Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Sebagai mantan Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), harta kekayaannya tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Dikutip dari LHKPN, Rabu (30/10/2024), total harta yang dilaporkan Tom Lembong terakhir yakni 31 Desember 2019 sebesar Rp 101.486.990.994 atau sekitar Rp 101 miliar.

Dalam laporan tersebut, tidak tercatat jumlah dan nilai tanah dan bangunan yang dimiliki Tom Lembong. Begitu juga jumlah alat transportasi dan mesin alias kendaraan yang dimiliki Tom Lembong.

Sementara, harta bergerak lainnya milik Tom Lembong tercatat Rp 180.990.000, surat berharga Rp 94.527.382.000, kas dan setara kas Rp 2.099.016.322, dan harta lainnya Rp 4.766.498.000.

Tom Lembong memiliki utang Rp 86.895.328. Secara keseluruhan, total harta kekayaan Tom Lembong Rp 101.486.990.994.

Jika dibandingkan laporan tahun sebelumnya, harta Tom Lembong mengalami penurunan. Tahun sebelumnya, total kekayaan Tom Lembong tercatat Rp 102.239.444.555. Sama, dalam laporan harta kekayaan tahun sebelumnya tidak tercatat jumlah beserta nilainya untuk tanah dan bangunan, serta alat transportasi dan mesin.

Dalam laporan itu disebutkan, harta bergerak lainnya milik Tom Lembong Rp 180.990.000, surat berharga Rp 96.964.850.000, kas dan setara kas Rp 2.065.738.102, harta lainnya Rp 3.402.498.000, utang Rp 374.631.547. Jadi, total harta Tom Lembong Rp 102.239.444.555.

Penasaran siapa saja lima Menteri tersebut dan berapa nilai harta kekayaannya? Langsung klik infografis di atas.
(hns/hns)

Prabowo Subianto resmi menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029. Ia berhasil memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Minggu (20/10/2024), total harta kekayaan Prabowo mencapai Rp 2,04 triliun. Ia terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 5 April 2024 sebagai Menteri Pertahanan.

Harta kekayaan Prabowo terdiri dari delapan bidang tanah dan dua bangunan dengan total Rp 275.320.450.000. Aset itu tersebar di kabupaten/kota Jakarta Selatan dan Bogor.

Rinciannya, tanah dan bangunan seluas 841 m2/580 m2 di Jakarta Selatan Rp 32.666.905.000, tanah seluas 48.970 m2 di BOGOR Rp 9.794.000.000, tanah seluas 8.905 m2 di Bogor Rp 5.467.670.000, serta tanah dan bangunan seluas 8.365 m2/2175 m2 di Jakarta Selatan Rp 158.491.875.000.

Selanjutnya ada bangunan seluas 760 m2 di Bogor Rp 5 miliar, tanah seluas 2.100 m2 di Bogor Rp 45 miliar, tanah dan bangunan seluas 1 m2/180.000 m2 di Bogor Rp 15 miliar, tanah dan bangunan seluas 1 m2/61 m2 di Bogor Rp 400 juta, tanah dan bangunan seluas 10.000 m2/800 m2 di Bogor Rp. 3 miliar, serta bangunan seluas 500 m2 di Bogor Rp 500 juta.

Kemudian, Prabowo memiliki delapan kendaraan dengan nilai Rp 1,25 miliar. Rinciannya Mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2005 Rp 400 juta, Mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 Rp 130 juta, Mobil Land Rover Jeep tahun 1994 Rp 50 juta, Mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 Rp 50 juta, Mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 Rp 175 juta, Sepeda Motor Suzuki tahun 2002 Rp 3,5 juta, Mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 Rp 400 juta, serta Mobil Land Rover Jeep tahun 1992 Rp
50 juta.

Berikutnya, Prabowo tercatat memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai Rp 16,41 miliar, surat berharga dengan total Rp 1,70 triliun, serta kas dan setara kas Rp 47,8 miliar. Dengan demikian, total hartanya mencapai Rp 2,04 triliun tanpa utang.

Jakarta punya pimpinan baru. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Teguh Setyabudi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Teguh menggantikan Heru Budi Hartono yang menjabat sebagai Pj Gubernur sebelumnya.

Teguh merupakan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Sebagai pejabat negara, Teguh diwajibkan untuk menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Lantas berapa besar kekayaan Teguh? Dikutip dari LHKPN yang disetor Teguh untuk tahun 2023, dilihat Jumat (18/10/2024), total kekayaan Teguh mencapai Rp 9,23 miliar, tepatnya Rp 9.233.559.204.

Harta Teguh paling besar adalah tanah dan bangunan dengan total Rp 7.850.000.000. Totalnya ada 8 aset tanah dan bangunan milik Teguh, 5 di Bogor, 2 di Jakarta Pusat, dan 1 di Depok. Hampir semuanya hasil sendiri, hanya ada satu aset di Jakarta Pusat berupa aset hibah tanpa akta.

Kemudian Teguh memiliki simpanan kas senilai Rp 913.559.204. Selain itu ada harta bergerak yang dimiliki Teguh sebesar Rp 250.000.000.

Terakhir, Teguh juga punya koleksi mobil 4 unit dengan total nilai Rp 220.000.000. Paling mahal mobil yang dimilikinya adalah Honda Civic tahun 2012 senilai Rp 70.000.000.

Sumber: Kompas.com | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Minggu, 6 Oktober 2024.

Dari upaya penindakan tersebut, tim gabungan KPK mengamankan enam orang yang terdiri dari empat penyelenggara negara dan dua orang dari pihak swasta.

"Jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) dan swasta, untuk pihak swastanya ada dua orang, penyelenggara negaranya ada empat orang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (7/10).

Namun, KPK belum mengungkapkan identitas enam orang yang berhasil diamankan tersebut. Tessa mengatakan, empat orang yang diamankan KPK masih dalam perjalanan menunju Gedung Merah Putih.

"Empat orang lainnya masih dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK. Dan tentunya akan dilakukan proses pemeriksaan atau permintaan keterangan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan," ujarnya.

Terkait pengadaan barang

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, OTT yang dilakukan Kalsel terkait dengan korupsi pengadaan barang dan jasa.

"Biasa perkara PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa). Belum ada solusi jitu untuk menghilangkan praktik korupsi PBJ," kata Alex saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Menurut Alex, persekongkolan penunjukan proyek dengan permintaan fee (biaya) oleh penyelenggara negara menjadi hal lazim dalam korupsi terkait pengadaan barang dan jasa.

Libatkan orang kepercayaan Gubernur Kalsel?

Saat ditanya OTT tersebut melibatkan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, Alex mengatakan, hal tersebut masih dugaan.

Namun, dia mengaku, mendapatkan informasi bahwa ada uang yang baru diterima oleh orang kepercayaan Gubernur Kalimantan Selatan tersebut.

"Patut diduga (OTT terkait Gubernur Kalsel). Uang baru sampai di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur. Dalam banyak kasus memang suap/gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara,” ujar Alex.

Sita uang lebih dari Rp 10 miliar

Sementara itu, Wakil Ketua KPK lainnya, Nurul Ghufron mengatakan bahwa pihaknya menyita uang lebih dari Rp 10 miliar dalam OTT tersebut.

Menurut Ghufron, uang tersebut menjadi barang bukti dalam dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalsel.

"Barang bukti uang lebih dari Rp 10 miliar detailnya masih kita hitung, diduga pemberian kepada PN (penyelenggara negara) dalam rangka PBJ pembangunan di Kalsel," kata Nurul Ghufron saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Namun, Ghufron meminta publik bersabar karena KPK masih akan melakukan pendalaman terhadap enam orang yang diamankan. Apalagi, empat orang masih dalam perjalanan menuju ke Jakarta.

"Mohon bersabar karena pihak-pihak tersebut kita bawa bertahap melalui penerbangan komersil sehingga tidak bisa dalam satu jadwal," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com berjudul: "KPK OTT di Kalsel: Amankan 6 Orang, Sita Uang Lebih dari Rp 10 Miliar"

Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/07/20020691/kpk-ott-di-kalsel-amankan-6-orang-sita-uang-lebih-dari-rp-10-miliar.

JAKARTA, investor.id – Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa empat orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Keempatnya tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (7/10/2024), sekitar pukul 19.45 dengan mengenakan rompi oranye.

Sejumlah pegawai KPK maupun aparat keamanan tampak turut mengawal kedatangan mereka di markas lembaga antikorupsi tersebut. 

Keempatnya langsung diarahkan ke ruang pemeriksaan untuk pendalaman lebih lanjut, dan memilih bungkam saat sejumlah awak media bertanya.

Diketahui, total ada ada enam orang yang diamankan tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Para pihak yang diamankan ada yang dari swasta maupun pejabat penyelenggara negara.

“Untuk pihak swastanya ada dua orang, penyelenggara negaranya ada empat orang,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Senin (7/10/2024). 

Tessa menyampaikan, pada umumnya OTT yang dilakukan KPK terkait dengan dugaan suap-menyuap. Hanya saja, dia masih irit bicara terkait detail konstruksi perkara maupun identitas para pihak yang diamankan kali ini. KPK berencana mengumumkan secara resmi rilis dari OTT kali ini besok, Selasa (8/10/2024).

“Untuk kegiatan tangkap tangan itu umumnya yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi masih ada kaitannya dengan suap-menyuap. Tentunya apakah suap menyuap nanti ada kaitannya dengan pengadaan atau hal lainnya, saya masih belum bisa buka saat ini,” ucap Tessa.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera meminta Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Seperti diketahui, Thomas dan Sudaryono baru saja resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai dua wakil menteri (wamen) baru di Kabinet Indonesia Maju, Kamis (18/7/2024).

"KPK dalam waktu dekat akan mengirimkan surat imbauan pelaporan LHKPN kepada yang bersangkutan," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Sabtu (20/7/2024).

Adapun pelaporan LHKPN Thomas dan Sudaryono nantinya akan menjadi yang pertama kalinya bagi dua politisi Gerindra itu. Hal itu karena keduanya belum pernah menjadi penyelenggara negara wajib lapor LHKPN sebelumnya.

Oleh sebab itu, keponakan dan mantan asisten pribadi Prabowo Subianto itu memiliki waktu paling lambat tiga bulan untuk menyerahkan LHKPN ke KPK.

"Sesuai Peraturan KPK No.02/2020, setiap penyelenggara negara yang baru pertama kali menjabat wajib menyampaikan LHKPN paling lambat tiga bulan sejak dilantik," terang Tessa.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Kamis (18/7/2024).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Thomas bersama dengan dua wakil menteri (wamen) lainnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Wakil Menteri Investasi Yuliot di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Thomas dan Sudaryono adalah dua orang penting di lingkaran Prabowo Subianto. Thomas adalah keponakan sekaligus Bendahara Partai Gerindra. Sementara itu, Sudaryono merupakan bekas asisten pribadi Prabowo. Ia menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah.