Bandara Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur kini resmi terdaftar secara internasional dan memiliki kode International Civil Aviation Organization (ICAO) yaitu WALK.

Mengutip situs Dinas Hubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Minggu (10/11/2024), Kode ICAO Bandara Internasional Nusantara yakni WALK. Namun, untuk kode International Air Transport Association(IATA), belum terdaftar.

Bandara Nusantara sudah berstatus beroperasi umum untuk melayani penerbangan domestik dan sudah mendapatkan sertifikat dapat didarati pesawat Boeing 737-800.

Dalam dunia penerbangan ada 2 jenis kode yang diakui dan digunakan dalam dunia penerbangannya. Pertama, kode ICAO yang digunakan untuk mengatur operasi pesawat terbang dan digunakan oleh pengatur lalu-lintas udara (air traffic control) dan maskapai penerbangan.

Sementara kode kedua yakni kode IATA yang digunakan untuk mengidentifikasi bandara di seluruh dunia. Namun, secara umum kode IATA lebih populer daripada Kode ICAO karena melekat dengan masing-masing wilayah.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan, progres pembangunan landasan pacu (runway) Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) telah tembus lebih dari 70%. Proyek tersebut ditargetkan rampung Februari 2025.

Progres tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra. Saat ini, masih ada pekerjaan pelapisan aspal yang perlu dirampungkan.

"Kita lagi pembangunan (landasan pacu), kita selesaikan mudah-mudahan Februari (2025) selesai," kata Rachman, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Pembangunan Bandara IKN sendiri ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024, dengan runway sepanjang 3000 meter dan luas bangunan terminal 7.350 meter².

Pada Oktober lalu, Menteri Perhubungan yang saat itu masih dijabat oleh Budi Karya Sumadi sempat melaporkan progres pembangunan landasan pacu IKN jelang pendaratan Presiden 2014-2025 Joko Widodo (Jokowi) menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing Business Jet (BBJ) 737-800.

Simak juga Video Jokowi Cerita Pengalaman Landing Perdana di IKN: Mulus Banget

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapatkan titah dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Targetnya, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu 4-5 tahun.

Selain itu, prioritas pembangunan IKN selanjutnya berfokus pada tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Arahan tersebut disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu saat bertemu dengan AHY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.

Di samping itu, AHY memastikan, pembangunan IKN tidak hanya digeber untuk menyelelesaikan gedung-gedung pemerintahan. Infrastruktur dasar seperti rumah tapak jabatan menteri (RTJM) hingga hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dipastikan juga akan rampung untuk mendukung kehidupan di sana.

Senada, Menteri PU Dody Hanggodo juga memastikan penyelesaian pembangunan KIPP IKN bisa dilakukan dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam prosesnya, Kementerian PU berkoordinasi erat dengan Otorita IKN.

"Kalau dari arahan Presiden (Prabowo) kemarin sudah jelas, paling lambat 2029 itu harus benar-benar sudah bisa berfungsi dengan baik, sementara yang lain-lainnya bisa menyusul," kata Dody usai acara.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bekerja sama membangun infrastruktur pertanian. Hal ini merupakan salah satu langkah konkret mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto swasembada pangan.

Dody mengatakan, agenda ini merupakan koordinasi formal pertamanya dengan Amran. Ia memastikan, Kementerian PU siap untuk mendukung penuh target besar Prabowo untuk mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun.

"Kementerian PU akan men-support penuh apapun target Pak Menteri Pertanian, yang otomatis adalah target besar Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran swasembada pangan di 4 atau 5 tahun mendatang," kata Dody, di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Amran berharap terbentuknya keselarasan antara pembangunan infrastruktur dan aktivitas pertanian usai disepakatinya kerja sama ini.

"Di mana PU bekerja, menghasilkan air, kita di situ memberikan bantuan subsidi benih, pupuk subsidi, alat mesin pertanian, sehingga pergerakan kita efektif. Jangan sampai terjadi, PU bekerja di Aceh, kita bekerja di Papua atau Kalimantan," ujar Amran.

Untuk tahap awal eksekusi kerja sama ini, Amran mengatakan akan ada 12 provinsi prioritas untuk pembangunan dan optimalisasi infrastruktur pertanian seperti bendungan hingga irigasi. Daerah tersebut di antaranya Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, hingga Sumatera Selatan.

Apabila pembangunan infrastruktur dan fokus pengembangan pertanian bisa diselaraskan, Amran yakin bisa mewujudkan optimalisasi lahan pertanian sehingga produktivitas juga bisa meningkat.

"Rencana kami seluruh lahan yang kita optimalisasi, sawah yang kita cetak, itu sinergi kolaborasi oleh Kementerian PU yang bekerja sama di lapangan, sehingga efektif. Di mana ada air yang dihasilkan oleh Kementerian PU, di situ pertanian tanam," kata dia.

Amran menargetkan, ke depan pihaknya berhasil untuk melakukan optimalisasi lahan (oplah) terhadap 1 juta hektare sawah. Kemudian menaikkan planting index atau indeks pertanaman dari semula 1 kali dalam 1 tahun, menjadi 2 kali atau 3 kali.

"Target minimal kita adalah ada kenaikan IP, planting index, 1 kali, totalnya syukur-syukur bisa 1 juta hektare. Kalau 1 juta hektare, bisa kita menghasilkan padi itu 5 juta ton. Nah, ini target kita, sehingga efektif," ujarnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim program cetak sawah 3 juta hektare (ha) akan membuat Indonesia bebas impor pangan 30 tahun ke depan. Komoditas utama yang akan digarap pada cetak sawah ini adalah beras.

Melalui cetak sawah padi ditargetkan dapat meningkatkan produksi beras. Program itu juga dilakukan untuk mengejar target swasembada pangan sebagai mana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau 3 juta (ha) kita garap dengan baik, insyaallah kita tidak akan tergantung impor 20 sampai 30 tahun ke depan. Yang terpenting adalah kita rawat dengan baik, tidak bisa alih fungsi lahan," kata dia dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Amran mengatakan, program cetak sawah akan didukung dengan teknologi modern. Dengan begitu, produksi berasnya akan meningkat menjadi 7 ton per ha.

Seperti yang dia contohnya pada cetak sawah di Merauke. Saat ini sudah 40.000 ha lahan yang dicetak menjadi sawah. Kawasan tersebut juga baru dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin bapak presiden tanya langsung naik produksinya 7 ton dengan benih unggul yang kita siapkan. Target kita 3 tahun 1 juta (ha) (cetak sawah) bisa diselesaikan," ungkapnya.

Rencana cetak sawah nasional ditargetkan mencapai 3 juta ha. Daerah utama yang akan dicetak sawah dengan luasan terbesar adalah Merauke, yakni 1 juta ha. Kemudian di Kalimantan Tengah 500 ribu ha dan Kalimantan Selatan 500 ribu ha.

"Dan daerah lainnya 1 juta ha, sehingga total 3 juta ha. Produksi nantinya dengan pendekatan transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Mimpi kami seluruh dengan pendekatan pertanian modern, sejajar dengan negara maju, semua dengan teknologi dari hulu ke hilir," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Basuki akan memimpin pembangunan di ibu kota baru.

Pelantikan Basuki baru saja dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, kemarin. Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN.

Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan di Kabinet Kerja Jokowi pada 2014-2019, Basuki pun sudah menjadi menteri Jokowi. Artinya dua periode dia menjadi Menteri PUPR.

Adapun Basuki pertama kali ditugaskan mengurus pembangunan ibu kota baru sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

Kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN awalnya disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut setingkat menteri.

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

Usai dilantik, Basuki mengungkapkan kata-kata pertama Presiden Prabowo Subianto. Dia bercerita Prabowo langsung menyalaminya usai pelantikan saat itu juga Prabowo meminta Basuki segera melaksanakan perintahnya. Basuki pun menjawab siap melakukan perintah.

"Saya kira tadi Presiden waktu salami saya, beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan!' Saya cuma bilang 'Siap perintah!' begitu," kata Basuki ditemui usai pelantikan, di Istana Kepresidenan.

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ingin mengunjungi IKN lagi dalam waktu dekat. Jokowi sendiri menjadi pencetus perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur saat masih memimpin Indonesia.

Basuki mengatakan sekitar dua hari lalu dia berkomunikasi dengan Jokowi. Jokowi kala itu bilang ingin mencoba mampir ke IKN dalam waktu dekat. Namun, Basuki enggan menyatakan kapan kunjungan dilakukan, semua dilakukan sesuai dengan jadwal Jokowi.

"Iya nanti lihat jadwal beliau, kan dia ingin lebih sering ke sana," ungkap Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Basuki mengatakan dirinya cukup sering berkomunikasi dengan Jokowi, apalagi untuk urusan iKN. Menurutnya, meski sudah purnatugas Jokowi tetap merupakan orang yang pernah memimpin dirinya.

"Oh iya (melakukan komunikasi). Dia (Jokowi) juga pemimpin kita kan," sebut Basuki.

Ketika ditanya apakah Presiden Prabowo Subianto sudah ada rencana mengunjungi IKN, Basuki bilang tak tahu. Semua tergantung jadwal dan keinginan Prabowo saja menurutnya.

"Belum (pernah). Beliau juga kan mau ke luar negeri, jadi belum tahu saya," kata Basuki.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur disebut-sebut akan lebih lambat. Hal ini karena pemerintah era Presiden Prabowo Subianto punya prioritas lain seperti swasembada pangan.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang baru dilantik menepis hal itu. Menurutnya, justru Prabowo meminta agar IKN bisa dibangun lebih cepat dan bisa selesai pada 3-4 tahun ke depan.

"Oh nggak (diperlambat), justru dia minta selesai 3-4 tahun," tegas Basuki ditemui usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Bagi Basuki, bila pekerjaan sudah ada programnya yang jelas dan anggarannya pun sudah dikucurkan buat apa pekerjaan diperlambat. Dia mengatakan semua hal akan dia kerjakan di ibu kota baru tanpa perlu diperlambat.

"Kalau saya selama itu sudah ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?" ujar Basuki.

Targetnya, lembaga yudikatif dan legislatif bisa selesai di tahun 2028 atau hanya 4 tahun dari sekarang. Semua ekosistemnya juga disiapkan mulai dari hunian hingga perkantoran.

"Iya yudikatif, legislatif, termasuk ekosistemnya prasarana dasar dan lainnya, hunian, perkantoran semua harus disiapkan," kata Basuki.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.

Dody mengatakan, hal ini merupakan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan. Meski demikian, dia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan.

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

Bank Kalteng mencatat kinerja keuangan positif hingga kuartal III-2024, salah satunya penyaluran kredit mencapai Rp 10,4 triliun atau tumbuh 12,19% dibandingkan tahun sebelumnya.

Plt. Direktur Utama Bank Kalteng, Maslipansyah mengatakan, tren kinerja positif juga tercermin dari kinerja keuangan Bank Kalteng yang bertumbuh sejak tahun 2023 sampai dengan bulan September 2024. Secara year on year (yoy) total Aset Bank Kalteng bertumbuh 25,92% atau sebesar Rp18.5 T dan telah mencapai 108,18% dari target.

"Penyaluran kredit tumbuh sebesar 12,19% dibanding tahun 2023 atau tersalur sebesar Rp10,4 T, dengan persentase Kredit Modal Kerja yang lebih tinggi 18,58% dibanding tahun sebelumnya, serta Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 23,22% dari tahun sebelumnya atau sebesar Rp13,3 T lebih tinggi 13,7% dari target," kata Maslipansyah dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Ia menambahkan, untuk angkauan layanan Bank Kalteng sudah tersebar di 14 Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah dengan total 108 jaringan kantor.

"Sebaran terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 254 unit di seluruh Kalimantan Tengah sehingga total keseluruhan jaringan adalah 361 jaringan," tambahnya.

Maslipansyah menambahkan, kini Bank Kalteng berusia 63 tahun, melakukan launching logo baru yang akan efektif pada tahun 2025.

Maslipansyah, mengungkapkan perubahan ini bukan sekadar visual semata, tetapi sebuah langkah nyata untuk menghadirkan layanan perbankan yang lebih canggih dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

"Logo ini mencerminkan karakter, kemampuan, dan harapan kami untuk terus berinovasi. Bank Kalteng ingin terus berperan sebagai motor penggerak perekonomian daerah sekaligus merangkul teknologi digital dalam setiap aspek layanannya," ujarnya.

"Pesan utama dari perkenalan logo baru ini tentunya juga untuk memberikan statement pada publik bahwa Bank Kalteng itu berubah. Budaya kerja kita akan berubah menjadi lebih baik, lincah, produktif dan tentunya adaptif. Dengan logo yang baru dan terlihat lebih dinamis ini, proses bisnis seperti kredit dan berbagai layanan jasa kita juga akan lebih baik, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang militan," tutup Maslipansyah.

PT Pertamina (Persero) kembali mengumumkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Harga BBM ini mulai berlaku Jumat 1 November 2024.

Produk BBM yang harganya naik adalah Pertamax Green, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Sementara, harga Pertamax tetap.

Mengutip situs Pertamina, Kamis (31/10/2024) di Provinsi Bali NTT, NTB, Pertamax tetap Rp 12.100/liter.

Untuk harga Pertamax Green naik dari Rp 12.700 menjadi Rp 13.150 per liter, Pertamax Turbo dari Rp 13.250 naik menjadi Rp 13.500 per liter. Selanjutnya, Dexlite dari Rp 12.700 naik menjadi Rp 13.050 per liter, dan Pertamina Dex dari harga Rp 13.150 menjadi Rp 13.440 per liter.

Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Sementara harga BBM Subsidi tidak berubah harganya. Untuk Pertalite tetap di harga Rp 10.000/liter, dan Solar subsidi (Biosolar) Rp 6.800/liter.

Berikut daftar harga BBM nonsubsidi Pertamina mulai 1 November 2024:

Bali

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Nusa Tenggara Barat

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Nusa Tenggara Timur

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Kalimantan Selatan

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Kalimantan Timur

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Kalimantan Utara

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Sulawesi Utara

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Gorontalo

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Sulawesi Tengah

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Sulawesi Barat

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Maluku

Pertamax: Rp 12.400
Pertamina Dex: Rp 13.730

Maluku Utara

Pertamax: Rp 12.400
Pertamina Dex: Rp 13.730

Papua

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Papua Barat

Pertamax: Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Papua Selatan

Pertamax Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350

Papua Pegunungan

Pertamax Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350

Papua Tengah

Pertamax Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Papua Barat Daya

Pertamax Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Presiden Prabowo Subianto ingin mempercepat program cetak sawah sebanyak 3 juta hektare di Indonesia. Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dipanggil Prabowo untuk melakukan rapat koordinasi soal hal ini di Istana Kepresidenan siang tadi.

Usai rapat, Amran menjelaskan pihaknya baru saja memulai proses awal cetak sawah di Merauke Papua. Rencananya, cetak sawah juga mau dilakukan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, hingga Sumatera Selatan.

"Kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan percepatan cetak sawah yang saat ini posisi di Merauke sudah kita mulai, Kalimantan Tengah kita sudah mulai. Insyaallah dalam waktu dekat, Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan seterusnya. Kita melakukan percepatan untuk cetak sawah," papar Amran, Senin (28/10/2024).

Sudaryono melanjutkan sawah yang dicetak dengan target seluas 3 juta hektare akan digarap dalam 3-4 tahun ke depan. Menurutnya, seiring dengan penambahan penduduk, maka fasilitas produksi pangan di dalam negeri juga harus segera ditambah.

"Memang kita targetnya kan 3 juta hektare dalam 3-4 tahun ke depan. Ini menjadi sebuah kebutuhan karena penduduk kita nambah, tapi sawah kita nggak pernah nambah. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus cetak," ujar Sudaryono.

Dia melanjutkan cetak sawah bukan lah upaya membuka lahan dengan menebang hutan. Dia bilang pemerintah cuma mau memaksimalkan lahan-lahan yang berpotensi jadi sentra produksi pangan untuk digunakan.

"Jadi, bukan kok terus kita datang, ke hutan lindung, hutan apa, main tebang-tebang, bukan. Maksud saya ini supaya nggak misleading. Jadi ini sifatnya adalah, ada lahan rawa, misalnya sudah sekian lama nggak pernah termanfaatkan, kita manfaatkan," beber Sudaryono.

"Kita drainasenya kita perbaiki, airnya kita alirkan sehingga lahan-lahan itu bisa tertanami misalnya," katanya melanjutkan.

Sudaryono juga menjelaskan cetak sawah 3 juta hektare itu juga bukan program yang terkonsentrasi di satu tempat saja. Pihaknya membuka lahan di berbagai daerah dengan luasan yang juga berbeda-beda.

"Jangan dipikir 3 juta itu satu hamparan 3 juta. Ya, ada yang 10 ribu, 50 ribu di mana, kemudian sekian ratus ribu di mana, kemudian sekian belas ribu di mana. Total semuanya yang kita target kan ada sekitar 3 juta," pungkas Sudaryono.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mendorong pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui pembiayaan. Adapun salah satu UMKM yang mendapatkan permodalan yakni, Klaster Usaha Manggis Bhuana Sari di Melaya, Jembrana, Bali.

Dibentuk sejak tahun 2013 di Melaya, Klaster Usaha Manggis Bhuana Sari berfokus pada pengolahan dan penjualan buah manggis hasil dari kebun anggota yang dikelola secara kolaboratif.

Sejak awal, Klaster Bhuana Sari menghadapi tantangan besar dalam mencari pasar. Namun, kerja sama yang erat antara anggota klaster dan pemberdayaan dari BRI telah membantu usaha ini berkembang dengan lancar.

"Kami saling mendukung untuk menemukan pasar dan memperluas jaringan penjualan," ujar pemilik pada Bazaar UMKM BRILiaN Kadek Dudi dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Hal ini disampaikannya di Area Taman BRI, Jakarta pada Jumat (18/10/2024). Lebih lanjut Kadek mengungkapkan para petani merasa bangga dan gembira ketika kelompok usahanya menjadi Klaster Usaha Binaan BRI. Sebab, potensi ekonomi dari buah manggis di wilayahnya pantas untuk terus dikembangkan.

Dia pun optimistis potensi pasarnya pun besar. Hal ini mengingat manggis yang ditawarkan oleh klasternya dikenal dengan rasa manis yang khas serta ketersediaan stok yang melimpah.

"Relasi yang solid di antara anggota klaster memungkinkan kami untuk menyuplai manggis kepada pembeli secara konsisten," tambah Kadek.

Pada musim panen raya, Klaster Bhuana Sari berhasil mencatatkan omzet bulanan mencapai puluhan juta, yang menunjukkan potensi bisnis yang kuat dan pertumbuhan yang menjanjikan di sektor UMKM. Dukungan BRI memberikan beragam keuntungan, seperti peningkatan relasi penjualan dan promosi yang lebih luas.

"Kami merasakan banyak manfaat berkat dukungan BRI," ungkap Kadek.

Kadek berharap ke depan, usahanya dapat semakin meluas. Ia bertekad untuk menghadirkan manggis sehat yang dapat dinikmati kapan saja tanpa mengurangi nilai gizi. Selain itu, Kadek juga ingin memberikan yang terbaik bagi keluarganya dan masyarakat sekitar.

"Semoga kami bisa mencapai potensi penuh dan terus meningkatkan kualitas produk kami. Untuk BRI, kami berharap agar terus maju dan sukses bersama," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menegaskan komitmen perseroan untuk mendampingi dan memberdayakan pelaku UMKM melalui program inovatif Klasterku Hidupku.

Adapun BRI tidak hanya fokus pada pemberdayaan, tetapi juga melakukan pemberdayaan seperti menyelenggarakan Bazar UMKM BRILiaN yang dirancang untuk memperluas jaringan penjualan dan menjangkau lebih banyak konsumen.

"BRI tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga menyelenggarakan pelatihan dan program pemberdayaan lainnya, memastikan UMKM dapat tumbuh dan naik kelas. Dengan komitmennya, BRI telah merancang kerangka pemberdayaan yang mencakup berbagai fase, mulai dari dasar hingga integrasi dan interkoneksi," jelas Supari.

Sebagai informasi, secara keseluruhan terdapat delapan pelaku UMKM yang mewakili Klaster Usaha binaan BRI dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) yang mengikuti Bazaar UMKM BRLian, yaitu Prukades Keripik Pisang dari Desa Kelawi, Lampung; Klaster Salak Jaya Lestari dari Desa Kutambaru, Sumatera Utara; Prukades Keripik Ubi Jalar dari Desa Jangkang, Kalimantan Barat; Prukades Keripik Talas dari Desa Sambak, Jawa Tengah; Klaster Durian dari Desa Lemahabang, Jawa Tengah; Klaster Manggis Bhuana Sari dari Desa Melaya, Bali; Klaster Mitra Bery Stroberi dari Desa Lebakmuncang, Jawa Barat; Klaster Mangga Ngetos dari Desa Ngetos, Jawa Timur.

Bazaar UMKM BRILiaN tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan produk-produk Klaster UMKM kepada masyarakat luas, tetapi komitmen BRI dalam memberikan pendampingan yang komprehensif kepada pelaku UMKM. Melalui berbagai kegiatan edukasi, BRI terus mendorong para pelaku usaha mikro untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi guna meningkatkan daya saing produk lokal.

Hingga akhir Agustus 2024, BRI telah membina 32.449 klaster usaha yang menjadi bagian dari program Klasterku Hidupku. Program ini dirancang untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

BRI juga telah menyelenggarakan lebih dari 2.000 pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan para pelaku usaha yang tergabung dalam program tersebut, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Swasembada pangan memang menjadi salah satu tujuan besar bagi Indonesia, terutama dalam upaya memastikan ketersediaan pangan nasional tanpa ketergantungan pada impor. Upaya mewujudkan swasembada pangan telah menjadi salah satu fokus utama berbagai pemerintahan dari masa ke masa, sejak era Presiden Soeharto hingga Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan komparasi capaian swasembada pangan di era Presiden Jokowi dengan pencapaian di era Presiden Soeharto. Menurutnya, capaian keduanya sama-sama luar biasa dan mampu memenuhi kecukupan pangan rakyat.

"Swasembada di era pemerintahan sekarang (Presiden Jokowi) itu tiga kali 2017-2019 dan 2020 dan itu tidak ada impor beras medium dengan perbandingan penduduknya 200 juta (jiwa). Artinya apa? upaya kita luar biasa kalau kita mau mengkomparasi dengan tahun 1984. Saya kira kebijakan pangan Pak Harto hebat dan pemerintahan sekarang juga hebat," ujar Amran dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari ANTARA.

Amran merujuk pada definisi swasembada yang digunakan oleh Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO). Berdasarkan ketetapan FAO pada 1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional.

Era Soeharto

Pada tahun 1984, di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras yang diakui oleh Food and Agriculture Organization (FAO). Bahkan, Indonesia saat itu dapat menyumbangkan 100.000 ton beras untuk membantu korban kelaparan di beberapa negara Eropa.

Capaian ini merupakan hasil dari upaya swasembada pangan yang telah dicanangkan sejak 1973. Selama periode 1970-an hingga 1980-an, pemerintah melakukan investasi besar-besaran di bidang infrastruktur pertanian, seperti pembangunan waduk, bendungan, dan irigasi.

Selain itu, teknologi pertanian mulai diperkenalkan dan disebarluaskan kepada petani melalui kegiatan penyuluhan. Pemerintah menempatkan penyuluh pertanian di tingkat desa dan membentuk kelompok-kelompok petani. Salah satu program khas pada masa Orde Baru adalah kelompencapir (kelompok pendengar, pembaca, pemirsa), yang menjadi forum dialog langsung antara petani, nelayan, dan peternak dengan menteri atau bahkan Presiden Soeharto.

Pada era Soeharto, kebijakan pembangunan pertanian difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan pokok tanpa bergantung pada impor. Pemerintah menunjukkan tekad kuat untuk mencapai swasembada beras melalui kebijakan, program, serta penyediaan sumber daya manusia dan dana yang memadai. Para sarjana pertanian dilibatkan untuk mendukung program tersebut baik di lapangan maupun di lembaga penelitian.

Selain sumber daya manusia dan pendanaan, masyarakat terutama petani juga dimobilisasi untuk meningkatkan produksi pertanian. Pada masa ini, Indonesia diuntungkan dengan adanya benih unggul dari program revolusi hijau, yang diadopsi secara serius oleh Soeharto. Kebijakan ini dijalankan dengan menyediakan SDM, dana, dan mobilisasi besar-besaran.

Berkat program pertanian era Soeharto, Indonesia yang pernah menjadi salah satu pengimpor beras terbesar pada tahun 1966, berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Dari produksi beras sebesar 12,2 juta ton pada tahun 1969, Indonesia mampu meningkatkan produksi hingga mencapai 25,8 juta ton pada tahun 1984, mencukupi kebutuhan pangan nasional.

Era Jokowi

Selama satu dekade kepemimpinannya, Presiden Jokowi menjadikan kedaulatan pangan sebagai salah satu janji kampanye yang terus diprioritaskan. Sejak periode pertama, Jokowi telah berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Meski begitu, Jokowi menilai upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan merupakan proses yang panjang karena dihadapkan dengan tantangan iklim dan perubahan cuaca.

"Ini proses panjang ya swasembada pangan itu. Tidak hanya, kadang sudah baik, turun lagi karena iklim yang enggak menentu," kata Jokowi dikutip dari Antara.

Ia menambahkan saat produksi pertanian sudah meningkat, kemudian turun lagi karena fenomena iklim, seperti El Nino dan La Nina. Menurutnya, faktor iklim sangat berpengaruh terhadap produktivitas pertanian tidak hanya di Indonesia, tetapi semua negara di dunia.

"Saya kira iklim sangat mempengaruhi produktivitas di semua negara dan dalam dua tahun ini negara-negara yang biasanya produksinya berlebih itu pun juga mengalami penurunan yang tajam," katanya.

Di bawah kepemimpinannya, Jokowi meluncurkan berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan di antaranya melalui modernisasi sektor pertanian, pembangunan infrastruktur hingga diversifikasi pangan.

Modernisasi Pertanian

Pemerintah telah berkomitmen untuk meninggalkan pola lama bertani yang identik dengan pekerjaan kasar, menggantinya dengan pendekatan teknologi yang lebih modern. Teknologi ini memungkinkan petani masa kini untuk bekerja tanpa harus menyentuh tanah secara langsung.

Salah satu contoh penerapan modernisasi di bidang pertanian adalah penggunaan alat tanam modern dan sistem hidroponik. Melalui teknologi ini, para petani milenial, meskipun memiliki lahan terbatas, mampu meraih pendapatan yang signifikan hingga ratusan juta rupiah. Dengan menerapkan Internet of Things (IoT) dan sistem hidroponik yang bisa dikendalikan dari jarak jauh melalui perangkat Android, para petani dapat mengurangi kebutuhan berkotor-kotor dalam pekerjaan mereka.

Pemerintah juga menggandeng petani milenial dan mahasiswa dalam upaya meningkatkan produksi dan mengantisipasi situasi darurat pangan, menunjukkan perhatian tidak hanya pada aspek teknologi, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia. Dengan begitu, petani muda dengan wawasan luas dan pemahaman teknologi yang lebih baik, diharapkan dapat berkontribusi besar dalam proses modernisasi pertanian Indonesia.

Petani Bojongemas, Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, kini tengah panen padi. Mereka menggunakan alat mesin pertanian (Alsintan) untuk memanen padi. Foto: Wisma Putra

Upaya menarik minat generasi milenial untuk terjun langsung ke sektor pertanian juga didukung dengan bantuan mekanisasi alat dan mesin pertanian (alsintan). Pemberian alsintan ini bertujuan mengubah pandangan calon petani muda, menunjukkan bahwa pertanian dapat dikelola secara modern.

Selain itu, mekanisasi alsintan terbukti mampu menekan biaya produksi. Sebagai perbandingan, pengolahan tanah secara tradisional dengan cangkul membutuhkan tenaga 30-40 orang per hari, dengan waktu kerja total antara 240 hingga 400 jam per hektare, serta biaya berkisar antara Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta. Namun, dengan penggunaan traktor, proses pengolahan tanah hanya membutuhkan dua tenaga kerja dengan waktu kerja sekitar 16 jam per hektare, dan biaya yang lebih rendah, yaitu antara Rp 900.000 hingga Rp1 juta.

Di sektor hilir, petani juga didorong memanfaatkan teknologi saat pascapanen agar memperoleh keuntungan sebanyaknya. Transaksi produk pertanian melalui situs marketplace, misalnya, dapat mengurangi rantai pasok sampai ke tingkat konsumen dan memperluas wilayah pemasaran. Beberapa marketplace yang pernah hadir di antaranya Agromaret, TaniHub, aplikasi Petani, Sayurbox dan LimaKilo.

Melalui aplikasi, petani dapat langsung menjual produk pertaniannya dengan pembeli, baik individu maupun korporasi (supermarket, hypermarket, hotel, dan restoran).

Infrastruktur Pertanian

Pembangunan infrastruktur pangan menjadi fokus dalam upaya peningkatan produksi pangan nasional melalui beberapa langkah strategis. Langkah-langkah tersebut meliputi pembangunan embung, irigasi, mekanisasi, serta pembukaan lahan pertanian baru melalui optimalisasi lahan rawa.

Presiden Joko Widodo, dalam sebuah acara di Jakarta pada 31 Juli 2024 menyampaikan bahwa infrastruktur bukan hanya mencakup sektor-sektor konstruksi dan energi, tetapi juga sektor pertanian. Pendanaan infrastruktur, selain di Kementerian PUPR, juga dialokasikan di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan. Atas kontribusi terhadap pembangunan nasional, Jokowi dianugerahi gelar Bapak Konstruksi Indonesia, sebuah penghargaan yang mengapresiasi fokusnya pada pembangunan infrastruktur yang mencakup berbagai sektor.

Selain itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerima penghargaan atas dedikasi dalam membangun infrastruktur pertanian selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Tercatat, Kementerian Pertanian berhasil melaksanakan pembangunan yang masif di bidang pertanian berkat refocusing anggaran pada 2015-2017. Dana sebesar Rp 12,2 triliun dialihkan dari kegiatan seremonial untuk pembangunan infrastruktur pertanian, termasuk irigasi dan mekanisasi.

Pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, sekitar 3,4 juta hektare irigasi baru dibangun dan diperbaiki, dilengkapi dengan modernisasi alat pertanian. Bantuan berupa lebih dari 300 ribu unit alat dan mesin pertanian didistribusikan kepada petani di seluruh Indonesia. Selain itu, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian PUPR dalam pembangunan lebih dari 4.000 embung, yang terbukti meningkatkan produktivitas lahan.

Peningkatan produksi pangan nasional juga berpengaruh pada Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian yang terus mengalami peningkatan dari Rp 880,40 triliun pada 2014 menjadi Rp 1.005,40 triliun pada 2018. Peningkatan produktivitas pangan ini memungkinkan Indonesia mencapai swasembada beras pada 2017, 2019, dan 2020, termasuk swasembada untuk komoditas jagung, bawang merah, cabai, daging ayam, dan telur.

Amran terus melakukan terobosan dalam infrastruktur pertanian, seperti program pompanisasi untuk mengatasi dampak kekeringan dan mengoptimalkan lahan rawa yang sebelumnya kurang dimanfaatkan. Program pompanisasi ini telah menerapkan lebih dari 63 ribu unit pompa yang ditargetkan mencapai 75 ribu unit di seluruh Indonesia. Dampak dari program ini memungkinkan petani meningkatkan frekuensi tanam hingga tiga kali lipat, terutama di wilayah-wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Selain itu, upaya mengoptimalkan lahan rawa dilakukan di daerah Papua Selatan dan Sumatera Selatan untuk meningkatkan indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun yang bekerja sama dengan TNI. Upaya tersebut tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga memanfaatkan sumber daya lahan yang sebelumnya belum terkelola secara maksimal.

Peningkatan infrastruktur pertanian diiringi dengan pemanfaatan varietas-varietas unggul padi serta program intensifikasi dan ekstensifikasi memacu peningkatan produksi pertanian beras di Tanah Air agar Indonesia berhasil berswasembada.

Kawasan Sentra Produksi Pangan (Food Estate)

Salah satu program unggulan Jokowi dalam swasembada pangan adalah Food Estate atau Kawasan Sentra Produksi Pangan. Pengembangan food estate ini menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 dalam rangka memperkuat dan menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani, terutama di masa pandemi Covid-19 dan di tengah terjadinya perubahan iklim.

Adanya lumbung pangan di setiap daerah merupakan indikasi menguatnya kemandirian pangan yang berdampak positif terhadap ketahanan pangan nasional. Indonesia telah memiliki 4.868 lumbung pangan masyarakat (LPM) yang tersebar di 388 Kabupaten dan 33 Provinsi di Indonesia.

Kebun Jagung Food Estate Gunung Mas Kalimantan Tengah Foto: Dok. Kementerian Pertanian

Dikutip dari Kementerian Pertanian, dengan pengembangan food estate, pengelolaan pertanian tidak lagi dengan cara biasa atau konvensional, tetapi dilakukan pada skala usaha yang luas (economy of scale) dengan penerapan inovasi teknologi serta pengembangan kelembagaan dan infrastruktur pendukung.

Implementasi pengembangan food estate, telah diawali dengan membangun food estate di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak tahun 2020. Adapun berikut wilayah-wilayah yang sudah terbangun food estate.

1. Kalimantan Tengah

Pengembangan food estate telah dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2020 pada areal lahan sawah eksisting sekitar 30.000 hektar (ha), yang tersebar di Kabupaten Pulang Pisau 10.000 ha dan Kabupaten Kapuas 20.000 ha.

Pengembangan food estate Kalimantan Tengah pada tahun 2021 diperluas menjadi 44.135 hektar. Selama periode tahun 2020-2021 kegiatan food estate Kalimantan Tengah telah memberikan hasil cukup baik, diindikasikan oleh adanya peningkatan produktivitas dan produksi dari komoditas yang dikembangkan.

Direncanakan mulai tahun 2022, pengembangan food estate Kalimantan Tengah terus diperluas untuk mencapai target 70.000 ha. Perluasan tersebut dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan pembangunan jaringan tata air yang dilakukan oleh Kementerian PUPR selama periode 2022-2024.

2. Kabupaten Sumba Tengah

Pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung. Sasaran luas areal pengembangan pada tahun 2022-2024 ditetapkan bertahap. Pada tahun 2022, direncanakan seluas 4.709 ha, tahun 2023 menjadi 6.350 ha dan pada tahun 2024 menjadi 10.000 ha yang terdiri dari luas padi 6.000 ha dan jagung 4.000 hektar.

3. Kabupaten Gresik

Pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas mangga yang dikombinasikan dengan intercropping jagung, kacang tanah, kacang hijau dan jeruk nipis, serta integrated farming jagung dengan sapi dan domba.

Bentuk kegiatan berupa intensifikasi untuk tanaman/ternak yang sudah eksis serta ektensifikasi. Sasaran pengembangan komoditas mangga sebagai tanaman utama seluas 100 ha pada tahun 2022, dilanjutkan menjadi 700 ha tahun 2023, dan menjadi 1.175 ha pada tahun terakhir kegiatan (2024).

4. Kabupaten Garut

Pengembangan food estate diarahkan pada pengembangan komoditas cabai, bawang merah dan kentang. Target luas areal intensifikasi dimulai dari 230 ha di 2022 meningkat menjadi 590 ha di 2023 dan akhirnya menjadi 1.000 ha di 2024.

5. Kabupaten Temanggung

Pengembangan food estate diarahkan pada pengembangan komoditas bawang merah, bawang putih dan cabai. Sasaran pengembangan food estate pada tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu masing-masing seluas 400 hektar, dan pada tahun 2024 dikembangkan 200 hektar, sehingga total menjadi 1000 hektar.

Penghargaan Tertinggi FAO

Belum lama ini, organisasi pangan dan pertanian dunia atau FAO memberikan penghargaan tertinggi terhadap Presiden Joko Widodo berupa Agricola Medal. Diketahui, baru dua Presiden RI yang mendapatkan penghargaan itu, yakni Jokowi dan Soeharto.

Jokowi diberi penghargaan tersebut karena dinilai mampu menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Jokowi dianggap mampu menjaga tren swasembada pangan di sektor beras, karena selama empat tahun pada 2017, 2019, 2020, dan 2021 tak ada impor beras medium.

Sebagai informasi, Agricola Medal yang dalam bahasa Latin berarti 'petani' dianugerahkan oleh FAO kepada tokoh-tokoh dunia yang dianggap berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan global. Penghargaan ini sejalan dengan tujuan utama FAO dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030.

Direktur Jenderal FAO, Qu Dongyu mengatakan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia telah menunjukkan perkembangan pesat dalam transformasi sistem pertanian dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan. Bahkan di tengah tantangan global seperti pandemi COVID-19.

"Selama pandemi COVID-19, sektor pertanian telah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan pertumbuhan sebesar 2,2 persen. Tingkat kemiskinan di Indonesia juga terus menunjukkan penurunan yang konsisten," ungkapnya.

Saat menerima penghargaan itu dari Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu, Jokowi mengatakan sektor pertanian di Indonesia saat pandemi Covid-19 mampu tetap tumbuh 1,7% di 2023, memberikan kontribusi 12,5% bagi PDB nasional.

"Semua itu tidak lepas dari peran serta seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan ketahanan kemandirian bangsa," kata Jokowi.

Meskipun banyak upaya telah dilakukan, mewujudkan swasembada pangan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam, alih fungsi lahan pertanian menjadi area pemukiman atau industri, dan keterbatasan akses petani pada teknologi canggih. Di samping itu, persaingan harga dengan komoditas impor yang seringkali lebih murah juga menjadi kendala dalam mencapai kemandirian pangan.

Tekad Prabowo Percepat Wujudkan Indonesia Swasembada Pangan

Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan ketahanan dan kemandirian pangan menjadi prioritas utama pemerintah. Menurutnya, ketahanan pangan adalah langkah strategis yang esensial untuk menjamin kesejahteraan dan kemandirian bangsa di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

"Saya tekankan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai swasembada pangan. Kita harus mampu memenuhi dan memproduksi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo saat menyampaikan pidato perdananya di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024)

Didukung oleh para ahli, Presiden Prabowo menargetkan bahwa dalam 4-5 tahun mendatang, Indonesia akan mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara mandiri dan siap menjadi lumbung pangan dunia. Ia juga mengingatkan risiko ketergantungan pada impor pangan, terutama dalam situasi krisis global.

"Kita tidak boleh tergantung pada sumber makanan dari luar. Dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli," tegasnya.

Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pertanian dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi nasional untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, serta mengajak seluruh pemimpin dan masyarakat untuk bersinergi demi mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan nasional.

Isu-isu global seperti perubahan iklim, ketidakstabilan ekonomi, dan kemajuan teknologi juga menjadi perhatian utama dalam strategi ketahanan pangan jangka panjang.

"Ini adalah masa depan bangsa, dan kita semua harus terlibat dalam membangunnya," tambahnya.

Untuk mengejar target swasembada pangan, berbagai langkah konkret telah disusun dengan melibatkan sinergi antara kementerian, lembaga, hingga sektor swasta. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan strategi Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan dalam lima tahun. Salah satunya dengan pemanfaatan lahan di luar Pulau Jawa. Menurut Zulhas, agak sulit membuka lumbung pangan di Jawa saat ini.

"Oleh karena itu memang masa depan untuk nanem padi, gula, dan jagung itu ada di Papua. Sekarang kita lagi coba di kembangkan garis besarnya di Merauke," kata Zulhas usai pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10).

Zulhas mengatakan Pulau Sulawesi juga menyimpan potensi sebagai lumbung pangan. Begitu pula sebagian Pulau Sumatera. Dia sedang mengkaji kemungkinan pembukaan lumbung pangan berdasarkan klaster. Misalnya, cengkeh dan cokelat di Sulawesi; kopi, lada, dan kelapa di Sumatera.

"Jadi, bukan hanya beras, tidak hanya gula, tidak hanya jagung, tetapi juga komoditas protein," ujarnya.

Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Menteri Amran Sulaiman juga berkomitmen meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Pihaknya telah menyusun langkah strategis yang tertuang dalam blueprint swasembada pangan. Hal ini disampaikan Amran saat memberikan materi program swasembada pangan pada rangkaian acara Retreat bagi para Menteri Kabinet Merah Putih di Magelang, Sabtu (26/10).

"Pada tahun 2024 Kementan telah melakukan refocusing anggaran untuk mencapai target produksi beras, sebagai bagian dari upaya percepatan produksi pangan. Pemerintah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 1,7 triliun. Melalui optimalisasi ini memberikan dampak surplus produksi 1,13 juta ton beras dengan nilai total mencapai Rp. 13,57 triliun. Kebijakan yang tepat ini berhasil meningkatkan produksi beras di Agustus-Oktober 2024 yang tercatat BPS," kata Amran.

Selain itu, Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian untuk memastikan keberhasilan swasembada pangan, Kementerian Pertanian mengimplementasikan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian. Kementan juga akan melakukan revitalisasi terhadap bendungan baru untuk mendukung pengairan yang efektif dan efisien.

Di sisi lain, petani milenial dan generasi Z dilibatkan secara aktif dalam transformasi pertanian, dengan memanfaatkan potensi geografis dan topografi serta menyesuaikan dengan iklim dan budaya lokal. Dengan beralih ke pertanian modern, diharapkan biaya produksi dapat ditekan hingga 50% dan produksi meningkat hingga 100%.

Selain itu, Amran mengatakan pihaknya juga akan bekerja sama lintas kementerian, seperti dengan Menteri BUMN Erick Thohir, untuk mengoptimalkan sumber daya dan investasi jangka panjang dalam sektor pertanian dan infrastruktur pendukung. Erick menyoroti peran BUMN untuk mendukung akses permodalan dan teknologi bagi petani.

Di sektor logistik, para pengusaha berjanji memperkuat rantai pasok pangan dengan mengoptimalkan transportasi dan distribusi untuk meminimalkan biaya dan mempersingkat waktu pengiriman. Selain itu, Badan Bank Tanah juga saat ini sudah menyiapkan lahan untuk mendorong swasembada pangan, seperti Luhu di Maluku, Poso di Sulawesi Tengah, hingga Tapanuli Selatan di Sumatera Utara.

Dukungan juga datang dari Polri, yang merencanakan merekrut lulusan SMK pertanian sebagai bintara. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis di sektor pangan serta memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk berperan dalam sektor pertanian.

Kolaborasi yang melibatkan sektor pemerintah, swasta, serta lembaga pendidikan ini bertujuan untuk mendorong Indonesia mencapai ketahanan dan swasembada pangan dalam jangka waktu lima tahun ke depan, sebagai bagian dari strategi besar Prabowo untuk mencapai kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor.