Jakarta -

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik terhadap Industri Hasil Tembakau dinilai bisa mematikan keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS mengatakan saat ini ada 143 ribu anggota FSP RTMM-SPSI yang menggantungkan nasibnya pada sektor IHT sebagai tenaga kerja pabrikan.

"Kebijakan ini secara terang-terangan akan mematikan industri hasil tembakau nasional. Ada kurang lebih 226 ribu tenaga kerja anggota organisasi dari industri terkait yang akan terkena dampak dari regulasi tersebut," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (15/10/2024).

Dirinya menyesalkan karena Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak pernah melibatkan RTMM-SPSI dalam pembahasan pasal tembakau RPP Kesehatan. "Padahal, produk tembakau adalah produk legal yang diakui negara. Dan sektor IHT juga telah menjadi sumber pendapatan besar bagi negara dan menyerap jutaan tenaga kerja," ungkapnya.

Oleh karena itu, dirinya meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan aturan produk tembakau dari RPP Kesehatan. Menurutnya, banyaknya larangan terhadap produk tembakau dalam RPP Kesehatan dinilai telah mengkhianati amanah UU Kesehatan yang sama sekali tidak melarang produk tembakau.

Sudarto menilai menilai aturan produk yang telah berlaku saat ini, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012) sudah komprehensif mengatur pengendalian produk tembakau.

"Aturan tersebut sebaiknya dipertahankan dan diperkuat implementasinya, bukan diganti tanpa ada evaluasi secara komprehensif," katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad. Dirinya menilai kebijakan terkait industri rokok sehubungan dengan aturan-aturan yang tertera pada PP 28/2024 dan RPMK, yaitu kemasan rokok polos tanpa merek, larangan berjualan di sekitar satuan pendidikan dan tempat bermain anak, dan pembatasan iklan luar ruang, berpotensi memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Menurutnya, jika aturan ini dilaksanakan maka dampak ekonomi yang hilang diperkirakan mencapai Rp308 triliun atau setara dengan 1,5% dari PDB. Selain itu, dampak terhadap penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai Rp160,6 triliun yang setara dengan 7% dari total penerimaan perpajakan nasional.

"Kebijakan ini juga berpotensi mempengaruhi sekitar 2,3 juta tenaga kerja di sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) dan produk turunannya atau 1,6% dari total penduduk bekerja," katanya.

Dijelaskan Tauhid, kebijakan PP 28/2024 serta RPMK perlu melibatkan setiap pemangku kepentingan dalam ekosistem Industri Hasil Tembakau (IHT), bukan hanya pelaku usaha, namun juga kementerian dan lembaga yang terlibat.

Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki ekosistem IHT yang kompleks dan berbeda dari negara lain yang telah meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), di mana negara-negara tersebut bukan merupakan negara penghasil tembakau maupun produk hasil tembakau serta memiliki kontribusi pajak rokok yang relatif rendah.

Tauhid mengungkapkan bahwa pihaknya (INDEF) memberikan rekomendasi agar pemerintah melakukan revisi PP 28/2024 dan membatalkan RPMK terutama pada pasal-pasal yang berpotensi berdampak negatif terhadap penerimaan dan perekonomian negara.

Selain itu, INDEF juga mendorong terjadinya dialog antar Kementerian dan Lembaga (K/L) yang berkepentingan dengan IHT, seperti Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian.

"Jika kebijakan dan regulasi tersebut tetap diberlakukan, pemerintah diharapkan dapat mencari sumber alternatif penerimaan negara yang hilang serta menyiapkan lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja yang terdampak," katanya.

(fdl/fdl)

JAKARTA - Pemberlakuan Undang Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 dan aturan turunannya melalui Peraturan Pemerintah (PP) no 28 tahun 2024 menuai apresiasi publik. Regulasi anyar ini dianggap cukup memadai dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, melindungi masyarakat, menjaga kepentingan publik dan membantu mengatasi berbagai permasalahan kesehatan di Indonesia. Namun, ada sejumlah tantangan yang penting dicermati.

Beleid baru ini mendapatkan penilaian positif karena dianggap mampu mengakomodir seluruh aspek dalam sistem kesehatan di Indonesia. Seperti mengatur berbagai upaya yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta mengatur kewenangan dan tanggung jawab tenaga kesehatan.

Menurut Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam, Undang-Undang Kesehatan No.17 Tahun 2023 merupakan tonggak penting perwujudan amanah UUD 1945, memastikan kehadiran negara dalam pengaturan kesehatan di Indonesia.

?Upaya kesehatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat. Kami apresiasi niat baik pemerintah,? kata Piter.

?Meski demikian, UU Kesehatan tetap menyisakan sejumlah tantangan besar, khususnya dalam menindaklanjuti semua materi muatan UU Kesehatan ke dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya,? lanjutnya.

Piter memberikan beberapa contoh tantangan. Di satu sisi, PP memberikan kepastian hukum. Namun di sisi lainnya, PP ini berpotensi menciptakan kebingungan yang dapat berdampak pada upaya edukasi masyarakat sampai dengan perekonomian.

Piter menjelaskan, UU Kesehatan dan PP nomor 28 memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha yang berkecimpung di sektor kesehatan. Pelaku bisnis bisa kembali fokus mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan konsumen karena merasa telah memiliki batasan atau pagar yang jelas, sehingga tidak keluar dari koridor hukum.

Menilik soal kesehatan bayi, PP No.28 tahun 2024 menyatakan bahwa setiap bayi berhak memperoleh air susu ibu (ASI) eksklusif sejak dilahirkan sampai usia 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. Pengecualian terkait indikasi medis ini juga sejalan dengan the International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes (WHO Code).

?Dengan kata lain, PP No. 28 tahun 2024 mengakui bahwa susu formula dapat digunakan untuk menggantikan ASI ketika ASI Eksklusif tidak dapat diberikan dan donor ASI tidak tersedia. Ini bentuk konfirmasi sekaligus validasi bahwa susu formula dapat dikonsumsi bayi usia 0-6 bulan,? kata Piter

Piter mengharapkan agar pemerintah bisa menjaga momentum positif ini untuk mengupayakan perbaikan status kesehatan dan kondisi perekonomian. Diperlukan kondisi regulasi yang kondusif sehingga angka pemberian ASI Eksklusif terus meningkat, angka prevalensi stunting semakin membaik dan kontribusi industri nutrisi terhadap perekonomian juga terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja emiten rokok milik konglomerat keluarga Wonowidjojo PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) makin terhimpit pelemahan daya beli masyarakat serta beban cukai yang justru makin naik setiap tahunnya.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan Gudang Garam Heru Budiman mengatakan daya beli masyarakat yang cenderung stagnan belakangan telah memangkas volume penjualan yang berakibat pada terkoreksinya pos pendapatan serta laba bersih perseroan.

“Pengamatan kami buying power khususnya di level menengah ke bawah masih stagnan atau tidak menunjukkan perbaikan,” kata Heru saat public expose daring, Kamis (29/8/2024).

Sementara itu, beban pendapatan (cost of revenue) dari komponen cukai hasil tembakau (CHT) cenderung mengalami peningkatan yang berdampak pada harga di tengah masyarakat.

Misalkan, Heru menerangkan, GGRM mencatat beban pendapatan dari sisi cukai pada semester I/2024 mencapai Rp38,2 triliun, nominal itu mengambil porsi 76,3% dari laporan laba rugi perusahaan.

Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, eksposure cukai berada di level Rp37 triliun atau 66,3% dari pelaporan laba rugi.

Konsekuensinya, eksposure yang lebih besar pada cukai itu berimbas pada tertekannya pendapatan dan laba bersih perseroan pada paruh pertama 2024.

“Dengan adanya kenaikan harga yang punya efek negatif turunnya volume dikarenakan daya beli yang tetap stagnan,” kata dia.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan Rabu (31/7/2024), Gudang Garam membukukan pendapatan Rp50,01 triliun per akhir Juni 2024. Realisasi itu turun 10,44% year-on-year (yoy) dari Rp55,85 triliun periode yang sama tahun lalu.

Di tengah penurunan pendapatan, biaya pokok pendapatan GGRM hanya turun tipis 6,19% secara tahunan pada semester I/2024. Jumlah yang dikeluarkan menyusut dari Rp47,91 triliun pada semester I/2023 menjadi Rp44,95 triliun.

GGRM membukukan laba selisih kurs Rp39,37 miliar pada semester I/2024. Jumlah itu naik 869,70% yoy dari Rp4,06 milia per akhir Juni 2023.

Kendati demikian, Gudang Garam membukukan laba usaha Rp1,61 triliun pada semester I/2024. Pencapaian itu turun 64,38% secara tahunan dari Rp4,53 triliun periode yang sama tahun lalu.

Setelah dikurangi beban pajak penghasilan, Gudang Garam membukukan laba bersih Rp925,51 miliar pada semester I/2024. Realisasi itu mencerminkan penurunan 71,85% dari Rp3,28 triliun periode Januari 2023 hingga Juni 2023.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang secara menyeluruh pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 terkait Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ketua Umum GAPMMI Adhi Lukman menyampaikan perlunya evaluasi yang dilakukan secara komprehensif, dengan mengedepankan kajian risiko dan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, utamanya industri makanan minuman pangan olahan selaku pelaku utama serta pembina industri agar tujuan nasional untuk masyarakat sehat dan juga industri nasional yang berdaya saing dapat berjalan beriringan.

“Mengutamakan edukasi kepada konsumen mengenai pentingnya konsumsi makanan dan minuman yang seimbang sesuai dengan kebutuhan setiap individu, istirahat dan aktivitas fisik yang cukup. Dengan demikian konsumen dapat memilih produk pangan yang dikonsumsi berdasarkan kandungan gula, garam, dan lemak sesuai dengan kebutuhannya”, kata Adhi Lukman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

GAPMMI sendiri mendukung upaya Pemerintah untuk menciptakan masyarakat lebih sehat lewat PP Nomor 28 Tahun 2024 tersebut, namun dengan beberapa catatan.

"Terkait peraturan ini, GAPMMI selaku Gabungan Produsen Makanan dan Minuman mendukung tujuan baik pemerintah untuk menciptakan Masyarakat Indonesia lebih sehat dengan mengurangi Penyakit Tidak Menular tersebut," ujar Adhi.

GAPMMI memandang bahwa PP tersebut seolah memberikan seluruh permasalahan Penyakit Tidak Menular (PTM) kepada produsen pangan olahan semata.

Padahal, menurut Adhi faktor risiko PTM disebabkan oleh banyak faktor yang meliputi gaya hidup, kurangnya aktivitas fisik, kurangnya asupan cairan ke dalam tubuh, pengelolaan stres serta pola konsumsi makanan dan minuman sehari-hari yang tidak seimbang.

Kondisi gangguan kesehatan tidak berasal dari kekurangan atau kelebihan mengonsumsi jenis pangan tertentu sehingga bukan hanya berasal dari konsumsi pangan olahan saja.

Berdasarkan kajian Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2019 juga menemukan bahwa produk pangan olahan hanya menyumbang sebagian kecil dari konsumsi gula, garam, dan lemak masyarakat.

Konsumsi masyarakat terhadap gula, garam dan lemak didominasi oleh Pangan Non-Olahan seperti kuliner dan makanan sehari-hari yang dimasak di rumah tangga sebesar 70 persen, sementara Pangan Olahan hanya sebesar 30 persen.

“Menentukan batas maksimal gula, garam, lemak dalam produk pangan olahan saja, tentu tidak akan efektif menurunkan angka penyakit tidak menular, dikarenakan konsumsi gula, garam, lemak masyarakat, hanya sebagian kecil yang dikontribusikan oleh produk pangan olahan”, jelasnya.

Lebih lanjut, Adhi menjelaskan bahwa penentuan satu batas maksimum gula, garam, dan lemak untuk berbagai kategori produk makanan dan minuman akan sangat sulit diterapkan mengingat setiap produk memiliki karakteristik tertentu yang sangat bervariasi.

Gula, garam dan lemak memiliki fungsi teknologi dan formulasi pangan dimana produsen pangan olahan menggunakan gula, garam, dan lemak dalam produknya untuk berbagai tujuan dan alasan, termasuk rasa, tekstur, dan pengawetan.

Pembatasan kandungan gula, garam dan lemak tentu akan mempengaruhi fungsi teknologi dan formulasi pangan olahan.

PP Kesehatan dalam salah satu pasalnya membatasi dan/atau melarang penggunaan zat/bahan yang berisiko menimbulkan penyakit tidak menular. Yang mana dalam hal ini gula, garam dan lemak termasuk ke dalam bahan yang beresiko menimbulkan penyakit tidak menular.

Pelarangan penggunaan gula, garam dan lemak dalam produksi pangan sangat tidak dimungkinkan, karena ketiga bahan tersebut memiliki fungsi teknologi dan formulasi pangan.

"Hampir tidak ada produk pangan yg tidak memiliki kandungan gula, garam dan lemak kecuali air mineral," terangnya.

PP Kesehatan ini juga rencananya akan memungut cukai dan pelarangan iklan, promosi, serta sponsor kegiatan pada waktu, lokasi, dan kelompok sasaran tertentu, untuk produk-produk pangan olahan yang melebihi batas gula, garam, lemak tersebut.

Adhi menuturkan bahwa pemungutan cukai dan pelarangan iklan dan promosi ini akan mengurangi ruang gerak pelaku usaha pangan olahan dalam menjalankan usaha dan menjangkau konsumen sebagai target market dari produk-produknya.

Padahal, Kementerian Perindustrian mencatat industri makanan minuman merupakan salah satu sektor strategis penopang ekonomi nasional dan penyumbang produk domestik bruto (PDB) industri nonmigas sebesar 39,10 persen dan 6,55 persen terhadap PDB nasional pada tahun 2023.

"Di tengah perlambatan pertumbuhan industri makanan minuman saat ini, industri makanan minuman akan makin sulit berkembang, kehilangan daya saing, serta berisiko untuk tutup beroperasi dan mengurangi lapangan pekerjaan," ucapnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengkhawatirkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, akan membuat tembakau produksi petani tidak laku.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APTI Pamekasan, Samukrah, mengatakan pihaknya telah mendesak pemerintah untuk melibatkan setiap pemangku kepentingan terkait dalam proses pembahasan perancangan aturan.

Sayangnya, hingga beleid itu ditandatangani oleh Presiden Jokowi, desakan itu tak diindahkan oleh pemerintah. Dalam prosesnya, petani tembakau yang sangat terimbas tidak dilibatkan.

"Artinya kan pembahasan aturan ini menjadi tidak transparan. Siapa pihak yang dilibatkan? Saya nggak tahu. Yang jelas kami tidak dilibatkan dan tentunya aspirasi kami tidak di akomodir," terang Samukrah, dalam keterangannya dikutip Minggu, (18/8/2024).

Ia menambahkan, ketika mendalami isi aturan tersebut, tidak ada satupun aturan yang memiliki keberpihakan terhadap industri maupun petani yang berkecimpung di industri tembakau.

Imbasnya, para pekerja yang menggantungkan hidupnya di industri tersebut akan mengalami kerugian atas banyaknya larangan yang muncul dalam PP Kesehatan tersebut.

"Aturan ini bisa membuat tembakau menjadi tidak laku. Kalau industri nanti tidak jalan, pasti akan berimbas pada petani tembakau juga. Nggak laku lah jadinya hasil panel dari petani tembakau. Sementara, saat ini belum ada komoditas lain yang nilai jualnya setara dengan tembakau," paparnya.

Samukrah memandang dampak ekonomi terhadap penerimaan negara pun akan muncul. Karena apabila produksi industri turun, maka pendapatan negara akan berkurang.

Dengan angka produksi yang turun, maka pasokan bahan baku juga berkurang. Jika bahan baku berkurang, kemudian akan berimbas pada petani sebagai pemasok yang berdampak pada pendapatan petani.

Padahal, pemerintah seharusnya menjamin kesejahteraan rakyat dan punya tujuan pengentasan kemiskinan. Hal ini bertentangan dengan muatan PP No. 28/2024 tersebut.

"Jadi, pengurangan kemiskinan yang katanya akan dientaskan supaya kita jadi negara adidaya, ya jadi bisa tidak terjadi," tegasnya.

(rrd/rir)

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan baru tentang pengenaan cukai pada makanan olahan siap saji. Wacana itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Kesehatan.

"Soal makanan olahan, gimana bagian kesehatan dikenai cukai? Padahal Indonesia sendiri kan menurut saya kebutuhan gizi juga masih tinggi. Nah, ini mau dibikin lebih mahal lagi," kata Ketua Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah/Industri Kecil Menengah (IKM) Apindo, Ronald Walla, di Kementerian Koperasi dan UMKM, Senin, 12 Agustus 2024.

Menurut dia, jika makanan olahan ini dipertimbangkan untuk diberi cukai, itu akan menimbulkan dilematis, tertutama untuk usaha kecil. Menurut dia, banyak UMKM bergerak di sektor makanan dan minuman. "Kita tahu kan urus cukai itu ribetnya seperti apa. Bagaimana makanan olahan digituin (dikenakan cukai)," tutur Ronald.

Menurut dia, soal cukai untuk makanan olahan yang dibahas dalam PP 28 Tahun 2024 ini perlu ditinjau ulang. Pemerintah perlu mengajak semua elemen—duduk bersama—dan membahas kembali kebijakan baru tersebut. "Soalnya apa yang dikejar gitu," ucap Ronald.

Dia mempertanyakan kebijakan baru tersebut. Dalam PP 28 Tahun 2024 ini, kata dia, yang akan dikasih cukai adalah pabrik gula atau yang mengolah makanan. Dia mengatakan kebijakan ini pun masih belum jelas. "Tapi ngeri kalau makanan olahan diberi cukai, sih," ujar dia.

Salah satu dampak dari wacana pemberlakuan cukai kesehatan kepada makanan olahan itu memicu kepastian hukum yang tak jelas. Terutama kepada UMKM yang berada di sektor makanan dan minuman. "Undang-undang kan dibikin untuk diimplementasikan. Sekarang yang mengawasi implementasi ini siapa?"

Pengawasan implementasi peraturan, misalnya dalam PP Kesehatan, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bea dan Cukai, tentu ada pihak lain yang bertugas melakukan pengawasan. "Tapi kadang juga ada pihak lain. Kami takutkan itu bisa membuat suasana bisnis Indonesia tidak kondusif," ucap dia.

Aturan baru itu menjadi isu penting bagi pengusaha. Sebenarnya PP Kesehatan pada 26 Juli 2024, sebagai aturan teknis Undang-Undang Kesehatan. Tapi dua dari 1.172 pasal yang tercantum menyinggung industri makanan dan minuman. Pasal 194 ayat 1, misalnya, menyatakan, dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak atau GGL, pemerintah pusat menentukan batas maksimal kandungannya dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi) mengkritik aturan tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disahkan Presiden pada 26 Juli lalu.

Ketua Umum Perpeksi, Junaidi, menyatakan aturan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain sangat sulit diterapkan. Ia menilai aturan tersebut menjadi masalah besar karena menitikberatkan pelarangan hanya kepada pelaku usaha perseorangan.

Larangan ini berpotensi menciptakan perlakuan yang tidak adil di antara pedagang warung kelontong, yang umumnya adalah usaha mikro dan ultra-mikro. Aturan ini dinilai merugikan pedagang kecil.

“Sebelum aturan ini ada, banyak toko kelontong dan warung kecil yang sudah berjualan di dekat sekolah. Jaraknya pun sering kurang dari 200 meter. Bagaimana nasib mereka jika tiba-tiba dilarang?” katanya dalam keterangannya, Kamis (8/8).

Junaidi menambahkan, aturan ini menjadi tidak tepat karena kurangnya sosialisasi dengan pelaku usaha dan asosiasi yang terdampak. Sejak awal, rencana aturan ini sudah menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan masyarakat.

“Bagi warung kecil, penjualan rokok bisa mencapai 50%-80% dari total penjualan. Ini adalah produk yang laku keras. Jika aturan ini diterapkan, pasti akan memberatkan kami,” terangnya.

Junaidi menekankan bahwa aturan ini memiliki dampak negatif bagi pedagang. Ia mengingatkan pemerintah untuk melihat kondisi di lapangan karena banyak warung kelontong sudah lama berjualan di dekat sekolah sebelum sekolah tersebut ada. Aturan ini menjadi sangat diskriminatif jika hanya diterapkan kepada perorangan.

“Saat ini belum ada razia atau pelarangan dari pemerintah. Jika razia dilakukan minggu ini, kondisinya akan chaos dan menjadi masalah baru bagi para pedagang,” jelasnya.

KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Fahira Idris menanggapi polemik penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah oleh pemerintah.

Menurutnya, penyediaan alat kontrasepsi seharusnya menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup.

Salah satunya adalah untuk mendukung kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja yang hanya diberikan kepada remaja usia sekolah yang sudah menikah.

Fahira mengatakan, hal itu bertujuan menunda kehamilan remaja yang menikah dini agar siap secara fisik dan mental untuk memiliki anak.

Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko pada ibu dan bayi yang dilahirkan.

Adapun penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja terdapat di Pasal 103 ayat 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang (UU) Kesehatan.

Fahira mengusulkan, Pasal 103 ayat 4 huruf e PP tersebut mengatur soal pelayanan kesehatan reproduksi yang salah satunya meliputi penyediaan alat kontrasepsi sebaiknya diberikan keterangan atau penegasan hanya untuk remaja usia sekolah yang sudah menikah.

“Pemberian penjelasan 'hanya untuk remaja usia sekolah yang sudah menikah' ini penting agar terdapat kesatuan penafsiran dan pemahaman saat diimplementasikan,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (8/8/2024).

Fahira menilai, terbitnya PP itu untuk memenuhi kebutuhan hukum atas diundangkannya UU UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Selain memberikan kepastian hukum, kata dia, hadirnya PP tersebut juga akan menjadi panduan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan secara komprehensif.

Fahira mengatakan, dengan terbitnya PP itu, terdapat pengaturan, penegasan, dan penjelasan lebih lanjut atas penyelenggaraan upaya kesehatan kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia, kesehatan penyandang disabilitas, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, gizi hingga mengatur soal pelayanan kesehatan tradisional, dan berbagai upaya kesehatan lainnya.

Selain itu, diatur pula rincian mengenai pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, sistem informasi kesehatan, penyelenggaraan teknologi kesehatan, penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan wabah, pendanaan kesehatan, partisipasi masyarakat dan pembinaan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan.

“Misalnya saja, upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja. PP ini mengamanatkan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi,” kata dia.

Aktivis perempuan dan perlindungan anak itu mengatakan, informasi dan edukasinya antara lain misalnya mengenai sistem, fungsi, dan proses reproduksi.

“Bisa juga mengenai bagaimana menjaga kesehatan reproduksi dan keberanian untuk melindungi diri serta berani menolak hubungan seksual,” jelas Fahira.

Untuk diketahui, penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja sempat menuai polemik.

Pemerintah melalui Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberi penjelasan terkait Pasal 103 ayat 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan.

Budi mengatakan, amanat penyediaan alat kontrasepsi dalam PP itu disediakan bukan untuk kalangan pelajar secara umum, melainkan untuk remaja usia sekolah yang sudah menikah.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris), Ali Mahsun Atmo, mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang baru disahkan oleh Presiden Joko Widodo, berpotensi merugikan sektor UMKM di Indonesia.

Regulasi ini, yang dikenal sebagai PP Kesehatan, dianggap bisa mematikan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan warung kelontong, yang merupakan tulang punggung ekonomi dan penyerap tenaga kerja yang signifikan.

"Kita ditunjuk untuk mencetak 100 juta UMKM andal dan unggul, tapi regulasi ini malah menggerus sektor tersebut," kata Ali dalam keterangannya, seperti dikutip Rabu (7/8).

Ali memperingatkan bahwa jika UMKM terpuruk akibat kebijakan ini, pemerintah akan menghadapi masalah baru berupa penurunan kontribusi ekonomi dan peningkatan pengangguran serta kemiskinan. Padahal, pengangguran dan kemiskinan adalah dua isu prioritas yang selalu ingin ditanggulangi oleh pemerintah.

"Kebijakan ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan negara melindungi dan memajukan kesejahteraan umum," tegasnya.

Salah satu aturan yang memberatkan UMKM adalah larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Menurut Ali, kebijakan ini akan menyebabkan penurunan omzet yang signifikan bagi warung kelontong dan pedagang kaki lima, yang mengandalkan penjualan rokok sebagai sumber pendapatan utama.

"Imbas larangan ini akan menyebabkan penurunan omzet yang signifikan, yang pada akhirnya memicu lonjakan pengangguran dan penurunan pendapatan rakyat," ujarnya.

Ali juga menyebut bahwa kebijakan ini paling merugikan masyarakat miskin dan UMKM yang bergantung pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Kebijakan ini datang pada saat yang sangat buruk, di tengah terbatasnya lapangan kerja dan anjloknya omzet UMKM akibat penurunan daya beli masyarakat dan meningkatnya beban hidup.

"Kebijakan ini akan sangat merugikan jutaan usaha kecil yang mengandalkan penjualan rokok sebagai bagian dari pendapatan mereka," jelasnya.

JAKARTA - Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), Ali Mahsun Atmo mengungkapkan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 atau PP Kesehatan yang baru saja disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mempunyai dampak serius terhadap tergerusnya sektor UMKM di Indonesia.

Pasalnya, regulasi anyar ini disinyalir berpotensi mematikan sektor UMKM, khususnya pelaku usaha asongan, pedagang kaki lima, warung kelontong, dan sektor ekonomi rakyat lainnya. Padahal, pelaku UMKM merupakan tulang punggung ekonomi dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signfikan.

?Kita ditunjuk mencetak 100 juta UMKM andal dan unggul, tapi ini malah digerus sama pemerintah lewat regulasi ini,? kata Ali.

Jika nantinya UMKM harus tergulung oleh kebijakan anyar ini, Ali menyebut hal itu justru akan menyebabkan masalah baru bagi pemerintah. Hal ini dikarenakan akan terjadi potensi penurunan kontribusi ekonomi bagi negara serta meningkatnya jumlah pengangguran hingga kemiskinan.

Padahal, dua isu ini sering disebut sebagai prioritas pemerintah untuk ditanggulangi. "Kebijakan ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan negara melindungi dan memajukan kesejahteraan umum," tegasnya.

Yang memberatkan UMKM, sambung Ali, salah satunya adalah aturan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini akan menyebabkan penurunan yang besar dalam perputaran ekonomi masyarakat. Hal ini mempertimbangkan bahwa penjualan rokok bisa mencapai separuh dari keseluruhan omzet pedagang kecil.

?Imbas larangan ini, tentunya akan menyebabkan penurunan omzet yang signifikan di warung kelontong dan pedagang kaki lima, yang pada akhirnya akan memicu lonjakan pengangguran dan penurunan pendapatan rakyat," ujarnya.

Dari sana, Ali menyebut bahwa yang paling terimbas adalah masyarakat miskin dan UMKM yang menggantungkan roda ekonominya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Apalagi, pelaku UMKM harus menerima fakta bahwa kebijakan ini datang pada saat yang sangat buruk, di tengah terbatasnya lapangan kerja dan anjloknya omzet UMKM akibat penurunan daya beli masyarakat dan beban hidup yang semakin berat.

"Kebijakan ini akan sangat merugikan jutaan usaha kecil yang mengandalkan penjualan rokok sebagai bagian dari pendapatan mereka," jelasnya.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beberapa hari belakangan ini ramai dibicarakan mengenai pemberian alat kontrasepsi untuk kaum remaja. Isu ini sendiri muncul dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Dalam Pasal 103 PP tersebut, disebutkan bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Adapun untuk pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi setidaknya berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi; menjaga kesehatan alat reproduksi; perilaku seksual berisiko dan akibatnya; keluarga berencana (KB); melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual; serta pemilihan media hiburan sesuai usia anak.

“Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (kesehatan sistem reproduksi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan serta kegiatan lain di luar sekolah,” tulis Pasal 103 ayat (3).

Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epid meluruskan mengenai persepsi masyarakat yang menganggap ada pemberian alat kontrasepsi kepada remaja.

"Penyediaan alat kontrasepsi hanya diberikan kepada remaja yang sudah menikah, tidak untuk semua remaja,” katanya saat ditemui KONTAN di Kemenkes, Selasa (6/8).

Nadia meminta masyarakat agar tidak salah persepsi dalam menginterpretasikan PP tersebut. Maka untuk lebih jelasnya, akan dijabarkan dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunan dari PP No.28/2024.

"Dalam PP tersebut ada beberapa pasal jadi harus dipahami secara utuh, tidak sebagian," terangnya.

Dalam aturan turunan PP No.28/2024 juga akan memperjelas mengenai pemberian edukasi tentang keluarga berencana bagi anak usia sekolah dan remaja yang akan disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan usia anak.

Untuk diketahui, pemerintah telah resmi menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2024 yang salah satunya memuat upaya pemerintah meningkatkan layanan promotif dan preventif atau mencegah masyarakat menjadi sakit.

Layanan tersebut termasuk memastikan kesehatan reproduksi untuk remaja di mana pemerintah akan menggalakan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Program tersebut antara lain mengedukasi tentang sistem, fungsi, dan proses reproduksi; menjaga kesehatan reproduksi; perilaku seksual berisiko dan akibatnya; keluarga berencana; serta melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual.

Jakarta: Aturan tentang penyediaan alat kontrasepsi untuk siswa dan remaja dinilai bisa jadi bumerang. Beleid itu tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

"Hati-hati, jika gagal pengawasan justru jadi racun perusak anak-anak. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini diimbangi dengan pendidikan seksual yang holistik dan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai masyarakat karena bisa jadi bumerang bagi anak muda Indonesia,” ujar Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina melalui keterangan tertulis, Selasa, 6 Agustus 2024.

Dia meminta pemerintah untuk meninjau ulang aturan tersebut. Alat kontrasepsi tersebut tidak tertulis secara detail mengenai pelajar yang diberikan edukasi, sehingga rawan disalahartikan.
“Saya kira perlu ada penjelasan dan edukasi yang clear, karena bunyi pasal yang sekarang bisa membuat salah tafsir,” ujar Arzeti.

Baca juga: Pengadaan Alat Kontrasepsi Pelajar, Kemenkes: Hanya bagi yang Sudah Menikah

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai aturan itu tidak sejalan dengan norma-norma di Indonesia. Apalagi anak-anak usia remaja seharusnya tidak boleh melakukan hubungan seksual karena akan berpengaruh terhadap kesehatannya.

“Jangan sampai aturan ini malah menjadi dasar anak-anak muda melakukan seksual di luar pernikahan. Selain secara norma dilarang, dampak kesehatannya juga sangat berpengaruh," jelas Arzeti.

Pada Pasal 101 Ayat (1) PP 28 Tahun 2024 diatur bahwa upaya sistem reproduksi sesuai siklus hidup meliputi kesehatan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah; kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja; kesehatan sistem reproduksi dewasa; kesehatan sistem reproduksi calon pengantin; dan kesehatan sistem reproduksi lanjut usia.

Secara lebih khusus aturan tentang Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja diatur dalam Pasal 103. Pada Pasal 103 Ayat (4) disebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja salah satunya meliputi penyediaan alat kontrasepsi.

(END)