Jakarta -

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melaporkan telah melakukan pemblokiran terhadap sejumlah rekening yang terafiliasi dengan transaksi judi online (judol).

Hal ini ditegaskan oleh Direktur Utama BNI Royke Tumilaar. Langkah tersebut dilakukan dengan koordinasi Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Sudah, sudah banyak. Saya lupa (angkanya), pokoknya banyak deh. Itu dari OJK juga," kata Royke, usai acara Peluncuran Aplikasi Perbankan wondr by BNI di Menara BNI, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Royke mengatakan, Langkah tersebut diambil juga berdasarkan pada hasil temuan versi BNI sendiri, di luar temuan OJK maupun PPATK. Hal ini pun bisa dideteksi melalui teknologi-teknologi yang dimiliki perusahaan.

"Jadi kita juga kasih feedback ke OJK. Jadi bukan sekadar, karena kita punya data manajemen, kita juga kelola data manajemen. Ini ada indikasi gini, kita sampaikan ke OJK. Tapi kan yang punya hak untuk bilang tutup OJK," ujarnya.

Lebih lanjut, ia pun memastikan bahwa pihaknya akan terus mendukung segala Langkah yang disiapkan pemerintah dalam memberantas aktivitas illegal tersebut.

"BNI mendukung pemberantasan judi online," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan telah memblokir sebanyak 4.921 rekening bank terkait judi online. Hal tersebut dilakukannya usai menerima data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Selain itu, OJK juga telah menginstruksikan bank untuk melakukan verifikasi, identifikasi, dan enhanced due diligence yang terindikasi adanya transaksi judi online. Dalam rangka mempersempit ruang gerak, pihaknya telah memasukkan daftar nasabah judi online ke dalam sistem pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (SIGAP) sehingga dapat diakses oleh semua lembaga jasa keuangan.

"OJK juga memasukkan daftar rekening nasabah ke dalam sistem informasi program anti pencucian uang dan pencegahan dana terorisme atau SIGAP sehingga dapat diakses seluruh lembaga jasa keuangan dan mempersempit ruang gerak pelaku judi online," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Konferensi Pers RDK OJK, Senin (10/9/2024).

Dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya terus menjalin koordinasi dengan bank, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan PPATK untuk mengatasi soal jual beli rekening untuk aktivitas judi online.

"OJK berkoordinasi intense dengan bank-bank untuk memastikan dilakukannya customer due diligence (CDD) dan enhanced due diligence (EDD) terhadap nasabah dengan lebih baik," kata Dian kepada detikcom, Selasa (2/7/2024).

Kemudian, dia juga mendorong perbankan untuk melakukan profiling nasabah-nasabah dengan lebih baik. Selain itu, dia juga bilang bank harus menyempurnakan sistem IT untuk dapat mendeteksi transaksi fraud dan pencucian uang yang berkaitan dengan judi online.

Di sisi lain, pihaknya telah menyebarkan semua nama, termasuk nomor induk kependudukan (NIK) yang rekeningnya telah dibekukan kepada bank. Langkah ini dilakukan agar pihak bank dapat menempuh upaya yang diperlukan.

(shc/rrd)

Jakarta: Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Alwi Shihab mengungkapkan peran penting pendidikan dalam menangkal radikalisme di Indonesia. Menurutnya, tanpa pendidikan, pemahaman inklusif mengenai agama akan sia-sia.

"Pada intinya, pendidikan adalah kata kunci. Tanpa pendidikan, sulit untuk menembus pikiran orang-orang yang terpengaruh pandangan radikal, yang semuanya didasarkan pada tokoh agama yang keras," kata Alwi Shihab dalam Pre-Event Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Alwi Shihab menegaskan, salah satu pandangan radikal yang ada saat ini adalah tidak boleh mengucapkan selamat untuk agama lain. Padahal, sebenarnya tidak ada larangan untuk itu.
LKLB merupakan kerja sama antara Kementerian Luar Negeri RI dengan Institut Leimena. Kegiatan ini akan diselenggarakan pada 10-11 Juli 2024 di Jakarta.

Akan ada sekitar 50 narsumber tingkat internasional dan nasional yang membahas upaya penguatan kolaborasi multiagama di tengah berbagai tantangan dunia saat ini.

Direktur Diplomasi Publik Kemenlu RI Ani Nigeriawati mengatakan, Pemerintah Indonesia melalui kebijakan luar negerinya berupaya memperkuat kolaborasi multiagama, termasuk lewat dialog lintas agama.

"Itulah sebabnya Kementerian Luar Negeri dan Institut Leimena merasa penting menjadi tuan rumah bersama konferensi ini. Kami bekerja sama dengan beberapa mitra, salah satunya Institut Leimena untuk mempromosikan kolaborasi multiagama ini," sambung Ani.

Tema konferensi ini yaitu 'Multi-faith Collaborations in an Inclusive Society'. Fokusnya untuk memberikan pemahaman akan adanya kebutuhan yang semakin besar akan kolaborasi multiagama.

Baca juga: Kebebasan Agama dan Saling Menghargai, Resep Toleransi Bisa Tercipta

(FJR)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mengantisipasi kemacetan lalu lintas yang terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat, saat periode libur sekolah, Pj Walikota Bogor Hery Antasari mengimbau wisatawan untuk naik transportasi umum.

"Karena setiap akhir pekan kita (daerah Kota Bogor) juga macet, jadi kita mengimbau untuk memanfaatkan kendaraan umum," kata Hery saat Kompas.com temui di gedung Kompas Gramedia, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Lebih lanjut disampaikan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bogor terkait mitigasi peningkatan kunjungan kendaraan yang masuk ke Kota Bogor.

Kondisi lalu lintas di Kota Bogor saat ini, tutur Hery, sudah tampak ramai dan diperkirakan akan semakin ramai beberapa pekan ke depan.

• Kemenparekraf Nilai Penertiban PKL di Puncak Bogor Sudah Bagus
• Destinasi Wisata Bogor, Peluang untuk Usaha Makanan dan Minuman

"Tidak hanya weekend (akhir pekan), sekarang semuanya (termasuk pada hari biasa) ramai karena musim liburan," katanya.

Hery menyampaikan, Kota Bogor punya beragam tempat wisata yang bisa dikunjungi. Mulai dari wisata alam, wisata sejarah, hingga wisata kuliner.

Wisatawan yang tertarik dengan wisata alam, lanjutnya, bisa berkunjung Kebun Raya Bogor dan Danau Situ Gede.

Sementara itu, bagi yang tertarik dengan wisata sejarah bisa mampir ke museum. Beberapa museum yang bisa disambangi seperti Museum Perjuangan, Museum Geologi, Museum Kepresidenan Balai Kirti, dan Galeri Bumi Parawira.

"Saya pikir potensi wisata pengetahuan, budaya, dan lingkungan ini bisa sekaligus (dijelajahi) dalam satu hari. Sehari bisa enam museum sekaligus (bisa ditempuh dengan) jalan kaki," pungkas Hery.

• 5 Hotel Rp 300.000-an Dekat Stasiun Bogor, Staycation Setelah Idul Adha
• Kuntum Farmfield Bogor: Daya Tarik, Harga Tiket, dan Jam Buka 2024

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

BOJONEGORO, iNews.id – Penampilan Fadly Alberto Hengga (16) pemain Timnas Indonesia U-16 dalam kejuaraan Piala AFF U-16 atau Turnamen ASEAN U-16 Boy Championship 2024 cukup memikat. Namun, di balik itu, ada kisah miris dari pemain asal Kabupaten Bojonegoro.

Anak pertama dari dua bersaudara pasangan John Clif Hengga (49) asal Kota Timika, Papua Tengah, dengan Piana (43) warga Bojonegoro itu, ternyata tinggal di rumah tak layak huni.

Rumah dari papan kayu seluas 4x8 meter itu berdiri di tanah milik Perhutani. Tepatnya, di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro.

Saat masuk ke rumah seluas sekitar 4x8 meter itu, pasti akan merasa iba dengan kondisi rumahnya. Bagaimana tidak, ruang tamu, kamar tidur hingga dapur menyatu tanpa sekat apa pun. Rumah itulah yang disinggahi Alberto selama ini, bersama ibu dan adiknya yang bernama Iriana Beatrik Hengga (13).

Kerabat Alberto, Fatakun menuturkan, sejak pulang dari Papua sekitar tahun 2011 lalu, Fadly Alberto bersama Ibu dan adiknya, tinggal di rumah bedeng yang sangat sederhana di atas tanah milik Perhutani.

“Ini tanah milik Perhutani, bukan tanah hak milik. Jadi sewaktu-waktu kalau dibutuhkan (oleh Perhutani) ya harus dibongkar rumahnya,” ujar Fatakun sambil menunjukkan kondisi rumah Alberto.

Menurut Fatakun, keluarga Alberto yang kini sekolah di SMKN Dander itu tak pernah mendapatkan bantuan dari Pemkab Bojonegoro. 

Meski pernah diusulkan, kata dia, sampai saat ini belum mendapatkan bantuan dari Program Bedah Rumah atau RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).

Menurut Fatakun, kemungkinan belum mendapatkannya bantuan tersebut, lantaran status kependudukan keluarga Alberto baru diurus pada tahun 2021 lalu. 

Selain itu, terkendala status tanah yang ditempati bukan tanah hak milik. “Kemungkinan juga karena status tanahnya yang bukan hak milik (tanah Perhutani), saya sendiri juga kurang tahu apa alasannya,” ujarnya.

Fatakun mengatakan, kondisi ekonomi keluarga Alberto juga terbilang kurang mampu. Terlebih ibunya yang berstatus single parent dan mengurus dua anaknya itu hanya bekerja serabutan, seperti mencuci pakaian dan merawat anak para tetangganya. “Untuk pekerjaannya ya seadanya. Membantu para tetangga yang membutuhkan,” bebernya.

Dengan adanya prestasi yang ditorehkan Alberto, Fatakun berharap kepada semua pihak, khususnya Pemkab Bojonegoro, untuk memberikan apresiasi kepada keluarga Fadly, karena bagaimana pun juga Alberto telah turut mengharumkan nama Bojonegoro di kancah olahraga Nasional. “Ya harapannya ada kepedulian dari Pemerintah Daerah,” ucapnya.

Ibu kandung Alberto, Piana mengaku bangga dengan prestasi yang diraih anaknya yang kini tengah bergabung di Timnas Indonesia U-16. “Pokoknya senang Fadly bergabung dengan Timnas Indonesia,” ujar Piana.

Sebagai orang tua yang merawat Alberto seorang diri, Piana berharap kepada Fadly Alberto agar menjadi anak yang mampu menjaga perilakunya dan selalu menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak sombong. "Harapan saya agar jadi anak yang sukses dan terkabul apa yang dicita-citakan," ucapnya. 

Editor: Kastolani Marzuki

Jakarta -

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI resmi meluncurkan wondr by BNI yang membawa 3 fitur unggulan, yaitu Transaksi, Insight, dan Growth. Dengan fitur tersebut, super app ini akan membantu nasabah dalam mengelola perencanaan keuangan hingga melakukan investasi.

Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar mengatakan melalui wondr by BNI, pihaknya menghadirkan inovasi aplikasi perbankan untuk mempermudah transaksi sekaligus perencanaan masa depan masyarakat yang lebih optimal.

"Kami berharap wondr by BNI dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kegiatan perbankan masyarakat yang lebih komprehensif," kata Royke dalam acara peluncuran wondr by BNI di Menara BNI, Pejompongan, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Dia mengatakan inovasi wondr by BNI dihadirkan lantaran melihat rendahnya kebiasaan masyarakat khususnya anak muda untuk menabung, serta penataan finansial yang kurang teratur.

Dalam pengembangannya, Royke menjelaskan wondr by BNI dirancang dengan mengikuti standar global unggulan. Sehingga kehadirannya diharapkan dapat menjadi game changer bagi WNI maupun di industri perbankan di Indonesia.

"Aplikasi wondr by BNI dilengkapi dengan 3 Dimensi Keuangan yang unik antara lain Transaksi, Insight, dan Growth, yang mencerminkan konsep masa kini, masa lalu, dan masa depan," ujar dia.

"Kami telah melakukan riset yang mendalam terhadap ekspektasi dan kebutuhan nasabah mengadopsi teknologi dan pengembangan security, serta melakukan validasi langsung kepada target segmen nasabah secara menyeluruh. Sehingga, wondr by BNI memiliki fitur unggulan untuk nasabah agar dapat bertransaksi dan mengatur keuangannya lebih baik dan lebih mudah," sambungnya.

Royke menjelaskan hadir membawa 3 fitur ciamik, aplikasi ini akan mempermudah pengelolaan keuangan yang komprehensif untuk meningkatkan kemampuan transaksi pengguna, menjadikan wondr by BNI sebagai banking app baru yang relevan untuk memenuhi kebutuhan finansial setiap nasabah.

Fitur Transaksi akan mendukung kebutuhan keuangan real-time transfer nasabah. Nasabah bisa melakukan transaksi harian seperti transfer domestik, pembayaran tagihan, dan pengaturan jadwal dilakukan hanya dalam tiga langkah sederhana.

Selanjutnya ada fitur Insight. Dengan fitur ini nasabah bisa dengan mudah memantau kondisi finansial melalui rekap keuangan yang lengkap setiap harinya. Dimensi ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengelolaan keuangan yang lebih optimal berdasarkan data historis serta membantu memahami kondisi keuangan saat ini dan bagaimana pengelolaan yang tepat.

Sementara fitur Growth akan berfokus pada perencanaan masa depan dengan menyediakan berbagai pilihan produk finansial yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti investasi dan tabungan, memberikan nasabah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara finansial sesuai kebutuhan mereka.

"Nasabah akan mendapatkan promo-promo spesial dari macam-macam merchant pilihan favorit nasabah yang merupakan personalisasi berdasarkan kebiasaan dan profiling masing-masing nasabah. wondr by BNI kami rancang dengan tujuan agar nasabah merasa dimengerti seperti memiliki teman finansial yang proaktif, mengerti keinginan, dan segala kebutuhan dari A sampai Z, dan dapat diwujudkan cukup di satu aplikasi," terang Royke.

Dengan diluncurkannya wondr by BNI, pihaknya menargetkan pertumbuhan penggunaan, volume transaksi, serta tabungan yang signifikan dan berkelanjutan. Ke depan, kata dia, BNI akan terus mendorong inovasi produk dan layanan.

Untuk mengajak masyarakat merasakan secara langsung penggunaan aplikasi perbankan wondr by BNI, BNI menyelenggarakan rangkaian aktivasi di berbagai kota di Indonesia sepanjang bulan Juli 2024. Acara ini juga bertepatan dengan momen perayaan HUT BNI yang ke-78.

Sebagai pembukaan, BNI menyelenggarakan BNI wondrFEST di Plaza Timur, Plaza Utara, dan Plaza Tenggara, Gelora Bung Karno, Jakarta. Acara ini akan menghadirkan beragam tenant makanan dengan promo serba 78, hiburan musik, permainan, serta seni instalasi yang dapat dikunjungi. wondrFEST akan digelar pada 5-7 Juli 2024, dan terbuka untuk masyarakat umum.

Pembukaan BNI wondrFEST ini diikuti dengan Giant Installation yang dihadirkan dalam berbagai bentuk selama bulan Juli 2024, mewakili gaya hidup masyarakat saat ini, mulai dari sofa dan popcorn, headset, sepatu, tas, hingga coffee cup yang tersebar d i berbagai wilayah di Jakarta seperti Kota Tua, PIK COVE, Senayan City, dan Sarinah, hingga Plaza Ambarukmo Mall, Yogyakarta.

Instalasi ini menandai mulai berlakunya penawaran spesial di merchant unggulan berskala nasional seperti XXI. Gyu-Kaku, Shihlin, Richeese Factory, Pepper Lunch, Sour Sally, Fore, dan merchant lainnya di berbagai kota di Indonesia mulai dari Rp 7.800 dengan pembayaran melalui QRIS wondr by BNI.

Selain memberikan pengalaman langsung bagi para pengguna lewat BNI wondrFEST di Jakarta, BNI juga akan menyelenggarakan BNI wondrPARADE dengan memanfaatkan momen Car Free Day di Jakarta, serta berbagai aktivitas lain yang akan diikuti oleh kota-kota lainnya di Indonesia, seperti Medan, Pekanbaru, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan lainnya selama beberapa pekan ke depan.

(prf/ega)

Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Inkonsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan impor cukup merugikan para pelaku usaha ritel. Kinerja industri ritel pun terancam makin lesu akibat ketidakpastian kebijakan tersebut.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan, sejak Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36 Tahun 2023 diberlakukan mulai 10 Maret 2024, banyak importir barang-barang merek global yang kesulitan melakukan impor karena harus mengurus dokumen pertimbangan teknis (Pertek).

Proses pengajuan Pertek berlangsung lama karena banyak syarat yang ternyata tidak sesuai dengan konteks di industri ritel, seperti berkaitan dengan lisensi hingga penyewaan gudang.

"Kami mendukung Pertek, tapi minta waktu lebih untuk memenuhi persyaratan Pertek tersebut," kata Budihardjo dalam diskusi media, Jumat (5/7).

Akibatnya, sudah tiga bulan terakhir para peritel barang merek global sulit memenuhi pasokan di pasar domestik. Jika terus dibiarkan, konsumen barang branded yang notabene berasal dari kalangan atas akan memilih berbelanja di luar negeri. Hal ini justru membuka celah baru yakni menjamurnya bisnis jasa titip.

Meski beleid impor sudah direvisi hingga tiga kali, kondisi di industri ritel tidak banyak berubah. Para peritel justru menganggap pemerintah gagal memahami masalah importasi yang sesungguhnya. Bahkan, ada kesan pemerintah memukul rata aktivitas impor yang dibatasi.

"Di sisi lain, impor ilegal hampir tak tersentuh oleh pemerintah," cetus Budihardjo.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia Suryamin Halim turut menyesalkan kebijakan impor pemerintah yang menyulitkan peritel barang branded yang sudah jelas resmi dan membayar berbagai jenis pajak.

Padahal, para peritel merek global melakukan impor karena mayoritas produk mereka berstatus barang mewah yang tidak diproduksi di Indonesia dan tidak dijual di pasar tradisional.

Segmentasi konsumennya juga berbeda, sehingga produk merek global tidak diposisikan menjadi pesaing bagi produk lokal.

Lebih lanjut, Apregindo juga merasa diperlakukan tidak adil karena faktanya banyak produk impor ilegal seperti pakaian jadi dan alas kaki yang mudah ditemukan di pasar maupun e-commerce.

Produk ilegal ini dihargai sangat murah. Suryamin memberi contoh, satu set pakaian dewasa hasil impor ilegal bisa dibeli dengan harga Rp 140.000 atau bahkan lebih murah dari itu.

Di sisi lain, pakaian dewasa produksi lokal dengan lisensi merek global ada yang dihargai sekitar Rp 300.000, karena ada biaya sertifikat SNI hingga royalti ke pemilik merek.

"Bisa jadi global brand yang punya pabrik di sini akan pindah kalau banyak barang ilegal," ujar Suryamin dalam acara yang sama, Jumat (5/7).

Pusat Belanja Sepi

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Wijaya menambahkan, ketidakpastian kebijakan impor tentu merugikan pusat perbelanjaan, baik untuk segmen kelas atas maupun menengah ke bawah.

Mal kelas atas yang populasinya sekitar 5% di Indonesia terancam sepi karena peritel merek global kesulitan memenuhi stok barangnya.

Setali tiga uang, mal kelas menengah ke bawah dengan populasi 65% di Tanah Air juga bakal sepi karena para peritel di sana kalah saing dengan produk impor ilegal.

Para peritel di masing-masing mal pun terancam menutup gerainya dan kesulitan berekspansi.

"Ada potensi stagnansi pertumbuhan industri ritel di Indonesia," imbuh dia, Jumat (5/7).

APPBI sempat memproyeksikan rata-rata tingkat okupansi pusat perbelanjaan di Indonesia berada di level 90% pada 2024 atau menyamai capaian sebelum pandemi Covid-19.

Namun, akibat polemik kebijakan impor, target rata-rata tingkat okupansi pusat perbelanjaan nasional direvisi menjadi hanya 80% tahun ini. Target ini pun cukup sulit dipenuhi karena momentum high season tinggal tersisa libur natal dan tahun baru (nataru) saja.

Sementara itu, Budiharjo mendesak pemerintah agar lebih serius memberantas dan mengurangi pasar bagi produk-produk impor ilegal, karena hal itu jelas sangat merugikan para peritel resmi yang sudah mematuhi seluruh aturan dan prosedur pemerintah.

"Selama produk ilegal dibiarkan, rencana seperti revisi aturan impor ataupun kenaikan bea masuk berkali-kali lipat tidak akan menjadi solusi yang tepat sasaran," pungkas dia.

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan kelebihan yang dimiliki oleh sertifikat tanah elektronik. Salah satunya yakni memudahkan para pemiliknya untuk mengecek informasi mengenai tanahnya.

"Kalau sudah punya sertifikat elektronik bisa dicek kapan saja menggunakan handphone, sederhana sekali," ujar AHY saat ditemui usai kunjungan kerja dan berziarah di Makam Sunan Giri, Gresik, Jawa Timur, Jumat (5/7/2024).

Selain itu, kata dia, terdapat barcode yang memuat informasi lengkap mengenai tanah tersebut. Sehingga, memudahkan untuk mengetahui siapa pemilik hingga lokasi tanahnya.

"Ada barcode-nya langsung tertera jelas siapa pemiliknya, luasannya, di mana petanya," kata AHY.

Meski begitu, putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu juga tetap memantau terkait keamanannya. Sebab, apapun yang bersifat digital pasti rentan untuk di-hack.

"Dan ini mudah-mudahan kami bisa terus kembangkan, memang kita juga harus waspada karena kita menggunakan sistem digital, selalu ada kerentanan," ujarnya.

Oleh sebab itu, AHY beserta jajaran di Kementerian ATR/BPN akan terus memastikan keamanan data-data masyarakat. Apalagi di tengah ramainya peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

"Kami harus pastikan sistem pengamanan yang dimiliki Kementerian ATR/BPN ini termasuk dalam urusan sertifikat elektronik ini bisa tetap terjaga di tengah-tengah situasi yang kita tahu akhir-akhir ini banyak sekali ancaman-ancaman cyber crime ya, dan juga peretasan," katanya.

"Sehingga kita berharap Kementerian ATR/BPN termasuk lembaga-lembaga lainnya terus memperkuat sistemnya," ujarnya.

(YNA)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait rencana kebijakan pengenaan tarif impor sebesar 200% terhadap produk China , yang telah menimbulkan berbagai pertanyaan dan spekulasi.

Luhut menjelaskan, di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu, terutama karena tensi hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa dengan China serta Rusia, Indonesia harus menetapkan posisinya dengan baik dan sesuai dengan kepentingan nasional (national interest) Indonesia.

"Ini adalah acuan yang sangat penting, karena Indonesia tidak ingin sekadar mengekor negara-negara lain jika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia," tegas Luhut dalam keterangan resminya, Jumat (5/7/2024).

Dikatakan Luhut, dalam Rakortas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada tanggal 25 Juni 2024 lalu juga diputuskan untuk melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan norma-norma perdagangan internasional yang berlaku.

Langkah-langkah perlindungan ini tentunya haruslah sesuai dengan akar masalah yang terjadi. Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan Safeguard Tariff untuk beberapa produk tekstil yang sebenarnya sudah diberlakukan dan saat ini sedang dalam perpanjangan periode waktu. Safeguard ini diberlakukan untuk seluruh barang impor tanpa membedakan asal negara tertentu.

"Saya juga telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan untuk membahas masalah ini. Kami bersepakat untuk mengutamakan nasional interest kita, namun tidak mengabaikan kemitraan dengan negara sahabat," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Luhut, Kepala Negara juga meminta untuk memperketat pengawasan atas impor, terutama pakaian bekas atau barang selundupan yang masuk ke Indonesia. Hal ini diperlukan karena terdapat indikasi masuknya pakaian bekas dan barang selundupan yang mengganggu pasar dalam negeri.

Pemerintah juga membuka pintu penyelidikan terhadap praktik-praktik perdagangan yang tidak fair, seperti dumping, dari negara manapun.

"Jadi kita tidak menargetkan negara tertentu, apalagi Tiongkok. Semua langkah diambil berdasarkan national interest kita. Ini perlu dikaji betul-betul supaya kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri dalam negeri," tambahnya.

China adalah salah satu mitra komprehensif strategis terpenting Indonesia dalam hal perdagangan dan investasi. Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik ini dengan terus berkomunikasi dan berdialog terkait langkah-langkah kebijakan antar kedua negara.

"Kami ingin memastikan bahwa hubungan baik Indonesia dengan negara mitra terus mengedepankan prinsip saling percaya, saling menghargai, dan saling melengkapi. Saya memahami betul kemitraan strategis dengan negara sahabat adalah kemitraan yang senasib sepenanggungan, khususnya dalam keadaan global yang tidak menentu seperti yang terjadi pada saat penanganan COVID-19," tutup Luhut.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) akan mengurangi kepemilikan saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS. BNI menyebut bakal melepas saham BRIS sedikit demi sedikit untuk keperluan modal ekspansi BNI Life atau pun BNI Asset Management.

Direktur Utama Bank Negara Indonesia, Royke Tumilaar, mengatakan BNI masih ingin memiliki kepemilikan di bank syariah pelat merah itu. "Jika kami butuh modal untuk yang lain kami pasti jual sebagian-sebagian," kata Royke saat ditemui Katadata.co.id di Jakarta, Jumat (5/7).

Royke mengatakan, modal BNI masih sangat cukup. Namun demikian, BNI memiliki rencana untuk ekspansi bisnis di lini usahanya seperti BNI Life atau pun BNI Asset Management. Jika membutuhkan modal yang banyak maka menjual sebagian kepemilikan saham BRIS.

Menurut komposisi kepemilikan saham BRIS, BBNI memiliki 10,72 miliar saham atau setara 23,24%. Lalu ada PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) yang menguasai 23,74 miliar saham BRIS, setara dengan kepemilikan 51,47%. Lalu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) mengantongi 7,09 miliar saham perusahaan atau setara 15,38%.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, sebelumnya mengatakan, BRI dan BNI akan keluar secara perlahan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Sementara Bank Mandiri tetap akan menjadi pemegang saham pengendali.

Dia berharap investor baru nantinya bisa menjadikan BSI sebagai bank syariah yang bertumbuh secara global. Sebagaimana diketahui, BUMN kini tengah berusaha untuk mendapatkan investor strategis dari Timur Tengah untuk BRIS.

Namun, hingga kini kabar mengenai investor strategis BSI masih belum terungkap. Pasalnya belum ada tanda-tanda kesepakatan dari BRIS maupun investor strategis Timur Tengah.

JAKARTA, investor.id – Ketua Satgas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas Judi Online) Hari Tjahjanto telah mendistribusikan nama-nama pegawai di kementerian/lembaga yang terlibat aktivitas judi online (judol). Nama-nama tersebut diserahkan karena ada permintaan dari kementerian/lembaga.

Hadi yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini, juga menyerahkan nama-nama tersebut kepada pemerintah daerah (pemda).

"Langsung kami tanda tangani, kami serahkan, karena banyak permintaan dari kementerian/lembaga. Termasuk kita juga memberikan, ada beberapa pemerintah daerah yang meminta siapa saja yang terlibat di lingkaran pemerintah daerah kita berikan," ujar Menko Polhukam Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Satgas Judi Online juga telah menyerahkan sejumlah rekening yang dicurigai berdasarkan analisa PPATK ke penyidik Bareskrim Polri. Hadi menyebut, pihak penyidik memiliki waktu 30 hari untuk membekukan rekening tersebut.

Apabila setelah diumumkan, tidak ada yang mengambil uang tersebut, maka sesuai dengan keputusan pengadilan uang akan diamankan. Satgas Judi Online serius dalam mengatasi permasalahan ini berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.

"Kita akan berkirim kepada penyidik di Bareskrim, belum semuanya namun terus dikerjakan dan langsung diserahkan kepada penyidik Bareskrim. Kita serius untuk menangani judi online ini, termasuk kaitannya dengan pinjol karena banyak korban pinjol kalah judol," terang Hadi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Rayong (ANTARA) - Produsen mobil China BYD membuka pabriknya di Thailand pada Kamis (4/7), di saat kendaraan energi baru (new energy vehicle/NEV) kedelapan juta dari perusahaan itu meluncur dari lini perakitan pabrik, menandai tonggak sejarah dalam ekspansi perusahaan itu di luar negeri.

Terletak di sebelah timur Provinsi Rayong, pabrik BYD di Thailand selesai dibangun hanya dalam waktu 16 bulan. Dengan kapasitas produksi tahunan sebanyak 150.000 unit kendaraan, operasi pembuatan mobil pabrik tersebut meliputi pengecapan, pengecatan, pengelasan, perakitan akhir, dan produksi komponen mobil.

Sebagai produsen mobil terkemuka dunia dan pelopor dalam industri EV China, investasi BYD di Thailand, bersama dengan teknologi produksinya yang canggih, akan mendorong pengembangan industri EV di Thailand dan di seluruh kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), menurut Menteri Perindustrian Thailand Pimphattra Wichaikul.

Thailand telah lama menjadi basis produksi mobil utama di ASEAN. Di bawah upaya promosi investasi pemerintah, negara itu menargetkan produksi EV untuk 30 persen dari total kendaraan di negara tersebut per 2030.

Wang Chuanfu, chairman sekaligus CEO BYD, mengucapkan terima kasih kepada para pelanggan Thailand dan mengatakan bahwa perusahaan tersebut menargetkan peluncuran lebih banyak model mobil listrik murni dan plug-in hybrid di Thailand sambil mempromosikan peningkatan rantai industri mobil negara tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Ki Darmaningtyas berpendapat bahwa untuk mengontrol kepadatan kendaraan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih baik menggalakkan aturan kepemilikan garasi daripada pembatasan usia kendaraan.

Hal tersebut dikarenakan kebijakan kepemilikan garasi lebih terukur dan mudah diterapkan. Sementara pembatasan usia kendaraan harus menunggu studi serta pembentukan keselarasan antar Kementerian atau Lembaga.

"Galakkan lagi saja Peraturan Pemprov DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 soal kepemilikan garasi bagi pemilik kendaraan, ini jelas lebih terukur dan tepat sasaran dibandingkan harus buat regulasi baru lagi," katanya kepada Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Penegasan aturan ini, lanjut Tyas, harus mencapai tingkat RT, RW, dan Kelurahan. Jangan hanya terpusat saja di Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.

"Kesulitan penerapan kebijakan kepemilikan garasi adalah Kelurahannya tak dapat sosialisasi dan diikutsertakan. Jadi harus dirangkul dan mengatasi maslah kepadatan kendaraan bersama-sama," ucapnya.

"Ingat, masalah transportasi itu bukan hanya urusan Pemerintah Pusat, tetapi juga masalah bersama," kata Tyas.

Pernyataan serupa juga dipaparkan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno. Namun di samping itu, dirinya menyoroti terkait ketersediaan transportasi massal di kota penyanggah.

Mengingat masyarakat di Jakarta mayoritas datang dari wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

"Akses angkutan massal harus lebih baik, jangan terpusat di Jakarta saja karena yang berada di Jakarta mayoritas datang dari wilayah penyanggah. Masa harus lari mengejar angkot?," kata Djoko.