Menurut Ria, konser musisi internasional seperti Dua Lipa akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian.

"Penyelenggaraan konser akan berdampak pada peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sektor UMKM pun akan merasakan dampaknya dari penyelenggaraan konser ini, seperti penjualan makanan, minuman dan merchandise," papar Ria dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Pembatalan mendadak seperti ini tentu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit yang dialami berbagai pihak, mulai dari penjual makanan minuman yang sudah mempersiapkan makanan yang akan dijual, penjual merchandise yang sudah memproduksi merchandise hingga hotel yang mengalami pembatalan.

"Selain kerugian yang dialami berbagai pelaku usaha, pembatalan konser Dua Lipa karena alasan keamanan panggung ini bisa menimbulkan persepsi yang tidak baik bagi Indonesia di mata internasional, karena promotor dan vendornya dianggap tidak memiliki kualifikasi yang sesuai standar musisi internasional," tambah Ria.

Untuk itu Kadin mendorong pemerintah menerapkan aturan dan kebijakan yang tegas mengenai sertifikasi profesi pelaku industri penyelenggaraan.

"Jika Pemerintah serius ingin menjadikan industri event sebagai salah satu leading sector yang berkontribusi positif pada perekonomian nasional, maka harus ada standarisasi. Untuk itu sertifikasi profesi bagi seluruh pelaku industri event tidak bisa ditunda lagi. Perlu ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang sertifikasi ini," tutup Ria. (ily/hns)

Pemerintah resmi menghapus utang macet bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penghapusan itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM Lainnya.

Salah satu syarat UMKM yang dapat dihapuskan utangnya, yakni nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN). Sejalan dengan itu, sejumlah bank pelat merah pun menanggapi terkait aturan tersebut.

1. Bank BRI

Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dengan diterbitkannya beleid tersebut. Saat ini, pihaknya tengah menunggu salinan PP lalu akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal.

"Saat ini BRI tengah menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik," kata Supari kepada detikcom, Rabu (6/11/2024) lalu.

Dengan adanya kebijakan ini, Supari menilai pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam, kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan. Namun, pelaku UMKM itu harus memiliki potensi untuk bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

Di samping itu kebijakan ini juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM dan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI. BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," jelas dia.

2. Bank BTN

Senada, Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando juga menyambut baik dan mendukung langkah pemerintah. Pihaknya menilai terbitnya beleid tersebut dapat membantu memberi kesempatan kepada UMKM untuk menumbuhkan usahanya kembali melalui fasilitas pembiayaan bank.

"PP dimaksud juga telah mengatur syarat dan ketentuan, antara lain syarat dan ketentuan untuk memitigasi moral hazard. Saat ini BTN sedang mempelajari dan mengkaji PP tersebut untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait prosedur dan tatacara serta mekanisme penghapusan piutang macet UMKM," kata Ramon kepada detikcom.

3. Bank BNI

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya di bidang bidang pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lainnya.

"Sebagai salah satu bank milik negara, kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM. Kami terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan penyaluran kredit kepada UMKM dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik," kata Okki dalam keterangan kepada detikcom, Kamis (7/11/2024).

Terkait kebijakan penghapusan utang ini, Okki menjelaskan pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Dia pun mengaku siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku. Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran.

"Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia, khususnya yang berada pada sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional," imbuh Okki.

4. Bank Mandiri

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Teuku Ali Usman, menyampaikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk turut memperkuat perekonomian kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

"Kebijakan penghapusan piutang macet ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan kapasitas UMKM di Indonesia secara jangka panjang dan mendorong ekonomi kerakyatan secara luas," ujar Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Ali juga menilai, kebijakan tersebut tidak memiliki dampak finansial terhadap neraca dan rugi laba Bank Mandiri karena kredit tersebut telah dihapus buku (write off). Dia menjelaskan berdasarkan analisa historis, rasio pengembalian (recovery rate) debitur hapus buku KUR/KUM khususnya petani dan nelayan nilainya tidak signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Mandiri.

Ali pun berharap kebijakan ini dapat memberikan kesempatan pada pelaku UMKM untuk kembali produktif dan memperkuat daya saing mereka di pasar.

"Sebagai perusahaan BUMN, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memperkuat perekonomian nasional melalui berbagai program yang inovatif," tutur Ali.

Dengan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, Bank Mandiri siap untuk memperkuat akses perbankan bagi petani dan nelayan dalam mendukung program swasembada pangan serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis. Hal ini juga dapat mendukung keberlanjutan UMKM di Indonesia dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo telah menandatangani Kesepakatan Bersama di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) di Ragunan, Jakarta Selatan, hari ini.

Kesepakatan itu memfokuskan dukungan infrastruktur dalam sektor pertanian untuk mengoptimalkan produksi pangan dalam negeri sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas utama pemerintah.

Sinergi antara Kementan dan Kementerian PU melibatkan koordinasi program, sinkronisasi anggaran, pengelolaan irigasi, pencetakan sawah, dan pertukaran data sebagai langkah konkret untuk memperkuat langkah pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Amran menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementan dan Kementerian PU menghadapi tantangan ketahanan pangan.

"Hari ini adalah awal dari kerjasama krusial untuk mencapai target yang diamanatkan Presiden Prabowo, yaitu Indonesia mencapai swasembada pangan secepat-cepatnya. Tanpa dukungan dari Kementerian PU, langkah Kementerian Pertanian akan terbatas. Tapi kalau Kementerian PU berhasil, pertanian Indonesia juga akan berhasil," kata Amran dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, kesepakatan ini memungkinkan Kementan untuk mengoptimalkan seluruh lahan yang ada. Dia menyebutkan bahwa dengan adanya dukungan dari Kementerian PU, produksi pertanian dapat meningkat secara signifikan.

"Rencana kami adalah meningkatkan indeks pertanaman di seluruh lahan eksisting, terutama di lahan tadah hujan, dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali. Jika kita berhasil menggarap satu juta hektare lahan dengan indeks tanam yang meningkat, perkiraan kami, Indonesia bisa menghasilkan tambahan lima juta ton gabah," tuturnya.

Amran menjelaskan pentingnya integrasi program. Kementan akan menyediakan dukungan teknis dan sumber daya seperti benih, pupuk, dan traktor, sedangkan Kementerian PU berperan dalam memastikan pasokan air yang memadai melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur irigasi. Dengan demikian, lahan yang ada bisa dimaksimalkan melalui pemanfaatan air yang optimal.

"Kita harapkan Kementerian PU sebagai tandem yang kuat bagi Kementan dalam mendukung kebutuhan irigasi. Di Kementan, kami memiliki Badan Penyuluhan dan SDM Pertanian yang berperan dalam memberikan pendampingan kepada petani, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk bantuan alat dan sarana produksi, serta Ditjen Tanaman Pangan untuk penyediaan benih. Setiap unit akan fokus pada perannya masing-masing dalam kerangka besar ini," ungkapnya.

Lebih lanjut, Mentan Amran meminta Kementan dan Kementerian PU akan membentuk tim gabungan yang melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS) di bawah Kementerian PU dan tim Kementan. Tim ini diharapkan dapat bekerja sama dengan efektif untuk memastikan bahwa setiap proyek dapat diselaraskan secara baik dari perencanaan hingga pelaksanaan.

"Kami di Kementerian PU akan mendukung penuh setiap program yang menjadi target Kementan. Kami adalah 'tukang' yang siap mensupport, tetapi Menteri Pertanianlah yang menjadi pemimpin dalam sektor ini," ujar Doddy.Sementara itu, Menteri PU Doddy Hanggodo dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh untuk mencapai target swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo.

Dia menambahkan bahwa Kementerian PU akan melakukan refocusing anggaran untuk mendukung kebutuhan infrastruktur pertanian.

Kementerian PU juga akan mengkoordinasikan peta wilayah yang akan menjadi target kerja bersama Kementan. Dengan demikian, kedua kementerian akan bekerja di atas peta yang sama dan dapat menyesuaikan rencana proyek mereka secara efektif

"Kami akan memastikan seluruh bendungan dan irigasi yang berada di bawah kewenangan kami dapat berfungsi secara optimal untuk cetak sawah maupun intensifikasi lahan pertanian," tutup Doddy.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2025. Meski, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terjadi banyak perubahan nomenklatur Kementerian dan Lembaga (K/L).

Di era Prabowo, jumlah kementerian bertambah menjadi 48, atau naik cukup banyak dibanding kementerian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 34.

"Tidak perlu melakukan APBN Perubahan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani mengatakan penyusunan APBN 2025 sudah atas konsultasi Prabowo. Dia menyebut program-program prioritas nasional sudah diakomodasi di dalamnya.

Hanya saja yang ditekankan Prabowo adalah terkait efisiensi dan kebocoran anggaran yang tinggi. Untuk itu, Sri Mulyani menyebut tinjauan (review) APBN 2025 lebih kepada arahan untuk perbaikan tersebut.

"Presiden Prabowo telah menyampaikan di berbagai kesempatan agar seluruh kementerian/lembaga betul-betul memperhatikan APBN ini terutama dengan berbagai feedback mengenai efisiensi, itu ditunjukkan dengan ICOR yang tinggi, kemudian kebocoran, maupun korupsi. Ini harus ditangani oleh seluruh kementerian/lembaga. Oleh karena itu kalau akan dilakukan review terhadap APBN, adalah lebih pada menekankan direction dari Bapak Presiden Prabowo," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut dalam UU APBN 2025 sudah ada klausul yang memungkinkan terjadinya perubahan, termasuk karena adanya K/L baru. Meski begitu, hal-hal perubahan yang harus disampaikan kepada DPR disebut akan tetap dilakukan.

Sri Mulyani menyebut target penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akan dilakukan pada awal Desember 2024 dan untuk perpresnya akan dilakukan akhir November 2024.

"Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian/lembaga dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen, perpres, rincian daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga," jelas Sri Mulyani.

Saksikan juga video: Belajar dari Covid-19, Menkes Dorong Industri Kesehatan Dalam Negeri

[Gambas:Video 20detik]

PT PP (Persero) Tbk atau PTPP dipercaya menggarap sejumlah proyek besar di Tanah Air. Proyek tersebut mencakup pembangunan infrastruktur transportasi, bendungan, gedung, dan dan beberapa proyek lainnya.

PTPP juga turut berpartisipasi dalam pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Sebut saja proyek Istana Negara IKN, Istana Garuda IKN, hingga Bandara VVIP IKN yang sukses dibangun BUMN Karya ini.

Berikut beberapa proyek garapan PTPP:

1. Istana Negara IKN

PT PP (Persero) Tbk menjadi perusahaan pelat merah yang ditugaskan untuk membangun infrastruktur di IKN, salah satunya membangun Istana Negara. Dilansir dari website PTPP, proyek tersebut menelan anggaran Rp 2,6 triliun dan mulai dibangun pada 11 November tahun 2022.

Hasil karya PTPP itu menjadi lokasi digelarnya upacara HUT RI ke-79 sekaligus yang pertama kali diselenggarakan di IKN. Bangunan megah itu didesain oleh pematung asal Bali, I Nyoman Nuarta. Tampak pilar-pilar besar menopang bagian depan istana serta lapangan luas yang membentang di depannya. Rencananya pepohonan dan aliran sungai juga akan mengelilingi Istana Negara IKN.

2. Istana Garuda IKN

Istana Garuda berdiri di atas tanah seluas 55,6 hektare (ha) dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Istana ini memiliki berbagai bangunan lain, mulai dari lapangan upacara, bangunan kantor presiden, bangunan istana, bangunan kantor sekretariat presiden, ruang konferensi pers, kamar tempat istirahat presiden, hingga bangunan kantor staf khusus presiden.

Sementara itu, ikon Burung Garuda Raksasa sendiri dirancang dengan bentang sayap sepanjang 177 meter dan tinggi 77 meter. Garuda raksasa itu terdiri atas sejumlah 4.650 bilah garuda. Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi atau topping off telah dilakukan Kementerian PUPR di Sayap Barat Selubung Garuda pada Minggu (21/7/2024) lalu.

3. Bandara VVIP IKN

PTPP juga mengerjakan proyek Bandara VVIP IKN yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. PTPP dipercaya untuk mengerjakan pembangunan sisi landasan udara yang memiliki panjang hingga 3.000 meter.

Saat ini Bandara Nusantara IKN memiliki landasan pacu berukuran 2.200 x 30 meter. Sederet uji coba terbang dan mendarat sudah dilakukan di Bandara IKN untuk melihat keselamatan dan keamanan penerbangan.

4. Bendungan Lolak Sulawesi Utara

Proyek Bendungan Lolak yang berlokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu proyek yang dikerjakan PTPP. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 16,23 Juta M3 dan memiliki luas genangan sebesar 101,75 Hektar.

Bendungan Lolak merupakan salah satu proyek strategis nasional pemerintah dengan nilai kontrak senilai Rp 2,026 Triliun dan masa pelaksanaan dari 2015 sampai dengan 2023. Bendungan Lolak memiliki manfaat irigasi seluas 2.214 Hektar, Air Baku 500 lt/det, Mereduksi Banjir sampai dengan 29,42%, serta sebagai PLTMH dengan kapasitas 2,43 MW.

Proyek ini sudah diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Februari 2024. Sebelumnya PTPP sudah menyelesaikan beberapa proyek bendungan yang merupakan Proyek Strategis Nasional yaitu Bendungan Leuwikeris, Bendungan Lausimeme, Bendungan Tamblang, dan Bendungan Tiu Suntuk Paket II

5. Bali International Hospital

PTPP juga mendapat penugasan untuk membangun rumah sakit bertaraf internasional pertama di Pulau Dewata, yakni Bali International Hospital (BIH)). Proyek yang berlokasi di KEK Sanur, Bali ini bekerja sama dengan Mayo Clinic USA.

Dalam proyek tersebut scope pekerjaan PTPP adalah perencanaan, persiapan, struktur, arsitektur, MEP, hingga Site Development & Infrastructure. BIH diharapkan dapat menjadikan Bali sebagai destinasi wisata kesehatan dan menghadirkan sarana pendukung kesehatan berkualitas premium di Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan soal dibentuknya Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum (Gakkum). Ditjen Gakkum baru dibentuk pada pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, Ditjen ini akan fokus menangani kasus illegal mining dan illegal drilling.

"Iya, untuk itu. Tambang ilegal dan illegal drilling," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Menurut Agus, pembentukan Ditjen Gakkum sebenarnya sudah dibicarakan sejak lama. Tujuannya adalah membuat tata kelola tambang di Tanah Air menjadi lebih baik.

Dengan begitu diharapkan aktivitas tambang tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan. Agus juga menyebut Ditjen Gakkum bisa menindak aktivitas tambang ilegal secara langsung tanpa melalui koordinasi yang panjang.

"Sehingga jangan sampai kemudian membahayakan masyarakat membahayakan lingkungan. Dan semuanya kan pingin seperti itu. Governance-nya terjaga. Kalau punya Gakkum bisa menindak langsung. Kalau nggak ada kan harus koordinasi agak panjang," jelasnya.

Nantinya akan ada Dirjen yang dipilih melalui proses lelang sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini Kementerian ESDM tengah menyusun struktur di Ditjen Gakkum, termasuk jumlah direktorat dan lain sebagainya.

Adapun dasar hukum pembentukan Ditjen Gakkum tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM. Beleid tersebut ditandatangani Prabowo pada 5 November 2024.

"Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral," seperti tertulis di Pasal 24, dikutip Kamis (7/11/2024).

Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi. Harapannya, agar Indonesia bisa melakukan swasembada energi secepatnya. Semua pihak ikut terlibat, termasuk PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina.

Untuk itu, PGN berupaya meningkatkan kapasitas operasi dan memperluas jangkauan gas bumi untuk mendukung infrastruktur energi di Indonesia. Sejumlah proyek strategis terus berprogres hingga Triwulan III 2024 dan dilaksanakan dengan fokus pada kontribusi masa depan.

"Proyek pertama adalah pembangunan infrastruktur gas bumi, Pipa Tegal - Cilacap, yang merupakan implementasi strategi pilar Grow untuk terus mengembangan core bisnis perusahaan. Pembangunan pipa gas ini melanjutkan pemanfaatan pipa gas Cirebon - Semarang Tahap 2 menuju proyek gasifikasi Kilang RU IV Cilacap. Volume yang akan dialirkan sebesar 36 MMSCFD," jelas Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko dalam keterangannya, Kamis (6/11/2024).

Pipa Tegal-Cilacap nantinya akan dapat memperluas jangkauan infrastruktur gas bumi untuk pelaggan di sisi selatan Pulau Jawa maupun potensi pelanggan lainnya di sepanjang jalur pipa, sehingga pemanfaatan gas bumi akan meningkat. Saat ini, proyek ini dalam penyusunan perjanjian komersial antara PGN dengan PT Kilang Pertamina Internasional, pelaksanaan FEED dan pengurusan perizinan.

"Proyek berikutnya adalah transportasi minyak Cikampek - Plumpang sebagai inisiasi dari pilar adapt. Kemi melihat peluang untuk melakukan diversifikasi portofolio bisnis PGN yaitu dengan membangun infrastruktur pipa untuk menyalurkan minyak," ujar Arief.

Proyek pembangunan pipa transportasi minyak antara TBBM Cikampek dan TBBM Plumpang dilakukan oleh anak Perusahaan PGN yaitu PT Pertamina Gas (Pertagas), bekerjasama dengan PT Pertamina Patra Niaga (PPN). Skema pembangunan yang dipakai adalah skema Build-Maintenance-Transfer (BMT) dan jangka waktu 10 tahun masa pengoperasian.

Pipa dengan diameter 16 inci dan panjang 96 km ini dijadwalkan akan dioperasikan pada kuartal pertama tahun 2027 untuk mengangkut minyak sebanyak 4,6 miliar liter per tahun. Sampai dengan September 2024, Pertagas dan Pertamina Patra Niaga dalam proses penyusunan perjanjian penyediaan jasa pipaniasai BBM Cikampek-Plumpang dan persiapan tender EPC.

Project strategis lainnya adalah proyek jaringan gas rumah tangga (Gaskita) yang dilaksanakan secara mandiri oleh PGN. Program ini dimulai pada tahun 2021 dan telah diterapkan di 36 kota/kabupaten, termasuk pengembangan Jargas di luar pipa menggunakan CNG di Jawa Tengah Selatan (Yogyakarta, Sleman dan Solo). Hingga September 2024, kemajuan konstruksi secara keseluruhan telah mencapai 88%. Sedangkan kemajuan pembangunan pipa telah mencapai 2.076 km atau 93% dari target dan 123.371 sambungan rumah (SR) telah terpasang dari target 290.400 SR.

Berikutnya adalah project revitalisasi Tangki LNG Hub Arun. Terminal LNG Arun terletak secara strategis di sepanjang jalur perdagangan utama dan dekat dengan pasar LNG yang sedang berkembang di Asia Tenggara dan Selatan. Pertamina selaku Holding Migas bercita-cita untuk memposisikan Terminal LNG Arun sebagai pusat LNG terkemuka di Asia. Langkah awal adalah revitalisasi tangki F-6004, yang telah tidak beroperasi sejak 2004. Hingga September 2024, kemajuan pekerjaan revitalisasi secara keseluruhan mencapai 35,33%.

"Proyek terakhir adalah Biomethane, inisiatif strategis oleh PGN untuk mempromosikan penggunaan gas secara luas selama transisi energi. PGN sedang memajukan dekarbonisasi industri kelapa sawit melalui proyek Biomethane, memanfaatkan limbah kelapa sawit," jelas Arief.

PGN melakukan studi bersama dengan Konsorsium Jepang mengenai pengembangan biomethane. Selain itu, PGN telah menyelesaikan Studi Kelayakan Pemanfaatan Biomethane dan Studi Kelayakan Pengembangan Fasilitas Titik Injeksi di SPBG Pagardewa, menandatangani Nota Kesepahaman (HoA) dengan Konsorsium Jepang dan mendapatkan Letter of Intent (LOI) dengan pelanggan potensial. PGN telah menyelesaikan FEED untuk Plant (Kilang) Biomethane di bulan Juni 2024 dan telah menunjuk konsultan ISCC Bio-certificate pada 30 September 2024.

Penghentian sementara layanan InterActive QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) menyebabkan saldo milik para pelaku UMKM tertahan selama lebih dari 10 hari. Menanggapi hal ini, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan para pelaku UMKM tetap mendapat haknya terkait hal tersebut.

"Kami ingin mendengarkan klarifikasi dari InterActive QRIS, seperti apa terkait kendala teknis dalam layanan QRIS tersebut," kata Maman dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Hal ini disampaikannya pada Rapat Koordinasi dengan pihak PT Interaktif Internasional (InterActive QRIS) yang diadakan di Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (6/11). Rapat koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka memberikan penjelasan dan klarifikasi dari PT Interaktif Internasional kepada Menteri UMKM mengenai kendala teknis dalam layanan QRIS Interactive, yang sempat menghebohkan media sosial.

Sebelumnya, Maman secara personal juga sudah membahas dengan Kapolri terkait permasalahan penghentian sementara layanan InterActive QRIS.

Maman mengatakan Kementerian UMKM ingin menjaga dan melindungi pelaku UMKM agar tidak dirugikan. Sebab, mereka sudah dikenakan tarif MDR (Merchant Discount Rate) sebesar 0,7 persen pada penggunaan QRIS.

"Sehingga setelah pelaku usaha mengeluarkan kewajiban mereka, maka selayaknya mereka mendapatkan haknya (pencairan uangnya dengan cepat) dan mendapat pelayanan maksimal," katanya.

Maman menekankan sisi positif penggunaan QRIS bagi pelaku UMKM sangatlah besar dalam transaksi jual beli. Namun, ia meminta agar pencairan dana tidak terlambat.

Ke depan, ia berharap jika ada kendala, pemblokiran rekening Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dapat dilakukan hanya kepada yang terindikasi saja, tidak semua rekening. Dengan begitu, hal tersebut tidak menyebabkan kerugian kepada pihak lain.

"Perlu juga dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak, agar permasalahan ini tidak terjadi lagi ke depan," katanya.

Di kesempatan yang sama, CEO InterActive QRIS Alex Surya Rahardjo menjelaskan kronologi penghentian sementara layanan InterActive QRIS tersebut.

Pada 16 Oktober lalu, PT Interaktif Internasional menerima surat pemberitahuan pelaksanaan pemblokiran rekening simpanan oleh Bank Mandiri atas dasar surat Polda Metro Jaya No.R/4310/X/Res.2./2024/Ditreskrimsus perihal Permintaan Penundaan Transaksi Debit milik PT Interaktif Internasional.

Rekening tersebut merupakan rekening tampungan dana mitra Merchant InterActive QRIS sebelum dilakukan settlement ke mitra Merchant. Indikasi pemberhentian layanan Open API QRIS dengan alasan ditemukan adanya aktivitas ilegal transfer dana oleh beberapa mitra Merchant InterActive QRIS.

Menurut Surat Klarifikasi dari PT InterAktif Internasional, InterActive QRIS bersama dengan PT FINNET INDONESIA terus berupaya memperjuangkan hak-hak Merchant InterActive QRIS agar dapat segera dilakukan settlement.

"Saat ini, rekening bank perusahaan telah dibuka kembali. Kami didampingi pengacara telah memenuhi panggilan dari Polda Metrojaya," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan pemeriksaan, dipastikan bahwa InterActive tidak terlibat dalam judi online dan menjalankan operasional sesuai hukum Indonesia. Pemblokiran sementara pada 16 Oktober 2024 telah dicabut dan mulai melakukan disbursement kepada seluruh merchant QRIS bertahap, mulai Senin 4 November hingga Selasa, 5 November 2024.

Video Menteri Maman Sebut Kementerian UMKM Berkantor di Gedung Smesco

Video Menteri Maman Sebut Kementerian UMKM Berkantor di Gedung Smesco

Hungaria siap mendukung program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan ini melalui penyediaan agroteknologi hingga drone pertanian.

Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lilla Karsay mengatakan, pihaknya menyoroti target ambisius Prabowo untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Visi tersebut didukung dengan sejumlah program prioritas mulai dari MBG hingga peningkatan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan.

"Visi Indonesia Emas 2045 yang menurut saya merupakan langkah yang sangat ambisius dan sangat berani dari pemerintah Indonesia, dan bukan tidak mungkin untuk dicapai, dan Hungaria ada di sini untuk membantu Indonesia mencapai tujuan-tujuan ini," kata Lilla dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, produk paling strategis yang bisa ditawarkan Hungaria untuk mendukung program-program pemerintah Indonesia saat ini adalah teknologi. Untuk MBG, salah satu teknologi yang ditawarkan seperti agroteknologi.

"Tentang program makanan gratis dan bergizi, kami yakin bahwa kami perlu membantu Indonesia untuk meningkatkan produknya," ujar Lilla.

Agroteknologi menjadi salah satu hal yang akan ia promosikan untuk mendukung program MBG. Selain itu, juga ada teknologi pertanian terpadu (precisionfarming), akuakultur, hingga drone pertanian.

Di samping itu, pihaknya juga menawarkan teknologi keamanan siber. Hal ini berkaca dari beberapa kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia beberapa waktu ke belakangan.

"Setelah tinggal di Indonesia beberapa tahun, saya harus katakan, ada beberapa kendala dalam pertahanan keamanan siber. Jadi (teknologi) itulah yang juga membuat Hongaria terkenal, dan kami memiliki referensi (teknologi keamanan siber) di seluruh dunia," ujarnya.

Menurutnya, menyangkut keamanan pemerintah perlu mempertimbangkan dengan ketat saat memilih mitra kerja samanya. Lilla yakin, Hungaria bisa menjadi mitra potensial yang sangat baik karena tidak memiliki kepentingan untuk membahayakan.

MLFF juga menjadi teknologi yang ditawarkannya dalam mendukung target-target pemerintah. Teknologi ini dipandang sebagai solusi mengatasi kemacetan di gerbang tol yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi Indonesia sebesar US$ 300 juta setiap tahunnya. Berdasarkan data Bank Dunia 2019, kemacetan menyebabkan kerugian ekonomi di Indonesia sebesar US$ 4 miliar per tahun

MLFF sendiri di Indonesia digarap oleh Badan Usaha Pelaksana (BUP) PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). Direktur Utama RITS, Attila Keszeg mengatakan, pihaknya telah berupaya membuka komunikasi dengan pemerintahan baru menyangkut dukungan lanjutan untuk sistem MLFF di Indonesia.

"Terkait dengan pemerintahan baru, kami masih menunggu konfirmasi, kami sudah berusaha berkomunikasi. Pemerintah kami pasti akan mendukung dan men-support kebijakan-kebijakan yang ada saat ini," ujar Attila dalam kesempatan yang sama.

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan pembentukan satuan tugas (Satgas) penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan POJK Nomor 14 Tahun 2024 ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Perempuan yang akrab disapa Kiki ini berharap dapat memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat.

"Sehingga ekosistem keuangan semakin aman dan terpercaya, termasuk melindungi segenap pelaku usaha sektor keuangan yang legal atau berizin untuk bertumbuh, berdaya, dan berkembang demi kemajuan Indonesia," kata Kiki dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, POJK pembentukan satgas ini juga ditujukan untuk meningkatkan koordinasi antara otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

Sampai dengan POJK ini diundangkan, Kiki menyebut jumlah anggota Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin berjumlah 16 anggota, terdiri dari dua otoritas, 10 kementerian, dan empat lembaga. Dia pun mengapresiasi berbagai masukan dalam penyusunan POJK, khususnya dari otoritas, kementerian, dan lembaga yang menjadi anggota Satgas PASTI.

"Sinergi dan kolaborasi yang apik dan berkesinambungan inilah yang memungkinkan POJK ini diundangkan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan dalam UU P2SK," jelas Kiki.

Adapun substansi pengaturan dalam POJK Nomor 14 Tahun 2024, antara lain:

a. Ketentuan umum yang memuat definisi atas Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, Entitas, Entitas Ilegal, dan Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
b. Fungsi, Tugas, dan Wewenang yang mengatur mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Satuan Tugas untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
c. Kelembagaan Satuan Tugas yang mengatur mengenai pembentukan, anggota Satuan Tugas, struktur organisasi termasuk satuan tugas yang berkedudukan di daerah, dan pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan dilaksanakan anggota Satuan Tugas sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Hubungan kelembagaan yang mencakup pengaturan mengenai rapat Satuan Tugas, pertukaran data dan/atau informasi antaranggota Satuan Tugas, dan kerja sama Satuan Tugas dengan pihak lain;
e. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan; dan
f. Pelaporan, pemantauan, dan pendanaan.
Pengaturan dalam POJK Nomor 14 Tahun 2024 menitikberatkan pada landasan hukum untuk penguatan koordinasi dan kolaborasi antaranggota Satuan Tugas dalam melakukan pencegahan dan penanganan atas kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan yang pelaksanaannya memperhatikan kewenangan masing-masing anggota Satuan Tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah berencana memperpanjang masa uji coba kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) BPJS Kesehatan akan menjadi salah satu syarat membuat Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebelumnya uji coba ini sudah terlebih dahulu dilaksanakan pada 1 Juli-30 September 2024 kemarin.

Dalam hal ini, pelaksanaan uji coba kepesertaan JKN aktif sebagai syarat bikin SIM berlangsung di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk itu penting bagi masyarakat yang ingin membuat SIM untuk memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan catatan detikcom dan situs resmi BPJS Kesehatan, berikut cara daftar kepesertaan JKN hingga mengecek status kepesertaan.

Syarat Dokumen Daftar Kepesertaan JKN BPJS Kesehatan

1. Dokumen persyaratan yang diperlukan masyarakat umum untuk mendaftar BPJS Kesehatan, yaitu:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu NPWP
- Alamat email dan nomor handphone aktif untuk verifikasi

2. Bagi anggota ASN, POLRI, dan TNI perlu menyertakan dokumen persyaratan tambahan, yakni:

- SK pengangkatan yang paling baru
- Slip gaji
- Penetapan pengadilan untuk anak angkat jika belum tercantum di dalam KK
- Surat keterangan jika masih sekolah atau di perguruan tinggi.

Cara Daftar Daftar Kepesertaan JKN BPJS Kesehatan

1. Cara Daftar BPJS Kesehatan Secara Online Melalui Aplikasi Mobile JKN

- Unduh aplikasi Mobile JKN. Aplikasi dapat diunduh melalui Playstore atau Appstore
- Pada halaman utama klik Masuk/Daftar di ujung kiri atas, lalu pilih daftar
- Ketik NIK, nama lengkap, tanggal lahir. Lalu masukkan captcha dan klik validasi data
- Setelah itu, muncul tampilan "Selamat Datang" dan isi data nomor handphone, email, password, dan konfirmasi password. Pastikan nomor yang dipakai mendaftar memiliki pulsa, karena pengguna akan diberi kode OTP
- Klik Registrasi dan pengguna akan mendapat notifikasi pendaftaran akun berhasil
- Kembali ke menu utama aplikasi, lalu masukkan data yang tersedia dan klik Masuk
- Pada tampilan menu, klik pendaftaran peserta
Masukkan nomor Kartu Keluarga dan isi captcha, lalu klik proses
- Data peserta akan muncul sesuai dengan kartu keluarga atau data yang terdaftar di Dukcapil
- Pilih fasilitas kesehatan (faskes) yang diinginkan, kelas perawatan dan dokter gigi
- Masukkan email dan klik simpan. JKN akan mengirimkan Kode verifikasi ke alamat email yang didaftarkan
- Masukkan kode verifikasi yang telah didapatkan ke aplikasi Mobile JKN
- Peserta akan mendapatkan virtual account untuk pembayaran premi. Untuk pembayaran bisa dilakukan melalui mobile banking, ATM, dan berbagai merchant
-Setelah melakukan pembayaran, peserta sudah resmi terdaftar di BPJS Kesehatan. Kartu BPJS Kesehatan dapat dilihat di aplikasi Mobile JKN

2. Cara Daftar BPJS Kesehatan secara offline

- Peserta bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat
- Isi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP), pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama. Siapkan berkas seperti fotocopy KTP, fotocopy KK, dan pas foto 3×4 berwarna
- Setelah itu, akan diberikan nomor virtual account atau kode pembayaran untuk peserta melakukan pembayaran, kemudian bukti transfer diserahkan ke kantor BPJS dan tunggu hingga kartu dicetak.

Cara Cek Status Kepesertaan JKN BPJS Kesehatan

1. Cek Kepesertaan BPJS Kesehatan via Mobile JKN

- Buka aplikasi Mobile JKN.
- Log in menggunakan NIK/nomor kartu dan password.
- Masukkan captcha yang muncul pada kolom yang disediakan, lalu klik tombol log in.
- Pilih menu peserta pada aplikasi. Halaman ini akan menampilkan informasi lengkap mengenai status kepesertaan BPJS Kesehatan dan data identitas lainnya.

2. Cek Kepesertaan BPJS Kesehatan via Layanan CHIKA

CHIKA adalah layanan chat assistant JKN. Layanan ini awalnya dapat diakses melalui Facebook Messenger, Telegram, dan Whatsapp. Tetapi, per 1 April 2024, layanan hanya bisa diakses melalui Whatsapp dengan mengirim pesan ke nomor 08118165165.

Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan

- Chat CHIKA di Whatsapp dengan kalimat sapaan apapun.
- Pilih menu Informasi.
- Pilih menu Cek Status Kepesertaan.
- Masukkan NIK atau nomor KIS/BPJS.
- Masukkan tanggal lahir sesuai format yang ditentukan.
- Tunggu informasi dari CHIKA mengenai status kepesertaan.

3. Cek Kepesertaan BPJS Kesehatan via BPJS Kesehatan Care Center

- Hubungi BPJS Kesehatan Care Center melalui nomor 165.
- Tekan 1 untuk mengakses status kepesertaan.
- Masukkan nomor peserta/NIK.
- Masukkan tanggal lahir sesuai format yang ditentukan.
- Tunggu informasi mengenai status kepesertaan.

Demikian cara daftar BPJS Kesehatan untuk bikin SIM mulai November 2024.

Rencana pemerintah menerapkan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas dinilai dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM SPSI) Sudarto menilai industri rokok sangat rentan terhadap regulasi baru, baik berbentuk fiskal maupun non fiskal.

Menurutnya, aturan tersebut dapat memicu industri tembakau tertekan. Apabila industri tersebut tertekan akan berdampak pada tenaga kerja di dalamnya, seperti penghasilan yang menurun hingga terjadi PHK.

"Kok itu terjadi? Sekali lagi kalau tadi disinggung oleh teman petani mayoritas anggota kami itu di SKT, sigaret kretek tangan yang juga sistem penghasilannya itu memang borongan. Jadi kalau pekerjaannya turun ya upahnya tuh kurang lebih gambarnya seperti itu," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024) kemarin.

Apabila hal tersebut terus terjadi, dia berpendapat dapat terjadi efisiensi tenaga kerja, dalam hal ini PHK. Mencegah hal tersebut, pihaknya sudah aktif dalam berbagai upaya berkomunikasi melalui surat dengan pemerintah, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, hingga rancangan peraturan turunan dikeluarkan, pihaknya tidak pernah dilibatkan.

Akhirnya, dia bersama dengan anggota buruh lainnya melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kemenkes pada 10 Oktober lalu. Pada kesempatan tersebut, pihaknya berkesempatan bertemu dengan perwakilan Kemenkes. Hasilnya, Kemenkes berjanji untuk melibatkan buruh dalam membuat aturan turunan.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kapan akan terjadi pembahasan mengenai aturan tersebut, Sudarto bilang pihaknya sudah menanyakan kembali terkait hal itu. Dia bilang, pihak Kemenkes berusaha menepati janjinya.

"Jadi kalau Kemenkes kan sebetulnya sudah membuat kesepakatan dengan kami, kami akan diundang atau diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Sebelumnya, kami juga sudah tanya sih, masih dijanjikan juga sih, cuma memang harus jaga-jaga. Kalau pemerintah tidak punya itikad baik, ya jangan salahkan kami," terang Sudarto.

Meski begitu, pihaknya telah menyiapkan sejumlah upaya apabila Kemenkes ingkar janji, seperti mendatangi Istana hingga melapor ke Prabowo. Hal tersebut dilakukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Oh iya, kami akan laporkan (ke Prabowo), kalau memang benar-benar Kemenkes tidak punya itikad baik. Jadi, jangan kan ke Kementerian, kalau memang sudah waktunya harus ke istana, ya kita juga sampaikan ke istana," jelas dia.