Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), serta pemberian Perintah Tertulis kepada pihak-pihak tertentu pada 23 Juni 2023 lalu adalah langkah yang sesuai dengan ketentuan untuk melindungi konsumen.

"Sudah berdasarkan peraturan pengawasan yang tepat dan juga bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian yang semakin besar serta untuk mencegah bertambahnya masyarakat calon konsumen baru yang dirugikan," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa dalam keterangan resmi, Jumat (5/7).

Untuk diketahui sebelum mengambil langkah pencabutan izin usaha Kresna Life, OJK sudah melakukan proses pengawasan dalam waktu yang cukup panjang melalui pemeriksaan langsung maupun tidak langsung.

Sepanjang pemeriksaan telah ditemukan adanya konsentrasi investasi dana asuransi Kresna Life pada saham-saham yang dinilai terafiliasi grup Kresna, dan pencatatan kewajiban yang lebih kecil dari seharusnya sehingga menyebabkan rasio solvabilitas (risk based capital) lebih rendah dari ketentuan.

Selain itu OJK juga memberikan kesempatan perbaikan cukup panjang kepada direksi maupun pemegang saham agar memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Disamping itu OJK menerbitkan sanksi-sanksi untuk setiap jenis pelanggaran ketentuan yang terjadi secara bertahap.

Namun dari segala kesempatan yang diberikan, Kresna Life tidak mampu memenuhi rasio solvabilitas sesuai ketentuan dan tidak dapat menutup defisit keuangan melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali (PSP) atau mengundang calon investor.

"Dari hasil pemeriksaan, pemegang saham pengendali Kresna Life tidak mengeluarkan dana segar untuk menyehatkan perusahaan. Pembayaran kepada pemegang polis yang diklaim sebagai bukti tanggung jawab pemegang saham berasal dari aset Kresna Life yang telah ada," lanjutnya.

Kresna Life pernah menyampaikan upaya penyehatan dengan menawarkan konversi kewajiban pemegang polis menjadi pinjaman subordinasi (Subordinated Loan/SOL). Upaya itu disampaikan dalam Rencana Penyehatan Keuangan, namun tetap tidak terlaksana karena terdapat sebagian besar pemegang polis yang menolak dan tidak adanya perjanjian konversi pinjaman subordinasi yang sudah diaktanotariilkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun hasil analisis atas program konversi pinjaman subordinasi yang disampaikan Kresna Life ke OJK menunjukkan masih adanya defisit yang harus ditutup dengan tambahan modal dari pemegang saham pengendali. Namun permintaan OJK kepada pemegang saham pengendali untuk menutup perkiraan sisa defisit setelah program konversi pinjaman subordinasi dijalankan tidak pernah dipenuhi.

Pada faktanya, program pinjaman subordinasi yang ditawarkan oleh direksi bukan subordinate loan yang pada umumnya merupakan pinjaman dari pemegang saham untuk memperbaiki kesehatan keuangan perusahaan bermasalah.

Apabila program konversi pinjaman subordinasi yang ditawarkan Kresna Life terlaksana, kedudukan hukum pemegang polis jatuh tempo yang berhak atas pembayaran manfaat (klaim) asuransi akan menjadi pemberi pinjaman.

Dengan demikian, ekuitas perusahaan akan meningkat tanpa adanya aliran dana segar yang masuk yang seharusnya menjadi tanggung jawab PSP untuk menyehatkan perusahaan.

Mengenai rencana program pinjaman subordinasi yang ditawarkan Kresna Life, OJK telah berupaya memberikan pemahaman kepada perwakilan pemegang polis bahwa kedudukan dan hak pemegang polis dengan pemegang pinjaman subordinasi atas aset Kresna Life berbeda.

OJK menjelaskan kalau pemegang polis memiliki prioritas yang lebih tinggi, sementara pemegang pinjaman subordinasi secara hukum disejajarkan dengan pemegang saham, yaitu sebagai pihak yang paling akhir memiliki hak atas aset perusahaan dalam likuidasi.

Kemudian terkait pemberian Perintah Tertulis, ini merupakan kewenangan OJK dalam memerintahkan pihak-pihak tertentu untuk mengganti kerugian kepada Kresna Life yang disebabkan oleh tindakan pihak-pihak tertentu tersebut. Penerbitan Perintah Tertulis merupakan salah satu upaya OJK untuk melindungi konsumen, karena adanya indikasi tindakan pihak tertentu yang menyebabkan terjadi kerugian pada Kresna Life.

Mengenai putusan PTTUN Jakarta atas hasil banding OJK terhadap gugatan PT Duta Makmur Sejahtera dan Michael Steven, OJK menyatakan menghormati keputusan tersebut dan akan menempuh upaya hukum selanjutnya dengan mengajukan kasasi ke MA.

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih melakukan sosialisasi bagi warga yang lahannya terdampak pembangunan IKN. Warga terdampak adalah mereka yang bermukim di atas lahan 2.086 hektare (ha).

Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, mengatakan sosialisasi program Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus sudah terlaksana dua kali dan masih berlangsung sejak Kamis, 27 Juni 2024. Sosialisasi dipimpin langsung oleh Penjabat (PJ) Gubernur Kaltim Akmal Malik.

Karena sosialisasi masih berlangsung, Danis enggan menjawab hasil negosiasi tersebut. Sebab, belum ada hasil kesepakatan tertulis yang diperoleh berbagai pihak yang terlibat.

"Nah, saya nggak berani mengatakan hasilnya sejauh mana karena belum ada yang tertulis. Semisal rumah maunya susun atau tapak, luasnya berapa, lokasinya di mana, sebagai apa," kata Danis di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Namun, Danis menjamin bahwa pihaknya melibatkan tokoh serta masyarakat adat dalam agenda sosialisasi tersebut. Sosialisasi bahkan dilakukan langsung di lokasi 2.086 hektare yang bermasalah. Di antaranya, tol 6A dan 6B, serta kawasan pengendali banjir Bendungan Sepaku-Semoi.

"(Masyarakat dan tokoh adat) Hadir, dua kali dari sosialisasi awal sama sosialisasi yang keduanya hari Sabtu atau Minggu. Itu, kan, ada masanya kurang lebih beberapa belas hari gitu, ada jadwalnya sampai sepakatnya seperti apa," tuturnya.

Berdasarkan catatan detikcom, pemerintah terus menyelesaikan persoalan 2.086 ha lahan di IKN. Skema PDSK Plus menjadi solusi untuk hal tersebut. Lewat PDSK Plus, warga terdampak bisa mendapatkan ganti rugi tanam tumbuh serta relokasi, ada 91 hunian untuk 91 kartu keluarga yang bakal dibangun PUPR.

Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, sempat menjelaskan bahwa seluruh anggaran ganti rugi berasal dari Kementerian PUPR, baik untuk tanam tumbuh maupun relokasi rumah. Meskipun demikian, saat dikonfirmasi, Basuki mengaku tidak hafal rincian anggaran ganti rugi tersebut.

"(Anggarannya) PU, PU. Aduh kalau anggaran (saya tidak hapal), tapi ada mas, karena itu kebun dengan faktor satu-satu atau dua kali gitu. Itu kebunnya mereka diganti dan dibikinkan rumah," jelasnya, Jumat (21/6/2024).

Dia kemudian menjelaskan beberapa lokasi dari 2.086 ha lahan yang belum clear terletak di Tol Seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Tol Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI yang terletak di dekat pintu masuk Bandara VVIP IKN.

Sementara lokasi lainnya, adalah lahan akses jalan menuju Masjid Negara IKN, serta lahan tempat pengendalian kawasan banjir Bendungan Sepaku-Semoi. Dengan sosialisasi PDSK plus yang terlaksana pada akhir bulan ini, Basuki berharap persoalan 2.086 ha lahan bisa selesai pada Juli 2024.

(ara/ara)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengajuan tata kelola sumur minyak masyarakat yang sudah dimulai sejak dua tahun lalu, kini lebih masif lagi didorong oleh Pj Bupati Sandi Fahlepi agar realisasinya bisa segera dirasakan.

Pemerintah kabupaten Muba telah melakukan berbagai upaya untuk menindaklanjuti permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan minyak ilegal guna menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat.

Penjabat Bupati Musi Banyuasin H. Sandi Fahlepi yang baru menjabat kurang lebih tiga bulan ini terus serius berupaya menuntaskan persoalan kerusakan lingkungan dan permasalahan lainnya dampak dari illegal drilling dan illegal refinery di kabupaten Muba.

"Kondisi seperti ini tidak bisa terus menerus dibiarkan, karena menyangkut dampak lingkungan dan keselamatan warga Muba, apalagi setelah kejadian kemaren terjadi ledakan terbakar dan mencemari sungai dawas, ungkap Pj Bupati Sandi saat Audiensi ke Kantor Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Jumat (5/7/2024).

Lanjutnya, kendala yang dihadapi saat ini terkait Revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua yang masih terkendala di Kementerian.

Ia memaparkan, konsep tata kelola yang telah disiapkan diantaranya Tata kelola keselamatan kerja dan lingkungan hidup, tata kelola kontrak jasa dan perjanjian kerjasama.

"Lalu, tata kelola penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tata kelola akses pemodalan dan kredit lunak bagi masyarakat pemilik sumur minyak. Kami sangat yakin rencana tata kelola ini sudah mengakomodir perlindungan masyarakat dan lingkungan di Muba," jelasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan data yang di inventarisir terdata ada sekitar 230 ribu masyarakat Muba yang terlibat pada aktifitas penambangan sumur minyak.

"Ini jumlahnya sangat banyak, tentu kami sangat berharap Pemerintah Pusat untuk segera mengakomodir tata kelola ini serta segera ada realisasi konkrit terkait revisi Permen ESDM nomor 1 Tahun 2008," atau Pemerintah Pusat dapat menerbitkan aturan dalam bentuk lain yang untuk tata kelola yang mengakomodasi aktivitas penambangan Sumur Minyak Masyarakat dan atau Menyusun Bridging Policy (Aturan antara) Selama belum diterbitkannya aturan yang menjadi pedoman tata kelola dimaksud harapnya .

Sementara itu, Dirjen Kementerian Migas Kementerian ESDM, yang diwakili oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas. Noor Arifin Muhamad ST, M.SIE. menyambut baik dan menyampaikan bahwa persoalan illegal drilling dan ilegal refinery di Muba ini sudah sangat Masif. Dari sisi hulu nanti akan kita follow ke pimpinan bagaimana formula tata kelola terbaiknya karena ini menyangkut instansi terkait lintas sektoral lainnya baik sisi lingkungan, dan diharapkan dilevel menteri koordinator akan menangani secara komprehensif.

Arifin melanjutkan bahwa, Peraturan Menteri ESDM saat ini terus digodok agar daerah mempunyai kewenanganan untuk memaksimalkan penertiban illegal drilling dan illegal refinery dan mengapresiasi upaya Pj Bupati Muba ini yang terus aktif memperjuangkan tata kelola upaya penertiban ilegal drilling dan illegal refinery.

"Komitmen Pak Pj Bupati Sandi Fahlepi untuk menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat Muba dari dampak illegal drilling dan illegal refinery sudah maksimal, kita saat ini masih menunggu progres penerbitan Permen ESDM," tutur Arifin

Arifin juga berharap sama agar persoalan illegal drilling dan illegal refinery di Muba ini segera tuntas dengan solusi terbaik. Hal ini mengingat perjuangan yang tak henti-hentinya dilakukan Muba dalam menjaga lingkungan dan keselamatan warga dari dampak illegal drilling dan illegal refinery.

Dalam kesempatan kali ini Pj Bupati turut didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra H.Yudi Herzandi MH , Dirut PT. Petro Muba Khadafi, SE, Kadin Kominfo Muba Herryandi Sinulingga, AP, Kabag Hukum Romasari Purba, SH,MH, Kabag SDA Yulius Adi, SSTP,MSi,, Plt Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Agung Perdana SSTP MSi.

Reporter: Sri Sayekti | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Anda masih berminat menempatkan dana di deposito? Cek suku bunga deposito bank Mandiri terkini.

Meskipun dianggap kurang menguntungkan, produk deposito bank masih menjadi pilihan sebagian orang untuk menempatkan sebagian dananya.

Bank konvensional mencoba menawarkan produk deposito dengan dengan suku bunga rata-rata.

Mengutip langsung dari situs resmi Bank Mandiri, bank plat merah ini menawarkan produk deposito dengan iming-iming suku bunga terendah 2,23% per tahun dan suku bunga deposito tertinggi 2,5% per tahun.

Menariknya, bank Mandiri menawarkan beberapa pilihan pembayaran bunga deposito yakni dibayar di muka, dibayar bulanan, dan saat jatuh tempo.

Untuk lebih jelasnya, berikut tabel suku bunga deposito bank Mandiri yang dikutip dari website resminya per tanggal 4 Juli 2024.

Deposito Rupiah dengan Bunga Dibayar Bulanan dan saat Jatuh Tempo
Dana penempatan	Tenor (bulan)*
	1	3	6	12	24
< Rp 100 Juta	2.25%	2.25%	2.5%	2.5%	2.5%
≥ Rp 100 Juta s.d. < 1 M	2.25%	2.25%	2.5%	2.5%	2.5%
≥ Rp 1 M s.d. < 2 M	2.25%	2.25%	2.5%	2.5%	2.5%
≥ Rp 2 M s.d. < 5 M	2.25%	2.25%	2.5%	2.5%	2.5%
≥ Rp 5 M	2.25%	2.25%	2.5%	2.5%	2.55
Deposito Rupiah dengan Bunga Dibayar di Muka
Dana penempatan	Tenor (bulan)*
	1	3	6	12	24
< Rp 100 Juta	2.24%	2.23%	2.46%	2.43%	2.37%
≥ Rp 100 Juta s.d. < 1 M	2.24%	2.23%	2.46%	2.43%	2.37%
≥ Rp 1 M s.d. < 2 M	2.24%	2.23%	2.46%	2.43%	2.37%
≥ Rp 2 M - < 5 M	2.24%	2.23%	2.46%	2.43%	2.37%
≥ Rp 5 M	2.24%	2.23%	2.46%	2.43%	2.3%

Bisnis.com, JAKARTA – Gigitan nyamuk dapat menjadi lebih parah apabila Anda tertular virus West Nile, atau yang terkadang disebut WNV.

Virus ini dapat menjadi sangat berbahaya bagi orang yang berusia lebih dari 60 tahun dan orang dengan sistem imunitas yang lemah.

Dilansir dari Healthline, berikut adalah berbagai informasi terkait WNV serta cara pencegahannya:

Gejala

Apabila Anda terkena WNV, biasanya gejala pertama kali akan terlihat dalam rentang waktu 3 hingga 14 hari setelah digigit. Gejala virus ini pun terbagi dalam dua tingkat, yaitu ringan dan parah. Gejala ringan biasanya tidak berlangsung lama dan sering kali disalahartikan sebagai flu. Gejala ringan meliputi:

• Demam
• Sakit kepala
• Pegal-pegal
• Mual
• Muntah
• Pembengkakan kelenjar getah bening
• Ruam pada dada, perut, atau punggung

Sedangkan, untuk gejala parah, infeksi dapat berlangsung selama beberapa minggu. Gejalanya adalah sebagai berikut:

• Demam
• Kebingungan
• Kejang
• Kelemahan otot
• Kehilangan penglihatan
• Mati rasa
• Kelumpuhan
• Koma
• Kerusakan otak permanen (Dalam kasus yang jarang terjadi)

Penyebab

Nyamuk dapat menularkan virus ini dengan menggigit burung yang terinfeksi dan kemudian menggigit manusia atau hewan lain–meskipun tidak semua orang yang digigit nyamuk akan tertular penyakit ini.

Dalam kasus yang jarang terjadi, virus ini juga dapat menyebar melalui tranfusi darah, transplantasi organ, menyusui, atau kehamilan. WNV tidak dapat menyebar apabila Anda bersentuhan dengan orang lain.

Faktor Risiko

Siapa pun yang digigit oleh nyamuk yang terinfeksi, bisa tertular virus ini. Usia menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh untuk timbulnya gejala parah akibat infeksi.

Semakin tua usia Anda–terutama jika Anda berusia di atas 60 tahun–semakin besar kemungkinan Anda menghadapi gejala yang lebih parah.

Selain usia, terdapat beberapa kondisi medis yang dapat meningkatkan risiko gejala parah, yaitu:

• Kondisi ginjal
• Diabetes
• Hipertensi
• Kanker
• Gangguan sistem kekebalan tubuh

Pengobatan

WNV tidak memiliki obat. Namun, Anda bisa mengonsumsi obat pereda nyeri yang dijual bebas–seperti ibuprofen atau aspirin–untuk meredakan gejala virus seperti nyeri otot dan sakit kepala.

Jika Anda mengalami pembengkakan otak atau gejala parah lainnya, dokter mungkin akan memberikan cairan infus dan obat-obatan untuk menurunkan risiko infeksi.

Saat ini, penelitian pada terapi interferon untuk menangani WNV sedang dilakukan. Terapi ini ditujukan untuk menggunakan zat yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh untuk mengobati radang otak seseorang yang tertular WNV.

Meskipun belum sepenuhnya meyakinkan, penelitian ini cukup menjanjikan. Perawatan potensial lainnya pun sedang diteliti, seperti:

• Polyclonal immunoglobulin intravenous (IGIV)
• WNV recombinant humanized monoclonal antibody (MGAWN1)
• Corticosteroids

Fakta dan Statistik

Berikut adalah beberapa fakta dan statistik terkait WNV:

• WNV paling sering menyebar selama musim panas, terutama antara Bulan Juni dan September.
• Sekitar 70 hingga 80 persen orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun.
• Sekitar 20 persen orang yang terinfeksi akan menunjukkan beberapa gejala demam, seperti sakit kepala, muntah, dan diare.
• Gejala-gejala tersebut biasanya hilang dengan cepat.

Beberapa gejala, seperti kelelahan, dapat berlanjut hingga beberapa bulan setelah infeksi awal.

Kurang dari satu persen orang yang terinfeksi mengalami gejala parah atau kondisi neurologis–seperti meningitis atau radang otak. Kurang dari 10 persen berakibat fatal.

Cara Pencegahan

Beberapa tips berikut dapat membantu Anda untuk mencegah WNV setiap kali Anda berada di luar ruangan:
* Tutupi kulit Anda dengan pakaian berlengan panjang, celana, dan kaus kaki.
* Kenakan obat nyamuk.
* Buang genangan air yang ada di sekitar rumah Anda.
* Pastikan pintu dan jendela rumah Anda memiliki tirai untuk mencegah nyamuk masuk
* Gunakan kelambu.
* Laporkan dengan segera apabila melihat unggas yang mati.

Dilansir dari Canada.ca, berikut beberapa tips dalam menangani hewan mati dan burung liar:
* Jangan menyentuhnya dengan tangan kosong, gunakan sarung tangan karet.
* Pastikan luka terbuka pada tangan Anda selalu tertutup.
* Cuci tangan Anda yang memakai sarung tangan, lalu cuci kembali tangan kosong Anda setiap kali memegang hewan mati.
* Laporkan unggas mati yang Anda curigai terjangkit WNV ke lembaga kesehatan yang berwenang.

Berikut merupakan beberapa tips untuk mengurangi habitat nyamuk:

* Singkirkan genangan air di sekitar rumah Anda, karena dapat menjadi tempat nyamuk bertelur.
* Keringkan pula air yang berada di tempat-tempat yang berpotensi untuk ditempati nyamuk, seperti ban bekas, pot bunga, tong, dan wadah lainnya.
* Bersihkan talang air secara teratur untuk mencegah penyumbatan air.
* Ganti air di wadah hewan peliharaan–tempat minum, tempat mandi, dan lain-lain–setidaknya dua kali seminggu.
* Pasang kasa pada pintu dan jendela untuk mengusir nyamuk dari rumah Anda.

Meskipun vaksin terhadap WNV sudah tersedia untuk melindungi kuda, sampai saat ini belum ada vaksin untuk manusia. Pengobatan secara konsisten terhadap gejala WNV sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup Anda, terutama jika Anda baru saja digigit nyamuk, berkunjung ke tempat yang dipenuhi nyamuk, atau memiliki faktor risiko tertentu. (Rafi Abid Wibisono)

Jakarta: Belum lama ini Ayu Ting Ting mengungkapkan kegagalan nikahnya dengan Lettu Muhammad Fardhana lantaran perbedaan. Menariknya, Ayu bersikap tegar saat menceritakan soal pembatalan nikahnya. Bahkan, ia terlihat santai dan tetap tertawa tanpa mengeluarkan air mata.

"Jangan dong (jangan ada air mata) ini sudah jalan terbaik,” ucap Ayu kepada awak media di Jakarta Selatan.

Ayu mengaku memang ini sudah jalan terbaik untuk kehidupannya dan ia percaya ke depannya akan ada hal baik yang menghampirinya.
"Karena ini pasti sudah jalannya Allah, jadi saya percaya Allah sudah punya rencana buat saya yang lebih baik untuk saya," tambahnya.

baca juga: Ayu Ting Ting Ingin Kembalikan Seserahan Setelah Putus, tetapi Ini yang Terjadi

Ibu anak satu ini juga menegaskan masih menjalin hubungan baik dengan mantan calon mertuanya, Dharsyi Akib. Sebaliknya keluarga Lettu Fardhana juga mengaku akan tetap berhubungan baik dengan keluarga Ayu karena memang jodoh sudah di tangan Tuhan.

“Karena sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Sampai saat ini saya masih sangat menghargai beliau,” ungkap Ayu.

Selain itu, Ayu mengaku bersyukur karena dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman yang baik sehingga itu membantunya untuk bisa terus merasa senang.

"Alhamdulillah, gak cuma temen aja, tim saya semuanya bersyukur dan beruntung punya orang-orang yang baik, orang-orang yang care, selalu berikan semangat. Semuanya merangkul, bersyukur, happy," ungkap Ayu.

Diketahui, setelah 5 tahun menyandang status Janda akhirnya Ayu menemukan sosok pria yang didambakannya yakni Adit Jayusman. Hubungan mereka pun hampir sampai ke pelaminan, tetapi di awal bulan Februari 2021 pernikahan dikabarkan batal.

Maka dari itu, ini adalah kedua kalinya Ayu batal menikah. Ayu pun sempat menegaskan bahwa ia dalam menjalin hubungan sudah tidak ingin main-main lagi.

(Indy Tazkia Aulia)

(ELG)

IDXChannel - Indeks yang dirilis berkala Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menunjukkan harga pangan dunia relatif stabil pada Juni 2024.

Dilansir dari Reuters pada Jumat (7/5/2024), Indeks Harga FAO mencapai 120,6 poin sepanjang Juni, skor yang sama dengan bulan sebelumnya.

Menurut laporan dari badan yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut, kenaikan harga minyak nabati, gula dan produk susu diimbangi penurunan harga serealia.

Sebelum Juni, Indeks Harga FAO mengalami peningkatan tiga bulan beruntun. Angkanya sempat mencapai level terendah dalam tiga tahun pada Februari.

Harga pangan dunia sepanjang 2023 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, menyusul redanya dampak invasi Rusia ke Ukraina ke sektor pertanian.

Indeks Harga FAO pada Juni 2024 lebih rendah 2,5 persen dibandingkan periode serupa dari tahun lalu dan 24,8 persen di bawah titik tertinggi pasca Perang Ukraina.

Dalam laporan terpisah, FAO menaikkan perkiraan produksi serealia global pada 2024 menjadi sebesar 2,85 miliar ton, naik sedikit dari tahun lalu. (WHY)

Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais menyatakan jumlah laporan yang masuk ke Ombudsman RI perihal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) didominasi oleh masyarakat yang berkonsultasi saja.

"Lalu berapa jumlah laporan kepada Ombudsman, sebetulnya kalau ditanya banyak, namun tidak menjadi laporan karena mereka hanya datang untuk berkonsultasi," ujar Indraza dalam konferensi pers di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

Ketika pihak Ombudsman menawarkan konsultasi masyarakat menjadi laporan resmi, ada yang takut meneruskan. Sebab masyarakat takut anaknya terkena dampak dari laporan tersebut.

"Dan ketika kita menawarkan untuk dijadikan laporan resmi, kembali lagi, kadang-kadang ada yang sudah bisa selesai dengan penjelasan. Tapi ada juga yang takut untuk meneruskan menjadi laporan. Karena mereka takut kalau nanti anaknya terkena dampak atas laporan tersebut," ucap Indraza.

Menurut Indraza, semua data pelapor akan dilindungi jika diperlukan. Sedangkan jika adanya intimidasi atau ancaman, biasanya dilakukan bukan oleh pihak sekolah.

Melainkan dari pihak Dinas Pendidikan atau masyarakat yang anak-anaknya dianulir akibat kecurangan.

"Semua laporan dilindungi, data pelapor dirahasiakan jika dirasakan perlu. Namun apa yang terjadi tahun-tahun lalu, yang biasanya melakukan sesuatu atau ada ancaman atau intimidasi, itu biasanya dilakukan bukan oleh pihak sekolah. Bisa dilakukan oleh Dinas ataupun orang-orang yang tadinya masuk lalu dianulir," tuturnya.

Ombudsman menilai, intimidasi terhadap pelapor menjadi bukti bahwa kejujuran yang disampaikan justru malah mendapat penekanan dari pihak lain.

"Ini yang menjadi ketakutan mereka sekarang, kenapa akhirnya mereka cukup konsultasi saja, yang penting tahu jalur kami benar atau salah," ungkap Indraza.

Ancaman atau intimidasi yang biasa terjadi yakni sang anak atau orang tuanya diteror maupun dibully secara langsung.

"Contoh waktu di Yogyakarta tahun lalu. Ini bukan terkait PPDB, tapi yang terkait dengan pungutan. Ketika sekolah melakukan pungutan, orang tuanya lapor ke Ombudsman, lalu Ombudsman turun tangan, apa yang terjadi? Anak itu dibully di sekolah oleh gurunya oleh sekolahnya, Dinas teror di rumahnya," jelasnya.

"Setelah surat itu, kami ajukan kami tembuskan ke Bupati. Kadang-kadang kita menegakkan aturan yang benar, banyak orang yang enggak suka. Terutama kalau yang tersinggung dari orang yang punya kuasa. Semua kasus begitu," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id - Bareskrim Mabes Polri menyita sejumlah barang bukti saat melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipdkor) Bareskrim Polri Kombes Arief Adhiarsa mengatakan, pihaknya menyita sejumlah dokumen hingga CPU komputer.

"Berupa bukti surat atau dokumen dan bukti-bukti elektronik seperti telepon seluler, hdd, laptop, USB flash disk dan CPU komputer," ujarnya saat dihubungi Jumat (5/7/2024).

Dikatakan Arief, sejumlah barang bukti tersebut disita dari dua lokasi. Mengenai temuan barang bukti tersebut dan bagaimana hasil penyelidikan, Arief meminta publik untuk menunggu perkembangan dari kasus tersebut.

"Barang bukti yang disita dari 2 lokasi," ujarnya.

Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri menggeledah kantor Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM.

Penggeledahan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan proyek Penerang Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) tahun 2020.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

MALANG, iNews.id - Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat didesak mengundurkan diri jika ingin maju sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebab saat ini sejumlah banner bernuansa kampanye dari Pj Wali Kota Malang tersebut sudah bertebaran di beberapa sudut kota yang mengindikasi maju sebagai calon wali kota (cawalikot).

Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Dianakartika mengatakan, bila ada niatan dari Wahyu Hidayat untuk maju sebagai Cawalkot Malang, aturannya harus mengundurkan diri sebagai Pj Wali Kota Malang.

"Kalau kita sih berarti sudah jelas, Menteri Dalam Negeri sudah jelas. Bagi pj yang mau maju, konsentrasi maju saja supaya tidak terpecah," katanya, Jumat (5/7/2024).

Made juga membandingkan antara Pj Wali Kota di Malang dan Kota Batu yang dianggap sudah kelihatan siapa bernafsu secara politis. Maka ketika Wahyu dianggap ingin maju, seharusnya tidak memanfaatkan jabatannya sebagai penjabat kepala daerah, terlebih statusnya masih Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengisi jabatan penjabat kepala daerah.

"Kelihatan kok mana pj yang maju, mana yang tidak. Pj Kota Malang dengan PJ Batu kelihatan. Jadi masyarakat sebenarnya kan sudah tidak perlu dikelabui tentang itu. Jadi kalau memang mau konsentrasi maju, maju saja, tapi dengan konsekuensi harus mundur jadi Pj," katanya.

Di sisi lain, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat membantah bila dia berkampanye. Apalagi memanfaatkan jabatannya untuk berkampanye. Dia menegaskan tak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang yang digunakan untuk pembuatan banner.

"Nggak, nggak dipakai APBD, nggak ada saya. Saya malah nggak tahu itu bannernya siapa. Karena saya melihat mereka mendukung terkait program pemerintah, fine saja," ujar Wahyu Hidayat saat dikonfirmasi terpisah.

Wahyu juga mengklaim masih menelusuri siapa sosok yang mencetak dan memasang banner. Termasuk apakah banner bernada kampanye itu melanggar dengan distempel telah membayar pajak atau belum.

"Kita lihat itu kan banner untuk program pemerintah. Nanti kita lihat apakah memang boleh, apakah harus dengan stempel pajak atau tidak. Itu kan nggak ada yang lain, iklan layanan masyarakat. (Siapa yang memasang) Ya nanti tak telusuri, nanti kalau tahu saya kasih tahu," ucapnya.

Diketahui, Banner Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat kian banyak bermunculan di beberapa titik jalan di Kota Malang. Pada banner terdapat tulisan Wahyu Hidayat sebagai Pj Wali Kota Malang. Dari foto terlihat Wahyu Hidayat, menggunakan kaos dengan tulisan di dada kiri mbois ilakes atau bagus sekali dan tulisan 'das des'.

Di banner itu juga tertulis Pak Mbois atau dalam bahasa Indonesia berarti Pak Bagus. Sementara di bagian bawah bertuliskan 'Berselaras Menuju Kota Malang Berkelas'.

Kabar berhembus banner itu dicetak menggunakan dana APBD hingga dana pribadi penjabat wali kota. Namun hal ini dibantah langsung oleh Wahyu Hidayat.

Editor: Donald Karouw

Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono memastikan penguatan keamanan siber untuk melindungi Ocean Accounting Indonesia (OAI). OAI atau Neraca Sumber Daya Laut Indonesia ini baru saja diresmikan pada acara The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development di Sanur, Bali.

"Insyaallah kita akan protect terus lewat firewall yang baik, kita juga punya backup data selain nanti kita taruh juga di Pusat Data Nasional," ujar Trenggono dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7/2024).

Trenggono menjelaskan Ocean Accounting Indonesia merupakan sistem berbasis web yang dapat menampilkan nilai ekonomi sumber daya laut, beserta nilai ekologi dan sosialnya. Sistem ini dapat menganalisis dampak lingkungan dari berbagai kegiatan di laut, seperti kegiatan perikanan, pembangunan infrastruktur, hingga wisata bahari.

Sistem ini mencakup tujuh komponen data, yakni aset ekosistem, arus ke ekonomi, arus ke lingkungan, ekonomi kelautan, tata kelola, presentasi kombinasi, dan kekayaan laut. Sistem mengolah data tersebut secara dinamis, sehingga menghasilkan informasi-informasi terbaru sesuai kondisi lapangan.

"Selama ini kita tidak tahu persis terjadi perubahan apa di lautan kita. Dengan teknologi membantu mempermudah mengetahui apa yang terjadi dan kondisinya seperti apa. Misalnya apa sudah terjadi overfishing, apakah pesisir di kawasan ini mulai rusak, apakah wilayah program konservasi di tempat ini berjalan efektif, dan sebagainya," terangnya.

Ia mengungkapkan Ocean Accounting Indonesia masih akan terus dikembangkan dari sisi fitur maupun informasi yang dihasilkan. Termasuk pengadaan satelit dan drone laut untuk mendukung kinerja Ocean Accounting Indonesia ini.

Trenggono menerangkan sudah ada 10 sepuluh kawasan laut yang terhubung dalam Ocean Accounting Indonesia, meliputi konservasi Gili Matra, Banda, Padaido, Raja Ampat, Waigeo Barat, Anambas, Pieh, Aru, Sawu, serta Pulau Kapoposang.

"Ini masih terus kami lengkapi, dan data-data yang sudah ada itu berasal dari hasil riset dan survei jadi sudah bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

(prf/ega)

Bea Cukai bekerja sama dengan Direktorat Tindak Pidana (Dittipid) Narkoba Bareskrim Polri ungkap kasus clandestine laboratorium narkotika di Malang, Jawa Timur, pada Selasa (02/07). Laboratorium milik jaringan narkotika Tiongkok-Indonesia ini memproduksi narkotika jenis tembakau gorila, ekstasi, dan xanax.

​"Joint operation kali ini melibatkan Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Bea Cukai Soekarno Hatta, Kanwil Bea Cukai Jatim I, Kanwil Bea Cukai Jatim II, Bea Cukai Malang, dan Dittipid Narkoba Bareskrim Polri. Disinyalir, clandestine lab di Kota Malang ini merupakan laboratorium narkotika terbesar dan tercanggih yang pernah diungkap Bea Cukai dan Polri, setelah sebelumnya kasus penindakan serupa terlaksana di Semarang, Sunter Jakarta, Badung Bali, dan Medan," jelas Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto.

​Sinergi joint operation ini berawal dari semakin ketatnya pengawasan Bea Cukai terhadap importasi berisiko tinggi, yaitu importasi alat-alat dan bahan-bahan kimia serta mesin cetak yang berpotensi digunakan untuk produksi narkotika.

Sebagai tindak lanjut post seizure analysis atas beberapa penindakan clandestine lab oleh Bea Cukai dan Bareskrim Polri. Hasil pengawasan Bea Cukai tersebut menjadi salah satu bahan masukan bagi Bareskrim Polri untuk pelaksanaan joint analysis dan pendalaman informasi, hingga akhirnya terungkap clandestine lab di Kota Malang.

​"Dari pengungkapan pengiriman narkotika golongan I jenis tembakau sintetis ke Apartemen Kalibata City Jakarta, dihubungkan dengan hasil joint analysis, kami menemukan indikasi jaringan internasional yang memproduksi dan mengedarkan narkotika golongan I jenis MDMB-4en-PINACA yang berada di Kota Malang," lanjutnya.

Hasilnya, tim gabungan menangkap delapan orang yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkotika jaringan internasional dan mendapati adanya barang bukti narkotika serta berbagai alat dan bahan baku untuk produksi narkotika.

Rincian barang bukti yang diamankan petugas di antaranya 1,2 ton MDMB-4en-PINACA (ganja sintetis/tembakau gorila), 25.000 butir ekstasi, 25.000 butir xanax, 40 kilogram bahan baku MDMB-4en-PINACA yang setara dengan 2 ton produk jadi, serta berbagai bahan kimia yang menjadi bahan baku dan bahan penolong untuk pembuatan narkotika.

Pasal yang disangkakan dalam penindakan narkotika ini adalah Pasal 114 ayat (2) sub pasal 113 ayat (2) sub pasal 112 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) pasal 132 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 yakni Rp13.000.000.000.

​Nirwala mengatakan pengungkapan kasus clandestine lab di Malang ini menjadi wujud sinergi Bea Cukai dan Polri dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) untuk melindungi masyarakat Indonesia.

"Kami akan terus meningkatkan sinergi dengan Polri dan aparat penegak hukum lainnya untuk menyukseskan upaya P4GN. Hal ini juga selaras dengan tugas dan fungsi kami sebagai community protector yang memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pencegahan pemasukan narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) ke wilayah Indonesia," tutupnya.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio