JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Prabowo Subianto selama kunjungan kenegaraan ke China pada 8 sampai 11 November 2024. Bahlil pun meneken kerja sama terkait bidang mineral dengan China.

Disaksikan Presiden Prabowo dan Presiden China Xi Jinping, Bahlil menandatangani MoU kerja sama mineral hijau dengan H.E. Wang Wentao, Menteri Perdagangan (MOFCOM).

Selain itu, menandatangani MoU kerja sama sumber daya mineral dengan H.E. Zheng Shanjie, Ketua National Development and Reform Commission (NDRC).

SHUTTERSTOCK/PARILOV Ilustrasi tambang, pertambangan.

Adapun kedua MoU yang diteken tersebut merupakan 2 dari 8 deliverables MoU yang ditandatangani di hadapan presiden kedua negara pada Sabtu (9/11/2024) di Great Hall of The People, China.

"MoU ini menandai babak baru dalam kerja sama strategis Indonesia dan Tiongkok (China)," ujar Bahlil dalam keterangan tertulisnya dikutip Minggu (10/11/2024).

"Kolaborasi ini tidak hanya bakal memperkuat rantai pasok mineral yang berkelanjutan, tetapi juga akan mendorong investasi signifikan dalam pengembangan energi bersih di kedua negara," lanjut dia.

Menurut Bahlil, adanya kerja sama ini menunjukkan keseriusan Indonesia dan China dalam mewujudkan komitmen global mempercepat proses transisi energi yang berkelanjutan.

Kerja sama mineral hijau dengan MOFCOM bertujuan untuk mendorong pengembangan industri mineral hijau mulai dari penambangan sampai hilirisasinya di Indonesia. Ini sejalan dengan komitmen kedua negara dalam mengatasi perubahan iklim.

SHUTTERSTOCK/SALIENKO EVGENII Ilustrasi pertambangan.

"Bagi Indonesia, ini bisa membuka peluang besar untuk mengembangkan industri mineral hijau yang bernilai tambah tinggi. Ke depan, mineral hijau akan menjadi kunci dalam pengembangan energi bersih sebagaimana arahan Presiden Prabowo," jelasnya.

Sementara kerja sama bidang mineral dengan NDRC berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan mineral yang sangat dibutuhkan dalam industri modern.

Selain itu, untuk membuka kesempatan kedua belah pihak menjajaki peluang investasi dan kerja sama di sektor sumber daya mineral mulai penambangan sampai hilirisasi, serta memperkuat rantai pasok sumber daya mineral yang aman dan berkelanjutan.

Melalui kerja sama ini, Kementerian ESDM akan memainkan peran penting dalam memperkuat kerja sama bilateral kedua negara di bidang mineral, serta diharapkan dapat meningkatkan investasi di sektor mineral Indonesia.

Indonesia dan China sendiri memang memiliki forum bilateral rutin dua tahunan yaitu Indonesia-China Energy Forum (ICEF). ICEF ke-7 baru saja diselenggarakan di Bali pada 3 September 2024, dipimpin oleh Menteri ESDM dan Administrator National Energy Agency (NEA).

Pertemuan tersebut menekankan kembali komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama di bidang pengembangan migas konvensional dan non-konvensional, batu bara, ketenagalistrikan, dan energi bersih.

Di sisi lain, pihak Indonesia juga menawarkan berbagai peluang investasi di sub sektor migas, batu bara, ketenagalistrikan, dan energi baru terbarukan (EBT).

Forum ini juga membahas peluang pendanaan proyek-proyek energi yang didukung oleh lembaga finansial seperti Sinosure, China Development Bank, dan Exim Bank of China.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Prabowo Subianto selama kunjungan kenegaraan ke China pada 8 sampai 11 November 2024. Bahlil pun meneken kerja sama terkait bidang mineral dengan China.

Disaksikan Presiden Prabowo dan Presiden China Xi Jinping, Bahlil menandatangani MoU kerja sama mineral hijau dengan H.E. Wang Wentao, Menteri Perdagangan (MOFCOM).

Selain itu, menandatangani MoU kerja sama sumber daya mineral dengan H.E. Zheng Shanjie, Ketua National Development and Reform Commission (NDRC).

SHUTTERSTOCK/PARILOV Ilustrasi tambang, pertambangan.

Adapun kedua MoU yang diteken tersebut merupakan 2 dari 8 deliverables MoU yang ditandatangani di hadapan presiden kedua negara pada Sabtu (9/11/2024) di Great Hall of The People, China.

"MoU ini menandai babak baru dalam kerja sama strategis Indonesia dan Tiongkok (China)," ujar Bahlil dalam keterangan tertulisnya dikutip Minggu (10/11/2024).

"Kolaborasi ini tidak hanya bakal memperkuat rantai pasok mineral yang berkelanjutan, tetapi juga akan mendorong investasi signifikan dalam pengembangan energi bersih di kedua negara," lanjut dia.

Menurut Bahlil, adanya kerja sama ini menunjukkan keseriusan Indonesia dan China dalam mewujudkan komitmen global mempercepat proses transisi energi yang berkelanjutan.

Kerja sama mineral hijau dengan MOFCOM bertujuan untuk mendorong pengembangan industri mineral hijau mulai dari penambangan sampai hilirisasinya di Indonesia. Ini sejalan dengan komitmen kedua negara dalam mengatasi perubahan iklim.

SHUTTERSTOCK/SALIENKO EVGENII Ilustrasi pertambangan.

"Bagi Indonesia, ini bisa membuka peluang besar untuk mengembangkan industri mineral hijau yang bernilai tambah tinggi. Ke depan, mineral hijau akan menjadi kunci dalam pengembangan energi bersih sebagaimana arahan Presiden Prabowo," jelasnya.

Sementara kerja sama bidang mineral dengan NDRC berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan mineral yang sangat dibutuhkan dalam industri modern.

Selain itu, untuk membuka kesempatan kedua belah pihak menjajaki peluang investasi dan kerja sama di sektor sumber daya mineral mulai penambangan sampai hilirisasi, serta memperkuat rantai pasok sumber daya mineral yang aman dan berkelanjutan.

Melalui kerja sama ini, Kementerian ESDM akan memainkan peran penting dalam memperkuat kerja sama bilateral kedua negara di bidang mineral, serta diharapkan dapat meningkatkan investasi di sektor mineral Indonesia.

Indonesia dan China sendiri memang memiliki forum bilateral rutin dua tahunan yaitu Indonesia-China Energy Forum (ICEF). ICEF ke-7 baru saja diselenggarakan di Bali pada 3 September 2024, dipimpin oleh Menteri ESDM dan Administrator National Energy Agency (NEA).

Pertemuan tersebut menekankan kembali komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama di bidang pengembangan migas konvensional dan non-konvensional, batu bara, ketenagalistrikan, dan energi bersih.

Di sisi lain, pihak Indonesia juga menawarkan berbagai peluang investasi di sub sektor migas, batu bara, ketenagalistrikan, dan energi baru terbarukan (EBT).

Forum ini juga membahas peluang pendanaan proyek-proyek energi yang didukung oleh lembaga finansial seperti Sinosure, China Development Bank, dan Exim Bank of China.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Prabowo Subianto selama kunjungan kenegaraan ke China pada 8 sampai 11 November 2024. Bahlil pun meneken kerja sama terkait bidang mineral dengan China.

Disaksikan Presiden Prabowo dan Presiden China Xi Jinping, Bahlil menandatangani MoU kerja sama mineral hijau dengan H.E. Wang Wentao, Menteri Perdagangan (MOFCOM).

Selain itu, menandatangani MoU kerja sama sumber daya mineral dengan H.E. Zheng Shanjie, Ketua National Development and Reform Commission (NDRC).

SHUTTERSTOCK/PARILOV Ilustrasi tambang, pertambangan.

Adapun kedua MoU yang diteken tersebut merupakan 2 dari 8 deliverables MoU yang ditandatangani di hadapan presiden kedua negara pada Sabtu (9/11/2024) di Great Hall of The People, China.

"MoU ini menandai babak baru dalam kerja sama strategis Indonesia dan Tiongkok (China)," ujar Bahlil dalam keterangan tertulisnya dikutip Minggu (10/11/2024).

"Kolaborasi ini tidak hanya bakal memperkuat rantai pasok mineral yang berkelanjutan, tetapi juga akan mendorong investasi signifikan dalam pengembangan energi bersih di kedua negara," lanjut dia.

Menurut Bahlil, adanya kerja sama ini menunjukkan keseriusan Indonesia dan China dalam mewujudkan komitmen global mempercepat proses transisi energi yang berkelanjutan.

Kerja sama mineral hijau dengan MOFCOM bertujuan untuk mendorong pengembangan industri mineral hijau mulai dari penambangan sampai hilirisasinya di Indonesia. Ini sejalan dengan komitmen kedua negara dalam mengatasi perubahan iklim.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agus Cahyono Adi, mengungkapkan bahwa Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel Bulan November 2024 dipatok sebesar Rp 13.384 per liter.

"Harga Biodiesel tersebut berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2024. Harga tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 751 apabila dibandingkan dengan Bulan Oktober 2024 yang sebesar Rp 12.633 per liter," kata Agus dalam keterangan resmi, Sabtu (9/11).

Perhitungan HIP BBN Jenis Biodiesel adalah sebagai berikut:

HIP = (harga CPO KPB rata-rata + 85 USD/ton) x 870 kg/m3 + ongkos angkut. Dengan harga CPO KPB rerata periode 25 September - 24 Oktober 2024 sebesar Rp14.071/kg.

Sedangkan US$ 85/MT adalah nilai konversi bahan baku menjadi biodiesel, dengan 870kg/m3 merupakan faktor satuan dari kg ke L. Sementara nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dengan periode kurs 25 September-24 Oktober 2024 sebesar Rp 15.436.

Untuk ongkos angkut tertuang di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar.

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan masih ada dua isu besar yang menjadi pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinnya. Kedua persoalan itu, yakni kebijakan satu peta (one map policy) dan kebijakan satu tata ruang (one spatial planning policy).

Nusron mengatakan kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung ini menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Alhasil, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

"Yang pertama adalah isu One Map Policy, yang di rapat kabinet diangkat oleh Bapak Presiden. Yang kemudian kemarin waktu di rapat koordinasi dengan Pemda juga diangkat oleh Bapak Menko Infrastruktur dan juga oleh Bapak Presiden. Saat ini Indonesia baru proses penyelesaian satu peta dengan skala 1 banding 5.000 di satu pulau, yaitu Pulau Sulawesi," kata Nusron dalam sambutannya di acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, di kantor, Jumat (8/11/2024).

Dia menyebut saat ini baru ada sebanyak 541 RDTR dari jumlah yang dibutuhkan 2.000 RDTR. Dari 541 tersebut, baru ada 278 RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS. Melihat hal tersebut, Nusron menilai masih ada pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinnya dalam lima tahun ke depan.

Kemudian isu kedua, yakni kebijakan satu tata ruang. Dia menjelaskan selama ini kebijakan terkait tata ruang Indonesia diatur oleh berbagai kementerian, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Kehutanan. Hal inilah yang terkadang terjadi tumpang tindih saat akan melaksanakan program antar kementerian.

"Nah kami bermaksud ini ada mumpung ada momentum. Apa momentumnya? Momentumnya itu adalah menyusun rencana peraturan pemerintah tentang tata ruang wilayah nasional sebagai bentuk turunan dari Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang 4encana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2025-2045," jelas Nusron.

Nusron menerangkan kebijakan tersebut nantinya akan membantu target pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan swasembada energi.

"Untuk mencapai swasembada pangan kita membutuhkan sawah. Karena itu apa? Karena itu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan-nya, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan-nya harus disiapkan secara nasional. Bagaimana caranya supaya nggak tabrakan dengan investasi dan tata ruang yang lain? Kalau di Pulau Jawa investor masuk mau membangun gudang atau membangun perumahan diwajibkan harus ada pengganti sawah di tempat yang lain. Supaya apa? Supaya untuk mensuplai kepentingan ketahanan pangan, pangannya nggak terganggu," imbuh Nusron.

Pakar mewanti-wanti terkait transisi energi di Indonesia, termasuk dari sektor transportasi. Pemerintah memang gencar soal peralihan dari mobil bensin ke mobil listrik, namun sumber utama pembangkitnya juga perlu menjadi perhatian.

"Penelitian ERIA yang kami lakukan (di) lembaga saya bekerja, menunjukkan kalau energi bauran, energi pembangkit masih seperti sekarang, jadi 60 persen masih batu bara, lalu EBT masih di bawah 20 persen, itu walaupun penjualan mobil listrik kita bisa mencapai 100 persen pun, pengurangan (gas rumah kacanya) masih di bawah satu persen," ujar Dr. Alloysius Joko Purwanto, Energy Economist dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) saat berbincang bersama detikOto di Jakarta Selatan, beberapa waktu yang lalu.

Manfaat mobil listrik untuk menurunkan emisi semakin sulit dicapai jika pembangkit energi yang dipakai berasal dari energi kotor, seperti PLTU batu bara, yang sedang terjadi di Indonesia.

"Memang ada efeknya. Impor bensin berkurang, atau polusi udara di kota berkurang. Tapi CO₂ secara total nyaris tidak efektif," sambung Joko.

Mobil hybrid terbukti bisa menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Tapi pakar mewanti-wanti jangan terlena lama-lama demi mengejar target NZE 2060.

Mobil hybrid itu bisa memangkas penggunaan konsumsi BBM. Emisi yang dikeluarkan juga lebih ramah lingkungan.

"Hybrid electric vehicles lebih optimum dari carbon dioxide yang dikeluarkan dan juga konsumsi bahan bakar. Jadi nilai ekonomisnya terbentuk," kata Guru Besar Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Deendarlianto dalam kesempatan yang sama.

"Saran saya jangan sampai kita tidak punya target kapan berhentinya, kapan kita switch-nya. Karena jangan sampai transisi terus, akhirnya tidak pernah berubah," jelas dia.

Kenapa emisi hybrid bisa lebih baik dari mobil listrik untuk saat ini?

Keunggulan mobil listrik bisa buat udara perkotaan yang bersih dari emisi gas buang. Namun sumber pembangkit listrik Indonesia mayoritas masih mengandalkan batu bara. Jika kondisinya demikian, mobil hybrid berfungsi untuk jadi transisi menuju kendaraan ramah lingkungan, meskipun di satu sisi hybrid juga sudah jauh lebih unggul dari mobil internal combustion engine.

"Kalau dari studi kami sendiri, pertama kami melihat HEV ini punya potensi yang besar untuk mengurangi gas rumah kaca dan konsumsi. Kalau bauran pembangkit listrik kita seperti saat ini (60 persen masih batu bara). HEV ini lebih bersih dibandingkan listrik yang full (battery). Itu lebih bersih," jelas Joko.

"Karena istilahnya emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan listrik itu terutama di pembangkit begitu besar."

"HEV konsumsi bahan baker lebih efisien dibandingkan ICE. Itu potensinya besar untuk mengurangi GRK (Gas Rumah Kaca) dan konsumsi energi. Kalau kita 2040 sampai 2060 bauran kita (masih) 60 persen batu bara, EBT kita masih di bawah 20 persen, mendingan HEV saja daripada BEV. Hybrid saja daripada mobil listrik yang full EV," kata Joko.

Joko menambahkan ekonomi Indonesia masih tergantung dengan pembangkit batu bara karena harganya paling murah.

"Masih menempatkan prioritaskan ekonomi di atas tujuan iklim," kata Joko.

"Masih kurang mengubah tantangan itu menjadi peluang. Dampaknya apa? Salah satunya adalah penetrasi mobil listrik jadi kurang efisien dalam mengurangi gas emisi rumah kaca," jelasnya lagi.

Pemerintah menargetkan produksi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) pada tahun 2030 sebesar 600 ribu unit untuk roda empat atau lebih dan 2,45 juta unit untuk roda dua.

Dengan target tersebut diharapkan akan mampu mengurangi emisi CO₂ sebesar 2,7 juta ton untuk roda empat dan lebih dan sebesar 1,1 juta ton untuk roda dua.

Indonesia memiliki potensi sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang besar. Jumlahnya mencapai 3,6 terawatt (TW) yang sebagian besar berasal dari tenaga surya 3,3 TW.

Plt Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman Parada Hutajulu mengungkap jumlah EBT yang sudah dimanfaatkan Indonesia belum mencapai 1%.

"Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang melimpah lebih dari 3,6 TW, yang sebagian besar berasal dari energi matahari yaitu 3,3 TW namun baru dapat dimanfaatkan kurang dari 1%," ucap Jisman di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).

Bauran energi di Indonesia masih didominasi energi fosil yang berasal dari minyak, gas, dan batu bara. Padahal, pemerintah sudah menargetkan bauran EBT mencapai 23% pada 2025.

Jalan Menuju Target Nationally Determined Contribution 2030

Jalan Menuju Target Nationally Determined Contribution 2030

Presiden Prabowo Subianto membentuk satu direktorat jenderal (ditjen) baru di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yakni Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum). Ditjen Gakkum bertugas memperkuat pengawasan dan penindakan hukum di sektor ESDM.

Dasar hukumnya tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM. Beleid tersebut ditandatangani Prabowo pada 5 November 2024.

"Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral," seperti tertulis di Pasal 24, dikutip Kamis (7/11/2024).

Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen Gakkum menyelenggarakan sejumlah fungsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;

6. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mengupayakan penurunan harga tiket pesawat domestik dengan berbagai langkah lintas kementerian sejak awal tahun ini.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kementerian Perhubungan, Budi Rahardjo, menjelaskan bahwa langkah ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarvest) untuk membahas berbagai kebijakan yang berdampak pada komponen tarif penerbangan.

"Komponen dalam tarif penerbangan cukup kompleks. Selain tarif jarak yang merupakan hasil dari perhitungan jarak dan tarif dasar, ada pula komponen pajak (PPN), asuransi, serta passenger service charge (PJP2U). Selain itu, harga avtur dan biaya perawatan pesawat turut berpengaruh signifikan," ujar Budi saat dikonfirmasi KONTAN, Selasa (5/11).

Budi menjelaskan bahwa kebijakan harga avtur berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui BPH Migas, sementara kebutuhan impor suku cadang pesawat menjadi ranah Kementerian Perdagangan.

Kedua komponen ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap biaya penerbangan, sehingga berbagai diskusi lintas kementerian terus dilakukan untuk mencari solusi yang dapat mengurangi harga tiket pesawat.

Selama ini, kata dia, pemerintah telah melakukan beberapa upaya konkrit yakni Relaksasi pembatasan impor suku cadang pesawat oleh Kementerian Perdagangan untuk mempermudah maskapai dalam pemeliharaan pesawat.

Kemudian juga penyamaan harga avtur di tiga bandara destinasi wisata prioritas yaitu Bandara Silangit di Danau Toba, Bandara Lombok, dan Bandara Labuan Bajo, agar sebanding dengan harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta. Kebijakan ini diterapkan pada periode Februari hingga Agustus 2024 untuk mendukung industri pariwisata.

Namun, beberapa pembahasan penting, seperti insentif fiskal terkait pajak PPN tiket pesawat dan bea masuk suku cadang, hingga saat ini belum mencapai kesepakatan yang diharapkan.

Selain komponen-komponen tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turut memengaruhi tarif penerbangan, karena sebagian besar komponen dihitung dalam dolar. Jika nilai tukar rupiah melemah, maka tarif menjadi lebih mahal. Meski demikian, pemerintah telah menetapkan tarif batas atas dan bawah untuk menjaga harga tiket tetap wajar di pasar.

“Pembahasan mengenai tarif ini akan terus berlanjut melalui satuan tugas yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian dan Kemenkomarvest. Kami, Kementerian Perhubungan, menunggu hasil pembahasan tersebut agar dapat meninjau ulang tarif yang berlaku saat ini,” pungkasnya.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.PT Eramet Indonesia Mining mengungkap target awal dari kerjasamanya denganKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (PSDMBP) terkait pengembangan potensi mineral kritis di Indonesia, khususnya lithium.
Sebelumnya,Kepala PSDMBP Agung Pribadi dalam keterangannya yang dikutip, Selasa (05/11) mengatakan bahwa mineral kritis, seperti nikel, kobalt, dan lithium, menjadi komoditas yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan teknologi masa depan, terutama untuk baterai kendaraan listrik.
"Dengan adanya studi yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan cadangan mineral kritis baru yang lebih besar dan bernilai ekonomis tinggi," ujar Agung.

Pelita Air bersama Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkolaborasi untuk menmgembangkan Bandara Pondok Cabe menjadi bandara berkonsep ramah lingkungan. Rencana pengembangan ini dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penerapan Konservasi Energi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan pada Bandar Udara Pondok Cabe.

Proyek Pondok Cabe menjadi Eco-Friendly Airport ini akan dijalankan oleh organisasi asal Jerman, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), yang berfokus pada kerja sama internasional untuk membantu pemerintah dan mitra di berbagai negara dalam melakukan pembangunan berkelanjutan. Dalam proyek ini, GIZ akan menjadi perpanjangan tangan dari Ditjen EBTKE dalam menerapkan berbagai teknologi ramah lingkungan pada Bandara Pondok Cabe.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT Pelita Air Service Dendy Kurniawan dan Dirjen EBTKE Eniya Listiani Dewi yang diwakilkan oleh Sekretaris Ditjen EBTKE Sahid Junaidi di Kantor Pusat PT Pelita Air Service. Turut hadir Senior Vice President Corporate Finance PT Pertamina (Persero), Bagus Agung Rahadiansyah.

Eniya menjelaskan, kesepakatan ini mencakup berbagai inisiatif. Di antaranya meliputi pelaksanaan studi-studi teknis dan pertukaran informasi terkait konservasi energi di Bandara Pondok Cabe, penerapan manajemen energi untuk efisiensi pemakaian energi yang berkelanjutan di Bandara Pondok Cabe, pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk mendukung transformasi Bandara Pondok Cabe menjadi bandara hijau atau eco-airport, serta kerja sama lebih lanjut di masa depan yang akan disepakati antara Ditjen EBTKE dan Pelita Air

"Diharapkan agar penerapan konservasi energi dan pemanfaatan energi terbarukan secara berkelanjutan pada Bandara Pondok Cabe dapat membuka potensi kerja sama serta memperoleh manfaat secara optimal untuk mewujudkan upaya penanggulangan dampak perubahan iklim dan mitigasi efek gas rumah kaca," kata Eniya.

Sementara itu, Bagus juga menaruh harapan besar bagi kerja sama yang terjalin antara PT Pelita Air Service dengan Ditjen EBTKE melalui GIZ. Dia berharap agar proyek ini dapat menjadi percontohan dan rujukan bagi pengembangan bandara-bandara lainnya.

"Dengan dukungan teknis dan pengalaman dari GIZ serta komitmen penuh dari PT Pelita Air Service, kami optimis bahwa Bandara Pondok Cabe dapat menjadi role model untuk implementasi teknologi hijau di bandara-bandara Indonesia," jelas Bagus Agung Rahadiansyah.

Pun demikian Dendy menyatakan bahwa implementasi konsep pembangunan berkelanjutan pada Bandara Pondok Cabe merupakan inisiatif yang dijalankan Pelita Air untuk menguatkan perannya dan ambil bagian dalam mewujudkan industri penerbangan yang lebih ramah lingkungan.

Menurutnya, langkah nyata yang dilakukan Pelita Air ini merupakan bentuk kontribusi dalam mendukung Pertamina mencapai target Net Zero Emission pada 2060.

"Proyek kolaboratif ini merupakan peluang luar biasa untuk mengembangkan Bandara Pondok Cabe sebagai salah satu bandara ramah lingkungan di Indonesia. Hal ini bukan hanya inisiatif jangka pendek saja tetapi merupakan landasan penting dalam membawa perusahaan mewujudkan keberlanjutan di industri aviasi tanah air," ujar Dendy.

Sebagai pelaksana dari proyek ini, GIZ melalui program Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI), mendukung pembangunan ekosistem energi bersih yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Johannes Anhorn, Project Coordinator untuk SETI, menyampaikan bahwa inisiatif ini sejalan dengan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Harapannya, upaya ini dapat mempercepat transisi menuju bandara dengan jejak karbon rendah yang mendukung kelestarian lingkungan.

Karena itu, SETI menyambut baik kolaborasi dengan Ditjen EBTKE dan Pelita Air dalam inisiatif penting ini. Pihaknya juga berkomitmen untuk mendukung studi teknis, pengembangan kapasitas, dan fasilitasi teknologi yang diperlukan guna membantu Bandara Pondok Cabe menjadi percontohan penerapan efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan di sektor penerbangan Indonesia.

"Kemitraan ini adalah langkah penting dalam perjalanan kita bersama menuju transisi energi, dan kami berharap dapat belajar dan berkembang bersama melalui upaya ini," kata Johannes.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan bahwa proyek pengembangan Bandara Pondok Cabe sebagai bandara ramah lingkungan menjadi bukti nyata peran aktif anak usaha Pertamina dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG's.)

"Pelita Air sebagai anak usaha Pertamina turut berperan aktif dalam menjalankan inisiatif-inisiatif yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG's). Hal tersebut tentunya sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina," tutup Fadjar.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), pengelola Tambang Emas Gosowong di Halmahera Utara, Maluku Utara, meraih penghargaan Prasetya Ahimsa untuk Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara periode 2023 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Penghargaan ini diberikan dalam Pertemuan Direksi Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara 2024 yang diadakan di Bandung, Jumat (25/10) lalu.

Wakil Direktur Utama NHM Amiruddin Hasyim menerima langsung penghargaan tersebut didampingi oleh Manager Government Relations & Permitting NHM, Jeffry Butarbutar.

Acara ini juga dihadiri oleh Dirjen Mineral dan Batubara Tri Winarno, Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Hendra Gunawan, serta perwakilan dari perusahaan tambang lainnya.

Penghargaan Prasetya Ahimsa yang diberikan oleh Kementerian ESDM tahun 2024 ini merupakan penghargaan pertama di bidang keselamatan pertambangan yang bertujuan untuk menekankan pentingnya keselamatan pekerja.

Amiruddin menyatakan bahwa penghargaan ini adalah bukti nyata dari komitmen NHM dalam menjunjung tinggi keselamatan para karyawan tambang.

"Prasetya Ahimsa adalah simbol komitmen kami untuk menghindari potensi cedera bagi pekerja," jelasnya dalam siaran persnya yang diterima Rabu (30/10).

Dalam acara tersebut juga diadakan diskusi tentang peran manajemen puncak dalam mendukung keselamatan pertambangan, yang bertujuan untuk mencapai zero fatality dan mengurangi kecelakaan kerja.

Diskusi ini mendorong para pemilik dan jajaran direksi perusahaan tambang untuk berkomitmen pada pengelolaan keselamatan tambang yang baik dan berkelanjutan.

Dengan visi “Sehat, Selamat, dan Hijau,” NHM terus berupaya mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan bebas cedera.

Penghargaan Prasetya Ahimsa menjadi simbol dari kerja sama seluruh tim di Tambang Emas Gosowong untuk menciptakan budaya kerja yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan bagi seluruh karyawan.

KOMPAS.com – Monitoring secara real-time. Aspek ini menjadi kunci penting bagi Abdul Kahar dalam menjalankan tugasnya sebagai Engineering Superintendent PT Arutmin Indonesia Site Asam Asam, di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Dia menceritakan bahwa pemantauan praktik pertambangan secara real-time, khususnya terkait geoteknik, membuat proses penambangan terbuka menjadi lebih aman, efektif, dan efisien.

Sebagai informasi, tambang batu bara Arutmin bersifat open-pit mining atau penambangan terbuka yang berbentuk lereng dengan risiko longsor. Oleh karena itu, alat pengawasan (monitoring) secara real-time yang memanfaatkan infrastruktur digital selalu dibutuhkan.

”Dengan peralatan tersebut, ada pergerakan 1-2 sentimeter (cm) saja sudah terdeteksi. Juga misalnya ada pergerakan sampai 5 cm dalam sehari, maka ada peringatan pada daerah itu untuk segera ditinggalkan,” kata Kahar sebagaimana diberitakan Kompas.id, Rabu (25/10/2023).

Arutmin juga tengah menyiapkan pelaporan monitoring yang terkoneksi langsung dengan kantor pusat Arutmin di Jakarta. Sistem tersebut akan terintegrasi, mulai dari pelaporan terkait penambangan hingga pengapalan batu bara yang telah diproduksi.

”Selama ini, pelaporan ke (kantor pusat) Jakarta (dilakukan secara) manual. Dengan sistem dan perangkat digital, pelaporan dan evaluasi dapat dilakukan secara real-rime. Jadi, akan terjadi efisiensi serta bakal meningkatkan produksi,” ujar Kahar.

Untuk diketahui, hasil monitoring tersebut juga mengandalkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi AI memungkinkan prediksi kegagalan mesin, identifikasi potensi bahaya, dan optimasi penggunaan sumber daya.

Dalam operasional sehari-hari, AI mampu mendeteksi anomali dalam proses produksi dan memberikan rekomendasi untuk memperbaikinya sebelum masalah menjadi lebih besar.

Sebagai contoh, jika ada indikasi penurunan kinerja mesin atau perubahan drastis pada lingkungan tambang, sistem akan mengirimkan peringatan kepada tim operasional untuk segera mengambil tindakan.

IoT dan efisiensi di sektor pertambangan

Di samping monitoring data berbasis AI, infrastruktur digital lain, seperti internet of things (IoT) lewat kehadiran jaringan internet berkecepatan tinggi pun dianggap sebagai tulang punggung bagi transformasi di sektor pertambangan.

Integrasi berbagai teknologi tersebut dapat mendukung seluruh tahap proses hilirisasisumber daya mineral, mulai dari eksplorasi hingga pengolahan di sektor hilir.

Pemanfaatan IoT juga dilakukan oleh PT Vale Indonesia. Perusahaan pertambangan nikel tersebut baru-baru ini bekerja sama dengan XL Axiata Business Solutions untuk mengimplementasi intelligent mining berbasis private network dan teknologi IoT di lokasi tambang Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

KOMPAS.com/Aningtias Jatmika Pengimplementasian teknologi digital dalam control room pabrik pengolahan nikel PT Vale Indonesia.

PT Vale Indonesia menjadi salah satu perusahan tambang pertama di Asia Tenggara dalam penerapan teknologi private network pertambangan.

Private network memungkinkan perusahaan tambang untuk mengimplementasikan autonomous vehicle, 360 situational awareness, geo tracking, fleet management, predictive maintenance, dan mission critical communication.

IoT memungkinkan perangkat dan mesin di tambang saling berkomunikasi serta memberikan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan secara otomatis dan tepat waktu.

Dengan IoT, sektor pertambangan tidak hanya menjadi lebih efisien tetapi juga lebih transparan. Sistem IoT dapat memberikan gambaran lengkap tentang proses penggalian, pengolahan, dan distribusi hasil tambang.

Laporan McKinsey yang diterbitkan pada 2021 bahkan menyebutkan bahwa penerapan IoT di sektor pertambangan dapat meningkatkan produktivitas hingga 25 persen dan mengurangi biaya operasional hingga 15 persen. Teknologi ini juga memungkinkan perusahaan tambang untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Tingkatkan nilai tambah

Transformasi digital di sektor tambang Indonesia bukan soal efisiensi semata, melainkan juga tentang meningkatkan nilai tambah hasil tambang yang diolah di dalam negeri atau yang dikenal dengan hilirisasi.

Hilirisasi sendiri merupakan salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia dengan memproses sumber daya mineral di dalam hingga menjadi produk bernilai tinggi.

Di tengah proses itu, digitalisasi melalui infrastruktur digital menjadi fondasi penting dalam mendorong efisiensi, transparansi, dan pertumbuhan ekonomi. Digitalisasi juga memungkinkan produk hilir tambang Indonesia lebih kompetitif di pasar internasional karena kualitas produk yang konsisten dan proses yang lebih terukur.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa sektor pertambangan harus mampu bersaing dengan mengimplementasikan teknologi di tengah perkembangan era digital untuk mendukung seluruh kegiatan operasional di dalamnya. Hal itu sampaikan saat menghadiri peluncuran Teknologi 5G Mining di PT Freeport Indonesia (PTFI), Papua Tengah, Kamis (1/9/2022).

dok.Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo saat menyerahkan bansos kepada para pedagang di Pasar Larangan, Kabupaten Sidoarjo, pada Senin (22/8/2022).

Indonesia sendiri merupakan salah satu eksportir utama bahan mentah sumber daya mineral, seperti nikel, tembaga, dan bauksit.

Perkembangan industri hilir yang didukung teknologi digital diharapkan dapat meningkatkan pengolahan bahan mentah menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi sebelum diekspor.

“Kita tidak boleh tertinggal dan harus mampu bersaing di segala sektor yang makin terdigitalisasi. Sektor pertambangan pun juga tidak boleh ketinggalan, harus segera mengimplementasikan teknologi AI, IoT, machine learning, hingga big data, dalam rangka mendukung seluruh operasional di pertambangan,” ucap Jokowi.

Dia menegaskan bahwa intervensi teknologi sangat dibutuhkan untuk memajukan sektor pertambangan yang umumnya berada di daerah terpencil dengan tantangan geografis dan konektivitas yang tidak mudah.

“Penerapan 5G Smart Mining pertama di Asia Tenggara oleh PT Freeport Indonesia yang didukung PT Telkomsel (ini dilakukan) dalam rangka untuk mendukung otomatisasi dan kendali jarak jauh, serta meningkatkan keselamatan kerja dan untuk produktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia,” tutur Jokowi.

Di samping itu, penerapan teknologi dalam sektor pertambangan juga akan menghasilkan banyak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu berkontribusi untuk Tanah Air. Pasalnya, digitalisasi di sektor hilir industri pertambangan menuntut peningkatan

Keterampilan tenaga kerja

Pelatihan keterampilan digital menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa para pekerja siap menghadapi perubahan teknologi yang cepat. Program pelatihan ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan perangkat digital dalam operasional tambang, pemahaman tentang teknologi IoT dan AI, hingga kemampuan menganalisis data.

Freeport sendiri terus berupaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja di bidang teknologi. Tak heran, sebagian besar dari karyawan yang mengendalikan dan mengoperasikan tambang bawah tanah merupakan masyarakat Indonesia, khususnya Papua.

Jokowi pun mengapresiasi hal tersebut dan berharap seluruh pelaku industri tambang mengedepankan tenaga kerja lokal.

“Saya sangat gembira mendengar bahwa tambang bawah tanah yang sangat sulit medannya dan dikendalikan dari jarak jauh, tadi saya sudah melihat secara langsung, yang saya senang 99 persen dari total karyawan yang tadi mengendalikan, mengoperasikan itu asli Indonesia khususnya dari Tanah Papua,” kata Jokowi.

Jokowi juga meminta hilirisasi mineral mentah terus dilanjutkan. Hal ini dikatakan Jokowi dalam malam puncak hari ulang tahun ke-79 Pertambangan dan Energi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

“Inilah yang sering saya sampaikan pentingnya hilirisasi. Industrial downstreaming. Penting sekali. Jangan ada yang mundur untuk satu masalah ini dengan alasan apa pun," kata Jokowi.

Dia menuturkan, sektor energi dan sumber daya mineral memberikan efek berlapis (multiplier effect) yang besar bagi Indonesia, jika dikelola dari hulu ke hilir dengan baik di dalam negeri, terlebih dengan memanfaatkan teknologi digital.

Pada akhirnya, sebut Jokowi, hilirisasi akan menguntungkan masyarakat lewat potensi penerimaan negara yang didapat dari proses tersebut, mulai dari pajak perusahaan, PPh 21 atau pajak perorangan, hingga royalti dan dividen.

“Ada pajak daerah, ada PBB, ada PNBP, besar sekali. Ini kalau semua masuk ke industri turunan akan melompat penerimaan negara dan itu semuanya bisa kita pakai untuk membangun jalan desa, membangun jalan tol, pelabuhan baru, bandara baru, subsidi, untuk bansos rakyat kita,” ucap Jokowi.