JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta pemerintah memperhatikan peternak lokal.

Hal ini merespons adanya peternak di Pasuruan, Jawa Timur, yang membuang susu sapi perah karena tidak mampu bersaing dengan susu impor.

"Kita berharap ya bahwa petani-petani atau peternak-peternak lokal yang terkait dengan terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah," kata Saan di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (9/11/2024).

Menurut Saan, dalam rangka memenuhi kebutuhan susu nasional, pemerintah harus memberi perhatian khusus.

Bahkan, jika memungkinkan, pemerintah diminta memprioritaskan pasokan susu lokal untuk memenuhi kebutuhan secara nasional.

"Jadi jangan sampai peternak-peternak kita itu susunya enggak laku, bahkan tidak bisa bersaing dengan yang impor. Jadi proteksi terhadap para peternak lokal itu menjadi penting," ujar Saan.

"Nanti sisanya kekurangan dari lokalnya berapa, baru nanti impornya berapa. Sehingga kesediaan susu secara nasional itu bisa terpenuhi," tambah Wakil Ketua Umum Partai Nasdem itu.

Diketahui, viral sejumlah unggahan video di media sosial yang menyorot ada peternak sapi di Pasuruan yang membuang 500.000 liter susu sapinya akibat kalah bersaing dengan susu impor.

Dalam video yang beredar, tertulis narasi "pabrik pengolah lebih pilih impor, peternak sapi buang 500 ribu liter susu segar".

Dalam video itu tampak, berliter-liter susu dibuang ke sungai melalui selang.

Bukan hanya di Pasuruan, kejadian serupa juga terjadi di Boyolali. Seorang loper susu asal Kecamatan Sumuk, Danang Eko Saputra, membagikan susu sapi gratis kepada warga yang melintas di Simpang Lima, Boyolali, Jawa Tengah, pada Jumat (8/11/2024).

Danang memilih membagikan 500 liter susu sapi hasil perahan para peternak pagi tadi ketimbang membuangnya.

Pasalnya, Danang mengatakan, ratusan liter susu tersebut tidak terserap oleh industri pengolahan susu (IPS).

"Kondisi (industri) susu saat ini mengerikan, menyedihkan. Intinya tidak ada serapan dari IPS," kata Danang, dikutip dari TribunSolo.com.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta pemerintah memperhatikan peternak lokal.

Hal ini merespons adanya peternak di Pasuruan, Jawa Timur, yang membuang susu sapi perah karena tidak mampu bersaing dengan susu impor.

"Kita berharap ya bahwa petani-petani atau peternak-peternak lokal yang terkait dengan terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah," kata Saan di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (9/11/2024).

Menurut Saan, dalam rangka memenuhi kebutuhan susu nasional, pemerintah harus memberi perhatian khusus.

Bahkan, jika memungkinkan, pemerintah diminta memprioritaskan pasokan susu lokal untuk memenuhi kebutuhan secara nasional.

"Jadi jangan sampai peternak-peternak kita itu susunya enggak laku, bahkan tidak bisa bersaing dengan yang impor. Jadi proteksi terhadap para peternak lokal itu menjadi penting," ujar Saan.

"Nanti sisanya kekurangan dari lokalnya berapa, baru nanti impornya berapa. Sehingga kesediaan susu secara nasional itu bisa terpenuhi," tambah Wakil Ketua Umum Partai Nasdem itu.

Diketahui, viral sejumlah unggahan video di media sosial yang menyorot ada peternak sapi di Pasuruan yang membuang 500.000 liter susu sapinya akibat kalah bersaing dengan susu impor.

Dalam video yang beredar, tertulis narasi "pabrik pengolah lebih pilih impor, peternak sapi buang 500 ribu liter susu segar".

Dalam video itu tampak, berliter-liter susu dibuang ke sungai melalui selang.

Bukan hanya di Pasuruan, kejadian serupa juga terjadi di Boyolali. Seorang loper susu asal Kecamatan Sumuk, Danang Eko Saputra, membagikan susu sapi gratis kepada warga yang melintas di Simpang Lima, Boyolali, Jawa Tengah, pada Jumat (8/11/2024).

Danang memilih membagikan 500 liter susu sapi hasil perahan para peternak pagi tadi ketimbang membuangnya.

Pasalnya, Danang mengatakan, ratusan liter susu tersebut tidak terserap oleh industri pengolahan susu (IPS).

"Kondisi (industri) susu saat ini mengerikan, menyedihkan. Intinya tidak ada serapan dari IPS," kata Danang, dikutip dari TribunSolo.com.

Penulis: Tiyas Septiana

KONTAN.CO.ID - Terdapat 13 Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada periode 2024-2029.

DPR RI telah menetapkan bidang dan mitra kerja pada masing-masing komisi untuk periode ini.

Hal itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2029 pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Apa saja mitra dan bidang kerja komisi-komisi di DPR RI? Cek informasinya berikut ini dirangkum dari situs indonesiabaik.id.

Komisi I DPR RI

Bidang: Pertahanan, Luar Negeri, Informatika

Jumlah anggota sebanyak 45 orang

Ketua: Utut Adianto

Wakil ketua: Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, Anton Sukartono

Mitra kerja:

• Kementerian Luar Negeri
• Kementerian Pertahanan
• Kementerian Komunikasi dan Digital
• Panglima TNl/Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU
• Badan Intelijen Negara (BIN)
• Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
• Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
• Badan Keamanan Laut (Bakamla)
• Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
• Dewan Pers
• Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
• Komisi Informasi Pusat (KIP)
• Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II DPR RI

Bidang: Pemerintahan dalam negeri, Pertanahan, Pemberdayaan aparatur

Jumlah anggota: 44 orang

Ketua: Rifqinizamy Karsayuda

Wakil ketua: Aria Bima, Bahtra Banong, Dede Yusuf

Mitra kerja:

• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
• Komisi Pemilihan Umum (KPU)
• Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
• Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
• Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
• Badan Kepegawaian Negara (BKN)
• Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
• Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
• Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
• Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Komisi III DPR RI

Bidang: Penegakan hukum

Jumlah anggota: 45 orang

Ketua: Habiburokhman

Wakil ketua: Dede Indra Permana, Rano Alfath, Ahmad Sahroni

Mitra kerja:

• Kejaksaan Agung
• Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
• Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
• Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
• Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
• Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
• Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV DPR RI

Bidang: Pertanian, Kehutanan dan Kelautan

Jumlah anggota: 45 orang

Ketua: Siti Hediati Soeharto

Wakil ketua: Alex Indra Lukman, Abdul Kharis, Ahmad Yohan

Mitra kerja:

• Kementerian Pertanian
• Kementerian Kehutanan
• Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Badan Urusan Logistik (Bulog)
• Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)
• Badan Pangan Nasional (Bapanas)
• Badan Karantina Indonesia

Komisi V DPR RI

Bidang: Infrastruktur dan Perhubungan

Jumlah anggota: 45 orang

Ketua: Lasarus

Wakil ketua: Andi Iwan Darmawan, Syaiful Huda, Roberth Rouw

Mitra kerja:

• Kementerian Pekerjaan Umum
• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
• Kementerian Perhubungan
• Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
• Kementerian Transmigrasi
• Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
• Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI DPR RI

Bidang: Perdagangan, Kawasan perdagangan, Pengawasan persaingan usaha dan BUMN

Jumlah anggota: 45 orang

Ketua: Anggia Erma Rini

Wakil ketua: Adisatrya Suryo Sulisto, Andre Rosiade, Eko Hendro Purnomo

Mitra kerja:

• Kementerian Perdagangan
• Kementerian BUMN
• Kementerian Koperasi
• Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
• Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
• Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
• Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
• Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

Komisi VII DPR RI

Bidang: Perindustrian dan UMKM, Pariwisata dan ekonomi kreatif, Sarana publikasi

Jumlah anggota: 44 orang

Ketua: Saleh Partaonan Daulay

Wakil ketua: Evita Nursanty, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Chusnunia Chalim

Mitra kerja:

• Kementerian Perindustrian
• Kementerian Pariwisata
• Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
• Kementerian UMKM
• Badan Standardisasi Nasional (BSN)
• Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
• Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
• Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

Komisi VIII DPR RI

Bidang: Agama, Sosial, Perempuan dan anak

Jumlah anggota: 44 orang

Ketua: Marwan Dasopang

Wakil Ketua: Abidin Fikri, Abdul Wachid, Anshori Siregar

Mitra kerja:

• Kementerian Agama
• Kementerian Sosial
• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
• Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
• Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
• Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
• Badan Wakaf Indonesia (BWI)
• Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Komisi IX DPR RI

Bidang: Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan sosial

Jumlah anggota: 45 orang

Ketua: Felly Estelita Runtuwene

Wakil Ketua: Charles Honoris, Putih Sari, Nihayatul Wafiroh

Mitra kerja:

• Kementerian Kesehatan
• Kementerian Ketenagakerjaan
• Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
• Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
• Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
• Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan)
• Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
• Badan Gizi Nasional

Tonton:Rusia Tuding Inggris Gunakan Koridor Laut Hitam untuk Pasok Senjata ke Ukraina

Komisi X DPR RI

Bidang: Pendidikan, Olahraga, Sains dan teknologi

Jumlah anggota: 45 orang

Ketua: Hetifah Sjaifudian

Wakil Ketua: Esti Wijayanti, Himmatul Aliyah, Lalu Hadrian Irfani, Mahfudz Abdurrahman

Mitra kerja:

• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
• Kementerian Kebudayaan
• Kementerian Pemuda dan Olahraga
• Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
• Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
• Badan Pusat Statistik (BPS)

Komisi XI DPR RI

Bidang: Keuangan dan moneter, Perencanaan Pembangunan nasional, Sektor jasa keuangan

Jumlah anggota: 45 orang

Ketua: Muhammad Misbakhun

Wakil Ketua: Dolfie, Mohamad Hekal, Hanif Dhakiri

Mitra kerja:

• Kementerian Keuangan
• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
• Bank Indonesia (BI)
• Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
• Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
• Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
• Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) BUMN (PMN dan Privatisasi)

Komisi XII DPR RI

Bidang: Energi dan sumber daya mineral, Lingkungan hidup, Investasi

Jumlah anggota: 44 orang

Ketua: Bambang Pati Jaya

Wakil Ketua: Dony Maryadi Oekon, Bambang Haryadi, Putri Zulya Safitri

Mitra kerja:

• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
• Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan
• Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
• Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
• Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
• Dewan Energi Nasional (DEN)
• Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
• Badan Informasi Geospasial (BIG)

Komisi XIII DPR RI

Bidang: Regulasi reformasi dan HAM

Jumlah anggota: 44 orang

Ketua: Willy Aditya

Wakil Ketua: Andreas Hugo Pareira, Sugiat Santoso, Rinto Subekti

Mitra kerja:

• Kementerian Hukum
• Kementerian HAM
• Kementerian Sekretariat Negara
• Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
• Komnas HAM
• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
• Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
• Sekretariat Jenderal DPD RI
• Sekretariat Jenderal MPR RI
• Kantor Staf Presiden (KSP)

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2024—2029 diharapkan dapat memperkuat cakupan jaminan sosial di Indonesia, terutama bagi kelompok rentan yang seringkali terpinggirkan dari akses layanan jaminan sosial.

Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman mengatakan bahwa perlu sinergi dan kontribusi optimal dari setiap anggota DJSN agar program jaminan sosial tidak hanya bisa menjangkau lebih luas, tetapi juga lebih efektif dalam meningkatkan kualitas layanan.

"Harapannya tentu adanya sinergi dan kontribusi optimal dari setiap anggota DJSN 2024—2029 untuk memperkuat pelaksanaan program jaminan sosial nasional, seperti cakupan jaminan sosial dapat diperluas pada kelompok rentan, peningkatan kualitas pelayanan misalnya akses dan transparansi klaim dan ketersediaan informasi yang akurat yang dapat diakses publik," kata Wahyudin kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Selain itu, Wahyudin juga menyoroti keberlanjutan finansial bagi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui sumber pendanaan dan penguatan pengelolaan investasi dana jaminan sosial. Dia juga menyoroti beberapa kebijakan yang mungkin dapat menjadi prioritas anggota DJSN 2024—2029.

Pertama reformasi pembiayaan JKN, mengingat besarnya biaya kesehatan yang cenderung meningkat. Menurutnya penting bagi DJSN untuk membuat kebijakan pembiayaan yang berkelanjutan.

"Salah satunya dengan mendukung efisiensi operasional BPJS Kesehatan, termasuk mitigasi biaya yang berpotensi mengalami inflasi medis," kata Wahyudin.

Kedua, Wahyudin juga menekankan pentingnya kebijakan digitalisasi layanan untuk mempercepat proses pendaftaran, pembayaran, hingga klaim yang lebih transparan dan efisien melalui aplikasi teknologi terbaru yang terjangkau dan mudah digunakan. Ketiga, kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Kebijakan dalam memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan jaminan sosial, terutama dalam menjangkau masyarakat yang belum terlayani dan meningkatkan kualitas layanan lokal," kata Wahyudin.

Terakhir, Wahyudin berharap DJSN dapat meningkatan sosialisasi dan edukasi jaminan sosial. Terutama kebijakan edukasi yang berkesinambungan dan bekerjasama dengan asosiasi perasuransian mengenai manfaat dan hak masyarakat dalam program jaminan sosial.

Pemerintah telah menetapkan Anggota DJSN periode 2024—2029. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan DJSN yang ditandatangi Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang berlaku pada 19 Oktober 2024.

Berikut daftar lengkap Anggota DJSN periode 2024—2029:

Ketua merangkap anggota mewakili unsur pemerintah:

• Nunung Nuryartono
  

Anggota mewakili unsur pemerintah:

• Sudarto
• Kunta Wibawa Dasa Nugraha
• Indah Anggoro Putri
• Rubben Rico
  

Anggota mewakili unsur tokoh dan/atau ahli:

• Agus Taufiqurrohman
• Muttaqien
• Rudi Purwono
• Mahesa Paranadipa Maykel
• Syamsul Hidayat Pasaribu
• Mickael Bobby Hoelman
  

Anggota mewakili unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha:

• Nikodemus Beriman Purba
• Paulus Agung Pambudhi
  

Anggota mewakili unsur organisasi pekerja/organisasi buruh:

• Royanto Purba
• Hermansyah

Sumber: Kompas.com | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto langsung mengumumkan susunan kabinet pemerintah Republik Indonesia periode 2024-2029 usai resmi dilantik sebagai Presiden.

Kabinet yang diberi nama “Kabinet Merah Putih” tersebut diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu (20/10) malam.

Kabinet Prabowo-Gibran juga melahirkan kementerian-kementerian baru. Dari 48 kementerian, ada sekitar 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo.

Sebagian besar kementerian baru tersebut dipecah dari kementerian yang sudah ada sebelumnya.

Kementerian baru di Kabinet Prabowo-Gibran

1. Berikut adalah daftar kementerian baru di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo:
2. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dipimpin Budi Gunawan
3. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Kemasyarakatan, dipimpin Yusril Ihza Mahendra
4. Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dipimpin Zulkifli Hasan
5. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dipimpin Abdul Muhaimin Iskandar
6. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono
7. Kementerian Hak Asasi Manusia, dipimpin Natalius Pigai Kementerian Hukum, dipimpin Supratman Andi Agtas
8. Kementerian Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dipimpin Agus Andrianto
9. Kementerian Pendidikan Dasar, dan Menengah, dipimpin Abdul Mu’ti
10. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dipimpin Satryo Soemantri Brojonegoro
11. Kementerian Kebudayaan, dipimpin Fadli Zon
12. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI, dipimpin Abdul Kadir Karding
13. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dipimpin Maruarar Sirait
14. Kementerian Pekerjaan Umum, dipimpin Dody Hanggodo
15. Kementerian Transmigrasi, dipimpin M. Iftitah Sulaiman
16. Kementerian Kehutanan, dipimpin Raja Juli Antoni
17. Kementerian Kependudukan, dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional, dipimpin Wihaji
18. Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dipimpin Hanif Faisol Nurofiq
19. Kementerian Koperasi, dipimpin Budi Arie Setiadi
20. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dipimpin Maman Abdurahman
21. Kementerian Pariwisata, dipimpin Widianti Putri
22. Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, dipimpin Teuku Riefky Harsya.

Demikian daftar kementerian baru di Kabinet Merah Putih pinpinan Presiden Prabowo Subianto.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com berjudul: "Daftar 22 Kementerian Baru yang Lahir di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran"

Klik untuk baca: https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/21/114500365/daftar-22-kementerian-baru-yang-lahir-di-kabinet-merah-putih-prabowo-gibran.

Anggota DPR, DPD, dan MPR RI yang terpilih untuk periode 2024-2029 dilantik hari ini, Selasa (1/10/2024). Sebanyak 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD diambil sumpahnya.

Jumlah anggota DPR RI periode 2024-2029 diketahui bertambah dari periode sebelumnya yang berjumlah 575 anggota Dewan. Kini, sebanyak 580 wakil rakyat yang memiliki kursi di DPR RI.

Diketahui dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024, KPU menetapkan delapan di antaranya memenuhi ambang batas parlemen (PT) sebesar 4 persen, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, Demokrat, NasDem, dan PKS.

Sementara, partai yang dinyatakan tak memenuhi ambang batas yakni Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, PKN, Hanura, Partai Garda Republik Indonesia, PBB, PSl, Perindo, PPP, dan Partai Ummat.

Berapa gaji anggota DPR yang dilantik hari ini?

Besaran gaji DPR RI telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

Dalam aturan tersebut, ditetapkan besaran gaji pokok untuk Ketua DPR adalah Rp 5.040.000 per bulan, kemudian untuk Wakil Ketua DPR sebesar Rp 4.620.000 per bulan, dan untuk gaji pokok bagi anggota DPR adalah sebesar Rp 4.200.000 dalam sebulan.

Tunjangan DPR RI

Sama seperti abdi negara lainnya, ketua hingga anggota dewan juga mendapatkan tunjangan yang nominalnya sesuai dengan jabatannya. Semakin tinggi jabatan, maka tunjangan yang didapat akan semakin besar.

Sejumlah fasilitas dan besaran tunjangannya sendiri sudah diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan pada Surat Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015.

Dalam ketetapan itu, tunjangan DPR juga mencakup tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, uang sidang, fasilitas kredit, dan yang terakhir anggota DPR juga mendapatkan tunjangan anggaran rumah jabatan. Tunjangan itu terbagi atas dua jenis, yakni tunjangan melekat dan tunjangan lain.

Tunjangan melekat anggota DPR

1. Tunjangan istri/suami Rp 420.000

2. Tunjangan anak Rp 168.000

3. Uang sidang/paket Rp 2.000.000

4. Tunjangan jabatan Rp 9.700.000

5. Tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa

6. Tunjangan PPh Pasal 21 Rp 2.699.813

Tunjangan lain anggota DPR

1. Tunjangan kehormatan Rp 5.580.000

2. Tunjangan komunikasi Rp 15.554.000

3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp 3.750.000

4. Bantuan listrik dan telepon Rp 7.700.000

5. Asisten anggota Rp 2.250.000

Jika komponen di atas dijumlahkan semua, maka seorang anggota DPR dapat membawa pulang uang setidaknya sebesar Rp 54.051.903 setiap bulan. Angka tersebut bisa lebih besar apabila anggota tersebut menjabat sebagai wakil ketua atau ketua DPR. Sebab, seperti gaji pokok, tunjangan bagi pimpinan DPR juga lebih besar dibandingkan tunjangan bagi anggota biasa.

Gaji dan tunjangan di atas belum ditambah dengan biaya perjalanan dengan besaran sebagai berikut:

1. Uang harian daerah tingkat I (per hari) Rp 5.000.000

2. Uang harian daerah tingkat II (per hari) Rp 4.000.000

3. Uang representasi daerah tingkat I (per hari) Rp 4.000.000

4. Uang representasi daerah tingkat II (per hari) Rp 3.000.000

Selain itu, para anggota DPR juga menerima fasilitas berupa rumah jabatan yang terletak di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, dan Ulujami, Jakarta Barat serta anggaran pemeliharaan rumah jabatan.

Para wakil rakyat juga akan menerima pensiun sebesar 60% dari gaji anggota DPR (gaji pokok) atau sebesar Rp 2.520.000 per bulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2024-2029 bakal dilantik pada 1 Oktober 2024 mendatang.

Mereka terpilih berdasarkan hasil pemilihan legislatif (Pileg) pada 14 Februari 2024 lalu.

Jadwal pelantikan mereka tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam pelantikan yang bakal digelar di Kompleks Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan DPR di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, para calon legislator itu akan mengucapkan sumpah jabatan.

Pengucapan sumpah jabatan anggota MPR, DPR, dan DPD bakal dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung (MA).

Dalam sumpah itu, para anggota DPR dan DPD berjanji mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Mereka juga disumpah buat memperjuangkan aspirasi rakyat dan mewujudkan tujuan nasional.

Berikut bunyi sumpah dan janji yang diucapkan para anggota DPR:

Saya bersumpah saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan pedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan.

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selepas mengucapkan janji sumpah jabatan, perwakilan anggota DPR RI secara simbolis menandatangani berita acara pengucapan sumpah janji jabatan. Kemudian berita acara juga ditandatangani oleh para rohaniwan dan Ketua MA.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 akan segera dilakukan, setelah seluruh tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024 dilaksanakan.

Pemilihan legislatif (Pileg) 2024 dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yakni pada 14 Februari lalu.

Dalam Pileg, masyarakat memilih perwakilan mereka buat duduk di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi serta Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mencantumkan jadwal pelantikan anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta DPD periode 2024-2029 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022, terdapat 2 jadwal pelantikan anggota dewan terpilih 2024.

Pertama adalah Pengucapan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi yang disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota.

Kedua adalah pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD yang dilaksanakan pada 1 Oktober 2024.

KPU menetapkan 580 anggota DPR RI periode 2024-2024 terpilih hasil Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024, usai proses rekapitulasi suara pada Minggu (25/8/2024).

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menetapkan jumlah anggota DPR periode 2024-2029 berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR RI dalam Pemilu 2024.

KPU mengungkapkan, total suara sah nasional dalam Pileg DPR RI 2024 yakni 151.793.293 suara.

Partai politik harus mendapatkan minimal empat persen atau 6.071.731,72 suara untuk lolos ke parlemen.

Dari total suara itu, terdapat delapan partai politik yang lolos ambang batas minimal parlemen untuk mendapatkan kursi anggota DPR 2024-2029.

Berikut daftar partai politik yang mengikuti Pileg 2024 dan mendapatkan perolehan suara yang memenuhi atau tidak memenuhi ambang batas parlemen.

1. PDI-P: 25.384.673 suara (memenuhi ambang batas)
2. Golkar: 23.208.488 suara (memenuhi ambang batas)
3. Gerindra: 20.071.345 suara (memenuhi ambang batas)
4. PKB: 16.115.358 suara (memenuhi ambang batas)
5. Nasdem 14.660.328 suara (memenuhi ambang batas)
6. PKS: 12.781.241 suara (memenuhi ambang batas)
7. Demokrat : 11.283.053 suara (memenuhi ambang batas)
8. PAN: 10.984.639 suara (memenuhi ambang batas)
9. PPP: 5.878.708 suara (tidak memenuhi ambang batas)
10. PSI: 4.260.108 suara (tidak memenuhi ambang batas)
11. Perindo: 1.955.131 suara (tidak memenuhi ambang batas)
12. Gelora: 1.282.000 suara (tidak memenuhi ambang batas)
13. Hanura: 1.094.639 suara (tidak memenuhi ambang batas)
14. Partai Buruh: 972.898 suara (tidak memenuhi ambang batas)
15. Partai Ummat: 642.550 suara (tidak memenuhi ambang batas)
16. PBB: 484.487 suara (tidak memenuhi ambang batas)
17. Partai Garuda: 406.884 suara (tidak memenuhi ambang batas)
18. PKN: 326.803 suara (tidak memenuhi ambang batas)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Terdapat lima anggota BPK terpilih yang disahkan.

"Apakah laporan komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota BPK RI periode 2024-2029 tersebut dapat disetujui?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I, Selasa (10/9/2024).

Para anggota DPR RI kompak menjawab setuju atas laporan fit and proper test terhadap kelima anggota BPK. Kelima pimpinan BPK terpilih tersebut adalah Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing dan Fathan.

Kelima anggota BPK terpilih itu juga hadir dalam rapat paripurna hari ini. Mereka diperkenalkan kepada seluruh anggota DPR RI yang hadir.

Sebagaimana diketahui, uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK di Komisi DPR RI telah berlangsung sejak 2-4 September 2024. Sebelumnya, pembukaan seleksi calon Anggota BPK RI sudah dilakukan pada 19 Juni 2024 dan pendaftaran dilakukan sejak 20 Juni hingga 4 Juli 2024.

"Komisi XI DPR RI memverifikasi berkas dan pengesahan calon anggota BPK RI sebanyak 75 orang. Pada 2-4 September 2024, komisi XI DPR RI melakukan uji kepatutan dan uji kelayakan di mana 6 orang calon mengundurkan diri. Setelah memperhatikan masukan dari masyarakat dan pertimbangan dari DPD RI, maka komisi XI DPR RI pada 4 September 2024 mengambil keputusan secara musyawarah mufakat," beber Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit dalam laporannya.

Berikut 5 nama calon Anggota BPK RI terpilih masa jabatan periode 2024-2029:

1. Dr. Akhsanul Khaq, MBA., Ak., CMA., CFE.,
2. Dr. Budi Prijono, S.T., M.M., CFrA., GRCE., CGCAE.
3. Ir. Daniel Lumban Tobing, M.Sc., CSFA., CfrA.
4. Bobby Adhityo Rizaldi.
5. Fathan.

JAKARTA, Investor.id – Dalam Musyawarah Provinsi (Muprov) ke-XIV Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta, Diana Dewi kembali terpilih sebagai ketua umum Kadin Jakarta periode 2024-2029, melanjutkan masa bakti 2019-2024.

Usai terpilih dan menyisihkan calon ketua umum Kadin DKI lainnya, yaitu Andi Anzhar Cakra Wijaya, Diana Dewi bersyukur, karena diamanahkan kembali untuk memimpin Kadin DKI Jakarta.

"Ini bukan hanya keberhasilan saya, tetapi juga keberhasilan segenap sahabat saya lainnya dan media, termasuk teman-teman di sekretariat Kadin DKI. Harapan saya, dalam lima tahun ke depan masa kepemimpinan ini, saya bisa memberikan manfaat baik untuk anggota, pengurus maupun masyarakat pada umumnya," ungkap Diana Dewi dalam siaran pers, Selasa (13/8/2024).  

Di periode kedua kepemimpinannya, Jakarta sudah bukan lagi sebagai ibu kota negara. Diana akan mendorong para pelaku usaha untuk tetap optimistis dalam membaca peluang usaha serta memanfaatkan peluang yang ada. Dia juga akan terus mendukung pelaku usaha agar bisnisnya tidak tergerus dengan kondisi Jakarta yang bukan lagi sebagai ibu kota negara.

Muprov yang berjalan selama 16 jam mulai pukul 08:00 hingga pukul 00:00 WIB itu, lanjut Diana, berjalan dengan penuh warna dan dinamika organisasi dari para anggota Kadin DKI.

Di depan para stakeholder Kadin DKI selama berlangsungnya Muprov ke-XIV, Diana Dewi juga menekankan pentingnya rasa sabar dan setia dalam berusaha. Dengan tagline tabah, jujur dan setia, para pengusaha dibawah naungan Kadin DKI tandas Diana bisa menjadi pengusaha yang tangguh.

Dalam perjalanan Muprov, Diana Dewi juga merangkul Andi Anzhar Cakra Wijaya untuk menempati pos jabatan sebagai ketua dewan pertimbangan Kadin DKI Jakarta masa bakti 2024-2029. Kendati Andi menjadi pesaingnya dalam memperebutkan kursi Kadin DKI, struktur organisasi membutuhkan jaringan yang lebih luas kendati dari seorang kompetitor.

"Sebagai pengusaha yang utama adalah networking, tidak ada musuh, mengutamakan persaudaraan dan persahabatan untuk mencapai goal (tujuan) yang lebih baik. Sikap ini yang saya ambil untuk menggandeng Andi Anzhar dalam menggerakkan roda organisasi," lanjut Diana menambahkan.

Di periode pertama kepemimpinannya, Diana telah membangun fundamental organisasi. Namun pada periode kedua ini, Diana akan membangun rumah besar Kadin yang harus diisi oleh para pengusaha yang berada di Jakarta dari semua bidang usaha yang berjumlah 15 klaster.

PascaJakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara, untuk tetap menggeliatkan dunia usaha, Diana menegaskan, pihaknya akan tetap bergandengan tangan dengan segenap stakeholder seperti asosiasi pengusaha.

"Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah dalam menghadapi kendala berusaha dan bersatu untuk menghadapi problem dimasing-masing bidang usaha. Saya yakin pemerintah akan men-support regulasi yang berpihak pada kalangan pengusaha," tutup Diana Dewi.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eks penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai, dengan adanya tokoh nasional seperti Sudirman Said yang ikut mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) KPK periode 2024-2029, membuat persaingan semakin ketat. Menurut dia, proses seleksi juga bakal menarik untuk diikuti.

"Sehingga capim yang ikut bukan dia lagi dia lagi atau sosok yang belum dikenal publik," kata Yudi kepada Republika.co.id di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Mantan ketua Wadah Pegawai KPK tersebut menyatakan, latar belakang Sudirman yang pernah menjadi menteri ESDM dan aktivis antikorupsi, akan menambah pengalaman ketika menjawab pertanyaan tentang dalam seleksi capim KPK. Dia juga menilai, memiliki nilai tambah dalam rekam jejak membongkar kasus 'Papa Minta Saham' yang menjerat mantan ketua DPR RI Setya Novanto.

"Sosok Sudirman Said tidak asing dalam konstelasi pemberantasan korupsi pada awal reformasi dimana dia terlibat di masyarakat transparansi Indonesia bersama tokoh tokoh antikorupsi saat itu," ujar Yudi.

Atas dasar itu, Yudi memandang positif Sudirman Said yang akhirnya turun gunung terlibat dalam seleksi capim KPK. Pasalnya, hal itu akan meningkatkan level kompetensi, kualitas, dan integritas mereka yang ingin menjadi komisioner KPK.

"Namun sekali lagi, ini adalah seleksi bukan pengangkatan dimana tentu pansel yang turut menentukan, bahkan nanti ketika 10 besarpun masih ada DPR yang akan memilih. Kita lihat saja sejauh mana Sudirman Said melangkah dalam seleksi

Capim 2024-2029," ujar Yudi.

Sebelumnya, mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said akhirnya memutuskan mendaftarkan diri seleksi capim periode 2024-2029. Sudirman menyatakan opsi itu diambilnya sebagai bentuk pengabdian kepada rakyat.

"Bila Tuhan membuka jalan bagi pengabdian saya di KPK, semoga bisa menjadi bagian dari membayar 'utang' pada rakyat, yang sesungguhnya tak akan pernah lunas," kata Sudirman kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024).