Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

Menanggapi hal itu, PT SMI menyampaikan ada dampak yang dirasakan perusahaan dari terbitnya ketentuan tersebut.

"Adapun dampak terhadap bisnis PT SMI adalah ditambahnya objek pembiayaan, yakni infrastruktur ekosistem industri dan infrastruktur kendaraan bermotor listrik berbasis baterai," ujar PT SMI kepada KONTAN, Sabtu (9/11).

Selain itu, PT SMI dapat melakukan pembiayaan untuk sektor atau bidang penyelenggaraan mitigasi atau adaptasi perubahan iklim. Adapun implementasi terkait mitigasi atau adaptasi perubahan iklim itu akan dikaji lebih lanjut oleh perusahaan.

Secara umum, PT SMI menerangkan POJK 16/2024 mencabut POJK 46/2020 yang sebelumnya berlaku. Hal itu disebabkan karena berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang menyatakan bahwa PT SMI merupakan perusahaan pembiayaan infrastruktur dan/atau kegiatan pembangunan yang dibentuk karena penugasan khusus dari pemerintah dan tidak termasuk dalam ruang lingkup usaha jasa pembiayaan.

Dengan demikian, PT SMI yang telah mendapatkan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur yang berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi terkini dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap PT SMI.

Hingga September 2024, nilai komitmen pembiayaan dan investasi PT SMI mencapai Rp 147,39 triliun dan outstanding mencapai Rp 93,15 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Peneliti senior Bank Syariah Indonesia (BSI) Institute Bazari Azhar Azizi menyarankan pemerintah menginvestasikan dana pensiun ke sektor infrastruktur agar Indonesia bisa lebih cepat menjadi negara maju.

Berdasarkan contoh kesuksesan Jepang dan Korea Selatan, kata Bazari, negara-negara pendapatan menengah bisa menjadi negara maju apabila mengkalibrasi dan mengadopsi kebijakan berdasarkan tiga faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertama, investasi. Kedua, adopsi teknologi modern atau infusion. Ketiga, inovasi yang fokus pembangunan kapasitas secara domestik.

“Dalam menerapkan strategi 3i [investasi, infusion, inovasi] tersebut, dana pensiun memegang peran penting sebagai sumber modal jangka panjang, memperdalam pasar keuangan, serta mendorong sumber dana berbasis ekuitas di pasar modal,” jelas Bazari dalam laporan Triwulan III/2024 BSI Institute, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Kendati demikian, dia melihat regulasi negara-negara berkembang cenderung membatasi fleksibilitas pemanfaatan dana pensiun ke instrumen-instrumen investasi. Misalnya Indonesia, yang mayoritas dana pensiunnya diinvestasikan ke surat utang pemerintah maupun swasta.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diolah BSI Institute, 77,46% dana pensiun diinvestasikan ke surat berharga negara atau SBN (37,12%), sukuk korporasi (23,95%), dan obligasi korporasi (16,39%). Sisanya atau 22,54%, investasi dana pensiun tersebar ke 18 instrumen lain.

Masalahnya, sambung Bazari, ketergantungan dana pensiun yang berlebihan pada obligasi pemerintah dan sejenisnya dapat menyebabkan masalah likuiditas dan pendanaan bagi pensiunan itu sendiri karena imbal hasilnya cenderung kecil.

Permasalahan seperti itu sempat terjadi di Inggris pada 2022. Kejadian tersebut dikenal sebagai Gilt Crisis.

“Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dan diversifikasi instrumen yang cermat antara mengejar keuntungan jangka panjang dan mengelola risiko jangka pendek,” ujar Bazari.

Dia pun menyarankan agar investasi dana pensiun diarahkan ke sektor infrastruktur. Caranya, saran Bazari, bisa melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dengan skema tersebut, dana pensiun menjadi salah satu investor Badan Usaha Pelaksana (BUP) KPBU baik melalui investasi langsung atau melalui instrumen finansial.

Mengutip penelitian Carlo dkk (2023), investasi ke sektor infrastruktur menghasilkan arus kas yang stabil dan terprediksi. Sejalan, imbal hasilnya cenderung lebih tinggi dari surat utang pemerintah atau korporasi.

Oleh sebab itu, Bazari meyakini investasi ke sektor infrastruktur bisa menjadi alternatif untuk mencapai stabilitas pengelolaan dana jangka panjang sekaligus berkontribusi pada pembangunan nasional.

Dia menggarisbawahi, pembangunan infrastruktur berpotensi menciptakan lapangan kerja hingga mendorong aktivitas ekonomi yang lebih luas.

“Namun, keberhasilan dana pensiun bergantung pada kebijakan yang tepat, termasuk perluasan cakupan peserta dan kontribusi, diversifikasi investasi, reformasi tata kelola, dan penguatan regulasi dan pengawasan,” tutup Bazari

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyediakan lahan sitaankorupsi 200 hektar di Provinsi Banten.

"Selain itu, juga terus meyakinkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) agar tanah sitaan itu bisa diserahkan untuk rumah rakyat," terang Ara dalam Dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Ara membeberkan, sejumlah jurus atau upaya jitu untuk melaksanakan tugas pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat.

Beberapa upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan sejumlah mitra kerja untuk penyediaan lahan gratis atau murah, pembiayaan kreatif dan alternatif, efisiensi, insentif pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta mendorong kemudahan perijinan dan pajak dari pemerintah daerah.

Salah satu hal mendasar untuk pembangunan rumah rakyat adalah soal tanah. Maka dari itu, Kementerian PKP juga telah berupaya untuk penyediaan secara gratis atau murah.

Pada kesempatan itu, Ara juga meminta semua pihak untuk memberikan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah ini karena masyarakat sangat membutuhkan hunian sekaligus mengurangi backlog (ketimpangan) perumahan.

Menurutnya, tugas pembangunan rumah ini harus dimulai sejak dini dan bergotong royong dimana orang yang mampu membantu masyarakat yang kurang mampu.

"Teman-teman pengusaha saya sudah berkomitmen siap membangun rumah beserta isinya. Tinggal ada apa tidak kemauan dan keseriusan mulai membangun 3 juta rumah ini sejak dini dan sebagai Menteri PKP saya juga sudah menyediakan lahan perusahaan di Tangerang untuk rakyat," tuntas dia.

Belum genap sebulan memimpin Indonesia, Presiden Prabowo kembali menerbitkan regulasi strategis terkait struktur organisasi kementerian/lembaga. Salah satu regulasi yang baru diterbitkan adalah Perpres Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dikutip Sabtu (9/11), Perpres 193/2024 ini berisi struktur organisasi KKP yang diperluas menjadi 10 unit dari yang awalnya hanya sembilan unit kerja Eselon 1. Berdasarkan Perpres yang ditetapkan pada 8 November itu, pemekaran terjadi pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yang dipecah menjadi dua bagian, yakni Ditjen Penataan Ruang Laut dan Ditjen Pengelolaan Kelautan. Sedangkan, unit kerja Eselon I lainnya tidak mengalami perubahan, termasuk pada nomenklatur staf ahli menteri yang berjumlah tiga orang.

Penguatan struktur organisasi di kementerian yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan lima program ekonomi biru yang menjadi prioritas KKP. Ekonomi biru sudah menjadi bagian dari Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto, tepatnya di urutan kedua yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Ditjen PKRL sebelumnya bertanggung jawab atas tiga dari lima program ekonomi biru KKP yang digagas Menteri Sakti Wahyu Trenggono sejak 2021. Tiga program tersebut meliputi, perluasan kawasan konservasi laut, pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut (BCL).

Direktorat ini juga berkontribusi besar atas melejitnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan di masa kepemimpinan Trenggono. PNBP yang disumbangkan Ditjen PKRL melonjak hingga 600% berkat transformasi kinerja penataan ruang laut.

Namun, tugas dan fungsi tersebut berubah karena adanya Perpres baru ini. Mengacu pada Pasal 12 dan 13 Perpres 193/2024, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut memiliki tujuh fungsi meliputi,

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Di sisi lain, berdasarkan pasal 15 dan 16, Ditjen Pengelolaan Kelautan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut. Unit ini juga memiliki tujuh fungsi, antara lain,

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan,adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau- pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sebagai informasi, nomenklatur unit kerja Eselon I KKP lainnya yang tidak mengalami perubahan, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Tiga staf ahli, yakni Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, dan Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut juga tidak mengalami perubahan karena perpres ini.

Video Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Akan Jadi Kacung Negara Lain

Video Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Akan Jadi Kacung Negara Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berpesan soal pembangunan bendungan maupun bandara.

Menurut AHY, tidak boleh lagi ada bendungan yang kemudian tidak tersambung dengan irigasi dan bandara dengan minimnya utilitas karena konektivitasnya tak siap.

AHY mengungkapkan hal ini usai menghadiri Rakorbangwil di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jumat (8/11/2024).

"Tapi kita tak boleh berhenti pada masalah, kita harus cari solusi terhadap infrastruktur yang sudah terbangun tersebut. Kita gunakan dan maksimalkan untuk apa. Itu yang lebih penting bagi saya untuk mencari solusi bersama-sama," ungkap AHY.

Untuk 100 hari kerja atau pada jangka pendek, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan menyisir kembali proyek mana saja yang dianggap penting, produktif, dan darurat bersama dengan lima kementerian teknis terkait.

Kelimanya adalah Kementerian PU, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Transmigrasi, serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Kalau ketemu misalnya ada list (daftar) 1-100 kita sisir bareng-bareng begitu kita rasa ini enggak begitu penting sebetulnya. Enggak butuh segera dan nilai manfaat dampaknya tadi mungkin masih kita perdebatkan, maka kita geser dulu masuk dalam kolom pending (tunda) dulu," lanjut AHY.

Sebab, siapa tahu dapat direlokasikan anggaran untuk infrastruktur yang lebih darurat dan penting. Sehingga, secara signifikan dan produktif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, ada dua aspek kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pembangunan proyek infrastruktur.

Kedua aspek yang dimaksud yakni mark-up (menambah nilai) maupun inefisiensi anggaran.

Menurut AHY, dari kedua aspek kebocoran APBN tersebut harus dijadikan bahan pembelajaran.

AHY membeberkan hal ini usai mengisi sambutan Rakorbangwil di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Jumat (8/11/2024).

"Pertama, karena ada niat untuk mark-up kebocoran yang diniatkan ya tentu ini harus kita cegah dan kita perangi karena tidak boleh ada uang rakyat yang disalahgunakan, diselewengkan untuk tujuan pribadi maupun lain-lain. Kedua, inefisiensi ini juga seringkali membuat yang direncanakan itu tidak sesuai dengan output-nya (hasilnya)," jelas AHY.

Sementara inefisiensi anggaran berdampak tidak langsung meluas dan dirasakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, dia meminta perhitungan ulang dengan diawali dengan perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan baik.

AHY mengakui, hal ini merupakan pekerjaan yang tidaklah mudah.

"Memang, tidak mudah karena kita selalu dihadapkan pada limitasi, keterbatasan jadi ini juga yang ditekankan oleh Bapak Presiden Prabowo, cegah kebocoran APBN, juga cegah terjadinya inefisiensi," tandas dia.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dua penyebab kebocoran anggaran dalam proyek pembangunan infrastruktur.

Pertama, ada niat untuk menggelembungkan atau mark up anggaran proyek oleh pihak-pihak terkait. Hal tersebut kata AHY harus dicegah karena dana pembangunan infrastruktur bersumber dari uang rakyat.

"Tidak boleh ada uang rakyat yang disalahgunakan, diselewengkan untuk tujuan pribadi maupun yang lain-lain," katanya di kantor Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Jumat (8/11)

Penyebab kedua, sambung AHY, adalah terjadinya inefisiensi dalam proyek infrastruktur. Yang dimaksud kebocoran terkait inefisiensi misalnya anggaran yang digelontorkan untuk membangun infrastruktur ternyata tidak sesuai dengan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat.

Karena itu, pembangunan infrastruktur katanya harus diawali dengan perencanaan yang baik dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

"Ini memang tidak mudah. Pasti masyarakat berharap 'tolong dibangun ini pak, dibangun itu pak'. Tapi harus dihitung dengan baik kalau kita membangun sesuatu di tempat yang tadi diharapkan, karena biayanya juga tidak murah," kata AHY.

Ia mengatakan perencanaan pembangunan infrastruktur termasuk soal anggaran harus dilakukan efisien. Terlebih, ada keterbatasan APBN.

"Ini juga yang ditekankan Pak Presiden Prabowo, cegah kebocoran APBN, juga cegah terjadinya inefisiensi. Di sinilah urgensi dari Kemenko Infrastruktur untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan segala upaya untuk menghadirkan infrastruktur yang bagus," imbuhnya.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

AHY mengatakan Prabowo ingin IKN menjadi pusat pemerintahan paling lambat 2029 mendatang.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan atau pusat politik," katanya dalam dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta Selatan, Jumat (8/11).

Ia mengatakan Nusantara akan difokuskan dalam menyelesaikan tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak hanya pembangunan perkantoran, sambungnya, tetapi juga pembangunan fasilitas pendukung perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Targetnya 4-5 tahun ke depan itu (IKN) sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan Pak Presiden Prabowo," katanya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebelumnya mengungkap proses pembangunan IKN saat pemerintahan Prabowo kemungkinan tidak akan dilaksanakan secepat pemerintahan Jokowi.

"Dari hasil diskusi dengan Bapak Presiden dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, cuman mungkin kecepatannya enggak seperti dulu," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10).

Alasannya, menurut Dody, Prabowo saat ini sedang mengkhawatirkan tensi perang geopolitik di Timur Tengah. Selain itu, kemampuan Indonesia untuk swasembada pangan juga belum terlihat.

Adapun saat ini yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo adalah terwujudnya swasembada pangan.

"Dan kita masih butuh beras sana-sini. Itu yang dikhawatirkan akan menjadi masalah sosial yang akan lebih besar, makanya ketahanan pangan menjadi fokus utama," tutur Dody lebih lanjut.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mengungkapkan progres pembangunan LRT Jakarta 1B sudah mencapai 34,58% sampai dengan hari ini.

Asal tahu saja, PT Jakarta Propertindo sebagai pemilik proyek LRT Jakarta telah menunjuk KSO Waskita Nindya LRS sebagai kontraktor utama pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai melalui proses tender.

Adapun total anggaran pembangunan tersebut sebesar Rp 4,1 triliun berasal dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) ke PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang bersumber dari APBD DKI Jakarta.

Di sisi lain, WSKT juga meraih dua penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk pembangunan proyek LRT Jakarta Fase 1B. Dua rekor MURI itu untuk kategori Uji Coba Kereta Layang Tercepat dan Konstruksi Rancang Bangun Struktur Stasiun LRT Tercepat.

Sejak peletakan batu pertama pada 30 Oktober 2023, proyek ini sudah melewati berbagai tahapan, dari mulai pengangkatan girder pertama pada 20 April 2024 hingga uji coba jalur atau test track pertama pada 30 September lalu.

Manajer MURI, Triyono mengatakan, pada pembangunan proyek LRT Jakarta Fase 1B, Waskita menunjukkan pengerjaan yang cepat dan maksimal.

"Dibandingkan pembangunan LRT lain yang biasanya memerlukan waktu setahun sampai dua tahun untuk melakukan uji coba, kalau ini (LRT Jakarta Fase 1B) hanya sekitar 316 sampai 360 hari," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Jumat (8/11).

Direktur Operasi I Waskita Karya, Ari Asmoko menyatakan, keberhasilan ini bukan hanya pencapaian bagi Waskita, tapi juga kebanggaan bagi seluruh Indonesia. Perseroan pun selalu mengedepankan inovasi, efisiensi, serta ketepatan waktu dalam setiap proyek.

"Sehingga kita dapat memenuhi ekspektasi dan memberikan hasil terbaik. Kita biasa melakukan percepatan secara teori, namun bentuk nyata dari ketercapaian percepatan itu disempurnakan dengan pencatatan Rekor MURI," ungkapnya.

Saat ini, progres pengerjaan LRT Jakarta Fase 1B telah mencapai 34,58%. Perseroan pun akan melanjutkan pembangunan tersebut secepat mungkin, agar bisa segera dimanfaatkan masyarakat.

"Dengan adanya penghargaan ini, kami semakin semangat memberikan yang terbaik dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Air serta meningkatkan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa," ujarnya.

Ari menambahkan, pada bulan lalu, Waskita juga mendapat dua Rekor MURI pada proyek pembangunan Rusun ASN 3 di IKN.

“Melalui penghargaan tersebut, perseroan berkontribusi terhadap capaian Rekor MURI Kementerian Perumahan yang kini telah menembus 40 rekor,” tuturnya.

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan masih ada dua isu besar yang menjadi pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinnya. Kedua persoalan itu, yakni kebijakan satu peta (one map policy) dan kebijakan satu tata ruang (one spatial planning policy).

Nusron mengatakan kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung ini menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Alhasil, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

"Yang pertama adalah isu One Map Policy, yang di rapat kabinet diangkat oleh Bapak Presiden. Yang kemudian kemarin waktu di rapat koordinasi dengan Pemda juga diangkat oleh Bapak Menko Infrastruktur dan juga oleh Bapak Presiden. Saat ini Indonesia baru proses penyelesaian satu peta dengan skala 1 banding 5.000 di satu pulau, yaitu Pulau Sulawesi," kata Nusron dalam sambutannya di acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, di kantor, Jumat (8/11/2024).

Dia menyebut saat ini baru ada sebanyak 541 RDTR dari jumlah yang dibutuhkan 2.000 RDTR. Dari 541 tersebut, baru ada 278 RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS. Melihat hal tersebut, Nusron menilai masih ada pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinnya dalam lima tahun ke depan.

Kemudian isu kedua, yakni kebijakan satu tata ruang. Dia menjelaskan selama ini kebijakan terkait tata ruang Indonesia diatur oleh berbagai kementerian, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Kehutanan. Hal inilah yang terkadang terjadi tumpang tindih saat akan melaksanakan program antar kementerian.

"Nah kami bermaksud ini ada mumpung ada momentum. Apa momentumnya? Momentumnya itu adalah menyusun rencana peraturan pemerintah tentang tata ruang wilayah nasional sebagai bentuk turunan dari Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang 4encana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2025-2045," jelas Nusron.

Nusron menerangkan kebijakan tersebut nantinya akan membantu target pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan swasembada energi.

"Untuk mencapai swasembada pangan kita membutuhkan sawah. Karena itu apa? Karena itu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan-nya, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan-nya harus disiapkan secara nasional. Bagaimana caranya supaya nggak tabrakan dengan investasi dan tata ruang yang lain? Kalau di Pulau Jawa investor masuk mau membangun gudang atau membangun perumahan diwajibkan harus ada pengganti sawah di tempat yang lain. Supaya apa? Supaya untuk mensuplai kepentingan ketahanan pangan, pangannya nggak terganggu," imbuh Nusron.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bekerja sama membangun infrastruktur pertanian. Hal ini merupakan salah satu langkah konkret mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto swasembada pangan.

Dody mengatakan, agenda ini merupakan koordinasi formal pertamanya dengan Amran. Ia memastikan, Kementerian PU siap untuk mendukung penuh target besar Prabowo untuk mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun.

"Kementerian PU akan men-support penuh apapun target Pak Menteri Pertanian, yang otomatis adalah target besar Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran swasembada pangan di 4 atau 5 tahun mendatang," kata Dody, di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Amran berharap terbentuknya keselarasan antara pembangunan infrastruktur dan aktivitas pertanian usai disepakatinya kerja sama ini.

"Di mana PU bekerja, menghasilkan air, kita di situ memberikan bantuan subsidi benih, pupuk subsidi, alat mesin pertanian, sehingga pergerakan kita efektif. Jangan sampai terjadi, PU bekerja di Aceh, kita bekerja di Papua atau Kalimantan," ujar Amran.

Untuk tahap awal eksekusi kerja sama ini, Amran mengatakan akan ada 12 provinsi prioritas untuk pembangunan dan optimalisasi infrastruktur pertanian seperti bendungan hingga irigasi. Daerah tersebut di antaranya Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, hingga Sumatera Selatan.

Apabila pembangunan infrastruktur dan fokus pengembangan pertanian bisa diselaraskan, Amran yakin bisa mewujudkan optimalisasi lahan pertanian sehingga produktivitas juga bisa meningkat.

"Rencana kami seluruh lahan yang kita optimalisasi, sawah yang kita cetak, itu sinergi kolaborasi oleh Kementerian PU yang bekerja sama di lapangan, sehingga efektif. Di mana ada air yang dihasilkan oleh Kementerian PU, di situ pertanian tanam," kata dia.

Amran menargetkan, ke depan pihaknya berhasil untuk melakukan optimalisasi lahan (oplah) terhadap 1 juta hektare sawah. Kemudian menaikkan planting index atau indeks pertanaman dari semula 1 kali dalam 1 tahun, menjadi 2 kali atau 3 kali.

"Target minimal kita adalah ada kenaikan IP, planting index, 1 kali, totalnya syukur-syukur bisa 1 juta hektare. Kalau 1 juta hektare, bisa kita menghasilkan padi itu 5 juta ton. Nah, ini target kita, sehingga efektif," ujarnya.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk berpartisipasi dalam kegiatan tahunan Konstruksi Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pada kesempatan ini, Waskita menampilkan teknologi digital construction berupa drive simulator.

Teknologi ini memberikan pengalaman berkendara di Jalan Tol IKN Segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang. Dalam pameran yang dilaksanakan pada 6-8 November ini, Waskita juga menampilkan MetaKITA.

Teknologi ini merupakan platform untuk melakukan aktivitas virtual dalam lingkungan Waskita Karya secara imersif. Melalui teknologi ini, pengguna dapat merasa seolah berada di lingkungan tersebut melalui perangkat VR.

Inovasi ini pun diuji coba langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat mengunjungi booth Waskita Karya. AHY mengapresiasi berbagai inovasi yang dihadirkan Waskita tersebut.

"Semoga Waskita semakin maju. Kemudian terus berinovasi untuk menghadirkan pembangunan yang semakin berkualitas dan kelas dunia," kata AHY dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Menurutnya, transformasi teknologi dalam sektor konstruksi harus dilakukan. Hal ini merupakan upaya meningkatkan daya saing dan efisiensi di tengah persaingan global yang semakin ketat.

"Teknologi memberikan peluang untuk membuat proses konstruksi lebih cepat dan efisien," tegas AHY.

Ia menambahkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga perlu diperhatikan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

Sementara itu, Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan perseroan sudah melakukan transformasi digital pada bidang operasional dengan mengintegrasikan inovasi Building Information Modelling (BIM), sistem ERP SAP, serta Last Planner System (LPS).

"Waskita menjadi satu-satunya perusahaan konstruksi yang menggabungkan ketiga sistem tersebut," jelas Ermy.

Ia berharap Integrasi ketiga sistem itu dapat berkontribusi dalam mengontrol biaya dan waktu. Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa Waskita juga telah menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) WISENS (Waskita Intelligent Sensing System) pada beberapa pembangunan proyeknya, guna memudahkan sekaligus membuat pekerjaan lebih efektif.

Penggunaan AI tersebut Di antaranya, AI Pavement Crack Detection yang bertujuan membantu Waskita mendeteksi objek kerusakan jalan, sekaligus sebagai target tidak adanya kegagalan dalam proses konstruksi atau zero construction failure.

Melalui AI tersebut, penghitungan jumlah kerusakan secara otomatis bisa dilakukan, sehingga dapat mendukung inspeksi dan pengawasan aset jalan tol dan mengefisiensi waktu pekerjaan hampir 40 persen lebih cepat.

Dalam pameran konstruksi kali ini, Waskita turut menampilkan inovasi Augmented Reality Berbasis QR Marker Georeference.

"Teknologi ini memungkinkan tim melihat model bangunan di lokasi sebenarnya," tutur dia.

Simak juga Video AHY Jadi Menko Infrastruktur, Mau Segera Turun ke Lapangan

[Gambas:Video 20detik]