Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran untuk menambal defisit Rp 609,7 triliun di 2024 ditopang melalui tambahan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp 100 triliun. Dengan demikian penerbitan surat berharga negara (SBN) tetap lebih rendah sebesar Rp 214,6 triliun.

"Kami memperkirakan bahwa pembiayaan anggaran untuk membiayai defisit Rp 609,7 triliun, yaitu tambah Rp 80,8 triliun akan dibiayai melalui tambahan penggunaan SAL Rp 100 triliun dan penerbitan SBN tetap lebih rendah," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7/2024).

Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani mengajukan ke DPR RI untuk menggunakan tambahan SAL Rp 100 triliun. Sebelumnya yang sudah tertera dalam UU APBN 2024 untuk penggunaan SAL adalah Rp 51 triliun.

"Hal ini bermanfaat sehingga kita tidak perlu masuk ke market terlalu besar dan tetap bisa menjaga kinerja dari SBN pemerintah," ucapnya.

SAL itu berhasil dikumpulkan pemerintah pada periode 2022-2023 dan dapat digunakan pada situasi saat ini, yakni ketika era suku bunga tinggi dan rupiah mengalami tekanan.

"Kami bisa menjaga agar SBN tidak di-issue lebih banyak sehingga dengan demikian kami bisa jaga competitiveness dari yield SBN kita tanpa mengalami tekanan yang besar," ujarnya.

Sri Mulyani telah memperkirakan defisit APBN 2024 membengkak menjadi sebesar Rp 609,7 triliun atau 2,70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari target awal Rp 522,8 triliun atau 2,29% PDB.

Sri Mulyani mengatakan kenaikan defisit itu terjadi karena kombinasi dari pendapatan negara yang mengalami beberapa koreksi atau tidak mencapai target. Di sisi lain belanja negara mengalami kenaikan. "Defisit total mencapai Rp 609,7 triliun, ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29% ke 2,70% dari GDP," kata Sri Mulyani.

(aid/fdl)

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) kembali menegaskan komitmennya dalam menyalurkan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir kepada koperasi-koperasi di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo, dalam keterangannya.

“LPDB-KUMKM berkomitmen untuk terus menyalurkan dana bergulir kepada koperasi-koperasi di Indonesia sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Supomo.

Komitmen ini adalah bagian dari upaya LPDB-KUMKM untuk mendukung pengembangan koperasi dan UMKM di tanah air, yang menjadi pilar penting dalam perekonomian nasional.

Supomo menjelaskan bahwa LPDB-KUMKM menyediakan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir dengan tarif layanan yang terjangkau dan proses yang mudah.

Lebih lanjut, Supomo menyampaikan bahwa pengajuan proposal pinjaman atau pembiayaan di LPDB-KUMKM tidak dipungut biaya. Koperasi dapat mengajukan proposalnya secara online melalui e.proposal.lpdb.id.

“Pengajuan proposal online ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi koperasi dalam mengakses layanan LPDB-KUMKM,” jelas Supomo.

Menurut Supomo, pengajuan dana bergulir di LPDB-KUMKM gratis dan dapat dilakukan secara online. Ini adalah upaya LPDB-KUMKM untuk memastikan proses yang lebih cepat, akuntabel, dan transparan.

"Kami berharap dengan kemudahan ini, koperasi di seluruh Indonesia dapat lebih mudah mengakses pembiayaan yang mereka butuhkan untuk berkembang," harap Supomo.

Supomo juga menghimbau kepada koperasi agar berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan LPDB-KUMKM dan memberikan iming-iming tertentu dengan imbalan agar pengurusan proposal pinjaman dipermudah.

“LPDB-KUMKM tidak pernah menunjuk perantara atau calo dalam proses penyaluran dana bergulir,” tegas Supomo.

Supomo menegaskan bahwa dalam menyalurkan dana bergulir, LPDB-KUMKM selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan Good Corporate Governance (GCG).

“Dana yang disalurkan LPDB-KUMKM adalah milik negara yang harus terus digulirkan untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui koperasi yang sehat, taat aturan maupun regulasi, dan memiliki usaha yang baik,” kata Supomo.

Supomo menambahkan, dana bergulir telah digunakan untuk mendukung berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, perikanan, industri kreatif, hingga perdagangan.

"Dampak positif dari program ini telah dirasakan oleh banyak pihak, baik secara langsung oleh koperasi penerima maupun secara tidak langsung oleh masyarakat luas melalui peningkatan kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja. Kami percaya bahwa dengan dukungan yang tepat, koperasi dan UMKM Indonesia dapat tumbuh dan bersaing. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya untuk memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak dan memastikan bahwa dana bergulir yang kami salurkan benar-benar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," jelas Supomo.

Koperasi yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM dapat mengunjungi website resmi LPDB-KUMKM di https://www.lpdb.go.id/ atau menghubungi Whatsapp Center LPDB-KUMKM.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyebut, duet Anies Baswedan-Kaesang Pangarep menarik untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Hal tersebut Syaikhu sampaikan setelah PKS menggelar pertemuan tertutup dengan Kaesang dan para petinggi PSI di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

"Ya sangat menarik, tetapi semua kan dalam rangka kalau di PKS itu harus diputuskan dalam musyawarah dalam DPTP (Dewan Pengurus Tingkat Pusat)," ujar Syaikhu di Kantor DPP PKS, Senin.

Hanya saja, kata dia, dalam musyawarah DPTP PKS, telah diambil keputusan bahwa PKS akan mendukung duet Anies Baswedan-Sohibul Iman.

Jika ada usulan baru yang masuk untuk didukung di Jakarta, Syaikhu menegaskan usulan tersebut harus dibahas lagi di tingkat DPTP PKS.

"Tentu kita harus bahas kembali di DPTP, apakah setuju atau tidak. Jadi ini mekanisme yang ada di PKS, saya kira sudah jelas seperti itu," ucap dia.

Sementara itu, Syaikhu mengatakan, peluang kerja sama antara PKS dan PSI terbuka lebar untuk pilkada di daerah lain.

"Tetapi kan masih sangat terbuka di daerah-daerah lain kan juga kita bisa bersama-sama antara PKS dan PSI," ujar Syaikhu.

Kaesang memang disebut-sebut akan maju di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Meski begitu, belum ada keputusan resmi terkait apakah Kaesang akan maju atau tidak.

Di sisi lain, PKS sendiri telah secara resmi mendeklarasikan pasangan Anies-Sohibul di Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Hutama Karya (HK) mengajukan penyertaan modal negara (PMN) 2025 sebesar Rp 13,8 triliun. Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengatakan alokasi PMN ditujukan untuk melaksanakan penugasan pemerintah terkait pembangunan jalan tol trans Sumatera (JTTS).

"Rencana PMN 2025 sebesar Rp 13,8 triliun untuk memenuhi sebagian porsi ekuitas pada sejumlah ruas JTTS," ujar Budi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Budi memerinci PMN tersebut akan digunakan untuk pembangunan ruas tol Jambi-Rengat sebesar Rp 7,6 triliun, ruas Rengat-Junction Pekanbaru sebesar Rp 5,8 triliun, dan perencanaan teknis JTTS tahap III sebesar 400 miliar. Budi menjelaskan kedua ruas tol tersebut masuk pada rencana pembangunan JTTS tahap II.

Budi mengatakan, JTTS dengan total sepanjang 2.854 km dibagi empat tahap, yang mana ruas tahap I ditargetkan selesai pada tahun ini. Budi menyebut ruas tol Jambi-Rengat dan Rengat-Junction Pekanbaru merupakan tulang punggung pembangunan JTTS tahap II.

"Progres JTTS sampai yang dibiayai PMN sampai 30 Juni 2024, Hutaka Karya telah membangun sepanjang 800 km dan ditambah akan selesai Oktober ini ada 166 km, jadi sampai Oktober akan beroperasi 996 km," ucap Budi.

Budi menyampaikan, Hutama Karya selama periode 2015-2024 telah mendapatkan PMN sebesar Rp 131 triliun yang telah terserap sebesar Rp 92,4 triliun atau sekitar 75 persen hingga Juni 2024. Budi memastikan seluruh PMN yang diberikan negara digunakan perusahaan untuk membangun JTTS.

Budi menilai PMN juga sangat krusial bagi Hutama Karya dalam pemperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas perusahaan dalam melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan JTTS. Budi mengatakan hal ini berkontribusi signifikan meningkatkan konektivitas di pulau Sumatera sehingga mampu menurunkan waktu tempuh dan biaya transportasi.

"(JTTS) meningkatkan potensi penerimaan fiskal dan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sepanjang koridor di JTTS," kata Budi.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai kredit restrukturisasi Covid-19 per Mei 2024 atau dua bulan usai pencabutan relaksasi pada 31 Maret 2024 mencapai Rp192,52 triliun, turun dari April 2024 yang mencapai Rp207,4 triliun.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan bila dirinci berdasarkan pembagian jumlah. Misal, yang bersifat targeted mencapai Rp72,7 triliun, sementara untuk jumlah restrukturisasi secara menyeluruh untuk Covid-19 sebesar Rp119,8 triliun.

“Tentu angka ini jauh lebih kecil dibanding puncaknya yaitu yang terjadi pada Oktober 2020, di mana perbankan turun Rp820 triliun,” ujarnya dalam RDK Bulanan, Senin (8/7/2024).

Lebih lanjut, jumlah debitur saat ini pun terus mengalami tren yang menurun, di mana saat ini berkisar 702.000 dibanding pada saat puncak yang mencapai 6,8 juta.

Sayangnya, Mahendra tidak berkomentar lebih lanjut ketika disinggung soal apakah OJK akan mengikuti permintaan pemerintah untuk melanjutkan perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit Covid-19 atau justru tetap menghentikan kebijakan tersebut.

Dia justru menuturkan bahwa saat regulator menetapkan pengakhiran kebijakan relaksasi terhadap kredit yang berpengaruh oleh pandemi Covid-19.

OJK pun menghitung seberapa besar luka lebam atau scaring effect dari pandemi terhadap kondisi perbankan dan juga perkembangan di perekonomian secara menyeluruh.

Terkait kondisi restrukturisasi, kata Mahendra, bank telah membentuk CKPN yang memadai dengan coverage rasio mencapai 33,84%.

“Hal ini menunjukkan bahwa bank secara umum menerapkan manajamen risiko dan prinsip kehati-hatian yang baik,” katanya.

Di sisi lain, di OJK juga melaporkan bahwa industri perbankan secara umum memiliki kinerja baik didukung tingkat permodalan tinggi dan OJK menilai mampu mempertahankan daya tahan baik terhadap potensi risiko ke depan .

“Serta target untuk 2022 yang tlh diciptakan baik penyaluran kredit dan maupun dana pihak ketiga (DPK) itu sampai saat ini pihak perbankan optimis bisa mencapainya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan siap berkoordinasi dengan berbagai pihak, khususnya Pemerintah mengenai proposal perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19 hingga 2025.

Untuk diketahui, kebijakan stimulus restrukturisasi kredit Covid-19 diberlakukan pemerintah mulai Maret 2020. Kemudian, kebijakan tersebut telah berakhir pada 31 Maret 2024.

Senada dengan Mahendra, Dian menyebut OJK menganalisis dan melakukan survei secara komprehensif mengenai kesiapan bank dan industri yang terkena dampak Covid-19, khususnya UMKM, industri tertentu, dan daerah Bali.

“Kita akan mendengar dengan baik dulu apakah ada concern lain yang OJK tidak lihat dalam konteks pengakhiran restrukturisasi Covid-19 tersebut,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (27/6/2024)

Sebagaimana diketahui, pemerintah meminta perpanjangan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan yang terdampak Covid-19 hingga 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perpanjang kebijakan restrukturisasi kredit merupakan arahan dari presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan diusulkan ke OJK melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Tadi ada arahan bapak Presiden bahwa kredit restrukturisasi akibat daripada Covid-19 itu yang seharusnya jatuh tempo pada Maret 2024 ini diusulkan ke OJK, nanti melalui KSSK dan Gubernur BI untuk mundur sampai dengan 2025,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/6/2024).

Airlangga menjelaskan tujuan dari perpanjangan stimulus tersebut untuk mengurangi beban perbankan dalam mencadangkan kerugian akibat kenaikan kredit bermasalah.

Kulon Progo: Potensi pemilih ganda ditemukan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Temuan itu berdasarkan Nomor Kartu Keluarga (NKK).

"Masalah yang muncul kemarin banyaknya KK atau NKK dobel, dan penduduk tak dikenal," kata Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kulon Progo, Djoko Dwiyogo Soeryopoetro, Senin, 8 Juli 2024.

Menurutnya, persoalan itu harus jadi perhatian dalam tahap pencocokan dan penelitian (Coklit) data calon pemilih yang dilakukan Pantarlih. Coklit yang dilakukan Pantarlih harus bisa membuktikan persoalan itu dengan fakta kepemilikan KK.
"Hasil inventarisasi Bawaslu dan KPU (Kulon Progo) ada 179 NKK ganda. Data ganda ini akan disinkronkan agar tidak ada pemilih ganda," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kulon Progo.

Baca juga: Sejumlah Pantarlih di Kulon Progo Diduga Bekerja 'di Balik Layar'

Komisioner KPU Kabupaten Kulon Progo, Hidayatut Thoyyibah mengakui adanya potensi data itu. Ia mengatakan telah memproses itu ke level Pantarlih agar dilakukan pengecekan.

"Saat ini ada data ganda, ada karena pindah, alih status, yang itu masih disinkronisasi dengan Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)," katanya.

Ia menegaskan data ganda bakal dicoret apabila terbukti dari hasil verifikasi. Hasil verifikasi akan dipublikasi setelah dirapikan.

"Setelah identifikasi dan disortir, hasilnya nanti tidak memenuhi syarat apabila ada pemilih ganda," jelas dia,

(MEL)

Jakarta -

PT Superior Prima Sukses Tbk (Persero) hari ini resmi melakukan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BLES. BLES melakukan penawaran umum perdana (IPO) sejumlah 1.313.824.000 saham atau setara 15% dari modal ditempatkan Perseroan kepada masyarakat (Initial Public Offering/IPO) dengan harga penawaran Rp 183 per saham.

"BLES telah menunjuk PT Lotus Andalan Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi dalam proses IPO tersebut, dan telah melangsungkan penawaran umum saham sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024. Penawaran umum saham BLES tersebut telah berjalan dengan sukses dan mendapatkan respon yang sangat positif dari para investor, dengan terjadinya kelebihan permintaan (oversubscribe) yang tercatat sebanyak 80,15 X serta dengan jumlah investor lebih dari 37.000 investor, baik investor perorangan, institusi, nasional maupun asing," ujar Commercial Director PT Superior Prima Sukses Tbk (Persero) Henrianto dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2024).

Lebih lanjut, Henrianto menjelaskan dengan jumlah saham dan harga yang ditawarkan, BLES memperoleh dana segar dari IPO sekitar Rp 264 miliar. Adapun dana IPO ini rencananya akan digunakan untuk pengembangan usaha BLES, yaitu untuk belanja modal (capital expenditure) sekitar Rp 100 miliar dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja (working capital).

Henrianto menambahkan, BLES berada di posisi strategis untuk meraih peluang pertumbuhan di Indonesia. Terlebih saat ini BLES dengan didukung oleh jaringan distribusi dan penjualan perseroan, yang saat ini meliputi 70 cabang dan lebih dari 13.000 outlet terdaftar, serta kapabilitas perseroan dalam menghasilkan produk berkualitas.

Ia mengungkapkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk BLES terlihat dalam penghargaan Top Brand yang diterima produk Blesscon selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2021-2024.

"Pada tahun 2023, Perseroan yang merupakan bagian dari SPS Corporate mendapatkan kepercayaan dari Tancorp Group, suatu grup terkemuka dan memiliki reputasi yang sangat baik, yang dimiliki oleh Bapak Hermanto Tanoko, dimana melalui PT Tancorp Investama Mulia, Tancorp Group bergabung menjadi partner/mitra strategis sekaligus pemegang saham sebesar 11,35% di perseroan. Sinergi antara SPS Corporate dan Tancorp Group tentunya akan semakin memperkuat kinerja dan posisi Perseroan sebagai pemimpin pasar di industri bata ringan AAC," papar Henrianto.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan kinerja usaha yang sustainable, lanjut Henrianto, Perseroan secara berkesinambungan melakukan pengembangan usaha dengan melakukan penetrasi pasar melalui perluasan jangkauan wilayah pemasaran.

Selain itu, Perseroan juga melakukan penjualan produk-produk serta penambahan kapasitas produksi di pabrik-pabrik yang dimiliki, serta melakukan rencana investasi pabrik baru (pabrik ke-5) di Jawa Tengah.

"Melalui langkah-langkah strategis tersebut, serta tetap konsisten pada strategi manajemen untuk terus menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan terpercaya bagi konsumen serta memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya, perseroan memproyeksikan akan dapat mencapai pertumbuhan penjualan bersih secara eksponensial sebesar 28% di tahun 2024 dan 36% di tahun 2025, di mana pada tahun 2023, Perseroan telah berhasil mencatat pertumbuhan penjualan bersih sebesar 22,2%," pungkasnya.

(akd/ega)

Jakarta -

Chery Tiggo 8 resmi diperkenalkan di Indonesia. Mobil ini memang belum dijual secara resmi lantaran pihak Chery masih melakukan berbagai riset. Namun bisa dipastikan, mobil penantang Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport ini bakal dijual dengan harga yang terjangkau dan menarik.

"Sebenarnya benchmark (tolok ukur) kami (untuk Tiggo 8) ini adalah Pajero dan Fortuner, juga termasuk CR-V. Sebab kalau kita bicara performa, mobil ini (Tiggo 8) punya akselerasi lebih baik, handling (pengendalian) yang lebih bagus, juga lebih efisien (konsumsi bahan bakarnya) dibanding Fortuner dan Pajero," ungkap Assistant President Director PT Chery Sales Indonesia (CSI) Zeng Shuo kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Chery Tiggo 8 Foto: Luthfi Anshori/detikOto

Ditambahkan Head of Marketing PT Chery Sales Indonesia Mohamad Ilham Pratama, Tiggo 8 bisa menjadi opsi yang menarik bagi konsumen Indonesia yang ingin memiliki mobil SUV 7-Seater, namun dengan mesin yang kompak.

Diketahui Tiggo 8 Pro dan Tiggo 8 Pro Max memakai mesin jumbo 2.000 cc, turbo, sedang Chery Tiggo 8 memakai mesin yang kapasitasnya lebih kompak, yakni 1.600 cc, turbo. Mesin Tiggo 8 ini sama seperti mesin yang digunakan di model Chery Omoda 5 GT.

"Kita hadirkan 1.600 cc khusus untuk Indonesia. Karena HQ (headquarters) melihat bahwa Indonesia pasar yang seksi ya. Dalam arti, dua tahun ini pertumbuhan kita cukup signifikan (di Indonesia). Bukan hanya Tiggo series, Omoda series pun signifikan," bilang Ilham kepada wartawan dalam kesempatan yang sama.

"Tiggo 8 ini kan lebih banyak ke keluarga. Kalau Tiggo 7 dia hanya 5 seater, apalagi Tiggo 5X yang first time buyer. Nah kita pengin akomodir, keluarga-keluarga ini agar bisa memiliki (mobil) 7 seater, tapi dengan cc yang tidak terlalu besar. Makanya 1.600 cc yang kita bawa," sambung Ilham.

Ditambahkan Ilham, Chery Tiggo 8 ini nantinya bakal dipasarkan dengan harga yang wajar dan menarik buat para konsumen di Indonesia. "Kalau misalkan (harganya kami banderol) Rp 400-Rp 450 juta, reasonable (wajar) nggak? Tentunya kita akan memberikan harga yang sangat reasonable dan menarik buat konsumen," terang Ilham.

(lua/din)

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Pekerja Nasional (SPN) buka suara mengenai rencana pemerintah untuk mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk tujuh komoditas.

Komoditas itu yakni tekstil dan produk (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, produk kecantikan, barang tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki.

Sekretaris Jenderal DPP SPN, Catur Andarwato, menyebut bahwa pihaknya mempersilahkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk membuat regulasi, tetapi harus aspiratif.

“Artinya jangan hanya secara parsial memikirkan salah satu sektor, seharusnya multisektor dipikirkan termasuk dalam ini aspek buruh, aspek pekerja. Ada tidak implikasi dari terbitnya regulasi yang mereka keluarkan,” kata Catur kepada awak media di depan Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (8/7/2024).

Dia mengharapkan agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melibatkan sektor terkait, termasuk serikat pekerja. Pasalnya, pekerja yang paling pertama menanggung akibatnya jika pemerintah salah membuat aturan.

Ketua Bidang Advokasi DPP SPN, Sumiati, menambahkan, pemerintah harus memerhatikan aspirasi dari pihak-pihak yang terdampak dari regulasi tersebut.

“Karena proses regulasi itu kan harus melibatkan partisipasi masyarakat terdampak sehingga akan berdampak keadilan dan kebermanfaatan,” ujarnya.

Pekan lalu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut bahwa sebanyak tujuh komoditas akan dikenakan BMAD dan BMTP. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri, sesuai dengan aturan yang ada baik nasional maupun yang telah disepakati oleh lembaga dunia seperti Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, penetapan BMTP akan dihitung berdasarkan pantauan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) terhadap banyaknya produk impor yang masuk dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Sementara BMAD akan ditentukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Oleh karena itu, dia belum dapat membeberkan berapa besaran BMAD dan BMTP yang akan dikenakan terhadap tujuh komoditas tersebut. Pernyataan ini sekaligus meluruskan wacana penerapan bea masuk barang impor di kisaran 100%-200%.

“Nanti dihitung bisa 50%, 100%, bisa sampai 200%, tergantung seberapa hasil dari KPPI dan KADI,” kata Zulhas di Kantor Kemendag, Jumat (5/7/2024).

Adapun, BMAD dan BMTD ini nantinya akan dikenakan kepada semua negara yang mengimpor 7 komoditas ini ke Indonesia.

Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Budi Santoso, menyebut bahwa pemerintah sejauh ini belum berencana untuk merevisi Permendag No.8/2024.

Sebagai gantinya, pemerintah akan mengenakan BMAD dan BMTP untuk sejumlah komoditas impor.

“Belum ada rencana revisi [Permendag No.8/2024]. Mekanismenya tidak dengan Permendag itu, kita kasih solusinya dengan mengenakan bea masuk, yang seperti dijelaskan Pak Menteri tadi,” pungkasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta restu Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 100 triliun. Rencananya, tambahan SAL tersebut digunakan untuk membiayai melebarnya defisit APBN 2024.

Sri Mulyani memproyeksi defisit APBN 2024 mencapai 2,70 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp 609,7 triliun. Angka ini lebih tinggi dari target pemerintah dalam UU APBN 2024 sebesar 2,29 persen dari PDB atau secara nominal Rp 522,8 triliun.

“Kami mengajukan kepada DPR untuk menggunakan SAL Rp 100 triliun tambahan dari Rp 51 triliun yang sudah kita usulkan dalam UU APBN 2024,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR, Senin (8/7).

Sri Mulyani menjelaskan penambahan penggunaan SAL tersebut merupakan langkah strategis pemerintah menjaga penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tetap rendah. Meski defisit melebar ke level 2,7 persen dari PDB.

"Meskipun defisitnya naik, penerbitan SBN-nya tidak naik, malah justru lebih rendah Rp 214,6 triliun," katanya.

Membengkaknya defisit APBN 2024 terjadi karena outlook penerimaan negara dari perpajakan tidak akan mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, perpajakan hanya akan mencapai Rp 2.218,4 triliun atau 96 persen dari target.

Sementara belanja negara diproyeksikan akan melebihi target 103,7 persen dari pagu atau mencapai Rp 2.558,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta restu Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 100 triliun. Rencananya, tambahan SAL tersebut digunakan untuk membiayai melebarnya defisit APBN 2024.

Sri Mulyani memproyeksi defisit APBN 2024 mencapai 2,70 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp 609,7 triliun. Angka ini lebih tinggi dari target pemerintah dalam UU APBN 2024 sebesar 2,29 persen dari PDB atau secara nominal Rp 522,8 triliun.

“Kami mengajukan kepada DPR untuk menggunakan SAL Rp 100 triliun tambahan dari Rp 51 triliun yang sudah kita usulkan dalam UU APBN 2024,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR, Senin (8/7).

Sri Mulyani menjelaskan penambahan penggunaan SAL tersebut merupakan langkah strategis pemerintah menjaga penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tetap rendah. Meski defisit melebar ke level 2,7 persen dari PDB.

"Meskipun defisitnya naik, penerbitan SBN-nya tidak naik, malah justru lebih rendah Rp 214,6 triliun," katanya.

Membengkaknya defisit APBN 2024 terjadi karena outlook penerimaan negara dari perpajakan tidak akan mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, perpajakan hanya akan mencapai Rp 2.218,4 triliun atau 96 persen dari target.

Sementara belanja negara diproyeksikan akan melebihi target 103,7 persen dari pagu atau mencapai Rp 2.558,2 triliun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat porsi penyaluran pendanaan fintech peer to peer (P2P) lending ke sektor produktif mencapai 31,52% pada Mei 2024. Porsi ini menurun dibanding April 2024 yang tercatat sebesar 31,86%.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan berdasarkan data per Mei 2024, porsi pendanaan fintech lending ke sektor produktif sebesar 31,52%.

"Masih sesuai dengan target di fase pertama pada 2023 hingga 2024, yaitu sekitar 30%-40%. Jadi, masih masuk dalam kisaran tersebut," katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Senin (8/7).

Agusman menerangkan sesuai dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028, penyaluran ke sektor produktif pada 2028 sebesar 50%-70%. Dengan demikian, batas atasnya sebesar 70% dan batas bawahnya 50%.

Untuk mendorong penyaluran ke sektor produktif, Agusman mengatakan OJK akan melakukan sejumlah upaya sesuai dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028.

Pertama, dia bilang OJK akan mendukung adanya relaksasi batas maksimum pembiayaan produktif melalui regulasi. Hal tersebut ada di RPOJK mengenai fintech P2P lending yang prosesnya saat ini sedang meminta masukan dari publik.

"Kami juga akan menyesuaikan batas maksimum pembiayaan produktif. Dengan demikian, akan ditingkatkan dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar. Subjek dari ketentuan itu nantinya akan terbit dan kami merencanakan ada peningkatan," tuturnya.

Selain itu, Agusman menyampaikan OJK akan berupaya mengoptimalisasi program sinergi untuk mendorong pembiayaan ke luar Pulau Jawa. Sebab, saat ini, fintech lending masih terfokus menyalurkan pinjaman di Pulau Jawa.

"Dengan demikian, ruang yang sangat besar di luar Pulau Jawa akan didorong sehingga bisa memperbesar cakupan pembiayaan produktif," kata Agusman.

Agusman juga mengatakan pihaknya akan berupaya mendorong perluasan jalur distribusi penyaluran pinjaman ke sektor produktif dan UMKM. Dia menjelaskan banyak jalur distribusi yang belum dieksplor dan hal tersebut akan dioptimalkan.

Terkait kinerja industri, OJK mencatat outstanding pembiayaan fintech P2P lending pada Mei 2024 mencapai Rp 64,56 triliun. Adapun pencapaian pada Mei 2024 tumbuh sebesar 25,44% Year on Year (YoY), sedangkan April 2024 tumbuh sebesar 24,16% YoY.

Sementara itu, tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech P2P lending pada Mei 2024 tercatat sebesar 2,91%. Adapun TWP90 pada Mei 2024 tercatat menurun dari posisi Mei 2023 yang sebesar 3,36%. Namun, nilai Mei 2024 meningkat jika dibandingkan dengan posisi April 2024 yang sebesar 2,79%.