Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) turut berkontribusi dalam melakukan green activity, di antaranya telah menyalurkan pembiayaan keuangan berkelanjutan mencapai Rp 62,5 triliun pada kuartal III-2024.

Penyaluran pembiayaan berkelanjutan BSI didominasi sektor SME mencapai Rp 34,1 triliun, Mikro Rp 15,1 triliun dan pembiayaan SDA yang berkelanjutan sebesar Rp6,7 triliun.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, BSI memiliki aspirasi untuk menjadi bank syariah terdepan dengan agenda keberlanjutan kelas dunia.

Terdapat tiga fokus utama dalam aspirasi tersebut, yakni memperkuat tata kelola dan strategi keberlanjutan secara menyeluruh, mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam aktivitas core business, dan memberdayakan komunitas ESG Indonesia dan masyarakat luas.

“Kehadiran BSI diharapkan tidak hanya dapat menjadi katalisator bagi pengembangan ekonomi syariah Indonesia, namun juga mampu mendorong pertumbuhan green economy,” ujar Hery saat paparan kinerja perseroan, Selasa (29/10).

Untuk itu, BSI senantiasa berusaha memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan, tetapi juga secara aktif berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) menargetkan pembiayaan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dapat mencapai 25% dari total portofolionya, atau sekitar Rp54,25 triliun hingga akhir 2024.

Direktur Compliance, Corporate Affairs & Legal CIMB Niaga Fransiska Oei melaporkan total kredit atau pembiayaan yang disalurkan perseroan mencapai Rp217 triliun. Dari total tersebut, katanya sekitar 25% telah dialokasikan untuk sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan.

“Pencapaiannya saat ini sudah sekitar 25% dan kita akan pertahankan sampai akhir tahun 25% dari semua portofolio kita [Rp217 triliun],” ujarnya usai agenda Kejar Mimpi Goes to School, Senin (21/10/2024).

Meski demikian, Fransiska mengakui bahwa pembiayaan hijau (green financing) masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya terkait rendahnya kesadaran nasabah mengenai manfaat jangka panjang dari bisnis hijau.

Dirinya menyatakan bahwa banyak nasabah masih berfokus pada keuntungan langsung dan menganggap bahwa menerapkan green business akan menambah biaya.

Pada saat yang bersamaan, dia pun menekankan soal ancaman perubahan iklim yang nyata dan tidak bisa diabaikan, seperti fenomena banjir hingga kemarau panjang.

"Kalau mereka [bisnis] tidak siap terhadap hal itu, produk-produknya tidak memikirkan untuk siap terhadap hal itu. Di kemudian hari itu sebenarnya ada impact terhadap bisnis mereka juga," tambahnya.

Selain CIMB Niaga terus berkomitmen untuk memberikan dukungan pada sektor bisnis hijau, perseroan juga senantiasa memperhatikan aspek sosial, terutama generasi muda. Melalui gerakan sosial Kejar Mimpi, perseroan akan menyelenggarakan Kejar Mimpi Goes To School serentak di 35 sekolah yang tersebar di berbagai kota di Indonesia pada Sabtu, 26 Oktober 2024.

Acara yang juga didukung oleh relawan Komunitas Kejar Mimpi ini merupakan wujud kepedulian dan dukungan nyata CIMB Niaga untuk membantu memajukan pendidikan dan kesejahteraan generasi muda di Indonesia.

Mengusung tema Generasi Tumbuh Sehat, program ini menghadirkan beragam kegiatan untuk mengedukasi siswa, guru, dan orang tua tentang literasi keuangan.

Selain itu, program ini juga membahas tentang pentingnya gizi yang seimbang dalam mendukung tumbuh kembang siswa. Hal ini sejalan dengan pilar CSR CIMB Niaga di bidang Pendidikan dan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu menghapuskan semua bentuk kekurangan gizi pada 2030.

Fransiska mengungkapkan CIMB Niaga memiliki perhatian besar terhadap tumbuh kembang yang sehat bagi generasi muda, di mana salah satunya adalah masalah stunting yang juga berdampak pada perkembangan kognitif dan kinerja jangka panjang akibat perkembangan otak yang tidak optimal.

“Kasus stunting di Indonesia masih 21,1% memang turun dari 21,6% jauh sekali dengan target 14% dari Pemerintah,” katanya.

Adapun, dukungan CIMB Niaga terhadap pencegahan stunting diwujudkan melalui kerja sama strategis dengan United Nations Children's Fund (UNICEF). Program yang berlangsung hingga 2026 ini difokuskan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupakan provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia.

“Tidak hanya di NTT, CIMB Niaga juga senantiasa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah gizi buruk dan stunting di berbagai provinsi lainnya,” ucapnya.

Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menilai rencana pemerintah menerapkan skema pemanfaatan jaringan bersama atau power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET) berpotensi menaikkan investasi hijau di Indonesia.

Analis Keuangan Energi, Mutya Yustika, mengatakan keyakinan tersebut muncul dari semakin banyaknya perusahaan internasional yang berkomitmen untuk menggunakan energi terbarukan 100%. Menurutnya, power wheeling di Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan membantu negara memenuhi target dekarbonisasi tanpa membebani anggaran nasional.

"Ini juga akan membantu PLN fokus pada modernisasi dan peningkatan jaringan untuk memfasilitasi transisi energi,” ujar Mutya dalam keterangan tertulis, Selasa (8/10).

Mutya mengatakan, mekanisme power wheeling memungkinkan produsen listrik swasta (IPP) menjual listrik energi terbarukan langsung ke pelanggan melalui transmisi milik PT PLN (Persero).

Mekanisme ini dapat menutup kesenjangan pasokan listrik hijau lantaran lambatnya pengembangan energi terbarukan skala utilitas oleh PLN. Di sisi lain, terdapat urgensi untuk memangkas emisi karbon kelistrikan Indonesia, yang saat ini mencapai lebih dari 682 gram CO2 setara per kilowatt hour (gCO2e/kWh). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu penghasil emisi global tertinggi.

Selain itu, mekanisme power wheeling juga didorong oleh lebih dari 430 perusahaan global besar dalam RE100, yang berkomitmen mencapai 60% listrik dari energi terbarukan pada 2030 dan 100% pada 2050. Saat ini terdapat 121 anggota RE100 yang beroperasi di Indonesia.

“Namun, perusahaan-perusahaan ini belum memiliki solusi energi terbarukan yang memadai untuk melistriki fasilitas dan rantai pasokan mereka, sehingga menghambat upaya komitmen RE100 dan mandat keberlanjutan perusahaan,” ungkapnya.

Dengan implementasi power wheeling, dia mengatakan, Indonesia dapat menangkap peluang investasi baru dari bisnis pusat data (data center). Google memiliki target untuk dapat mencapai emisi nol bersih di semua operasi dan rantai nilainya pada 2030. Microsoft juga berkomitmen untuk menjadi karbon-negatif pada tahun yang sama.

Sementara di Singapura yang selama beberapa tahun terakhir menjadi pusat data di Asia Tenggara, menghadapi kendala keterbatasan energi terbarukan dan biaya operasi yang lebih tinggi.

“Oleh karena itu, Indonesia perlu menyediakan akses berskala besar ke energi bersih untuk dapat ditawarkan kepada perusahaan seperti Google dan Microsoft sebagai pilihan untuk dapat membangun data center mereka di luar Singapura, yang juga dapat memenuhi tujuan keberlanjutan global mereka,” ucapnya.

Menurutnya, implementasi power wheeling juga akan menguntungkan PLN karena akan membantu menjaga pasokan listriknya, terutama di luar Pulau Jawa dan Bali. Selain itu, PLN juga akan mendapatkan aliran pendapatan tambahan dengan menyewakan fasilitas transmisi kepada perusahaan listrik swasta, melalui biaya jaringan bersama atau wheeling charge.

“Hanya saja, wheeling charge harus ditetapkan secara adil dan transparan untuk menghindari harga yang berlebihan sekaligus menjaga integritas sistem. Hal tersebut penting untuk dapat menarik investor dan juga melindungi PLN sebagai pemilik jaringan transmisi,” kata Mutya.

Meski demikian, penerapan power wheeling masih terhambat perselisihan internal di dalam pemerintah. Ada kekhawatiran power wheeling akan memperparah kelebihan pasokan listrik dan skema take-or-pay PLN dengan IPP. Hal ini bisa menimbulkan risiko keuangan yang signifikan bagi PLN.

“Solusi terhadap permasalahan tersebut seharusnya berupa negosiasi kontrak dengan IPP, efisiensi biaya, dan penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara yang tidak efisien yang dikombinasikan dengan formula power wheeling yang tepat,” tutupnya.

Bank Investasi Eropa (EIB) telah melewati angka €100 miliar (Rp 1.721,35 triliun) dalam total penerbitan Climate Awareness Bonds (CAB) dan Sustainability Awareness Bonds (SAB) sejak menerbitkan obligasi hijau pertama di dunia pada 2007. EIB merayakan pencapaian ini di Bursa Efek Luksemburg, yang merupakan bursa acuan dunia untuk obligasi berkelanjutan, pada Jumat (4/10).

Nadia Calviño, Presiden Bank Investasi Eropa, mengunjungi Bursa Efek Luksemburg (Luxembourg Stock Exchange, LuxSE) untuk untuk menandai tonggak sejarah kontribusi perintis EIB terhadap keuangan berkelanjutan. Ia juga mendiskusikan masa depan pasar obligasi hijau dalam konteks agenda Uni Eropa untuk Keuangan Berkelanjutan, Serikat Tabungan, dan Investasi.

Di hadapan Menteri Keuangan Luksemburg Gilles Roth, EIB dan LuxSE menyoroti kontribusi unik EIB untuk memberikan kejelasan tentang keuangan berkelanjutan dan peran ekosistem keuangan yang lebih luas di Luksemburg dalam memajukan investasi berkelanjutan.

“Pencapaian EIB dalam melampaui €100 miliar dalam obligasi berkelanjutan adalah hal yang luar biasa dan menyoroti peran transformatif keuangan dalam mengatasi tantangan global," kata Menteri Keuangan Luksemburg Gilles Roth dalam pidatonya, Jumat (4/10).

Ia menilai obligasi hijau memiliki dampak yang nyata pada ekonomi riil, kehidupan masyarakat, dan planet ini. Kemitraan antara EIB dan LuxSE menetapkan standar yang tinggi untuk diikuti oleh komunitas keuangan global.

"Luksemburg tetap berkomitmen untuk membina kemitraan internasional untuk memperkuat keuangan berkelanjutan secara global,” ujarnya.

Presiden EIB Nadia Calviño menyebut tonggak sejarah ini mencerminkan perkembangan eksponensial pasar obligasi berkelanjutan, serta kemitraan yang kuat antara EIB dan Bursa Efek Luksemburg.

"Sejak memelopori pasar obligasi hijau pada tahun 2007, EIB telah membuka dukungan investor sebesar €100 miliar untuk aksi iklim dan keberlanjutan, dengan Luksemburg sekarang menjadi pusat global untuk keuangan berkelanjutan," kata Nadia Calviño.

Menurutnya, EIB akan terus mendukung transisi hijau juga dengan memimpin munculnya pasar obligasi hijau terstandardisasi dalam konteks pasar modal yang lebih dalam dan lebih kuat di Eropa.

Julie Becker, Chief Executive Officer LuxSE, mengatakan sejak memelopori pasar obligasi hijau 17 tahun yang lalu, EIB telah memelopori perkembangan pasar dan memimpin jalan menuju standarisasi, pelaporan, dan transparansi yang lebih baik bagi para investor. "Berkat peran utamanya, EIB telah menjadi mitra penting dan inspirasi bagi inisiatif keuangan berkelanjutan LuxSE,” tutur Becker.

EIB Penerbit Obligasi Hijau Terbesar di Dunia

Pada tahun 2007, EIB menerbitkan obligasi hijau pertama di dunia dan meresmikan pasar yang akan mengalami pertumbuhan eksponensial di tahun-tahun berikutnya. Menurut angka dari LGX DataHub, total pendanaan kumulatif yang dikumpulkan melalui obligasi hijau, sosial, keberlanjutan, dan obligasi terkait keberlanjutan yang diterbitkan secara global telah mencapai US$5,2 triliun.

Pada Agustus 2024, EIB melewati angka EUR €100 miliar untuk penerbitan CAB dan SAB. Hal ini menjadikan EIB sebagai penerbit obligasi hijau terbesar di dunia, serta obligasi berkelanjutan yang terjamin dengan penggunaan dana yang didedikasikan di antara bank-bank pembangunan multilateral.

Untuk memenuhi kebutuhan basis investor yang luas, EIB telah menerbitkan obligasi ini dalam 23 mata uang. Ini merupakan sebuah rekor pasar.

CAB perdana EIB terdaftar di LuxSE pada tahun 2007. Pada 2016, LuxSE mendirikan Luxembourg Green Exchange (LGX), platform pertama yang didedikasikan khusus untuk sekuritas berkelanjutan. Dengan menciptakan visibilitas dan transparansi seputar peluang investasi berkelanjutan, LGX membantu memajukan investasi untuk tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

JAKARTA, investor.id - Konsistensi PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) dalam mendorong praktek bisnis yang sesuai prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) tercermin dari penyaluran pembiayaan berkelanjutan.

Pada semester I-2024, hampir 26% dari total pembiayaan bank, atau setara dengan Rp 56,4 triliun mendukung transisi yang berkelanjutan menuju ekonomi rendah karbon, Perjanjian Paris, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Angka tersebut juga terus meningkat mengingat potensinya yang masih besar.

Di samping itu, komitmen perseroan mewujudkan bumi yang lestari tidak hanya dari sisi pembiayaan berkelanjutan. Perseroan juga menyelenggarakan The Cooler Earth (TCE) Sustainability Series 2024 di Graha CIMB Niaga dan Energy Building Jakarta, Rabu-Jumat, 2-4 Oktober 2024. Kegiatan yang digelar dalam rangkaian Hari Ulang Tahun ke-69 CIMB Niaga ini merupakan kelanjutan dari TCE Sustainability Summit yang diinisiasi oleh CIMB Group sejak 2019.

Baca juga: CIMB Niaga (BNGA) Dorong Jumlah Nasabah Hingga 10 Juta

Tujuannya untuk memobilisasi komitmen dan tindakan kolektif dalam membentuk masyarakat yang bertanggung jawab dan planet yang lebih layak huni.

Direktur Compliance, Corporate Affairs & Legal CIMB Niaga Fransiska Oei mengatakan, tahun ini TCE Sustainability Series dirancang dalam format berbeda dan menghadirkan beragam kegiatan, mulai dari exhibition, media gathering, serta experiential learning dengan mengusung semangat #SekarangUntukMasaDepan.

Sebelumnya, sejak awal 2024 CIMB Niaga juga telah mengadakan TCE Sustainability Series di 17 kota di Indonesia, termasuk Jakarta. Hal ini diharapkan dapat merangkul lebih banyak kalangan seperti media, nasabah, karyawan, pelajar, komunitas, dan masyarakat dalam mewujudkan bumi yang lestari.

Menurut dia, dampak pemanasan global kini kian nyata, contohnya kualitas udara yang buruk dan panas ekstrem yang membuat lingkungan tidak sehat. Kondisi ini tentu tidak diharapkan dan perlu langkah nyata untuk mengatasinya.

Baca juga:Kredit UKM CIMB Niaga (BNGA) Tumbuh Dua Digit pada Semester I

"Karena itu, CIMB Niaga sebagai bank yang berkomitmen dan aktif dalam mengimplementasikan sustainability, menyelenggarakan rangkaian acara ini sebagai inisiatif untuk mengajak masyarakat luas dalam menerapkan gaya hidup ramah lingkungan,” kata Fransiska dalam Media Gathering TCE Sustainability Series 2024, di Jakarta, Rabu (2/10/2024). 

Fransiska menjelaskan, sejatinya gaya hidup ramah lingkungan dapat diterapkan oleh siapa saja dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari hal kecil seperti memakai tumbler untuk mengurangi pemakaian botol plastik sekali pakai, atau membawa tas saat berbelanja untuk menghindari pemakaian kantong plastik.

Di level perusahaan, penerapan sustainability misalnya melalui digitalisasi, menggunakan solar panel sebagai sumber listrik, dan menerapkan waste management.

Baca juga: Penurunan Bunga Tingkatkan Profitabilitas Bank

Selain Fransiska turut hadir sebagai pembicara Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi dan penyanyi sekaligus penggiat sustainable living Andien Aisyah. Adapun untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam menerapkan sustainability saat beraktivitas perbankan, CIMB Niaga menyediakan berbagai produk bertema sustainability, baik di segmen Consumer Banking maupun Business Banking.

Di antaranya Kartu Kredit Digital OCTO Card (kartu kredit tanpa kartu fisik), dan program One House One Tree yang mengalokasikan donasi satu pohon setiap pembelian satu unit rumah. Adapun di segmen Business Banking yaitu pembiayaan sustainability linked-loan (SLL) atau sustainable finance (SF) serta Giro Kartini, produk giro khusus bagi para pengusaha wanita.

"Hal ini merupakan bukti komitmen CIMB Niaga untuk tidak sekadar mengejar profit, namun juga berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan dan bumi untuk generasi mendatang," pungkas Fransiska. 

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai US$ 500 juta atau setara dengan Rp 7,5 triliun untuk membantu Indonesia mempercepat transisi energi.

Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga mengatakan dana ini masuk dalam program transisi energi yang terjangkau dan berkelanjutan. Pendanaan ini akan mendukung berbagai langkah kebijakan Indonesia dalam mencapai kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) dan target emisi bersih nol dari pembangkitan listrik pada 2050. Menurutnya, saat ini Indonesia berada di persimpangan yang sangat penting dalam perjalanan transisi energi.

"Program pinjaman berbasis kebijakan ini mendukung pengembangan kebijakan dasar dan kolaboratif Indonesia guna mengidentifikasi dan menjawab berbagai tantangan kompleks di sektor ini dalam mempercepat peralihannya menuju energi berkelanjutan dan bersih,” ujar Jiro dalam keterangan tertulis, Jumat (20/9).

Pesatnya pertumbuhan kapasitas pembangkitan listrik telah membantu Indonesia mengatasi sebagian besar kendala pasokan listrik. Namun, hal itu mengakibatkan kelistrikan Indonesia sangat bergantung pada sumber tenaga berbasis bahan bakar fosil seperti batu bara, gas, dan diesel.

Jiro mengatakan, program ini fokus membangun kerangka kebijakan dan regulasi yang kuat bagi transisi energi bersih, memperkuat tata kelola sektor dan keberlanjutan keuangan, serta memastikan transisi yang adil dan inklusif.

Penyempurnaan Regulasi untuk Mempercepat Transisi Energi

Salah satu langkah pentingnya adalah pengembangan Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (Comprehensive Investment and Policy Plan/CIPP), dengan dukungan dari Kemitraan Transisi Energi Adil (JETP) Indonesia, yang mengidentifikasi persyaratan dan peluang investasi untuk mencapai transisi energi yang adil.

"Langkah penting lainnya termasuk penyempurnaan regulasi guna meningkatkan skala kapasitas energi terbarukan, dan prakarsa untuk memperkuat kapasitas dan tata kelola badan usaha milik negara di bidang energi, termasuk meningkatkan kesetaraan gender," ujarnya.

Program ini merupakan upaya bersama dari ADB dan mitra pembiayaan bersamanya, yaitu Lembaga Pembangunan Prancis Agence Française de Développement (AFD) dan Kerja Sama Pembangunan Jerman melalui Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) untuk mendukung kepemimpinan pemerintah dalam transisi energi.

Selain itu, ADB memberikan dukungan yang sangat penting bagi tahap awal pengembangan regulasi transisi energi oleh pemerintah, dengan dukungan menyeluruh melalui Mekanisme Transisi Energi (ETM), pembiayaan infrastruktur yang dijamin pemerintah dan yang tidak dijamin pemerintah, serta rangkaian luas proyek bantuan teknis.

"ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem," ungkapnya.

Bank Dunia menyatakan mereka mencatat rekor penyaluran pendanaan iklim sebesar US$42,6 miliar (Rp 647,6 triliun, dengan asumsi kurs Rp 15.202/US$) selama tahun fiskal 2024. Angka ini menunjukkan pertumbuhan 10% dari US$38,6 miliar (Rp 586,8 triliun) pada tahun sebelumnya.

Pendanaan iklim Bank Dunia ini hampir mencapai target bank untuk memberikan 45% dari total pendanaannya untuk proyek-proyek mitigasi iklim.

Peningkatan sebesar US$4 miliar (Rp 60,81 triliun) dalam pembiayaan iklim selama tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 menunjukkan kemajuan dalam mencapai target Bank Dunia. Akan tetapi, pembiayaan ini masih jauh dari triliunan dolar dalam bentuk sumber daya tambahan yang dibutuhkan setiap tahunnya untuk membiayai transisi energi bersih di negara-negara berkembang dan negara miskin.

Presiden Bank Dunia Ajay Banga meningkatkan leverage neraca keuangan dan mengambil langkah-langkah kecukupan modal lainnya untuk menekan tambahan kapasitas pinjaman tahunan sebesar US$10 miliar (Rp 152 triliun) hingga US$12 miliar (Rp 180,24 triliun) selama sepuluh tahun ke depan. Hal itu diharapkan dapat membantu mengatasi perubahan iklim dan krisis global lainnya termasuk pandemi, di samping misi anti-kemiskinan dan pembangunan yang sudah ada selama ini.

Dukungan untuk Proyek-proyek Mitigasi Iklim

Pada Desember 2023, Bank Dunia berkomitmen untuk mengalokasikan 45% dari total pinjamannya untuk tahun fiskal 2025, untuk mendukung adaptasi dan mitigasi iklim. Tahun fiskal 2025 dimulai pada 1 Juli 2024.

"Total pendanaan iklim tahun fiskal 2025 berasal dari seluruh bagian Grup Bank Dunia. Proyek-proyek yang didukung mulai dari tempat penampungan badai siklon di Bangladesh hingga sistem angkutan cepat bus listrik baru di Kairo, Mesir dan Dakar, Senegal," demikian ungkap Bank Dunia, seperti dikutip Reuters, Kamis (19/9).

Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) dan Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA) telah menyalurkan dana sebesar US$31 miliar (Rp 471,26 triliun). Sebesar US$10,3 miliar (Rp 156,58 triliun) dari pinjaman itu secara khusus disalurkan untuk mendukung investasi adaptasi dan ketahanan iklim.

International Finance Corp (IFC), lembaga pemberi pinjaman sektor swasta, memberikan pendanaan iklim jangka panjang sebesar US$9,1 miliar (Rp 138,34 triliun). Multilateral Investment Guarantee Agency, lembaga asuransi risiko politik dan peningkatan kredit bank, memberikan US$2,5 miliar (Rp 38 triliun) dalam bentuk pendanaan iklim untuk tahun fiskal tersebut.

Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, berencana untuk meluncurkan sebuah dana ekonomi hijau dengan menjual kredit karbon dari berbagai proyek seperti pelestarian hutan hujan. Prabowo menargetkan dana tersebut bisa mengumpulkan US$65 miliar (Rp 1.001,8 triliun dengan asumsi kurs Rp 15.411/US$) pada tahun 2028.

Salah satu penasihat Prabowo untuk kebijakan iklim, Ferry Latuhihin, mengatakan kepada Reuters bahwa sebuah badan baru untuk peraturan emisi karbon akan dibentuk untuk mengawasi upaya-upaya untuk mencapai target-target emisi Indonesia di bawah perjanjian Paris.

Badan tersebut kemudian akan membentuk “kendaraan misi khusus” yang akan mengelola dana hijau dan mengoperasikan proyek-proyek penyeimbangan karbon. "Proyek-proyek tersebut akan mencakup pelestarian hutan, reboisasi, dan penanaman kembali lahan gambut dan hutan bakau, untuk menghasilkan kredit karbon yang dapat dijual secara internasional," kata Latuhihin kepada Reuters.

Targetnya adalah untuk mengembangkan kendaraan ini hingga mencapai Rp 1.000 triliun rupiah ($65 miliar) pada tahun 2028. “Kita perlu memanfaatkan keunggulan komparatif kita, yaitu alam,” kata Latuhihin.

Skala dana yang diusulkan, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, memiliki potensi untuk membantu Indonesia yang merupakan salah satu dari sepuluh penghasil emisi terbesar di dunia dan rumah bagi hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia untuk mencapai target netralitas karbon pada tahun 2060.

Namun, proyek ini masih menghadapi tantangan besar, termasuk persaingan di pasar karbon global dan memastikan proyek-proyek tersebut dianggap kredibel.

Christina Ng, Direktur Pelaksana Energy Shift Institute, sebuah lembaga pemikir yang berfokus pada transisi energi di Asia, mengatakan bahwa ekosistem alam Indonesia yang luas menawarkan ruang lingkup untuk proyek-proyek penyeimbangan karbon yang besar. Namun, target-target yang ditetapkan sangat ambisius dari sisi finansial dan operasional.

Prabowo, yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober, telah berjanji untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8% selama masa jabatan lima tahunnya. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5%. Salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu akan dilakukan melalui investasi dalam proyek-proyek hijau.

Latuhihin mengatakan bahwa proyek-proyek penggantian kerugian akan menciptakan kesempatan kerja yang besar dan dapat membantu mencapai target pertumbuhan.

Pemerintah yang akan datang akan menyediakan modal awal. Pemerintah berharap dana tersebut akan berkembang dengan menjual kredit karbon di dalam dan luar negeri dan membayar dividen kepada pemerintah setelah proyek-proyek tersebut menghasilkan keuntungan.

Latuhihin mengatakan, dengan mengumpulkan dana dalam sebuah badan seperti itu, Indonesia dapat menjalankan proyek-proyek hijau berskala besar tanpa menggunakan anggaran pemerintah.

Ia mengatakan bahwa standar-standar internasional mengenai verifikasi akan diikuti, dan teknologi akan digunakan untuk mengkonfirmasi berapa banyak karbon dioksida (CO2) yang diserap oleh setiap proyek dari atmosfer.

Target yang Menantang

Ng mengatakan bahwa kredit karbon berbasis alam biasanya diperdagangkan antara US$5 (Rp 77.058) hingga US$50 (Rp 770.585) per metrik ton setara CO2. Tahun lalu, harga rata-rata kredit karbon di bawah US$10 (Rp 154.117) per ton.

Bahkan dengan harga US$50 per ton, untuk mengumpulkan US$10 miliar (Rp 154,12 triliun) per tahun dibutuhkan penjualan 200 juta ton kredit karbon. "Jumlah tersebut masih kurang dari total 239 juta ton penerbitan kredit karbon yang dicatat oleh seluruh pasar sukarela global pada puncaknya di tahun 2021," ujar Ng.

Dengan harga US$10 (Rp 154.117) per ton, volume yang sama hanya akan menghasilkan US$2 miliar (Rp 30,8 triliun) per tahun, sehingga target US$65 miliar (Rp 1.001 triliun) semakin jauh dari jangkauan.

“Mengingat lanskap pasar karbon global yang kompetitif, dengan negara-negara seperti Brasil dan negara-negara lain di Asia Tenggara yang juga menawarkan kredit berbasis alam, entitas ini perlu menunjukkan bahwa kredit mereka memenuhi standar tertinggi,” ujarnya Ng. Ia menambahkan bahwa rekam jejak Indonesia selama ini dirusak oleh isu-isu tata kelola.

Laju deforestasi di Indonesia telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun, Indonesia sering melaporkan kebakaran hutan, yang seringkali dimulai oleh para petani untuk membuka lahan perkebunan.

Pemerintah yang akan datang akan mengadakan road show untuk mempromosikan proyek-proyek ini di luar negeri. Dengan road show ini, pemerintahan Prabowo berharap dapat bekerja sama dengan bank-bank internasional besar dalam penjualan kredit karbon di pasar-pasar yang memiliki harga karbon yang lebih tinggi.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kredit dan pembiayaan (sustainable financing) berkelanjutan terus meningkat dari tahun ke tahun. Kendati demikian, OJK menyatakan bakal terus mengakomodasi regulasi yang diperlukan untuk terus mendorong realisasi kredit dan pembiayaan tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menerangkan, total kredit atau pembiayaan berkelanjutan terus menunjukkan kenaikan. Secara rinci, pada tahun 2019 hanya sebesar Rp 927 triliun, kemudian 2020 naik menjadi Rp 1.181 triliun, tahun 2021 sebesar Rp 1.409 triliun, tahun 2022 sebesar Rp 1.571 triliun, dan pada tahun 2023 kembali meningkat mencapai Rp 1.959 triliun.

“Hal ini dipengaruhi oleh dorongan baik dari regulator maupun stakeholders sehingga perbankan semakin menganggap aspek pembiayaan berkelanjutan ini sangat penting,” ungkap Dian dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (14/9/2024).

Dia bilang, realisasi penyaluran kredit dan pembiayaan tersebut mengacu pada kategori berkelanjutan sebagaimana POJK 51/2017 dan POJK 60/2017 yang direvisi pada POJK 18/2023 terkait pendefinisian Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).

Sebagai acuan kategori keberlanjutan yang lebih spesifik, saat ini OJK telah menerbitkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), dimana telah terdapat pendefinisian dan kategorisasi pembiayaan keberlanjutan. Dengan demikian, bank dapat mengacu kategori berkelanjutan pada masing-masing sektor dan sub sektor berdasarkan ketentuan dan panduan tersebut.

Dian menerangkan, tantangan utama yang dihadapi adalah sinergi dan sinkronisasi kebijakan, dukungan dari sektor riil dan penerapan di level UMKM serta peningkatan kapasitas SDM di Bank untuk memahami, menilai dan mempersiapkan aksi mitigasi dan adaptasi dalam transisi menuju peningkatan kontribusi pada sektor ekonomi yang berkelanjutan.

“OJK juga akan terus melakukan update regulasi/kebijakan guna mendukung pencapaian Net Zero Emissions (NZE) dan berupaya untuk mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit pada segmen hijau dan keberlanjutan dengan mengikuti standar internasional/best practice/tuntutan stakeholders,” urai Dian.

Oleh karena itu, kata dia, diskusi dan sinergi dukungan kebijakan bersama kementerian terkait juga perlu terus dilaksanakan karena membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk mempersiapkan kerangka perekonomian yang berkelanjutan. Langkah ini dibutuhkan secara berkesinambungan untuk mencapai target nasional net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com – Sebagai pemimpin dalam pembiayaan berkelanjutan, Bank Mandiri secara konsisten memperkuat komitmen terhadap prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan(ESG).

Penguatan komitmen itu diwujudkan dengan porsi lebih dari 30 persen pangsa pasar pembiayaan berkelanjutan di Indonesia.

Melalui ragam strategi yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir, Bank Mandiri juga kembali masuk dalam daftar “World’s Best Companies 2024” dari majalah Time.

Pemeringkatan perusahaan terbaik di dunia hasil kolaborasi dengan Statista itu didasarkan pada pertumbuhan pendapatan, survei kepuasan karyawan, serta data ketat terkait ESG.

Nama-nama yang muncul dalam daftar tersebut menunjukkan sejumlah pemimpin bisnis yang mendominasi tatanan ekonomi dunia. Beberapa di antaranya adalah perusahaan teknologi dan jasa bisnis yang bergerak cepat menggantikan produsen serta perusahaan barang konsumen yang dulu menggerakkan ekonomi global.

Jurnalis Time Alana Semuels menyatakan bahwa perusahaan terbaik dunia pada 2024 adalah perusahaan yang tak sekadar menghasilkan keuntungan (profit). Lebih dari itu, perusahaan juga bisa memberikan kesejahteraan bagi karyawan dan pemegang saham (people) serta lingkungan (planet).

Dalam daftar itu, Bank Mandiri menjadi bank dengan ranking keberlanjutan tertinggi di Indonesia. Hal ini didukung dengan pertumbuhan pendapatan yang terindikasi “very high”. Penilaian ini dilakukan Time lewat evaluasi terhadap pertumbuhan pendapatan dalam tiga tahun terakhir.

Hingga akhir Juni 2024, total portofolio berkelanjutan Bank Mandiri mencapai Rp 278 triliun atau meningkat 14,7 persen secara year-on-year (yoy).

Portofolio berkelanjutan tersebut terdiri dari portofolio hijau yang naik 20,4 persen secara yoy menjadi Rp 139 triliun dan portofolio sosial yang naik 9,5 persen secara yoy menjadi Rp 139 triliun.

Pertumbuhan portofolio itu tak terlepas dari inisiatif-inisiatif keuangan berkelanjutan yang dilakukan Bank Mandiri.

Selain itu, Bank Mandiri juga melakukan peningkatan kapasitas sumber daya serta penyesuaian organisasi, tata kelola, dan manajemen risiko yang mengintegrasikan aspek ESG.

Dalam operasionalnya, Bank Mandiri juga melibatkan seluruh karyawan untuk mengurangi jejak karbon dengan mengembangkan ekosistem operasi perbankan yang ramah lingkungan.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengukuran dan pemantauan emisi gas rumah kaca (GRK). Bank Mandiri juga membangun dan mengembangkan infrastruktur rendah karbon serta inisiatif carbon offsetting dengan pembelian Verified Carbon Unit (VCU) dan metode Nature Based Solution (NBS).

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan, perseroan berinisiatif menghitung emisi karbon sejak 2019. Pencatatan emisi operasional dilakukan melalui platform Digital Carbon Tracking yang melakukan pengukuran hingga ke level cabang.

Manajemen juga mendorong program budaya keberlanjutan atau Green Business Mindset kepada seluruh Mandirian—sebutan bagi karyawan Bank Mandiri—dalam menjalankan kegiatan operasional Bank Mandiri.

“Penerapan sustainability operation dimulai sejak 2019 dengan menghitung emisi karbon. Kami juga melakukan transisi dengan penggantian kendaraan operasional berbasis electric vehicle (EV) serta instalasi panel surya di gedung kantor secara bertahap,” tutur Alexandra dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (14/9/2024).

Sesuai dengan prinsip tata kelola yang berkelanjutan, Bank Mandiri juga secara konsisten mendorong dan mengakselerasi pengembangan talenta unggul perbankan secara menyeluruh.

Hal itu dimulai dari proses rekrutmen yang transparan, program pelatihan dan pengembangan karier, penilaian kinerja yang adil, sistem remunerasi berbasis kinerja, hingga memastikan kesejahteraan pegawai purnatugas.

Dalam Laporan Keberlanjutan Bank Mandiri 2023, tingkat keterikatan pegawai mengalami juga peningkatan dalam tiga tahun terakhir.

Pada Desember 2023, skor survei keterikatan terhadap 28.415 pegawai Bank Mandiri mencapai 89,65 persen. Angka ini meningkat dari skor 88,06 persen pada 2022.

Survei tersebut dilakukan untuk mengukur tingkat kenyamanan serta kepuasan Mandirian terhadap bank, kepemimpinan, kesempatan pengembangan karier, hubungan komunikasi, dan manfaat serta kompensasi yang didapatkan oleh Mandirian.

KOMPAS.com – Sebagai pemimpin dalam pembiayaan berkelanjutan, Bank Mandiri secara konsisten memperkuat komitmen terhadap prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan(ESG).

Penguatan komitmen itu diwujudkan dengan porsi lebih dari 30 persen pangsa pasar pembiayaan berkelanjutan di Indonesia.

Melalui ragam strategi yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir, Bank Mandiri juga kembali masuk dalam daftar “World’s Best Companies 2024” dari majalah Time.

Pemeringkatan perusahaan terbaik di dunia hasil kolaborasi dengan Statista itu didasarkan pada pertumbuhan pendapatan, survei kepuasan karyawan, serta data ketat terkait ESG.

Nama-nama yang muncul dalam daftar tersebut menunjukkan sejumlah pemimpin bisnis yang mendominasi tatanan ekonomi dunia. Beberapa di antaranya adalah perusahaan teknologi dan jasa bisnis yang bergerak cepat menggantikan produsen serta perusahaan barang konsumen yang dulu menggerakkan ekonomi global.

Jurnalis Time Alana Semuels menyatakan bahwa perusahaan terbaik dunia pada 2024 adalah perusahaan yang tak sekadar menghasilkan keuntungan (profit). Lebih dari itu, perusahaan juga bisa memberikan kesejahteraan bagi karyawan dan pemegang saham (people) serta lingkungan (planet).

Dalam daftar itu, Bank Mandiri menjadi bank dengan ranking keberlanjutan tertinggi di Indonesia. Hal ini didukung dengan pertumbuhan pendapatan yang terindikasi “very high”. Penilaian ini dilakukan Time lewat evaluasi terhadap pertumbuhan pendapatan dalam tiga tahun terakhir.

Hingga akhir Juni 2024, total portofolio berkelanjutan Bank Mandiri mencapai Rp 278 triliun atau meningkat 14,7 persen secara year-on-year (yoy).

Portofolio berkelanjutan tersebut terdiri dari portofolio hijau yang naik 20,4 persen secara yoy menjadi Rp 139 triliun dan portofolio sosial yang naik 9,5 persen secara yoy menjadi Rp 139 triliun.

Pertumbuhan portofolio itu tak terlepas dari inisiatif-inisiatif keuangan berkelanjutan yang dilakukan Bank Mandiri.

Selain itu, Bank Mandiri juga melakukan peningkatan kapasitas sumber daya serta penyesuaian organisasi, tata kelola, dan manajemen risiko yang mengintegrasikan aspek ESG.

Dalam operasionalnya, Bank Mandiri juga melibatkan seluruh karyawan untuk mengurangi jejak karbon dengan mengembangkan ekosistem operasi perbankan yang ramah lingkungan.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengukuran dan pemantauan emisi gas rumah kaca (GRK). Bank Mandiri juga membangun dan mengembangkan infrastruktur rendah karbon serta inisiatif carbon offsetting dengan pembelian Verified Carbon Unit (VCU) dan metode Nature Based Solution (NBS).

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan, perseroan berinisiatif menghitung emisi karbon sejak 2019. Pencatatan emisi operasional dilakukan melalui platform Digital Carbon Tracking yang melakukan pengukuran hingga ke level cabang.

Manajemen juga mendorong program budaya keberlanjutan atau Green Business Mindset kepada seluruh Mandirian—sebutan bagi karyawan Bank Mandiri—dalam menjalankan kegiatan operasional Bank Mandiri.

“Penerapan sustainability operation dimulai sejak 2019 dengan menghitung emisi karbon. Kami juga melakukan transisi dengan penggantian kendaraan operasional berbasis electric vehicle (EV) serta instalasi panel surya di gedung kantor secara bertahap,” tutur Alexandra dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (14/9/2024).

Sesuai dengan prinsip tata kelola yang berkelanjutan, Bank Mandiri juga secara konsisten mendorong dan mengakselerasi pengembangan talenta unggul perbankan secara menyeluruh.

Hal itu dimulai dari proses rekrutmen yang transparan, program pelatihan dan pengembangan karier, penilaian kinerja yang adil, sistem remunerasi berbasis kinerja, hingga memastikan kesejahteraan pegawai purnatugas.

Dalam Laporan Keberlanjutan Bank Mandiri 2023, tingkat keterikatan pegawai mengalami juga peningkatan dalam tiga tahun terakhir.

Pada Desember 2023, skor survei keterikatan terhadap 28.415 pegawai Bank Mandiri mencapai 89,65 persen. Angka ini meningkat dari skor 88,06 persen pada 2022.

Survei tersebut dilakukan untuk mengukur tingkat kenyamanan serta kepuasan Mandirian terhadap bank, kepemimpinan, kesempatan pengembangan karier, hubungan komunikasi, dan manfaat serta kompensasi yang didapatkan oleh Mandirian.

Direktur Kepatuhan Bank BRI Achmad Solihin mengatakan isu yang terjadi saat ini bukanlah perbankan yang tidak ingin menyalurkan pendanaan. Namun, proyek ramah lingkungan di Indonesia masih kurang.

"Nah isunya sebenarnya di Indonesia, nggak ada bank yang nggak mau membiayai green project. Tapi pertanyaannya seberapa besar green project di Indonesia? Project-nya nggak ada," kata Achmad dalam acara Diskusi, Sarinah, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Dia menekankan implementasi ESG di Indonesia menjadi tanggung jawab semua pihak terkait, mulai dari pemerintah, otoritas, hingga peran industri. Untuk itu, apabila ingin memperbesar proyek ramah lingkungan di Indonesia yang dilakukan harus mempunyai pemahaman yang sama terlebih dahulu.

"Nah kondisinya sekarang, itu kan kalau kita bicara, ini kan kalau kita pahami dalam kita bicara green project tadi, ini kan tetap kalau saya ditanya itu saya selalu menjawab bahwa ini gimana kita itu membuat semua stakeholder yang berkepentingan punya pikiran dan pemahaman yang sama. Karena pasti ada peran dari swasta. Ada peran dari pemerintah juga. Ya kita semua tuh pikirannya jadi sama, understanding-nya sama, gerakannya jadi sama, sama-sama kita berpikir untuk masa depan dari generasi yang akan datang," jelasnya.

Dia mencontohkan di industri sawit, banyak pengusaha yang belum menerapkan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Sertifikat tersebut mendorong penerapan dan pengembangan produk sawit berkelanjutan. Hal itu terjadi lantaran membutuhkan biaya.

"Karena kan prosesnya itu kan pasti ada biayanya. Nah artinya apa? Apakah kita itu melihat kalau kita dalam artian menjadi concern terhadap sustainable finance, kalau kita concern ESG, itu kita melihatnya masih sebagai cost," terangnya.

Untuk itu, dia mendorong agar pemerintah beserta pihak swasta dapat memperbesar proyek-proyeke ramah lingkungan. Dengan begitu, implementasi ESG di Indonesia dapat berjalan dan semakin menekan emisi karbon.

"Sehingga kalau supply-nya itu besar, itu demand-nya besar, itu yang pembiayaan juga akan banyak. Jadi, isunya sekarang gimana kita membesar supply projek-projek yang seperti itu.
Nah kalau tipsnya apa, ya kita gunakan yang sudah ada, asosiasi, apa segala macam. Collaborative effort ya untuk akselerasi," terangnya.

Sementara itu, BRI membukukan portofolio sustainable financing sebesar Rp793,6 triliun hingga kuartal II-2024. Dari ribuan triliun pembiayaan dan investasi yang digelontorkan, sebanyak 65,2% masuk dalam portofolio sustainable financing. (das/das)