Jakarta -

Anda ingin memasang reklame agar publik tahu jasa yang ditawarkan? Reklame memang penting untuk memperkenalkan usaha Anda kepada khalayak.

Namun penting pula diketahui penyelenggaraan atas reklame ini sekarang dikenakan pajak reklame. Salah satu contoh reklame adalah reklame nama pengenal usaha atau profesi.

Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny terdapat reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 yang telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

"Dicabutnya pengaturan reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c Perda Nomor 1 Tahun 2024, selanjutnya pengaturan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024," tutur Morris, dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud dalam Pergub ini adalah nama badan/perusahaan/usaha atau nama profesi termasuk logo/simbol atau identitas.

Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 terdapat ketentuan-ketentuan teknis untuk reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame sebagai berikut:

a. Dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi;

b. Memenuhi ketentuan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan yang diatur dalam Pergub ini;

c. Ketinggian reklame maksimum 15 meter dari permukaan tanah sampai ambang bawah bidang reklame;

d. Jumlah reklame sebanyak 1 buah.

Ketentuan Teknis Pemasangan Reklame

Ketentuan teknis berupa pemasangan melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi, diatur sebagai berikut:

a. Reklame dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi berada seperti dinding bangunan atau di atas bangunan;

b. Reklame dipasang di dalam area/tempat usaha/profesi berada termasuk halaman

Selanjutnya yang penting diketahui adalah beberapa ketentuan teknis mengenai jenis, ukuran, dan bahan yang diatur sebagai berikut:

a. Jenis reklame berupa reklame papan/billboard dan reklame pylon;

b. Ukuran luas bidang reklame tidak lebih dari 1 meter persegi;

c. Bahan reklame berupa:

Reklame papan/billboard > terbuat dari bahan metal, papan kayu, callibrate, vinyl, termasuk seng atau bahan lain sejenis

Reklame pylon > terbuat dari bahan metal, acrylic, vinyl atau plastic

Sementara itu untuk bentuk reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame sebagaimana diatur dalam Pergub ini tidak dibatasi sepanjang memenuhi ketentuan di atas.

Reklame nama pengenal usaha atau profesi yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan teknis tersebut, tidak termasuk yang dikecualikan dari objek pajak reklame sehingga terutang pajak reklame.

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 11 September 2024 dan berlaku surut terhitung sejak 5 Januari 2024.

Agar kewajiban perpajakan dapat terselenggara secara teratur dan terstruktur, yuk dukung berjalannya kebijakan baru ini.

(prf/ega)

MANADO - Rencana reklamasi teluk Manado seluas 90 hektare yang akan dikerjakan oleh PT MUP, mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat. Tak hanya mengalami penolakan, ada juga masyarakat yang justru menerima proyek tersebut.

Warga Tumumpa yang mengaku bernama Boby, menyebutkan jika dia setuju dengan proyek reklamasi yang telah disetujui Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Manado tersebut. Alasan dia setuju, karena bisa membawa dampak pembangunan untuk wilayah tempat tinggalnya.

"Waktu dorang (mereka) ada sosialisasi, ada bilang mo (mau) buka lapangan kerja. Siapa tahu anak-anak di sini yang bisa dapat kerja, kan bagus," ujar Boby, Kamis (17/10).

Boby juga mengatakan jika dia dan sebagian besar masyarakat di Tumumpa Dua, tidak merasa terganggu dengan proyek reklamasi. Apalagi, sejauh ini dia mengakui sudah mengikuti setiap sosialisasi dari pemerintah.

"Karena kami sering ikut sosialisasi dari pemerintah, ya kami dukung (reklamasi)," ujarnya lagi.

Senada diungkapkan Yanti, yang kesehariannya sebagai pedagang di Tumumpa Dua. Alasan Yanti menerima reklamasi, karena menurutnya jika ada reklamasi maka bahaya gelombang tinggi dari pantai yang kerap terjadi tidak akan terjadi lagi.

“Tahun lalu waktu hujan dan ombak tinggi, air pantai itu sampai ke jalan sini. Kalau sekarang mau ditimbun kan pantainya jadi agak jauh. Dan ini juga yang dibangun tambatan perahu jadi bagus untuk nelayan,” ujar Yanti.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Alias Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi (AMPLTR), Piter Sasundame, menyebutkan jika perbedaan pendapat antar masyarakat justru adalah hal yang membuktikan jika ada yang salah dari proses reklamasi.

Menurutnya, ada ketentuan yang gagal dipenuhi oleh pemerintah dan pengembang yang akhirnya membuat masyarakat menjadi terbelah antara pro dan kontra reklamasi.

“Perbedaan ini menunjukkan kalau ada yang terlewatkan dari proses perizinan reklamasi ini. Artinya masih ada keinginan masyarakat yang menolak, dan artinya itu tak tarfasilitasi dengan baik," ujar Piter kembali.

MANADO - Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi (AMPLTR) yang merupakan gabungan para nelayan, warga dan juga mahasiswa, menghentikan pekerjaan Excavator di lokasi Reklamasi yang ada di area Kelurahan Tumumpa Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara, Selasa (15/10).

Masyarakat telah berada di lokasi reklamasi sejak pukul 10.00 Wita, dan memulai orasi penolakan. Massa dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal AMPLTR, Piter Sasundame.

Piter mengungkapkan aksi tersebut adalah bentuk nyata dari penolakan aliansi terhadap reklamasi yang akan dilakukan oleh PT Manado Utara Perkasa (PT MUP).

“Hari ini kita turun untuk menghentikan Excavator. Tadi juga ada tim bentukan dari pemerintah dan sudah kami sampaikan bahwa reklamasi ini ada ketentuan yang dilanggar,” kata Piter tegas.

Lebih lanjut, Piter menyebut pemerintah perlu menyelesaikan terlebih dahulu setiap ketentuan yang perlu dipenuhi, dan tidak semena-mena melakukan penimbunan pantai.

Piter pun mengakui jika pihaknya akan tetap pada jalan penolakan dan terus melakukan sejumlah aksi untuk memastikan reklamasi di teluk Manado Utara dapat dihentikan.

“Kami masih akan bergerak, nanti kami juga masih akan melakukan aksi dan akan ada dukungan dari masyarakat adat,” kata Piter kembali.

Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono mengakui terdapat sejumlah tantangan dalam mengatur tata kelola ruang laut yang berkelanjutan. Tantangan tersebut di antaranya di sektor reklamasi dan ekonomi pariwisata.

"Tantangannya berat sekali, reklamasi untuk kepentingan ekonomi, seperti properti, pariwisata. Itu semuanya ujungnya ekonomi. Dia enggak pernah peduli dengan soal lingkungan sehingga menjadi rusak dan seterusnya," kata Trenggono dalam “Marine Spatial (MSP) Forum” ke-6 di Bali, Selasa (8/10).

Selanjutnya, proses budi daya tradisional yang tidak sesuai titik pembudidayaan dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Hal itu dinilai merusak lingkungan atau ekosistem laut.

"Pengambilan sumber daya alam di laut dalam misalnya migas. Ini kita juga harus lindungi, jangan sampai terdampak kepada tempat-tempat yang sangat berbahaya untuk kepentingan ekologi," sambungnya.

Trenggono mengatkan Indonesia terdiri dari 17 ribu pulau yang dikelilingi 6,4 juta kilometer laut. Ia menargetkan 30 persen ruang laut Indonesia harus bisa dijadikan sebagai ruang konservasi.

Trenggono memastikan melakukan berbagai upaya menjaga ruang tata laut berkelanjutan. Yakni, meningkatkan edukasi tentang bahaya eksploitasi lingkungan dan memetakan zona eksplorasi reklamasi hingga migas.

Bahkan, Pulau Nusa Penida, Bali dan Gili Matra di Selat Lombok secara resmi ditetapkan sebagai Particularly Sensitive Sea Area oleh International Maritime Organization atau IMO. Kapal-kapal dilarang melintasi area ini.

KKP juga tengah meningkatkan kualitas rencana tata ruang laut dengan membangun sistem Ocean Big Data. Ocean Big Data ini beroperasi dengan mengombinasikan sistem satelit dan digital. Perhitungan data di laut berbasis teknologi seperti radar, drone bawah air, dan udara.

"Nano satelit untuk memetakan perbaikan aktivitas di dasar laut, kolom laut, dan permukaan laut secara real time," tutur Trenggono.

MANADO - Nelayan dan warga pesisir pantai di Manado yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi (AMPLTR), kembali menggelar demo tolak reklamasi, Senin (7/10).

Bersama dengan para aktivis pecinta lingkungan dan sejumlah mahasiswa, AMPLTR mendatangi kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut), Kantor Gubernur Sulut dan kantor DPRD Provinsi Sulut.

Massa demo sendiri meneriakkan kekecewaan mereka kepada Gubernur Sulut, Olly Dondokambey. Pasalnya, selama ini dirinya selalu menghindari pertemuan dengan masyarakat yang datang untuk mengadukan penolakan reklamasi tersebut.

Sementara, dalam orasinya, Piter Sasundame, Sekretaris Jenderal AMPLTR, selain mengungkapkan kekecewaannya kepada Olly Dondokambey, juga mendesak agar pemerintah provinsi harus mencabut izin reklamasi yang diberikan pada PT MUP, karena cacat hukum dan tidak memenuhi persyaratan.

“Yang kami tuntut adalah pemerintah harus mencabut izin reklamasi, juga amdal yang ada. Itu cacat hukum dan tidak memenuhi syarat,” kata Piter dalam orasinya.

Piter juga meminta pemerintah untuk lebih transparan terkait segala jenis perizinan yang dinilai janggal. Menurutnya, pemerintah harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, bukan kepada pengusaha.

“Jadi selama ini masyarakat di pesisir tidak pernah jadi bagian dari pelayanan publik. Kami berhak terhadap transparansi dan data-data,” kata Piter kembali.

Sementara itu, Kadis Kominfo Sulut, Steven Liow, yang menerima massa aksi, mengaku jika aspirasi dari masyarakat akan langsung disampaikan kepada Gubernur.

Selain itu, Steven juga akan memastikan jika hasil kesepakatannya bersama pendemo yakni membentuk tim untuk menyelesaikan perihal izin Reklamasi akan dilaksanakan.

“Aspirasi ini telah kami sepakati. Tim akan dibentuk dan akan turun pada pekan depan. Tim ini terdiri dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Lingkungan Hidup,” kata Steven.

Adapun massa demo di depan Mako Polda Sulut, meminta agar polisi dapat berada di pihak masyarakat dan tidak terlibat pada upaya pengamanan proses reklamasi yang dilakukan oleh PT MUP selaku pengembang.

Jakarta -

Pemerintah akan mengeluarkan aturan terkait reklamasi tambang di Ibu Kota Nusantara (IKN). Koordinator Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Horas Pasaribu mengatakan aturan tersebut dalam bentuk peraturan pemerintah (PP).

"Sedang dibuat kajian dan akan ada PP khusus untuk IKN," ujar Horas di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Horas tidak bisa memastikan kapan PP itu terbit, namun dia mengatakan poin penting dalam PP itu adalah pengaturan khusus untuk IKN.

"Ya artinya pengaturan khusus untuk IKN, nanti kita lihat. Kalau kita lihat namanya PP itu kita nggak tahu kapan ditandatangani, apakah presiden sebelumnya atau setelahnya, kita lihat saja," katanya.

Pada kesempatan itu, dia juga mengatakan, masih ada satu Provinsi yang belum menyerahkan data lingkungan soal pertambangan. Dia menjelaskan setelah UU No 3 Tahun 2020 berlaku, kewenangan IUP PMDN dialihkan ke pemerintah pusat.

Sejak 2022 data pengelolaan lingkungan pun dialihkan ke pemerintah pusat. "Sejatinya sejak UU 3 ditetapkan di Juni 2020, pengalihan data itu seharusnya otomatis, tapi ya mohon maaf rata-rata provinsi belum siap mengalihkan data, kita tergantung kesiapan provinsi dan dimulai sejak 2022 sampai dengan November 2023," kata dia.

Menurut Horas saat ini masih ada satu provinsi yang belum menyerahkan data. Lalu, dia menyebut, pihaknya tengah mendata perusahaan yang belum menempatkan jaminan reklamasi.

"Dan sampai sekarang, masih ada 1 provinsi yang belum mengalihkan data, belum siap. Jadi apakah dari IUP PMDN masih ada yang belum menempatkan jaminan reklamasi? Ini yang sedang kita sedang inventarisir," terangnya.

Dia menambahkan provinsi yang belum menyetorkan data itu adalah Provinsi Bangka Belitung. "Provinsi Bangka Belitung. Dinasnya menyatakan belum siap," terang Horas.

Terkait penempatan jaminan reklamasi, dia menjelaskan perlunya dibagi menjadi dua era yakni sebelum era UU No 3 Tahun 2020 dan sesudah era UU No 3 Tahun 2020. Sebelum era UU No 3 Tahun 2020, izin usaha pertambangan (IUP) dalam kategori Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Kontrak Karya (KK) beserta perpanjangannya yakni Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUP BUMN dan IUP Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Sedangkan IUP PMDN yang jumlahnya sangat banyak yang 3.000 lebih itu kewenangan provinsi," katanya.

Dia memastikan untuk IUP yang berada di bawah pemerintah pusat telah melakukan kegiatan operasi produksi dan pembukaan lahan, telah menempatkan jaminan reklamasi.

(acd/hns)

Jakarta -

Perusahaan tambang wajib melakukan reklamasi pasca tambang. Hal itu untuk mengembalikan dan memulihkan lahan bekas tambang agar dapat digunakan kembali atau dikembalikan ke kondisi yang mendekati keadaan aslinya.

Koordinator Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara Horas Pasaribu mengatakan biaya reklamasi tersebut masih dalam proses pengesahan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen).

"Ada, cuma hanya saja dalam proses pengesahan Kepdirjennya nanti setelah tanda tangan Dirjen baru kita bisa publikasi," katanya di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Ia mengatakan, biaya reklamasi itu berbeda-beda antar wilayah. Dia menyebut, rata-rata biaya reklamasi mencapai Rp 200 juta per ha.

"Berbeda-beda tiap provinsi, yang jelas kalau bisa dirata-ratakan ya sekitar Rp 200 juta per hektar," katanya.

"Iya kalau kita rata-ratakan, ada yang Rp 150 juta, bahkan kalau Papua itu paling mahal itu di atas Rp 200 juta karena rata-ratanya Rp 200 juta toh," katanya.

Dia mengatakan, pada prinsipnya perusahaan wajib melakukan reklamasi dan menempatkan jaminan. Dia mengatakan, penempatan jaminan tidak membebaskan perusahaan dari kewajiban reklamasi.

"Kalau misalnya dia tidak laksanakan ya uang jaminannya itu yang notabenenya besar tidak cair-cair," ujarnya.

(acd/kil)

Jakarta -

Sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan timah yang disebut merugikan keuangan negara Rp 300 triliun kembali digelar kemarin. Salah satu saksi yang dihadirkan Jaksa adalah Ayu Lestari Yusman selaku manajer keuangan PT Refined Bangka Tin (RBT) sebagai saksi.

Dalam persidangan tersebut saksi mengungkap bahwa rupanya PT RBT telah membayar dana jaminan reklamasi sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pelestarian lingkungan di wilayah tambang tempatnya beroperasi.

Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup itu dibayarkan perusahaan saat mengajukan IUP wilayah pertambangan seperti amanah Pasal 43 Ayat (2) butir (a) UPPLH.

Adapun dana jaminan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

"PT RBT pernah menempatkan jaminan reklamasi setiap tahunnya," tutur Ayu Lestari dalam persidangan tersebut, dikutip, Selasa (10/9/2024).

Namun, ia mengaku tak ingat berapa besar nominal dana jaminan yang dibayarkan tersebut. Yang ia bisa pastikan adalah nominal yang dibayarkan sudah sesuai dengan ketentuan dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) setempat.

"Jumlahnya ratusan juta, dan dasar jumlah penempatan jaminan reklamasi berdasarkan surat dari dinas ESDM," tegas dia.

Dalam kesempatan itu ia juga memastikan bahwa dalam menjalankan kegiatannya, PT RBT memperoleh bijih timah dari wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah.

"Bijih timah yang dipergunakan untuk kerja sama adalah bijih timah yang diperoleh langsung dari IUP PT Timah," sambung dia.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab tudingan yang menyebut kegiatan pertambangan yang dilakukan, merambah kawasan hutan lindung dan merusak lingkungan.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari saksi lainnya yang hadir dalam persidangan di hari yang sama, Direktur CV Teman Jaya, Kurniawan Efendi Bong.

Kurniawan sendiri adalah pemilik lahan yang masuk dalam wilayah IUP PT Timah. Dalam kerja samanya dengan PT Timah, ia mengatakan bahwa lahan tempat aktivitas pertambangan merupakan tanah perkebunan baik miliknya maupun wilayah masyarakat lain yang ia beli.

"Tidak ada kawasan hutan yang ditambang, PT Timah sudah menentukan tidak ada penambangan di hutan," sambung dia.

Dalam persidangan tersebut, Kurniawan kembali menegaskan kesaksian saksi-saksi sebelumnya mengenai pola kemitraan PT Timah dengan masyarakat pemilik lahan yang masuk dalam lingkup IUP PT Timah.

"PT Timah merangkul masyarakat menggunakan CV termasuk CV Teman Jaya," jelas dia.

Pola kemitraan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 136 UU Pertambangan di mana pemilik IUP harus menyelesaikan hak atas tanah sebelum melakukan operasi.

Pola kemitraan dengan masyarakat ini sendiri dipandang sebagai win-win solution karena pada faktanya, tanah yang dikuasai oleh PT Timah jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan total luas lahan pada IUP PT Timah, sehingga menyebabkan konflik antara masyarakat dengan PT Timah.

Dengan adanya pola kemitraan denga masyarakat pemilik lahan seperti Kurniawan, PT Timah tetap bisa memperoleh timah yang ada pada wilayah IUP-nya, sementara masyarakat pemilik lahan juga memperoleh hak ekonomi atas lahannya.

(rrd/rir)

MANADO - YLBHI-LBHManado berhasil memenangkan sengketa Informasi Publik terkait permintaan informasi Izin Lingkungan Reklamasi Teluk Manado, terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Sulawesi Utara (Sulut).

Dalam pembacaan putusan sengketa dengan nomor register 04/VIII/KIPSulut-PSI/2024, Rabu (4/9), majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulut, mengabulkan permohonan YLBHI-LBH Manado untuk sebagian yaitu Informasi terkait Izin Lingkungan yang diberikan kepada PT Manado Utara Perkasa (MUP) pada pelaksanaan lahan reklamasi di Boulevard Dua, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai informasi yang bersifat terbuka dan wajib diberikan kepada pemohon.

Majelis juga memerintahkan kepada Termohon yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Sulawesi Utara, untuk memberikan Izin Lingkungan tersebut kepada pemohon selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak putusan diterima oleh pemohon.

Perwakilan YLBHI-LBH Manado, Henly Rahman dan Pascal Wilmar, dalam rilisnya, mengaku sangat berterima kasih atas putusan KI Provinsi Sulut tersebut, yang dinilai benar-benar berpihak pada aturan yang benar.

Henly dan Pascal mengatakan jika pihak YLBHI-LBH Manado, juga telah bersiap untuk menempuh proses hukum pidana terhadap termohon, jika nantinya putusan tersebut tak dijalankan.

"Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan atau tidak menerbitkan Informasi Publik dikenakan pidana," ujar LBH Manado dalam keterangan persnya.

Adapun sengketa ini berawal dari permohonan informasi publik yang diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Sulut terkait izin lingkungan PT MUP untuk reklamasi di Boulevard Dua, Kecamatan Tuminting, Kota Manado.

Akan tetapi, termohon tidak memberikan informasi publik yang dimohonkan, dengan alasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Atas hal itu, pihak YLBHI-LBH Manado kemudian mengajukan keberatan kepada termohon sebelum masuk dalam sengketa informasi publik.

Dijelaskan, izin lingkungan yang dimintakan tersebut merupakan suatu kebijakan publik yang dibentuk melalui partisipasi masyarakat merupakan informasi yang bersifat terbuka.

Bahkan, dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 39 menyatakan Gubernur dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.

Selain itu, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa izin lingkungan tidak termasuk sebagai informasi yang dikecualikan, serta Pasal 9 ayat (1) UU KIP menyatakan setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, salah satunya informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik.

"Adapun tujuan dari permohonan informasi publik ini menjadi penting sebagai bahan informasi bagi masyarakat, dan advokasi terhadap permasalahan perencanaan dan pelaksanaan reklamasi di Pantai Manado Utara yang sangat minim partisipasi publik, serta sangat berdampak pada perusakan lingkungan, dan perampasan ruang hidup nelayan dan masyarakat pesisir," tulis keterangan pers YLBHI-LBH Manado.

JAKARTA - PT Bumi Resources Tbk (BUMI) bersama anak usahanya, PT Kaltim Prima Coal (KPC), melestarikan habitat dan menyediakan rumah baru bagi orang utan di lahan pascatambang melalui proses reklamasi.

Konservasi orang utan dinilai penting tidak hanya karena merupakan satwa yang dilindungi, tapi juga karena perannya sebagai penjaga keseimbagan alam dan keanekaragaman hayati. Satwa ini memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung keberlangsungan hidup spesies lain di wilayah jelajahnya.

"Orang utan disebut umbrella species karena Orang utan menjaga keseimbangan ekosistem keadaan hutan dan menjadi penyebar biji-bijian. Sangat luar biasa peran orang utan sebagai satwa endemik," kata Manager Environment KPC Kiagus Nirwan dalam keterangannya, Jumat (30/8/2024).

Nirwan di sela-sela kegiatan BUMI pada perhelatan Festival LIKE 2 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pertengahan Agustus lalu menegaskan, KPC memastikan kegiatan reklamasi dilakukan ekspansif untuk rumah baru bagi orang utan. Keberlanjutan populasi orang utan yang berperan vital sebagai umbrella species di ekosistemnya, dianggap layak menjadi salah satu perhatian utama.

Reklamasi tambang adalah proses untuk merestorasi dan merehabilitasi lahan yang digunakan dalam aktivitas pertambangan. Proses ini bertujuan mengurangi dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang telah dieksploitasi, sehingga kondisi tanah, air, dan vegetasi, serta fungsi ekosistem yang pernah terganggu dapat dipulihkan kembali.

Nirwan menjelaskan, untuk mewujudkan ekosistem reklamasi yang siap menjadi penyangga kehidupan bagi orang utan, secara berkelanjutan tim KPC melaksanakan pengayaan jenis tumbuhan sarang dan pakan satwa. "Setiap hektare lahan ditanam 833 bibit yang terdiri atas 16 jenis tanaman, dan sebanyak 20 persennya merupakan tanaman pakan yang berperan penting untuk menjaga keanekaragaman hayati," jelasnya.

Nirwan menambahkan, KPC juga memiliki tim khusus penyelamatan satwa yang terdiri dari dokter hewan, satgas satwa, serta personel yang siap 24 jam untuk menerima laporan jika terdapat konflik dengan orang utan. Dia mengatakan, tim ini telah melakukan penyelamatan atau translokasi sekitar 151 individu orang utan.

"Monitoring berkala juga dilakukan sebagai bagian penting di dalam kegiatan operasional untuk memastikan keanekaragaman hayati tetap bisa berjalan dengan baik, seiring dengan proses reklamasi tambang," paparnya.

Berdasarkan pemantauan lapangan, lanjut dia, teridentifikasi sekitar 400-500 individu orang utan di area konsesi KPC. Populasi mereka diawasi melalui penggunaan drone dan aplikasi citra satelit untuk mengetahui secara akurat serta memitigasi keberadaan sarang orang utan di kawasan operasional.

Untuk diketahui, wilayah operasional KPC meliputi Sangatta dan Bengalon diapit dua kawasan konservasi yang bernilai keanekaragaman hayati tinggi, yakni Taman Nasional Kutai dan Kawasan Mangrove sepanjang pesisir Pantai Selat Makassar. Dalam menjaga kawasan tersebut, KPC bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Kutai, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, juga Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan.

"BUMI bersama KPC berkomitmen agar area reklamasi dapat menjadi rumah baru bagi orang utan dan berharap pengelolaan kawasan konservasi ini dapat sejalan dengan program nasional sehingga menjadi lebih efisien dan efektif," ujar VP Investor Relations & Chief Economist BUMI Achmad Reza Widjaja.

Dalam jangka panjang, kata dia, hal ini untuk memastikan keberlanjutan perusahaan yang tidak hanya memberi dampak positif secara ekonomi bagi masyarakat, tapi juga berdampak positif secara sosial dan lingkungan.

MANADO - Gabungan nelayan, warga pesisir dan mahasiswa di Kota Manado, menggelar demo di depan kantor Wali Kota Manado, Senin (26/8). Mereka menuntut agar Wali Kota Manado, Andrei Angouw, tak berpihak ke pengembang reklamasi yang akan merusak kawasan pesisir tempat mereka mencari nafkah.

Pada demo tersebut, massa aksi juga menyatakan jika keberpihakan dari Wali Kota Manado, Andrei Angouw, kepada pengembang reklamasi yang akan menimbun 90 hektare pantai, terlihat dari perangkat pemerintah mulai dari Camat hingga Kepala Lingkungan yang jelas-jelas berpihak ke pengembang.

Menurut nelayan, kepala lingkungan dan camat setiap hari selalu mendampingi pengembang. Bahkan menurut nelayan, perangkat pemerintah sudah berkantor di pantai yang akan direklamasi tidak lagi di kantor pemerintah.

"Kami menuntut pemerintah membatalkan reklamasi teluk Manado. Jangan kemudian pemerintah malah berpihak ke pengembang bukan ke warga. Kami minta Wali Kota dengan tegas menindak tegas kepala lingkungan dan Camat yang setiap hari selalu mendampingi pengembang, mereka sudah berkantor di pantai tidak lagi di kantor,” ungkap Roy, Ketua kelompok Nelayan Karangria dalam orasinya.

Roy berharap Pemerintah peka dengan keadaan masyarakat pesisir yang hanya menggantungkan hidup dari hasil melaut dan tidak hanya mementingkan pertimbangan pembangunan. Katanya, jika tidak diindahkan maka masyarakat akan kembali menggelar demo.

Sementara, Fenly Sigar, perwakilan warga mengatakan upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah akan mendapat dukungan dari masyarakat, hanya saja dia meminta pemerintah juga menghargai hak hidup dari masyarakat kecil.

“Kami dukung pembangunan oleh pemerintah, kami setuju saja. Hanya harus jelas dokumennya, jangan ada yang disembunyikan, dan juga harus lihat kehidupan kami masyarakat nelayan ini,” katanya.

Sementara itu, para nelayan dan warga yang menggelar demo merasa kecewa karena Wali Kota Manado, Andrei Angouw, tak mau menerima mereka. Tak hanya itu, perwakilan pemerintah kota Manado enggan menandatangani surat perjanjian untuk melaksanakan tuntutan masyarakat.

“Saya di sini hanya mendengar aspirasi dan tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya harus komunikasi dengan pimpinan,” ujar Asisten I Pemerintah Kota Manado, Julises Oehlers, yang menemui para demonstran.

swingly m

Jakarta -

Reklamasi tambang menjadi kewajiban bagi perusahaan tambang di Indonesia. Hal inilah yang turut dilakukan PT Bumi Resource Tbk bersama anak perusahaannya PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin.

Manager Environment PT Kaltim Prima Coal (KPC) Kiagus Nirwan mengatakan setidaknya terdapat lima kebijakan lingkungan yang diupayakan pihaknya dalam reklamasi tambang.

"Highlight kami ada lima, yakni mencegah pencemaran, mengembalikan semua area pascatambang ke dalam kondisi yang aman, stabil dan produktif. Kemudian memelihara keanekaragaman hayati, melaksanakan upaya konservasi air, serta melaksanakan efisiensi energi dan mitigasi perubahan iklim," ujar Nirwan dalam talkshow bertajuk 'Reklamasi dan Pasca Tambang' pada Festival LIKE 2, Jumat (9/8/2024).

Nirwan mengatakan pada tahun 2023, pihaknya menargetkan reklamasi 738,13 hektare. Sementara total aktual reklamasi mencapai 1.024 hektare. "Jadi lebih besar dibanding dengan target. Adapun akumulasi reklamasi saat ini kami telah melakukan reklamasi sekitar 15,121.38 hektare dari area yang sudah terganggu 37,355.29 hektare. Jadi kami sudah hampir 40.48% melakukan reklamasi di area operasional," sambungnya.

Dalam reklamasi, Nirwan mengungkapkan pihaknya mengelola bekas tambang (void). Adapun saat ini, void di KPC telah mendapatkan izin pengusahaan sumber daya air.

"Void management kami memastikan air yang kita kelola di bekas tambang (void) terjaga kualitasnya dan kuantitasnya serta berdaya guna untuk pembangunan yang berkelanjutan," paparnya.

"Void di KPC sudah mendapatkan izin pengusahaan air. Kapasitas yang kami suplai sampai 100 liter per detik yang kita suplai ke PDAM sebagai air baku kelas I sehingga PDAM tidak membutuhkan chemical untuk melakukan penetralan air, mereka hanya menambah florin untuk memastikan tidak ada ecoli," sambungnya.

Sementara itu Environmental & Community Development Superintendent PT Arutmin Mahmud Harris mengatakan pihaknya sudah melakukan pembukaan lahan hingga Juli 2024 17.438 hektare sejak beroperasi di tahun 1981. Adapun Total akumulatif reklamasi mencapai 8.911 hektare per Juli 2024, di mana indeks reklamasi sekitar 51 persen.

"Di Kabupaten Tanah Bumbu, kami juga sudah melakukan budi daya air tawar, ada keramba jaring apung (KJA), panennya sudah sekitar 5 ton per bulan. Selanjutnya juga ada pascatambang arboretrum atasela sebagai sarana penelitian dan ekowisata," bebernya.

Selain kegiatan reklamasi pascatambang di bidang lingkungan, Arutmin juga memiliki program pembangunan masyarakat. Adapun Arutmin melakukan masjid di sekitar tambang dan program sarana air bersih.

Di sisi lain, Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Bakrie Dr. Muhammad Ihsan menjelaskan perubahan pada daerah aliran sungai (DAS) pada dasarnya bukan berasal dari kegiatan pertambangan, namun juga ada faktor alamiah juga berubah.

"Ternyata memang dalam teoritik morfologi, DAS selalu berubah. Kemudian jika ada intervensi dalam manusia seperti tata guna lahan, kita harus melakukan monitoring sumber daya hayati, dan yang penting juga kalau ada intervensi yang lebih besar lagi, kita harus melakukan parameter lingkungan," ungkapnya.

"Memang rehabilitas pascatambang tidak terlalu mengubah sistem DAS sendiri, sistem yang lebih besarlah yang akan mengubah, seperti kebakaran hutan, pertumbuhan penduduk, perubahan tata guna lahan ini yang menjadi sumber perubahan DAS," tutupnya.

(ncm/ega)