Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkap pihaknya saat ini tengah melakukan pemetaan terhadap aset-aset BUMN yang dapat disumbangkan untuk program 3 juta rumah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kita punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga di mana perumahan menengah nantinya," ujar Erick usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11) malam.

Erick menambahkan, Kementerian BUMN maupun perusahaan-perusahaan BUMN siap mendukung penuh sejumlah langkah yang dilakukan Maruarar dalam menyediakan hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Erick juga mendorong skema perpanjangan tenor kredit rumah hingga 30 tahun.

"Supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu dengan ditarik 30 tahun dia akan cicilannya jauh lebih murah," tambah Erick.

Skema tersebut menurutnya tak hanya memudahkan masyarakat mendapatkan hunian dengan cicilan yang lebih terjangkau, melainkan juga memiliki alokasi lebih yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

Erick menyampaikan BUMN memiliki contoh sukses dalam membangun hunian terintegrasi yang terjangkau. Hal ini terealisasi berkat sinergi antar BUMN seperti KAI, Perumnas, hingga BTN.

Dia menambahkan, BUMN saat ini juga telah membangun model hunian terintegrasi sistem transportasi umum atau TOD di delapan titik. Erick telah berhasil mengoptimalkan lahan-lahan KAI menjadi sebuah hunian yang bermanfaat bagi masyarakat.

"InsyaAllah nanti saya dengan Pak Ara juga akan mengusulkan ke Bapak Presiden, kalau beliau berkenan untuk program 100 hari, salah satunya ada TOD yang terbaru yang unitnya cukup besar itu 900 unit di sebuah lokasi," tutup Erick.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara mengatakan, upaya penyediaan rumah bagi masyarakat memerlukan kerja bersama. Ara menyambut positif dukungan penuh BUMN dalam akselerasi penyediaan rumah bagi Masyarakat.

"Seperti di Kejaksaan kami dapat dukungan yang luar biasa, dapat tanah 1.000 hektare di Banten. Dari Pak Nusron (Menteri ATR) dapat dukungan yang luar biasa, dapat tanah di Mojokerto 150 hektare, di Tangerang kurang lebih tujuh hektare. Nah dari Pak Erick hari ini luar biasa, yang pertama kami mensinergikan ya dengan BTN," ujar Ara.

Ara menyampaikan, akan bertemu dengan direksi BTN besok malam dan memberi sinyal gebrakan baru dalam sektor pembiayaan perumahan. Ara menegaskan, kehadiran negara dalam sektor perumahan rakyat.

JAKARTA, investor.id - Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Bareskrim Polri, serta Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) melakukan pembekalan terhadap Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), yang resmi terbentuk 4 November 2024.

Melalui Rapat Koordinasi Pimpasa yang digelar pada Selasa (5/11/2024), sebanyak 146 personil Pimpasa menerima materi-materi penting terkait permasalahan sosial dan tindak kejahatan yang kerap terjadi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengatakan, agar Pimpasa kelak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal, Imigrasi perlu memfasilitasi pengembangan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia). Langkah pertama yang kami lakukan yakni bersinergi dengan instansi terkait seperti BP2MI dan Polri.

“Sebelum memberikan edukasi keimigrasian, penting bagi Pimpasa memahami konteks sosial dari desa-desa yang akan dibinanya,” ungkapnya dalam keterangan pers, Jumat (8/11/2024).

AKP Roy Suganda Putra Sinurat S Trk SIK M H dari Bareskrim Polri menyebutkan, TPPO mencakup unsur proses, cara, dan tujuan eksploitasi, yang bisa meliputi perekrutan, pengangkutan, dan pemanfaatan korban untuk berbagai bentuk eksploitasi seperti praktik prostitusi, kerja paksa, hingga perdagangan organ tubuh.

Roy menjelaskan, menguraikan faktor-faktor penyebab TPPO di Indonesia, seperti faktor ekonomi, geografis, hingga sosial-budaya. Rendahnya kesadaran masyarakat, penggunaan akun palsu untuk perekrutan online, serta perbedaan persepsi hukum antar negara menjadi tantangan utama dalam menangani TPPO.

“Strategi yang diterapkan Polri untuk menanggulangi TPPO mencakup sosialisasi dan peningkatan patroli di daerah rawan kejahatan,” jelasnya.

Perlindungan PMI

Sedangkan dari BP2MI, Brigjen Pol Dayan IV Blegur SIK MH MHan menerangkan, upaya perlindungan terhadap PMI dilaksanakan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi para PMI antara lain stigma negatif, penempatan ilegal oleh oknum tak bertanggung jawab hingga lilitan hutang dengan bunga pinjaman yang tinggi.

“Untuk merespon tantangan tersebut, BP2MI memberikan program-program seperti menciptakan komunitas relawan serta mendorong wirausaha di kalangan PMI dan keluarganya dengan bantuan akses permodalan, pelatihan, dan konsultasi,” jelasnya.

Sementara itu, dari Bhabinkamtibmas Brigjen Pol M Rudy Syafirudin SIK SH menyebutkan, Bhabinkamtibmas bertugas menjaga ketertiban masyarakat melalui kemitraan dengan masyarakat (perangkat desa), membangun komunitas yang berdaya, serta mencegah gangguan keamanan.

“Bhabinkamtibmas secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan seperti sambang atau kunjungan ke warga, deteksi dini untuk memahami dinamika masyarakat, dan problem solving untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat binaan,” jelasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Intelijen Keimigrasian Anom Wibowo mengatakan, proses konsolidasi masyarakat di desa-desa binaan Imigrasi tidak terlepas dari sinergi dengan instansi terkait. Pimpasa memegang irisan dari ketiga instansi yang kami hadirkan dalam kegiatan pembekalan ini. Melalui program ini, pihaknya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan perdagangan orang penyelundupan manusia dari sisi keimigrasian.

“Pimpasa juga bersifat sebagai early warning system, di mana petugas mengumpulkan informasi berupa masukan dan pertanyaan yang diperoleh dari masyarakat terkait isu keimigrasian,” pungkasnya.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melaporkan realisasi penyaluran dana desa sejak tahun 2015 hingga 2024 telah mencapai Rp 610 triliun.

Penyaluran dalam jumlah besar ini diakuinya belum dimanfatkan maksimal untuk pengembangan desa. Menurutnya tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan penggunaan dana desa.

"Makanya kami bentuk tim untuk membuat road map pengawasan yang dipimpin Pak Irjen, hasil diskusi kemarin saya teliti betul termasuk digitalisasi pengawasan," kata Yandri dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, di Gedung Parlemen, Kamis (7/11).

Yandri juga menyebut telah berdiskusi dengan banyak pihak termasuk Jaksa Agung terkit polemik pemanfaatan dana desa.

Menurutnya kendala utamanya lantaran banyak kepala desa yang tak paham pembukuan. Sehingga penggunaan anggaranya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Ini memang menjadi pekerjaan rumah bagi semua untuk memadukan potensi desa dengan ketaatan aturan," jelasnya.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meningkatkan Mendes PDT untuk mengoptimalkan pengawasan pemanfaatan dana desa.

Pasalnya, dirinya melihat adanya sejumlah desa yang menerima dana desa tapi belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.

"Optimalisasi pengawasaan penggunaan dana desa menjadi prioritas, dari Kementerian Desa PDT dalam rangka memajukan pembangunan desa," ujar Lasarus.

IDXChannel - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pemerintah telah menyiapkan 10 lokasi di Papua sebagai tujuan para transmigran.

Secara rinci, 10 lokasi tersebut berada di Kabupaten Sorong, Kabupaten Teluk Wondama 2 wilayah, Kota Manokwari, Kabupaten Fakfak 2 wilayah, Jayapura, Kabupaten Keerom, dan 2 wilayah di Merauke.

"Visi besar bapak Presiden soal transmigrasi ada 2, pertama kesejahteraan, kedua kesatuan. Ini ibarat 2 sisi mata uang yang tidak boleh terpisahkan. Harus menjadi satu," kata Iftitah saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Rabu (7/11/2024).

Pada kesempatan itu, Iftitah menegaskan program transmigrasi era Prabowo berbeda dari era Soeharto. Perbedaan ini terletak dari skema pengiriman transmigran.

Jika pada era Soeharto pemerintah mengirim langsung penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, transmigrasi era Prabowo lebih menunggu permintaan kebutuhan SDM dari Pemerintah Daerah wilayah tujuan transmigrasi.

"Itu sudah tidak seperti zaman orde baru lagi, jadi harus ada KSAD (kerja sama antar daerah), jadi Pemda setempat menyediakan lahan, kemudian meminta kepada Pemda yang akan mengirim transmigran," kata Iftitah.

Menurutnya, permintaan ini berkaitan dengan kebutuhan SDM di sektor industri. Sehingga para transmigran yang akan dikirim nantinya akan dibekali keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan industri di wilayah tujuan.

"Ada 3 yang akan kita lengkapi, pertama pengetahuannya, karakternya, dan keterampilannya, itu yang akan dilengkapi (calon transmigran)," tutur Iftitah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menjelaskan program transmigrasi khusus di Papua akan mengutamakan perpindahan penduduk lokal.

"Membaca transmigrasi hari ini harus utuh dalam konteks ruang dan waktu. Jadi tidak berorientasi pada konsep pemindahan penduduk dari Jawa misalnya ke Papua. Tapi lebih diarahkan pada bagaimana memobilisasi masyarakat yang ada di wilayah tersebut," kata AHY.

"Tidak hanya antar pulau, tapi bisa juga di pulau yang sama, tetapi kita bisa mendistribusikan pendudukan. Harapannya bisa menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru di sebuah daerah," tuturnya.

(Febrina Ratna)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan PemasyarakatanAgus Andrianto menyebutkan bahwa tidak ada target 100 hari kerja di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Agus hanya menegaskan bahwa kementerian yang ia pimpin bakal mengerjakan 13 program yang seusai dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita tidak ada 100 hari," kata Agus selepas rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Selasa (5/11/2024).

"Pokoknya kita akan kerjakan 13 program itu yang mengacu pada arah kebijakan Bapak Presiden," ujar dia.

Eks Wakapolri itu menambahkan, kementeriannya akan mencoba untuk menerjemahkan visi besar Presiden Prabowo Subianto, termasuk soal orientasi kemasyarakatannya, ke lingkungan kementerian.

"Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat kepada warga di sekeliling kantor imigrasi dan pemasyarakatan," kata Agus.

Dalam rapat dengan Komisi XIII, Agus memaparkan 13 program prioritasnya sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yakni

1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan.

2. Memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan.

3. Penguatan dan peningkatan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM.

4. Bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang kurang mampu dan masyarakat di sekitar UPT Pemasyarakatan.

5. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif.

6.Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital.

7. Pengembangan Autogate pada seluruh bandara dengan penerbangan internasional.

8. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

9. Penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

10. Pengembangan lounge khusus untuk pekerja migran.

11. Bakti sosial dengan sasaran masyarakat di wilayah perbatasan.

12. Membangun tambahan Lapas Modern Super Maximum Security dan Lembaga Pendidikan berstandar internasional.

13. Meningkatkan kebanggaan Lembaga Pendidikan dengan mengembalikan nama Poltekim dan Poltekip menjadi Akademi Imigrasi dan Akademi Ilmu Pemasyarakatan.

KOMPAS.com - Warga negara asing (WNA) pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) bisa melintasi autogate imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali.

Layanan pemeriksaan keimigrasian ini sebelumnya hanya bisa digunakan oleh WNA pemegang visa elektronik dan Bebas Visa Kunjungan (BVK).

• Pengalaman Lewati Autogate Bandara Changi Singapura, Cepat Tanpa Cap Paspor
• Bandara Ngurah Rai Bali Punya 90 Autogate Baru
• Syarat Gunakan Autogate Imigrasi untuk WNI dan WNA

“Integrasi sistem penerbitan visa dan izin tinggal dengan sistem autogate mengeskalasi
performa layanan keimigrasian di perlintasan. Sebelumnya, WNA pemegang ITAP/ITAS
melakukan pemeriksaan imigrasi di konter oleh petugas, walaupun memang ada konter khusus," kata pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam lewat keterangan resmi yang Kompas.com terima, Sabtu (2/11/2024).

"Sekarang experience-nya lebih ringkas, lebih menyenangkan dan sangat efektif,” tambah dia.

Sebanyak 3,51 juta WNA tercatat melintas masuk dan keluar Indonesia melalui autogate sepanjang Januari 2024-September 2024 atau sekitar 390.000 WNA per bulan.

Proses autogate hanya membutuhkan waktu 15-25 detik per orang sehingga memperlancar lalu lintas pemeriksaan keimigrasian, volume pelintas yang menggunakan autogate pun
meningkat secara konstan.

DOK. Direktorat Jenderal Imigrasi Warga negara asing (WNA) pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) bisa melintasi autogate imigrasi di bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai.

Total autogate yang beroperasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tercatat 78 unit, sedangkan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sebanyak 90 unit.

Adapun jumlah ITAS dan ITAP yang diterbitkan Imigrasi hingga September 2024 adalah 134.037ITAS dan 3.648 ITAP.

Melalui digitalisi sistem, khususnya optimalisasi autogate, Imigrasi memudahkan pemegang ITAP/ITAS yang termasuk frequent travelers.

“Digitalisasi layanan keimigrasian orang asing diterapkan mulai dari permohonan visa secara
online melalui website evisa.imigrasi.go.id. Tak hanya itu, pengambilan data biometrik kini bisa dilakukan secara mandiri melalui website tersebut," kata Godam.

"Jadi pemohon tidak perlu lagi hadir di kantor imigrasi. Begitupun pada saat perpanjangan izin tinggal, semua dilakukan secara digital,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan, kemudahan yang didapatkan oleh WNA pemegang ITAP/ITAS ini tidak mengurangi aspek keamanan. Teknologi face recognition pada autogate memastikan, semua orang yang lewat tidak termasuk dalam daftar cekal atau red notice.

“Kami dorong terus upaya-upaya untuk menarik minat WNA berkualitas datang ke Indonesia,
sehingga negara mendapatkan dampak yang positif terutama dari segi ekonomi," tutup Godam.

• Cara Gunakan Autogate dengan Face Recognition di Bandara Soekarno-Hatta
• Autogate Akan Diaktifkan di Pelabuhan Lainnya di Batam
• Buron Interpol Ditangkap karena Tertolak Autogate Bandara di Bali

View this post on Instagram

A post shared by Kompas.com (@kompascom)

CILACAP, investor.id – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono bersama rombongan mendampingi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Menteri Impas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Lapas Karanganyar di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (1/11/2024).

Wamentan Sudaryono mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen untuk mengoptimalkan lahan tidur di sekitar Lapas Nusakambangan menjadi lahan produktif, terutama untuk ditanami berbagai komoditas pangan strategis.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan nasional dan swasembada yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam tiga tahun ke depan.

“Saya sudah bicara dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memanfaatkan lahan yang ada di sana sebagai dukungan terhadap ketahanan pangan,” ungkap Wamentan Sudaryono dalam keterangannya, Minggu (3/11/2024).

Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini menjelaskan bahwa Pulau Nusakambangan yang memiliki luas lahan 12 ribu hektare bakal dimanfaatkan sebagai sumber produksi pangan.

Program ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan lapas, tetapi juga untuk melatih warga binaan dalam bertani dan berternak. “Sehingga mereka memiliki keterampilan yang bermanfaat saat kembali ke masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, Wamentan Sudaryono memastikan kelanjutan program food estate yang telah dilaksanakan pada pemerintahan sebelumnya, yang juga berfokus pada penguatan ketahanan pangan. “Kami akan evaluasi dan melanjutkan inisiatif yang terbukti efektif, karena food estate berhubungan langsung dengan ketahanan pangan,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan bahwa dalam program ini, lapas diharapkan dapat membentuk koperasi yang dikelola oleh warga binaan, termasuk dalam pengelolaan kantin.

“Dengan cara ini, setiap belanja di kantin akan menguntungkan warga binaan, karena hasilnya akan kembali kepada mereka," jelasnya.

Agus menambahkan, kerja sama dengan BRI juga akan membantu warga binaan untuk menabung, termasuk mendapatkan premi dari pekerjaan mereka. “Nanti, premi akan disimpan di bank dan tidak dapat diambil sampai mereka keluar, sehingga mereka memiliki bekal saat reintegrasi ke masyarakat,” ujar dia.

Inisiatif tersebut diharapkan dapat mendukung kemandirian pangan dan mempersiapkan warga binaan untuk reintegrasi sosial dengan lebih baik.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelabuhan Indonesia (persero) Pelindo berupaya menaikkan volume lalu lintas arus barang dengan mendorong pembangunan pelabuhan terintegrasi di tengah kondisi ekonomi global dan Indonesia yang cenderung stagnan.

Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono menuturkan untuk membangun ekosistem logistik nasional dibutuhkan perbaikan layanan dalam mengatasi arus barang di pelabuhan. Salah satunya, lanjut dia, melakukan pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan.

Saat ini, tuturnya, Pelindo mulai bergerak dari pelayanan pelabuhan (gateway) yang efisien menuju traffic stimulator yang tujuannya adalah menciptakan biaya logistik yang lebih efisien dan sekaligus mendorong penguatan ekonomi kawasan.

“Dengan kondisi ekonomi global dan Indonesia yang cenderung stagnan, lalu lintas arus barang akan meningkat terbatas. Karena itu, Pelindo berkepentingan menaikkan volume lalu lintas arus barang dengan mendorong pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri [hinterland] agar pertumbuhan perusahaan bisa meningkat lebih tinggi,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (2/11/2024).

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ardhy Wahyu Basuki mengatakan bahwa kenaikan arus barang nonpetikemas pada Semester I/2024 didukung oleh tren positif kinerja operasional terutama di Pelabuhan Balikpapan, Gresik, Kotabaru, Tanjung Perak dan Belawan.

Pelindo, lanjutnya, berupaya meningkatkan produktivitas dan kapasitas komersial dengan melakukan transformasi berfokus pada standardisasi dan sistemasi layanan di terminal bongkar muat, komersial di terminal, efisiensi pengelolaan terminal, dan memperkuat bisnis melalui interkoneksi terminal serta kolaborasi dengan pemilik kargo.

Selain itu, Pelindo juga mencatat kenaikan dari sisi arus petikemas, kapal dan penumpang. Arus petikemas naik sebesar 5% atau sebesar 8,8 juta TEUs. Hal yang sama terjadi pada arus kapal dan penumpang yang sama-sama naik 9% di periode yang sama tahun lalu, arus kapal sebesar 674 juta GT dan arus penumpang sebanyak 9,9 juta orang.

Dia berharap dengan pesatnya perkembangan industri di Indonesia, sektor logistik nasional diharapkan dapat mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi pada tahun-tahun mendatang.

Salah satu pendorong utama transformasi ini adalah pengembangan kawasan industri terintegrasi yang terletak di Gresik, Jawa timur, Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE). Langkah PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo ini memainkan peran penting dalam upaya pengintegrasian sektor logistik dan industri, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global.

JIIPE, yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), merupakan kawasan yang terintegrasi antara pelabuhan laut dalam, kawasan industri, dan perumahan. Infrastruktur ini menyediakan solusi logistik yang efisien dan cepat, khususnya bagi industri yang berorientasi ekspor.

Dia optimistis keberadaan JIIPE ini, memiliki peran dalam memperkuat rantai pasok nasional dengan menyediakan fasilitas pelabuhan yang mampu menangani kapal besar serta mempercepat arus barang baik domestik maupun internasional. Melalui JIIPE, Pelindo berharap dapat ikut ambil bagian secara aktif dalam memperbaiki sektor logistik nasional melalui peningkatan efisiensi operasional.

Adapun pemerintah juga telah menargetkan penurunan biaya logistik dari 14,29% menjadi 8% dari Produk domestik bruto (PDB) pada periode 2024-2045, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien dan kompetitif.

Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembuat material baterai asal China, CNGR Advanced Material Co berencana membangun pabrik senilai US$ 10 miliar di Indonesia yang kaya nikel.

"Investasi tersebut akan berlangsung selama 10 tahun hingga 15 tahun dan CNGR tersebut tengah mencari lokasi yang cocok untuk pabrik tersebut," kata Magdalena Veronika, seorang direktur di CNGR Indonesia kepada wartawan, Rabu (30/10), seperti dikutip Reuters.

Ia mengatakan proyek tersebut telah diberikan status proyek strategis nasional dari pemerintah, yang akan memberikan manfaat tertentu termasuk pengadaan tanah.

Proyek tersebut akan membutuhkan lahan seluas 3.000 hektare (ha) hingga 3.000 ha.

Proyek ini merupakan usaha terbaru yang dilakukan perusahaan yang didukung Tiongkok di Indonesia. Perusahaan ini mencoba membangun industri baterai yang terintegrasi sepenuhnya dan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara, menyebutkan bahwa transmigrasi tidak bisa diartikan secara sempit. Menurutnya, transmigrasi tidak melulu perpindahan dari pulau Jawa ke Papua, atau dari pulau yang menjadi pusat penduduk ke pulau yang lebih terpencil.

“Di Papua misalkan, transmigrasi tuh tidak harus selalu dari Jawa ke Papua,” ucap di Gedung DPR/MPR, Selasa, 29 Oktober 2024.

Iftitah menyebutkan, untuk transmigrasi di Papua, kemungkinan akan akan lebih difokuskan dalam bentuk transmigrasi lokal. Di mana penduduk yang tinggal di salah satu bagian di Papua, kemudian dipindahkan ke wilayah Papua lainnya dengan beberapa pertimbangan tertentu. Bukan mendatangkan penduduk dari luar ke wilayah Papua.

“Jika dibutuhkan, transmigrasi yang dilakukan adalah menggunakan transmigrasi lokal” ujarnya.

Ia juga menerangkan, untuk di wilayah Papua sendiri, Kementerian Transmigrasi akan lebih memfokuskan diri untuk melakukan revitalisasi terhadap 10 kawasan transmigrasi yang telah ada. Selain di Papua, revitalisasi kawasan transmigrasi, kata Iftitah, juga akan dilakukan di pulau Kalimantan. Kedua wilayah tersebut diketahui merupakan wilayah yang banyak dijadikan tujuan transmigrasi.

“Revitalisasi terlebih dahulu terhadap kawasan-kawasan transmigrasi yang sudah ada,” kata Iftitah.

Sebelum resmi dilantik menjadi menteri, Iftitah pernah menyatakan keinginan Prabowo agar Kementerian Transmigrasi dapat fokus melakukan pembangunan di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua. Pembangunan ini bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di kawasan tersebut, sejalan dengan tujuan program transmigrasi.

Iftitah sendiri diketahui juga berkomitmen menyelesaikan berbagai masalah terkait transmigrasi, khususnya dalam hal pencatatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi di seluruh Indonesia. Ia mengatakan sedang mengejar penyelesaian HPL untuk beberapa transmigran lainnya yang belum mendapatkannya dalam bentuk SHM (Surat Hak Milik).

“Saya sudah sampaikan bahwa kita akan lakukan revitalisasi kawasan yang belum dimanfaatkan optimal,” seperti dikutip pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Sukma Kanthi Nuraniikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman melangsungkan rapat perdana bersama Komisi V DPR RI dan sejumlah mitra kerja kementerian/Lembaga (KL). Ia memaparkan fokus utama dari kementerian baru ini dalam beberapa waktu ke depan.

Iftitah mengatakan, pada mulanya persoalan transmigrasi ditangani di level direktorat dan masuk ke dalam ranah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT). Menurutnya, saat ini fokus utamanya bukan hanya sekedar memindahkan orang.

"Fokus utama kami bukan lagi sekedar memindahkan orang yang di masa lalu sering diplesetkan hanya memindahkan kemiskinan dari tempat lama ke tempat baru," kata Ifititah, di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Tetapi ke depan kami ingin sungguh-sungguh bekerja sepenuh hati untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan produktivitas para transmigran," sambungnya.

Iftitah menjelaskan, upaya untuk meningkatkan produktivitas para transmigran ini akan dilakukan melalui berbagai peran pada aktivitas ekonomi, termasuk swasembada pangan. Hal ini diharapkan agar para transmigran bisa ikut serta memberi kontribusi pada pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi.

"Dengan tercapainya peningkatan pendapatan dan pemerataan kesejahteraan dari transmigran dan masyarakat sekitarnya diharapkan dapat memperkokoh persatuan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI," ujarnya.

Selain itu, ia memastikan pendekatan transmigrasi ke depan tidak hanya fokus secara ekonomi tetapi juga dengan mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pembangunan karakter bangsa dan pendekatan sosial budaya.

Lebih lanjut, Iftitah pun mengambil contoh konsep transmigrasi di Papua. Katanya, pihaknya akan fokus melaksanakan revitalisasi 10 kawasan transmigrasi yang sudah ada saat ini di Papua. Iftitah mengatakan, apabila dibutuhkan transmigrasi di sana maka akan mengutamakan transmigrasi lokal

"Jika dibutuhkan transmigrasi yang dilakukan adalah mengutamakan transmigrasi lokal yaitu memindahkan penduduk dalam satu wilayah Papua, buka mendatangkan penduduk dari luar wilayah," kata dia.

Iftitah juga memastikan bahwa secara regular dan berjenjang Kementerian Transmigrasi akan melakukan evaluasi ketat agar fokus utama terkait tujuan peningkatan kesejahteraan itu benar-benar tercapai.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyebut Elon Musk memulai kariernya sebagai pekerja ilegal sebelum menjadi orang terkaya di dunia. CEO Tesla dan SpaceX itu yang menjadi megadonor Partai Republik dan juru kampanye Donald Trump dinilai munafik saat membahas maraknya pekerja imigran.

"Orang terkaya di dunia itu ternyata adalah pekerja ilegal di sini saat ia berada di sini," kata Biden dalam acara kampanye untuk mendukung Partai Demokrat yang mengusung Kamala Harris dikutip dari CNBC, Senin (28/10/2024).

Biden menyebut Musk sebagai sekutu baru Donald Trump yang kaya raya. Ia kemudian mengkritik Trump dan Partai Republik karena gagal menandatangani undang-undang yang akan memperbaiki masalah perbatasan saat memimpin.

Biden pun mengklaim jumlah orang yang melintasi perbatasan secara ilegal lebih sedikit sejak dirinya menjabat presiden. Tim kampanye Trump tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Sebagai informasi, Musk baru-baru ini menyelesaikan serangkaian acara di negara bagian Pennsylvania yang sama, tempat ia berusaha meyakinkan para pemilih untuk mendukung Trump. Ia juga menggerakkan basis penggemarnya di sana dengan membagikan hadiah lotere senilai US$ 1 juta kepada para pemilih terdaftar di negara bagian yang masih belum jelas pilihannya.

Menurut analisis oleh Peterson Institute for International Economics, proposal kebijakan imigrasi baru Trump mencakup rencana operasi deportasi terbesar dalam sejarah AS, mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, dan mencabut visa serta mendeportasi mahasiswa asing yang merupakan demonstran pro-Palestina.

Komentar Biden tentang Musk, aliansi Trump-nya, dan kemunafikannya tentang imigrasi menyusul laporan Washington Post yang mengutip korespondensi, catatan hukum dan banyak orang yang membantu Musk memperoleh visa kerja pada tahun 1996 setelah ia bekerja di sana tanpa visa.

Awalnya Musk tiba di AS dengan maksud yang dinyatakan untuk menghadiri sekolah pascasarjana di Stanford pada pertengahan tahun 90-an. Ia tidak mendaftar dalam program yang katanya diterima dan malah mulai membangun perusahaan rintisan yang didukung modal ventura bernama Zip2 bersama saudaranya.

The Washington Post menulis bahwa investor di perusahaan pertama Musk khawatir tentang pendiri mereka yang dideportasi dan memberinya tenggat waktu untuk memperoleh visa kerja.

Zip2 dijual dengan harga sekitar US$ 300 juta pada tahun 1999, keuntungan tak terduga yang memungkinkan Elon Musk kemudian menjadi investor awal dan CEO Tesla. Ia pun memulai usaha kedirgantaraan padat modalnya SpaceX, yang sekarang menjadi kontraktor pertahanan utama AS.

Bisnis-bisnis tersebut telah mendorong Musk menjadi orang terkaya di dunia di atas kertas. Menurut Forbes, kekayaan bersihnya saat ini sekitar US$ 274 miliar.

Pada akhir tahun 2022, Musk menggunakan kekayaan yang cukup besar itu untuk mengakuisisi jejaring sosial Twitter dengan harga pembelian US$ 44 miliar. Di platform tersebut, sejak berganti nama menjadi X, ia berulang kali menyebut bahwa perbatasan terbuka dan imigran gelap merugikan AS.