Pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal III 2024 yang melambat di bawah 5% disebut-sebut dapat menjadi lingkaran setan jika tidak ditangani dengan baik. Sebab melambatnya pertumbuhan ini diperkirakan dapat terus menggerus perekonomian Indonesia. Lantas apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini?

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengatakan salah satu cara paling efektif mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperbaiki iklim investasi dalam negeri. Dengan begitu

Sebab menurutnya pertumbuhan investasi ini secara langsung dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Di mana lapangan pekerjaan baru itu dapat menjadi sumber pemasukan masyarakat yang secara langsung dapat meningkatkan daya beli.

Kemudian peningkatan daya beli ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat, dan peningkatan konsumsi ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga pada akhirnya roda ekonomi RI akan terus berputar dalam siklus perbaikan.

"Pemerintah harus menjaga ketat ini lingkaran setan, kemiskinan bisa diputus. Ya itu dengan melalui investasi, harus ada upaya-upaya untuk mendorong peningkatan investasi yang pada akhirnya itu menciptakan lapangan kerja," ucap Piter kepada detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

"Dari lapangan kerja itu mendorong pertumbuhan konsumsi dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan menjadi daya tarik investasi. Jadi memang pemerintah harus menciptakan iklim bagi investasi yang baik," sambungnya.

Piter berpendapat salah upaya yang bisa dilakukan adalah melalui penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan. Sebab pada akhirnya sistem tenaga kerja ini merupakan salah satu faktor yang sangat diperhitungkan para investor saat ingin menanamkan investasinya di RI.

"Makanya di zamannya pak Jokowi (masa pemerintahan Presiden Joko Widodo) itu, pak Jokowi ngotot banget mengeluarkan Undang-undang Cipta Kerja yang ujungnya itu sebenarnya di situ adalah di dalam rangka memperbaiki iklim investasi," kata Piter.

Terkait keberadaan UU Cipta Kerja sebagai salah satu upaya perbaikan iklim investasi RI, Piter mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merevisi atau mencabut sebagian aturan merupakan hal yang baik dan bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan.

"Memang UU Cipta Kerja itu penolakannya ada banyak ya, termasuk kemarin yang dikabulkankan sebagian besar itu terkait dengan ketenagakerjaan ya. Ini memang harus diperbaiki, justru ini momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki supaya UU Cipta Kerja itu benar-benar menjadi momentum untuk memperbaiki iklim investasinya kita," terang Piter.

"UU Cipta Kerja kita kan sudah disepakati, sudah disahkan sekian lama tapi kan dampaknya terhadap investasi kita kan masih minimal sekali, masih kecil. Dengan adanya keputusan MK pada saat tersebut ada momentum bagi pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja supaya aturan itu benar-benar bisa diterima dan kemudian bisa berdampak terhadap membaiknya iklim investasi di Indonesia," pungkasnya.

Senada dengan itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad juga menyarankan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dalam negeri guna memutus lingkaran setan pelemahan ekonomi RI.

Sebab ia juga berpendapat dengan adanya investasi, lapangan pekerjaan baru bisa tercipta dan kondisi ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli ini akan meningkatkan konsumsi, yang pada akhirnya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan seterusnya.

Adapun menurutnya salah satu uapaya yang bisa dilakukan untuk mendorong iklim investasi ini salah satunya adalah dengan memperbaiki ICOR (Incremental Capital Output Ratio) sebagai parameter ekonomi makro yang menunjukkan perbandingan antara tambahan modal (investasi) dengan tambahan output (hasil).

"Saya kira memang harus banyak upaya untuk menambah investasi. Ya syarat investasi adalah menurunkan ICOR," ucapnya.

Lebih lanjut, menurutnya pemerintah juga perlu menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui faktor lain seperti infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Kemudian di luar itu Indonesia juga perlu meningkatkan kinerja ekspornya untuk menjaga produksi dalam negeri.

"Kedua saya kira harus banyak upaya meningkatkan ekonomi melalui infrastruktur dan sebagainya. Karena kan kalau fokusnya SDM itu jangka panjang, Infrastruktur juga jangan ditinggal," jelas Tauhid.

"Nah yang ketiga memang mau tidak mau kita harus membuka ke ruang pasar ekspor jadi yang jauh lebih banyak dan lebih luas," sambungnya.

Sementara itu Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede, menyebut ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Misalkan saja pembangunan infrastruktur yang berfokus pada sektor produktif seperti energi dan transportasi. Sebab menurutnya langkah ini dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing RI.

Kemudian menurutnya pemerintah juga bisa memberikan subsidi untuk sejumlah komoditas penting seperti pangan dan energi. Dengan begitu daya beli masyarakat khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah dapat terjaga.

"Pemberian subsidi pada komoditas kebutuhan pokok seperti pangan dan energi untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya bagi kelas menengah bawah yang mengalami tekanan daya beli," terang Josua.

Selain subsidi, Josua berpendapat pemerintah juga bisa memperkuat program bantuan sosial terhadap kelompok rentan untuk meningkatkan pendapatan atau pemberlakuan insentif tertentu yang dapat menjaga daya beli rumah tangga.

"Misalnya pemerintah bisa mempertimbangkan pengurangan pajak atas pengeluaran tertentu untuk mendorong konsumsi pada sektor yang mengalami kontraksi, seperti peralatan rumah tangga dan pakaian," paparnya.

Di luar itu pemerintah juga bisa meningkatkan investasi di proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang dapat menggenjot laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sebab langkah ini dapat secara langsung membuka lapangan kerja baru.

"Pemerintah dapat meningkatkan investasi di proyek-proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan ibu kota negara baru (IKN) dan infrastruktur pendukung lainnya, yang akan berdampak langsung pada sektor konstruksi dan menciptakan lapangan kerja," jelas Josua.

Tonton Video: Potensi Pertumbuhan Ekonomi Awal Era Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 sebesar 4,95% secara year on year (yoy). Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dua kuartal sebelumnya, yakni 5,11% untuk kuartal I dan 5,05% pada kuartal II.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, berpendapat pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal III mengalami pelemahan merupakan hal yang wajar dan sudah diperkirakan sebelumnya. Sebab laju pertumbuhan ini sejalan dengan pola musiman yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

"(Ekonomi di bawah 5%) ya, nggak apa-apa. Ya memang kondisinya seperti itu, memang sudah diperkirakan pertumbuhan kita akan menurun di triwulan tiga," kata Piter kepada detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

Berbeda dengan kondisi pada kuartal I dan II yang selama periode tersebut banyak agenda yang mampu meningkatkan kinerja perekonomian seperti berbagai hari raya dan libur nasional maupun keagamaan hingga Pilpres.

"Semua indikator-indikator perekonomian kan menunjukkan hal tersebut (penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi) mulai dari menurunnya daya beli, turunnya angka PMI, purchasing management index. Ya berarti kan kondisi perekonomian itu mengalami perlambatan," terang Piter.

"(Pada kuartal III) memang tidak ada sesuatu yang bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lebih tinggi," ucapnya lagi.

Di sisi lain, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad berpendapat pertumbuhan ekonomi RI yang berada di bawah 5% ini merupakan tanda pelemahan daya beli masyarakat yang perlu diperhatikan pemerintah.

Sebab menurutnya meski pertumbuhan ekonomi RI secara musiman memang turun pada kuartal III dari tahun ke tahun, namun biasanya penurunan yang terjadi tidak separah ini. Artinya ada faktor lain yang mendorong angka pertumbuhan ekonomi RI jauh di bawah dua kuartal sebelumnya.

"Memang ada siklus pengaruh Tapi kalau itu aja Biasanya naik growth-nya (penurunan pertumbuhan ekonomi dibanding kuartal sebelumnya) hanya nol koma sekian. Harusnya masih bisa di atas 5%," ucapnya.

Dalam hal ini Tauhid menyoroti dua faktor utama yang menyebabkan penurunan kinerja saat ini adalah melemahnya daya beli masyarakat dan rendahnya konsumsi pemerintah. Sebab menurutnya ini merupakan dua faktor paling berpengaruh dalam angka pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ada persoalan daya beli yang kemudian membuat ekonomi kita nggak bergerak naik. Bahkan kalau daya beli masih 4,9% ya pertumbuhan ekonomi pasti rendah. Jadi persoalan daya beli cukup kuat di situ," terangnya.

"Kedua menurut saya yang kurang begitu baik adalah konsumsi pemerintah. Itu hanya tumbuh 4,62%. Artinya bahwa anggaran pemerintah yang sudah dibelanjakan ternyata belum efektif mendorong pertumbuhan ekonomi," sambung Tauhid.

Selain itu ada juga faktor lain seperti pelemahan sektor industri yang pertumbuhannya hanya 4,72%. Padahal sektor ini mempengaruhi sekitar 19% kondisi ekonomi nasional. Kemudian ada juga dari sektor pertanian yang hanya tumbuh 1,69% dan pelemahan kinerja di sektor-sektor lain.

Sementara itu, Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede, menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2024 yang tercatat hanya 4,95% menunjukkan perlambatan yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Seperti terbatasnya kinerja konsumsi rumah tangga hingga melemahnya ekspor dibandingkan impor.

"Perlambatan aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh masih terbatasnya kinerja konsumsi rumah tangga serta kenaikan impor yang lebih besar dari ekspor, terutama untuk barang modal dan bahan baku yang diperlukan oleh sektor industri, sehingga menekan kontribusi ekspor netto pada pertumbuhan," jelasnya.

Menurutnya kondisi perlambatan ini tidak serta-merta menunjukkan adanya potensi permasalahan ekonomi lebih jauh. Namun ia mengkhawatirkan kondisi perlambatan konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah yang masih rendah. Sebab dua faktor ini merupakan salah satu pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi RI.

"Meskipun kondisi ini tidak sepenuhnya mencerminkan masalah struktural, perlambatan konsumsi rumah tangga dan pengeluaran sosial pemerintah yang tertunda menandakan pemerintah perlu fokus mengeluarkan kebijakan sisi permintaan yang dapat mengungkit daya beli masyarakat," terang Josua.

Jika kita lihat dari sektor lapangan usaha meskipun industri pengolahan itu dapat tumbuh 4,72 persen secara tahunan, namun jika dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama di tahun lalu yang mencapai 5,20 persen, maka ini tentu perlu menjad

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, pemerintah perlu untuk mendorong pertumbuhan industri pengolahan agar target pertumbuhan ekonomi 8 persen Pemerintahan Prabowo-Gibran dapat tercapai.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024 yang sebesar 4,95 persen (yoy) banyak ditopang oleh industri pengolahan yang tumbuh 4,72 persen (yoy) dan memiliki distribusi terhadap PDB sebesar 19,02 persen.

“Jika kita lihat dari sektor lapangan usaha meskipun industri pengolahan itu dapat tumbuh 4,72 persen secara tahunan, namun jika dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama di tahun lalu yang mencapai 5,20 persen, maka ini tentu perlu menjadi perhatian tersendiri pemerintah. Hal ini karena industri pengolahan merupakan salah satu mesin perekonomian, dan ketika industri ini mengalami perlambatan pertumbuhan maka dia juga akan ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” kata Yusuf di Jakarta, Selasa.

Ia menilai apabila Presiden Prabowo membidik pertumbuhan ekonomi 8 persen, maka ke depan industri pengolahan harus didorong lebih tinggi.

Menanggapi rilis data BPS soal pertumbuhan ekonomi Indonesia, Yusuf mengatakan bahwa terjadi tren perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024. Pada kuartal I 2024, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen (yoy), kemudian pada kuartal II 2024 sebesar 5,05 persen (yoy), dan kuartal III tercatat 4,95 persen (yoy).

"Perlu digarisbawahi jika melihat dari kinerja pertumbuhan ekonomi di kuartal III, ada perlambatan pertumbuhan ekonomi secara tahunan mulai dari kuartal pertama, hingga kuartal ketiga," ujarnya.

Kendati demikian, secara kumulatif ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,03 persen selama periode Januari sampai dengan September 2024.

BPS melaporkan, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi masih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Komponen rumah tangga pada triwulan III tumbuh 4,91 persen (yoy) serta berkontribusi terhadap PDB sebesar 53,08 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga sedikit melambat jika dibandingkan kuartal II 2024 yang sebesar 4,93 persen.

“Ini sebenarnya juga selaras dengan kondisi di kuartal III di mana deflasi, kemudian juga PMI manufaktur yang datanya tidak terlalu baik, dan menggambarkan kondisi daya beli masyarakat terutama yang mengalami perlambatan di kuartal tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yusuf menambahkan bahwa untuk memulihkan dan meningkatkan daya beli masyarakat, sangat penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kolaborasi kebijakan yang efektif.

Dalam konteks kebijakan moneter, Bank Indonesia telah mengambil langkah progresif dengan menurunkan suku bunga acuan, yang bertujuan untuk melonggarkan kondisi moneter. Namun, upaya ini juga perlu didukung oleh kebijakan fiskal yang strategis dan terarah.

Sedangkan dari sisi fiskal, penting bagi pemerintah untuk mengoptimalkan realisasi belanja yang tidak hanya efisien tetapi juga target spesifik yang dapat langsung mendukung peningkatan daya beli. Hal ini bisa meliputi program bantuan sosial yang lebih terfokus atau subsidi yang dirancang untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif kepada mereka yang membutuhkan.

“Terutama kalau kita bicara konteks di sisa tahun ini, realisasi belanja pemerintah saya kira juga akan ikut baik langsung maupun tidak langsung memengaruhi target pertumbuhan ekonomi setidaknya untuk 2024,” imbuh Yusuf.

Pada Selasa (5/11), Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan nilai PDB mencapai 4,95 persen (yoy) pada triwulan III 2024.

“Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto pada triwulan III 2024 atas dasar harga berlaku Rp5.638,9 triliun, atas dasar harga konstan Rp3.279,6 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2024 jika dibandingkan triwulan III 2023 atau secara year-on-year tumbuh sebesar 4,95 persen,” ujar Amalia Adininggar Widyasanti.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi hanya 4,95 persen (year on year/ yoy) pada kuartal III 2024. Sementara, secara kumulatif, laju ekonomi Januari-September 5,03 persen.

Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal III atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp5.638,9 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar Rp3.279,6 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III bila dibandingkan kuartal III-2023 atau yoy tumbuh sebesar 4,95 persen," kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Selasa (5/11).

Menurut Amalia, apabila dilihat secara rinci, meski PDB kuartal III secara yoy tumbuh di bawah 5 persen, namun lebih tinggi dibandingkan kuartal III 2023 yang tumbuh 4,94 persen.

Beberapa faktor luar dan dalam negeri yang mempengaruhi perekonomian kuartal III 2024 adalah:

Pertama, perekonomian global yang masih tumbuh positif meskipun lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya.

Kedua, kinerja perdagangan Indonesia yang masih surplus hingga 53 bulan berturut-turut.

Ketiga, mobilitas masyarakat yang meningkat tercermin dari realisasi penumpang transportasi dalam dan luar negeri.

IDXChannel - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memproyeksi pertumbuhan ekonomi RI di kisaran 5,03 hingga 5,05 persen untuk 2024.

"Untuk sisa tahun 2024, perekonomian Indonesia berpotensi tidak akan tumbuh signifikan sebelum munculnya faktor musiman akhir tahun yaitu periode libur natal dan tahun baru," demikian dikutip dari publikasi Seri Analisis Makro Ekonomi "Indonesia Economic Outlook 2025", Selasa (5/11/2024).

Stagnannya ekonomi di kisaran 5 persen juga dipengaruhi memburuknya produktivitas yang telah berlangsung selama beberapa tahun dan semakin terlihat jelas di 2024.

LPEM FEB UI menilai tanpa adanya transformasi struktural dalam waktu dekat, besar kemungkinan perekonomian Indonesia akan terus mengandalkan faktor musiman untuk tumbuh dan berpotensi membutuhkan dorongan lebih besar hanya untuk tetap berada di 5 persen.

"Bahkan, jika Pemerintah Indonesia mengambil langkah drastis dengan menerapkan transformasi struktural yang berarti, dampaknya kemungkinan baru akan termaterialisasi dalam jangka menengah hingga panjang dan mungkin tidak memiliki peningkatan yang signifikan dalam angka pertumbuhan ekonomi tahun 2025," tulis riset tersebut.

Di samping isu domestik, berbagai faktor eksternal juga berpotensi memiliki dampak terhadap perekonomian Indonesia.

Hal tersebut menimbang berlanjutnya tensi geopolitik, masuknya era pelonggaran suku bunga moneter, dan rekonfigurasi agenda ekonomi berbagai negara pasca berlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu) di berbagai belahan dunia.

Serta, stimulus masif oleh pemerintah China dan potensi disrupsi rantai nilai global, kemungkinan akan memberikan dampak terhadap potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun mendatang.

(NIA DEVIYANA)

Selama menjabat sebagai presiden, Joko Widodo (Jokowi) terus gencar melakukan hilirisasi, khususnya sektor pertambangan. Kebijakan tersebut rencananya akan dilanjutkan era Presiden Prabowo Subianto lantaran dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan hilirisasi merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menegaskan pentingnya hilirisasi dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Yang harus dilakukan adalah hilirisasi. Hilirisasi harus kita laksanakan. Saat saya menjabat di Kementerian Investasi, saya menyusun peta jalan hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi kita," kata Bahlil dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Bahlil menekankan hilirisasi telah menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Hilirisasi sendiri bertujuan meningkatkan nilai tambah berbagai produk, baik dari sektor tambang maupun sektor lain, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dengan pengolahan di dalam negeri, dia bilang nilai komoditas bisa melonjak signifikan.

Misalnya, hilirisasi kelapa sawit yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian yang menghasilkan berbagai produk turunan, seperti oleofood complex (pangan dan nutrisi), oleochemical dan biomaterial (bahan kimia dan pembersih), serta bahan bakar nabati berbasis sawit seperti biodiesel, greendiesel, greenfuel, dan biomassa.

"Produk-produk ini meningkatkan nilai tambah hingga empat kali lipat," jelasnya.

Sebelumnya, dalam pidato usai dilantik menjadi Presiden, Prabowo menegaskan kebijakan hilirisasi komoditas, khususnya mineral dan batubara menjadi langkah yang tak terelakkan oleh pemerintah. Hilirisasi diharapkan memberikan manfaat besar melalui peningkatan nilai tambah seluruh komoditas yang dimiliki Indonesia.

"Hilirisasi akan dilakukan untuk semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih perlu langsung bekerja menyelesaikan setumpuk pekerjaan rumah dan memenuhi janji kampanyenya.

Salah satu janji dalam kampanyenya adalah mengejar pertumbuhan ekonomi 8% agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap. Namun, target pertumbuhan ekonomi ini tersebut tidak mudah.

Tugas mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut juga menjadi pertaruhan kinerja oleh tim ’jumbo’ Kabinet Merah Putih. Terlebih, sebagian menteri tidak berasal dari kalangan profesional, namun juga dari kalangan partai politik.

Dari 48 menteri yang dilantik Prabowo, terdapat 24 menteri yang berasal dari partai politik. Adapun dari 56 wakil menteri, 18 di antaranya berasal dari parpol

Berdasarkan komposisi partainya, Golkar menjadi partai dengan jumlah menteri paling banyak dalam kabinet Merah Putih. Sementara itu, Partai Gerindra mendapatkan jatah 5 kursi menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Di kursi wakil menteri, Gerindra mendapatkan jatah 6 kursi wamen, sedangkan Golkar mendapat 3 kursi. Jika ditotal, Golkar dan Gerindra mendapatkan jatah kursi yang sama besarnya.

Partai lain pengusung Prabowo-Gibran juga mendapat jatah kursi, termasuk Partai Demokrat dan PAN yang masing-masing mendapat jatah 4 kursi menteri dan wamen.

Dua parpol yang bukan pengusung Prabowo-Gibran, yakni PKS dan PKB, bahkan mendapatkan jatah kursi menteri dalam kabinet Merah Putih.

Tantangan Pertumbuhan Ekonomi

Perbandingan porsi menteri dari kalangan parpol dan profesional ini perlu mendapat catatan, terlebih target pertumbuhan ekonomi 8% terbilang cukup ambisius dan sulit tercapai.

Selain itu, banyaknya jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo juga mendapatkan sorotan dari ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia Teuku Riefky, yang mewanti-wanti adanya potensi inkoherensi kebijakan antara satu kementerian dengan kementerian lainnya.

“Inilah yang mungkin akan berdampak negatif terhadap perekonomian,” kata Riefky kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).

Menurutnya, ada sejumlah poin yang perlu menjadi prioritas pemerintah Prabowo. Di antaranya, penanganan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, hingga memperbaiki kualitas institusi.

“Paling tidak dari sisi ekonomi, ini beberapa hal yang perlu segera diatasi oleh pemerintahan berikutnya,” ujarnya.

Riefky menilai, persoalan tersebut perlu segera ditangani oleh Prabowo beserta jajarannya. Sebab jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan, deindustrialisasi berlanjut, hingga daya beli masyarakat semakin rendah.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap tiga tantangan ekonomi yang harus diatasi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dan kabinet Merah Putih.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menyebut tantangan pertama yang akan dihadapi adalah kondisi fiskal yang mengalami tekanan.

Belanja APBN 2025 sebesar Rp3.613,1 triliun diproyeksikan ditopang oleh penerimaan negara yang prediksinya mencapai Rp3.005,1 triliun. Artinya, potensi defisit lebih dari Rp600 triliun akan menjadi penambah utang negara. Dia mengatakan, hal tersebut juga termasuk masalah fiskal berupa dengan jatuh tempo utang sekitar Rp800 triliun tahun 2025.

"Dengan kompleksitas fiskal yang ada, jajaran Kementerian Keuangan diharapkan mempunyai terobosan yang solutif," jelas Ajib dalam keterangan resminya, Minggu (20/10/2024).

Tantangan kedua menurut Ajib masih tingginya angka pengangguran. Hal tersebut terlihat dari data 2024 menunjukkan angka pengangguran sebesar 5,2%.

Dia menjelaskan, pencapaian investasi yang selalu di atas target selama 5 tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja. Ajib bahkan menilai terjadi paradoks, karena semakin banyak fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR) terus mengalami peningkatan.

Menurutnya, hal tersebut berarti investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Permasalahan ketiga yang harus dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto adalah kemiskinan. Ajib mengatakan, pemerintah harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan.

Berdasarkan catatan, rapor tim ekonomi pemerintahan Jokowi selama 5 tahun terakhir hanya mampu membawa perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata 4,2%. Selama 10 tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan belum pernah tembus 5,5%, apalagi 7%. Paling tinggi hanya 5,3% itupun ditolong oleh komoditas. Ketika harga komoditas turun, ekonomi Indonesia kembali ke level 5%.

IDXChannel - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 5,1 persen pada akhir tahun 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua KSSK mengatakan hal tersebut karena melihat perkembangan perekonomian yang dipantau dari aktivitas pasar keuangan global tengah tertekan akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang semakin panas.

"Kami perkirakan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun adalah mencapai 5,1 persen," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat KSSK di Gedung BI, Jakarta, Jumat (18/10/2024)

Meskipun masih akan bertengger di level 5,1 persen dan lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan ekonomi pada 2023 yang sebesar 5,05 persen, perkiraan pertumbuhan ekonomi itu lebih rendah dari target yang ditetapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam APBN 2024 sebesar 5,3 persen.

Tak tercapainya target pertumbuhan ekonomi itu pemerintah pertimbangkan karena eskalasi konflik di Timur Tengah dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi global, khususnya dari sisi perdagangan komoditas minyak mentah yang menjadi sumber energi dunia.

Namun, Sri Mulyani memastikan efek rambatan konflik itu terhadap ekonomi domestik belum ada. Bahkan, dia optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2024 masih akan mampu tumbuh di atas 5 persen, didukung kuatnya konsumsi rumah tangga, investasi, dan kinerja ekspor Indonesia.

"Untuk 2025 pun masih akan sesuai pembahasan di dalam APBN yang kami perkiraan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen year on year. Masih tetap terjaga," kata Sri Mulyani.

Sementara untuk nilai tukar rupiah di kuartal ketiga pada Juli hingga September juga menunjukkan suatu perkembangan yang sangat menggembirakan didukung oleh konsistensi kebijakan moneter BI, bauran kebijakan moneter juga tadi terjadinya aliran masuk modal kembali ke dalam negeri.

"Nilai tukar rupiah kita pada akhir September 2024 yaitu akhir kuartal III mengalami penguatan hingga mencapai Rp15.140 per USD. Ini artinya rupiah pada akhir September 2024 mengalami apresiasi atau penguatan 2,08 persen month to month dari bulan sebelumnya. dibandingkan posisi akhir Agustus," tutur Sri Mulyani.

Jika dibandingkan apresiasi atau penguatan rupiah ini, yaitu 2,08 persen secara bulanan, angkanya lebih kuat atau lebih tinggi dibandingkan apresiasi dari beberapa mata uang regional seperti Korean Won yang juga apresiasi di tingkat 2,02 persen, Peso Filipina juga mengalami apresiasi 0,17 persen, dan India Rupee yang mengalami perkuatan 0,1 persen.

"Kinerja dari rupiah yang baik tersebut tentu saja ditopang oleh komitmen Bank Indonesia untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil dari aset-aset keuangan Indonesia yang menarik termasuk SBN kita, dan ini meningkatkan fundamental ekonomi Indonesia yang relatif kuat dengan growth yang positif, relatif tinggi, inflasi rendah sehingga menyebabkan confidence dan aliran modal masuk asing ke dalam negeri yang terjadi dan berlanjut," kata dia.

(Febrina Ratna)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kepercayaan besar kepada Prabowo Subianto yang akan menjadi penerusnya sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Salah satunya adalah kepercayaan untuk membuat ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik daripada saat ini.

Jokowi mengatakan di tengah berbagai tantangan besar perekonomian, dirinya sebagai presiden yang menjabat mampu membuat ekonomi Indonesia konsisten tumbuh subur di level 5%.

Nah saat Prabowo menjabat nanti, Jokowi yakin sang Purnawirawan TNI itu mampu membuat ekonomi Indonesia lebih baik dan tumbuh subur di atas 5%.

"Kita harapkan dengan pelantikan presiden baru, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, ekonomi kita akan lebih baik," tegas Jokowi saat memberikan sambutan dalam peresmian Amanah Creative Hub Aceh, disiarkan virtual, Selasa (15/10/2024).

Ini bukan kali pertama Jokowi menyatakan kepercayaan dirinya pada kepemimpinan Prabowo yang akan datang. Sebelumnya, di depan para bos-bos perusahaan Indonesia dalam gelaran Kompas 100 CEO Forum, di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Jokowi mengungkapkan hal yang sama.

Awalnya, dia menyinggung soal target pertumbuhan ekonomi 8% yang seringkali dipaparkan Prabowo Subianto, hal ini diyakininya harus bisa tercapai bila Indonesia mau menjadi negara maju.

Dia mengungkapkan bila Prabowo berhasil mencapai target tersebut, maka pendapatan per kapita masyarakat di Indonesia bisa melonjak ke level US$ 8.000-12.000 per tahun. Target besarnya sendiri di 2045, pendapatan per kapita Indonesia bisa menyentuh US$ 23.000 lebih per tahun.

"Kalau kita mau ngebut apalagi ada target presiden terpilih Prabowo Subianto menuju growth 8%, lima tahun ke depan diperkirakan pendapatan per kapita kita bisa di atas US$ 8.000, lima tahun berikutnya berada di angka US$ 11.000-12.000," papar Jokowi dalam acara yang disiarkan langsung, Jumat (11/10/2024) yang lalu.

Prabowo Subianto yang akan memimpin Indonesia mulai akhir bulan ini, dinilai Jokowi, dapat menggapai cita-cita tersebut. Jokowi menilai yang perlu dimiliki Prabowo hanyalah keberanian memutuskan dan perhitungan rencana dengan rinci lengkap dengan data-data pendukung.

"Saya meyakini Jenderal Purnawirawan TNI Prabowo Subianto mampu membawa kita semua menuju ke angka yang kita sampaikan tadi," tegas Jokowi.

Simak Video: Prabowo Pede Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Tembus 8%, Ini Kata Airlangga

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengajak ratusan CEO perusahaan melanjutkan pembangunan nasional, khususnya mendorong pertumbuhan makro ekonomi nasional.

Darmawan mengatakan, pemerataan infrastruktur telah menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional selama satu dekade terakhir atau di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pembangunan infrastruktur jalan tol, jalan nasional, bandara, pelabuhan di seantero Indonesia kini mulai berbuah manis dan mampu menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di seantero Indonesia,” ujar Darmawan melalui keterangan pers, Jakarta, Jumat (11/10/2024).

“Sebagai contoh, pertumbuhan listrik tertinggi ada di kanan-kiri tol Bakauheni, Terbanggi Besar, Kayu Agung, sampai ke Palembang," katanya.

Dia juga optimistis capaian positif tersebut akan dilanjutkan dan diakselerasi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Di bawah kepemimpinan beliau (Prabowo), kita yakin beliau bukan hanya akan melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan di era Bapak Jokowi, tetapi juga akan mempercepat dan memperkuatnya,” ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan, Indonesia berhasil naik peringkat dari 42 menjadi 27 dalam global competitiveness ranking. Bahkan, melompat dari urutan 97 menjadi 54 dalam global innovation ranking sebagai dampak dari pembangunan beragam infrastruktur di seluruh Tanah Air.

"Ini angka-angka yang memang harus kita sajikan supaya kita tahu bahwa dari pembangunan itu ada hasil-hasil yang konkret yang akan memperkuat daya saing kita, competitiveness kita akan naik," ujar Jokowi.

Untuk itu, Jokowi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, hal ini sejalan dengan komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk terus memacu pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

"Kalau kita ngebut, apalagi target yang disampaikan oleh Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto menuju ke growth di angka 8 persen, perkiraan kita lima tahun ke depan kita GDP (Gross Domestic Product) per kapita mungkin di atas USD8.000," kata dia.

Jokowi pun optimistis Indonesia mampu mencapai target tersebut jika konsisten melakukan langkah-langkah percepatan dan perhitungan yang mendalam.

"Menuju ke sana juga tidak gampang. Butuh keberanian memutuskan, tetapi juga butuh hitung-hitungan yang detail dan komplet dengan angka-angka yang jelas sehingga memutuskannya betul. Dan saya meyakini Bapak Jendral Purnawirawan Prabowo Subianto mampu membawa kita semuanya untuk menuju ke angka-angka yang tadi saya sampaikan," katanya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Dunia atau World Bank dan sederet lembaga internasional lainnya kompak meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dan 2025 akan cenderung stabil di atas 5%.

Dalam dua kuartal terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) merekam ekonomi Tanah Air berhasil tumbuh di atas 5% meski terdapat indikasi perlambatan.

Di mana pada kuartal I/2024 tumbuh sebesar 5,11% year on year (YoY), dan pada kuartal II/2024 tumbuh sebesar 5,05%. Secara tahun kalender, pertumbuhan ekonomi pada semester I/2024 mencatatkan angka 5,08%.

Sejumlah lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia (World Bank), Asian Development Bank (ADB) hingga Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) sudah merilis data proyeksi pertumbuhan ekonomi RI kuartal I/2024.

Melilhat di dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Bank Indonesia (BI), dan beberapa ekonom dan analis juga sudah memaparkan ramalannya terkait data perekonomian Indonesia pada awal tahun ini.

Berikut Rangkuman Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024-2025

Bank Dunia

Proyeksi paling terbaru keluar dari laporan Bank Dunia berjudul East Asia and Pacific Economic Updateedisi Oktober 2024. Lembaga tersebut mengerek naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2024 dan 2025, yang masing-masing menjadi sebesar 5% dan 5,1%.

Sebelumnya, dalam perkiraan Bank Dunia yang rilis pada April lalu, lembaga internasional tersebut memberikan estimasi ekonomi Indonesia di angka 4,9% pada 2024 dan 5% pada 2025.

Bank Dunia menyoroti Indonesia akan terus tumbuh yang ditopang oleh meningkatnya konsumsi dalam negeri, pulihnya ekspor barang, dan kembali bergairahnya sektor pariwisata.

IMF

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dalam IMF Country Report No.24/270 meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 di angka 5%, dan sedikit naik pada 2025 ke angka 5,1%.

Untuk tahun ini, pertumbuhan ekonomi itu didukung oleh peningkatan konsumsi publik dan pertumbuhan investasi yang mengimbangi hambatan ekspor neto (net export) karena tekanan eksternal.

Sementara untuk tahun depan, ekonomi terakselerasi melalui dukungan ekspansi fiskal. Inflasi utama juga diperkirakan tetap stabil di titik tengah dari rentang target yang dipatok pemerintah.

AMRO

Pertumbuhan yang lebih optimistis dan mendekati target pemerintah keluar dari The ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO). Lembaga tersebut memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 senilai 5,1% dan dapat mencapai kisaran 5,2% pada 2025.

Prediksi tersebut menjadikannya sebagai negara dengan prospek pertumbuhan terbaik keempat di kawasan Asean+3.

AMRO menilai prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan akan semakin baik. Hal tersebut mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang cenderung stabil meski dibayangi sentimen-sentimen negatif global selama beberapa tahun belakangan.

OECD

OECD dalam Economic Outlook Interim Report September 2024, terlihat tidak mengubah proyeksi dari ramalan sebelumnya pada April 2024. OECD tetap memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan mencapai 5,1%.

Lembaga yang tengah Indonesia kejar untuk menjadi anggotanya tersebut menilai pertumbuhan output global tetap tangguh dan inflasi terus moderat. Pertumbuhan relatif kuat di banyak negara G20 termasuk Amerika Serikat, Brasil, India, Indonesia, dan Inggris.

Sementara untuk tahun depan, atau pada pemerintahn pertama Prabowo-Gibran, ekonomi Indonesia akan meningkat ke level 5,2%.

ADB

Asian Development Bank (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5% pada 2024 dan 2025. ADB memperkirakan permintaan di dalam negeri akan terus mendorong pertumbuhan dan mengimbangi kontribusi yang lebih lemah dari ekspor neto.

Indonesia diperkirakan akan tetap berada di jalur yang tepat untuk memenuhi target pertumbuhan di tahun ini dan tahun depan, didukung oleh permintaan domestik dan eksternal yang kuat.

Pengeluaran pemerintah akan ekonomi. Sebut saja pengeluaran terkait pemilu dan peningkatan investasi publik berkontribusi pada pertumbuhan yang kuat di semester I/2024. Sementara pada November mendatang, dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, ADB meyakini akan mendorong konsumsi.

Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu tumbuh di angka 5,1% pada akhir tahun ini, sejalan dengan mulainya pemangkasan suku bunga atau BI Rate dari 6,25% menjadi 6%.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan sejauh ini perkiraan pertumbuhan ekonomi dari bank sentral tetap berada pada rentang 4,7% hingga 5,5%, dengan nilai tengah di angka 5,1%.

"Untuk tahun ini memang kami perkirakan 5,1% masih bisa tercapai," ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (18/9/2024).

Bukti ekonomi mampu tumbuh sesuai target terlihat dari investasi terus tumbuh, khususnya investasi bangunan sejalan dengan tahapan finalisasi operasional Ibu Kota Nusantara (IKN) dan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap terjaga, khususnya untuk kelas menengah ke atas. Kemudian ekspor nonmigas tetap baik sehingga turut menopang pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah yang diperkirakan meningkat pada akhir tahun juga diharapkan dapat juga menopang permintaan domestik.

Menteri Keuangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah mencanangkan target 5,2%.

Sementara dalam outlook yang pemerintah keluarkan, pertumbuhan ekonomi diyakini akan berada pada rentang 5% hingga 5,2% untuk tahun ini. Di mana Permintaan domestik masih cukup kuat untuk perekonomian nasional, namun perlu kewaspadaan dengan berbagai risiko global.

Sementara dalam APBN 2025, Bendahara Negara tersebut tidak mengubah target dari tahun ini, yakni tetap di angka 5,2%.

LPEM UI

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini secara full year sebesar 5,0%-5,1%.

LPEM meyakini pertumbuhan ini didorong oleh tingginya ketidakpastian domestik dan global.

Sesuai dengan jadwal Rencana Terbit milik BPS, pihaknya akan melaporkan realisasi PDB dan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia periode kuartal III/2024 dan sepanjang tahun berjalan pada 5 November 2024.

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan optimistis target pertumbuhan ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebesar 8 persen bisa dicapai. Salah satu upayanya dengan memberantas impor ilegal.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menilai saat ini produk impor ilegal sudah membanjiri pasar yang berpotensi menimbulkan kerugian negara karena lolos dari pengenaan pajak. Di sisi lain, produk impor ilegal juga cenderung merusak pasar dan merugikan industri dalam negeri.

"Berdasarkan data dari Pak Teten, (Menkop UKM), barang-barang ilegal ini presentasenya di pasaran sudah hampir 35 persen, jadi besar sekali," kata Zulhas saat konferensi pers di Kantor Badan POM Jakarta, Senin (30/9/2024).

Menurutnya, rusaknya pasar akibat peredaran barang impor ilegal ini disebabkan karena produk atau industri lokal cenderung kalah bersaing dengan produk impor ilegal. Itu lantaran produk ilegal tidak dibebani pajak, yang juga masuk sebagai cost produksi.

"Oleh karena itu program pak Prabowo, kita ingin tumbuh 8 persen, kemudian ingin menaikkan tax ratio, kalau 35 persen (pangsa pasar produk ilegal) ini bisa kita selesaikan, maka tax ratio bertambah 1 persen dari sini saja bisa," tuturnya.

Dari sisi industri, Zulhas menilai pemberantasan barang impor ilegal akan menimbulkan dampak positif. Karena pangsa pasar industri dalam negeri bisa lebih luas dan tidak harus bersaing dengan barang impor ilegal yang punya harga lebih murah.

"Kemudian tentu industri kita akan berkembang, sehingga pertumbuhan, salah satu pendukung untuk tumbuh 8 persen itu, kalau ini (impor ilegal) bisa kita selesaikan, karena industri akan berkembang," kata Zulhas.

"Sukses atau tidaknya program pemberantasan impor ilegal, salah satu faktor kita bisa meningkatkan tax ratio dan pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya menambahkan.

(Febrina Ratna)