolakan dari industri dan para pekerja, salah satunya karena terdapat pengaturan mengenai standardisasi kemasan yang akan menyamaratakan seluruh kemasan produk tembakau. Aturan ini berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal, yang nantinya berdampak domino terhadap proses produksi dan pekerja yang terlibat.

Sekitar 6 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya pada industri berpotensi kehilangan pekerjaan, hingga adanya risiko penutupan pabrik seperti yang sedang terjadi di industri lainnya apabila tidak segera mendapat perhatian pemerintah.

"Sudah seharusnya seluruh pihak terdampak diundang dan didengar masukannya bila tidak ingin ada polemik yang meluas, (terlebih) polemik RPMK belum selesai. Pada saat kami unras (unjuk rasa) tanggal 10 Oktober lalu, disepakati tertulis kami akan diundang, diberi ruang, didengar, dan dipertimbangkan pandangan-pandangan kami, tetapi kami masih dijanjikan untuk dapat bertemu" ujarnya.