JAKARTA, KOMPAS.com - PT AsuransiBRI Life (BRI Life) membayar klaim dan manfaat senilai Rp 1,2 triliun sampai kuartal I-2024.

Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto mengungkapkan, pembayaran klaim dan manfaat tersebut meliputi klaim kesehatan, tutup usia, dan penyakit kritis.

"Data pembayaran klaim dan manfaat yang dibayarkan BRI Life di kuartal I-2024 tercatat sebesar Rp 1,2 triliun, meliputi klaim kesehatan, tutup usia, dan penyakit kritis," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (11/7/2024).

SHUTTERSTOCK/PASUWAN Ilustrasi asuransi.

Bisnis BRI Life menghasilkan pendapatan (return) sebesar Rp 391,0 miliar, atau tumbuh 26,5 persen secara tahunan.

Selain itu, BRI Life juga mencatat ratio risk based capital (RBC) mencapai 547,3 persen, atau jauh di atas persyaratan minimum 120 persen dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terbaru, Aris menuturkan, BRI Life memberikan penyediaan layanan kesehatan bagi PT World Innovative Telecommunication (OPPO) melalui produk asuransi Professional Group Health.

"BRI Life akan memberikan layanan asuransi kesehatan terbaik kepada nasabah OPPO, serta memastikan untuk memberikan hak nasabah melalui pembayaran klaim tepat waktu yang sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku," ujar dia.

Adapun kesepakatan kerja sama dengan pihak PT World Innovative Telecommunication (OPPO) adalah memberikan perlindungan asuransi kesehatan kepada para manager dan supervisor.

Semuanya mendapatkan program Professional Group Health Rawat Inap. Kerja sama ini akan dilanjutkan ke program asuransi lainnya.

Melalui kerja sama ini, nasabah akan mendapatkan kemudahan perlindungan asuransi kesehatan sesuai perjanjian polis, dengan perawatan kesehatan di rumah sakit pilihan sesuai daftar rumah sakit lebih dari 6.000 provider BRI Life yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

DEPOK, KOMPAS.com - Warung yang menjual obat psikotropika berkedok jual sembako di Sukatani, Depok, digerebek warga pada Minggu (7/7/2024), saat warung belum genap sebulan beroperasi.

Ini merupakan penggerebekan kedua warga terhadap warung tersebut. Penggerebekan pertama terjadi pada pertengahan April 2024, lagi-lagi saat warung belum sebulan buka.

"Yang pertama itu belum sebulan sudah digerebek, yang kedua ini juga belum ada sebulan kan sudah digerebek," kata Santoso (31), warga sekaligus penyewa ruko sebelah tempat kejadian perkara (TKP) saat ditemui Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

Santoso bercerita, warung ini pertama kali buka pada akhir Maret 2024 atau pertengahan bulan Ramadhan. Saat itu, warung yang menjual obat psikotropika tersebut disamarkan menjadi warung tembakau.

"Awal bukanya itu tembakau yang bungkusan linting, tingwe itu tingwe," ucap Santoso.

Kurang dari sebulan buka, warga yang curiga melakukan penggerebekan. Benar saja, ditemukan sejumlah obat-obatan terlarang di warung tersebut.

Sempat dua bulan tutup, warung itu kembali beroperasi sekitar pertengahan Juni 2024. Kali kedua buka, warung disamarkan sebagai warung sembako.

"Eh enggak lama (dari pertama) taunya jualan lagi. Jualannya warung ya itulah sembako cuma kelontong kecil lah kayak enggak banyak barangnya, cuma buat nyamarin diri saja," ujar Santoso.

Namun, warga kembali curiga lantaran gerak-gerik pembeli di warung yang beroperasi selama pukul 07.30-21.30 WIB itu tak biasa.

Terlebih, wajah para pembeli asing dan disinyalir bukan merupakan warga sekitar.

"Yang paling aneh (dari warungnya) tuh karena mereka mampirnya bentar. Mampir, beli, terus pergi. Gitu terus polanya," kata Santoso.

"Kalau warga sini sih enggak, kayaknya orang-orang jauh. Bukan warga sini sih, kalo anak-anak sini mah saya tegur, saya bakal sadar," lanjutnya.

Akhirnya, warga melakukan penggerebekan pada Minggu (7/7/2024). Kasus ini kini tengah diselidiki.

Adapun Kapolsek Cimanggis Kompol Judika Sinaga mengungkapkan, aksi penggerebekan berawal dari kecurigaan warga karena melihat warung sembako yang sudah pernah digerebek sebelumnya itu beraktivitas kembali.

"Awalnya warga curiga warung itu buka lagi, karena sebelumnya katanya sudah pernah digrebek warga," ungkap Judika saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Polisi pun mengamankan KM (26), penjaga warung yang diketahui baru bekerja di sana selama 15 hari.

"(KM) baru 15 hari kerja di toko, diajak temannya dari Aceh," jelas Judika

Bersamaan dengan itu, polisi mengamankan enam jenis obat-obatan psikotropika dalam jumlah yang berbeda.

"Ada Merlopam 10 butir, Valdimex lima butir, Rexlina delapan butir, Prohiper delapan butir, Esilgan 10 butir, dan Tramadol 15 butir," jelas Judika.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT AsuransiBRI Life (BRI Life) membayar klaim dan manfaat senilai Rp 1,2 triliun sampai kuartal I-2024.

Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto mengungkapkan, pembayaran klaim dan manfaat tersebut meliputi klaim kesehatan, tutup usia, dan penyakit kritis.

"Data pembayaran klaim dan manfaat yang dibayarkan BRI Life di kuartal I-2024 tercatat sebesar Rp 1,2 triliun, meliputi klaim kesehatan, tutup usia, dan penyakit kritis," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (11/7/2024).

SHUTTERSTOCK/PASUWAN Ilustrasi asuransi.

Bisnis BRI Life menghasilkan pendapatan (return) sebesar Rp 391,0 miliar, atau tumbuh 26,5 persen secara tahunan.

Selain itu, BRI Life juga mencatat ratio risk based capital (RBC) mencapai 547,3 persen, atau jauh di atas persyaratan minimum 120 persen dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terbaru, Aris menuturkan, BRI Life memberikan penyediaan layanan kesehatan bagi PT World Innovative Telecommunication (OPPO) melalui produk asuransi Professional Group Health.

"BRI Life akan memberikan layanan asuransi kesehatan terbaik kepada nasabah OPPO, serta memastikan untuk memberikan hak nasabah melalui pembayaran klaim tepat waktu yang sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku," ujar dia.

Adapun kesepakatan kerja sama dengan pihak PT World Innovative Telecommunication (OPPO) adalah memberikan perlindungan asuransi kesehatan kepada para manager dan supervisor.

Semuanya mendapatkan program Professional Group Health Rawat Inap. Kerja sama ini akan dilanjutkan ke program asuransi lainnya.

Bisnis.com, MANADO - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) mengidentifikasi penyebab terjadi keterlambatan penyaluran pupuk kepada petani, kata Kepala Biro Ekonomi pemprov setempat Reza Dotulong, Kamis (11/7/2024).

"Jadi kami mencoba memahami secara komprehensif apa yang menjadi penyebabnya (keterlambatan distribusi pupuk di lapangan, Red). Itu bukan hanya pupuk bersubsidi, tapi juga pupuk nonsubsidi," kata Reza Dotulong, di Manado, Kamis.

Karena itu, menurut dia, beberapa pihak terkait seperti BUMN Pupuk Indonesia, distributor hingga perwakilan pemerintah kabupaten dan kota diundang bersama dalam Rapat Evaluasi dan Rencana Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

"Yang paling penting adalah bagaimana kami memfasilitasi Dinas Pertanian dalam distribusi pupuk ini," ujarnya pula.

Reza menyebutkan, ada beberapa persoalan di kabupaten dan kota yang menjadi penyebab terjadi keterlambatan distribusi pupuk.

"Administrasi untuk persyaratan bagi petani kelihatannya berbelit-belit. Tapi kami berupaya untuk membuat penyederhanaan sehingga prosesnya tidak seperti itu," ujarnya.

Begitupun dengan keterlambatan penginputan data seperti yang dialami oleh Pemerintah Kota Tomohon, "Kami sudah memfasilitasinya," katanya lagi.

"Jadi kabupaten dan kota yang rendah serapan, akan dibagikan ke daerah yang membutuhkan, akan dilakukan realokasi pupuk bersubsidi," ujarnya.

Dia menambahkan, pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota bersama pihak terkait terus berupaya melakukan pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran.

Reza menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Sulut serta Bappenda Sulut dalam pengawasan distribusi BBM, sehingga menopang pendistribusian pupuk hingga ke kabupaten dan kota di daerah ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK) diduga meminta uang kepada para pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, informasi mengenai permintaan tersebut disampaikan langsung oleh belasan pejabat SKPD di Pemprov Malut.

Mereka dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan suap Abdul Gani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate, Rabu (10/7/2024).

"Pemberian sejumlah uang kepada AGK oleh beberapa saksi tersebut, atas permintaan AGK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (11/7/2024).

Adapun SKPD yang menjadi saksi tersebut adalah Kepala Dinas Kesehatan, Idhar Aidi Umar; Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Facruddin Takuboya; eks Kepala Biro Umum Jamaluddin Wua.

Lalu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Muhammad Miftah Bay; Kepala BPKAD, Ahmad Purbaya; Kepala Dinas Kehutanan, M. Sukur Lila; Kepala Dinas Perdagangan, Yudhitya Wahab.

Kemudian, Kepala Bappeda, Sarmin Adam; Mantan Ketua Pokja II ULP Malut, Abdul Hasan Tarate; Ketua Pokja VI BPBD, Yusmam Dumade; dan sejumlah saksi lain.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK mendakwa Abdul Gani menerima suap dan gratifikasi dengan nilai Rp 109,7 miliar.

Jaksa KPK menyebut, Abdul Gani diduga menerima uang panas Rp 99,8 miliar dan 30 ribu dollar Amerika Serikat (AS).

Uang itu diterima melalui transfer perbankan maupun secara tunai. Penerimaan uang di antaranya terkait proyek infrastruktur hingga suap jual beli jabatan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menilai penerapan bioetanol sebagai pengganti bahan bakar minyak (BBM) berpotensi menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 38 triliun.

Penghematan terjadi karena bahan bakar berbasis bioetanol dinilai lebih minim emisi jika dibandingkan dengan BBM. Emisi pada BBM dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, sepert inspeksi saluran pernafasan akut (ISPA) bagi masyarakat.

Menurut Luhut, mengurangi emisi berarti mengurangi masalah kesehatan yang dapat menekan penyerapan dana BPJS kesehatan di APBN. Penghematan APBN untuk membiayai ISPA dengan penggantian bensin menjadi bioetanol mencapai Rp 38 triliun.

"Kalau sulfur itu dikurangin, itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA. Nah itu juga bisa menghemat sampai Rp 38 triliun ekstra pembayaran BPJS. Jadi, sebenarnya banyak sekali inefisiensi di negeri ini yang bertahap sekarang sedang dibereskan," ujar Luhut dalam akun Instagram pribadinya dikutip Kamis (11/7).

Maka dari itu, Luhut mendorong agar penggunaan bioetanol lebih masif di Indonesia. Pasalnya, bioetanol sendiri memiliki kandungan yang lebih ramah lingkungan.

Dia mengatakan, kandungan sulfur dari Bioetanol jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan bensin. Dimana, kandungan sulfur yang ada di bioetanol hanya berada di angka 50 part per million (ppm), jauh di bawah kandungan yang ada di bensin sebesar 500 ppm.

Luhut mengatakan, saat ini Pertamina tengah mempersiapkan produk Bioetanol untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran bbm. Ia berharap jika prosesnya berjalan sesuai dengan rencana, maka pada 17 Agustus pemerintah dapat mengurangi subsidi BBM untuk nantinya diberikan kepada yang lebih berhak.

"Sekarang pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 agustus ini kita sudah bisa mulai dimana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha kelapa sawit khawatir produksi minyak sawit dalam negeri mandek imbas tugas baru Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengurus kakao dan Kelapa.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono mengatakan para pengusaha menyoroti upaya peningkatan produksi minyak sawit berisiko terhambat saat dana pungutan ekspor crude palm oil (CPO) turut digunakan untuk pengembangan kakao dan kelapa.

Adapun, teranyar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang selama ini mengelola dana perkebunan kelapa sawit itu agar membantu melakukan subsidi silang untuk dana riset kakao dan kelapa.

Padahal, para pengusaha sawit melihat kenyataan bahwa peningkatan produktivitas kelapa sawit mendesak. Pasalnya, sudah dalam lima tahun terakhir produksi minyak sawit Indonesia stagnan di kisaran 51 juta ton akibat produktivitas tanaman yang terus merosot.

Mengutip data Oil World yang himpun Gapki, pada 2022 produktivitas kebun sawit Indonesia tercatat di level 3,31 ton CPO per hektare per tahun, masih di bawah produktivitas Malaysia di kisaran 3,56 ton CPO per hektare per tahun.

"Kami melihat produktivitas kita ini turun, dan lima tahun terakhir produksi stagnan, oleh karena itu perlu percepatan replanting, utamanya PSR [peremajaan sawit rakyat]," ujar Eddy saat dihubungi, Kamis (11/7/2024).

Peremajaan sawit, kata Eddy, harus dipercepat. Musababnya, konsumsi di dalam negeri terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Apalagi, adanya mandatori biodiesel juga bakal mendongkrak penggunaan minyak sawit untuk energi.

Data yang dihimpun Gapki mencatat pada 2020 konsumsi minyak sawit Indonesia tercatat mencapai sebanyak 17,34 juta ton; 2021 sebanyak 18,42 juta; 2022 sebanyak 21,14 juta ton dan 2023 sebanyak 23,21 juta ton.

Namun, sayangnya, realisasi penyaluran dana BPDPKS untuk program PSR pun masih jauh dari target. Laporan kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencatat realisasi penyaluran dana untuk peremajaan sawit rakyat (PSR) pada 2023 sebesar Rp1,59 triliun untuk luasan 53.012 hektare. Capain itu masih jauh dari target PSR yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak 2016 yaitu seluas 180.000 hektare per tahun.

Sementara itu, realisasi program PSR pada semester I/2024 tercatat seluas 18.484 hektare. Adapun, secara total luas lahan PSR sejak 2016 tercatat sebesar 344.792 hektare.

"Jadi apabila kondisi produktivitas dan produksi seperti ini sebaiknya fokus terlebih dahulu membiayai sawit," katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (10/7/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menambah tugas BPDPKS untuk mengelola komoditas kakao dan kelapa.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan bahwa awalnya, kementerian perdagangan (Kemendag) sempat mengusulkan agar membentuk badan sendiri untuk mengatur tata kelola dana perkebunan kakao dan kelapa. Namun, kata Zulhas, orang nomor satu di Indonesia itu tak setuju dan meminta agar tata kelola kakao dan kelapa tetap diurus oleh Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan.

"Diputuskan digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," kata Zulhas kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (10/7/2024).

Subholding Gas Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN dengan kompetensi yang sudah dimiliki dalam mengelola layanan gas bumi nasional, berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan gas bumi nasional. Upaya menjaga keamanan supply dilaksanakan PGN melalui integrasi infrastruktur dan proyek strategis yang disiapkan menitikberatkan pada efisiensi serta efektivitas logistic cost penyaluran gas bumi.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permata Sari mengatakan, bahwa PGN tetap mengembangkan core business yang sudah melekat dalam diri PGN yang terkait dengan pengembangan proyek transmisi dan distribusi gas bumi.

Maka proyek pipaninasi gas bumi dan pengembangan infrastruktur beyond pipeline beserta infrastruktur pendukungnya menjadi fokus pengembangan di PGN. Pengguna gas bumi juga akan mendapatkan akses yang affordable apabila infrastruktur gas bumi semakin berkembang di berbagai wilayah.

PGN akan terlibat dalam sejumlah proyek strategis di antaranya proyek pipa gas WNTS-Pemping untuk menyalurkan gas dari Lapangan Natuna ke pasar dalam negeri. PGN juga menyambut penyelesaian proyek jaringan gas Cirebon – Semarang tahap II dan akan bersinergi dengan pemerintah untuk membawa gas dari Jawa Timur ke Jawa Barat.

“Terdapat inisiatif bisnis baru untuk pengembangan Pipa Cisem II di mana kami akan membangun Pipa Distribusi Tegal – Cilacap menuju Refinery Unit IV Cilacap sepanjang ± 130 km,” ungkap Rosa dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7).

Pengembangan lainnya yaitu proyek infrastruktur gas di kilang Tuban dan pembangunan infrastruktur pipa untuk mendukung pabrik pupuk di wilayah Timur Indonesia. Tidak hanya di Jawa, interkoneksi pipa yang akan dijalankan adalah Pipa Dumai - Sei Mangke melalui dukungan Pemerintah dengan APBN, Pipa Duri – Balam, Duri – Petapahan, Pipa Bangkanai – Balikpapan dan Pipa Bintuni – Fakfak.

Dengan cara-cara tersebut, diharapkan dapat menutup gap sumber pasokan yang disebabkan oleh infrastruktur pipa yang belum tersambung.

“PGN berkomitmen dalam menjaga keamanan pasokan menggunakan integrasi infrastruktur. Di sisi lain, kami menyusun pengembangan proyek strategis yang adaptif mengisi peluang bisnis ke depan. Tentu dengan mempertimbangkan skema logistik yang tepat dan efisien,” ujar Rosa.

Sejalan dengan adanya penugasan regasifikasi ke Pertamina, apa yang dijalankan PGN hari ini sudah sejalan dengan upaya PGN dalam menguatkan dan mengintegrasikan pemanfaatan infrastruktur gas pipa dan beyond pipeline.

Dengan proyeksi supply gas bumi ke depan yang akan didominasi dalam bentuk LNG sesuai dengan kondisi geografis Indonesia, PGN terus melakukan penguatan pada infrastruktur LNG atau moda beyond pipeline agar dapat berkontribusi dalam menyeimbangkan supply dan demand gas bumi domestik.

Salah satunya untuk saat ini, PGN melakukan revitalisasi Tanki LNG Hub Arun. Terminal ini terletak di jalur perdagangan strategis yang dekat dengan pasar LNG untuk Asia Tenggara maupun Asia Selatan.

“Pertamina selaku Holding Migas memiliki aspirasi untuk mengembangkan terminal LNG Arun menjadi LNG Hub Leader di Asia. Salah satu tahapan awalnya sudah PGN mulai dengan revitalisasi kembali di salah satu tanki yaitu F6004 sejak akhir 2023 dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024,” jelas Rosa.

Peran FSRU Lampung sampai dengan saat ini juga sangat esensial bagi Subholding Gas Pertamina yang terintegrasi dengan Pipa South Sumatera-West Java (SSWJ). Kini hasil regasifikasi LNG di FSRU Lampung dialirkan untuk memenuhi kebutuhan sektor kelistrikan dan industri yang kondisi demand-nya semakin meningkat. Selain FSRU Lampung, FSRU Jawa Barat menjadi backbone kestabilan layanan dan enabler supply point LNG ketika kondisi pasokan gas mengalami fluktuatif.

Mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, skema beyond pipeline (shipping) juga menjadi langkah yang feasible untuk wilayah Indonesia Timur. Kemudian untuk sekaligus mendorong komersialisasi LNG, PGN masuk ke bisnis LNG Trading dan menambah fasilitas LNG di antaranya Bontang LNG Bunkering, Teluk Lamong LNG, serta Terminal LNG Bunkering untuk sektor Marine Fuel.

“Upaya PGN baik pipeline maupun beyond pipeline memerlukan sinergi yang selaras dengan kepentingan seluruh stakeholder, pemerintah dan pengguna gas bumi di sisi hilir. Dengan optimisme menghadapi tantangan yang dinamis, keseimbangan supply dan demand diharapkan terjadi pada tahun 2030. PGN juga mendorong agar pengguna baru terus tumbuh,” tutup Rosa.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih dalam pembahasan pemerintah.

Dia menjelaskan, pembahasan dilakukan terkait dengan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

“Masih dalam pembahasan, bukan pembatasan,” katanya saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (11/7/2024).

Selain itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah membatas rencana penurunan kadar sulfur dalam BBM, untuk mendorong kualitas udara di Jakarta lebih baik.

Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan atau rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Tidak ada rencana kita menaikkan [harga]. Cuma, harus jelas yang disubsidi adalah Pertalite, sedangkan Pertamax disesuaikan dengan kondisi pasar,” kata dia.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pemerintah akan membatasi pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran. Pengimplementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” kata dia.

Hal ini disampaikannya mengingat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.

Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari produk domestik bruto (PDB). Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum berencana merevisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Namun Airlangga menekankan pemerintah akan mengevaluasi dampak dari beleid tersebut.

Permendag Nomor 8 Tahun 2024 merupakan revisi keempat dari Permendag No. 36 Tahun 2023. Perubahan terbesar dalam Permendag Nomor 8 Tahun 2024 adalah menghapus pertimbangan teknis sebagai syarat impor mayoritas komoditas.

"Tentu kebijakan pemerintah bisa kami evaluasi, tapi kami harus melihat apa yang bisa dilakukan pada tahap awal ini sebelum melakukan revisi," kata Airlangga di Hotel St. Regis Jakarta, Kamis (11/8).

Permendag No. 8 Tahun 2024 diundangkan dan berlaku pada 17 Mei 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku dirinya tidak dilibatkan dalam revisi keempat tersebut lantaran masih berada di Peru

Zulhas sebelumnya mengatakan, Permendag No. 8 Tahun 2024 digodok oleh Airlangga, Menteri Perindustrian Agus Gumiwan Kartasasmita, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Walau demikian, Zulhas mengaku menyetujui beleid tersebut lantaran menyertakan tanda tangannya dalam naskah Permendag No. 8 Tahun 2024.

Ia menjelaskan tanda tangan tersebut diberikan setelah dirinya menerima telepon dari Airlangga pukul 02.00 waktu Peru. Saat itu, Airlangga menawarkan dirinya untuk menetapkan Permendag No. 8 Tahun 2024 lantaran menjabat sebagai Plt Menteri Perdagangan.

"Akhirnya saya yang tanda tangan karena judul peraturannya Peraturan Menteri Perdagangan, kan saya Menteri Perdagangan," katanya.

Namun, Zulhas mengakui Permendag No. 8 Tahun 2024 tidak memperbaiki kondisi banjir produk impor di dalam negeri. "Bukan banjir dari sekarang, kami coba tangani dengan aturan, ternyata tidak ada perubahan," katanya.

Airlangga yang dikonfirmasi terkait pernyataan Zulhas tak memberikan jawaban saat ditanya oleh Katadata.co.id. Baik Airlangga maupun Zulhas sejauh ini juga tidak memberikan sinyal untuk merevisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

Permendag Nomor 8 Tahun 2024 adalah revisi keempat dari Permendag Nomor. 36 Tahun 2023. Menurutnya, semangat beleid tersebut adalah pengendalian pemeriksaan barang impor di perbatasan, penambahan barang bebas bea masuk milik Pekerja Migran Indonesia, dan pengendalian impor melalui Pertimbangan Teknis atau Pertek.

Permendag Nomor 36 Tahun 2023 pertama kali direvisi oleh Permendag Nomor 3 Tahun 2024 pada Maret 2024. Aturan tersebut intinya melonggarkan beberapa komoditas dari Permendag No. 36 Tahun 2023, seperti bahan baku industri serat dan bahan baku industri tepung terigu.

Selang sebulan, Permendag Nomor 3 Tahun 2024 direvisi dengan Permendag No. 7 Tahun 2024. Beleid tersebut intinya membuat semua barang milik PMI bebas bea masuk dengan nilai US$ 500 yang terbagi dalam tiga kali per tahun.

Setelah 17 hari kemudian, Permendag No. 8 Tahun 2024 merevisi Permendag No. 3 Tahun 2024 lantaran 26.000 kontainer menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak. Revisi terbesar dalam aturan tersebut adalah penghapusan Pertek dalam mayoritas komoditas.

Jerit Pengusaha Tekstil

Para pelaku industri tekstil mengeluhkan dampak Permendag No 8 Tahun 2024 yang dianggap dapat semakin mematikan industri tekstil yang tengah kesulitan. Beleid tersebut dinilai memperlancar modus impor borongan TPT oleh oknum petugas bea cukai.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSyFI Redma Wirawasta mengatakan, Permendag No. 8 Tahun 2024 berhasil mengeluarkan produk mafia impor TPT yang selama ini tertahan di pelabuhan. Menurutnya, impor TPT ilegal tersebut tercermin dalam selisih data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik dan China Custom.

Redma memproyeksikan, selisih data antara BPS dan China Custom tumbuh 166,66% dari US$ 1,5 miliar pada 2020 menjadi US$ 4 miliar pada tahun lalu. Ia menduga, selisih terjadi akibat oknum petugas bea cukai yang bekerja sama dengan mafia impor TPT.

"Kami bisa lihat dengan mata telanjang bagaimana banyak sekali oknum di Bea Cukai terlibat dan secara terang-terangan memainkan modus impor borongan dalam menentukan impor jalur merah atau hijau di pelabuhan," kata Redma dalam keterangan resmi kepada Katadata.co.id, Kamis (20/6).

MALANG, iNews.id - Penemuan mayat di Sungai Brantas menghebohkan warga Kampung Wisata Warna-warni Malang. Mayat laki-laki ini ditemukan dalam kondisi tengkurap di bawah jembatan kereta api, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (11/7/2024) siang.

Saksi mata Imam Nurhadi mengatakan, awalnya mayat tersebut ditemukan sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu warga melihat adanya sesosok tubuh manusia tersangkut bebatuan sungai, tepat di bawah jembatan kereta api yang masuk kawasan Kampung Wisata Warna-warni.

"Posisinya di bawah jembatan kereta api itu dalam kondisi tengkurap tersangkut bebatuan," ujar Imam Nurhadi kepada wartawan, Kamis (11/7/2024).

Menurutnya kondisi korban saat ditemukan masih utuh namun sudah mulai mengeluarkan bau busuk. Dia menduga korban sudah meninggal beberapa hari lalu sebelum ditemukan.

"Baunya sudah menyengat. Warga tak mengenali karena bukan warga sini. Tapi ada warga sini yang tahu kalau itu warga Jalan Aries Munandar," katanya.

Pak Nur, sapaan akrabnya menjelaskan, korban disebut seorang penyandang disabilitas yang hilang beberapa hari lalu.

"Infonya orang disabilitas yang dilaporkan hilang. Makanya awalnya orang sini nggak ada yang mengenali," ucapnya.

Sementara Kapolsek Blimbing Kompol Octa Panjaitan menjelaskan, laporan temuan jenazah dari warga ini masuk sekitar pukul 13.00 WIB. Anggota mengecek lokasi dan menghubungi tim RJT dan PMI Kota Malang.

"Posisi ditemukan di antara perlak dan batu di tengah-tengah sungai. Kami hubungi RJT untuk dievakuasi ke RSSA (Rumah Sakit Saiful Anwar). Kami siapkan visum, nanti kami tembusi keluarganya," kata Octo Panjaitan.

Menurutnya untuk identitas korban masih belum bisa dipastikan sebab akan dilakukan identifikasi dan visum di RSSA Malang.

"Jenazah masih utuh, cuma disabilitas. Cuma (identitas korban) ini masih kita cocokkan laporannya dengan Polsek Klojen," tukasnya.

Editor: Donald Karouw