Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal kembali melakukan ekspose hasil pengamanan produk tekstil yang terduga impor ilegal. Kali ini, produk tekstil yang diduga impor ilegal berupa kain gulungan asal China sebanyak 90 ribu rol dengan nilai Rp 90 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan total 90 ribu rol kain gulungan itu berasal dari dua gudang. Lebih rinci, sebanyak 60 ribu rol disita di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dan sisanya di Gudang Roa Malaka Jakarta Barat.

"Jadi, pada hari ini tim Satgas impor seperti yang sudah dilakukan sebelumnya melakukan penyitaan barang ilegal, kain tekstil dan produk tekstil berupa kain gulungan yg diduga ilegal. Sebenarnya ada di dua lokasi, pertama di gudang ditemukan sebanyak 60 ribu rol senilai Rp 60 miliar di Gudang Kamal Muara dan satunya di Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai 30 miliar, totalnya Rp 90 miliar," kata Budi dalam acara Konferensi Pers, di Gudang Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi menjelaskan produk tekstil tersebut diduga impor ilegal lantaran tidak memenuhi persyaratan impor, seperti tidak adanya persetujuan impor (PI), tidak ada Laporan Surveyor (LS) dan registrasi barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3L).

Lebih lanjut, kain gulungan tersebut berasal dari China. Informasi ini didapatkan Budi dari keterangan pemilik produk tersebut. Untuk sementara ini, Budi menyebut produk tekstil tersebut akan disita.

Pihaknya masih menunggu itikad baik pelaku usaha agar memenuhi dokumen persyaratan impor. Namun, tidak menutup kemungkinan puluhan ribu kain gulungan tersebut akan dimusnahkan apabila tetap tidak dapat memenuhi dokumen persyaratan impor.

"Berdasarkan keterangan dari pemilih barangnya, ini barang dari China. Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor. Nanti kita akan segera ketemu ya, ini barang harus diapakan. Yang jelas, ini sampai sekarang, secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor," imbuh Budi.

Dia menilai penyelundupan produk tekstil inilah yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tidak berkembang. Untuk itu, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya akan terus melakukan pemberantasan produk impor ilegal.

"Ini salah satunya yang membuat industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang ilegal. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar terus melakukan pemberantasan, penyelundupan. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi barang penyelundupan seperti ini sehingga industri kita tidak dirugikan dan konsumen tidak dirugikan," jelas Budi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan proses investigasi untuk memastikan produk tersebut ilegal membutuhkan waktu berbulan-bulan. Namun, pihaknya memberi tenggat waktu hingga 3 minggu agar pelaku usaha tersebut melengkapi persyaratan impor.

"Dapat info-info ini, terus ada target, kita coba minta teman-teman di lapangan untuk memastikan terkait kelengkapan dokumen dan sebagainya. Nah sampai kita kasih waktu, kalau tidak salah sampai 1 November ya, itu kita belum dapat dokumen secara lengkap, ya udah," kata Rusmin.

Meski puluhan ribu gulungan kain itu disita, pihaknya masih memberi kelonggaran sampai minggu ini agar pelaku usaha dapat melengkapi persyaratan impor. Apabila sampai tenggat waktu yang diberikan tidak kunjung melengkapi, pihaknya akan memusnahkan barang tersebut.

"Nanti tim Satgas bertemu (pihak perusahaan). Tapi secara aturan kan dimusnahkan (barangnya)," imbuh Rusmin.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal melakukan ekspose hasil pengamanan produk tekstil yang terduga impor ilegal berupa kain gulungan sebanyak 90.000 rol. Dari hasil penindakan tersebut, secara keseluruhan diperkirakan nilai barang sebesar Rp 90 miliar.

Budi Santoso mengatakan total 90 ribu rol kain gulungan itu berasal dari dua gudang. Lebih rinci, sebanyak 60 ribu rol disita di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dan sisanya di Gudang Roa Malaka Jakarta Barat.

"Jadi, pada hari ini tim Satgas impor seperti yang sudah dilakukan sebelumnya melakukan penyitaan barang ilegal, kain tekstil dan produk tekstil berupa kain gulungan yg diduga ilegal. Sebenarnya ada di dua lokasi, pertama di gudang ditemukan sebanyak 60 ribu rol senilai Rp 60 miliar di Gudang Kamal Muara dan satunya di Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai 30 miliar, totalnya Rp 90 miliar," kata Budi dalam acara Konferensi Pers, di Gudang Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi menjelaskan produk tekstil tersebut diduga impor ilegal lantaran tidak memenuhi persyaratan impor, seperti tidak adanya persetujuan impor (PI), tidak ada Laporan Surveyor (LS) dan registrasi barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3L).

Lebih lanjut, kain gulungan tersebut berasal dari China. Informasi ini didapatkan Budi dari keterangan pemilik produk tersebut. Untuk sementara ini, Budi menyebut produk tekstil tersebut akan disita.

Pihaknya masih menunggu itikad baik pelaku usaha agar memenuhi dokumen persyaratan impor. Namun, tidak menutup kemungkinan puluhan ribu kain gulungan tersebut akan dimusnahkan apabila tetap tidak dapat memenuhi dokumen persyaratan impor.

"Berdasarkan keterangan dari pemilih barangnya, ini barang dari China. Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor. Nanti kita akan segera ketemu ya, ini barang harus diapakan. Yang jelas, ini sampai sekarang, secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor," imbuh Budi.

Dia menilai penyelundupan produk tekstil inilah yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tidak berkembang. Untuk itu, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya akan terus melakukan pemberantasan produk impor ilegal.

"Ini salah satunya yang membuat industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang ilegal. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar terus melakukan pemberantasan, penyelundupan. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi barang penyelundupan seperti ini sehingga industri kita tidak dirugikan dan konsumen tidak dirugikan," jelas Budi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan proses investigasi untuk memastikan produk tersebut ilegal membutuhkan waktu berbulan-bulan. Namun, pihaknya memberi tenggat waktu hingga 3 minggu agar pelaku usaha tersebut melengkapi persyaratan impor.

"Dapat info-info ini, terus ada target, kita coba minta teman-teman di lapangan untuk memastikan terkait kelengkapan dokumen dan sebagainya. Nah sampai kita kasih waktu, kalau tidak salah sampai 1 November ya, itu kita belum dapat dokumen secara lengkap, ya udah," kata Rusmin.

Meski begitu, pihaknya masih memberi kelonggaran sampai minggu ini agar pelaku usaha dapat melengkapi persyaratan impor. Apabila sampai tenggat waktu yang diberikan tidak kunjung melengkapi, pihaknya akan memusnahkan barang tersebut.

"Nanti tim Satgas bertemu (pihak perusahaan). Tapi secara aturan kan dimusnahkan (barangnya)," imbuh Rusmin.

Satuan Petugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau Satgas Impor menemukan 415.035 produk kosmetik ilegal. Produk tersebut paling banyak berasal dari China hingga Thailand.

Ketua Satgas Impor sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, produk-produk ilegal ini berhasil diamankan pada operasi di berbagai wilayah mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Produk ini 970 item, sejumlah 415.035 pcs dengan nilai Rp 11,45 miliar. Akan dilakukan pemusnahan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat," kata Zulhas dalam konferensi pers di Gedung BPOM, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Zulhas mengatakan, Satgas Impor berfokus pada tujuh komoditi utama, mencakup produk tekstil, produk tekstil lainnya, pakaian jadi, alas kaki, beauty atau kosmetik, keramik, hingga elektronik.

Menurutnya, dalam kisaran waktu 4-5 bulan ke belakang banyak sekali keluhan di lingkup komoditas beauty dari kalangan pengusaha lantaran serbuan produk impor tanpa izin BPOM.

Zulhas mengatakan, tidak ada jaminan bagi masyarakat apabila mendapatkan efek buruk setelah menggunakan produk-produk ini, baik dari segi kelayakan maupun kesehatannya. Ia menjamin, produk-produk ilegal ini akan segera dimusnahkan.

"Ini tidak ada jaminan, sehingga akan merugikan konsumen. Kedua tentu melibatkan negara, yang ketiga tentu akan sangat memberikan industri beauty kita yang sekarang ini sedang berkembang dengan baik,bagus, tidak kalah," katanya.

Kosmetik Ilegal Merugikan

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, produk kosmetik ilegal tidak hanya berisiko ke kesehatan, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan ke pengusaha. Pihaknya telah bekerja sama dengan Satgas Impor melakukan intensifikasi pengawasan terhadap produk kosmetik impor ilegal dalam kurung waktu Juni hingga September 2024.

"Produk kosmetik impor ilegal berhasil diamankan dari berbagai wilayah, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua, berjumlah 45 kasus," kata Taruna.

Merek Kosmetik Ilegal

Taruna mengatakan, produk ilegal ini merupakan produk kosmetik tanpa izin edar, serta mengandung bahan dilarang dan berbahaya. Hal ini berdasarkan pada hasil pengecekan laboratorium.

"Kami juga sudah melakukan pengecekan di laboratorium dan sebagian besar produk berasal dari China, kemudian Filipina, Thailand, Malaysia. Merek produk ilegal tersebut antara lain Lamellia, Brilliant, dan Balai Meta. Kenapa perlu kami jelaskan ini? Supaya masyarakat tahu, ini belum teregistrasi di tempat kami, di Badan POM," paparnya.

Tindak lanjut dari operasi ini dilakukan dengan ketentuan sesuai pasal 435 dan pasal 138Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2020 tentang kesehatan. Berdasarkan aturan ini, Taruna menekankan, pelaku atau pelanggaran yang terkait dengan produk-produk ilegal ini dapat dikenakan hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara.

"Menurut undang-undang pelakunya bisa dipenjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar. Terhadap produk kosmetik impor ilegal telah diamankan akan dilakukan pemusnahan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat," ujar dia.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menduga para importir nakal sengaja menunggu mengirimkan barang ke Indonesia karena ada Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin.

Rusmin mendapat informasi tersebut dari pihak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri saat rapat bersama kementerian/lembaga (K/L).

"Kalau laporan dari beberapa K/L kita rapat dari minggu kemarin efektif. Malahan istilahnya seolah-seolah ada wait and see mereka ini untuk masukin barang ke Indonesia karena adanya Satgas. Info dari Bareskrim," kata Rusmin saat ditemui di Gudang Karpet di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten hari ini, Senin (23/9/2024).

Ketika ditanya mengenai perpanjangan masa tugas Satgas, Rusmin mengatakan pihaknya melihat terlebih dahulu tren datanya seperti apa. Apabila gempuran produk impor ilegal yang masuk ke pasar dalam negeri menurun atau bisa dianggap aman, Rusmin menyebut masa tugas Satgas bisa selesai sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni di akhir 2024.

"Ya kan pasti kita juga lihat nggak hanya sekedar meng-cut. Tapi juga lihat tren datanya seperti apa. Kalau memang nanti misal menurun atau dianggap aman. Kita lihat dari perkembangan yang ada, data-data yang masuk," terangnya.

Saat ditanya kemungkinan importir memasukkan barang ilegal kembali usai Satgas berakhir, Rusmin optimistis para importir mengurus dokumen perizinan impor sesuai peraturan. Dengan begitu, dia bilang tidak ada lagi impor ilegal yang menyerbu pasar dalam negeri.

"Ya, mungkin bisa saja (masuk ke Indonesia). Ternyata ini susah (masuknya). Mereka harus mengurus dokumen sesuai peraturan," tambahnya.

Sebagai informasi, pembentukan Satgas Barang Impor Ilegal tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 932 Tahun 2024 yang ditetapkan mulai 18 Juli 2024. Satgas Barang Impor Ilegal akan bekerja sampai 31 Desember 2024.

"Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor bertugas sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024," tulis aturan tersebut, dikutip Minggu (21/7/2024).

Satgas Barang Impor Ilegal akan bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap importir yang melakukan importasi barang secara ilegal. Selain itu, menelusuri apakah barang di pasaran yang akan ditindak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau tidak.

"Tugasnya antara lain melakukan inventarisasi permasalahan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, kemudian memetakan sasaran, program dan prosedur kerja, melakukan pemeriksaan perizinan berusaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, termasuk SNI dan pajak," ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengakui bahwa barang impor ilegal masih membanjiri Indonesia. Angka barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia menyentuh 35%. Artinya, pemberantasan produk impor ilegall harus menjadi prioritas pemerintah.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa berdasarkan temuan dari Kementerian UMKM, terdapat 35% produk-produk yang menguasai pasar Indonesia yang tidak terdata dengan baik.

“35% [produk impor ilegal] itu besar,” kata Zulhas dalam acara CNBC Indonesia: Trade Corner Special Dialogue bertajuk ‘Strategi & Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga tantangan di WTO’ di Auditorium Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional Kemendag, Bara Khrisna Hasibuan, menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan riset penelitian lapangan untuk mengukur seberapa jauh dominasi dari barang impor ilegal di Indonesia.

Dia mengklaim bahwa Kemendag telah melakukan pemeriksaan silang (cross-check) terhadap temuan dari data Kementerian UMKM. Dia pun mengaku bahwa pasar Indonesia dibanjiri barang impor ilegal.

“Memang kenyataannya, memang pasar Indonesia itu dipenuhi oleh barang-barang import ilegal,” ujar Bara.

Adapun, sejak dua bulan lalu, Bara menuturkan bahwa Kemendag telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani barang-barang impor ilegal.

Nantinya, Satgas ini akan bekerja hingga Desember mendatang yang diharapkan bisa mengurangi dominasi market share dari barang impor ilegal.

Pasalnya, Bara menekankan bahwa pemerintah tidak mau Indoensia menjadi surga bagi barang impor ilegal. Terlebih, barang impor ilegal memberikan dampak buruk bagi industri domestik, salah satunya karena harganya yang murah dibandingkan harga di pasar.

“Karena barang-barang impor ilegal yang berada di situ, yang dijual itu harganya sangat murah di bawah harga pasar, sehingga barang-barang industri lokal kita yang diproduksi oleh industri lokal tidak bisa compete dengan barang-barang tersebut,” ungkapnya.

Terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Moga Simatupang, mengatakan pihaknya masih mendalami kasus impor ilegal, mulai dari persentase impor ilegal di pasar hingga aktor atau dalang di baliknya.

“Kita akan melihat persentase berapa banyak sebetulnya barang impor ilegal dan legal yang dijual di pasar hingga aktor dan negara asal impor tersebut,” kata Moga dalam keterangan resmi di laman resmi Kemendang, dikutip pada Kamis (29/8/2024).

Moga menyampaikan bahwa pembahasan terkait barang impor ilegal masih dikaji secara internal. Namun dalam waktu dekat, dia akan membawa kajian itu kepada pihak terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan para ahli dari perguruan tinggi.

Kemendag pun menargetkan kajian pendalaman terkait kasus impor ilegal diterbitkan sebelum Oktober 2024. “Tadi pagi baru dibahas internal di Kemendag, mungkin dalam waktu dekat sama stakeholder lainnya, sebelum Oktober mudah-mudahan terbit,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) membeberkan sederet kerugian yang harus ditanggung negara dari maraknya produk impor ilegal.

Plt. Deputi Bidang UKM KemenKopUKM, Temmy Setya Permana, mengatakan, serbuan produk impor khususnya produk jadi atau consumer good telah menyebabkan pasar di dalam negeri terdistorsi. Bahkan, serbuan produk impor bukan hanya memukul UMKM, tapi juga industri besar di sektor tekstil dan produk tesktil (TPT).

"Pasar kita sedang tidak baik-baik saja, jangankan UMKM, usaha besarpun sekarang merasakan dampaknya dengan masifnya produk impor," kata Temmy di KemenKopUKM, Selasa (6/8/2024).

Bahkan, Temmy menduga kuat banyak impor TPT HS 60-63 (pakaian jadi) yang ilegal seiring adanya selisih data ekspor dari China dengan data impor dari Badan Pusat Statistik (BPS) hingga 50%.

"Ada 50% nilai impor yang tidak tercatat, artinya kita menduga ini adalah produk yang masuk secara ilegal. Ini kita sinyalir akan mendistorsi pasar," ujarnya.

Temmy mengungkapkan besarnya peredaran produk impor ilegal telah menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Indonesia. Di antaranya, kehilangan potensi serapan tenaga kerja hingga 67.000, dengan total pendapatan karyawan sebesar Rp2 triliun.

Selain itu, Indonesia juga kehilangan potensi PDB di sektor TPT sebesar Rp11,83 triliun per tahun. Alhasil, kerugian pajak atas produk impor ilegal itu ditaksir mencapai Rp6,2 triliun.

"Ini yang hitung-hitungan sederhana yang kita simulasikan tentu kita akan perdalam lagi angka-angkanya," ucapnya.

Oleh karena itu, Temmy menegaskan bahwa pihaknya mengusulkan sejumlah solusi dalam mengendalikan gempuran produk impor ilegal. Di antaranya dengan pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) yang tinggi terhadap impor produk jadi.

Selain itu, Kemenkop UKM juga mendukung adanya insentif untuk retrukturisasi mesin dalam bentuk pembebasan bea impor. Di sisi lain, revisi UU Anti Monopoli juga perlu dilakukan seiring berkembangnya pasar digital saat ini.

"Kami mendorong terkait dengan penyusunan regulasi persaingan usaha tidak sehat baik di pasar offline maupun online, UU kita kan tahun 1999 waktu itu belum ada belanja online, kita mendorong agar ada penyegaran regulasi," ucap Temmy.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) membeberkan nasib barang-barang impor ilegal yang berhasil diamankan oleh satuan tugas (Satgas).

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang, mengatakan, barang-barang impor ilegal khususnya bal pakaian bekas dan produk tekstil rencananya bakal digunakan sebagai bahan bakar industri. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu opsi untuk pemusnahan barang impor ilegal.

"Ini kan bisa jadi bahan bakar industri. Dimusnahin," kata Moga di Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Cikarang, Selasa (6/8/2024).

Moga pun mengakui bahwa untuk memusnahkan produk impor ilegal itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Di sisi lain, pembentukan satgas impor juga bersifat Ad hoc alias dadakan untuk suatu tujuan sehingga tidak memiliki alokasi anggaran dalam kerjanya.

Oleh karena itu, nantinya kalangan industri, kata dia, bisa mengakses bal pakaian bekas impor yang disita tersebut sebagai bahan bakar melalui pengawasan Bea Cukai dan Polri secara cuma-cuma.

"Jadi kita tidak tersedia dana untuk mobilisasi, untuk pemusnahan, untuk itu kita kerjasama dengan industri untuk pemusnahannya," jelasnya.

Dia pun meyakini bahwa penggunaan bal pakaian bekas hingga rol tekstil tidak akan berdampak pada masalah baru yang berakitan dengan lingkungan. Menurutnya, penggunaan sampah tekstil sebagai tambahan bakar bakar industri sudah menjadi hal biasa.

Sebelumnya, Satgas impor telah berhasil kembali mengamankan beragam produk impor ilegal senilai Rp46 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bahwa sejumlah barang ilegal yang berhasil diamankan tersebut berasal dari hasil penindakan oleh beberapa instansi anggota Satgas.

Zulhas yang juga merupakan Ketua Penasihat Satgas Impor merinci, Bareskrim Polri telah melakukan penindakan terhadap 1.883 bal pakaian bekas impor. Sementara Ditjen Bea Cukai melalui KPBC Tanjung Priok telah mengamankan pakaian bekas hingga 3.044 bal.

Selain itu, Bea Cukai Cikarang juga telah mengamankan 695 produk jadi seperti karpet dan handuk; 322 pak tekstil nylon, polyester dan sintetik leather; 371 alas kaki; 6.578 unit elektronik seperti laptop, handphone, mesin fotokopi; dan 5.896 pak garmen yang terdiri dari pakaian jadi dan aksesrois.

Zulhas menyebut, Kemendag melalui Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) juga turut mengamankan 20.000 rol kain gulungan yang diduga ilegal karena tidak dilengkapi dokumen persetujuan impor dan laporan surveyor.

"Artinya barang itu masuk enggak jelas isinya, serta dokumen terkait asal barang. Dari hasil penindakan tersebut, keseluruhan diperkirakan nilai barang Rp46.188.205.400," ujar Zulhas di KPBC Cikarang, Selasa (6/8/2024).

Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau Satgas Barang Impor Ilegal menemukan barang-barang impor ilegal senilai Rp 40 miliar. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas sebagai penasihat satgas mengungkap barang impor itu ditemukan di pergudangan yang disewa oleh warga negara asing (WNA).

Pergudangan yang baru saja ditemukan Satgas pada kerja perdana ini di kawasan Jakarta Utara. Barang-barang ilegal itu diketahui dijual melalui toko online.

"Dan ini memang tempat penyewaan barang. Jadi, gudang tetap tempat penyewaan barang. Nah, sekali lagi hasil penyelidikan sementara. Ternyata ini importirnya orang asing, nyewa gudang, minta di-packing barangnya, dia bayar. Kemudian dijual secara online," kata dia usai sidak di pergudangan Jakarta Utara, Jumat (26/7/2024).

Dugaan Satgas, jumlah gudang yang disewa importir nakal ini mencapai puluhan. Zulhas pun memerintahkan agar Satgas Impor Ilegal memusnahkan barang-barang tersebut secara nyata agar memberi efek jera.

"Karena banyak sekali ini yang kami dapat laporan, setiap provinsi itu katanya bisa 30-40 penyewaan gudang besar-besaran yang jualannya secara online seperti ini," tambahnya.

Zulhas mengatakan akan segera melaporkan hasil temuan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Nanti pada akhir Satgas, kita akan lapor kepada Pak Presiden. Saya sudah laporan soal ini dua kali kepada Pak Presiden. Nanti secara detail data-data dan sebagainya akan kami sampaikan setelah Satgas ini bekerja lebih lengkap dan lebih dalam lagi mengenai apa yang terjadi," ucapnya.

Zulhas juga akan melaporkan juga kepada Jaksa Agung, Kapolri, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pihaknya akan berdiskusi bagaimana barang-barang impor tersebut masuk ke Indonesia.

"Kita akan lapor kepada Pak Kapolri dan Jaksa Agung, juga dengan Ibu Menteri Keuangan. Apa sebetulnya yang terjadi? Apa adanya? Apa yang terjadi secara sesungguhnya? Di mana letak kebocoran kesalahan-kesalahannya? Kan pasti ada yang salah, tak mungkin ada yang salah kan?" ucap dia.

"Masa barang tiba-tiba kayak sebentar lagi sebentar lagi sampai di sini, nggak mungkin. Nah ini akan kita dalami secara serius dan sungguh-sungguh," pungkasnya.

Sebagai informasi satgas baru menemukan satu gudang yang disewa oleh importir asing. Adapun temuan barang impor ilegal antara lain mainan anak, elektronik, handphone, tablet, pakaian jadi, aksesoris, dan tas.

Nilai barang impor ilegal yang disita itu Rp 40 miliar. Secara detail temuan dari Satgas, nilai untuk handphone dan tablet Rp 2,7 miliar, pakaian jadi Rp 20 miliar, elektronik Rp 12,3 miliar, mainan anak-anak Rp 5 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Satgas impor ilegal yang diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) langsung menggebrak pada awal operasinya.

Kawasan pergudangan di Penjaringan Jakarta Utara menjadi sasaran utama. Hasil inspeksi mendadak (sidak) menemukan barang selundupan dari negara lain yang diduga ilegal dengan nilai total Rp40 miliar.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai penasihat Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, akan melaporkan hasil temuan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Nanti pada akhir Satgas, kita akan lapor kepada Pak Presiden. Saya sudah laporan soal ini dua kali kepada Pak Presiden. Nanti secara detail data-data dan sebagainya akan kami sampaikan setelah Satgas ini bekerja lebih lengkap dan lebih dalam lagi mengenai apa yang terjadi," kata dia saat mengecek temuan Satgas Barang Impor Ilegal di pergudangan Jakarta Utara, Jumat (26/7/2024).

Zulhas mengatakan akan melaporkan juga kepada Jaksa Agung, Kapolri, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pihaknya akan berdiskusi bagaimana barang-barang impor tersebut masuk ke Indonesia.

"Kita akan lapor kepada Pak Kapolri dan Jaksa Agung, juga dengan Ibu Menteri Keuangan. Apa sebetulnya yang terjadi? Apa adanya? Apa yang terjadi secara sesungguhnya? Di mana letak kebocoran kesalahan-kesalahannya? Kan pasti ada yang salah, tak mungkin ada yang salah kan?" ucap dia.

"Masa barang tiba-tiba kayak sebentar lagi sebentar lagi sampai di sini, nggak mungkin. Nah ini akan kita dalami secara serius dan sungguh-sungguh," jelasnya.

Sebagai informasi satgas baru menemukan satu gudang yang disewa oleh importir asing. Adapun temuan barang impor ilegal antara lain mainan anak, elektronik, handphone, tablet, pakaian jadi, aksesoris, dan tas.

Nilai barang impor ilegal yang disita itu Rp 40 miliar. Secara detail temuan dari Satgas, nilai untuk handphone dan tablet Rp 2,7 miliar, pakaian jadi Rp 20 miliar, elektronik Rp 12,3 miliar, mainan anak-anak Rp 5 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) impor tengah menyelidiki modus warga negara asing (WNA) melakukan impor ilegal hingga menjalankan bisnis jualan online di Indonesia.

Adapun, kerja Satgas impor telah mengamankan barang-barang impor ilegal di sebuah gudang di kawasan Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Total nilai barang impor itu ditaksir lebih dari Rp40 miliar yang terdiri dari beragam jenis produk mulai dari smart phone, komputer, tablet, pakaian jadi, mainan anak, sepatu, sandal dan elektronik lainnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, bisnis barang impor ilegal itu dijalankan oleh WNA. Menurutnya, WNA tersebut mengimpor barang secara tidak resmi kemudian menyetok barangnya dengan menyewa layanan pergudangan beserta layanan pengiriman kurir.

"Sekarang orang asing yang di sini, dia ngimpor ke sini, dia jualan di sini pakai kita sewa gudang," ujar Zulhas, Jumat (26/7/2024).

Zulhas menyebut, penyewaan gudang besar untuk barang impor ilegal diperkirakan juga marak terjadi di banyak daerah. Barang impor ilegal di gudang-gudang selanjutnya dijual secara online oleh para importir.

"Banyak sekali ini kami dapat laporan, setiap provinsi itu katanya bisa 30-40 penyewaan gudang besar-besaran yang jualannya secara online seperti ini," ungkapnya.

Dia pun mengaku heran bagaimana barang-barang impor sebanyak itu bisa masuk ke Indonesia secara ilegal dan dijalankan oleh orang asing. Zulhas pun tidak menampik, bahwa risiko penyelewengan bisa terjadi di dalam proses importasi tersebut.

Oleh karena itu, Zulhas yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun menegaskan bahwa Satgas akan bekerja keras menemukan titik kebocoran yang menyebabkan barang impor masuk ke Indonesia secara ilegal.

"Nanti di akhir Satgas kita akan laporkan, apa sebetulnya yang terjadi, di mana letak kebocoran, kesalahan-kesalahannya. Kan mestinya ini ada yang salah, masa barang tiba-tiba sebanyak ini sampai di sini, enggak mungkin," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Impor mulai mendalami peran perusahaan jasa logistik dalam negeri yang ikut terseret dalam jaringan mafia barang selundupan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa hasil penyelidikan awal Satgas impor menemukan bahwa warga negara asing (WNA) telah menjalankan bisnis barang selundupan tersebut. WNA tersebut menyewa gudang kepada perusahaan logistik hingga menjual barang ilegal itu secara online.

Atas kejadian itu, Zulhas pun meminta agar para penyedia jasa sewa gudang lainnya untuk tidak serta-merta melayani penyewa tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas barang-barang yang akan dipasok.

"Kami berharap nanti yang nyewa-nyewakan gudang seperti ini, ngecek dulu barang yang masuk itu, yang nyewa benar enggak gitu ya. Jangan sampai tersangkut-sangkut, karena bagaimanapun ilegal kan salah juga," ujar Zulhas, Jumat (26/7/2024).

Adapun, sejumlah barang impor ilegal yang disimpan di gudang tersebut di antaranya seperti smartphone, komputer, tablet, pakaian jadi, mainan anak, sepatu, sandal dan elektronik lainnya. Secara terperinci, total nilai untuk produk pakaian impor bisa mencapai Rp20 miliar, elektronik Rp12,3 miliar dan mainan anak Rp5 miliar.

Senada, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang mengatakan bahwa barang impor ilegal itu dikirim melalui jasa logistik hingga masuk ke gudang. Selanjutnya, penyedia saja logistik itu pun akan memproses pesanan barang berdasarkan permintaan dari penyewa gudang.

Dia memastikan barang impor tersebut ilegal lantaran pihak pengelola gudang tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen terkait dengan legalitas barang tersebut.

"Yang jelas barang dikirim melalui logistik masuk ke gudang, nah nanti dari gudang kalau ada pesanan untuk dikirim ke pemesan, mereka kirim," jelasnya.

Kendati begitu, Moga enggan menyebutkan nama perusahaan logistik yang menyewakan gudang hingga layanan pengiriman kepada importir tersebut. Menurutnya, penyidikan lebih dalam akan dilakukan untuk membuktikan apakah ada keterlibatan pihak jasa logistik yang juga menyewakan gudangnya dengan importir tersebut.

"Mereka [jasa logistik] kan hanya ngirim barang, dapat tugas kirim barang ya logistik. Ya nanti lah kita tunggu hasil penyidikan," katanya.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, gudang tersebut berlokasi di Jalan Kapuk Kamal Raya, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Saat tiba di lokasi tersebut, plang nama perusahaan di gudang tersebut ditutupi oleh plastik hitam. Di seluruh area gudang pun tidak ditemukan label atau tulisan perusahaan yang beroperasi di gudang tersebut.

Namun, saat ditelusuri titik lokasi gudang tersebut di aplikasi Google Maps menunjukkan nama "Sorting Hub Kapuk" dengan menampilkan gambar plang bertuliskan nama perusahaan jasa logistik "Shipper".

Dalam situs resmi Shipper memang perusahaan logistik tersebut menyediakan layanan pergudangan dan fulfillment menyeluruh dengan ragam layanan.