Rencana pemerintah mengubah model pemberian subsidi KRL menjadi berbasis NIK menuai pro kontra. Rencana tersebut tercantum dalam dokumen Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

detikcom telah melaksanakan polling untuk mengukur sejauh mana pembaca setuju atau menolak perubahan model subsidi KRL. Berdasarkan polling yang dibuka pada Jumat, 13 September 2024 dan ditutup Minggu 15 September pukul 11.00 WIB, mayoritas pembaca detikcom menolak rencana tersebut.

Terpantau 11 suara menyatakan setuju sementara 42 lainnya menyatakan tidak setuju. Salah satu pembaca yang setuju menyebut bahwa KRL yang tarifnya mendapat subsidi selayaknya digunakan keluarga menengah ke bawah bawah.

"KRL ditujukan untuk keluarga menengah ke bawah, jadi yang punya kendaraan pribadi nggak perlu pindah ke transportasi umum, karena perucma kalau tarifnya dibedakan," tulis seorang pembaca yang setuju.

Ada juga yang menyindir golongan mampu yang menggunan KRL padahal berpenghasilan tinggi. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan subsidi silang untuk membantu pihak yang membutuhkan.

"Banyak yang naik (KRL) ternyata bekerja kantoran yang tujuannya malas nyetir, padahal penghasilan lebih dari cukup. Subsidi silang dong buta yang kurang mampu, jangan pelit-pelit," tegasnya.

Sementara itu, kelompok yang menyatakan tidak setuju menyoroti transportasi publik yang seharusnya lebih murah dari kendaraan pribadi. Dikhawatirkan jika kebijakan itu terealisasi justru akan membebani masyarakat.

"Makin ke sini makin lucu negara konoha. Transportasi publik ya harus lebih murah daripada ongkos kendaraan pribadi. Ini dikit-dikit dinaikkan, belum nanti BBM ikut naik, makin sengsara rakyatnya," tutur pembaca yang tidak setuju.

Kekhawatiran lainnya adalah soal potensi macet di Jakarta yang semakin parah. Selain bakal memberatkan rakyat, pemerintah dinilai tidak mendukung penggunaan transportasi umum.

"Bukannya mendorong masyarakat naik transportasi umum, malah memberatkan. Siap-siap Jakarta jadi tambah macet!" tulis salah satu pembaca.

Sebagai informasi, jika kebijakan ini jadi dilaksanakan, maka subsidi hanya dirasakan oleh orang yang berhak memerolehnya, mengacu pada NIK. Sedangkan bagi yang NIK-nya tidak terdaftar dalam subsidi, otomatis tarif KRL akan terasa lebih mahal.

Dalam catatan detikcom, sejauh ini tarif dasar KRL Jabodetabek untuk 25 km pertama adalah Rp 3.000. Bila penumpang menggunakan layanan KRL Jabodetabek lebih dari 25 km akan dikenakan tarif lanjutan progresif Rp 1.000 per 10 km.

Simak Video: Menhub Bakal Bahas Subsidi KRL Berbasis NIK Bareng Luhut-Sri Mulyani

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah dikabarkan tengah berencana mengubah pemberian subsidi KRL menjadi berbasis NIK. Hal ini terungkap dalam dokumen Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Padahal selama ini dengan subsidi yang diberikan pemerintah, masyarakat bisa memanfaatkan layanan KRL Jabodetabek dengan tarif Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama dan Rp 1.000 untuk 10 kilometer berikutnya. Pengenaan tarif ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 35 tahun 2016.

Sedangkan sisa ongkos perjalanan ini akan ditanggung pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 354 Tahun 2020 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/ PSO).

Lantas berapa tarif KRL Jabodetabek yang harus dibayar pengguna layanan kalau tidak ada subsidi dari pemerintah?

Pengamat Transportasi Deddy Herlambang menjelaskan potongan tarif yang diterima pengguna KRL saat ini bukanlah subsidi melainkan PSO (Public Service Obligation). Berbeda dengan subsidi, menurutnya PSO ini diberikan rata untuk semua orang tanpa membeda-bedakan.

Meski aturan terkait pemberian PSO ini sudah ada dalam Keputusan Menteri Perhubungan, namun dalam aturan itu tidak disebutkan berapa besaran subsidi yang diberikan. Melainkan hanya mengatur kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan PSO itu.

"Pertama subsidi dan PSO itu berbeda. PSO, itu adalah sisi tarif yang merupakan kewajiban pemerintah bayarkan kepada masyarakat, itu kewajiban pemerintah. Jadi sisi tarif KRL saat ini adalah PSO, bukan subsidi. Jadi PSO ini sifatnya adalah insentif, bukan subsidi," jelas Deddy kepada detikcom, Jumat (13/9/2024).

"Biaya perjalanan KRL itu kurang lebihnya Rp 25 ribu per 25 kilometer. Nah sekarang ini 25 kilometer pertama itu Rp 3 ribu, jadi pemerintah berkewajiban sisi tarif atau PSO atau yang orang bilang itu subsidi sebesar Rp 22 ribu, cukup besar. Makanya pemerintah sebut ini terlalu besar, tapi itu bukan masalah, itu kewajiban pemerintah," terangnya lagi.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tarif normal KRL tanpa subsidi Rp 25.000 per 25 kilometer ini bukanlah tarif tetap, melainkan tarif normal. Sebab perhitungan PSO diberikan berdasarkan perhitungan jumlah orang yang menggunakan layanan per kilometer perjalanan.

Padahal untuk moda transportasi umum seperti kereta, sekali pemberangkatan rangkaian membutuhkan biaya operasional yang sama terlepas dari jumlah penumpang yang naik. Artinya semakin sedikit penumpang yang naik KRL untuk satu kali pemberangkatan rangkaian, maka semakin besar juga PSO yang diberikan.

"Rp 25.000 per 25 kilometer kurang lebihnya. Tapi bisa Rp 20.000 atau Rp 30.000 juga bisa tergantung penumpangnya. Kalau penumpangnya sama, biaya subsidinya menyusut. Karena biaya produksi operasi kereta itu kan ditanggung bareng oleh penumpang," terang Deddy.

"Nah kalau penumpangnya sedikit, seperti pas pandemi kemarin itu (tarif normal) bisa sampai Rp 30.000 per penumpang, karena memang yang penggunanya 50%. Jadi biaya operasi yang ditanggung bersama 100% oleh penumpang, kalau menyusut 50% berarti subsidi pemerintah naik dua kali lipat. Karena biaya produksi orang yang naik satu dengan yang naik 100 kan sama, biaya listriknya sama, gaji karyawannya sama, masalah perawatannya sama," jelasnya lagi.

Pemerintah mau mengubah skema subsidi layanan KRL Jabodetabek menjadi berbasis NIK. Namun hal ini masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Apa dampak dari perubahan model subsidi KRL menjadi berbasis NIK?

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno berpendapat jika ketetapan subsidi KRL berbasis NIK ini berlaku, maka pemerintah berpotensi menghemat hampir satu per tiga anggaran yang digunakan untuk pemberian subsidi saat ini.

Menurutnya, sisa anggaran yang berhasil dihemat tadi bisa digunakan pemerintah untuk keperluan lain. Misalkan untuk membangun infrastruktur transportasi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) atau membuat integrasi transportasi di berbagai daerah.

"Ini kan yang disubsidi itu seharusnya orang yang commuter lah, yang bepergian untuk bekerja. Tapi kalau Sabtu-Minggu kan banyak orang yang (naik KRL untuk) wisata, jalan-jalan, ngapain kasih subsidi besar-besar. Hasil surveinya waktu itu 2018, hari Sabtu orang yang masih kerja hanya 5%, lainnya orang jalan-jalan, kenapa tarifnya harus sama. Hari minggu cuma 2%" terang Djoko kepada detikcom, ditulis Jumat (13/9/2024).

"Artinya kalau (ada penyesuaian subsidi KRL) dihitung-hitung bisa ada penghematan sepertiga (dari anggaran yang dikeluarkan). Nah bagaimana uang sepertiga tadi itu digeser ke (pembangunan transportasi) kawasan perumahan. Atau sebagian diberikan ke daerah lain, daerah 3T itu penting juga, kita kan bicara Indonesia," ucapnya lagi.

Djoko berpandangan perubahan skema subsidi KRL nantinya tak akan memberatkan 'kantong' masyarakat, terutama pengguna layanan. Menurutnya, pemerintah akan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat untuk menetapkan tarif ke depannya. Sehingga ia merasa masyarakat tidak perlu khawatir.

"Saya kira nggak lah, makanya nanti ini kan dikaji lagi kira-kira kelas menengah itu kemampuan dia bayar berapa jadi dapat subsidinya berapa nanti. Masa penghasilan UMR Rp 5 juta sama penghasilan Rp 30 juta naik KRL bayarnya sama, ya nggak lah," terangnya.

Ia mencontohkan program serupa sudah diterapkan di Jawa Tengah, di mana para pengguna transportasi umum untuk pelajar dan warga dengan disabilitas dikenakan tarif yang lebih murah daripada kelompok masyarakat lainnya.

"Contoh di Jawa Tengah, tarif subsidi Trans Jateng itu Rp 4.000, tapi untuk buruh dan pelajar hanya Rp 2.000, kita tunjukan KTP saja sudah dikasih. Kemudian Trans Semarang itu Rp 4.000 tapi untuk lansia, veteran, disabilitas, pelajar, mahasiswa itu bayarnya Rp 1.000. Nggak apa-apa, nggak ada yang protes-protes," ucap Djoko.

"Makanya menurutnya saya seharusnya ini (perubahan subsidi) nggak cuma untuk KRl saja, tapi bisa juga untuk TransJakarta," tambahnya.

Di sisi lain, Pengamat Transportasi Deddy Herlambang berpendapat rencana perubahan subsidi KRL menjadi berbasis NIK ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial lainnya. Misalkan saja kecemburuan sosial antar pengguna layanan KRL.

"Takutnya nanti kalau sesuai NIK, takutnya PSO itu dicabut sehingga tarifnya berbeda-beda (karena ada yang dapat subsidi dan tidak), ada yang mahal ada yang murah ada mungkin tidak bayar, kan sesuai NIK-nya. Takutnya nanti akan ada kecemburuan sosial," katanya.

"Sekarang pun dengan tarif yang sama, mereka (pengguna KRL) sudah berantem, ribut, apalagi di kereta wanita mereka rebutan kursi-kursi, mereka merasa lebih berhak duduk karena sudah tua, mereka gendong anak, dan lain sebagainya. Apalagi nanti kalau tarifnya berbeda, nanti ada yang merasa lebih berhak karena mereka bayar lebih mahal, 'kalian itu saya subsidi', hal seperti itu pasti ada gesekan-gesekan," terang Deddy lagi.

Selain itu menurutnya dengan adanya perubahan model subsidi KRL ini, nantinya para pengguna layanan yang biasa bepergian untuk jarak dekat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi. Tentu hal ini dapat meningkatkan volume kendaraan di jalan dan membuat kemacetan semakin parah.

"Kedua, kemungkinan yang jarak-jarak pendek, jarak 25 kilometer, jarak pendek itu nanti takutnya mereka akan kembali menggunakan kendaraan pribadinya. Kalau tarifnya (naik KRL) jadi mahal mereka akan kembali naik motornya lagi misalkan. Mungkin yang dari Tebet ke Tanah Abang atau Kemayoran, biasa naik KRL untuk kerja, nanti mereka malah menggunakan kendaraan pribadinya," jelas Deddy.

Pemerintah berencana mengubah model pemberian subsidi KRL menjadi berbasis NIK. Hal ini terungkap dalam dokumen Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025, ada beberapa perbaikan yang akan dilakukan untuk skema PSO Kereta Api. Salah satunya adalah perbaikan pada sistem tiket elektronik KRL Jabodetabek yang bakal diubah jadi berbasis NIK.

Jika kebijakan ini jadi dilaksanakan, maka subsidi hanya dirasakan oleh orang yang berhak memerolehnya, mengacu pada NIK. Sedangkan bagi yang NIK-nya tidak terdaftar dalam subsidi, otomatis tarif KRL akan terasa lebih mahal.

Yang terbaru, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan ada kajian kenaikan tarif KRL Jabodetabek Rp 1.000. Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal, mengatakan tarif itu baru menjadi kajian dan sampai saat ini belum ada keputusan untuk penerapannya.

Sejauh ini tarif KRL Jabodetabek terdiri dari dua komponen, tarif dasar untuk 25 kilometer (km) dan tarif lanjutan progresif setiap 10 km. Risal tak menjelaskan komponen tarif mana yang mau dinaikkan.

"Ada, kajian itu ada sebenarnya. Kan waktu itu kita mau menaikkan sebanyak Rp 1.000 perak per itunya. Rp 1.000-2.000 itu posisinya, tapi itu belum, untuk penerapannya belum. Kajian itu ada, hanya cuma naik Rp 1.000," sebut Risal ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Soal kenaikan tarif KRL Jabodetabek, Risal mengatakan pihaknya masih menunggu kebijakan dari pemerintahan baru. Dia menunggu arahan dari pemerintah berikutnya yang dipimpin Prabowo Subianto mulai Oktober.

Dalam catatan detikcom, sejauh ini tarif dasar KRL Jabodetabek untuk 25 km pertama adalah Rp 3.000. Bila penumpang menggunakan layanan KRL Jabodetabek lebih dari 25 km akan dikenakan tarif lanjutan progresif Rp 1.000 per 10 km.

Nah sejak 2022 lalu wacana kenaikan tarif KRL Jabodetabek sudah muncul. Dalam paparan Ditjen Perkeretaapian pada Januari 2022 lalu, usulan kenaikan dilakukan pada tarif dasar 25 km pertama.

Pada paparan Ditjen Perkeretaapian kala itu, tarif dasar diusulkan naik Rp 2.000, jadi tarif dasar ditetapkan Rp 5.000 untuk 25 km pertama. Sementara tarif lanjutan 10 km berikutnya tidak naik, tetap 1.000.

Lalu bagaimana menurut detikers? Setuju nggak jika pemerintah mengubah skema subsidi KRL jadi berbasis NIK? Langsungisi polling di bawah ini, jangan lupa cantumkan alasannya juga.

Polling ditutup pada Sabtu 14 September jam 14.00 atau jam 2 siang.

Pemerintah berencana mengubah model pemberian subsidi KRL menjadi berbasis NIK. Hal ini terungkap dalam dokumen Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bahkan menyatakan ada kajian kenaikan tarif KRL Jabodetabek Rp 1.000.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menjelaskan rencana perubahan model pemberian subsidi KRL ini sebetulnya sudah ada sejak 2018. Tentunya dengan tujuan agar pemberian subsidi ini bisa tepat sasaran.

Menurutnya rencana perubahan model pemberian subsidi ini menjadi penting untuk dilakukan, mengingat pemerintah sudah banyak menggelontorkan anggaran untuk memangkas ongkos transportasi yang banyak digunakan para pekerja ini.

"Tentunya harus dipilah-pilah juga (penerima subsidi) mengingat kota Jakarta dan Bodetabek itu sangat tinggi subsidinya. Itu Rp 1,6 triliun, sementara daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) cuma Rp 200 miliar tidak sampai. Padahal mereka itu penghasil tambang, mineral, dan sebagainya lah. Itu subsidi nggak ada, sementara Jakarta penghabis anggaran," kata Djoko kepada detikcom, ditulis Jumat (13/9/2024).

Meski begitu, menurut Djoko sebetulnya rencana perubahan pemberian subsidi KRL menjadi berbasis NIK ini belum cukup mendesak untuk dilaksanakan segera. Alih-alih mengubah model subsidi, ia berpendapat sebaiknya pemerintah fokus dalam membangun sarana dan prasarana penghubung antara stasiun KRL ke daerah-daerah permukiman warga.

Sebab menurutnya, tanpa infrastruktur penghubung antara stasiun dengan kawasan perumahan ini, biaya yang perlu dikeluarkan masyarakat untuk bepergian akan tetap mahal. Khususnya saat pergi dari rumah menuju stasiun KRL atau sebaliknya.

"Yang harus dicermati adalah bagaimana kepala daerah Jabodetabek itu agar benar-benar mereka memberikan layanan transportasi dari kawasan perumahan. Karena pernah ada studi 2014, waktu itu KRL sudah murah ya, ternyata biaya pengeluarannya pengguna KRL tuh masih tinggi, masih di atas 30%," terangnya.

"Artinya transportasi penghubung ini harus dituntaskan yang masalahnya bukan di KRL-nya. Mau digratiskan pun KRL-nya nanti dari rumah dia ke stasiun masih mahal, ya tetap saja tinggi kan (biaya transportasi). Jadi isunya perlu kita geser untuk membangun transportasi umum dari kawasan perumahan, agar bisa terintegrasi," sambung Djoko

Sementara itu, Pengamat Transportasi Deddy Herlambang berpendapat seharusnya pemerintah tidak perlu mengubah sistem pemberian subsidi KRL menjadi berbasis NIK karena sejumlah alasan.

Deddy menjelaskan potongan tarif yang diterima pengguna KRL saat ini bukanlah subsidi melainkan PSO (Public Service Obligation). Berbeda dengan subsidi, menurutnya PSO ini diberikan rata untuk semua orang tanpa membeda-bedakan. Sebab ini merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk dibayarkan untuk meningkatkan pelayanan publik.

"Pertama subsidi dan PSO itu berbeda. PSO, itu adalah sisi tarif yang merupakan kewajiban pemerintah bayarkan kepada masyarakat, itu kewajiban pemerintah. Jadi sisi tarif KRL saat ini adalah PSO, bukan subsidi. Jadi PSO ini sifatnya adalah insentif, bukan subsidi," jelas Deddy.

"Biaya perjalanan KRL itu kurang lebihnya Rp 25 ribu per 25 kilometer. Nah sekarang ini 25 kilometer pertama itu Rp 3 ribu, jadi pemerintah berkewajiban sisi tarif atau PSO atau yang orang bilang itu subsidi sebesar Rp 22 ribu, cukup besar. Makanya pemerintah sebut ini terlalu besar, tapi itu bukan masalah, itu kewajiban pemerintah," terangnya lagi.

Oleh karena itu menurutnya semua pengguna KRL harus mendapatkan besaran 'subsidi' yang sama dari pemerintah. Terlebih mengingat pelayanan KRL saat ini hanya ada satu kelas yakni ekonomi. Beda halnya jika KRL ini memiliki beberapa kelas seperti kereta jarak jauh ataupun layanan KRL ekspres sebelum dihapuskan pada 2011 lalu.

"Diksi, yang namanya diksi saja angkutan umum, public transport, transportasi umum, seharusnya tarifnya juga umum semuanya sama tidak ada pembedaan tarif. Karena kereta KRL kita ini satu kelas, satu kelas ekonomi," ucap Deddy.

"Berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu ada kereta KRL ekspres yaitu Pakuan ekspres, Bojong ekspres, Serpong ekspres, Menteng ekspres, dulu juga ada kereta ekonomi non-ac, ada yang AC, itu semua tarifnya beda, nggak masalah karena pelayanannya beda. Kita sekarang ini satu kelas pelayanan, jadi pelayanan KRL satu kelas sama. Seharusnya tarifnya juga sama tidak ada pembedaan," tegasnya lagi.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan telah mengantongi hasil kajian mengenai rencana kenaikan tarif KRL atau Kereta Rel Listrik Jabodetabek.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal menjelaskan bahwa tarif KRL direncanakan naik sebesar Rp1.000. Meski demikian, belum diketahui kapan kenaikan tarif KRL bakal diterapkan.

“Kajian itu [rencana menaikan tarif KRL] ada sebenarnya, waktu itu kita mau naikan sebesar Rp1.000 perak posisinya. Tapi untuk penerapannya belum,” kata Risal saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Risal menjelaskan bahwa tarif KRL belum akan naik dalam waktu dekat. Pasalnya, rencana kenaikan tarif itu masih akan menunggu restu kabinet Prabowo Subianto.

Di samping itu, Risal juga menyinggung penetapan skema tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK bakal dirumuskan lebih lanjut pada pemerintahan ke depan.

“Kenaikannya juga belum ada keputusan itu apakah ada atau tidaknya. [Soal terif berbasis NIK] tunggu deh, kita nunggu kabinet baru deh seperti apa arahnya ya, kalau tebak-tebakan tidak keren juga,” ujarnya.

Kabar mengenai kenaikan tarif ini sebelumnya juga sempat disampaikan oleh Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter Asdo Artriviyanto. Dia mengatakan sejak 2016 tarif KRL Jabodetabek belum mengalami kenaikan.

Oleh karena itu, KAI Commuter mengatakan adanya rencana untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek. Meski demikian, Asdo enggan memperinci secara detail kapan penyesuaian tarif itu akan dilakukan.

"Kalau ditanya apakah ada kenaikan, nanti ada. Tapi, tunggu tanggal mainnya," ujar Asdo.

Sebagai informasi, rencana kebijakan subsidi KRL berdasarkan NIK diketahui berdasarkan dokumen Buku Nota Keuangan RAPBN 2025. Dalam dokumen tersebut, terungkap bahwa subsidi Public Service Obligation (PSO) dalam RAPBN 2025 ialah Rp7,96 triliun atau naik 0,9% dibandingkan dengan anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp7,88 triliun.

Kenaikan anggaran tersebut diklaim sebagai upaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik.

Secara lebih terperinci, anggaran belanja subsidi PSO tahun anggaran 2025 dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4,79 triliun untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api.

Dari total subsidi PSO Rp7,69 triliun di 2025, sebanyak 60,26% di antaranya akan dialokasikan ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) yaitu sekitar Rp4,79 triliun.

Secara lebih terperinci, anggaran belanja subsidi PSO tahun anggaran 2025 dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4,79 triliun yang akan digunakan untuk sejumlah layanan, yakni kereta api (KA) ekonomi jarak jauh, sedang, dan dekat; KA ekonomi lebaran; KRD ekonomi; LRT Jabodebek; serta KRL Jabodetabek dan Yogyakarta.

Dalam dokumen pemerintah memberikan catatan dalam pemberian PSO 2025, yakni dengan penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan belum ada penetapan kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) di 2025. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Mohamad Risal Wasal mengatakan pihaknya masih menunggu kebijakan dari pemerintahan baru.

"Sampai sekarang juga belum juga ya (kenaikan tarif KRL). Kenaikannya juga belum ada keputusan itu apakah adanya atau tidaknya. Tunggu deh, kita nunggu kabinet baru deh seperti apa arahnya ya," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (11/9/2024).

Dia juga menegaskan untuk subsidi KRL berbasis NIK juga belum ditetapkan apakah akan berlaku. Kemenhub masih menunggu arahan terbaru.

"Masih belum ada. Pokoknya kita nggak tebak-tebakan dulu, saya nunggu arahnya yang terbaru nantinya," jelasnya.

Risal menjelaskan pihaknya sudah pernah melakukan kajian untuk kenaikan tarif KRL. Namun memang belum dilakukan implementasinya.

"Ada, kajian itu ada sebenarnya. Waktu itu kita mau naikin sebesar seribu, tapi untuk penerapannya belum. Kajian itu ada," pungkasnya.

Pemerintah berencana mengubah skema subsidi layanan KRL Jabodetabek menjadi berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Jika kebijakan tersebut jadi dilaksanakan, maka subsidi hanya dirasakan oleh orang yang berhak memperolehnya, mengacu pada NIK.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pun buka suara soal kebijakan tersebut. Menurut Luhut, saat ini pemerintah dalam tahap finalisasi atas skema baru tersebut. Ia menekankan, hal ini bertujuan agar subsidi bisa lebih tepat sasaran.

"Ya sekarang lagi difinalkan kita lihat nanti, sama itu juga dengan tadi bensin. Jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat," ujar Luhut di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Saat ditanya terkait soal kebijakan subsidi berbasis NIK ini, Luhut tak banyak bicara. Luhut juga belum dapat memastikan apakah masyarakat yang tidak mendapatkan subsidi akan mengalami kenaikan harga tiket atau tidak.

"Ada detailnya, saya ndak hapal," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, rencana subsidi KRL berbasis NIK terungkap dalam dokumen Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Dalam dokumen tersebut, dilihat Rabu (28/8/2024), ada beberapa perbaikan yang akan dilakukan untuk skema PSO Kereta Api. Salah satunya adalah perbaikan pada sistem tiket elektronik KRL Jabodetabek, disebutkan perbaikan akan dilakukan dengan menerapkan tiket elektronik berbasis NIK bagi pengguna KRL.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, rencana penerapan subsidi KRL berbasis NIK masih mempertimbangkan masalah waktu. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ini masih membahas soal anggaran di DPR RI. Setelah itu barulah pembahasan resmi oleh pemerintah akan dilakukan.

"Pak Menko, Bu Menkeu tengah menyelesaikan anggaran di DPR. Setelah ini kita akan adakan rapat," katanya di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Budi Karya menegaskan usulan tersebut tak lepas dari implementasi teknologi di sektor trasnportasi. Salah satunya menyangkut dengan persoalan ticketing. "Dan seperti apa yang dilakukan, tapi pada dasarnya kalau bicara ini adalah bagaimana kita mengatur ticketing dengan satu teknologi," tuturnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan soal rencana pemerintah mengubah skema subsidi layanan KRL Jabodetabek. Nantinya, Subsidi KRL akan dibuat berbasis NIK, subsidi hanya akan dirasakan oleh orang yang berhak sesuai dengan profil masyarakat dilihat dari NIK.

Budi Karya menjelaskan, rencana tersebut masih mempertimbangkan masalah waktu. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ini masih membahas soal anggaran di DPR RI. Setelah itu barulah pembahasan resmi oleh pemerintah akan dilakukan.

"Pak Menko, Bu Menkeu tengah menyelesaikan anggaran di DPR. Setelah ini kita akan adakan rapat," katanya di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Budi Karya menegaskan usulan tersebut tak lepas dari implementasi teknologi di sektor trasnportasi. Salah satunya menyangkut dengan persoalan ticketing.

"Dan seperti apa yang dilakukan, tapi pada dasarnya kalau bicara ini adalah bagaimana kita mengatur ticketing dengan satu teknologi," tuturnya.

Sebelumnya, rencana subsidi KRL berbasis NIK terungkap dalam dokumen Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Dalam dokumen tersebut, dilihat Rabu (28/8/2024), ada beberapa perbaikan yang akan dilakukan untuk skema PSO Kereta Api. Salah satunya adalah perbaikan pada sistem tiket elektronik KRL Jabodetabek, disebutkan perbaikan akan dilakukan dengan menerapkan tiket elektronik berbasis NIK bagi pengguna KRL.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait rencana pemerintah mengubah subsidi KRL yang saat ini berbentuk PSO atau pengurangan tarif menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menurut Erick, ia belum mendapatkan informasi detail mengenai rencana perubahan skema subsidi untuk KRL ini, baik dari kementerian teknis maupun dari Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai perusahaan yang mendapat penugasan.

"Kalau memang ada kebijakan seperti itu, ya saya rasa harus duduk bersama," ujarnya ditemui di DPR RI, Senin (2/9).

Ia mengatakan sampai saat ini belum ada koordinasi dan pembahasan dengan Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Keuangan. Bahkan rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai isu ini belum dilakukan.

"Kami belum, belum (duduk bersama). Kan biasanya ada ratasnya dan biasanya, kan kami mengikut. Sepertinya (batu usulan), saya nggak tahu, soalnya saya baca di media juga," imbuhnya.

Namun, ia memastikan akan mendukung kebijakan apapun yang ditetapkan pemerintah. Sebab, sebagai instansi yang membawahi perusahaan pelat merah, tugasnya adalah menjalankan kebijakan yang ditugaskan pemerintah.

"Dan saya selalu mendukung kebijakan apapun yang diambil pemerintah, karena kami kan bagian dari pemerintah. Jadi kita tidak pernah bilang salah dan benar," jelasnya.

Erick menekankan hal yang sama berlaku untuk subsidi lainnya, seperti bahan bakar minyak (BBM) yang ditugaskan kepada PT Pertamina (Persero). Semua BUMN dinilai hanya mengikuti kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

"Kami kan BUMN itu bukan kementerian yang mengambil policy atau kebijakan, bukan saya lempar problem ya, kita mengikuti kebijakan," pungkas Erick.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengubah skema pemberian subsidi untuk KRL Jabodetabek yang saat ini berbasis pengurangan tarif menjadi berbasis NIK mulai tahun depan. Wacana ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang telah diserahkan pemerintah ke DPR untuk dibahas bersama.

Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp4,79 triliun. Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.

Beberapa perbaikan yang dilakukan yakni mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.

"Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek," tulis Buku Nota II dan RAPBN 2025.

Wacana perubahan subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) menggegerkan publik. Rencana tersebut tertuang dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2025.

Menteri BUMN Erick Thohir pun buka suara terkait hal tersebut. Dia mengatakan, kementeriannya bukan pengambil kebijakan. Dia mengatakan, Kementerian BUMN hanya mengikuti atau menjalankan kebijakan pemerintah.

Ia pun mencontohkan seperti penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada BUMN.

"Kami kan BUMN itu bukan kementerian yang mengambil policy atau kebijakan bukan saya lempar problem ya, kita mengikuti kebijakan. Ketika misalnya selalu isu PMN, oh ini kenapa sih kenapa, loh, kan PMN kami kan penugasan, 90% itu penugasan, dan mayoritas itu pembangunan jalan tol," ungkapnya di DPR, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Hal itu sama juga dengan subsidi KRL. Terkait wacana itu, menurutnya harus duduk bersama. Dia mengatakan, pihaknya akan selalu mendukung kebijakan pemerintah.

"Sama Kereta Api. Kalau memang ada kebijakan seperti itu, ya saya rasa harus suduk bersama. Dan saya selalu mendukung kebijakan apapun yang diambil pemerintah, karena kami kan bagian dari pemerintah. Jadi kita tidak pernah bilang salah dan benar," jelasnya.

Namun begitu, Erick mengatakan, pihaknya belum membahas wacana perubahan subsidi KRL itu. Ia mengaku, mengetahui kabar tersebut dari media.

"Kami belum, belum, kan biasanya ada ratasnya dan biasanya, kan kami mengikutin. Sepertinya, saya nggak tahu soalnya saya baca di media juga," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana subsidi tarif kereta rel listrik (KRL) berbasis nomor induk kependudukan atau NIK menuai polemik di kalangan publik. Rencananya kebijakan tersebut bakal diberlakukan mulai 2025.

Pemerintah beralasan rencana kebijakan tersebut dilakukan karena subsidi saat ini dinilai salah sasaran sehingga bakal dilakukan seleksi melalui NIK. Apabila rencana kebijakan tersebut jadi diberlakukan, maka bakal ada perbedaan tarif krl yang kaya dan miskin. Lantas, benarkah subsidi KRL selama ini salah sasaran?