Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Operasi PT Thorcon Power Indonesia (PT TPI), Bob S Effendi mengungkapkan bahwa pihaknya berniat membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebesar 4 Giga Watt (GW) hingga tahun 2035. Hal ini ia ungkapkan kepada Warta Ekonomi, Minggu (03/11/2024).

Bob menerangkan, PLTN pertama yang bakal dibangun Thorcon berada di Pulau Kelasa, Bangka Belitung dan ditargetkan Commercial Operation Date (COD) di tahun 2031. PLTN pertamanya itu berteknologi molten salt reactor berkapasitas 2×250 Megawatt (MW) atau kerap disebut PLTN TMSR500.

“Kami juga mengusulkan untuk menempatkan setelah yang pertama di Pulau Kelasa Bangka Belitung untuk tambahan 7 unit lagi. Jadi total itu 4 Giga Di tahun 2035,” ungkap Bob.

Jika di PLTN pertama harga tarif listrik berada di kisasaran USD6,9 cent atau setara Rp1.100 per Kwh, maka di PLTN berikutnya Bob dengan yakin mampu memberikan harga tarif listrik yang lebih rendah lagi. Sebesar USD6,5 cent atau setara Rp1.000 rupiah (kurs Rp15.500).

Menurut Bob, Nuklir merupakan solusi yang tepat untuk menggenjot transisi energi yang selaras dengan trilema energi yakni energy security (ketahanan energi) energy affordability (keterjangkauan biaya energi) dan environmental sustainability (keberlanjutan lingkungan) yang terus digaungkan pemerintah.

“Saya mengatakannya solusi praktis, transisi energi tanpa subsidi,” jelas Bob.

Pasalnya, Thorcon siap membangun PLTN pertamanya tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sama sekali.

Regulasi Saat Ini

Meski belum ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, kata Bob di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) terbaru, porsi energi nuklir dalam bauran energi nasional mencapai 54 Gigawatt hingga tahun 2060.

”Kalau misalnya kita bicara Small Modular Reactor (maka sampai 2060) ada sekitar 100-150 PLTN dalam 30 tahunan,” tandas Bob.

Bob menerangkan, RPP KEN perlu segera disahkan sehingga dapat menjadi payung hukum yang jelas dalam pengembangan nuklir di Indonesia. Dengan begitu maka proses selanjutnya nuklir bisa masuk di dalam Rencana Usaha Penambahana Tenaga Listrik (RUPTL) PLN, dan Rencana Usaha Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

”Tapi kan masalahnya belum diketokkan. Nah setelah RUKN diketok Maka harus ada (di) RUPTL PLN baru nanti menjadi PPA (perjanjian pembelian tenaga listrik),” ucap Bob.

”Tentunya kita berharap dalam waktu dekat di tahun 2025 Pemerintah dapat menempatkan Pulau Kelasa (PLTN pertama) ini di dalam RUPTL. Karena kalau Kelasa juga gak masuk di dalam RUPTL ya gimana ini menjadi proyek,” tutup Bob.

Jakarta -

Luhut Binsar Pandjaitan masuk kabinet lagi. Setelah sejumlah tugas serta penunjukkan langsung oleh mantan Presiden Jokowi, kini ia ditugasi dua jabatan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih, ia dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

"Memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, terhitung sejak saat pelantikan, mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional," ujar Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Setpres Rika Kiswardani membacakan Keppres pengangkatan Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10).

Sehari kemudian, ia kembali hadir ke Istana Negara. Pada Selasa (22/10) ia dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden pada Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden nomor 140 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasehat Khusus Presiden.

Lewat tangannya, Luhut yang juga menjadi Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) pertama dan terakhir itu telah melakukan sejumlah kebijakan yang berusaha untuk menjaga stabilitas sektor riil perekonomian Indonesia. Mengutip detikFinance, Luhut adalah inisiator pembentukan Satgas Hulu Migas. Hal ini dilakukan untuk merangsang iklim investasi hulu minyak dan gas yang dipandang kurang menarik bagi para penanam modal.

Oleh Luhut, Satgas Hulu Migas diarahkan untuk memotong sengkarut rantai regulasi investasi. Menurutnya, ini adalah salah satu faktor para investor enggan untuk bekerja sama.

"Investasi dalam bidang migas, kenapa lama? Di peraturan dipakai waktu dulu mencari migas gampang. Sekarang banyak migas besar itu dari laut, laut dalam. Peraturannya masih sama. Ya kan nggak bener itu. Ya itu kita perbaiki sekarang," ungkap Luhut dikutip dari detikFinance, Rabu (31/7/2024).

Pada masa Covid, Luhut pun pernah ditugasi Presiden Jokowi untuk menjadi komandan untuk penanganan virus Corona di Indonesia. Atas keberhasilannya, Luhut pun berlanjut sebagai koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) se-Jawa hingga Bali. Tiga tahun kemudian, atas peran besar Luhut, ia dianugerahi Bintang Republik Indonesia.

Bentuk kepercayaan Presiden Jokowi kepada Luhut juga diperlihatkan dengan penunjukan untk melaksanakan berbagai tugas. Mulai dari Ketua Tim Pembangunan PLTN, Ketua Tim Pengarah Perkembangan Industri Gim, hingga Koordinator Sistem Digital Pemerintah. Apakah hal ini adalah alasan mengapa Luhut kembali muncul dalam jajaran menteri di Kabinet Era Prabowo? Ataukah Luhut membutuhkan waktu untuk tugas yang belum usai? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review bersama Redaktur Pelaksana detikFinance.

Beralih ke Jawa Timur, detikSore akan membahas lebih dalam tentang peristiwa dibubarkannya debat perdana calon Wakil Bupati Bojonegoro. Diketahui, acara yang digelar pada Sabtu (19/10/2024) dibubarkan KPU. Penyebabnya, salah satu paslon dianggap berbuat ricuh dan menyalahi aturan debat. Bagaimana kronologinya? Apakah ada sanksi yang diberikan KPU kepada pihak yang dianggap menyalahi aturan? Ikuti laporan jurnalis detikJatim selengkapnya dalam Indonesia Detik Ini.

Sementara itu pada akhir acara nanti, detikSore akan menghadirkan sosok inspiratif. Olehnya, keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang untuk berkarya. Hafizah tunanetra bernama Kayla Nur Syahwa viral lantaran dirinya membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an di hadapan Paus Fransiskus. Lantas bagaimana di usianya yang masih sangat muda bisa menghafal 30 juz Al-Qur'an? Apa metode menghafal yang ia gunakan? Temukan jawaban selengkapnya jelang matahari terbenam nanti.

Ikuti juga berbagai informasi bisnis ekonomi hingga pergerakan pasar jelang penutupan IHSG setiap harinya. Seluruh informasi ini bisa diakses di laman serta media sosial detikcom.

detikSore, Nggak Cuma Hore-hore.

(vys/vys)

KOMPAS.com - Google mengumumkan rencana perusahaan untuk membeli listrik dari pengembang reaktornuklir Kairos Power. Kedua perusahaan juga sudah menandatangi kesepakatan kerja sama yang akan berlangsung selama beberapa tahun ke depan.

Upaya Google itu dilakukan demi memenuhi sejumlah besar energi yang diperlukan oleh data center kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

"Jaringan listrik memerlukan sumber listrik baru untuk mendukung teknologi AI," kata Michael Terrell, direktur senior energi dan iklim Google dikutip dari blog Google, Selasa (15/10/2024).

"Perjanjian ini membantu mempercepat teknologi baru untuk memenuhi energi yang bersih dan andal, serta membuka potensi AI untuk semua orang," lanjut Terrell.

Google tidak mengungkap besaran mahar kerja sama atau lokasi data center AI yang disepakati dengan Kairos Power. Namun raksasa teknologi itu sesumbar bahwa kerja sama ini akan membuat Google memakai reaktor nuklir pertama pada dekade ini, yaitu sekitar tahun 2030 dan mengaktifkan lebih banyak reaktor lagi pada tahun 2035.

Google berkomitmen membeli sekitar tujuh reaktor yang dibangun Kairos Power. Kerja sama itu ditargetkan mampu menambah daya sekitar 500 megawatt mulai akhir dekade ini. Jumlah tersebut diperkirakan cukup untuk memberi daya pada satu data center AI.

Terlepas dari pengumuman itu, kerja sama Google dengan Kairos Power masih perlu izin dari dari Komisi Pengendali Nuklir Amerika Serikat serta lembaga terkait lainnya. Dan izin itu belum dikantongi oleh perusahaan.

Adapun Kairos Power merupakan startup yang fokus mengembangkan reaktor nuklir kecil, didukung oleh Departemen Energi AS. Selain ukurannya lebih kecil, perusahaan ini juga memakai garam fluorida cair sebagai pendingin, bukan air seperti yang dipakai di pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) tradisional.

Kairos Power mendapat izin pembuatan reaktor nuklir jenis baru pada tahun lalu dari regulator AS. Izin itu berlaku selama 50 tahun sejak diterbitkan.

Kemudian pada Juli 2024 lalu perusahaan yang didirikan pada tahun 2016 itu memulai pembangunan reaktor nuklir di negara bagian AS, Tennessee. Fasilitas itu bisa mulai dioperasikan mulai tahun 2027, dihimpun KompasTekno dari Wall Street Journal, Kamis (17/10/2024).

Microsoft juga pakai nuklir

Tidak hanya Google, Microsoft juga sudah menandatangni kerja sama dengan perusahaan energi Amerika Serikat, Constellation Energy, untuk menghidupkan kembali fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Three Mile Island.

Upaya ini ditempuh Microsoft guna memenuhi kebutuhan listrik data center perusahaan yang ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Energi dari PLTN itu nantinya akan menyokong listrik data center Microsoft selama 20 tahun, sejak PLTN dioperasikan ulang, yang direncanakan pada tahun 2028.

PLTN Three Mile Island berlokasi di Pennsylvania, negara bagian AS yang terletak di pesisir timur AS. Fasilitas ini, menurut warga setempat, ditutup permanen pada pada tahun 2019 karena kalah saing dari energi terbarukan yang lebih terjangkau.

Awalnya Three Mile Island memiliki dua unit reaktor. Namun pada tahun 1979 terjadi kecelakaan besar di unit 2 akibat kegagalan fungsi pendingin yang membuat beberapa bagian inti pembangkit ini meleleh di salah satu reaktor.

Walhasil, gas radio aktif terlepas ke udara. Insiden itu membuat unit 2 mengalami malfungsi dan akhirnya ditutup permanen.

Sementara unit 1 masih berfungsi hingga tahun 2019. Nah, fasilitas inilah yang bakal dihidupkan lagi oleh Microsoft bersama Constellation Energy.

Constellation nantinya akan memperbarui PLTN itu termasuk mengganti namanya menjadi Crane Clean Energy Center. Penamaannya melibatkan nama mendiang CEO mantan induk Constellation, Chris Crane yang meninggal dunia pada April 2024 lalu.

Perusahaan energi ini akan menggelontorkan 1,6 miliar dollar AS (sekitar Rp 24,9 triliun) untuk menghidupkan kembali PLTN itu sampai tahun 2028. Menurut kepala keuangan Constellation, investasi tersebut mencakup biaya untuk bahan bakar nuklir.

Jakarta: Jika Microsoft beberapa minggu lalu resmi menyewa sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk menyediakan daya pengembangan teknologi AI mereka, kini giliran Google melakukan hal yang sama.

Google dilaporkan menjalin kerja sama dengan sebuah startup pengelola tenaga nuklir bernama Kairos Power untuk membangun reaktor nuklir ukuran kecil di Amerika Serikat. Fasilitas ini akan digunakan untuk menyediakan daya ke data center AI milik Google.

Kontrak kerja sama ini menargetkan pasokan daya 500 megawatt dari tujuh reaktor nuklir berukuran kecil. Fasilitas ini akan siap beroperasi pada tahun 2030. Momen ini diklaim sebagai pertama kalinya sebuah perusahaan korporasi membeli pasokan daya dari tenaga nuklir berukuran kecil.
Berbeda dari Microsoft yang menyewa pembakit listrik tenaga nuklir normal berukuran besar, small modular reactor (SMR) yang disewa Google berupa fasilitas berukuran kecil yang dibangun di dalam sebuah pabrik.

Small modular reactor diklaim menawarkan keuntungan berupa biaya produksi yang kecil dibandingkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Tentu saja Kairos Power harus lebih dulu mendapatkan izin dari US Nuclear Regulatory Commision untuk membangun fasilitas ini.

Sebelumnya Kairos Power diketahui pernah mendapatkan izin tersebut untuk menyajikan sebuah demonstrasi teknologi mereka sebagai unit pengujian. Jadi mereka bukan perusahaan baru yang kemudian diajak kerja sama oleh Google.

Pihak Google sendiri enggan menyebutkan nilai kerja sama ini, mereka hanya mengklaim bahwa adopsi tenaga nuklir akan membantu mereka menekan biasa pengeluaran untuk menghidupi fasilitas data center miliknya.

“Dengan mengandalkan pasokan listrik dari sejumlah reaktor, kami membantu mengakselerasi pengembangan kebutuhan reaktor dengan biaya rendah, dan membantu teknologi Kairos Power bisa hadir di pasar secepat mungkin,” tutur Senior Director for Energy and Climate Google, Michael Terrel.

“Pendekatan ini sangat berarti bagi kami untuk meningkatkan manfaat dari teknologi berkelanjutan bagi masyarakat, dan komunitas, serta menambahkan usaha yang selama ini kami bangun,” ujarnya.

Tidak hanya Google dan Microsoft, Amazon sendiri diketahui juga sudah menyewa Talen Energy untuk menyediakan pasokan listrik dari tenaga nuklir untuk menghidupkan data center mereka.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap potensi penggantian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang akan pensiun dini untuk dialihkan menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama BRIN, Suparman mengatakan pihaknya telah memetakan sejumlah lokasi PLTU yang akan pensiun dini dan cocok untuk pembangunan PLTN dengan syarat kapasitas nya sesuai dengan reaktor yang digunakan.

"Jadi reaktor yang akan digunakan itu adalah reaktor yang temperaturnya tinggi, maksimal sekarang itu 500 megawatt [MW] PLTU yang bisa kita repowering kan, 300 MW pun bisa 100 MW apalagi bisa," kata Suparman saat ditemui Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Suparman menyebutkan saat ini belum ada negara manapun yang mengubah PLTU menjadi PLTN. Namun, dia tak memungkiri kemungkinan itu besar terjadi lantaran sudah banyak kebijakan penggantian batu bara menjadi nuklir.

"Artinya kita bisa melakukan penggantian PLTU dengan PLTN, reaktornya boiler dari PLTU kita ganti dengan reaktor nuklir. Yang lain seperti turbin, generator itu masih bisa kita pakai, artinya tidak mubazir kalo umpamanya PLTU diganti, yg lain mash bisa digunakan," tuturnya.

Kendati demikia, dia menegaskan untuk melakukan pengalihan dari PLTU menjadi PLTN juga harus melihat dari sisi ukuran dan posisi lokasi. Pemilihan lokasi untuk pembangunan PLTN sangat selektif.

"Lokasi itu harus tidak boleh tsunami, gempa besar, tidak boleh ada patahan pergerakan tanah, jadi kita harus lihat, tidak semua PLTU bisa, karena ada persyaratan lokasi harus layak," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Badan Kejuruan Teknik Nuklir Persatuan Insinyur Indonesia, Anhar Riza Antariksawan mengatakan pertimbangan lokasi PLTN membutuhkan 70 kriteria yang harus dipenuhi dan melibatkan lembaga International Atomic Energy Agency (IAEA).

Namun, Anhar menilai Indonesia harus segera bergerak untuk memulai transisi dari batu bara ke nuklir. Apalagi, dari negara G20 maupun G7 hanya Indonesia yang belum memiliki PLTN.

"Kondisi dunia dan semua sekarang memperhitungkan untuk nuklir karena memang nggak ada cara lain kalau kita sekali lagi committed terhadap lingkungan dan kedaulatan energi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Kejuruan Teknik Nuklir menilai biaya operasional pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) lebih murah dibandingkan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) lainnya.

Ketua Dewan Pakar Badan Kejuruan Teknik Nuklir Persatuan Insinyur Indonesia, Anhar Riza Antariksawan mengatakan jika merujuk pada studi Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) PLTN berdaya 1.000 megawatt elektrik (mWe) lebih kompetitif.

"Masalah keekonomian itu macam-macam nanti kita bergantung pada bunga saat itu dan sebagainya tetapi secara umum, kalau di dalam jangka panjang nuklir akan kompetitif," kata Anhar saat ditemui Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Kendati demikian, dia tak memungkiri investasi yang dibutuhkan lebih mahal. Namun, biaya bahan bakar operasional lebih murah karena ongkos angkutan uranium untuk PLTN hanya memerlukan 21 ton dalam setengah tahun. Terlebih, harga bahan baku nuklir juga cenderung lebih stabil harganya.

"Investasinya lebih mahal memang iya tetapi biaya bahan bakar operasionalnya lebih murah karena kita tidak setiap hari ngangkut bahan bakar seperti batubara," ujarnya.

Di sisi lain, operasionalnya dapat berlangsung hingga 80 tahun, lebih lama dibandingkan PLTU yang hanya 30 tahun. Anhar juga membeberkan bahwa setiap unit PLTN setidaknya dapat menerap tenaga kerja 500-800 pekerja.

Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa Indonesia telah memiliki kesiapan infrastruktur yang hampir memadai, khususnya dalam kehadiran sumber daya manusia. Dia menilai Indonesia telah memiliki infrastruktur pendidikan dan sebagian pelatihan dasar dalam ketenaganukliran.

"Human resource development sebetulnya sudah dikatakan siap," imbuhnya.

Tak hanya itu, dia menyebut dari 19 kategori infrastruktur yang disebutkan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA), 16 infrastruktur di Indonesia telah lolos penilaian lembaga internasional tersebut.

"Tahun 2019 sudah ada tim expert dari IAEA yang menilai kesiapan dari 19 infrastruktur itu, dan 16 sudah dinyatakan siap, hanya 3 saja yang belum yaitu national position, management, dan stakeholder involvement," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap estimasi kebutuhan biaya investasi yang diperlukan untuk mendukung rencana pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklit (PLTN) yang ditargetkan mulai pada 2032.

Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama BRIN, Suparman, mengatakan biaya operasional PLTN lebih rendah dibandingkan pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) lainnya, meskipun dibutuhkan investasi yang tinggi.

"Dari sisi ekonomis, kalau bisa hitung cashflow secara keseluruhan jatuhnya bisa lebih murah PLTN daripada pembangkit yang lain," kata Suparman dalam Forum Discussion Group (FGD) Kedaulatan dan Ketahanan Energi Nasional: Percepatan Implementasi PLTN di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Dalam catatannya, BRIN memproyeksi paling lambat Indonesia dapat memiliki PLTN dengan kapasitas daya listrik mencapai 2-3 gigawatt (GW) pada 2035. Kendati demikian, Indonesia akan memulai dengan small modular reactor (SMR) berkapasitas 250 MW pada 2032.

Suparman menilai Indonesia masih menunggu kajian keamanan teknologi dari sejumlah negara yang juga tengah membangun SMR. Hal ini untuk meminimalisir risiko, sehingga teknologi yang akan digunakan di Indonesia sudah terbukti.

Di samping itu, meskipun membangun skala kecil, Indonesia setidaknya harus membangun 4 unit pembangkit sehingga biaya operasional dan kapasitas nya dapat setara dengan PLTN besar. Kendati demikian, Supraman menuturkan investasi SMR lebih mahal dibandingkan PLTN besar.

"Supaya bisa menyamai paling tidak untuk yang PLTN besar itu sekitar 1.000 MW ke atas, berarti kita butuh 4 PLTN yang kecil," jelasnya.

Dari perhitungan estimasi kebutuhan investasi, Suparman menuturkan setiap negara memiliki perhitungan berbeda karena sejumlah faktor seperti komponen lokal, lokasi, besaran kapasitas, teknologi, insentif dan jaminan pemerintah.

Berdasarkan World Nuclear Association, rata-rata biaya overnight capital cost berdasarkan wilayah yaitu US$4.000 sampai US$6.000 per kilowatt electric (kWe).

Dia menyebutkan ongkos modal PLTN di China US$3.500 per kWe, sedangkan di Eropa US$5.500 per kWe, dan di Amerika Serikat lebih rendah 10% dibandingkan Eropa.

Dalam laporan Studi Pra-kelayakan PLTN dengan SMR di Kalbar tahun 2019, ongkos modalnya berkisar US$5.000 hingga US$7.000 per kWe. Biayanya lebih mahal dibandingkan PLTN besar dengan estimasi US$2.400 hingga US$6.000 per kWe.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkap sejumlah operator teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dari berbagai negara telah menunjukkan minat untuk membangun proyek di Indonesia.

Anggota DEN Abadi Poernomo mengatakan, merujuk pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), pengembangan PLTN akan dimulai dan diharapkan sudah ada pembangkit skala kecil yang dapat menjadi motor penggerak sumber energi tersebut.

"Banyak [investor], dari Rusia minat, Amerika, China juga banyak yang minat," kata Abadi kepada wartawan, Rabu (9/10/2024).

Dia pun menyebutkan, lokasi yang dinilai telah stabil dan potensial untuk pembangunan PLTN, yaitu Belitung dan Kalimantan. Saat ini, pemerintah masih melakukan kajian lokasi-lokasi potensial lainnya yang aman untuk pembangkit listrik tenaga nuklir.

Sebelumnya, Abadi juga menerangkan alasan pemerintah mulai membuka opsi untuk mengembangkan PLTN yakni lantaran terjadi perubahan-perubahan kondisi strategis yang memengaruhi kebutuhan energi kelistrikan yang disebut masuk dalam kelompok energi baru terbarukan.

Merujuk pada PP No 79/2014, DEN memperhitungan kembali kebutuhan pasokan listrik dari segi pertumbuhan ekonomi dan populasi. Dalam aturan lama, asumsi pertumbuhan populasi hanya 0,6% pada 2019, sementara kenyataannya mencapai 1,5%.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh 7%-8%, kendati demikian saat ini masih dikisaran 5%. Hal ini yang membuat pemerintah memutar otak mencari alternatif produksi listrik untuk kebutuhan di masa mendatang.

"Dengan perhitungan semua resource yang ada untuk energi kita maksimalkan, kita butuh nuklir, tanpa nuklir kebutuhan energi di 2060 tidak bisa kita capai," ujarnya.

Dalam peta jalan PLTN, pemerintah merencanakan untuk membangun PLTN dengan skala kecil pada 2032 dengan kapasitas pembangkit dikisaran 2 x 250 megawatt (MW).

Menurut Abadi, pengembangan PLTN juga dapat sejalan dengan cita-cita Indonesia menuju Net Zero Emission pada 2050 yang tidak hanya mengembangkan energi baru terbarukan, tetapi juga energi bersih.

"Apakah kendaraan listrik clean energy? Belum karena kalau kita memakai kendaraan listrik, selama sumber energi dari batubara karena 80% pembangkit batu bara, maka EV akan menghasilkan 720 gr CO2 padahal konsumsinya kendaraan listrik cukup banyak," tuturnya.

Untuk itu, pemerintah mendorong energi bersih dari pembangkit di hulu. Dalam hal ini, hidrogen menjadi opsi bahan bakar paling bersih pengganti BBM, namun implementasinya dinilai masih lebih mahal ketimbang nuklir.

"Peta jalannya dari kendaraan listrik bermotor jarang untuk hidrogen, maka yang paling murah itu dari nuklir, hidrogen bisa terproduksi apabila ada listrik, listriknya dari hydrogen, bukan dari batu bara," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Filipina dan Korea Selatan sepakat untuk melakukan studi kelayakan mengenai potensi rehabilitasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang sudah tidak berfungsi lagi di negara Asia Tenggara tersebut.

Mengutip Bloomberg pada Senin (7/10/2024), Departemen Energi Filipina dan perusahaan Korea Selatan, Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. menandatangani nota kesepahaman mengenai studi PLTN tersebut, yang terletak di Bataan, sebelah utara ibu kota Filipina, Manila.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan saat Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berkunjung ke Manila.

Perjanjian tersebut menunjukkan rencana Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. untuk menjajaki kebangkitan fasilitas kontroversial yang dibangun pada masa pemerintahan mendiang ayahnya. Fasilitas tersebut tercatat sudah tidak digunakan selama sekitar empat dekade.

Langkah Filipina untuk mempertimbangkan kembali pembangkit listrik tenaga nuklir juga menggarisbawahi meningkatnya minat global terhadap sumber energi yang stabil dan tersedia sepanjang waktu.

Hal tersebut seiring dengan upaya negara-negara untuk memenuhi kebutuhan energi yang meningkat pesat sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil untuk mengurangi emisi.

Studi kelayakan pembangkit listrik tenaga nuklir akan dimulai pada bulan Januari, kata Departemen Energi Filipina dalam pernyataan terpisah. Studi ini akan menilai kondisi fasilitas sebelum mengevaluasi apakah fasilitas tersebut dapat direnovasi.

Korea Hydro and Nuclear Power, yang merupakan bagian dari kelompok yang sebelumnya mempelajari pembangkit listrik tersebut, dapat merekomendasikan alternatif termasuk pembangunan pembangkit listrik konvensional atau pengembangan reaktor modular kecil jika rehabilitasi tidak disarankan, menurut badan tersebut.

Filipina bertujuan untuk mengintegrasikan tenaga nuklir ke dalam bauran energinya seiring dengan upayanya untuk mendiversifikasi sumber energinya dan meningkatkan keamanan energi. Filipina menargetkan pembangkit listrik tenaga nuklir pertamanya dapat beroperasi pada tahun 2032, dengan kapasitas awal sebesar 1.200 megawatt.

Kedua negara juga menandatangani perjanjian kerja sama maritim dan pariwisata. Marcos, dalam pidatonya setelah upacara penandatanganan, mengatakan dia setuju untuk memperkuat kerja sama strategis dengan Korea Selatan, seiring dengan upayanya menghadapi ketegangan yang berkepanjangan dengan China di Laut Cina Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Filipina menetapkan target ambisius dengan merencanakan operasional fasilitaspembangkit listrik tenaga nuklir(PLTN) di negaranya pada 2032.

Dengan demikian, Filipina menyusul Indonesia dan Vietnam yang sebelumnya telah mempertimbangkan pemanfaatan energi nuklir guna memenuhi permintaan listrik yang meningkat pesat dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi mengatakan Indonesia akan segera membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Pernyataan tersebut menurutnya telah ia ungkapkan dalam kunjungannya ke Wina pada Senin lalu.

“Kemarin Senin saya baru balik dari Wina untuk menyatakan Indonesia masuk atau menggunakan nuklir untuk kelistrikan,” katanya dalam acara kumparan Green Initiative Conference 2024 pada Selasa, 24 September 2024.

Menurut Eniya, PLTN tersebut rencananya akan dapat terealisasikan sekitar tahun 2032. Ia juga berharap, PLTN di Indonesia nantinya dapat memberikan sumbangsih pasokan listrik negara hingga 9 GigaWatt (GW) di tahun 2060.

“(PLTN) itu akan dimulai on grid di tahun 2032 dan kita harapkan bisa 9 giga di tahun 2060” ujarnya.

Menurutnya, Indonesia sendiri sebetulnya sudah menggunakan tenaga nuklir sejak tahun 1965. Hanya saja, nuklir tersebut dimanfaatkan bukan di sektor energi untuk pembangkit listrik, tetapi lebih banyak untuk keperluan riset maupun kesehatan. Nuklir ia sebut dikelola oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) di Serpong, Bandung, dan Yogyakarta.

Ia juga menyebutkan pada Januari lalu sudah dikeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) terkait pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). Badan ini nantinya akan dikepalai langsung oleh Presiden. Pembentukan NEPIO sendiri nantinya akan mengacu pada standar dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEO).

“Kita sudah mendapatkan arahan dari pak Menteri untuk NEPIO-nya,” kata Eniya.

Hal yang terpenting dari rencana pembangunan PLTN ini sendiri menurut Eniya adalah memastikan adanya multilateral corporation. Hal ini mengingat sikap politik luar negeri Indonesia yang non-blok dan penggunaan nuklir yang cukup sensitif.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha mengatakan bahwa Rusia merencanakan serangan terhadap fasilitas-fasilitas nuklir Ukraina sebelum musim dingin.

Melansir Reuters, Sabtu (21/9/2024), Sybiha mendesak pengawas nuklir PBB dan sekutu-sekutu Ukraina untuk membentuk misi pemantauan permanen di pembangkit-pembangkit nuklir negara tersebut.

“Menurut intelijen Ukraina, Kremlin sedang mempersiapkan serangan terhadap objek-objek penting energi nuklir Ukraina sebelum musim dingin. Secara khusus, ini menyangkut perangkat distribusi terbuka di (pembangkit listrik tenaga nuklir dan) gardu transmisi, yang sangat penting untuk pengoperasian energi nuklir yang aman,” tulis Sybiha di X.

Sybiha tidak menjelaskan lebih lanjut mengapa Kyiv percaya bahwa serangan semacam itu sedang dipersiapkan.

Badan pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA), tidak segera menanggapi permintaan komentar. Rusia juga tidak memberikan komentarnya.

Kepala staf presiden Ukraina Andriy Yermak menyerukan respons global yang cepat terhadap ancaman yang diklaim sebagai serangan terhadap fasilitas nuklir.

“Ini adalah persiapan untuk skenario bencana nuklir yang mungkin terjadi. Rusia adalah teroris. Mereka harus dihentikan di sini dan sekarang. Negara-negara Barat dan Selatan harus bereaksi keras terhadap persiapan teror ini,” tulisnya di Telegram.

Rusia telah melancarkan kampanye pengeboman udara terhadap jaringan listrik Ukraina sejak musim gugur 2022 setelah menginvasi negara itu pada awal tahun itu.

Serangan ini telah merusak atau menghancurkan sebagian besar kapasitas pembangkit listrik termal Ukraina dan terkadang menghantam bendungan, tetapi belum mengenai fasilitas nuklir yang dikuasai Ukraina.

Ukraina sebelumnya menuduh Rusia melakukan pemerasan nuklir setelah pasukan Rusia menduduki pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia, pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa, pada Maret 2022. Moskow membantah tuduhan itu.

Kedua belah pihak terus menuduh satu sama lain menembaki daerah di sebelah pembangkit listrik, yang beberapa kali memutus kabel listrik ke pembangkit listrik, meningkatkan kemungkinan pemadaman listrik yang dapat menyebabkan kecelakaan nuklir.

Kepala IAEA Rafael Grossi telah mengunjungi Ukraina dan Rusia beberapa kali selama perang dan mendesak kedua belah pihak untuk tidak saling menyerang di dekat fasilitas nuklir.

“Saya rasa selalu ada risiko ketika ada kemungkinan serangan terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir,” katanya dalam sebuah kunjungan ke Kyiv pada awal September.