Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengaku belum ada pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara.

Dia mengatakan bahwa keputusan Nusantara di Kalimantan Timur agar menjadi Ibu Kota Negara (IKN) merupakan wewenang penuh dari Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini dia sampaikan usai mengikuti pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional dan Kepala Otorita IKN di Istana Negara, Selasa (5/11/2024).

“Belum [ada pembicaraan]. Itu saya kira wewenang presiden,” kata Basuki kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Presiden Ke-8 RI memberi arahan agar Basuki bersama instansinya dalam waktu dekat mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas pada 2025 untuk IKN.

Oleh sebab itu, Basuki memastikan bakal lebih sering untuk wara-wiri berada di Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu. Mengingat, saat ini pembangunan di batch 1 sudah mencapai 94% dengan target pada akhir tahun mencapa 98%.

Sementara untuk pembangunan di batch II mencapai 60% dan batch III di 36% hingga November 2024.

“Ya itu tadi sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya mempelajari Keputusan Presiden (Keppres) mengenai perpindahan IKN dari Jakarta menuju Nusantara.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Ya nanti kami lihat dan kami pelajari dulu semuanya, begitu semua sudah ready dan semua siap, maka beliau [Prabowo] yang akan tanda tangan,” ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, Prasetyo tak menutup kemungkinan bahwa Keppres bahkan dapat diteken sebelum proyek pembangunan rampung seutuhnya. Mengingat sebelumnya Presiden Prabowo Subianto merencanakan dan menargetkan untuk merampungkan pembangunan IKN dalam kurun 4 tahun.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menyebut pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara ( IKN ) bukan keputusannya sendiri, melainkan kemauan rakyat melalui DPR. Menurutnya, rencana ini disetujui oleh 93% wakil rakyat.

Selain itu Menurut Presiden Jokowi, penggagas kepindahan ibu kota negara adalah Presiden Soekarno dan Soeharto. Proses pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara akan dilakukan beberapa tahap, dimana untuk pembangunan fisik seperti infrastruktur dasar sudah dimulai sejak 2022, lalu.

"Sehingga betul Bung Karno tahun 60-an itu sudah menggagas untuk kepindahan ibu kota. Pak Harto juga menggagas kepindahan ibu kota. Kalau saya itu hanya mengeksekusi," kata Jokowi.

Jokowi pun sudah memerintahkan Bappenas untuk melihat gagasan Bung Karno mengenai perpindahan ibu kota sejak 2014.

"Jadi gagasan itu sudah gagasan panjang, sudah lama. Kemudian kita cek lagi saat itu setelah dilantik 2014 saya memerintahkan kepada Bappenas untuk dilihat lagi gagasan-gagasan mengenai ibu kota baru sejak jaman Bung Karno dilihat," kata Jokowi.

Setelah melalui beberapa studi, akhirnya terpilih beberapa daerah untuk dijadikan sebagai ibu kota. Pada akhirnya disepakati bahwa daerah Penajem Paser Utara Kalimantan Timur dipilih untuk dibangun sebagai ibu kota negara.

"Dulu bung Karno kenapa memutuskan Palangkaraya coba dicek dan setelah melalui beberapa studi diputuskan ada tiga kandidat calon ibu kota baru Indonesia. Yang pertama Palangkaraya, yang kedua di Kalimantan Selatan yang ketiga di Kalimantan Timur kemudian tambah satu ada di Sulawesi di Mamuju," kata Jokowi.

"Didetailkan lagi kemudian saya cek di lapangan enggak sekali dua kali tiga kali. Kemudian bismillah saya putuskan di penajem Paser Utara Kalimantan Timur," tandasnya.

Master Plan dan Urban Design IKN

IKN dirancang sebagai representasi identitas bangsa yang digambarkan melalui Monumental Building, Museum dan Cultural Exhibition Area. Visi IKN adalah smart, green, beautiful dan sustainable. Kota Modern dan berstandar internasional serta tata kelola pemerintah yang efisien dan efektif.

Konsep pembangunannya forest city, minimal 50% dari total luar area kota. Prinsip IKN adalah intelligent city dan city in a garden. Sistem transportasinya tentu terintegrasi antara motorized dan non-motorizedtransport.

Bangun IKN Butuh Rp466 Triliun

Proyek IKN di Kaltim membutuhkan anggaran sekira Rp466 triliun. Oleh karena itu, pengerjaan pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dari total kebutuhan dana Rp466 triliun, diperkirakan APBN sekitar Rp89,4 triliun. Kerjasama Pemerindah dengan Badan Usaha dan swasta Rp253,4 triliun dan BUMN-BUMD Rp123,2 triliun.

Oleh karena itu, sampai sekarang pembangunan IKN terus melibatkan pihak swasta hingga BUMN. Di mana groundbreaking yang sudah dilakukan sampai tahap ke-8.

Mulai Konstruksi pada 2022

Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022, di antaranya konektivitas, penyediaan air baku, sanitasi, dan kantor-kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Pembangunan infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan di KIPP ini yang menjadi modal utama untuk membangun kepercayaan publik dan menarik investor untuk berinvestasi di IKN.

Pembangunan fisik infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahap 1 masih ada yang masih progres dan sudah rampung. Bahkan pada 10 September lalu, Presiden Jokowi sudah berkantor di IKN.

Pembangunan jalan tol yang menjadi akses utama menuju kawasan IKN juga terus dikerjakan. Ada tiga seksi, yakni Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.

"Pembangunan tahap satu infrastruktur Kota Nusantara sudah mencapai 93%," ungkap Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Infrastruktur Ibu kota Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga di Penajam, Minggu (22/9/2024).

Infrastruktur tahap satu meliputi gedung pemerintahan, rumah tapak menteri hingga rumah susun (rusun) aparatur sipil negara (ASN). Rumah tapak menteri saat ini rampung 20 unit dan sedang pengerjaan 14 unit tetapi ditargetkan pada Oktober 2024 bisa selesai 28 unit rumah tapak menteri.

Groundbreaking Tahap I

Presiden melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Hotel Vasanta di kawasan IKN pada Sabtu (23/9/2023). Dengan adanya berbagai peletakan batu pertama tersebut, Kepala Negara berharap akan menjadi motor percepatan pembangunan IKN.

Presiden juga berharap akan makin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun di IKN, baik hotel, rumah sakit, universitas, hingga taman safari. "Setiap bulan harus ada groundbreaking berikutnya dan saya akan datang ke sini setiap bulan, dan jadwalnya memang sudah ada di Kepala Otorita (IKN)," kata Presiden.

Hingga Oktober 2024, groundbreaking pembangunan IKN sudah memasuki tahap 8. Di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking Teras Hutan Ibu Kota Nusantara By Plataran, di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Jokowi menekankan investasi di IKN adalah membeli masa depan dan membeli suasana yang kita tidak dapatkan di tempat lain.

"Dan saya sangat menghargai investasi yang ingin ditanamkan oleh Plataran di IKN ini, karena kita tahu Plataran kelasnya di sebelah mana kita semua tahu, karena kalau pelataran sudah masuk IKN artinya akan memberikan sebuah semangat, memberikan spirit bahwa yang lain pasti ikut, karena Plataran sudah ada di IKN," kata Jokowi.

Dipakai Upacara Kemerdekaan 17 Agustus

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Paskirbaka Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-79.

Hal ini disampaikan setelah Tim Nusantara Baru yang merupakan tim pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) berhasil mengibarkan bendera Merah Putih pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada Kamis, 17 Agustus 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN).

Investor Asing Mulai Masuk IKN

Tiga investor asing siap bangun Ibu Kota Nusantara (IKN). Tiga investor asing ini berasal dari negara China, Australia dan Rusia. Perusahaan asal Rusia, Magnum Estate berinvestasi di IKN untuk membangun mixed use, selanjutnya perusahaan asal China Delonix Group akan membangun mall, hotel, hingga apartemen dengan nilai investasi sekitar Rp500 miliar.

Sedangkan perusahaan Australia berinvestasi melalui Australian Independent School membangun lembaga pendidikan dengan nilai investasi Rp150 miliar.

"Investor asing di IKN, dari Australian Indenpendent School, Delonix dan Magnum ini dari Rusia," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Pkt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR akhir pekan lalu.

IKN Dibuka untuk Umum

Sebelumnya Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengumumkan bahwa mulai Senin (16/9/2024) masyarakat umum dapat mengunjungi Nusantara untuk melihat langsung progres pembangunan ibu kota baru kita.

Kunjungan ini akan membawa pengunjung ke sejumlah lokasi menarik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), termasuk Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa. Untuk memastikan kenyamanan dan kualitas pengalaman, jumlah pengunjung ditentukan sebanyak 300 orang per hari.

Masyarakat yang ingin berkunjung bisa mendaftar melalui aplikasi IKNOW, dan mendapatkan tiket secara gratis. Sepanjang perjalanan, pengunjung juga akan berkesempatan melihat Istana Garuda yang tengah mengalami efek patina, yaitu perubahan warna pada logam merah menjadi kehijauan akibat oksidasi.

Fransiska, salah satu pengunjung pertama, menyatakan, ?Saya sangat senang bisa berkunjung ke Nusantara untuk pertama kalinya. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk melihat perkembangan kota ini secara langsung," seperti dilansir situs resmi badan otoritaIKN.

Berkaitan dengan hal tersebut, Staff Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw menjelaskan bahwa pembukaan Nusantara untuk umum ini merupakan salah satu langkah untuk mengamplifikasi informasi bagi masyarakat Indonesia.

"Tujuannya adalah agar masyarakat umum bisa menikmati Nusantara secara langsung dan menyaksikan progres pembangunannya," ujarnya.

Timeline Pembangunan IKN

Pemerintah telah memiliki rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur mulai tahun 2022 hingga 2045. Tahapan pembangunannya dibagi menjadi lima tahap hingga diproyeksi pada 2045 populasi di IKN mencapai sekitar 1,9 juta orang.

Tahap I pada 2022 sampai 2024, fokus pembangunan pada infrastruktur dasar mulai dari penyediaan air minum, ketenagalistrikan hingga pengelolaan limbah.

Tahap II pembangunan IKN tahun 2025 sampai 2029, pada tahap ini Danis menyebut fokus pembangunannya pada area inti, misalnya fasilitas transportasi umum, baik primer maupun sekunder. Harapannya pada jangka waktu ini langsung bisa digunakan.

Tahap III adalah pembangunan pada tahun 2030 sampai 2034 ditargetkan mulai melakukan pengembangan kawasan-kawasan industri dan sektor lainnya.

Tahap IV pada 2035 sampai 2039, di mana fokus pembangunannya pada infrastruktur dan ekosistem di tiga kota untuk mempercepat pembangunan Kalimantan. Cakupannya pada pengembangan bidang pendidikan kesehatan.

Kemudian penguatan ketahanan sosial-budaya masyarakat serta peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dan riset. Penambahan kapasitas infrastruktur dasar seiring bertambahnya populasi. Terakhir peningkatan kapasitas dan diversifikasi klastes.

Tahap terakhir yakni pembangunan IKN pada 2040 sampai 2045. Fokus pembangunannya pada pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan misalnya kereta api (KA) di IKN dan daerah di sekitarnya selain itu pemantapan infrastruktur dan utilitas terintegrasi.

Jakarta -

Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) menyampaikan rekomendasi strategi perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Rekomendasi disampaikan langsung kepada Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, Bambang Susantono.

Ketua Umum ASPI, Adiwan Fahlan Aritenang mengatakan rekomendasi dibuat untuk menghadapi perkembangan pembangunan IKN pada saat ini. Rekomendasi disusun melalui serangkaian kajian sesuai perkembangan berbagai aspek perencanaan wilayah dan kota di IKN dengan acuan visi dan misi pembangunannya.

"Dalam proses ini dosen dan peneliti sekolah perencanaan ASPI merumuskan skenario perencanaan (planning scenario), yaitu metode proses perencanaan yang menghubungkan berbagai konteks kondisi perencanaan yang saling berhubungan secara kausal, dengan kemungkinan intervensi pembangunan yang akan dilakukan," kata Adiwan dalam konferensi pers di Kantor Utusan Khusus Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

Harapannya, skenario perencanaan ini bisa digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan rencana secara rasional dengan pemahaman berbagai implikasi yang dapat timbul. Hal ini agar keputusan yang diambil para penentu kebijakan pembangunan memiliki justifikasi perencanaan yang logis dan rasional.

"Skenario perencanaan untuk pemindahan ibu kota diperlukan karena IKN memiliki visi, misi dan landasan filosofis pembangunan berkelanjutan yang perlu semakin dikembangkan dan dikuatkan. Pembangunan IKN yang berhasil akan dapat menjadi contoh model pembangunan kota berkelanjutan di Indonesia," tuturnya.

ASPI merumuskan dua variabel strategis yaitu keputusan perpindahan IKN dari Jakarta ke IKN, serta ketersediaan anggaran untuk pembangunan IKN. Dengan kedua variabel strategis ini, disusun empat alternatif skenario pemindahan IKN.

Pertama, skenario ideal yaitu pemindahan ibu kota yang dilaksanakan dengan anggaran cukup. Kedua, peluang pertama yaitu pemindahan ibu kota belum ditetapkan meskipun anggaran cukup. Jika situasinya begitu, ASPI mengusulkan diterapkan skenario Twin Cities dengan Jakarta sebagai ibu kota de jure dan IKN sebagai ibu kota de facto.

"Pada kondisi ini kita menyarankan agar IKN ini bisa sebagai Twin Cities yang fokus pada hub untuk penelitian dan lingkungan. Beberapa kementerian dan lembaga yang disarankan bisa berada di lokasi seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sesuai dengan visi IKN sebagai kota hutan)," bebernya.

Kemudian skenario peluang kedua yaitu pemindahan ibu kota dilaksanakan, namun anggaran tidak cukup. Jika kondisinya seperti itu, ASPI mengusulkan diterapkan skenario Twin Cities dengan IKN sebagai ibu kota de jure dan Jakarta sebagai ibu kota de facto.

"Jika sudah de jure, pasti kita melihat di IKN adalah kementerian-kementerian inti dari pemerintah Seperti Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri," ucapnya.

Lalu skenario tantangan, di mana pemindahan ibu kota belum dapat dilaksanakan dan anggaran tidak cukup. Jika kondisinya seperti ini, ASPI mengusulkan agar IKN fokus kepada liveable city yang layak untuk ditinggali sampai berprogres hingga 2045.

Menanggapi rekomendasi itu, Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, Bambang Susantono menyampaikan rasa terima kasihnya. Rekomendasi itu disebut akan langsung diteruskan kepada presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Saya akan sampaikan kepada Pak Jokowi dan yang akan nanti in charge. Namanya juga skenario bisa jadi atau nggak, atau nanti bisa dimodifikasi. Jadi itu bagian dari kemungkinan-kemungkinan yang bisa diambil oleh pemerintah berikutnya untuk membangun Nusantara ke depan," ucap Bambang.

Sebagai informasi, ASPI merupakan organisasi sukarela, nirlaba dan non politik yang menjadi wadah berhimpun sekolah-sekolah perencanaan di Indonesia. Organisasi ini beranggotakan 100 program studi jenjang S1, S2 dan S3, serta 74 universitas di seluruh Indonesia yang menyediakan wadah untuk kerja sama akademik dan pembangunan dalam mendukung inisiatif perencanaan pembangunan wilayah dan kota.

Simak Video: Respons Jokowi soal Prabowo Ingin Pembangunan IKN Dikebut

[Gambas:Video 20detik]

(aid/ara)

Bisnis.com, PENAJAM PASER – Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono memastikan bahwa hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah siap untuk ditempati akhir Oktober ini.

Basuki yang juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) ini menyatakan bahwa hingga saat ini sudah ada 13 tower rusun ASN yang siap digunakan di IKN.

Dari 13 tower rusun tersebut, dia mengungkapkan tiga di antaranya masih sedang disiapkan perabotannya, sedangkan 10 sisanya sudah siap digunakan.

"Rusun ASN 13 ini sudah siap untuk ditinggali, tinggal beberapa diisi [furniture]. Akhir bulan ini pasti 13 [tower] sudah siap ditinggali,” kata Basuki kepada wartawan di kawasan IKN, Senin (7/10/2024).

Kendati demikian, terkait dengan kepindahan ASN ke IKN, Basuki juga mengaku sudah melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung soal progres pembangunan hunian ASN di IKN.

“Iya [ASN bisa segera pindah]. Jadi tadi Pak Presiden juga memerintahkan kepada Pak Sekneg, karena saya sudah laporkan ini Oktober jadi, November paling lambat. Jadi Desember sudah clear semua,” pungkas Basuki.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan realisasi pemindahan ASN ke IKN Nusantara sudah terlambat dari target awal yang ditetapkan pemerintah.

Dia menyebutkan bahwa sebelumnya pemerintah berencana untuk memboyong Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke IKN pada kuartal III/2024 atau dimulai sejak Agustus, September, dan Oktober. Namun, belum siapnya infrastruktur pendukung menjadi faktor penghambat perpindahan tersebut.

“Sebenarnya kita sudah terlambat [untuk memindahkan ASN ke IKN] menurut jadwal penyusunan di master schedule pemindahan ASN kita sudah agak sedikit terlambat, untuk mengejar keterlambatan itu apakah memang pada bulan ini atau bulan depan,” kata Suharso kepada wartawan di kompleks Istana Wakil Presiden (Wapres), Jumat (4/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini fokus memastikan agar seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk kepindahan ASN sudah terpenuhi.

Fasilitas yang dimaksud meliputi ketersediaan perumahan untuk ASN, kebutuhan kantor, furniture penunjang, termasuk perangkat bekerja seperti jaringan internet.

Oleh sebab itu, Suharso belum dapat menjanjikan bahwa ASN akan dipindahkan ke IKN pada Oktober ini. Hal ini mengingat, pemerintah perlu untuk melihat secara langsung kondisi pembangunan secara langsung di lapangan.

“Kami saat ini sudah di belakangnya jadwalnya, sudah terlambat. Jadwalnya September, ya nanti kita lihat ya, saya belum berani ngomong kalau belum lihat lapangan. Saya harus lihat lapangan dulu berarti,” pungkas Suharso.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan pemindahan ASN ke IKN masih membutuhkan kajian mendalam terkait kesiapan infrastruktur. Dia juga belum dapat memutuskan kapan kepindahan ASN ke ibu kota baru.

Menurutnya, pemerintah bakal memprioritaskan fasilitas pendukung agar setiap insan Negara yang berpindah ke IKN dapat hidup dengan layak.

"Kami mau memindahkan PNS kita, ASN kita ke sini aja, kita harus berhitung," katanya saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking D'Prima Hotel Nusantara, Rabu (25/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan alasan Nusantara yang berlokasi di wilayah Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur dipilih sebagai ibu kota baru Republik Indonesia.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN, Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menuturkan bahwa salah satu alasannya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan itu selaras dengan rencana yang telah dirumuskan oleh Presiden Pertama RI yakni Soekarno.

“Ini [pemindahan ibu kota ke IKN] merupakan cita-cita yang sudah dari awal, sudah lama itu memang di kontemplasikan, dibayangkan, direncanakan sejak awal tepatnya sejak Pak Presiden Soekarno,” kata Troy dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Di samping itu, Troy juga menjelaskan bahwa wilayah Penajam Paser Utara dipilih sebagai ibu kota baru lantaran dinilai minim risiko bencana.

Kemudian, wilayah IKN juga berada tepat di tengah Republik Indonesia. Sehingga, pemindahan tersebut bakal merepresentasikan pusat ekonomi dan pemerintahan yang lebih Indonesia sentris.

“Lokasinya [IKN] di episentrum, Indonesia tengah. Sehingga penyebaran, pemerataan keadilan, pertumbuhan ekonomi bukan hanya di dalam wilayah pulau Jawa,” imbuhnya.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan oleh sosok Menteri Keuangan (Menkeu) Kabinet Kerja periode 2014-2016, Bambang Brodjonegoro yang juga merupakan salah satu sosok di balik perencanaan pembangunan IKN.

Dia menceritakan, pada awal penetapan wilayah Kalimantan Timur dipilih lantaran memenuhi 3 aspek pertimbangan. Pertama, Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang minim risiko bencana.

“Risiko bencana itu paling kecil di Kalimantan, bencana pasti terjadi tapi kita pilih manajemen risiko, kita pilih daerah yang paling kecil [risiko bencananya],” tuturnya.

Kedua, wilayah Kalimantan Timur tepatnya Penajam Paser Utara dipilih karena masih berada dekat dengan laut. Hal itu dilakukan guna merepresentasikan Indonesia sebagai negara kepulauan. Sehingga, pusat pemerintahan didesain agar berada dekat dengan wilayah perairan.

Ketiga, wilayah Penajam Paser Utara dipilih karena telah berdekatan dengan daerah-daerah yang ekonomi dan sarana infrastrukturnya cenderung jauh telah lebih matang seperti Balikpapan dan Samarinda.

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas
mengungkapkan bahwa pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) ditunda pada bulan September ini.

Azwar menyebut bahwa Presiden Jokowi tak mau terburu-buru perpindahan PNS ke IKN. Karena, katanya, Jokowi meminta untuk disempurnakan terlebih dahulu perkantoran hingga sistem digital di IKN.

Baca Juga: Jokowi Masih Ragu 'Ngantor' di IKN September: Airport Belum Jadi

"Terkait perpindahan ASN ke IKN, sebenarnya di September ini telah siap beberapa hunian yang ini siap untuk ASN pindah bertahap. Namun arahan pak presiden ini perlu disempurnakan, perkantoran dan sistem digitalnya," kata Azwar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

"Ada arahan terbaru tak mau terburu-buru menunggu penyempurnaan infrastruktur digital dan lain-lain. Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor tapi berubah budaya digital, jadi infrastruktur digital selesai dan lain-lain," tambahnya.

Baca Juga: Alokasi Anggaran IKN Cuma Rp4 Triliun di 2025, PUPR Tunggu Sikap Prabowo

Azwar mengatakan bahwa pihaknya juga masih menunggu penyelesaian secara tuntas hunian dan perkantoran. Berdasarkan informasi terbaru, katanya, baru 14 apartemen yang selesai dari target 47 hingga Desember nanti.

"Sekali lagi September Oktober ini mestinya sudah ada yang bisa pindah, tapi arahan presiden ini disempurnakan dulu. Sehingga nanti akan ada arahan dari perpindahan. Tapi Kemenpan sudah siapkan skema skema perpindahan, termasuk jabatan yang akan pindah," ungkapnya.

JAKARTA - Pencetus ide pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang juga Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode 2014-2015 Andrinof Chaniago mengaku regulasi IKN hanya disusun selama 43 hari di DPR. Hal itu karena banyak waktu yang terpotong ketika Pandemi Covid 19 melanda.

"Ketika covid sudah mereda dan terkelola, barulah dikirim Surpres (Surat Presiden) ke DPR, lalu DPR cuman membahas 43 hari," kata Andrinof dalam acara peluncuran buku '9 Alasan dan 8 Harapan Memindahkan Ibukota' di Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).

Meski demikian, Andrinof menyebutkan wacana pemindahan Ibukota ke Kalimantan sebetulnya sudah ada sejak tahun 2008 silam. Akan tetapi wacana tersebut tidak pernah dilanjutkan dalam tahap kajian. "Visi Indonesia 2033 itu kita launching 2008, rekomendasi kita tegas, pindahkan Ibukota ke Kalimantan," sambungnya.

Bahkan hingga Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu berakhir pemindahan Ibukota ke Kalimantan hanyalah sebatas wacana, tidak pernah diikuti dengan kajian komprehensif untuk menyusun dan merealisasikan wacana tersebut.

"Bicara Pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, kalau wacana publik itu sudah mencuat ke publik, maka kewajiban pemerintah melakukan kajian. "SBY selesai wacana itu jalan terus, tapi tidak pernah ada kajian," tambah Andrinof.

Sehingga pada tahun 2014 atau ketika Presiden Joko Widodo menjabat, Andrinof mengatakan wacana Pemindahan Ibukota itu ditagih oleh salah satu masyarakat di Kalimantan. Sejak itu barulah Presiden Jokowi mengeluarkan perintah kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun kajian terkait wacana Pemindahan Ibukota.

"Saya sudah bikin (kajian pemindahan Ibukota), kita siapkan draf RUU pembentukan Ibukota baru, cuman terinterupsi oleh covid, maka ditahan," tambahnya.

Meski demikian, Andrinof menyebutkan selama terhalang Pandemi Covid 19, kajian akan pembentukan Ibukota baru terus dilakukan bersama dengan pakar dan akademisi. Sehingga ketika masuk di DPR hanya tinggal sedikit penambahan saja sebelum diundangkan pertama kali pada tahun 2023 lalu.

"Maka di DPR tentu tinggal cari masukan tambahan, walaupun namanya sebuah kebijakan mesti ada yang belum tuntas, maka setelah 42-45 hari lahir undang-undang," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa membangun ibu kota baru bukanlah perkara mudah. Oleh karena itu, pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara perlu dilanjutkan demi mengukir sejarah baru di masa depan.

“IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan dan tak semua negara memiliki kesempatan memiliki kemampuan untuk membangun ibu kotanya yang dimulai betul-betul dari nol,” kata Jokowi saat membuka sidang kabinet perdana di IKN, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (12/8/2024).

Jokowi memastikan, pembangunan IKN akan membawa Indonesia ke kondisi yang lebih baik. Dia juga berjanji akan menjadikan IKN kota yang ramah lingkungan berkonsep forest city bukan menjadi kota beton atau kota kaca.

Pada saat yang sama, Jokowi menekankan wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara bukan hanya masalah pemindahan fisik semata. Dirinya menyerukan masyarakat Indonesia untuk dapat sepaham bahwa perlu ada perubahan pola pikir yang diikuti di dalamnya.

“Pemindahan ke IKN itu juga sudah sering saya sampaikan bukan pindah fisiknya yang penting. Tapi pindah pola pikir kita, pindah mindset kita,” tegasnya.

Di samping itu, untuk terus mendukung keberlanjutan pembangunan IKN, Presiden Jokowi juga hari ini dijadwalkan untuk menggelar groundbreaking IKN tahap 7.

Rencana groundbreaking sejumlah proyek investasi swasta di IKN oleh Presiden Jokowi dikonfirmasi oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana.

"Presiden akan kembali berkantor di IKN selama beberapa hari ke depan. Presiden diagendakan untuk melakukan sidang kabinet paripurna pertama di IKN dan melakukan peletakan batu pertama [groundbreaking] sejumlah infrastruktur pendukung di IKN," kata Yusuf dalam keterangan tertulis, Minggu (11/8/2024).

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, menjelaskan groundbreaking investasi tahap 7 ini bakal diikuti oleh 4 investor, di antaranya PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Intiland Development Tbk. (DILD), Royal Golden Eagle (RGE), serta Swissbell.

Kemudian, pada hari yang sama pemerintah juga bakal melakukan groundbreaking pembangunan Istana Wakil Presiden di IKN yang rencananya juga akan dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Iya, ini lagi dibicarakan tentang rencana groundbreaking-nya dengan Wapres juga. 12 [Agustus] sesudah sidang kabinet paripurna," kata Endra saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (7/8/2024).

JAKARTA - Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju tengah berada di Ibu Kota Nusantara ( IKN ), Kalimantan Timur (Kaltim). Mereka akan menggelar sidang kabinet di yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (12/8/2024).

Pantauan MNC Portal di sosial media, para Menteri yang tiba di IKN sejak Minggu (11/8/2024) di antaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

?Tiba di Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan setelah meeting dengan FIBA dan FIFA di Paris. Dari Balikpapan, malam ini saya langsung melanjutkan perjalanan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menghadiri Sidang Kabinet perdana besok,? ujar Erick Thohir .

Berbeda dengan Erick yang baru tiba di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, dan menuju IKN pada Minggu malam.

Di malam yang sama, Sri Mulyani justru membagikan momen saat dirinya, Jokowi, serta Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan beberapa Menteri lainnya menyantap bakso di depan gedung Istana Garuda IKN.

"Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin bersama Presiden terpilih Prabowo dan Opung Luhut Pandjaitan dan Menko Airlangga Hartarto sedang menikmati bakso," kata Sri Mulyani.

Tak cuma itu, bendahara negara ini juga berfoto dengan Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur PUPR Danis Sumadilaga, dan Dirjen Cipta Karya PUPR Diana Kusumastuti.

"Berfoto dengan yang paling sibuk dan paling bertanggung jawab pembangunan IKN Pak Basuki Hadimuljono Ketua OIKN/Menteri PUPR - dan Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur PUPR Pak Danis Sumadilaga - Ibu Dirjen Cipta Karya PUPR Ibu Diana Kusumastuti," lanjut dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan populasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal dibatasi hanya 300.000 orang saja.

Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Wida Nurfaida, menjelaskan bahwa secara perencanaan wilayah IKN terbagi menjadi 3 area.

Perinciannya, tahap awal pemindahan populasi akan difokuskan di area KIPP seluas 6.671 hektare, Kawasan Wilayah IKN seluas 56.181 hektare dan Kawasan Pengembangan IKN seluas 256.142 hektare

"Populasinya diharapkan di IKN sendiri sampai dengan tahun 2045 untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan Kawasan IKN sendiri diharapkan populasi tidak banyak, hanya 180 (ribu) sampai dengan 300 (ribu) orang," kata Wida di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Sementara itu, untuk Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara sendiri diharapkan populasinya dapat mencapai 1,8 juta hingga 2 juta orang.

Bukan tanpa alasan, pembatasan penduduk di wilayah KIPP dilakukan lantaran kawasan ini bakal difokuskan sebagai pusat pemerintahan semata.

Lebih rinci, Kawasan KIPP sendiri, terbagi menjadi tiga zona. Pertama adalah Zona A yang terdiri dari Kawasan Inti Pemerintahan, di mana terdapat Istana Negara dan Istana Garuda.

Kemudian, Zona 1B sendiri merupakan Pusat Pemerintahan untuk Edukasi. di mana terdapat Universitas berstandar internasional dan juga Pusat Olahraga.

"Untuk Zona 1C sendiri merupakan Pusat Pemerintahan di bidang kesehatan. Di mana terdapat rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah, rumah sakit internasional, maupun perumahan," pungkas Wida.

Sementara itu, hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) terkait dengan pemindahan IKN.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memastikan bahwa penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara bakal terjadi sebelum pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih periode 2024–2029 pada Oktober mendatang.

Ngabalin mengatakan bahwa pekan depan KSP akan kembali melakukan diskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas mengenai perkembangan dari Keppres tersebut.

“Jadi Selasa [6/8/2024] atau Rabu [7/8/2024] kami bicarakan atau diskusi, yang gini-gini saya tanya ke Presiden. [Hasil pertemuan] itu nanti mungkin tata cara ada DIM, bagaimana DIM dengan DPR ke pemerintah dilihat dibagi kemudian langkah apa yang dilakukan,” tuturnya kepada wartawan, Sabtu (3/8/2024).

Di sisi lain, Kepala KSP Moeldoko telah menyampaikan usulan agar Keppres mengenai pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Nusantara bisa segera rampung.

Dia menyebut telah melayangkan surat kepada Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) agar dokumen tersebut rampung sebelum agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

“Kami sedang mengusulkan itu ya, memo kepada Pak Mensesneg supaya pengertiannya, bahwa nanti kan ada presiden dan wakil presiden akan dilantik di Ibu Kota. Ya ini saya sudah menyampaikan surat kepada pak mensesneg tentang itu,” kata Moeldoko kepada wartawan di Kantor KSP, Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

JAKARTA - Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyatakan, mulai pindah atau hijrah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 9 Agustus 2024, mendatang.

Menteri Basuki menjelaskan, hal itu juga bagian dari rangkaian acara yang akan lebih banyak diselenggarakan di IKN mulai 2 Agustus. Salah satunya rencana Sidang Kabinet pada 12 Agustus, rencana groundbreaking tahap VII, hingga penyelenggaraan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79.

"Kalau saya mungkin tanggal 9 Agustus disana (IKN), di rumah dinas, Menteri lain mungkin ada," kata Menteri Basuki di Istana Negara, Kamis (1/8/2024).

Pada kesempatan tersebut, Basuki memaparkan saat ini sebanyak 14 unit rumah tapak jabatan Menteri di IKN sudah dapat dihuni. Bahkan rumah tersebut juga dilengkapi dengan furnitur sehingga siap untuk dihuni.

Basuki menambahkan, dalam 1 unit rumah tapak jabatan menteri di IKN terdiri dari 3 kamar, yaitu 1 kamar utama, 2 kamar berukuran yang lebih kecil. Terkait pembagian untuk rumah dinas Jabatan menteri tersebut, lebih lanjut akan diatur oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Rumah dinas yang selesai baru 14, kalau 14 tiap rumah ada 3 kamar. Pembagiannya masih diatur Setneg. Hotel Nusantara juga sudah operasi penuh, bisa di sana juga," sambungnya.

Selain Basuki, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas juga akan mulai pindah ke IKN pasca berlangsungnya Sidang Kabinet yang juga diselenggarakan di Ibukota baru.

"Iya saya besok begitu sidang kabinet nanti akan ke sana (IKN)," kata Anas di Kantornya (30/7).

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga akan mulai pindah ke IKN pekan kedua bulan Agustus. Selaras dengan penyelenggaraan Sidang Kabinet.

"Nanti mau pergi, minggu depan saya ke IKN," ujar Luhut, (31/7).

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko telah menyampaikan usulan agar Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa segera rampung.

Dia menyebut telah melayangkan surat kepada Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) agar dokumen tersebut rampung sebelum agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

“Kami sedang mengusulkan itu ya, memo kepada Pak Mensesneg supaya pengertiannya, bahwa nanti kan ada presiden dan wakil presiden akan dilantik di Ibu Kota. Ya ini saya sudah menyampaikan surat kepada pak mensesneg tentang itu,” kata Moeldoko kepada wartawan di Kantor KSP, Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Kendati demikian, Purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat itu mengatakan tidak dapat memastikan kapan Keppres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu akan diterbitkan.

“Aku belum tahu, nanti akan saya cek,” pungkas Moeldoko.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memantau situasi pembangunan sebelum menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa keppres tersebut bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, apabila pembangunan di IKN terlihat secara positif.

Namun, dia tak menutup kemungkinan bahwa regulasi itu juga bisa terbit pada pemerintahan selanjutnya.

"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," katanya usai melepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin memaksakan penerbitan aturan apabila memang IKN belum siap untuk menjadi Ibu Kota.

Oleh sebab itu, dia mengaku akan melihat terlebih dahulu progres dari pembangunan IKN sebelum menandatangani keppres tersebut.

"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," tandas Jokowi.

Sekadar informasi, apabila Keppres penetapan IKN telah diteken maka Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara Indonesia dan akan menyandang gelar sebagai Daerah Khusus.

Sebelumnya, Kepala Negara mengesahkan Undang-Undang No.2/2024 tentang Provinsi Daerah khusus jakarta (DKJ). Beleid tersebut diteken pada 25 April 2024.

Berdasarkan salinan UU yang dikutip dari laman resmi jdih.setneg.go.id, Senin (29/4/2024), pada Pasal 2 (1) disebutkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Kemudian, Pasal 3 (2) menyatakan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.

"Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global," demikian bunyi Pasal 4 beleid tersebut dikutip Senin (29/4/2024).

Sementara itu, berdasarkan Pasal 63, disebutkan bahwa Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dipastikan tetap akan menjadi Ibu Kota Negara Indonesia hingga adanya aturan baru terkait pemindahan ibu kota ke IKN.

"Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi Pasal 63 UU No.2/2024 terkait ketentuan peralihan status Ibu Kota dari Jakarta ke IKN.

Di samping itu, pada Bab XI Pasal 65 dijelaskan bahwa barang milik daerah (BMD) milik Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang saat ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat akan diserahterimakan untuk dikelola kembali oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Proses serah terima BMD itu akan dilakukan paling lambat 10 tahun setelah penetapan keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.

Di samping itu, pada pasal 66 dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara secara bertahap, penyelenggaraan urusan pemerintahan atau kenegaraan mencakup tempat kedudukan lembaga negara, lembaga dan organisasi lainnya masih tetap dapat dilaksanakan atau berkedudukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam Peraturan Presiden.