Jakarta -

Modus penipuan perbankan masih marak dan meresahkan. Berbagai cara baru digencarkan untuk mengelabui para korban, salah satu modusnya yakni pengiriman tagihan pajak lewat aplikasi WhatsApp.

Pelaku kejahatan menyamar sebagai petugas pajak yang mengirimkan tagihan pajak kepada korban, yang ternyata file tersebut merupakan file berekstensi APK.

Terkait hal ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengimbau masyarakat khususnya nasabah BRI untuk berhati-hati dan meningkatkan awareness. Pasalnya, modus penipuan berbentuk digital atau social engineering ini dapat mengelabui nasabah dan berpotensi bocornya data-data transaksi perbankan serta berdampak pada keamanan dana nasabah. BRI pun terus menggencarkan edukasi dan langkah praktis menghindari diri menjadi korban penipuan modus ini.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M Nugraha menegaskan keamanan data yang pada akhirnya berujung pada keamanan dana nasabah, menjadi fokus utama BRI.

"Pengamanan dilakukan mulai dari sisi network, server, data center, dengan tujuan yang komprehensif dan end to end. Keamanan dari pemantauan juga dilakukan," ujar Arga, dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

"Namun bagian utamanya, kami meng-encourage user, jangan sampai hal yang dianggap sederhana, justru berbalik menyerang. Jadi misalnya jangan pernah sekali-kali menyerahkan username, password, dan OTP kepada orang lain, bahkan pihak yang mengaku sebagai BRI sekalipun," sambungnya.

Menurut Arga, keamanan siber adalah perjuangan yang terus menerus. Oleh karena itu, BRI akan terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanannya untuk memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman.

Arga menambahkan masyarakat juga dapat memerangi cybercrime, dengan melakukan beberapa tips berikut ini:

• Jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapapun
• Hati-hati dengan pesan atau email yang mencurigakan yang mengatasnamakan BRI atau instansi resmi lainnya. Untuk memastikan kebenarannya agar menghubungi Call Center resmi instansi tersebut
• Gunakan koneksi internet yang aman saat mengakses BRImo
• Aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh BRImo
• Lakukan verifikasi dua faktor (2FA) untuk setiap transaksi penting
• Perbarui aplikasi BRImo secara berkala
• Laporkan segera jika menemukan aktivitas mencurigakan.

"Jadi prinsip kehati-hatian nasabah dan praktik keamanan wajib dilakukan, seperti jangan install APK sembarangan, install game gratisan. Kami coba mengamankan sejauh yang kami bisa, tapi device nasabah itu kan sifatnya personal,"
ujar Arga.

"Jadi kerahasiaan itu menjadi komitmen dua belah pihak, kami tidak bisa menjaga keamanan ini tanpa awareness dari nasabah, dinamika ini yang harus dijaga bersama," sambungnya.

Tak hanya tagihan pajak, beberapa modus penipuan digital juga marak dan berpotensi merugikan masyarakat, seperti undangan pernikahan digital, pemberitahuan penutupan rekening, pemberitahuan tagihan BPJS, foto paket dari kurir, surat atau blangko tilang, hingga yang terbaru adalah surat tagihan pajak.

(akn/ega)

Sayang pacar boleh saja, tapi tetap harus ikut aturan. Jangan malah mengakali, karena akibatnya bahaya, bisa kena hukuman.

Seperti yang terjadi di Kota Yogya, awal Oktober ini. Seperti diunggah Polresta Yogya di akun instagram mereka, seorang pria pada 9 Oktober lalu diberhentikan petugas polisi bernama Jayeng.

Musababnya, pria yang berboncengan dengan pacarnya itu memakai pelat nomor tak lazim, R 4 NI alias Rani di bagian belakang motor. Bukan hanya itu saja, di motor pria itu juga tak memasang pelat motor di bagian depan, lalu tak memasang spion, dan memakai knalpot brong.

Ketika ditanya petugas, pria itu mengaku pelat nomor itu adalah nama pacarnya Rani. Sesuai STNK pelat nomor pria itu berkode DD.

Polisi yang menyetop kendaraan itu langsung menasihati, agar pemotor taat aturan. Jangan mengubah pelat nomor. Pria itu pun langsung kena tilang.

Ingat Ya Lur, tertib!

Jakarta: Untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan di jalan, KorlantasPolri kembali menggelar Operasi Zebra 2024. Operasi ini berlangsung dari 14-27 Oktober dengan fokus pada pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, menjelaskan Operasi Zebra adalah salah satu dari tiga operasi besar yang rutin diadakan setiap tahun.

"Setiap operasi memiliki fokus dan sasaran yang berbeda, yang disesuaikan dengan data kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang tercatat. Melalui Operasi Zebra, kami berharap kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan berlalu lintas dapat meningkat, terutama menjelang pengamanan Nataru (natal dan tahun baru) dan Pilkada (pemilihan kepala daerah) mendatang,” ujarnya.
Slamet juga menekankan pentingnya sinergi untuk menciptakan jalan yang aman bagi semua pengguna. Penegakan hukum yang tegas, menurutnya, tidak hanya mendisiplinkan tetapi juga menyelamatkan nyawa.

Baca Juga: Dua Pilihan Skema Home Charging untuk Konsumen Mobil Listrik

“Mari kita bersama-sama menciptakan budaya patuh berlalu lintas demi keselamatan bersama,” tegasnya.

Dalam Operasi Zebra, penegakan hukum menjadi prioritas utama dengan porsi 50 persen, sementara kegiatan preemtif dan preventif masing-masing mendapatkan porsi 25 persen. Fokus utama penindakan termasuk pelanggaran seperti melawan arus, tidak menggunakan sabuk pengaman atau helm, serta manuver berbahaya.

“Dalam Operasi Zebra ini, proporsi penegakan hukum mencapai 50 persen. Kami akan fokus pada pelanggaran yang berpotensi menyebabkan fatalitas korban kecelakaan,” jelas Slamet.

Ia mengajak seluruh pengemudi dan pengguna jalan untuk berperan aktif dalam menjaga keselamatan bersama, agar pengamanan Natal dan Tahun Baru serta Pilkada mendatang dapat berlangsung aman dan tertib.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

Jakarta: Untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan di jalan, KorlantasPolri kembali menggelar Operasi Zebra 2024. Operasi ini berlangsung dari 14-27 Oktober dengan fokus pada pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, menjelaskan Operasi Zebra adalah salah satu dari tiga operasi besar yang rutin diadakan setiap tahun.

"Setiap operasi memiliki fokus dan sasaran yang berbeda, yang disesuaikan dengan data kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang tercatat. Melalui Operasi Zebra, kami berharap kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan berlalu lintas dapat meningkat, terutama menjelang pengamanan Nataru (natal dan tahun baru) dan Pilkada (pemilihan kepala daerah) mendatang,” ujarnya.
Slamet juga menekankan pentingnya sinergi untuk menciptakan jalan yang aman bagi semua pengguna. Penegakan hukum yang tegas, menurutnya, tidak hanya mendisiplinkan tetapi juga menyelamatkan nyawa.

Baca Juga: Dua Pilihan Skema Home Charging untuk Konsumen Mobil Listrik

“Mari kita bersama-sama menciptakan budaya patuh berlalu lintas demi keselamatan bersama,” tegasnya.

Dalam Operasi Zebra, penegakan hukum menjadi prioritas utama dengan porsi 50 persen, sementara kegiatan preemtif dan preventif masing-masing mendapatkan porsi 25 persen. Fokus utama penindakan termasuk pelanggaran seperti melawan arus, tidak menggunakan sabuk pengaman atau helm, serta manuver berbahaya.

“Dalam Operasi Zebra ini, proporsi penegakan hukum mencapai 50 persen. Kami akan fokus pada pelanggaran yang berpotensi menyebabkan fatalitas korban kecelakaan,” jelas Slamet.

Ia mengajak seluruh pengemudi dan pengguna jalan untuk berperan aktif dalam menjaga keselamatan bersama, agar pengamanan Natal dan Tahun Baru serta Pilkada mendatang dapat berlangsung aman dan tertib.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia (Polri), melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas), masih menggelar Operasi Zebra 2024 hingga 27 Oktober 2024. Bagi para pengguna mobil dan motor di jalan raya wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas, atau tilang dengan nilai jutaan rupiah siap menanti apabila bandel di jalan.

Operasi yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas, serta menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Selain itu, sistem tilang elektronik (E-TLE) akan tetap berfungsi selama operasi, membantu mendeteksi pelanggar melalui kamera pengawas yang tersebar di beberapa titik.
Operasi ini menargetkan 14 jenis pelanggaran dengan denda bervariasi antara Rp250 ribu hingga Rp1 juta. Penindakan dilakukan melalui tilang manual dan pengawasan elektronik menggunakan kamera ETLE.

Baca Juga: Dua Pilihan Skema Home Charging untuk Konsumen Mobil Listrik

Berikut adalah daftar pelanggaran beserta dendanya:

1. Rotator dan Sirene Tidak Sesuai: Kendaraan yang tidak berhak memasang rotator dan sirene dapat dikenakan denda maksimal Rp250 ribu atau kurungan satu bulan.
2. Pelat Rahasia: Menggunakan pelat nomor yang tidak sesuai dapat berujung pada denda Rp500 ribu atau kurungan dua bulan.
3. Pengemudi di Bawah Umur: Pengemudi yang tidak memiliki SIM dapat dikenakan denda Rp1 juta atau kurungan empat bulan.
4. Melawan Arus: Denda maksimal Rp500 ribu atau kurungan dua bulan bagi pengemudi yang melanggar aturan arus.
5. Berkendara di Bawah Pengaruh Alkohol: Sanksi maksimal Rp750 ribu atau kurungan tiga bulan.
6. Menggunakan HP saat Berkendara: Denda sesuai Pasal 283.
7. Tidak Menggunakan Sabuk Keselamatan: Denda maksimal Rp250 ribu atau kurungan satu bulan.
8. Melebihi Batas Kecepatan: Denda maksimal Rp500 ribu atau kurungan dua bulan.
9. Boncengan Lebih dari Satu: Denda Rp250 ribu atau kurungan satu bulan.
10. Kendaraan Tidak Layak Jalan: Denda maksimal Rp500 ribu.
11. Tidak Dilengkapi Perlengkapan Standar: Denda maksimal Rp250 ribu atau kurungan satu bulan.
12. Tidak Memiliki STNK: Denda Rp500 ribu atau kurungan dua bulan.
13. Melanggar Marka Jalan: Denda maksimal Rp500 ribu atau kurungan dua bulan.
14. Penyalahgunaan Pelat Nomor Diplomatik: Denda maksimal Rp500 ribu atau kurungan dua bulan.

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

JAKARTA, KOMPAS.com -Polda Metro Jaya melaporkan telah menindak sebanyak 61.769 pelanggar lalu lintas selama delapan hari digelarnya Operasi Zebra Jaya 2024, yang berlangsung sejak 14 Oktober 2024.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menyatakan, penindakan pelanggaran lalu lintas terkait diproses melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) statis dan ETLE mobile.

"Pelanggaran mayoritas dari pengendara roda dua dengan total 21.434 kasus sementara roda empat 19.138 kasus," katanya dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (22/10/2024).

Dirinya pun merinci dalam operasi, sebanyak 33.152 pelanggar lalu lintas terjaring dengan ETLE statis. Sementara untuk ETLE mobile, polisi berhasil menindak 5.915 pelanggar.

Ade Ary pun menyatakan pihaknya juga melakukan teguran kepada 15.400 pelanggar lalu lintas dalam periode sama.

“Ini teguran ya jadi mohon ini keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas ini merupakan harapan kita bersama, kita bergerak, berpindah tempat dari rumah ke tempat lain. Ada keperluan ke kantor, itu membutuhkan situasi yang selamat, tertib, lancar," kata dia.

"Jadi mohon ini masih banyak ditemukan pelanggaran, mohon sama-sama kita tingkatkan, kita ya. Jadi saya ajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan, kepatuhan,” tutup Ade Ary.

JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi Zebra 2024 akan berlangsung selama dua pekan, dari 14 hingga 27 Oktober 2024. Tujuan dari operasi ini adalah untuk menurunkan angka kecelakaan dan menertibkan pelanggaran lalu lintas.

Dalam Operasi Zebra tahun ini, polisi akan memanfaatkan teknologi ETLE secara intensif untuk menindak pelanggar lalu lintas. Selain melalui ETLE, polisi juga akan melakukan penindakan secara langsung dengan penilangan manual.

Namun, menurut Budiyanto, pemerhati masalah transportasi, penekanan dalam pelaksanaan dalam giat operasi seharusnya lebih pada edukasi dan mengedepankan teguran ketimbang tilang.

"Tidak salah, karena dalam SOP penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan cara represif yustisial atau tilang, dan non yustisial atau teguran," ujar Budiyanto dalam keterangan resmi, Jumat (18/10/2024).

Mantan Kasubdit Gakkum Polda Metro Jaya itu menjelaskan bahwa tilang berorientasi pada penegakan hukum pidana, dengan sanksi pidana kurungan dan denda, sementara teguran lebih menekankan pada sanksi sosial.

"Tujuan keduanya sama, yaitu untuk membentuk masyarakat yang disiplin dan tertib berlalu lintas," ujar Budiyanto.

"Disiplin adalah kunci untuk menghindari bahaya kecelakaan lalu lintas, baik yang mengakibatkan kerugian material maupun korban jiwa," katanya.

Budiyanto menekankan bahwa ETLE harus terus dimaksimalkan, baik yang statis maupun mobile, namun teguran juga perlu diutamakan.

"Teguran terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan bagian dari penegakan hukum yang bersifat non yustisial, untuk menanamkan budaya malu dan sebagainya," ujarnya.

Dasar hukum teguran sebagai bagian dari penegakan hukum, antara lain:

1. Undang - Undang No 8 tahun 1981, Pasal 5 ayat 1 angka 4 dan Pasal 7 ayat 1 huruf b.
2. UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 18.
3. Undang - Undang No 22 tahun 2009 tentang LLAJ, Pasal 264 sampai dengan Pasal 269.

KOMPAS.com - Bagaimana cara cek kendaraan kena tilang elektronik? Pemilik kendaraan yang ingin mengetahui status kendaraannya terkena e-tilang atau tidak, bisa mengecek melalui laman Korlantas Polri yang bisa diakses lewat HP.

Dilansir dari laman Kepolisian RI, tilang elektronik atauElectronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah sistem penegak hukum dan tata tertib lalu lintas secara digital. Sistem e-tilang memanfaatkan peralatan kamera CCTV untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas, yang dimonitor oleh petugas kepolisian.

Secara umum, ada 10 jenis pelanggaran yang mengakibatkan kendaraan terkena e-tilang. Pelanggaran tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012.

Dikutip dari laman Korlantas Polri, jenis pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan kendaraan terkena e-tilang antara lain:

• Melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan
• Tidak mengenakan sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan roda empat
• Berkendara sambil menggunakan gawai
• Melanggar batas kecepatan
• Menggunakan plat nomor palsu atau tidak berplat sama sekali
• Berkendara melawan arus
• Melanggar lampu merah
• Tidak memakai helm
• Berboncengan lebih dari dua orang
• Tidak menyalakan lampu saat malam dan siang hari bagi sepeda motor.

Lantas, bagaimana cara cek kendaraan kena tilang elektronik atau tidak lewat HP?

Merujuk laman resmi Korlantas Polri, cara cek kendaraan kena e-tilang (tilang elektronik) sebagai berikut:

• Buka browser di HP, akses laman https://konfirmasi.etlelodaya.id/
• Pilih menu Cek Data pada bagian kanan atas
• Masukkan nomor plat kendaraan, nomor mesin kendaraan, dan nomor rangka kendaraan sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), klik Cek Data
• Sistem akan memunculkan data kendaraan sesuai informasi yang diinputkan.

Apabila sistem menampilkan keterangan "No data available", ini berarti kendaraan tidak melakukan pelanggaran lalu lintas dan bebas dari e-tilang.

Sementara itu, kendaraan yang tercatat melakukan pelanggaran lalu lintas dan tertangkap kamera tilang elektronik maka muncul catatan waktu, lokasi, tipe pelanggaran, dan status.

Pemilik kendaraan yang terkena e-tilang wajib melakukan konfirmasi dalam waktu maksimal 8 8 hari dari terjadinya pelanggaran lalu lintas. Jika tidak dikonfirmasi, mengakibatkan pemblokiran STNK.

Nah itulah ulasan terkait cara cek kendaraan kena e-tilang atau tidak secara online di laman Korlantas Polri lewat HP.

Korlantas Polri kembali menggelar Operasi Zebra 2024. Operasi ini digelar mulai 14 Oktober sampai dengan 27 Oktober 2024 sehingga pengguna kendaraan perlu mengetahui peraturan apa saja yang perlu ditaati sehingga terhindar dari denda tilang operasi zebra.

Selain itu, pengguna kendaraan juga perlu mengetahui besaran nilai denda. Sehingga pengguna kendaraan dapat menghindari Operasi Zebra jika kendaraan yang dimiliki belum memiliki persyaratan kelayakan jalan.

Mengutip buku Bahasa Indonesia untuk SMK dan MAK Kelas XI, Yustinah dan Ahmad Iskak (2008) Sebagian warga masyarakat belum sadar akan arti pentingnya tertib lalu lintas sehingga ada Operasi Zebra yang manfaatnya banyak dirasakan oleh warga masyarakat.

Denda tilang operasi zebra 2024 mulai Rp250.000 sampai Rp1.000.000, tergantung jenis pelanggarannya. Berikut adalah rinciannya.

Pengguna kendaraan yang melanggar akan dikenakan pasal 287 ayat 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sanksi kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp 250 ribu.

Pengguna kendaraan yang melanggar pasal 280 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 berkaitan dengan pelat akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pengguna kendaraan yang melanggar pasal 287 ini akan diancam dengan ancaman sanksi berupa pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000.

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Jika pengendara berkendara melebihi batas kecepatan, dianggap melanggar pasal 287 ayat (5) dengan ancaman sanksi berupa pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Setiap kendaraan wajib dilengkapi dengan STNK. Kalau tidak, maka melanggar pasal 288 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dengan ancaman sanksi denda paling banyak Rp 500 ribu.

Diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 287 ayat 1, pelanggar marka jalan atau bahu jalan terancam hukuman pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.00.

Awas! Itulah denda tilang operasi zebra jika melanggar. Untuk itu, pengendara kendaraan wajib mematuhi peraturan lalu lintas agar tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. (ARD)

Jakarta: Polri melalui Korlantas kembali melaksanakan “Operasi Zebra 2024” yang dilaksanakan tanggal 14 hingga 27 Oktober 2024. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas, sekaligus menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas.

Operasi Zebra Jaya 2024 setidaknya menargetkan 14 pelanggaran yang kerap dilakukan masyarakat, diantaranya:

1. Memasang rotator & sirine bukan peruntukan
2. Penertiban ranmor memakai pelat rahasia/pelat dinas
3. Pengemudi ranmor di bawah umur
4. Kendaraan melawan arus
5. Berkendara di bawah pengaruh alkohol
6. Menggunakan HP saat berkendara
7. Mengemudi tidak menggunakan sabuk keselamatan/safety belt
8. Melebihi batas kecepatan
9. Sepeda motor berboncengan lebih dari satu
10. Kendaraan Roda 4 atau lebih tidak layak jalan
11. Kendaraan Roda 4 atau lebih tidak dilengkapi perlengkapan standar
12. Kendaraan Roda 2 atau roda 4 tidak dilengkapi STNK
13. Melanggar marka jalan/bahu jalan
14. Penyalahgunaan TNKB Diplomatik

Dalam Operasi Zebra 2024 petugas di lapangan akan mengedepankan pendekatan humanis dengan memberikan penjelasan terkait pelanggaran yang dilakukan. Harapannya, masyarakat dapat lebih memahami dan mematuhi aturan demi keselamatan bersama.

Baca Juga: Honda Recall 1,7 Juta Unit Mobil, Termasuk CR-V dan Civic

Pada pelaksanaannya nanti, Operasi Zebra 2024 akan tetap mengedepankan tindakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Petugas akan lebih banyak memberikan teguran bagi pelanggar lalu lintas.

Petugas akan melakukan tilang manual untuk pengendara yang melakukan pelanggaran. Selain itu, penggunaan sistem E-TLE juga akan diperbanyak untuk menjangkau lebih banyak titik rawan pelanggaran.
“Kepolisian mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Operasi Zebra 2024 dengan selalu mematuhi peraturan lalu lintas, baik saat ada operasi maupun di luar masa operasi. Tertib berlalu lintas tidak hanya untuk menghindari sanksi, tetapi lebih penting lagi untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya,” jelas Kabagops Korlantas Polri, Kombes Pol Aries Syahbudin, dikutip dari situs resmi Korlantas Polri.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

Lampung Geh, Bandar Lampung - Satlantas Polresta Bandar Lampung menyebutkan ada 9 sasaran yang menjadi target selama Operasi Zebra Krakatau tahun 2024, Senin (14/10). Diketahui, Operasi Zebra Krakatau 2024 dilaksanakan selama 14 hari atau 14-27 Oktober 2024. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Abdul Waras mengatakan tujuan operasi operasi zebra krakatau itu dilakukan untuk mengurangi tingkat kecelakaan dan angka fatalitas. "Seperti diketahui bahwa apabila terjadi kecelakaan apalagi korban meninggal itu efeknya bisa seperti efek domino, mengganggu perekonomian keluarga yang bersangkutan atau terlibat sebagai korban, dari kecelakaan itu, sehingga itu yang menjadi perhatian kita bersama dan stakeholder yang lain," katanya kepada Lampung Geh.

Lanjut Kapolres, operasi Zebra Krakatau 2024 itu mengutamakan kegiatan preemtif dan preventif dengan harapan, timbul kesadaran masyarakat untuk taat terhadap peraturan lalu lintas. "Agar timbul kesadaran dari pribadi masing-masing untuk taat terhadap peraturan lalu lintas, sehingga kita saling bisa menjaga keselamatan masing-masing," ucapnya.

Berikut 9 sasaran yang menjadi target selama Operasi Zebra Krakatau 2024, yakni: 1. Pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara 2. Pengendara yang masih di bawah umur 3. Pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu orang 4. Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI dan pengemudi atau pengendara ranmor yang tidak menggunakan safety 5. Pengendara dalam pengaruh atau mengkonsumsi alkohol 6. Pengendara yang melawan arus 7. pengemudi atau pengendara yang melebihi batas kecepatan. 8. Kendaraan overloading dan overdimension (ODOL) 9. Kendaraan yang parkir di bahu jalan tol. (Yul/Ansa)

JAKARTA, KOMPAS.com -Operasi Zebra 2024 secara resmi dimulai hari ini, Senin, 14 Oktober 2024 selama dua pekan hingga 27 Oktober 2024.

Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin menjelaskan operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya tertib berlalu lintas, serta menekan angka fatalitas kecelakaan bermotor.

Menurutnya teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tetap menjadi senjata utama Polri dalam menjerat pelanggar.

Tapi khusus pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tertentu, petugas di lapangan akan diberi kewenangan untuk melakukan tilang manual.

Walau begitu, Polri menegaskan pendekatan utama dalam Operasi Zebra kali ini adalah sosialisasi dan edukasi agar masyarakat lebih paham pentingnya tertib berlalu lintas, bukan hanya untuk menghindari sanksi.

“Kami lebih mengutamakan teguran bagi pelanggaran yang menjadi penyebab utama kecelakaan, seperti pengendara motor yang tidak memakai helm, melawan arus, atau melebihi batas kecepatan,” ujar dia.

Selama pelaksanaan Operasi Zebra 2024, Polda Metro Jaya akan memfokuskan penindakan pada 14 jenis pelanggaran lalu lintas yang menjadi prioritas, yaitu:

1. Penggunaan rotator dan sirene yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2. Penertiban kendaraan bermotor yang menggunakan pelat rahasia atau pelat dinas.
3. Pengemudi yang masih di bawah umur.
4. Kendaraan yang melawan arus lalu lintas.
5. Berkendara dalam pengaruh alkohol.
6. Penggunaan ponsel saat mengemudi.
7. Tidak memakai sabuk pengaman.
8. Melebihi batas kecepatan yang ditetapkan.
9. Sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu orang.
10. Kendaraan roda empat atau lebih yang tidak layak jalan.
11. Kendaraan roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan standar.
12. Kendaraan roda dua atau roda empat yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sah.
13. Pelanggaran marka jalan atau penggunaan bahu jalan yang tidak semestinya.
14. Penyalahgunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) diplomatik.