Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 477,5 triliun hingga Oktober 2024. Realisasi ini hampir mencapai target atau setara 97,1% dari target APBN.

Realisasi PNBP ini turun 3,4% jika dibandingkan periode sama pada tahun lalu sebesar Rp 494,4 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan, penurunan setoran PNBP ini disebabkan oleh deviasi lifting minyak dan gas bumi serta penurunan harga komoditas.

"Memang ada kontraksi ya, tentu tadi karena deviasi lifting dan kemudian ada moderasi harga formula dan tetapan harga batubara acuan yang kemudian menjadi faktor dominan dalam menekan pencapaian PNBP," ujar Anggito dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (8/11).

Tercatat, PNBP SDA migas sebesar Rp 93,9 triliun atau terkontraksi 4,0% yang dipengaruhi penurunan lifting minyak dan gas bumi akibat tertundanya onstream, penyusutan produksi alamiah sumur migas yang tinggi, sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua.

Sementara itu, penerimaan SDA non migas tercatat sebesar Rp 97,5 triliun atau terkontraksi 16,6% yang dipengaruhi oleh moderasi harga batubara sehingga royalti batubara berkurang 24,9%.

"Ini sudah mencapai 100% (dari target). Sekali lagi, meskipun demikian ini ada faktor dari menarik pendapatan karena sektor minerba terkait dengan harga batubara acuan," katanya.

Di sisi lain, pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) mencapai Rp 79,7 triliun atau tumbuh 7,5% yang utamanya berasal dari setoran dividen BUMN Perbankan.

Kemudian, PNBP lainnya tercatat Rp 125 triliun atau terkontraksi 6,4% yoy yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan hasil tambang sejalan dengan moderasi harga batubara, serta penurunan pendapatan PNBP K/L atas pendapatan yang tidak berulang pada Kejaksaan dan Kominfo.

Dan terakhir, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang mencapai Rp 81,6 triliun atau tumbuh 13,2% yoy. Realisasi ini disebabkan utamanya berasal dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pelayanan rumah sakit, layanan pendidikan, dan pendapatan pengelolaan dana BLU.

Namun, pendapatan BLU Pengelola Dana khususnya pendapatan pengutan ekspor sawit mengalami perlambatan 18,6% yoy.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyetorkan dividen sebesar Rp 79,7 triliun ke kas negara hingga akhir Oktober 2024.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah dividen BUMN pada periode ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa setoran dividen BUMN ke kas negara mencapai Rp 79,7 triliun atau sekitar 92,8% dari target APBN 2024.

Pencapaian ini juga menunjukkan peningkatan sebesar 7,5% dibandingkan dengan Oktober 2023 sebesar Rp 74,1 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh setoran dividen BUMN Perbankan atas peningkatan kinerja keuangan.

"Ini utamanya berasal dari dividen BUMN perbankan yang membukukan laba dan kontribusi kepada dividen BUMN," ujar Anggito dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (8/11).

Perlu diketahui, peningkatan setoran dividen ini menandakan bahwa kinerja perusahaan BUMN masih cukup baik.

Realisasi dividen ini terutama didorong oleh setoran dividen BUMN sektor perbankan atas peningkatan kinerja keuangan. Namun, pemerintah tidak mengungkapkan secara rinci jumlah masing-masing setoran.

Setoran dividen BUMN ini masuk ke dalam pos pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan (pendapatan KND), yang kemudian turut menyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam periode laporan.

IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga 1 November 2024 mampu merealisasikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,173 triliun.

Jumlah ini setara 97,6 persen dari total target PNBP yang ditetapkan untuk 2024, yakni sebesar Rp10,418 triliun. Kemenhub optimistis dapat mencapai, bahkan melebihi target hingga akhir 2024.

"Untuk realisasi target PNBP, kami optimistis dapat tercapai hingga Rp11,4 triliun di akhir tahun 2024 atau merupakan 109,9 persen dari target yang telah ditetapkan untuk PNBP 2024 ini," ujar Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi, dalam keterangan resmi, Rabu (6/11/2024).

Realisasi PNBP terbesar berasal dari jasa layanan pada Ditjen Perhubungan Laut yang posisi saat ini telah terealisasi sebesar Rp5,06 triliun atau 104,84 persen dari target.

Dilanjutkan oleh Ditjen Perhubungan Udara yang menyumbangkan PNBP Rp1,43 triliun, BPSDMP Rp1,38 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp1,14 triliun, dan Ditjen Perhubungan Darat Rp1,12 triliun.

Menhub juga menyampaikan capaian kinerja keuangan Kemenhub pada tahun anggaran 2024. Hingga 1 November 2024, Kemenhub telah merealisasikan penyerapan anggaran sebesar Rp28,01 triliun atau sebesar 61,67 persen dari pagu anggaran 2024 yang sebesar Rp45,42 triliun.

"Terkait penyerapan anggaran, kami telah menyiapkan strategi percepatan untuk merealisasikan anggaran tahun 2024. Ada empat strategi utama yang akan kami lakukan," ujar Dudi.

Adapun strategi yang akan dilakukan Kemenhub tersebut adalah pertama, dengan melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek.

Kemenhub akan melakukan percepatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan. Kedua, dengan memastikan setiap proses pelaksanaan anggaran dapat tercapai sesuai target dan aturan yang berlaku.

Langkah ketiga adalah dengan melakukan monitoring rencana penarikan dana setiap bulannya dan mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Terakhir, Kemenhub tetap memperhatikan dan mematuhi aturan terkait langkah-langkah yang ditetapkan terkait anggaran.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah merealisasikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,17 triliun atau 97,6% dari total target PNBP yang ditetapkan untuk 2024 hingga 1 November 2024.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan jumlah tersebut merupakan 97,6% dari total target PNBP yang ditetapkan untuk tahun 2024, yakni sebesar Rp10,418 triliun. Untuk itu, Kemenhub optimistis dapat mencapai target, bahkan melebihi target tersebut hingga akhir 2024.

"Untuk realisasi target PNBP, kami optimis dapat tercapai hingga Rp11,4 triliun di akhir tahun 2024 atau merupakan 109,9% dari target yang telah ditetapkan untuk PNBP 2024 ini," kata Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Senayan, Rabu (6/11/2024).

Menhub menyampaikan bahwa realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar berasal dari layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang saat ini telah mencapai Rp5,06 triliun atau 104,84% dari target.

Selanjutnya, kontribusi PNBP terbesar disumbangkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebesar Rp1,43 triliun, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Rp1,38 triliun, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rp1,14 triliun, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Rp1,12 triliun.

Menhub juga melaporkan kinerja keuangan Kemenhub untuk tahun anggaran 2024, di mana hingga 1 November 2024, Kemenhub telah menyerap anggaran sebesar Rp28,01 triliun atau 61,67% dari pagu anggaran sebesar Rp45,42 triliun.

"Terkait penyerapan anggaran, kami telah menyiapkan empat strategi utama untuk mempercepat realisasi anggaran tahun 2024," ujar Menhub.

Empat strategi tersebut meliputi percepatan pelaksanaan program, kegiatan, dan proyek, di mana Kemenhub akan mempercepat penyelesaian pekerjaan. Strategi kedua adalah memastikan setiap proses pelaksanaan anggaran tercapai sesuai target dan aturan yang berlaku.

Ketiga, melakukan pemantauan rencana penarikan dana bulanan serta mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai jadwal. Terakhir, Kemenhub akan mematuhi seluruh ketentuan dan aturan dalam pelaksanaan anggaran.

Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menambah dua Direktorat Jenderal (Ditjen) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam struktur baru tersebut juga dihapus satu badan dan ditambah satu badan baru.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang berlaku sejak diundangkan 5 November 2024. Aturan itu menggantikan aturan sebelumnya yang berada dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2020.

Dalam pasal 7 Perpres Nomor 158 Tahun 2024, disebutkan dua Ditjen baru di bawah Kemenkeu yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Lebih rinci dijelaskan dalam pasal 13 bahwa Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara tugas Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan dijelaskan dalam pasal 45 yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan dan kerja sama internasional sektor keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tidak ada lagi dalam struktur Kemenkeu karena dilebur menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Meski begitu, struktur Badan di Kemenkeu jumlahnya tetap dua yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta tambahan Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan.

"Di struktur baru nanti, BKF melebur dalam Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Iya (Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan baru), semula Komite Stabilitas Sektor Keuangan melebur dalam Ditjen tersebut," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro saat dihubungi detikcom.

Dengan begitu, susunan organisasi Kemenkeu terdiri atas Sekretariat Jenderal; Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal; Ditjen Anggaran; Ditjen Pajak; Ditjen Bea dan Cukai; Ditjen Perbendaharaan; Ditjen Kekayaan Negara; Ditjen Perimbangan Keuangan; Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Kemudian di bawahnya lagi ada Inspektorat Jenderal; Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan; serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.Sementara susunan di level Staf Ahli jumlahnya masih tetap sembilan, namun Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi dihapus dan digantikan menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bikin sistem komunikasi efektif dan inovatif

(HUS)

Pemerintah resmi mengubah besaran tarif pembuatan paspor melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Aturan ini diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024 lalu atau tepat dua hari sebelum lengser. Dalam hal ini tarif pembuatan paspor baru tersebut akan berlaku 60 hari sejak diterbitkan atau pada bulan 18 Desember 2024.

Pada bagian lampiran PP itu disebutkan pelayanan keimigrasian berupa dokumen perjalanan RI dibagi menjadi 7 jenis. Berikut ini merupakan rinciannya:

1. Paspor Biasa Nonelektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun: Rp 350.000 per permohonan

2. Paspor Biasa Nonelektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun: Rp 650.000 per permohonan

3. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun: Rp 650.000 per permohonan

4. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun: Rp 950.000 per permohonan

5. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia: Rp 100.000 per permohonan

6. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing: Rp 150.000 per permohonan

7. Layanan Percepatan Paspor Selesai pada Hari yang Sama: Rp 1.000.000 per permohonan

Sedangkan untuk biaya bebas paspor hilang masih dikenakan sebesar Rp 1.000.000 per buku dan biaya beban paspor rusak juga masih Rp 500.000 per buku.

Saksikan Live DetikPagi:

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp71,7 miliar belum masuk ke kas negara, berdasarkan hasil pemeriksaan atas pemanfaatan barang milik negara (BMN) selama 2021—2023.

Temuan tersebut diungkapkan BPK dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 yang sudah diserahkan kepada DPR pada Selasa (22/10/2024).

BPK menjelaskan, PNBP dari pemanfaatan BMN belum didukung dengan tata usaha dan pengendalian yang memadai serta pengaturan yang lengkap dan jelas. Hasilnya, BPK menemukan dua permasalahan.

“Pertama, PNBP dari pemanfaatan BMN belum seluruhnya diterima minimal senilai Rp64,41 miliar dan terlambat diterima minimal Rp7,29 miliar [total Rp71,7 miliar],” tulis laporan BPK.

Kedua, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan belum memonitor sewa BMN yang akan berakhir perjanjiannya. Bahkan, terdapat klausul pembayaran sewa pada perjanjian sewa BMN yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akibatnya, PNBP dari pemanfaatan BMN tidak terpantau secara memadai oleh DJKN. Sejalan dengan itu, negara tidak segera dapat memanfaatkan dana PNBP dari pemanfaatan BMN.

Oleh sebab itu, BPK telah merekomendasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar memperbaiki sistem pemanfaatan BMN melalui perbaikan regulasi serta penyempurnaan dan pemanfaatan aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) untuk keseluruhan proses pemanfaatan BMN.

“Berkoordinasi dengan K/L [kementerian/lembaga] terkait untuk segera menyetorkan PNBP dari pemanfaatan BMN sesuai perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,” lanjut laporan BPK.

Lebih lanjut, secara total BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 83 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) tahun 2023.

Hasilnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan 1 LKBUN serta opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Dengan demikian, secara keseluruhan capaian opini WTP mencapai 95%.

Meski angka tersebut telah mencapai target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 (95%), namun cenderung menurun. Pada 2019, BPK memberikan opini WTP mencapai 97%.

(HUS)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan mulai mengkaji pemungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor game atau gim.

Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan kebijakan tersebut akan dikaji Kemenparekraf bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

"Kalau kita lihat sekarang, ini sumbangan PNBP-nya sangat besar. Ini akan kita dorong ke Kemenkeu karena per hari ini belum ada optimalisasi PNBP dari sektor game," ujar Sandiaga dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional, belum lama ini.

Sandiaga menyebut, potensi PNBP dari industri tersebutsangat besar. Oleh karena itu, dirinya juga mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan asosiasi/industri agar berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait penyusunan skema komersialisasi asset store melalui PNBP.

"Kita akan menyusun kajian potensi PNBP dari sektor game ini karena kalau kita lihat jumlahnya US$ 2 miliar hingga US$ 3 miliar sekarang ini sumbangan PNBP-nya sangart besar," katanya.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute (ICT) Heru Sutadi menyebut, potensi penerimaan ke kas negara dari industri gim memang cukup besar. Sayangnya hingga saat ini potensi tersebut belum dioptimalkan pemerintah.

"Potensinya (PNBP) besar. Bisa triliunan, tapi tidak digarap. Semua uang yang didapat gim online lari ke luar negeri," ujar Heru kepada Kontan.co.id, Minggu (13/10).

Heru mengatakan, sebenarnya pemerintah tidak hanya bisa mendapatkan penerimaan dari PNBP saja, melainkan juga dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan juga penghasilan (PPh). Namun, syaratanya adalah harus ada kewajiban penerbit gim online memiliki badan usaha tetap di Indonesia.

"Pemerintah harus tegas dan pintu masuknya adalah kewajiban memiliki badan usaha tetap di Indonesia sebelum publisher memberikan layanan gim online di Indonesia. Yang tidak terdaftar dan memiliki badan usaha tetap diblokir saja dulu," katanya.

Sementara itu, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan bahwa pemungutan PNBP untuk industri gim merupakan langkah yang tepat.

Hanya saja, dirinya tidak sependapat apabila pungutan PNBP tersebut juga dikenakan untuk industri gim dalam negeri. Oleh karena itu, dirinya menyarankan pungutan PNBP tersebut hanya menyasar industri gim luar negeri.

"Tidak sependapat jika industri gim lokal dikenakan kebijakan PNBP," katanya.

Menurutnya, apabila pemerintah tetap menyasar pungutan PNBP terhadap industri gim dalam negeri, maka hal tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah yang ingin meningkatkan pangsa pasar gim lokal.

"Jika gim lokal kena juga, maka kontradiktif dengan keinginan pemerintah meningkatkan industri gim lokal," katanya.

Untuk diketahui, dalam Outllok Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia 2023/2024, pertumbuhan sektor games di Indonesia bergerak secara positif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa games lokal Indonesia yang berhasil mencapai pendapatan yang baik pada tahun 2023.

Beberapa games lokal buatan Indonesia seperti Coral Island, Potion Permit, A Space For Unbound, Coffee Talk Episode 2 : Hibiscus & Butterfly berhasil terjual 30 ribu hingga 150 ribu copy dengan gross revenue pendapatan rata - rata diatas US$ 400 ribu hingga US$ 3,2 juta.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan mulai mengkaji pemungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor game atau gim.

Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan kebijakan tersebut akan dikaji Kemenparekraf bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

"Kalau kita lihat sekarang, ini sumbangan PNBP-nya sangat besar. Ini akan kita dorong ke Kemenkeu karena per hari ini belum ada optimalisasi PNBP dari sektor game," ujar Sandiaga dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional, belum lama ini.

Sandiaga menyebut, potensi PNBP dari industri tersebutsangat besar. Oleh karena itu, dirinya juga mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan asosiasi/industri agar berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait penyusunan skema komersialisasi asset store melalui PNBP.

"Kita akan menyusun kajian potensi PNBP dari sektor game ini karena kalau kita lihat jumlahnya US$ 2 miliar hingga US$ 3 miliar sekarang ini sumbangan PNBP-nya sangart besar," katanya.

Sandiaga melihat, pasar gim global akan terus mengalami kenaikan pangsa pasar hingga US$ 504,28 miliar pada 2030 mendatang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 69,7% dibandingkan pasar gim pada 2024.

Hanya saja, permasahan utamanya adalah ekosistem gim saat ini masih dikuasai oleh gim asing sebesar 99,5%, sedangkan gim lokal hanya menguasai 0,5%.

Oleh karena itu, implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2024 diperlukan untuk mendorong penguatan ekosistem gim lokal menguasai 70% pasar dalam negeri, meningkatkan pemanfaatan gim lokal oleh K/L, pemerintah daerah (pemda), BUMN, BUMD dan institusi pendidikan.

Dalam laporan Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia 2023/2024, pertumbuhan sektor games di Indonesia bergerak secara positif.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa games lokal Indonesia yang berhasil mencapai pendapatan yang baik pada tahun 2023. Beberapa games lokal buatan Indonesia seperti Coral Island, Potion Permit, A Space For Unbound, Coffee Talk Episode 2 : Hibiscus & Butterfly berhasil terjual 30 ribu hingga 150 ribu copy dengan gross revenue pendapatan rata - rata diatas US$ 400 ribu dollar hingga US$ 3,2 juta.