Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof Hikmahanto Juwana mengkritik regulasi penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Pasalnya Indonesia pernah menggugat aturan tersebut kepada Badan Perdagangan Dunia (WTO).

Ia menjelaskan, tahun 2014 Australia menerapkan aturan kemasan rokok tanpa identitas merek di negaranya. Indonesia sebagai salah satu pengekspor produk hasil tembakau terbesar melakukan perlawanan meskipun akhirnya kalah.

"Bayangkan, 2014 Australia meletakkan kemasan polos, dan kita melawat tahun 2017. Kita Indonesia melawan sebagai negara pengekspor keenam dunia. Kenapa, karena yang dipikirkan adalah kalau Australia bisa, berhasil, itu tenaga kerja kita, produk ekspor kita akan terganggu," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Dan memang kita kalah. Masa kita kalah terus kemudian sekarang kita mau menerapkan apa yang dilakukan Australia? Bingung saya," sambung Hikmahanto.

Adapun regulasi baru soal kemasan rokok tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.

Menurutnya rencana penerapan kemasan rokok tanpa identitas merek berasal dari FCTC atau Framework Convention on Tobacco Control. FCTC adalah perjanjian kesehatan masyarakat global pertama yang dibahas dan disepakati oleh negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Kita nggak (meratifikasi FCTC) dan jangan pernah kita ikut FCTC. Tapi kan pintarnya mereka memaksa lewat Menteri Kesehatan supaya ketentuan-ketentuan yang ada dalam FCTC itu diadopsi ke dalam hukum Indonesia," ujarnya.

Ia menuding ada kelompok yang ingin agar produk rokok dari negara pengekspor tidak bisa masuk ke negaranya. Hikmahanto lalu meminta pemerintah Indonesia agar tidak mudah diintervensi.

Dalam catatan detikcom, Indonesia menggugat Negeri Kanguru lantaran menerapkan aturan kemasan netral pada produk tembakau. Sengketa dagang ini merupakan salah satu sengketa dagang terbesar yang ditangani WTO sampai saat ini.

Tercatat ada tiga anggota WTO lainnya yang ikut menggugat kebijakan yang sama, yaitu Honduras, Republik Dominika, dan Kuba, serta 36 Anggota WTO menjadi pihak ketiga yang turut berkepentingan terhadap gugatan ini.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Tiongkok membalas tindakan keras Eropa terhadap perusahaan raksasa kendaraan listriknya.

Melansir Business Insider, pada Senin (4/11/2024), Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan bahwa mereka akan mengajukan gugatan hukum ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas tarif Uni Eropa terhadap perusahaan mobil listrik Tiongkok.

Uni Eropa memilih untuk mengenakan tarif yang lebih tinggi pada perusahaan kendaraan listrik Tiongkok, seperti BYD, pada bulan Oktober.

Tarif baru, yang dirampungkan minggu lalu, akan membuat BYD menghadapi pungutan sebesar 17%. Sementara produsen mobil lainnya menghadapi tarif setinggi 35,3% di atas pajak 10% yang sudah ada.

Pernyataan terjemahan dari kementerian perdagangan Tiongkok yang mengumumkan gugatan hukum tersebut mengatakan bahwa tarif tersebut tidak memiliki "dasar faktual dan hukum" dan melanggar aturan WTO.

Pemerintah Tiongkok sebelumnya telah meminta konsultasi sengketa dengan badan internasional tersebut mengenai subsidi pada bulan Agustus.

Seorang pejabat WTO mengonfirmasi kepada Business Insider bahwa organisasi tersebut telah menerima permintaan dari Tiongkok untuk konsultasi dengan Uni Eropa mengenai pajak impor yang terakhir.

Seorang juru bicara Komisi Eropa mengatakan kepada Business Insider bahwa pihaknya meyakini penyelidikan anti-subsidinya sudah mematuhi aturan WTO.

"Kami sangat yakin dengan kompatibilitas WTO dari penyelidikan kami dan langkah-langkah definitif. Dengan mengingat hal ini, Komisi mencatat permintaan konsultasi WTO yang diajukan oleh Tiongkok. Kami akan mempelajari semua detailnya dan bereaksi terhadap otoritas Tiongkok pada waktunya," kata juru bicara tersebut.

Tarif Uni Eropa telah memicu kekhawatiran bahwa Tiongkok, yang telah membuka penyelidikan terhadap brendi dan keju Eropa, mungkin akan membalas dengan memberlakukan hambatan perdagangannya sendiri terhadap produsen mobil Eropa yang beroperasi di negara tersebut.

Tonton:Pembalasan China Terkait Mobil Listrik Persatuan Uni Eropa Diacak acak

Tiongkok merupakan pasar yang besar bagi produsen mobil Jerman seperti Volkswagen, BMW, dan Mercedes. Akan tetapi, mereka semakin kesulitan di negara tersebut di tengah gempuran dari para pesaing lokal, yang telah mengambil pangsa pasar dari produsen mobil Eropa berkat jajaran kendaraan listrik murah dan berteknologi tinggi mereka.

Beberapa pemain Tiongkok kini berekspansi ke Eropa meskipun ada tarif Uni Eropa.

BYD berencana membangun pabrik di Hongaria dan Turki. Sementara pesaing Tesla, Xpeng dan Leapmotor, juga telah berekspansi ke pasar Eropa baru dalam beberapa bulan terakhir.

Pemerintah diperkirakan bisa mendapat sejumlah manfaat dari bergabungnya Indonesia dengan blok ekonomi BRICS sebagai mitra. Salah satunya terkait kerja sama perdagangan Indonesia dengan negara-negara anggota kelompok 'anti-barat' tersebut.

Sebab sebagaimana diketahui BRICS merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang dibentuk untuk memperkuat kerja sama ekonomi serta untuk meningkatkan pengaruh negara anggota di kancah global. Blok perdagangan ini disebut-sebut memegang sekitar seperlima perdagangan dunia.

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana berpendapat dengan menjadi negara mitra BRICS, Indonesia berpeluang mendapat akses kerja sama ekonomi atau transaksi komoditas tertentu dari para negara anggota blok tersebut.

Ia mencontohkan dengan bergabungnya Indonesia sebagai mitra BRICS, pemerintah bisa mendapat akses terhadap minyak mentah Rusia dengan harga murah. Sebab selama ini minyak mentah asal Negeri Beruang Merah itu banyak mendapat embargo dari berbagai negara, khususnya negara barat.

"Kalau menurut saya (menjadi mitra BRICS) bisa mempengaruhi, misalnya gini, (pasokan) BBM," kata Hikmahanto.

"Sekarang Rusia bisa menawarkan kita BBM yang lebih murah karena dia nggak laku katakanlah karena dia diembargo sama negara-negara Eropa karena Ukraina. Nah pertanyaan kita kenapa kita nggak beli dari Rusia?" tambahnya lagi.

Menurutnya keuntungan-keuntungan seperti ini menjadi sangat penting mengingat beban negara untuk subsidi BBM ini sudah sangat besar. Sehingga dengan adanya pembelian pasokan minyak harga murah ini setidaknya pengeluaran negara dapat sedikit berkurang.

:Kita kan mau beli murah karena negara mensubsidi (BBM) rakyatnya mahal ya kan? Nah kalau misalnya kita beli mahal kemudian subsidi juga mahal (beban negara akan semakin besar)," ucap Hikmahanto.

"Karena kepentingan nasional kita adalah kita bisa membeli minyak yang sudah di-refine itu dengan harga murah supaya negara tidak terbebani dengan subsidi yang cukup besar kepada rakyatnya," terangnya lagi.

Meski begitu ia mengakui jika langkah seperti ini bisa saja membuat sejumlah negara, khususnya mereka yang mengembargo minyak mentah Rusia, akan memberi opini negatif terhadap Indonesia. Termasuk di antaranya bisa saja mempengaruhi proses bergabungnya RI dengan OECD.

Sebab menurutnya keberadaan blok ekonomi BRICS ini berada di posisi saling berlawanan dengan OECD, mengingat bagaimana negara-negara anggota blok tersebut kerap bermasalah dengan negara-negara barat yang merupakan anggota OECD.

Untuk itu menurutnya pemerintah perlu mempertimbangkan betul-betul posisinya dalam kancah politik global. Sehingga ia menyarankan untuk mempertimbangkan kembali untung rugi bagi Indonesia untuk tetap bermitra dengan BRICS maupun tergabung dalam OECD.

"Tapi kalau kita masuk OECD, kalau ada ketentuan yang mengatakan bahwa pokoknya negara anggota OECD nggak boleh beli dari Rusia, wah tunggu dulu, jangan (langsung bergabung OECD)," terangnya.

"Kita juga harus hati-hati ya untuk melihat apa yang bisa dihasilkan atau nggak kalau kita ingin gabung ke OECD. Jangan sampai dengan bergabungnya kita (dengan BRICS ataupun OECD), kita tidak bisa mempertahankan politik luar negeri yang bebas aktif," kata Hikmahanto.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah berpendapat secara umum Indonesia tidak mendapat nilai tambah yang besar dengan menjadi negara mitra BRICS. Sebab selama ini Indonesia sudah memiliki hubungan yang cukup dekat dengan negara-negara anggota geng Rusia-China ini.

"Saya kira sih sama aja. Ini kita sebenarnya sebagai mitra BRICS itu kita sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa karena sebelumnya hubungan kita dengan China, dengan India, dengan Rusia itu ya sudah baik," kata Piter.

Sehingga menurutnya kemitraan ini hanya menjadi salah satu sarana mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS saja. Walaupun langkah ini juga merupakan hal yang penting mengingat para anggota geng Rusia-China ini masih memiliki potensi perdagangan yang besar dengan Indonesia.

"Mungkin yang hanya bisa lebih ditindaklanjuti seharusnya itu adalah misalnya terkait dengan potensi perdagangan dengan Brazil ya, atau termasuk dengan Rusia," ucapnya.

"Rusia kan kita sudah berhubungan baik, tapi kalau secara perdagangan masih kurang ya. Mungkin melalui kemitraan ini bisa dimanfaatkan lebih gitu," sambungnya.

Ekonomi Jerman terperangkap dalam krisis selama dua tahun terakhir, di tengah pertumbuhan yang stagnan dan tantangan struktural yang terus meningkat.

Harga energi yang tinggi, birokrasi yang berbelit-belit, investasi yang lambat dalam infrastruktur fisik dan digital, serta melemahnya permintaan di pasar-pasar utama luar negeri telah menghantam perusahaan-perusahaan Jerman dengan keras.

Perlambatan ekonomi di Cina, khususnya, telah memberikan dampak yang besar.

Raksasa Asia tersebut telah lama menjadi pasar utama bagi perusahaan-perusahaan industri Jerman, terutama di sektor otomotif, permesinan, dan kimia. Dan pesanan dari Cina membantu menciptakan lapangan kerja dengan gaji yang baik di Jerman.

Namun, berbagai tantangan ekonomi, termasuk krisis pasar properti, ketegangan perdagangan, dan masalah demografi, telah mengguncang kepercayaan konsumen di ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut dan memperlambat pertumbuhan. Hal ini juga menyebabkan permintaan yang lebih rendah untuk barang-barang buatan Jerman.

"Ekspor Jerman ke Cina meningkat dua digit pada 1990-an dan 2000-an, tetapi pertumbuhannya mulai melambat satu dekade lalu," menurut laporan yang diterbitkan oleh Rhodium Group pada Februari 2024.

"Setelah mencapai puncaknya pada 2022, ekspor turun sembilan persen pada 2023 meskipun ekonomi Cina terus tumbuh — sejauh ini merupakan penurunan paling tajam sejak Cina bergabung dengan Badan Perdagangan Dunia (WTO)," katanya.

Berjuang menghadapi lingkungan bisnis yang menantang, banyak perusahaan Jerman — termasuk nama-nama besar seperti Volkswagen, BASF, Continental, dan ZF, antara lain — telah mengumumkan langkah-langkah restrukturisasi dan pemangkasan biaya, termasuk ribuan pemutusan hubungan kerja di Jerman.

''Suasana yang sangat tenang' di Cina

Dalam Dialog Global Berlin minggu lalu, pimpinan Mercedes-Benz, Ola Källenius, mengatakan ada "suasana yang sangat tenang" di Cina dalam hal sentimen konsumen dan banyak pengusaha yang "menunggu dan mengamati."

"Sentimen saat ini, pada sebagian besar pengusaha dan konsumen yang membeli barang-barang mahal, barang modal yang lebih mahal atau bahkan barang mewah, sangat hati-hati," katanya, seraya menambahkan, "Pasar itu telah menyusut pada tingkat yang mengkhawatirkan."

Källenius menunjukkan bahwa kesehatan sektor properti sangat penting bagi ekonomi Cina.

"Bagi banyak orang di Amerika Serikat, orang-orang bisa memiliki 400 ribu dollar untuk masa pensiun. Di Cina, Anda memiliki apartemen. Jika nilai ekuitas apartemen itu selama 24 bulan terakhir telah turun sebesar 30%, Anda tidak merasa kaya. Anda tidak liburan dan membeli [Mercedes-Benz] kelas S," katanya.

Untuk membalikkan perlambatan ekonomi, Cina baru-baru ini mengeluarkan serangkaian langkah stimulus moneter baru yang mengejutkan, termasuk pemotongan suku bunga. Para pemimpin negara juga mengisyaratkan dukungan fiskal untuk menghidupkan kembali pertumbuhan yang lesu dan menstabilkan pasar real estate yang bermasalah.

Sebagai bagian dari dorongan fiskal, Kementerian Keuangan Cina berencana untuk menerbitkan obligasi pemerintah khusus senilai 2 triliun yuan ($284 miliar) tahun ini, demikian dilaporkan Reuters.

Paket stimulus tersebut dipandang sebagai langkah awal yang penting dalam menghidupkan kembali pertumbuhan Cina dan mengangkat sentimen investor, yang memicu reli besar-besaran pada ekuitas Cina minggu lalu.

Kepala ekonom di Mercator Institute for Cina Studies, Max J. Zenglein mengatakan kepada DW bahwa serangkaian langkah telah diumumkan untuk mendukung ekonomi, terutama ditujukan untuk stabilisasi.

"Sektor real estate yang mandek, dan akibatnya konsumsi yang lemah, telah bertahan dengan keras kepala sepanjang tahun 2024," katanya, seraya menambahkan, "Karena tidak ada perbaikan yang diharapkan pada kuartal ketiga, fokus telah bergeser untuk membangun landasan bagi pasar real estate."

Apakah langkah stimulus baru akan cukup?

Namun, masih terlalu dini untuk mengatakan apakah langkah yang diumumkan akan menghasilkan pemulihan ekonomi dengan meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong permintaan, yang dapat memberikan efek limpahan positif pada ekonomi global, termasuk Jerman.

Dalam Dialog Global Berlin, CEO Mercedes-Benz Källenius mengatakan situasi di Cina adalah kunci bagi perusahaan selama beberapa tahun ke depan.

"Bisakah Cina mengatasi krisis kepercayaan itu? Itu adalah hal terpenting bagi kami dari sudut pandang bisnis, dalam jangka pendek hingga menengah."

Peneliti dan koordinator Program Cina di Peterson Institute for International Economics, Tianlei Huang menulis dalam sebuah laporan bahwa "dampak ekonomi paket stimulus Cina mungkin akan terbatas."

"Langkah-langkah yang diumumkan sejauh ini tidak mengatasi masalah yang mengakar dalam ekonomi Cina yang membebani pertumbuhannya, termasuk prioritas Beijing yang semakin tinggi pada keamanan nasional daripada pembangunan ekonomi, diskriminasi terhadap sektor swasta, dan kebijakan fiskal yang tidak memadai."

Tren ini menyoroti pentingnya pasar Cina bagi perusahaan-perusahaan Jerman meskipun ada seruan dari para pembuat kebijakan agar bisnis-bisnis melakukan diversifikasi dan mengurangi investasi mereka di Cina.

Sementara langkah-langkah moneter yang diumumkan dan dukungan fiskal yang dijanjikan meningkatkan harapan akan pemulihan ekonomi Cina, pakar MERICS Zenglein mengatakan "stimulus tidak akan difokuskan pada area-area yang khususnya relevan bagi Jerman."

"Siapa pun yang sekarang percaya bahwa pertumbuhan ekonomi di Cina meningkat tajam lagi dan bahwa ini akan memperbaiki situasi mereka di pasar Cina adalah salah — dan telah salah selama tiga tahun," tegasnya.

"Perusahaan-perusahaan yang jungkir balik dalam beberapa tahun terakhir tidak akan berhasil sekarang, terutama karena perubahan lingkungan pasar dengan persaingan Cina yang lebih kuat."

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -SINGAPURA. Kementerian Perdagangan China mengumumkan pada hari Rabu (2/10) bahwa mereka telah meminta Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk memutuskan terkait penerapan tarif tinggi oleh Kanada terhadap kendaraan listrik (EV) serta produk baja dan aluminium.

Mengikuti jejak Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, Kanada mulai memberlakukan tarif sebesar 100% pada EV yang dikirim dari China mulai Selasa.

Selain itu, Kanada juga telah mengumumkan pada akhir Agustus tarif 25% untuk produk baja dan aluminium dari China.

"China telah mengajukan litigasi ke WTO terkait langkah-langkah sepihak dan proteksionis perdagangan Kanada, dan akan melakukan penyelidikan anti-diskriminasi terhadap tindakan pembatasan ini," kata kementerian tersebut dalam pernyataannya.

Kementerian tersebut kembali menyatakan penolakannya yang kuat terhadap tarif tersebut, yang diklaim akan "mengganggu dan mendistorsi rantai industri dan pasokan global."

Saya kira perkebunan ini salah satu sektor yang dari sekian sektor di Kementerian Pertanian yang leading dari sisi teknologi pembibitannya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono ingin menumbuhkan komoditas-komoditas perkebunan seperti kopi, karet, cengkeh, kakao dan sebagainya menjadi juara di perdagangan dunia selain sawit.

"Saya kira perkebunan ini salah satu sektor yang dari sekian sektor di Kementerian Pertanian yang leading dari sisi teknologi pembibitannya. Kita juga siap, dari swastanya juga siap. Yang menjadi pekerjaan rumah kita adalah bagaimana kita menumbuhkan, mengembalikan komoditi (perkebunan) lain menjadi juara di antara perdagangan dunia, apakah itu kopi, karet, cengkeh, kakao, pala. Bahkan kami mendapatkan informasi baru-baru ini ada komoditi namanya kratom. Kratom ini ekspor besar ke Amerika dan ini sudah dalam pembahasan yang akan diregulasikan," ujar Sudaryono di Tangerang, Banten pada Kamis.

Menurut dia, dengan komoditas perkebunan Indonesia menjadi juara di perdagangan dunia merupakan keuntungan sekaligus mensejahterakan rakyat Indonesia.

"Ini menjadi satu keuntungan bagaimana kita mensejahterakan rakyat kita, memberi untung kepada swasta, dan menambah pundi-pundi devisa negara," katanya.

Selain itu, Sudaryono juga menyampaikan bahwa minyak atsiri juga memiliki peluang sebagai komoditas unggulan melalui produk essetial oil.

"Bagaimana ini kita bina semua, intinya adalah bagaimana produk kita cukup untuk rakyat kita, selebihnya kita ekspor sebanyak-banyaknya. Dengan ekspor itu, maka rakyat petani kita sejahtera, eksportir perusahaannya untung, dan negara mendapatkan keuntungan dan devisa. Itu yang kita inginkan," katanya.

Sebagai informasi, sektor perkebunan merupakan salah satu penyumbang PDB besar di luar sektor mineral dan migas.

"Ada banyak cara kita melaksanakan perdagangan, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo, bahwa kita usahakan, kita berusaha semaksimal mungkin memberikan nilai tambah dari semua komoditas yang kita ekspor," kata Sudaryono.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Heru Tri Widiarto mengatakan bahwa Perkebunan Indonesia Expo merupakan momentum tepat bagi para pengusaha yang ingin menunjukkan produk pertaniannya menuju pasar ekspor.

"Perlu diketahui bahwa dalam gelaran ini kami menghadirkan berbagai pengusaha besar yang dapat menambah jejaring bagi pelaku usaha yang ingin meningkatkan kualitasnya agar bisa ekspor," ujar Heru Tri Widiarto.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Dalam beberapa minggu, harga peti kemas spot melonjak ke titik tertinggi sejak 2022 jelang puncak perdagangan akhir tahun. Pelaku usaha mewaspadai berlanjutnya tren kenaikan tersebut, membawa ingatan mengenai krisis kontainer yang berlangsung selama pandemi.

Sebelumnya, gangguan bersejarah senilai US$25 triliun dalam perdagangan barang global yang puncaknya terjadi dua tahun lalu, meninggalkan ingatan buruk mengenai keterpurukan ekonomi yang dalam akibat inflasi.