IDXChannel—Berapa biaya tarik tunai di ATM Bersama? Jaringan ATM Bersama diikuti oleh puluhan perbankan umum di Indonesia. Baik bank konvensional, bank syariah, maupun bank pembangunan daerah.

Melansir laman resmi ATM Bersama (6/11), ATM Bersama adalah salah satu jaringan switching terbesar di Indonesia yang telah menghubungkan 80.000 lebih mesin ATM berbagai bank.

ATM Bersama pertama kali beroperasi pada 1990. Mulanya, hanya beberapa bank yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama, tetapi kini anggotanya telah mencapai lebih dari 94 bank dan lembaga keuangan non-bank.

Sebagai tambahan informasi, switching adalah merupakan sistem yang menghubungkan jalur pembayaran atau pemrosesan transaksi antar lembaga keuangan. Selain membantu proses settlement-nya, lembaga switching juga menjamin keamanan transaksi.

Dengan layanan switching inilah, nasabah perbankan dapat terhubung dengan nasabah dari bank lainnya. Switching memungkinkan perbankan untuk meneruskan data transaksi nasabahnya ke lembaga keuangan yang berbeda.

Selain ATM Bersama, jaringan switching yang juga populer digunakan oleh perbankan di Indonesia adalah jaringan Prima, ALTO, dan Link. Logo-logo jaringan switching ini dapat Anda lihat pada mesin ATM.

Sementara nasabah dapat melihat apakah kartu debitnya dapat digunakan di ATM jaringan switching dengan melihat logo di balik kartunya. Jika terdapat logo ‘ATM Bersama’, ‘Link’, atau ‘Prima’, maka kartu itu dapat dipakai di mesin ATM dengan logo yang sama.

Biaya Tarik Tunai ATM Bersama

Lantas, berapa biaya tarik tunia di ATM Bersama? Perlu diingat bahwa besaran biaya administrasi untuk transaksi di mesin ATM jaringan switching pada tiap bank bisa berbeda satu sama lain.

Besaran biaya bergantung pada kebijakan yang ditetapkan bank masing-masing. Ada bank yang memberikan subsidi biaya administrasi untuk transaksi di ATM jaringan switching, ada juga bank yang membebaskan biaya administrasinya, alias gratis.

Melansir laman resmi ATM Bersama, umumnya biaya transaksi di ATM Bersama dikenakan biaya antara lain:

• Cek saldo Rp4.000
• Tarik tunai Rp7.500
• Transfer antarbank Rp6.500

Namun, kembali pada penjelasan di atas. Tiap bank bisa saja memberlakukan besaran biaya administrasi yang berbeda-beda. Nasabah harus mengeceknya terlebih dahulu ke pihak bank terkait.

Berikut ini adalah beberapa bank yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama, sehingga nasabahnya dapat melakukan transaksi di mesin ATM Bersama menggunakan kartu debitnya masing-masing:

1. Bank Rakyat Indonesia
2. Bank Mandiri
3. Bank Negara Indonesia
4. Bank Danamon Indonesia
5. Bank Maybank Indonesia
6. Bank Permata
7. Bank CIMB Niaga
8. Bank Panin
9. Bank UOB Indonesia
10. Citinak NA
11. Bank OCBC NISP
12. DBS Indonesia
13. Standard Chartered Bank
14. Bank ANZ Indonesia
15. Bank Syariah Indonesia
16. Bank DKI
17. Bank Jateng
18. BPD Jatim
19. Bank Sumut, dan lain-lain

Itulah penjelasan singkat tentang biaya tarik tunai ATM Bersama.

(Nadya Kurnia)

Jakarta: Tax holiday, atau kebijakan penyediaan pajak untuk perusahaan yang berinvestasi di sektor-sektor strategis, semakin menjadi sorotan dalam upaya pemerintah Indonesia untuk menarik investasi asing dan domestik.

Melansir laman Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (Pertapsi), kita akan menilik lebih dalam apa itu tax holiday, aturannya, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan, hingga langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan ini.

Apa itu tax holiday

Tax holiday adalah suatu kebijakan pemerintah yang memberikan pengurangan atau penghapusan sementara pajak tertentu. Kebijakan ini biasanya dirancang untuk mendorong aktivitas ekonomi, baik untuk konsumen maupun bisnis.

Tax holiday merupakan salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk menarik investasi, terutama di sektor-sektor strategis. Melalui perpanjangan kebijakan ini, diharapkan dapat meningkatkan minat investor dan mempercepat pertumbuhan ekonomi domestik. Namun, perusahaan yang ingin memanfaatkan fasilitas ini harus memenuhi berbagai kriteria dan prosedur yang telah ditetapkan.

Baca juga: Mengenal Tax Amnesty, Tujuan, dan Perkembangannya di Indonesia

Contoh tax holiday

Berikut dua contoh dalam aturan tax holiday.

1. Sales tax holiday. Ini merupakan periode pajak penjualan untuk barang-barang tertentu, seperti pakaian atau perlengkapan sekolah, tidak diberlakukan. Contohnya, di beberapa negara bagian AS mengadakan libur pajak penjualan menjelang tahun ajaran baru untuk membantu orang tua menghemat biaya.
2. Corporate tax holiday. Pemerintah memberikan keringanan penghasilan pajak kepada perusahaan baru untuk menarik investasi atau mempertahankan bisnis yang sudah ada. Ini sering kali dilakukan untuk merangsang pertumbuhan di sektor-sektor tertentu atau untuk menarik investasi asing.

Aturan tax holiday

Aturan mengenai tax holiday di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan yang bertujuan untuk menarik investasi dan memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu.

Laman PANRB menjabarkan, ringkasan dari aturan dan ketentuan terkait tax holiday tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/2024 tentang Perubahan atas PMK No. 130/PMK.010/2020.

Kebijakan ini memperpanjang tax holiday hingga 31 Desember 2025, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kepastian kepada investor meskipun ada penerapan Global Minimum Tax (GMT) di tingkat internasional.

Jenis fasilitas

1. Tax holiday untuk industri pionir

Fasilitas ini diberikan kepada wajib pajak yang bergerak di sektor-sektor industri pionir. Pengurangan pajak dapat mencapai 100 persen dari PPh Badan selama periode tertentu, tergantung pada nilai investasi yang dilakukan. Jangka waktu fasilitas bisa berkisar antara 5-20 tahun, tergantung pada jumlah investasi.

2. Tax holiday di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237 Tahun 2020, memberikan insentif pajak serupa dengan ketentuan yang berbeda untuk badan usaha dan pelaku usaha di KEK

Berikut kriteria penerima tax holiday:

1. Wajib pajak harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia.
2. Melakukan penanaman modal baru dengan nilai minimal yang ditentukan (misalnya Rp500 miliar untuk industri pionir).
3. Memenuhi ketentuan utang dan modal (debt-to-equity ratio) serta berkomitmen untuk merealisasikan rencana investasi dalam waktu tertentu setelah mendapatkan persetujuan.

Prosedur pengajuan tax holiday

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan tax holiday melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebelum memulai operasi komersial.

Kemudian persyaratan dokumen dan laporan realisasi investasi harus dipenuhi setelah mendapatkan persetujuan untuk memastikan pemanfaatan fasilitas secara tepat.

Adapun setelah mendapatkan tax holiday, ada beberapa hal yang wajib dilakukan setelah mendapatkan fasilitas ini, di antaranya:

1. Wajib pajak harus merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat dua tahun setelah keputusan persetujuan diterbitkan.
2. Menyampaikan laporan realisasi kegiatan usaha dan melakukan pembukuan terpisah antara investasi yang memperoleh fasilitas dan yang tidak.

Ilustrasi. Foto: dok MI.

Syarat tax holiday

Jenis usaha: Hanya usaha tertentu yang dapat menerima tax holiday. Biasanya, pemerintah menetapkan kategori industri yang dianggap penting atau strategis untuk pertumbuhan ekonomi, seperti industri pengolahan, teknologi, atau sektor yang berkontribusi pada pengembangan wilayah.

Minimum investasi: Untuk memenuhi syarat tax holiday, perusahaan harus melakukan investasi dengan jumlah tertentu yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan insentif pajak ini diberikan kepada perusahaan yang benar-benar berkomitmen untuk berinvestasi secara signifikan.

Komitmen investasi: Perusahaan harus menunjukkan komitmennya untuk tetap beroperasi dan mempertahankan investasinya selama periode tertentu. Hal ini penting agar manfaat tax holiday tidak hanya bersifat sementara.

Kelayakan proyek: Proyek yang diusulkan harus dinilai layak dan memiliki potensi memberikan dampak positif. Misalnya, proyek tersebut harus dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, atau memajukan teknologi.

Dokumentasi dan permohonan: Proses mendapatkan tax holiday memerlukan pengajuan permohonan resmi yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Ini termasuk rencana bisnis, laporan keuangan, dan informasi lainnya yang relevan.

Kepatuhan: Perusahaan yang ingin mendapatkan tax holiday harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk kewajiban pajak lainnya. Ketaatan ini penting untuk menjaga integritas sistem perpajakan.

Pemeriksaan dan verifikasi: Setelah pengajuan, ada proses pemeriksaan dan verifikasi oleh otoritas pajak atau lembaga terkait untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan. Ini adalah langkah penting untuk mencegah kebijakan.

Baca juga: Menkeu Ajak Pengusaha Manfaatkan Fasilitas Tax Holiday

Cara mendapatkan tax holiday

1. Pahami kebijakan tax holiday. Pelajari peraturan terkait tax holiday yang berlaku di negara atau daerah Anda. Setiap wilayah mungkin memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda-beda.
2. Identifikasi kelayakan. Pastikan jenis usaha Anda termasuk dalam kategori yang memenuhi syarat untuk tax holiday. Periksa apakah usaha Anda berada di sektor yang dianggap strategis atau penting.
3. Tentukan rencana investasi. Buat rencana investasi yang jelas, termasuk jumlah investasi yang direncanakan dan bagaimana investasi tersebut akan memberikan dampak positif bagi perekonomian, seperti penciptaan lapangan kerja atau pengembangan teknologi.
4. Siapkan dokumen yang diperlukan. Mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti rencana bisnis, laporan keuangan, dan bukti kepemilikan aset atau dokumen pendukung lainnya.
5. Ajukan permohonan. Lengkapi formulir permohonan tax holiday dan kirimkan bersama dokumen yang telah disiapkan. Pastikan semua informasi yang diberikan akurat dan lengkap.
6. Tindak lanjut. Setelah pengiriman, lakukan tindak lanjut untuk memastikan permohonan Anda diproses. Mempersiapkan diri untuk memberikan informasi tambahan jika diperlukan oleh otoritas pajak.
7. Mematuhi persyaratan. Jika permohonan Anda disetujui, pastikan untuk mematuhi semua persyaratan yang ditetapkan, termasuk menjaga komitmen investasi dan memenuhi kewajiban perpajakan lainnya.
8. Lakukan pelaporan. Selalu melakukan pelaporan yang diperlukan kepada otoritas pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini penting untuk memastikan Anda tetap berada di dalamnya dan tidak kehilangan manfaat tax holiday.

Berapa lama tax holiday

Adapun rentang waktu tax holiday biasanya berkisar antara 2-10 tahun. Namun, ada juga yang memberikan waktu lebih pendek, misalnya satu tahun, tergantung pada jenis proyek dan kebijakan pemerintah.

Selain itu, dalam beberapa kasus, perusahaan dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa tax holiday, terutama jika mereka dapat menunjukkan investasi mereka memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Sementara berdasarkan kategori usaha, durasi tax holiday juga bisa berbeda berdasarkan kategori usaha. Misalnya, sektor-sektor yang dianggap lebih strategis atau memiliki dampak ekonomi yang lebih besar mungkin mempunyai jangka waktu yang lebih panjang.

Beberapa negara atau daerah mungkin memiliki ketentuan khusus yang menetapkan durasi tax holiday berdasarkan kondisi tertentu, seperti lokasi investasi (misalnya, di daerah terpencil) atau jenis teknologi yang digunakan.

Selanjutnya, beberapa program tax holiday mungkin mencakup evaluasi berkala untuk menilai apakah perusahaan masih memenuhi syarat untuk melanjutkan manfaat pajak tersebut. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menyoroti dampak negatif dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Regulasi ini dinilai mencekik salah satu sektor strategis di Jatim, yaitu industri hasil tembakau (IHT).

Kadin Jatim telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan berbagai pihak yang menggantungkan hidupnya di IHT. Pasalnya sektor pertembakauan di Jatim telah berkontribusi sekitar 60 persen terhadap total penerimaan nasional pada 2024 serta menyerap 85 ribu tenaga kerja dan 1,5 juta buruh tani.

“Dalam konteks regulasi, Kadin Jatim menolak PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes yang diusulkan tanpa melibatkan pemangku kepentingan di IHT. Kebijakan-kebijakan ini juga telah mendapatkan penolakan secara masif dari berbagai pihak,” kata Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 6 November 2024.
Meski begitu, Adik mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025 yang dinilai sebagai langkah positif untuk memperbaiki kondisi IHT. Namun, pihaknya turut menyoroti perlunya kebijakan yang lebih stabil dan terencana untuk menjaga kinerja sektor ini kedepannya.

Baca juga: Kebijakan Cukai yang Tepat Bakal Cegah Peredaran Rokok Ilegal, Kok Bisa?

Menurutnya, larangan berjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak serta larangan penempatan iklan di media luar ruang dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak sangat merugikan pelaku usaha serta memiliki dampak negatif bagi IHT dan mata rantai industri pendukungnya.

Kadin Jatim juga menyoroti rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes yang akan mematikan dan merugikan pelaku IHT legal dan taat peraturan. Pasalnya identitas merek dan logo telah mendapatkan sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta dilindungi hak intelektualnya oleh UU.

“Penerapan kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek juga berpotensi menurunkan daya saing industri hasil tembakau, yang akan berpengaruh terhadap hilangnya dampak ekonomi, menurunnya penerimaan perpajakan, hingga ancaman PHK bagi tenaga kerja di sektor ini,” ungkapnya.

Berdasarkan kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef), kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek berpotensi menghilangkan dampak ekonomi sebesar Rp182,2 triliun dan menurunkan penerimaan perpajakan Rp95,6 triliun. Dari sisi lapangan pekerjaan, diprediksi lebih dari 1,2 juta tenaga kerja akan terdampak.

“Lebih jauh, aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek akan mendorong menjamurnya rokok ilegal karena mereka yang tidak membayar pajak tidak lagi bisa dibedakan. Hal ini tentunya kontraproduktif dengan upaya pemerintah mendorong tax ratio ke 23 persen dan mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen,” ujarnya.

Maka, Kadin Jatim meminta Presiden Prabowo untuk melakukan upaya serius memberantas peredaran rokok ilegal yang semakin mengkhawatirkan. Pada 2023, pertumbuhan rokok ilegal mencapai 6,9 persen, ini tidak lepas dari semakin beratnya regulasi yang ditimpakan kepada IHT, termasuk PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes.

“Kadin Jatim siap berpartisipasi dalam upaya pemberantasan rokok ilegal bersama pemerintah dan aparat penegak hukum. Sebagai mitra strategis pemerintah dalam peningkatan daya saing ekonomi, Kadin Jatim berkomitmen agar suara para pelaku industri tersebut dapat didengar oleh pembuat kebijakan,” ujar Adik.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada para menterinya untuk tak ragu menghubungi dirinya bila ada masalah. Dia menegaskan dirinya terbuka untuk menerima komunikasi langsung dari para jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Hal ini dipaparkan Prabowo saat melakukan Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta Pusat. Sidang kabinet dilakukan untuk mempersiapkan program kerja pemerintah saat Prabowo melakukan lawatan ke beberapa negara akhir pekan ini.

"Jangan ragu-ragu bila ada masalah apapun, kalau saudara sampaikan ke Menko tapi masih ingin ada kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu hubungi saya, jangan ragu telepon saya, saya terbuka," tegas Prabowo kepada para menterinya, dalam rapat yang diadakan Rabu (6/11/2024).

Prabowo menegaskan sudah saatnya kabinet meninggalkan hal-hal yang protokoler dan feodal. Baik dirinya dan para menteri sama-sama mengabdi kepada rakyat, jajaran pemerintah menurutnya merupakan kolega.

"Saudara boleh telpon langsung. Kita tinggalkan sekarang hal-hal yang protokoler dan feodal, kita ini adalah kolega dan mengabdi bersama ke rakyat," sebut Prabowo.

"Saya pemimpin dari tim kita secara mandataris dari rakyat, tapi kita adalah sama dalam kewajiban dan tanggung jawab ke rakyat," sebutnya.

(hal/fdl)

Jakarta -

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan validitas penyajian data untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kini menetapkan standar penyajian, pelaporan, serta akses data melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bagian Perencanaan Ditjen Hubla ini bertujuan memastikan data fasilitas dan kinerja pelabuhan tersedia secara efisien dan terstruktur untuk mendukung pimpinan dalam menentukan langkah-langkah kebijakan yang relevan dan responsif.

Selain itu, Surat Edaran ini menjadi langkah awal untuk mendukung implementasi program atau kegiatan berbasis Asta Cita agar dapat berjalan optimal dan selaras dengan kondisi eksisting saat ini maupun kebutuhan pengembangan yang diperlukan kedepannya.

"Standarisasi ini merupakan bagian dari upaya strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan pimpinan dapat diakses secara cepat, jelas, dan terstruktur," ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Pandjaitan dalam siaran pers ditulis Rabu (6/11/2024).

Lollan menambahkan, dengan penyajian data yang representatif, unit kerja bisa menyampaikan data mereka dengan cara yang seragam, dan meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan.

"Implementasi standarisasi ini tidak hanya sekedar teknis, tetapi juga memberikan kemudahan bagi seluruh unit kerja di bawah Ditjen Hubla untuk menghimpun data dan informasi melalui database yang terintegrasi di Google Drive," tandasnya.

Dalam sistem ini, setiap unit kerja dapat mengakses format pelaporan dalam bentuk PowerPoint yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan, memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang disajikan.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa melalui sistem tersebut, semua pihak dapat memahami data secara seragam, sehingga meminimalisir interpretasi yang berbeda.

"Kami berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kecepatan, tetapi juga memperkuat transparansi dan validitas data dalam proses pengambilan keputusan," tambahnya.

Standarisasi pelaporan ini, lanjut Lollan, akan sangat membantu dalam merancang kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

"Dengan data yang tertata dan terkumpul dengan baik, pimpinan dapat memahami isu-isu strategis di bidang transportasi laut dan menyesuaikan kebijakan yang lebih diterima publik," ujar Lollan.

Di sisi lain, pengumpulan data yang telah disederhanakan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melacak dan mengukur efektivitas kebijakan yang telah berjalan.

Pada kesempatan tersebut Lollan juga menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya menunjukkan komitmen dalam mengoptimalkan layanan transportasi laut yang efisien, adil, dan berkelanjutan.

"Kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan kebijakan bukan hanya menguntungkan internal organisasi, tetapi juga merupakan langkah nyata untuk memastikan kebutuhan publik di sektor perhubungan laut dapat terpenuhi dengan baik, sesuai harapan masyarakat," tutupnya.

(kil/kil)

IDXChannel - Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong sepakat mengimplementasikan lima poin konsensus ASEAN bagi Myanmar.

"Terkait Myanmar, kami sepakat untuk memastikan implimentasi 5 poin konsensus. Khususnya dialog nasional yang inklusif dan pengiriman bantuan kemanusiaan," kata Prabowo usai menerima kunjungan PM Lawrence di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Prabowo mengaku memiliki pandangan yang sama dengan PM Singapura Lawrence Wong terkait situasi geopolitik yang dinilai semakin kompleks.

"Kami punya pandangan yang sama mengenai pentingnya menjaga perdamaian dan kemanan regional dan internasional di tengah situasi geopolitik yang semakin kompleks," kata Prabowo.

Prabowo pun menyampaikan keprihatinannya terkait konflik timur tengah, khususnya yang terjadi pada Palestina dan Lebanon.

"Saya menekankan pentingnya untuk terus menyerukan penghentian kekerasan segera, pengiriman bantuan kemanusian yang tanpa hambatan dan pencapaian solusi dua negara untuk Palestina dan Israel berdasarkan hukum internasional," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tarif progresif pajak kendaraan bermotor (PKB) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meningkat mulai 5 Januari 2025 mendatang.

Meski konsepnya cukup familiar, tak sedikit yang masih belum paham apa itu pajak progresif.

Pajak progresif merupakan sistem pemungutan pajak di mana tarif pajak yang dikenakan akan semakin tinggi seiring dengan meningkatnya jumlah pendapatan atau nilai objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.

Dalam konteks kepemilikian kendaraan, orang yang memiliki banyak kendaraan seperti mobil atau motor akan membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang hanya punya satu kendaraan.

Pajak progresif bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dengan membebani golongan yang lebih mampu secara ekonomi.

Prinsip utama pajak progresif adalah keadilan sosial, di mana orang yang lebih mampu secara ekonomi diharapkan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam hal pajak.

Pajak progresif juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan pemerataan pendapatan.

Mengenai kenaikan tarif pajak progresif di Jakarta 2025, tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2024, yang mengatur pajak progresif bagi pemilik kendaraan lebih dari satu.

Dengan aturan baru ini maka kendaraan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, tarif pajak akan meningkat 1 persen untuk setiap kendaraan tambahan.

Tarif pajak ini meningkat dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya yang hanya menaikkan tarif sebesar 0,5 persen untuk setiap kendaraan tambahan.

Berikut tarif pajak progresif Jakarta berdasarkan aturan terbaru;

- 2 persen untuk kendaraan pertama

- 3 persen untuk kendaraan kedua

- 4 persen untuk kendaraan ketiga

- 5 persen untuk kendaraan keempat

- 6 persen untuk kendaraan kelima dan seterusnya

KOMPAS.com - Anggota Komite Eksekutif (Exco) sekaligus Juru Bicara PSSI, Arya Sinulingga menyatakan faktor utama yang mendukung respon positif publik terhadap kebijakan naturalisasi pemain timnas karena PSSI telah membangun ekosistem kondusif bagi pemain diaspora.

Hal itu diungkapkan Arya menanggapi rilis temuan survei nasional yang dilakukan Indikator Politik Indonesia yang bertajuk "Sikap Publik terhadap Kebijakan Naturalisasi Pemain Timnas".

Dalam survei yang dilakukan 10-15 Oktober itu, Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan mayoritas responden pun sependapat dengan kebijakan naturalisasi yang dilakukan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Sebanyak 71,5 persen dari 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi menyatakan setuju dan sangat setuju dengan langkah Erick menaturalisasi sejumlah pemain keturunan di berbagai negara untuk membela timnas.

Arya melanjutkan, berbagai kebijakan yang dilakukan Ketum PSSI dalam mentransformasi sepak bola Indonesia dan berdampak melesatnya prestasi Timnas di level Asia.

"Ketika pak Erick memimpin PSSI, program prestasi Timnas jadi prioritas awal, sehingga dukungan optimal diarahkan ke sana. Termasuk PSSI menambah pemain naturalisasi seperti Jay Idzes dan Nathan Tjoe A On,” ujarnya

"Hasilnya, prestasi Timnas melesat. Peringkat FIFA naik. Respons publik bagus karena mereka jadi idola. Pemain juga bangga membela Merah Putih. Sesuatu yang mereka kejar selama ini sebagai pemain sepak bola, yakni bela Timnas," jelas Arya.

Nah, ekosistem inilah yang sekarang menjadi daya tarik para pemain diapora. Upaya pak Erick dan PSSI membangun ekosistem diaspora ini, menurut saya bisa ditiru sektor-sekor lain, " tambah Arya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN Eddy Soeparno menilai bahwa kebijakan penghapusan utang macet UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan yang diteken Presiden Prabowo Subianto kemarin sebagai terobosan tersendiri.

"Ini terobosan besar yang secara signifikan menolong petani, nelayan, dan UMKM yang selama ini terjerat dalam lingkaran utang," ujar Eddy dalam keterangannya kepada Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

"Sebagai pimpinan MPR RI saya mendukung kebijakan ini sekaligus siap menjadi bagian dalam upaya membantu petani, UMKM, dan nelayan untuk lebih sejahtera," kata dia.

Eddy beranggapan bahwa kebijakan ini selaras dengan keinginan Prabowo mewujudkan ketahanan pangan. Adapun isu tersebut dilontarkan Prabowo usai dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober lalu di hadapan pimpinan dan anggota MPR RI.

Menurut Eddy, kebijakan ini juga akan memberi dampak signifikan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang menjadi salah satu visi utama dalam Asta Cita.

Ia menengarai bahwa para pelaku UMKM di bidang-bidang tadi akan lebih terdorong untuk berproduksi dengan adanya penghapusan kredit macet itu.

"Selama ini utang menjadi beban dan mempengaruhi produktivitas petani," kata Eddy.

Di sisi lain, ia berharap agar petani dan nelayan serta pelaku UMKM secara umum tidak hanya dihapus kredit macetnya, tetapi juga diberikan literasi keuangan agar bisa mengelola modal dan usaha lebih baik.

Sebagai informasi, kebijakan baru dari Prabowo ini dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 di Istana Kepresidenan, Selasa (5/11/2024).

Prabowo menuturkan, kebijakan ini mempertimbangkan saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia.

Ia berharap, penghapusan utang macet dapat membantu para petani, nelayan, hingga UMKM lain dalam meneruskan usaha-usahanya.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka," ucap Prabowo.

Ia pun berharap, para petani dan nelayan itu dapat lebih berdaya guna. Hal-hal teknis terkait persyaratan yang dipenuhi untuk program ini akan ditindaklanjuti kementerian maupun lembaga terkait.

"Dan kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara," jelas Prabowo.

Jakarta -

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta maaf kepada Komisi V DPR RI atas ulah salah satu jajarannya yang disebut berlaku arogan. Dudy menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan selalu menghormati forum DPR RI.

"Saya mau menyampaikan permohonan maaf Pak, atas sikap oknum-oknum yang bagaimana disampaikan oleh Ibu tadi, saya yakinkan bahwa tidak ada dari pimpinan Kementerian, baik itu pejabat eselon 1, bahwa kami sangat menghargai forum ini," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ia menyebut rapat di DPR menjadi forum komunikasi Kemenhub dan juga sebagai bentuk transparansi. Forum di DPR juga menjadi tempat Kemenhub mendengarkan aspirasi-aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menuding salah satu pejabat di Kemenhub berlaku arogan. Menurut Yasti, oknum tersebut enggan mendengar aspirasi dari anggota parlemen.

"Di dalam kementerian bapak ada mantan Sesditjen, salah satu direktur sekarang pindah, itu menyampaikan bahwa tidak ada itu yang namanya aspirasi-aspirasi anggota DPR RI, ada pak. Dan kami tidak takut dengan DPR RI. Saya bukan soal takut atau tidak takut, kami menjalankan sumpah kami sebagai anggota DPR RI," ujarnya.

Yasti berharap Menhub dapat mengevaluasi oknum yang dimaksud. Ia juga menyatakan bahwa Kemenhub dan Komisi V adalah mitra yang seharusnya dapat bekerja dengan baik.

"Nanti kita bilang kepada Pak Menteri supaya bisa dievaluasi orang ini, nggak sopan. Kita tahu nggak boleh seperti itu, kita itu bermitra. Kalau bermitra kita tahu tupoksi kita seperti apa. Jangan arogan gitu," tutupnya.

(ily/kil)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengaku khawatir bakal diomeli masyarakat, jika pemerintah terus membuka keran impor komoditas pangan, seperti beras, untuk memenuhi pangan domestik.

Hal itu disampaikan Zulhas di acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).Di sisi lain, Zulhas menyebut, kebutuhan pangan dalam negeri tidak bisa terpenuhi secara mandiri.

“Nanti impor lagi, saya dimarahin. ‘Ini menteri tukang impor’, ya gimana kalau kurang? Ini kelihatan,” ungkap Zulhas.

Pasalnya, Zulhas yang juga eks Menteri Perdagangan (Mendag) 2022–2024 itu mengungkap bahwa Indonesia mengimpor hasil pertanian sebanyak 29 juta ton, mulai dari jagung, gula, hingga garam. Sementara itu, produksi pertanian dalam negeri sejak 2021–2024 hanya mencapai 32 juta ton.

“Impornya 29 juta [ton], hampir imbang. Sudah 79 tahun [Indonesia merdeka],” tuturnya.

Rasa cemas Zulhas dicap sebagai ‘menteri tulang impor’ itu bermula di saat dirinya membicarakan anggaran ketahanan pangan 2025 terkait subsidi pupuk dengan nilai jumbo, yakni Rp44,15 triliun.

Namun nyatanya, para petani sulit menerima pupuk. Padahal, pemerintah telah memberikan kuota tambahan pupuk sebesar 100%.

Menurutnya, jika permasalahan pupuk tidak terselesaikan maka produksi pertanian dalam negeri tidak akan naik.

“Kalau [pupuk] macet di sini, macet di sini, macet di sini. Sulit di situ, sulit di sini. Produksi tidak akan naik, masih tetap akan 30 juta [ton]. Kebutuhan kita makan 31 juta [ton]. Kita sortit lagi hampir 1 juta [ton],” ujarnya.

Untuk itu, permasalahan pupuk perlu dilakukan koordinasi. Pasalnya, Indonesia memiliki tanah yang luas serta pupuk yang cukup.

Terkait anggaran, DPR telah memutuskan bahwa total anggaran untuk ketahanan pangan adalah Rp139,4 triliun.

Anggaran jumbo ini disebar di berbagai pos, mulai dari kementerian lembaga senilai Rp42,10 triliun. Lalu ada non-kementerian/lembaga senilai Rp61,08 triliun, transfer ke daerah (TKD) senilai Rp36,16 triliun, dan pembiayaan senilai Rp0,05 triliun.

Lebih lanjut, arah kebijakan anggaran ketahanan pangan pada 2025 mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, peningkatan ketersediaan dan akses sarpras pertanian seperti pupuk, benih, dan pestisida.

Kemudian, penguatan infrastruktur pertanian, bedungan, dan irigasi. Perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan.Serta, penguatan pembiayaan dan perlindungan usaha tani, dan penguatan program perikanan budidaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, dideklarasi memenangkan pemilihan presiden tahun ini oleh salah satu media terkemuka negara tersebut, Fox News.

Mengutip Fox News pada Rabu (6/11/2024), Fox News Decision Desk memproyeksikan mantan Presiden Trump telah mengalahkan Wakil Presiden Kamala Harris dalam kemenangan yang menakjubkan.

Menurut hasil hitung cepat Fox News, Trump telah memperoleh 277 suara elektoral berbanding 226 suara milik Harris. Jumlah suara Trump sudah melewati batas minimal perolehan suara electoral college yang diperlukan untuk mengamankan kursi Presiden, yakni sebanyak 270 suara.

Kemenangan ini juga mengukir sejarah baru bagi AS. Trump menjadi presiden pertama yang menjabat sebanyak dua periode tidak berturut-turut sejak Grover Cleveland pada 1892 – dan ini merupakan presiden kedua dalam sejarah.

Sementara itu, berdasarkan hasil quick count dari Edison Research yang dikutip dari Reuters, Trump telah memenangkan negara bagian yang menjadi 'swing state', yakni North Carolina dan Georgia dan memimpin di beberapa negara bagian lainnya.

Mantan presiden ini menunjukkan kekuatannya di berbagai wilayah di negara ini, meningkatkan elektabilitasnya pada 2020 di seluruh wilayah, mulai dari daerah pedesaan hingga pusat kota.

Trump memasuki Hari Pemilu dengan peluang cukup besar untuk merebut kembali Gedung Putih. Hal ini berbanding terbalik dari posisinya pada 6 Januari 2021, ketika banyak pakar menyatakan karier politiknya akan berakhir. Hari itu, gerombolan pendukungnya menyerbu Kongres dalam upaya kekerasan untuk membatalkan hasil pemilu tahun 2020.

Trump mendapat lebih banyak dukungan dari warga Hispanik, yang biasanya merupakan pemilih Demokrat, dan di antara rumah tangga berpendapatan rendah yang sangat merasakan dampak kenaikan harga sejak pemilihan presiden terakhir pada tahun 2020, menurut jajak pendapat Edison.

Trump memenangkan 45% pemilih Hispanik secara nasional, tertinggal dari Harris dengan 53%, namun naik 13 poin persentase dibandingkan tahun 2020.

Sekitar 31% pemilih mengatakan ekonomi adalah isu utama mereka, dan mereka memilih Trump dengan selisih 79% hingga 20%, menurut jajak pendapat. Sekitar 45% pemilih di seluruh negeri mengatakan situasi keuangan keluarga mereka saat ini lebih buruk dibandingkan empat tahun lalu, dan mereka lebih menyukai Trump sebesar 80% berbanding 17%.