JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan soal pagu anggaran indikatif dipangkas menjadi Rp75,63 triliun pada 2025. Nilai tersebut turun drastis dibandingkan pagu anggaran tahun ini sebesar Rp146,98 triliun.

Penurunan pagu anggaran tersebut menurutnya hal yang biasa dalam transisi pemerintahan. Basuki menyinggung soal pagu anggaran PUPR pada 2015 lalu atau tahun pertama Jokowi juga hanya Rp75 triliun.

"Itu kan seperti persis pada saat Pak Jokowi masuk ke pemerintahan. Itu tahun 2014, saya kan buka file-nya, itu ya Rp75 triliun. Jadi itu yang memberi ruang fiskal kepada Presiden terpilih untuk mengalokasikan," kata Basuki saat ditemui di kantornya, Selasa (20/8/2024).

Baca Juga: Anggaran Pembangunan IKN di 2025 Hanya Rp143 Miliar, Kok Bisa?

Menurut dia penurunan pagu anggaran Kementerian pada masa transisi pemerintahan itu memang sengaja dilakukan oleh Pemerintah untuk memberikan ruang fiskal yang lebih luas untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih mulai menjalankan program prioritasnya.

Meski demikian, Basuki mengatakan anggaran Rp75,63 triliun tahun 2025 tersebut masih berupa pagu indikatif. Sehingga masih ada kemungkinan anggaran tersebut bisa ditambah, tergantung arah program presiden terpilih Prabowo - Gibran.

"Itu kan baru pagu indikatif, belum final. Itu baru pagu indikatif, tiga menteri itu Bappenas, Kemenkeu, dan Badan Anggaran itu kan Rp75 triliun. Padahal masih ada ruang fiskal lagi yang disiapkan oleh Menteri Keuangan untuk Presiden terpilih memprioritaskan program-program," tambahnya.

Sebelumnya, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menjelaskan pagu indikatif Rp75,63 triliun tahun 2025 akan dialokasikan untuk beberapa program pembangunan. Misalnya untuk mengembangkan konektivitas jaringan jalan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembangunan jalan nasional pada tahun 2025 ditargetkan 128,1 km yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sedangkan lewat anggaran tersebut, pembangunan jalan tol akan jauh lebih kecil dari jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 pembangunan jalan tol yang dilakukan menggunakan APBN totalnya hanya 4,83 km saja. Sebab menurutnya, peran Pemerintah akan lebih banyak ada dukungan konstruksi yang bakal dikerjasamakan dengan badan usaha.

Selain itu, Ditjen Bina Marga yang membidangi urusan konektivitas jalan dan jembatan juga bakal menggunakan anggaran untuk kegiatan preservasi dan pembangunan jembatan.

Sektor Sumber Daya Air, alokasi anggaran akan difokuskan untuk melanjutkan pembangunan bendungan yang belum rampung di era Pemerintahan Jokowi, pembangunan irigasi baru maupun yang sedang dalam konstruksi dengan tota 17 ribu hektare.

Baca Juga: Daftar Anggaran Belanja Jumbo Kementerian/Lembaga di Tahun Pertama Pemerintah Prabowo

Sektor Cipta Karya akan dialokasikan anggaran untuk beberapa program, seperti pembangunan dan peningkatan SPAM sebesar 773 Liter/detik, Sistem Pengelolaan Air Limbah untuk layanan 3.200 KK, pengembangan kawasan permukiman seluas 110,7 Ha, pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 8.300 m2, pengembangan penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 10 kawasan, pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 17 kawasan, rehabilitasi dan renovasi sekolah/madrasah sebanyak 56 unit, serta dukungan teknis lainnya.

Sektor perumahan akan dikerjakan beberapa program seperti pembangunan hunian vertikal atau rusun regular untuk mencapai target pembangunan rusun MBR sebagaimana program Presiden terpilih Prabowo Subianto.

JAKARTA - Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) mendesak agar Presiden Jokowi segera memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani lantaran dinilai menjadi penyebab ambruknya industri tekstil lokal.

Agus Riyanto selaku Koordinator AMTI menyebut bahwa hingga saat ini praktik importasi borongan masih terus terjadi tanpa ada perintah larangan dari para petinggi Kementerian Keuangan.

"Hal ini sangat mendesak, kami menghindari keterpurukan yang lebih dalam lagi dalam 3 bulan kedepan sebelum pemerintahan baru dimulai," ungkap Agus dalam pernyataan resminya pada Selasa (20/8/2024).

"Mereka seperti merestui praktik importasi ilegal ini," tambahnya.

Lebih lanjut Agus mengatakan, meskipun pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah membentuk SATGAS, namun kondisi industri masih terpuruk, bahkan semakin memburuk.

Menurutnya, ini karena wilayah kerja SATGAS hanya terbatas di pasar dalam negeri padahal permasalahan utamanya ada di Pelabuhan, dimana Bea Cukai terus membuka pintu bagi praktik importasi illegal.

"Hingga saat ini sepertinya tidak ada niatan dari Menteri Keuangan untuk mengatasi permasalahan? tuturnya.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya, Nandi Herdiaman juga menyatakan bahwa kondisi IKM masih terpuruk meskipun di bulan Juni ada sedikit order dari konsumsi seragam.

"Kami masih sangat mengharapkan belas kasihan dari pemerintah untuk menolong kami. Di sini kami mengemis keadilan Menteri Keuangan untuk segera melarang praktik impor borongan? tegasnya.

Nandi kembali menuturkan bahwa mereka siap bersaing secara fair dengan barang-barang impor, asal sama-sama memenuhi kewajiban perpajakannya.

"Kenapa Menteri Keuangan tega menindas kami yang sudah patuhi ketentuan perpajakan, malah barang impor yang masuk lewat borongan melenggang tanpa bayar bea masuk dan pajak yang seharusnya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komite Tetap Industri Manufaktur Bidang Asosiasi dan Himpunan KADIN Indonesia, Redma Gita Wirawasta menyatakan bahwa permasalahan importasi ilegal ini terjadi juga di sektor lain.

Termasuk sektor elektronik, alas kaki, komponen otomotif, besi baja, mainan hingga peralatan rumah tangga lainnya sehingga memukul kinerja industri manufaktur.

?Jadi implikasi kinerja buruk bea cukai terhadap perekonomian sangat besar dan signifikan, ini harusnya jadi perhatian Bu Menteri"terangnya

JAKARTA - Plt. Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono buka suara soal Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha , Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara ( IKN ).

Basuki menjelaskan, salah satu ketentuan yang dirubah dalam regulasi terbaru itu adalah soal skema pemberian HGB (hak guna bangunan), HGU (hak guna usaha), dan Hak Pakai bagi para calon investor IKN yang diatur dalam pasal 18 PP Nomor 29 tahun 2024.

Jika lewat aturan sebelumnya, PP 12/2023, Hak Atas Tanah tersebut diberikan secara berjenjang, yaitu pemberian hak 30 tahun, perpanjangan hak 20, dan pembaharuan hak 30 tahun, sehingga totalnya 80 tahun untuk HGB dan Hak Pakai. Maka lewat PP 29/2024 ketentuan berjenjang tersebut telah dihapus, sehingga investor bisa langsung mengantongi HGB dan Hak Pakai selama 80 tahun dalam 1 siklus, dan bisa diperbaharui 80 tahun lagi untuk siklus kedua.

Ketentuan yang sama juga berlaku terkait pemberian HGU, sehingga investor bisa langsung mengantongi HGU selama 95 tahun untuk 1 siklus penuh, dan bisa diperpanjang selama 95 tahun lagi untuk siklus kedua.

"Jadi ini untuk IKN dispesialkan, jadi sebelumnya itu jadi lama gitu prosesnya. Jadi pemberian HGB langsung 80 tahun untuk siklus pertama, kalau dulu mungkin tidak langsung 80 tahun, diberikan 30 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun, ini kita jadikan satu jadi langsung 80 tahun," kata Menteri Basuki saat ditemui di Kantornya, Selasa (20/8/2024).

Basuki mejelaskan salah satu alasan dihapuskannya ketentuan skema pemberian Hak Atas Tanah di IKN secara berjenjang untuk memangkas proses administrasi, sehingga mampu memberikan daya tarik yang lebih untuk para investor.

"Revisi ini menang untuk memayungi hak atas tanah, saya lupa itu rezim pertanahan, jadi sebelumnya lama gitu prosesnya. Ini khusus di IKN saja," tambahnya.

JAKARTA - Sebuah survei mengungkapkan semakin banyak perusahaan raksasa AS (Amerika Serikat) yang menganggap kehadiran kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) sebagai salah satu faktor risiko. Menurut laporan dari firma riset Arize AI, jumlah perusahaan Fortune 500 yang menyebutkan AI sebagai risiko mencapai 281.

Jumlah tersebut mewakili 56,2% dari perusahaan dan mengalami peningkatan hingga 473,5% dari tahun sebelumnya, ketika hanya 49 perusahaan yang menandai risiko AI.

"Laporan tahunan Fortune 500 memperjelas satu hal, yakni bahwa dampak AI generatif dirasakan pada beragam industri, bahkan mereka yang belum merangkul teknologi," kata laporan tersebut.

"Mengingat bahwa sebagian besar menilai AI adalah sebagai faktor risiko, namun ada peluang nyata bagi perusahaan untuk menonjol dengan inovasi mereka dalam konteks tentang bagaimana mereka menggunakan AI generatif," bebernya.

Faktanya, lonjakan peringatan juga bertepatan dengan ledakan kesadaran dan minat pada AI setelah rilis ChatGPT oleh OpenAI pada akhir 2022. Jumlah perusahaan yang menggunakan AI melonjak 152% menjadi 323.

Saat ini AI sepenuhnya berada dalam radar perusahaan Amerika , baik itu sebagai risiko dan peluang menjadi fokus utamanya. Dimana perusahaan juga melihat potensi serta secara bersamaan ada juga penurunan dengan adanya AI.

Tetapi bagi perusahaan tertentu, mereka lebih khawatir dengan AI daripada yang lainnya. Salah satu yang paling cemas adalah industri media dan hiburan, dimana 91,7% perusahaan Fortune 500 di sektor itu memperingatkan tentang risiko AI, menurut Arise.

Hal itu karena AI telah berdampak baik langsung dan tidak melalui industri tadi, membuat pemain dan perusahaan waspada terhadap teknologi baru.

"Perkembangan teknologi baru, termasuk pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan generatif, berkembang pesat," kata petinggi streaming Netflix dalam laporan tahunannya.

"Jika pesaing kami mendapatkan keuntungan dengan menggunakan teknologi tersebut, kemampuan kami untuk bersaing secara efektif dan hasil operasi kami dapat berdampak buruk," lanjutnya.

Sedangkan raksasa Hollywood, Disney mengatakan, aturan yang mengatur teknologi baru seperti AI generatif "tidak stabil," dan pada akhirnya dapat memengaruhi aliran pendapatan terkait penggunaan kekayaan intelektual dan bagaimana ia menciptakan produk hiburan.

Arise mengatakan, 86,4% perusahaan perangkat lunak dan teknologi, 70% telekomunikasi, 65,1% perusahaan perawatan kesehatan, 62,7% keuangan, dan 60% pengecer juga memperingatkan soal risiko AI.

Sebaliknya, hanya 18,8% perusahaan otomotif yang menandai risiko AI, bersama dengan 37,3% perusahaan energi dan 39,7% produsen.

Peringatan juga datang dari perusahaan yang memasukkan AI ke dalam produk mereka. Motorola mengatakan "AI mungkin tidak selalu beroperasi sebagaimana mestinya dan kumpulan data mungkin tidak mencukupi atau berisi informasi ilegal, bias, berbahaya atau menyinggung, yang dapat berdampak negatif pada hasil operasi, reputasi bisnis, atau penerimaan pelanggan terhadap penawaran AI kami."

Salesforce merujuk ke AI dan platform Customer 360, yang memberikan informasi tentang pelanggan, "Jika kami mengaktifkan atau menawarkan solusi yang menarik kontroversi karena dampak yang dirasakan atau aktual terhadap hak asasi manusia, privasi, pekerjaan, atau dalam konteks sosial lainnya. Kami mungkin akan diawasi pemerintah, atau hadirnya peraturan yang baru, rusaknya brand atau reputasi, kerugian kompetitif atau tanggung jawab hukum."

AI juga diperingatkan memiliki risiko dalam hal keamanan siber dan kebocoran data. Faktanya, konferensi keamanan Def Con baru-baru ini menyoroti pentingnya AI dalam keamanan siber.

Sementara itu, sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Hospitality Market and Management pada bulan Juni menemukan konsumen kurang tertarik untuk membeli suatu barang jika diberi label dengan istilah "AI".

Konsumen perlu diyakinkan terkait manfaat AI dalam produk tertentu, menurut Dogan Gursoy, profesor manajemen perhotelan di Carson College of Business Washington State University dan salah satu penulis studi tersebut.

"Banyak orang mempertanyakan, 'Mengapa saya membutuhkan AI di pembuat kopi saya, atau mengapa saya membutuhkan AI di lemari es atau penyedot debu saya?'" katanya kepada Fortune awal bulan ini.

JAKARTA - Ekonom Indef Faisal Basri mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Bahlil Lahadalia menggantikan Arifin Tasrif menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ia pun menduga bahwa penunjukan Bahlil ini membuka kesempatan Mantan Menteri Investasi itu untuk bagi-bagi izin tambang.

"Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Pak Arifin, tapi ini kan memperlancar proses penguasaan tambang termasuk bagi-baginya ke siapa aja lagi karena ormas kan tidak terbatas pada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) saja kan yang lain juga antri," terangnya dalam diskusi iskusi Publik INDEF Kemerdekaan dan Moral Politik Pemimpin Bangsa, Selasa (20/8/2024).

Faisal juga menilai bahwa kedepan pengelolaan tambang tidak lagi melalui jalur lelang, namun melalui penunjukan-penunjukan seperti itu.

"Jadi ya bagian rusaknya dari tatanan ini, tatanannya dirusak kemudian diperlukan sosok-sosok yang pokrol bambu gitu," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan kabar terbaru soal pemberian izin tambang bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, salah satunya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Izin untuk ormas tambang, untuk PBNU sudah selesai kalau tidak salah 3 sampai 4 hari lalu," jelasnya dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang digelar di Gedung Sarulla Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Bahlil bilang, PBNU nantinya tinggal menyetorkan Kompensasi Data Informasi (KDI) yang ditransfer kepada negara. "Kalau sudah selesai ya selesai. Kemudian muhammadiyah sekarang dalam proses yang juga sudah hampir selesai tentang lokasi," lanjutnya.

Bahlil juga menegaskan bahwa meski dirinya memiliki latar belakang sebagai pengusaha tambang, namun dirinya berjanji, tidak akan memiliki konflik kepentingan dengan jabatan barunya tersebut.

JAKARTA - Peruri sebagai mitra strategis Bank Indonesia, turut berpartisipasi dalam pameran FERBI 2024 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) di Istora Senayan pada 16-18 Agustus 2024. FERBI, kepanjangan dari Festival Rupiah Indonesia Berdaulat, merupakan acara tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta, bangga, dan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan negara.

FERBI 2024 mengangkat tema ?Rupiah, Ambassador of Indonesia? yang bermakna Rupiah menjadi cerminan keragaman Indonesia untuk memperteguh persatuan dan nasionalisme. Acara ini dirancang untuk menanamkan kecintaan masyarakat terhadap rupiah dengan cara mengenali karakteristik dan desainnya, memperlakukan rupiah secara tepat, serta menjaga rupiah dari kejahatan uang palsu.

Dalam kesempatan ini, Peruri tampil sebagai garda terdepan dalam menjaga keaslian dan keamanan rupiah. Sebagai pihak yang ditunjuk untuk mencetak uang rupiah, Peruri memanfaatkan teknologi keamanan terkini guna memastikan bahwa setiap lembar uang rupiah yang beredar di masyarakat tidak dapat dipalsukan. Hal ini merupakan wujud komitmen PERURI dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara .

?Sebagai mitra strategis Bank Indonesia, Peruri bangga menjadi bagian dari FERBI 2024. Kami berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik dalam setiap produk yang kami hasilkan, khususnya uang rupiah, sebagai simbol kedaulatan negara. Teknologi keamanan yang kami gunakan tidak hanya memastikan keaslian rupiah, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap berbagai produk vital lainnya,? ujar Kepala SBU Uang RI Peruri, Fadel.

Selain sebagai pencetak uang rupiah, dalam FERBI 2024, Peruri juga memamerkan produk cetakan lainnya seperti Buku Paspor, Meterai, Pita Cukai, dan Dokumen Pertanahan. Semua produk tersebut dilengkapi dengan fitur keamanan tinggi untuk melindungi kepentingan negara dari potensi pemalsuan dan kejahatan lainnya. Produk-produk ini menunjukkan peran penting PERURI dalam mendukung berbagai aspek vital pemerintahan dan masyarakat.

Partisipasi Peruri dalam FERBI 2024 mempertegas peran pentingnya dalam menjaga kedaulatan dan keamanan berbagai produk vital milik negara. Melalui komitmen dan inovasi berkelanjutan, PERURI terus berupaya memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia. Peruri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas utama dalam mencetak uang rupiah untuk Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019.

Seiring dengan transformasi yang dijalankan, saat ini Peruri juga telah memiliki layanan bisnis digital security seperti tanda tangan digital, stempel digital dan meterai elektronik. Kemampuan PERURI menjalankan bisnis digital security juga telah mendapatkan berbagai pengakuan dari berbagai pihak.

Terakhir, Peruri telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai Government Technology (GovTech Indonesia) yang telah diberi nama INA DIGITAL berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 dan telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Mei 2024. INA DIGITAL adalah bagian dari PERURI sebagai Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah Indonesia.

JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo berhasil mendapatkan tiga penghargaan internasional sekaligus pada ajang ASEAN Risk Award 2024 (ARA). Penghargaan tersebut yaitu Winner pada kategori ASEAN Risk Champion dan Runner-up pada kategori ASEAN GRC Award. Sementara itu, salah satu anak perusahaan Pelindo Group, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC), menjadi Runner up untuk Kategori ASEAN Risk Champion.

"Pencapaian ini merupakan bukti dan pengakuan lembaga internasional atas komitmen jajaran Direksi dan Komisaris Pelindo, beserta seluruh insan Pelindo dalam menerapkan Manajemen Risiko dan GRC yang efektif di Perusahaan," Usman Saroni, Group Head Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan Kepatuhan Pelindo.

Pelindo telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai ISO 31000:2018 serta penyelarasan dengan peraturan Kementerian BUMN dalam strategi transformasi Perusahaan, yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem logistik, meningkatkan nilai perusahaan, dan mencegah potensi risiko. Untuk memastikan keselarasan dengan visi dan misinya, PELINDO telah menyusun peta jalan yang memandu proses, tahapan, dan pencapaian yang diprioritaskan.

Dari sisi GRC, Pelindo telah menetapkan pedoman dan kerangka kerja GRC sesuai dengan tujuan perusahaan yang terkonsolidasi dan terintegrasi dengan proses bisnis. Langkah ini melibatkan dan membentuk kerangka kerja terpadu dengan memanfaatkan solusi teknologi, menumbuhkan budaya kolaboratif, dan membangun struktur tata kelola terintegrasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan manajemen risiko yang efektif. Usaha ini membawa Pelindo meraih mendapatkan Penghargaan Anti Korupsi oleh Stranas PK dan ISO 37001: 2016 oleh asesor PT British Standard Institute (BSI) Group Indonesia.

"Diharapkan melalui penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pengelola manajemen risiko dan GRC dalam meningkatkan value perusahaan dan melindungi perusahaan dari risiko-risiko signifikan di masa yang akan datang, sesuai dengan tujuan dari pengelolaan risiko," tutup Usman .

JAKARTA - Industri properti nasional menunjukkan tren meningkat pada semester dua 2024. Sejumlah pengembang besar terus menggarap proyek-proyek baru ditengah optimisme terhadap pemerintahan baru.

Riset Indonesia Property Watch memproyeksikan industri properti tumbuh hingga 5% pada kuartal II-2024. Pertumbuhan tersebut diyakini berlanjut selama semester kedua atau hingga akhir 2024.

Salah satu yang menjadi penopang pertumbuhan yakni properti jenis high rise. Properti apartemen banyak diincar konsumen dari bergaam segmen karena dinilai sesuai dengan kebutuhan hunian masyarakat.

?Pembeli apartemen juga memperhatikan keunggulan konsep yang dapat memberikan nilai tambah sehingga unit apartemen miliknya sekaligus dapat menjadi instrumen investasi,? kata Direktur PT Sintesis Kreasi Bersama Thomas Go, di Jakarta Senin (19/8/2024).

Pengembang apartemen Asthana Kemang itu mengatakan, sebagai salah satu pengembang di kawasan perkotaan, pihaknya optimistis dengan iklim investasi di Tanah Air. Asthana Kemang dikembangkan dengan konsep Signature Indonesia Heritage.

Proyek mixed-use development itu berlokasi di area prime Kemang Jakarta Selatan. Dibangun diatas lahan seluas 2,2 hektare terdapat 4 tower apartemen dan 1 area komersial.

Mengusung konsep eksotisme budaya Indonesia etnik ?Java Heritage? dipadukan dengan gaya hidup luxurious dan smart home apartment.

Chief Marketing Officer Asthana Kemang, Ronny Mongkar, menjelaskan, tahap pertama pembangunan Asthana Kemang terdiri dari dua tower yaitu tower Sadewa yang sudah terjual habis.

?Saat ini kami sedang mempersiapkan serah-terima unitnya. Kedua, tower Nakula yang pembangunannya sedang dalam tahap finishing,?katanya.

Asthana Kemang, lanjut dia, meraih Best Choices Apartment Jakarta And Surrounding dan The Most Prospective Apartment With Ethnic Architecture Concept In Jakarta. Apartemen itu juga meraih Golden Property Awards atau GPA People?s Choice Awards 2024.

JAKARTA - Dokumen nota keuangan disebutkan penerimaan cukai dalam RAPBN tahun anggaran 2025 diperkirakan sebesar Rp244.198,4 miliar atau tumbuh 5,9%.

Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya (FEB UB) Malang, Imanina Eka Dalilah, mewanti-wanti agar pemerintah perlu berpikir secara moderat sebelum menerapkan kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT).

Imanina mengingatkan implikasi yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan CHT, misalnya dampak ekonomi dan sosial ke masyarakat. Sebab, kebijakan CHT ini bukan soal pendapatan negara ataupun kesehatan semata.

"Banyak yang bakal terdampak dari kebijakan CHT di Indonesia, mulai dari tenaga kerja, industri, hingga pertanian," kata Imanina dihubungi, Senin (19/8/2024).

Berdasarkan hasil kajian PPKE FEB UB (2023), peningkatan tarif CHT tidak serta merta menurunkan minat merokok masyarakat. Namun justru konsumen cenderung mencari produk rokok yang harganya dianggap memenuhi kemampuan daya belinya.

"Penurunan volume produksi rokok karena merebaknya rokok ilegal tentu merugikan negara," tegasnya.

Ditjen Bea dan Cukai mencatat tingkat peredaran rokok ilegal tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 6,86%. Angka itu menunjukkan ada potensi penerimaan negara yang tidak terselamatkan senilai Rp15,01 triliun.

Menurut Imanina, penyebab meningkatnya rokok ilegal dikarenakan kenaikan harga rokok yang telah cukup tinggi disertai dengan kenaikan tarif CHT yang terus meningkat setiap tahun. Hal ini mendorong perokok dengan pendapatan yang lebih rendah cenderung membeli rokok ilegal sebagai kompensasi atas kenaikan harga rokok yang terjadi.

"Sebagian perokok di Indonesia berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah," kata Imanina.

Merujuk hasil kajian sementara PPKE FEB UB (2024), bahwa rokok ilegal tahun 2023 kontributor terbesarnya dari rokok ilegal jenis polosan dan salah peruntukan (saltuk). Tingginya rokok ilegal jenis polosan mengindikasikan bahwa kenaikan harga rokok sudah sangat tinggi.

Imanina mengungkapkan, hasil kajian juga menyatakan tingginya rokok ilegal jenis salah peruntukan (saltuk) mengindikasikan bahwa masih kurangnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

"Pasalnya, rokok dengan saltuk menunjukkan adanya manipulasi dalam pelaporan jenis atau tujuan distribusi rokok untuk menghindari tarif cukai yang lebih tinggi," tegas Imanina.

Sebelumnya, Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan, mengungkapkan situasi yang tidak baik-baik saja bagi iklim usaha industri hasil tembakau (IHT) legal nasional. Beban yang dihadapi IHT legal, mulai kenaikan CHT yang eksesif, serta padatnya regulasi (heavy regulated).

Pada titik inilah, GAPPRI memberikan 3 catatan penting untuk pemerintah. Pertama, tidak menaikkan tarif CHT di tahun 2025, mengingat IHT akan terbebani akibat rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi sebesar 10,7%.

Kedua, GAPPRI berharap pemerintah tidak melakukan penyederhanaan (simplifikasi) struktur tarif dan golongan untuk menjaga kinerja IHT dalam rangka tetap mendorong optimalisasi penerimaan cukai dan pajak. "GAPPRI juga menolak arah kebijakan cukai yang mendekatkan disparitas tarif antar layer," tegas Henry Najoan.

Ketiga, mendorong operasi gempur rokok ilegal agar terus dilakukan secara konsisten dan terukur. Mengingat saat ini dampak meningkatnya tarif cukai rokok yang terlalu tinggi, pasar rokok sudah leluasa beredar rokok ilegal dan strukturnya semakin kuat.

"GAPPRI mengharapkan aparat penegak hukum (APH) agar terus-menerus meningkatkan penindakan rokok ilegal secara extra ordinary," pungkasnya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menanggapi viralnya salah satu pegawai melakukan pelanggaran hukum yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan bahwa secara tidak langsung pihaknya membenarkan bahwa pelaku adalah pegawai pajak. Hal ini sehubungan dengan postingan akun TikTok @hendii88 yang menyudutkan instansi DJP.

"Atas perselisihan yang terjadi murni merupakan permasalahan rumah tangga yang saat ini sudah dilaporkan dan ditangani oleh Aparatur Penegak Hukum," tulis Dwi dalam keterangan resmi, Senin (19/8/2024).

Dengan poin pertama tersebut, DJP sudah mengaku bahwa pelaku sudah dilaporkan dan ditangani oleh yang berwajib. Kemudian poin kedua, DJP telah melakukan pembinaan kepada pegawai bersangkutan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

"DJP menghormati proses hukum berlaku serta berkomitmen mendukung proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Dwi.

Adapun DJP tidak mentoleransi seluruh perbuatan yang melanggar kode etik, nilai-nilai kemanusiaan, serta peraturan perundang-undangan yang dilakukan pegawainya.

Tak lupa DJP menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan publik dalam menjaga DJP menjalankan fungsi pengumpul penerimaan negara melalui pajak.

"Bagi masyarakat yang menemukan informasi pelanggaran oleh pegawai DJP, dapat melaporkan melalui kanal pengaduan Kringpajak 1500200, surel ke [email protected], situs pengaduan.pajak.go.id, dan situs wise.kemenkeu.go.id," pungkas Dwi.

Sebelumnya, salah satu korban KDRT ikut mengadu nasibnya dengan meminta bantuan sebuah akun agar memviralkannya di media sosial.

"KALAU SUDAH SEPERTI INI, KORBAN HARUS MINTA BANTUAN KMN LAGI GUYS???," tulis akun @jkt.spot dikutip dari Instagram, Rabu (14/8) lalu.

Dari pesan yang diterima akun tersebut terungkap tentang seorang istri PNS yang ditendang dan dipukul berkali-kali saat sedang memangku anaknya. Setelah menendang dan memukul, korban pindah posisi di samping, kemudian memukuli tangan istrinya.

Korban KDRT ini menginformasikan kejadian sudah sering dialaminya dan sudah membuat pengaduan ke instansi terkait dari tahun lalu. Namun sampai sekarang perempuan yang masih dirahasiakan identitasnya tersebut belum mendapat keadilan dan perlindungan.

"Saya sudah mempublish di media, tetapi saya langsung dihubungi oleh instansi terkait. Saya juga sudah membuat pengaduan kepada instansi sejak per Desember 2023 tetapi pengaduan saya pending," tulis perempuan malang itu.

Mulanya admin media sosial tersebut menutup nama dan identitas instansi di bagian nama korban dan instansi tempat suaminya bekerja. Tapi di pesan paling bawah pada tangkapan layar pesan ternyata ada yang terlupa untuk ditutup dan menunjukkan identitas pelaku seorang pegawai DJP.

JAKARTA - Di ujung masa pemerintahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle kabinet . Ada Empat orang dilantik menjadi menteri dan wakil menteri (wamen) baru di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Ekonom Universotas Paramadina Wijayanto Samirin, menilai pelantikan menteri baru ini lebih berbau politik dibandingkan dengan manfaat ekonominya. Artinya, manfaat yg akan didapat oleh pak Jokowi lebih bersifat politik.

"Motivasi pergantian adalah politik, jadi manfaat yg akan didapat oleh pak Jokowi lebih bersifat politik, misalnya terkait bagi-bagi izin tambang dan proses akuisisi Golkar,"katanya kepada SINDOnews, Senin (19/8/2024)

Wijayanto menambahkan pergantian menteri-menteri ini justru akan merugikan pemerintah. Pasalnya, perubahan mendekati masa akhir jabatan akan hanya menimbulkan ketidakpastian.

"Secara umum, perubahan terburu-buru ini justru merugikan kepastian hukum dan iklim dunia usaha. apalagi terjadi di injury time, mengkonfirmasi bahwa pejabat bisa ditarik dan ditempatkan secara medadak untuk tujuan jangka pendek semata," Ujarnya

Ia mengatakan, salah satu reshuflle yang bermanfaat hanya pada Kepala Badan Gizi Nasional. Sebab, lembaga itu bisa bergerak awal untuk pemerintahan Prabowo.

"Barangkali, yg berdampak ekonomi hanya penunjukkan Kepala Badan Gizi, krn ia bisa bergerak lebih awal dan cepat untuk persiapan program Makan Bergizi Gratis," ujarnya

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan soal pemberian izin tambang bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan salah satunya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Izin untuk ormas tambang PBNU sudah selesai kalau tidak salah 3 sampai 4 hari lalu," ujar dia dalam acara Sertijab di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Baca Juga: Resmi Jadi Menteri ESDM, Harta Kekayaan Bahlil Lahadalia Tembus Rp310,4 Miliar

Bahlil mengatakan, nantinya PBNU tinggal menyetorkan Kompensasi Data Informasi (KDI) yang di transer kepada negara.

"Kalau sudah selesai ya selesai. Muhammadiyah sekarang dalam proses yang juga sudah hampir selesai tentang lokasi," kata dia.

Bahlil mengklaim meski pihaknya memiliki latar belakang pengusaha tambang namun berjanji tidak memiliki konflik kepentingan bersamaan dengan jabatannya sebagai Menteri ESDM.

Baca Juga: Jadi Menteri Investasi, Rosan Roeslani Memiliki Harta sebesar Rp860,7 Miliar

Dia mengungkapkan sejak dilantik menjadi menteri, ia tidak menjadi pengurus di perusahaan. Namun demikian bisnis tambangnya tetap jalan.

"Saya sudah mengundurkan diri dari semua jabatan dari perusahaan saya. Jadi posisi saya adalah bukan lagi sebagai pengusaha, tapi sebagai pejabat pemerintah," kata dia.