PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) mengumumkan pergantian jajaran Board of Director (BOD) baru-baru ini. Santiko Wardoyo, meninggalkan posisinya sebagai Chief Operating Officer (COO) yang telah diembannya selama 12 tahun.

Melalui siaran resmi perusahaan, Santiko Wardoyo akan menjalani tour of duty di posisi barunya dalam Indomobil Group. Sementara posisi sebelumnya telah diisi oleh Susilo Darmawan sebagai Sales Director.

Nama terakhir, sebelumnya menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) PT Indomobil Trada Nasional. Susilo Darmawan kala itu bertugas menangani bisnis ritel untuk semua produk kendaraan penumpang di bawah naungan Indomobil Group.

Catatan prestasi Santiko Wardoyo selama menakhodai HMSI lebih dari satu dekade, berhasil membawa Hino menguasai pasar kendaraan medium duty truck selama 24 tahun terakhir. Terkhusus model Hino 500 mampu menguasai pasar lebih dari dari 50 persen pangsa pasar.

Tak hanya sektor pemasaran, Santiko Wardoyo juga turut mengembangkan Sumber Daya Manusia transportasi yang andal untuk mengutamakan keselamatan di jalan raya dengan mendirikan Hino Indonesia Academy untuk pelatihan pengemudi.

Kemudian fasilitas lainnya berupa Hino Total Support Customer Center (HTSCC), LSP – LPK HMSI, serta program Hino Safety Driving Competition yang melibatkan ribuan pengemudi hingga yang terakhir fasilitas uji KIR.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Santiko Wardoyo atas dedikasi dan kepemimpinan operasional selama ini di HMSI. Kami yakin, di posisi barunya, beliau akan terus memberikan kontribusi besar bagi Indomobil Group" ujar Presiden Direktur HMSI, Takashi Muto dalam keterangan resminya.

Adapun Santiko Wardoyo yakin arah kepemimpinan baru HMSI di bawah Susilo Darmawan ke depannya mampu membawa Hino ke tingkat lebih tinggi lewat berbagai macam inovasi dan strategi-strategi baru.

"Saya merasa terhormat telah menjadi bagian dari perjalanan HMSI selama lebih dari satu dekade. Prestasi yang kami capai adalah hasil kerja keras dan dedikasi seluruh tim," ungkap Santiko Wardoyo.

Pergantian jajaran BOD HMSI berjalan mulai dari Juni 2024 dan merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk memperkuat posisi bisnis dan meningkatkan kompetensi di berbagai lini usaha.

Dengan perpindahan Santiko Wardoyo dan penunjukan Susilo Darmawan, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih baik dalam rangka menghadapi tantangan industri otomotif yang terus berkembang.

"Saya berterima kasih atas kesempatan untuk memimpin menjadi ujung tombak penjualan di HMSI. Dengan dukungan seluruh tim, saya berkomitmen untuk melanjutkan kesuksesan dan membawa Hino mencapai pencapaian baru," tutup Susilo Darmawan.

***

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) Ace Hasan Syadzily percaya diri (pede) Ridwan Kamil akan menang apabila melawan Sandiaga Uno dalam ajang Pilkada Jabar 2024.

Ace tidak menampik apabila belakangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewacanakan untuk mengusung Sandiaga Uno sebagai bakal calon gubernur Jabar 2024. Meski demikian, dia meyakini posisi Ridwan Kamil masih aman.

"Terakhir survei yang dipublikasikan Indikator Politik Indonesia menunjukan bahwa kepuasan publik terhadap Kang Emil sangat tinggi, termasuk juga masyarakat yang tetep ingin Kang Emil menjadi gubernur Jawa Barat cukup tinggi. Jadi bagi kami-kami tidak terlalu khawatir," ujar Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa Golkar belum memutuskan siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung dalam kontestasi Pilkada Jabar 2024.

Golkar, lanjut Ace, masih akan menanti hasil survei selanjutnya sebelum mengambil keputusan final soal sosok yang akan diusung menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Jabar 2024.

"Kita tunggu hasilnya," jelas wakil ketua Komisi VIII DPR itu.

Diberitakan sebelumnya, PKB mencoba mendekati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno agar mau diusung sebagai bakal calon gubernur dalam ajang Pilgub Jabar 2024.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengaku terima respons positif dari warga Jabar soal sosok Sandi. Dia juga mengakui PPP turut menyambut baik wacana dari PKB.

"Memang Pak Sandi baru awal untuk penjajakan tahapnya, tapi setidaknya apresiasi dari masyarakat dan dari PPP menunjukan memang Pak Sandi layak maju di Jawa Barat," jelas Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut baik wacana PKB untuk mengusung kadernya Sandiaga Uno dalam ajang Pilgub Jabar 2024.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek menjelaskan, pihaknya belum memberi rekomendasi ke Sandiaga Uno untuk maju Pilkada 2024. Meski demikian, PPP terbuka apabila partai politik lain ingin mengusung Sandi.

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyambut kunjungan Grand Syekh Al Azhar, Ahmed Mohammed Ahmed Al-Thayeb, di Istana Wapres, Jakarta, pada Rabu, 10 Juli 2024. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian tur Grand Syekh ke Asia Tenggara.

Pantauan Medcom.id Wapres Ma'ruf yang mengenakan kemeja putih berbalut jas warna hitam dengan peci, tampak menyambut langsung kedatangan Grand Syekh Al Azhar Ahmed Mohammed Ahmed Al-Thayeb.

Grand Syekh tiba di Istana Wapres pada pukul 13.34 WIB. Ia tampak menggunakan baju panjang berwarna abu-abu.
Wapres mempersilakan Grand Syekh duduk di kursi untuk mengisi buku tamu. Setelah itu, keduanya masuk ke dalam ruang pertemuan.

"Selamat datang, Yang Mulia Grand Syekh. Kami sangat bahagia," ujar Wapres mengawali pembicaraanya, Rabu, 10 Juli 2024.

Baca juga: Wapres Harap Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Diteruskan

Pertemuan ini berlangsung tertutup. Hanya jajaran pendamping Wapres dan Grand Syekh yang diperbolehkan mengikuti pertemuan.

Pertemuan Grand Syekh dengan Ma'ruf bukan kali pertama terjadi. Keduanya sempat bertemu di Emirates Place Hotel, Abu Dhabi, 5 Februari 2024.

Ma'ruf sempat mengungkapkan rasa keprihatinannya atas kejadian yang menimpa warga Gaza. Ia berharap konflik di Gaza dapat segera usai.

"Saya sedih dunia tidak berdaya untuk memberhentikan kekejaman Israel di Gaza," kata Ma'ruf.

(AGA)

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menilai kegiatan proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN dapat menjadi ajang pemasaran dan promosi yang bagus bagi program baja nasional.

"Sudah dibuktikan di IKN, dan saya pikir IKN akan menjadi marketing yang bagus untuk program baja," ujar Airlangga di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Menurut dia, kalau untuk urusan welding (las listrik) maka Indonesia tidak ada lawan. "Saya monitor di beberapa pabrikasi, kalau kita kirim ke pertandingan misalnya di Jepang dan yang lain, nomor satunya pasti dari Indonesia," katanya.

Kemudian industri baja pasti harus bersaing, karena dengan man hour cost-nya Indonesia pasti akan lebih bersaing juga. "Jadi kita tidak harus takut dengan itu, karena labor cost di Vietnam naik, labor cost di Tiongkok naik, dan Indonesia dengan bonus demografi, itu adalah waktu untuk kita memanfaatkan," kata Airlangga.

Di samping itu, dirinya juga menyampaikan nilai tambah dari baja nasional juga merupakan hal yang penting. "Nilai tambah penting, sehingga kita tidak menghitung barang dari kilo saja, tetapi dari total package daripada proyek," katanya

Airlangga berharap agar konstruksi baja nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri. "Saya ingin agar kita berkomitmen menjadi konstruksi baja, menjadi tuan rumah di negeri sendiri," katanya.

Baca juga: Menteri PUPR Sebut Pembangunan Kantor Presiden hingga Istana di IKN Rampung Juli

Kebutuhan baja untuk IKN capai 9,5 juta ton

Sebagai informasi, Ketua The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) atau Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia Purwono Widodo menyebutkan kebutuhan baja untuk mendukung pembangunan IKN hingga tahap akhir mencapai total 9,5 juta ton.

Pembangunan IKN tahap awal membutuhkan sekitar 500 ribu ton hingga 700 ribu ton baja. Kebutuhan baja akan meningkat pada tahap pembangunan selanjutnya dengan perkiraan lebih dari satu juta ton.

Purwono mengatakan, pihaknya bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga tengah bekerja sama untuk merealisasikan permintaan baja dalam pembangunan IKN.

(HUS)

JAKARTA, investor.id - Polda Metro Jaya mengungkap kronologi eks karyawan Bank Jago, berinisial IA (33) mencuri dana nasabahnya hingga Rp 1,3 Miliar.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, kasus tersebut bermula saat IA yang masih berstatus contact center specialist mengakses sistem Bank Jago.

Dalam keterangannya, Ade menjelaskan, sekitar tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 telah terjadi dugaan penyalahgunaan hak akses pada sistem yang dimiliki Bank Jago.

Penyalahgunaan hak akses tersebut dilakukan IA dengan membuka 112 rekening nasabah yang sudah terblokir akibat berbagai hasil tindak pidana. Rekening tersebut diblokir atas permintaan penegak hukum.

"Terhadap akun rekening nasabah Bank Jago yang telah diblokir berdasarkan permintaan APH (Aparat Penegak Hukum) karena terindikasi menerima aliran dana hasil tindak pidana," ujarnya Rabu (10/7/2024).

IA lantas mencuri uang tersebut dan mengirimkannya ke sebuah rekening. Total, ia memindahkan uang nasabahnya hingga Rp1,3 Miliar.

"Atas kejadian tersebut korban (Bank Jago) telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp1.397.280.711," kata Ade Safri.

Perbuatan IA dapat  dijerat dengan Pasal 30 ayat (1) Juncto Pasal 46 Ayat (1) dan atau Pasal 32 Ayat (1) Jo Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

IA pun dapat dijerat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer Dana dan atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan segera bergulir. Sekretaris Satgas Undang-undang Cipta Kerja Arif Budimanta berharap implementasi UU Cipta Kerja bisa terus berlanjut pada pemerintahan baru.

"Kami harapkan proses transformasi perekonomian yang di dalam instrumennya itu adalah di dalam UU Cipta Kerja yang sudah dikerjakan pada saat ini, akan dilakukan terus menerus secara berkelanjutan," kata Arif dalam acara bertajuk Implementasi Pelayanan Perizinan Usaha melalui OSS-RBA di Bandung, Rabu (10/7).

Arif mengharapkan suatu perubahan dapat berproses terus menerus. Untuk itu, Arif menilai penyempurnaan UU Cipta Kerja dapat terjadi secara terus menerus untuk ke depannya.

Arif menegaskan saat ini tidak ada kekhawatiran implementasi UU Cipta Kerja dilakukan di luar koridor yang sudah ada. "Kan dalam pelaksanaannya orangnya sama. Teman-teman birokrasi sama semua orangnya dan di daerah masih sama. Spiritnya masih tetap sama untuk melanjutkan penyempurnaan perubahan yang lebih baik," kata Arif.

Untuk itu, Arif menegaskan tidak ada koordinasi khusus dalam implementasi UU Cipta Kerja di masa transisi pemerintahan Prabowo. Terlebih, menurut dia, penggantian itu hanya ada pada level pimpinan saja.

"Itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Apalagi kan spiritnya sama. Kebutuhannya sama untuk mencapai Indonesia Emas 2045," ucap Arif.

Tantangan di Era Prabowo

Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagi presiden dan wakil presiden terpilih. Keduanya diperkirakan bakal menghadapi beberapa tantangan dalam penerapan UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023.

"Kita masih banyak PR, contohnya Omnibus Law. Implementing regulation-nya kan juga belum semuanya selesai," kata Kepala Ekonom Bank BCA David Sumual dalam acara Perkembangan Ekonomi Terkini dan Respons Bauran Kebijakan di Samosir, Minggu (28/4).

Menurut David, kepastian penetapan implementasi peraturan anyar tersebut masih ditunggu-tunggu oleh investor. Beleid tersebut menjanjikan solusi bagi investor dalam percepatan perizinan investasi di Indonesia. "Banyak investor dalam maupun dari luar negeri menunggu supaya segera diselesaikan," ujarnya, Minggu (28/4).

UU Cipta Kerja adalah satu dari tiga omnibus law yang diteken di era Presiden Joko Widodo. Terdapat regulasi terkait Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, serta Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Namun dari ketiganya, UU Ciptaker paling banyak menuai sorotan publik lantaran dinilai banyak memuat pasal-pasal kontroversial yang merugikan para buruh dan hanya mementingkan kepentingan investor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi (16) dan Muhammad Rizki atau Eky (16) mengeklaim kliennya tidak pernah mengajukan grasi serta menandatangani pernyataan yang menyatakan diri bersalah.

Jutek Bongso, selaku kuasa hukum dan pendamping tujuh terpidana dalam kasus Vina Cirebon, mendengar langsung hal itu dari ketujuh terpidana.

"Yang kami kemarin sore pun mendapatkan kepastian disaksikan oleh Kang Dedi sendiri, mereka enggak tahu bahwa itu akan dipakai untuk grasi," kata Jutek di Lobi Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Adapun Jutek mewakili terpidana atas nama Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana.

Jutek menambahkan, tujuh terpidana itu sempat diminta menandatangani formulir yang berisi pernyataan mereka bersalah.

"Para terpidana ini mengatakan kepada kami kemarin, bahwa mereka menolak menandatangani itu, makanya enggak ada itu pernyataan bahwa mereka bersalah, pendampingan itu, kan gitu makanya grasinya ditolak," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Jutek menyebut banyak kejanggalan dalam perkara yang menjerat kasus kliennya.

"Jadi banyak hal kejanggalan ini, kalau dikatakan klien kami sudah mengakui kesalahannya perlu kami luruskan," ujar dia.

Diketahui, Polri sebelumnya mengungkapkan, tujuh terpidana kasus Vina Cirebon sempat mengajukan grasi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, grasi disampaikan ketujuh terpidana pada 24 Juni 2019.

Sandi mengungkapkan, pengajuan grasi itu secara tak langsung menyatakan bahwa ketujuh terpidana telah mengakui kesalahannya.

"Ada tujuh pelaku yang saat itu mengajukan grasi, dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan dilayani secara lengkap sebagai persyaratan salah satunya adalah mereka membuat pernyataan," kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Namun, menurut Sandi, grasi itu ditolak presiden.

"Berarti permohonan dari para pelaku ditolak oleh presiden dengan putusan grasi tersebut," tegas Sandi.

Sandi menekankan pernyataan ini dibuat secara sadar tanpa intimidasi dari siapa pun karena sudah menjadi terpidana kemudian diajukan kepada presiden.

Berikut salah satu poin grasi yang dibacakan Sandi.

"Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri" ujar Sandi membacakan salah satu isi grasi.

Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Muhammad Rizky Rudian atau Eki, di Cirebon, Jawa Barat.

Delapan pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal.

Tujuh terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara satu pelaku atas nama Saka Tatal dipenjara delapan tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi (16) dan Muhammad Rizki atau Eky (16) mengeklaim kliennya tidak pernah mengajukan grasi serta menandatangani pernyataan yang menyatakan diri bersalah.

Jutek Bongso, selaku kuasa hukum dan pendamping tujuh terpidana dalam kasus Vina Cirebon, mendengar langsung hal itu dari ketujuh terpidana.

"Yang kami kemarin sore pun mendapatkan kepastian disaksikan oleh Kang Dedi sendiri, mereka enggak tahu bahwa itu akan dipakai untuk grasi," kata Jutek di Lobi Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Adapun Jutek mewakili terpidana atas nama Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana.

Jutek menambahkan, tujuh terpidana itu sempat diminta menandatangani formulir yang berisi pernyataan mereka bersalah.

"Para terpidana ini mengatakan kepada kami kemarin, bahwa mereka menolak menandatangani itu, makanya enggak ada itu pernyataan bahwa mereka bersalah, pendampingan itu, kan gitu makanya grasinya ditolak," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Jutek menyebut banyak kejanggalan dalam perkara yang menjerat kasus kliennya.

"Jadi banyak hal kejanggalan ini, kalau dikatakan klien kami sudah mengakui kesalahannya perlu kami luruskan," ujar dia.

Diketahui, Polri sebelumnya mengungkapkan, tujuh terpidana kasus Vina Cirebon sempat mengajukan grasi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, grasi disampaikan ketujuh terpidana pada 24 Juni 2019.

Sandi mengungkapkan, pengajuan grasi itu secara tak langsung menyatakan bahwa ketujuh terpidana telah mengakui kesalahannya.

"Ada tujuh pelaku yang saat itu mengajukan grasi, dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan dilayani secara lengkap sebagai persyaratan salah satunya adalah mereka membuat pernyataan," kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Namun, menurut Sandi, grasi itu ditolak presiden.

"Berarti permohonan dari para pelaku ditolak oleh presiden dengan putusan grasi tersebut," tegas Sandi.

Sandi menekankan pernyataan ini dibuat secara sadar tanpa intimidasi dari siapa pun karena sudah menjadi terpidana kemudian diajukan kepada presiden.

Berikut salah satu poin grasi yang dibacakan Sandi.

"Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri" ujar Sandi membacakan salah satu isi grasi.

Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Muhammad Rizky Rudian atau Eki, di Cirebon, Jawa Barat.

Delapan pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal.

Tujuh terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara satu pelaku atas nama Saka Tatal dipenjara delapan tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut.

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meresmikan TikTok/Pos Aja! Creator House di Kantor Pos, Kota Tua Jakarta. Keberadaan TikTok/Pos Aja! Creator House bakal menjadi tempat ‘ngonten’ bagi komunitas kreator dan UMKM.

TikTok/Pos Aja! Creator House merupakan inisiatif PT Pos Indonesia (Persero). Melalui wadah ini para kreator TikTok bisa membuat konten yang inspiratif dan menarik. Selain itu digunakan bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produknya.

Untuk memfasilitasi kebutuhan kreator TikTok dan UMKM, Pos Indonesia menyediakan sejumlah fasilitas, baik Content Creation Corner dan UMKM Corner.

Erick memandang, keberadaan TikTok/Pos Aja! Creator House di Kota Tua Jakarta merupakan langkah transformasi Pos Indonesia di era digital saat ini.

Pihaknya sejak awal menugaskan Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, agar memetakan secara baik transformasi perusahaan. Menurut dia, dengan peningkatan ekonomi digital, tidak mungkin Pos Indonesia kalah saing dengan perusahaan logistik lain.

“Dengan peningkatan ekonomi digital nggak mungkin PT Pos kalah dengan para pesaing menjadi logistic company,” kata Erick saat ditemui di Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Erick juga memastikan, dengan aset yang banyak, Pos Indonesia bisa menjadi agregator bagi UMKM.

“Dengan aset PT Pos sebanyak ini tidak mungkin PT Pos tidak bisa menjadi agregator bagi UMKM, atau fasilitas yang barusan disampaikan TikTok dan lain-lainnya. Itulah lahir kenapa Pos Bloc dan lain-lain,” katanya.

TikTok mempunyai ecommerce platform, entertainment platform, content creator platform, ketika tiga industri berkumpul dan berkolaborasi ini akan menjadi kekuatan baru Indonesia.

“Oleh sebab itu kami dengan TikTok berkomitmen untuk melanjutkan kolaborasi ini tidak hanya di tempat ini. Insyaallah kolaborasi ini akan kita lanjutkan di lokasi-lokasi yang lain dengan fungsi-fungsi yang berbeda,” katanya.

(SLF)

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni meminta penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp2,5 triliun untuk 2025.

Suntikan modal tersebut akan digunakan untuk membeli dua unit kapal baru.

Direktur Utama PELNI Tri Andayani mengatakan pembelian dua kapal baru itu untuk menggantikan unit yang melewati umur teknis 30 tahun pada 2024 ini.

"Umur kapal di atas 30 tahun ada 12 kapal atau ekuivalen 46 persen. Yang tentunya akan memberikan dampak risiko pada aspek keselamatan dan inefisiensi pada operasional," kata Tri dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (9/7).

Adapun kapal baru itu berkapasitas 1.000 penumpang dan 75v kontainer.

Tri menjelaskan sebagai negara kepulauan, untuk menjamin aksesibilitas dan konektivitas masyarakat antar pulau, pengangkutan penumpang melalui moda transportasi laut menjadi hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan.

Di sisi lain, pemerintah juga berkewajiban hadir dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut dengan harga terjangkau.

Ia menyebut PMN pun dibutuhkan karena PELNI tidak mampu dalam pembiayaan investasi penggantian alat produksi secara mandiri.

"Skema PMN dalam penggantian kapal menjadi skema terbaik karena beberapa pertimbangan antara ekuitas perusahaan," ucap Tri.

Dalam rapat sama, Perusahaan Umum (Perum) DAMRI juga meminta PMN sebanyak Rp1 triliun untuk tahun depan. PMN akan digunakan untuk membeli bus.

Direktur Utama Perum Damri Setia N. Milatia Moemin mengatakan suntikan modal itu untuk penyediaan 100 bus listrik beserta infrastruktur listrik sebesar Rp510 miliar untuk angkutan kota Transjakarta.

Sementara, Rp490 miliar sisanya akan digunakan untuk peremajaan 384 bus diesel angkutan perintis.

"Ini terdiri dari bus-bus yang tahun buatannya 2014-2015," kata Setia.

Ia mengatakan usia armada angkutan perintis rata-rata lebih dari 7 tahun dan kualitasnya pun kurang baik. Hal ini terjadi karena kondisi medan/lapangan yang lebih berat.

Setia juga menuturkan sejak DAMRI berdiri, belum pernah memperoleh PMN tunai. Adapun penyediaan modal disetor pada saat DAMRI terbentuk adalah Rp19 miliar.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja reksadana kini tengah mengalami penurunan. Hal ini tercermin dari turunnya Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana dan Dana kelolaan atau asset under management (AUM).

Beragamnya pilihan investasi, rupanya juga membuat investor mulai beralih ke instrumen lain.

Direktur Utama Surya Timur Alam Rayat Asset Management (STAR AM), Hanif Mantiq, mengatakan, kinerja reksadana terus turun karena adanya fenomena pengalihan investasi dari reksadana ke Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) oleh nasabah institusi terutama asuransi.

Selain itu, Hanif menuturkan bahwa sentimen lainnya juga karena volatilitas di pasar saham masih besar, sehingga membuat para investor mencari investasi yang lebih aman seperti emas dan obligasi.

Meski begitu, dia melihat prospek kinerja reksadana di semester II-2024 akan bergerak positif, terutama karena adanya sentimen penurunan suku bunga fed fund rate. Pasalnya menurut hanif, jika pemangkasan suku bunga the Fed dilakukan, maka akan memberikan dorongan terhadap kinerja reksadana ke depan.

"Saya rasa kalau suku bunga turun, maka kinerja semua produk reksadana bisa kembali menguat atau bergerak positif," kata Hanif kepada Kontan.co.id, Rabu (10/7).

Dia memperkirakan bahwa ke depannya, reksadana saham akan menjadi unggulan atau banyak diminati karena potensi kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sampai akhir tahun masih di kisaran level 7.800.

Hanif menyebutkan, di STAR AM sendiri, reksadana yang mengalami penurunan paling tajam adalah reksadana proteksi, di mana anjlok hampir 18% atau sekitar Rp 1,2 triliun secara year to date (YTD). Sedangkan produk reksadana pendapatan tetap milik STAR AM naik 20% menjadi Rp 1,5 triliun secara YTD.

Sementara itu, menurut Hanif, turunnya kinerja reksadana tidak dipengaruhi oleh aset kripto. Pasalnya, risiko dalam berinvestasi di aset kripto lebih tinggi dibandingkan dengan produk investasi reksadana.

Dia melihat bahwa saat ini investor lebih banyak yang beralih ke investasi obligasi pemerintah. Hal ini terlihat dari kepemilikan retail yang terus meningkat selama dua tahun terakhir.

Lebih lanjut, Hanif menyebutkan bahwa STAR AM menargetkan untuk menambah total dana kelolaan (AUM) sebesar Rp 7 triliun pada 2024. Dengan begitu, diperkirakan, total dana kelolaan STAR akan meningkat dari Rp 16 triliun menjadi Rp 23 triliun.

Hanif mengatakan, strategi utama untuk mencapai target ini meliputi optimasi pemasaran digital, peningkatan penjualan langsung ke institusi dan perusahaan, intensifikasi kerja sama dengan agen penjual reksadana, serta peluncuran produk reksadana online.

"Kami optimis dapat mencapai target pertumbuhan AUM kami, berkat strategi pemasaran yang komprehensif dan berfokus pada kebutuhan investor kami,” kata Hanif.

Asal tau saja, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), NAB reksadana terus mengalami penurunan sejak tahun 2021. Pada 2022, NAB turun 12,40% menjadi Rp 508,18 triliun dan di 2023 turun 0,63% menjadi Rp 504,94 triliun. Tahun ini, hingga Mei 2024, penurunan sudah mencapai 3,72% menjadi menjadi Rp 485,77 triliun.

Begitu juga dengan dana kelolaan atau asset under management (AUM). Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada tahun 2021 menyebut total AUM industri sebesar Rp 826,70 triliun.

Pada tahun 2022, nilai AUM turun 3,56% secara tahunan (YoY) menjadi 797,31 triliun, dan pada tahun 2023 kembali terkoreksi 0,44% YoY menjadi Rp 793,78 triliun. Sepanjang tahun berjalan ini KSEI mencatat penurunan AUM sebesar 0,64% menjadi Rp 788,69 triliun hingga Mei 2024.

Di sisi lain,di tengah penurunan NAB dan AUM, KSEI mencatat jumlah investor reksadana justru bertumbuh secara konsisten. Jumlah investor per Mei 2024 sebanyak 12,17 juta dari posisi 2021 yang hanya 6,84 juta.

JAKARTA - Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyinggung soal keberadaan 26.000 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, selama 3 bulan. Agus mengaku ingin mengetahui isi muatan kontainer untuk mengambil kebijakan yang tepat guna melindungi industri dalam negeri.

Hal itu disampaikan Agus seiring mencuatnya dokumen hasil riviu sementara Tim Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri yang menyebutkan adanya masalah pada dokumen impor lantaran tidak proper dan komplit. Hal ini menyebabkan biaya demurrage atau denda di wilayah pabean/pelabuhan Sumut, DKI Jakarta, Banten dan Jatim sebesar Rp294,5 miliar.

?Sebagai pembina industri (saya) memiliki kepentingan mengetahui apa aja isi 26.000 kontainer tersebut. Kami punya kepentingan karena kami wajib menyiapkan kebijakan untuk melakukan mitigasi barang apa saja yang masuk dalam negeri," kata Agus, Rabu (10/7/2024).

Agus mengatakan, sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meminta data terkait isi muatan 26.000 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

?Sudah komunikasi (dengan Sri Mulyani), tapi belum ada respons," ungkap Agus.

Diketahui, Klaim Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai regulator yang fokus pada pembangunan ekosistem pangan nasional dengan prinsip profesionalitas, akuntabel, dan kolaboratif terbukti omong kosong belaka. Klaim Bapanas tersebut tidak sejalan dengan dokumen hasil riviu, sementara Tim Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri pada tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani Plh Kepala SPI Arrahim K. Kanam.

Dalam dokumen hasil riviu sementara Tim Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri disebutkan bahwa ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit sehingga menyebabkan biaya demurrage atau denda yang terjadi di wilayah pabean/pelabuhan Sumut, DKI Jakarta, Banten dan Jatim.

?Terdapat keterlambatan dan atau kendala dokumen impor yang tidak proper dan complate sehingga menyebabkan container yang telah tiba di wilayah Pabean/Pelabuhan tidak dapat dilakukn clearance,? bunyi dokumen itu, dikutip, Selasa,(9/7/2024).

Dalam dokumen itu disebutkan bahwa kebutuhan clearance di wilayah pabean atau pelabuhan belum dapat dilakukan lantaran dokumen impor belum diterima melebihi waktu yang telah ditentukan.

?Beberapa dokumen impor untuk kebutuhan clearance di wilayah pabean atau pelabuhan belum diterima melebihi tanggal estimate time arrival ETA/actual time arrival dan atau dokumen belum lengkap dan valid ketika kapal sudah sandar,? lanjut bunyi dokumen riviu tersebut.

Tak hanya itu, dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa telah terjadi kendala
pada sistem Indonesia National Single Windows (INWS) di kegiatan Impor tahap 11 yang dilakukan Bulan Desember 2023.

?Dokumen yang diterima belum lengkap dan valid sehingga perlu dilakukan perbaikan setelah submit ke aplikasi INWS berupa lembar survey (LS),? bunyi dokumen riviu tersebut.

Dalam dokumen riviu tersebut juga disebutkan terjadinya biaya demurrage atau denda karena perubahan Perjanjian Impor (PI) dari yang lama ke baru. Lalu ada juga phytosanitary yang expired dan kedatangan container besar dalam waktu bersamaan sehingga terjadi penumpukan container di pelabuhan.

Akibat tidak proper dan komplitnya dokumen impor dan masalah lainya telah menyebabkan biaya demurrage atau denda senilai Rp294,5 miliar. Dengan rincian wilayah Sumut sebesar Rp22 miliar, Rp94 miliar DKI Jakarta dan Jawa Timur Rp 177 miliar.