MOSKOW - BRICS telah menjadi sumber motivasi yang signifikan bagi banyak negara Afrika , untuk mendorong mereka memperjuangkan kemerdekaan dan menantang pengaruh Barat. Hal ini disampaikan duta besar BRICS Kota Internasional (IMBRICS) di Nigeria dalam sebuah wawancara kepada RT.

Samsondeen Olagunju yang mewakili International Municipal BRICS (IMBRICS) di negara Afrika Barat, yang bertanggung jawab untuk membina kerja sama antara politisi, ilmuwan, eksekutif perusahaan, dan tokoh kunci lainnya dengan maksud untuk mencapai tujuan strategis bersama.

Ia berbicara di sela-sela forum IMBRICS, pertemuan pemerintah daerah dan kotamadya dari anggota BRICS yang diadakan di Moskow. Olagunju membahas dampak positif yang dimiliki kelompok tersebut di benua Afrika.

"Kelompok (BRICS) ini mendorong negara-nara di benua itu untuk menantang pengaruh Barat," kata Samsondeen Olagunju.

Kerja sama ini telah menjadi sumber motivasi bagi begitu banyak negara, terutama di Afrika," sambungnya.

Dia menjelaskan, bahwa BRICS telah menunjukkan kepada negara-negara di benua itu bahwa mereka dapat berkembang, bahkan saat menghadapi sanksi Barat . "Kami hanya membutuhkan seseorang untuk menunjukkan cahaya kepada kami. Dan blok BRICS sejauh ini telah menunjukkan cahaya di Afrika," bebernya.

Duta Besar menunjuk negara-negara seperti Burkina Faso, Mali, dan Niger sebagai contoh negara-negara yang membela hak-hak mereka. "Mereka membela apa yang menjadi milik mereka," tambahnya.

Nigeria ingin "menjadi bagian dari blok yang akan memberi kita kehidupan yang bermakna, ekonomi yang bermakna, dan fasilitas yang bermakna," kata Olagunju.

Dia menyerukan, kepada negara-negara Afrika untuk melepaskan diri menjadi "boneka Barat" dan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh BRICS untuk mencapai kemandirian.

Sementara itu, Dawit Zegeye Haile, duta besar IMBRICS di Ethiopia, juga berbicara tentang pentingnya forum ini bagi negara-negara Afrika. Ethiopia bergabung dengan BRICS pada bulan Januari, bersama dengan Mesir, Iran, dan Uni Emirat Arab.

Dia mengatakan, BRICS menawarkan negaranya kesempatan untuk belajar dari pengalaman negara-negara seperti Rusia, China, India, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. "Kami (Ethiopia) ingin bekerja untuk mentransfer teknologi dan mempelajari hal-hal yang berbeda dari negara-negara itu, terutama dalam teknologi kota pintar, dalam pendidikan, dalam manajemen lalu lintas," ungkapnya.

BRICS didirikan pada tahun 2006 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, yang diikuti oleh Afrika Selatan yang bergabung pada tahun 2011. Rusia saat ini memegang keketuaan BRICS.

JAKARTA - Dolar AS (USD) adalah mata uang cadangan utama dunia, dan juga merupakan yang paling banyak digunakan dalam perdagangan dan transaksi internasional. Namun hegemoni dolar AS mendapat perlawanan seiring sanksi Berat terkait dengan perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan.

"Risiko dedolarisasi berulang secara berkala sepanjang sejarah pasca-perang. Kini kembali menjadi fokus karena pergeseran geopolitik dan geostrategis," kata Alexander Wise yang melakukan Penelitian Strategis di J.P. Morgan.

Secara khusus, sanksi AS terhadap Rusia membuat beberapa negara waspada karena terlalu bergantung pada greenback. Selain itu dengan latar belakang tren kenaikan suku bunga, dolar AS yang kuat menjadi lebih mahal bagi negara-negara berkembang, menyebabkan beberapa orang mulai berdagang dengan mata uang lain.

Pada Juli 2023, Bolivia menjadi negara Amerika Selatan terbaru -setelah Brasil dan Argentina- yang membayar impor dan ekspor menggunakan renminbi China. Tak hanya itu, penantang dominasi dolar AS juga datang dari mata uang alternatif lainnya.

Berikut daftar 5 mata uang calon pengganti dolar AS

1. Yuan China

Pesaing paling terkenal untuk dolar AS adalah Yuan China, ketika Beijing mencoba mengajak dunia untuk mengadopsinya. Dalam setahun terakhir, China membayar hampir semua impor minyak Rusia dengan mata uangnya sendiri di tengah sanksi Barat terhadap Moskow terkait perang Ukraina.

"Jelas dari langkah yang dilakukan China, seperti membayar hampir semua impor minyak Rusia dalam yuan atau berdagang dengan Brasil berdenominasi yuan. China tidak ingin mata uangnya tetap domestik," kata Abishur Prakash, kepala The Geopolitical Business kepada Insider.

Ditambah, memiliki kendali atas mata uang yang dibutuhkan seluruh dunia memperkuat kekuatan suatu negara. Namun yang menjadi diskusi saat ini seputar yuan sebagai mata uang cadangan utama adalah lebih tentang ketegangan geopolitik dan kekuatan ekonomi China daripada utilitas aktual yuan sebagai mata uang cadangan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala ekonom China di konsultan TS Lombard yang berbasis di London, Rory Green yang menulis dalam sebuat catatan 28 April. "Penting untuk membedakan antara peningkatan penggunaan RMB internasional dan de-dolarisasi," tambah Green.

Dia mengacu pada yuan yang memiliki nama resmi, renminbi atau RMB. Sederhananya, yuan terikat oleh pembatasan ? sebagian besar karena nilainya masih dikelola oleh Beijing.

Pada Maret 2023, yuan hanya menyumbang 2,3% dari pembayaran global melalui SWIFT, sistem keuangan global yang digunakan oleh bank. Sebaliknya, hampir 42% dari semua pembayaran dilakukan dalam dolar AS.

2. Euro

Seperti diketahui euro sudah menjadi mata uang cadangan kedua yang paling umum dipegang di dunia. Sementara itu hubungan Uni Eropa (UE) dan AS sebagai sekutu, tidak menghentikan ambisi Komisi Eropa untuk meningkatkan penggunaan euro dalam pembayaran internasional dan menantang greenback.

Hal ini terbukti dari proposal pada tahun 2018 yang berisikan upaya untuk meningkatkan peran euro setelah mantan Presiden AS Donald Trump menarik AS dari kesepakatan nuklir Iran secara sepihak.

Sejak saat itu sikap agresif blok mulai mereda, tetapi muncul komentar baru-baru ini dari negara-negara utama Uni Eropa menunjukkan ketegangan dan persaingan blok dengan sekutu terpentingnya.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron memperingatkan soal "ekstrateritorialitas dolar AS," dalam sebuah wawancara dengan Politico bahwa Eropa harus mengurangi ketergantungan pada greenback. Dolar AS sendiri mulai ditinggalkan oleh negara Eropa.

Berdasarkan data Atlantic Council yang mengutip data dari bank sentral AS (Federal Reserve/The) pada periode 1999-2019, hanya 23,1% saja yang menggunakan greenback.

Mata uang yang satu ini digunakan oleh 20 negara-negara besar Eropa. Meski tak semua anggota Uni Eropa menggunakannya, pengguna euro merupakan negara-negara besar dengan kekuatan ekonomi besar dunia seperti Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, dan Belanda

Euro menyumbang 20% dari devisa global dan utang internasional, masih jauh dari greenback, menurut Bank Sentral Eropa. Namun, "tidak ada mata uang lain yang memiliki popularitas, stabilitas, dan kekuatan ekonomi di belakangnya," kata manajer uang yang berbasis di Afrika Selatan Vestact dalam sebuah catatan kepada klien, menurut Bloomberg pada 10 Mei.

"Satu-satunya mata uang yang samar-samar hampir dapat menggantikan dolar adalah euro."

3. Mata Uang BRICS

Kelompok negara berkembang yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau yang dikenal dengan sebutan BRICS telah mendorong terbentuknya mata uang bersama. Gagasan tersebut dilontarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada awal Juni 2022.

Belakangan konsep tersebut mulai mendapatkan daya tarik lagi di tengah gerakan de-dolarisasi. "Mengapa kita tidak bisa melakukan perdagangan berdasarkan mata uang kita sendiri?" ungkap Presiden Brasil, Luiz In�cio Lula da Silva selama kunjungan kenegaraan ke China pada April, lalu menurut The Financial Times.

"Siapa yang memutuskan bahwa dolar adalah mata uang setelah hilangnya standar emas?" tambahnya.

Meski belum dipastikan waktunya, namun wacana ini telah banyak menuai sorotan karena dianggap menjadi ancaman bagi dolar Amerika Serikat (USD). Pembahasan mata uang bersama terus dibahas BRICS, terlebih setelah perluasan dengan kehadiran anggota baru seperti Mesir, Iran, Ethiopia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

"Mengapa negara-negara BRICS membutuhkan mata uang kelompok seperti SDR? Orang hanya berpikir ini adalah langkah untuk mengatasi hegemoni IMF yang dirasakan AS dan akan memungkinkan BRICS untuk membangun pengaruh dan unit mata uang mereka sendiri dalam lingkup itu," tulis Chris Turner, kepala pasar global di bank Belanda ING dalam catatannya Juni 2022.

4. Pound Inggris

Secara historis, pounds Inggris (GBP) lebih kuat dibandingkan kebanyakan mata uang, termasuk dolar AS. Pada tahun 2007, nilai GBP mencapai rekor dua kali lipat nilai dolar AS.

Pada tahun 2024, poundsterling adalah mata uang terkuat keempat di dunia, mempertahankan nilai stabil di atas USD1,20. Namun, dalam beberapa tahun terakhir usai dihantam Brexit, Pound melemah karena kenaikan suku bunga dan ketakutan akan resesi, sementara dolar AS menguat.

Faktanya selama lebih dari 20 tahun, pound Inggris lebih kuat dari dolar AS secara nominal. Pound Inggris (GBP) telah menikmati nilai premium terhadap dolar AS (USD) selama bertahun-tahun, karena konvensi historis dan kesediaan Bank of England untuk melakukan intervensi pada saat krisis untuk mempertahankan pound.

5. Mata Uang Lokal ASEAN

Salah satu cara melepaskan ketergantungan pada dolar AS yakni dengan menerapkan transaksi mata uang lokal atau yang dikenal dengan istilah Local Currency Transaction (LCT). Dua kelompok ekonomi besar, dimana salah satunya ASEAN meneken LCT untuk memuluskan upaya membuang dolar (USD).

Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina telah meneken kerjasama transaksi pembayaran lintas batas. Ini melalui kode QR, fast payment, data, hingga transaksi mata uang lokal.

Meski begitu menurut Ekonom Amerika Serikat peraih penghargaan nobel di bidang ekonomi Joseph Stiglitz menerangkan, bakal sulit menggantikan dolar sebagai mata uang cadangan global atau reserve currency.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit mengusulkan agar tunjangan kinerja (tukin) kementerian/lembaga (K/L) dipotong jika tidak bisa memenuhi target sasaran pembangunan prioritas nasional yang telah dijanjikan dalam setiap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, hal itu karena pemerintah dan DPR setiap tahun membahas target pembangunan seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dolfie mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab jika target-target itu tidak tercapai.

"Apabila tidak tercapai itu gimana? Kami mengusulkan misalnya tingkat pengangguran terbuka ini kan ada K/L yang mengurusi ini, tukinnya disesuaikan karena tidak tercapai, enggak bisa dibiarin. Rakyat menunggunya lama nanti, sementara ASN-nya gajinya naik terus," kata Dolfie dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan pemerintah, Rabu (28/8/2024).

Baca Juga: Gurih, Tunjangan Kinerja ASN Kementerian BUMN Naik 100 Persen

Awalnya Dolfie menyoroti pemerintah yang setiap tahun merumuskan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrem, rasio gini dan sebagainya. Ia menilai perlu ada hukuman (punishment) untuk K/L yang mengurusi program tersebut jika target tidak tercapai.

"Ini tukin dari K/L terkait, dari dirjen yang mengurusi ini harus disesuaikan agar yang kita tulis di sini, tingkat kemiskinan, rasio gini dan sebagainya ada tanggung jawabnya, nggak bisa dilepas gitu aja," ujar Dolfie.

Merespons hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, secara prinsip dan semangat atau spirit, pemerintah setuju untuk menerapkan stick and carrot itu. Namun, menurut Menkeu pelaksanaannya akan sulit, karena indikator maupun target pembangunan itu banyak melibatkan K/L.

"Secara spirit dan prinsip kami menyetujui karena harusnya reward dan penalty itu adalah sesuatu yang dalam paket yang lengkap. Mungkin dari sisi pelaksanaan terutama kalau output outcome itu tidak lagi menjadi tanggung jawab dari satu K/L, tapi itu beberapa K/L," ujar Sri Mulyani.

"Katakanlah pengangguran, kemiskinan, bahkan stunting kita lihat itu biasanya dilakukan across banyak sekali K/L jadi untuk menentukan K/L mana yang paling bertanggung jawab dan kemudian porsi berapa tanggung jawabnya itu terlihat dari sisi reward yang mereka lakukan, itu mungkin akan perlu suatu kajian yang cukup serius agar jangan sampai kita membuat signal reward and punishment yang salah," jelas Menkeu.

Baca Juga: 10 Terdakwa Korupsi Dana Tukin Kementerian ESDM Divonis 2-6 Tahun Penjara

Selain itu, ia melanjutkan mekanisme penetapan tukin sebetulnya ada di ranah presiden melalui penerbitan peraturan presiden atau Perpres dan proses penetapannya panjang karena harus melalui proses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"Karena Menpan RB yang akan menentukan kinerja mereka, kemudian dari kami lihat dari amplop anggarannya dan baru kita akan membuat keputusan. Jadi memang mekaniknya akan membutuhkan waktu tapi kami secara spirit memahami dan nanti akan kita pikirkan cara signaling yang tadi disampaikan Pak Dolfie yang mungkin bisa kita pikirkan mekanisme atau cara yang lain tapi sesuai dengan spirit untuk adanya reward dan punishment," ujar Sri Mulyani.

JAKARTA - Ekonomi global telah mengalami pergeseran besar-besaran selama dua tahun terakhir. BRICS telah menjadi bagian besar dari hal tersebut dengan negara-negara aliansi mendominasi daftar 10 negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat. Mereka berhasil mendorong Amerika Serikat (AS) menjauh dari dalam daftar.

Blok tersebut secara terbuka ingin mengubah status quo keuangan dengan upaya dedolarisasi yang sedang berlangsung. Hal ini tampaknya membuahkan hasil dengan klasemen ekonomi yang menunjukkan transisi kekuasaan global.

Pergeseran Global

AS selama ini telah menjadi kekuatan global yang dominan selama beberapa dekade. Pengaruhnya tidak dapat disangkal di tengah keunggulan dolar di seluruh dunia.

Namun tampaknya sekarang sudah mulai berubah. Menurut pandangan Dana Moneter Internasional (IMF) aliansi BRICS telah menawarkan ekonomi dengan potensi yang luar biasa.

Baca Juga: Jenderal Top Ukraina Akui Kegagalan Utama di Kursk Rusia

Sementara, Badang Keuangan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melaporkan bahwa BRICS mendominasi daftar 10 negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat. Dalam sebuah laporan, India, China dan Rusia masuk 5 besar pertumbuhan ekonomi tercepat dan AS turun posisi ke-7.

India berada di posisi teratas pada 2024. IMF mencatat bahwa ekonomi negara ini diperkirakan akan tumbuh 6,5% pada tahun 2025, dan sudah memiliki angka PDB terbesar kelima di dunia. Namun, negara ini seharusnya dapat naik ke posisi tiga besar di tahun mendatang.

Baik China dan Rusia adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat kedua dan kelima di dunia. Adapun China diprediksi tumbuh 4,5% pada 2025 dengan Moskow akan tumbuh 3,2%.

Baca Juga: Mengapa Palestina Ingin Gabung BRICS saat Israel Brutal Gempur Gaza?

Dua negara ini sangat penting bagi BRICS karena mereka menampilkan eksplorasi lanjutan ke dalam penyelesaian perdagangan. Melansir dari WatcherGuru, mereka dapat mendorong transaksi perdagangan unilateral lebih lanjut dengan berbagai inisiatif baru.

Brasil adalah negara BRICS tertinggi berikutnya dan berada di urutan ke-11 dengan pertumbuhan ekonomi tercepat. IMF memproyeksikan bahwa negara Amerika Selatan ini akan tumbuh 2,4% di tahun mendatang. Negara ini memiliki ekonomi terbesar ke-9 dalam hal PDB.

JAKARTA - Palestina secara resmi akan mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS saat Israel kian brutal di Jalur Gaza. Dalam menghadapi konteks internasional yang terus berkembang dan tantangan internal yang diperburuk konflik di Gaza, Palestina berusaha untuk mendefinisikan kembali posisi strategisnya di panggung global.

Dengan pemikiran ini, Palestina berencana untuk mengajukan aplikasi resmi untuk menjadi anggota BRICS sebuah kelompok negara berkembang yang semakin berpengaruh.

Diundang secara pribadi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS mendatang di Kazan, Presiden Palestina Mahmoud Abbas melihat langkah ini sebagai kesempatan untuk mendiversifikasi aliansi Palestina, memperkuat pengaruh diplomatiknya dan mengurangi ketergantungan pada bantuan Barat.

Strategi Palestina untuk bergabung dengan BRICS dapat mengubah posisi internasionalnya secara mendalam. Dengan berintegrasi ke dalam kelompok negara berkembang ini, Palestina dapat mengurangi ketergantungannya pada bantuan Barat dan mendiversifikasi sumber-sumber dukungan ekonomi dan diplomatiknya.

Baca Juga: Palestina Siap Gabung BRICS, Diundang Langsung Presiden Putin

Langkah berani ini juga dapat memperkuat solidaritas internasional terhadap perjuangan Palestina sambil menawarkan peluang ekonomi melalui perjanjian bilateral dan multilateral di dalam kelompok tersebut.

Namun, inisiatif tersebut juga dapat menimbulkan reaksi beragam dari mitra-mitra tradisional Palestina, terutama mereka yang memiliki hubungan yang tegang dengan beberapa anggota BRICS. Kebijakan luar negeri BRICS dapat terpengaruh secara signifikan, terutama jika Palestina menggunakan platform ini untuk mendorong resolusi terkait situasi di Timur Tengah.

Selain itu, upaya untuk bergabung dengan BRICS mencerminkan keinginan Palestina untuk memainkan peran yang lebih aktif dan berpengaruh di panggung internasional meskipun ada banyak kendala yang harus diatasi.

JAKARTA - Sekitar 126 negara akan menghadiri Konferensi Tingkat Menteri BRICS , semuanya menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan blok ini dan meninggalkan Dolar AS. Antrean untuk bergabung dengan BRICS semakin panjang karena negara-negara berkembang menunjukkan ketertarikan mereka untuk bergabung dengan aliansi ini.

Negara-negara berkembang sekarang ingin mengakhiri ketergantungan pada Dolar AS dan mempromosikan mata uang lokal mereka untuk perdagangan.

Forum Kota Internasional (IMF) ke VI negara-negara BRICS ini akan berlangsung di Moskow antara 27 dan 28 Agustus. Sebagian besar negara-negara berkembang yang berasal dari Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur memiliki ketertarikan yang sama untuk bergabung dengan blok ini. Mereka berambisi untuk memperkuat mata uang lokal dan tidak bergantung pada dolar AS untuk perdagangan.

Pertemuan besar tersebut akan mencakup pembahasan 13 bidang pekerjaan, di antaranya kerja sama kota internasional; ekonomi
; teknologi digitak; industri; energi; infrastruktur perkotaan; transportasi; ekologii, kesehatan; pendidikan; ilmu pengetahuan,
budaya; olahraga dan pariwisata.

Baca Juga: Palestina Siap Gabung BRICS, Diundang Langsung Presiden Putin

Acara ini akan mencakup lebih dari 70 acara bisnis dan pameran berskala besar, yang menampilkan pameran internasional tahunan digitech+. Saat ini sudah 26 negara yang secara resmi telah mengirimkan aplikasi mereka untuk bergabung dengan BRICS. Sekitar 21 negara secara informal telah menyatakan ketertarikan mereka untuk menjadi bagian dari kelompok ini, sementara negara-negara lainnya hanya menunjukkan ketertarikan umum terhadap apa yang ditawarkan oleh blok BRICS.

"Lebih dari 40 negara telah menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dengan BRICS,? ujar Pendiri Africa-China Centre for Policy Advisory Paul Frimpong dilansir dari WatcherGuru, Rabu (28/8/2024).

"Aliansi BRICS menarik sekelompok anggota potensial yang beragam karena didorong oleh keinginan bersama untuk menciptakan lanskap global yang lebih adil yang menurut banyak negara saat ini bias terhadap mereka."

Baca Juga: Proyek Rudal Nuklir Sentinel Bikin Amerika Serikat Sakit Kepala, Ini Alasannya

Konferensi BRICS tersebut dapat menjadi titik krusial bagi blok ini dalam misinya untuk menarik lebih banyak negara untuk melakukan dedolarisasi. Dengan semakin banyaknya negara yang menunjukkan ketertarikan untuk bergabung setiap bulannya, puncak dari ketertarikan negara-negara ini bisa menjadi pertanda baik bagi blok ini menjelang pertemuan puncak mereka di bulan Oktober ini di Rusia.

KTT BRICS ke-16 akan diselenggarakan di Kazan, Rusia, pada 22-24 Oktober 2024. Aliansi baru yang diperluas ini akan berkumpul untuk berdiskusi untuk pertama kalinya sejak perluasan. Poin utama diskusi kemungkinan besar adalah Dolar AS, mata uang baru BRICS, dan masa depan ekspansi.

JAKARTA - Menyusul pertemuan antara kedua presiden di awal bulan ini, Palestina mengumumkan akan secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS.

Presiden Rusia Vladimir Putin telah bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas awal Agustus. Setelah itu, Abbas diundang ke KTT BRICS 2024.

Keputusan ini mengikuti tren yang sedang berlangsung untuk aliansi ekonomi tahun ini. Sejumlah besar negara telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan BRICS yang diperluas. Pada 2023, blok ini menyambut empat anggota baru, di antaranya Uni Emirat Arab (UEA), Iran, Mesir, dan Ethiopia.

Baca Juga: Transaksi Minyak Tanpa Dolar, India Dapat Diskon Rp108 Triliun

Dua tahun terakhir ini merupakan masa yang penting bagi aliansi BRICS. Aliansi ini memperluas keanggotaannya untuk pertama kalinya sejak 2001 tahun lalu dan terus mendiskusikan pertumbuhan yang lebih besar lagi. Hal ini telah menyebabkan sejumlah negara menjangkau dengan niat untuk menjadi negara berikutnya yang akan diikutsertakan dalam upaya perluasan.

Di antaranya adalah Palestina, yang secara resmi mengumumkan akan mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS. Secara khusus, Duta Besar Otoritas Palestina untuk Rusia, Abdel Hafeez Nofal, menegaskan aplikasi tersebut akan tiba setelah negara ini ikut serta dalam pertemuan tahunan di Rusia.

"Kami menerima undangan dari Presiden Putin untuk Presiden Abbas, dan beliau diundang untuk berpartisipasi dalam KTT BRICS," katanya kepada media setempat. "Yang paling penting adalah perwakilan Palestina akan berpartisipasi dalam acara ini," katanya dikutip dari WatcherGuru, Rabu (28/8/2024).

Setelah itu, Nofal mengatakan, "Setelah partisipasi pertama kami dalam KTT BRICS, kami akan mengirimkan permintaan untuk bergabung dengan asosiasi ini."

Baca Juga: Ukraina Tak Sengaja Bocorkan Lokasi Jet Tempur F-16, Diduga Diserang Rusia

Dia mencatat bahwa KTT 2024 Rusia akan menampilkan sesi fokus pada Palestina. Negara ini tidak akan sendirian dalam mengejar keanggotaannya. Awal tahun ini, BRICS mengungkapkan bahwa lebih dari 30 negara ingin bergabung termasuk negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Venezuela, dan bahkan Chili. Meskipun blok ini masih mendiskusikan ekspansi lebih lanjut, daftar negara yang ingin bergabung terus bertambah.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meluncurkan dua regulasi pembiayaan kreatif guna membantu program pembangunan infrastruktur negara ke depan. Regulasi pertama dalam bentuk skema hak pengelolaan terbatas (HPT), yang dikenal sebagai Limited Concession Scheme (LCS). Kedua pendanaan penyediaan infrastruktur melalui pengolahan perolehan peningkatan nilai kawasan (P3NK).

Dua skema tersebut diluncurkan guna dapat melibatkan partisipasi pihak swasta dalam meringankan beban pembiayaan APBN atas infrastruktur.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan pembiayaan infrastruktur dari RAPBN 2025 diamanatkan sebesar Rp400,3 Triliun, untuk pendidikan, kesehatan, konektivitas pangan dan energi serta keberlanjutan pembangunan IKN.

Namun, menurutnya pemerintah juga berupaya meningkatkan efektivitas pembiayaan APBN atas infrastruktur melalui skema HPT dan P3NK tersebut.

"Tentu, ini mendukung visi Indonesia maju mencapai rasio infrastruktur stock sebesar 49% dari PDB tahun 2024. Guna mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintah terus meningkatkan efektivitas dan pembiayaan investasi dengan kebijakan alternatif pembiayaan kreatif yang mengurangi beban APBN dan mendorong partisipasi swasta," jelas Airlangga melalui teleconference, Rabu (28/8/2024).

Politikus Partai Golkar itu mengatakan skema HPT atau LCS ini telah diatur dalam regulasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2024. Dia pun menyebutkan skema HPT tersebut juga sudah dipraktekkan oleh berbagai negara, salah satunya Australia, yang melibatkan pihak swasta dalam pembangunan bandara maupun pelabuhan.

"HPT adalah skema optimalisasi barang milik negara dan aset milik BUMN guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan infrastruktur. HPT juga dikenal sebagai aset recycling yang telah dilaksanakan oleh Australia di tahun 2014 antara lain di pelabuhan Melbourne dan bandara Sydney," terang Airlangga.

Selain HPT, Airlangga menuturkan pemerintah juga meresmikan skema P3NK yang bertujuan untuk penyediaan infrastruktur yang didanai dari proporsi peningkatan nilai. Dalam istilah praktik yang diterapkan di internasional, P3NK juga disebut sebagai Land Value Capture (LVC).

"Begitu pula dengan skema P3NK atau land value capture, ini merupakan pendanaan berbasis kewilayahan akibat peningkatan perolehan nilai tanah akibat adanya investasi infrastruktur di sekitar suatu kawasan. Skema ini telah dilakukan di berbagai negara seperti Inggris maupun Jepang," tutur Airlangga.

Adapun regulasi pengaturan P3NK ini merupakan produk dari Perpres Nomor 79 Tahun 2024.

Tujuan daripada regulasi pembiayaan kreatif dalam pembangunan infrastruktur tersebut, diungkapkan Airlangga, agar menjadi inovasi dalam menarik investasi dalam keterlibatan pembangunan negara namun tetap berdaya saing.

"Peluncuran regulasi creative infrastructure, adalah langkah awal namun perlu didukung oleh kerjasama dari semua pihak, badan usaha milik pemerintah, negara, daerah, untuk mewujudkan investasi yang berdaya saing," tegas dia.

YOGYAKARTA - Presiden Jokowi menyebut belum ada keputusan terkait rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang kabarnya bakal diberlakukan pemerintah 1 Oktober 2024 mendatang.

Jokowi mengatakan saat ini rencana tersebut masih dalam proses sosialisasi ke masyarakat. Sebelum memberlakukannya pemerintah juga bakal melihat terlebih dahulu kondisi di lapangan seperti apa

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi. kita akan melihat di lapangan seperti apa," ujar Jokowi, di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Baca Juga: Orang Kaya Pakai BBM Subsidi, Menteri Bahlil: Apa Kata Dunia Bos?

Dia menegaskan jika hingga saat ini belum ada keputusan berkaitan dengan rencana pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi tersebut. Bahkan hingga saat ini belum ada rapat membahas rencana pembatasan ini.

Terkait perlunya pembatasan BBM bersubsidi, Jokowi mengatakan pertimbangan pertama adalah berkaitan dengan polusi udara yang banyak terjadi di kota besar terutama Jakarta. Pertimbangan yang kedua adalah pemerintah ingin ada efisiensi anggaran terutama di tahun 2025.

"Yang pertama ini terkait dengan polusi terutama di Jakarta. Dan yang kedua, kita juga ingin ada efisiensi anggaran terutama di tahun 2025," terangnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pembatasan BBM bersubsidi baru akan dilaksanakan setelah adanya penetapan Peraturan Menteri (Permen).

"Karena begitu aturannya ke luar, Permen-nya ke luar,? ujar Bahlil.

Baca Juga: Siap-siap! Pembatasan BBM Subsidi Dimulai 1 Oktober 2024

Dia membenarkan bahwa kemungkinan pelaksanaan pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan terlaksana pada 1 Oktober 2024. Menurut dia saat ini yang dilakukan Pemerintah adalah membahas waktu yang tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

"Kan ada waktu untuk sosialisasi, nah waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," katanya.

JAKARTA - Komisi VII DPR RI bersama dengan Kementerian ESDM menyepakati asumsi dasar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( RAPBN ) Tahun Anggaran (TA) 2025, salah satunya soal besaran subsidi listrik .

"Subsidi listrik tahun 2025 disepakati mencapai Rp90,22 triliun, sudah termasuk kurang bayar 2023 sebesar Rp2,02 triliun, (atau) naik dari target 2024 sebesar Rp73,24 triliun," jelasnya dalam Rapat Keja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Dikatakan Bahlil, kenaikan anggaran subsidi listrik ini didorong oleh perkiraan kenaikan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan di 2024 menjadi 42,08 juta pelanggan di 2025.

"Jadi naiknya kurang lebih sekitar 1 juta juta lebih pelanggan. Jadi itu berdampak pada kenaikan," imbuhnya.

Tak hanya subsidi listrik, keduanya juga menyepakati volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, dengan rincian minyak tanah dan solar yang disepakati turun menjadi 19,41 juta kiloliter pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Volume BBM bersubsidi, yaitu minyak tanah dan solar disepakati 19,41 juta kiloliter, turun dibandingkan target 2024 sebesar 19,58 juta kiloliter," urainya.

Bahlil mengatakan, bahwa penurunan ini dorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran. Selanjutnya untuk subsidi solar, lanjut Bahlil, telah disepakati Rp1.000 per liter atau sama dengan tahun sebelumnya atau tidak ada perubahan.

"Sementara, volume LPG bersubsidi untuk tahun anggaran 2025 disepakati 8,17 juta metrik ton atau naik dari target 2024 yang sebesar 8,07 juta metrik ton," pungkas Bahlil.

JAKARTA - Rusia melancarkan serangan rudal dan pesawat nirawak besar-besaran ke seluruh Ukraina pada Senin (26/8/2024) dengan fokus menargetkan infrastruktur energi. Setidaknya tiga orang dilaporkan tewas, dan pemadaman listrik dilaporkan terjadi di seluruh negeri.

Serangan rudal ke Ukraina itu menghabiskan anggaran Rusia sebesar USD1,3 miliar atau setara Rp20,1 triliun. Anggaran itu merupakan rekor tertinggi sejak dimulainya operasi khusus.

?Ini adalah penembakan termahal sejak awal perang, sekitar USD1,3 miliar dihabiskan untuk itu. Misalnya, serangan pada 8 Juli, ketika Rusia meluncurkan 38 jenis rudal berbeda ke Ukraina, merugikannya. USD200-250 juta," tulis laporkan Forbes Ukraina.

Rusia secara keseluruhan menggunakan 236 alat pemusnah udara sebanyak 127 rudal dan 109 drone serang. Sementara, angkatan pertahanan Ukraina berhasil menembak jatuh 201 sasaran yaitu 102 rudal dan 99 UAV. Setidaknya 15 wilayah mendapat kecaman.

Seorang manajer puncak perusahaan energi yang tidak ingin disebutkan namanya, Rusia telah melancarkan salah satu serangan terbesar terhadap sektor energi Ukraina.

?Ada banyak kerusakan di gardu induk Ukrenergo ? puluhan objek,? kata kepada Forbes

Menurutnya, pembangkit listrik tenaga panas besar Ukraina kali ini terhindar dari serangan serius, sebagian besar rudal dan drone di atasnya ditembak jatuh.

JAKARTA - Pemerintahan Netanyahu terancam dibubarkan lantaran mengulur pembahasan anggaran 2025 di tengah curamnya defisit dan utang yang membengkak. Pembicaraan substantif mengenai kerangka kerja fiskal untuk tahun depan tersebut belum dimulai di tengah-tengah perang yang sedang berlangsung di Gaza, menurut laporan Bloomberg.

Baca Juga: Publik Arab Ledek Nasrallah: Roket Hizbullah Hanya Bunuh dan Lukai Ayam Israel

Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah terhenti dalam melakukan pembahasan anggaran 2025. Pejabat Kementerian Keuangan Israel mengatakan penyusunan anggaran biasanya sudah berjalan dengan baik pada saat ini, tetapi hampir tidak ada diskusi substantif yang terjadi.

Proposal anggaran biasanya disusun pada awal musim panas, dibawa ke kabinet untuk disetujui pada Agustus, dan disahkan oleh parlemen pada akhir tahun. Kegagalan untuk meloloskan anggaran pada 31 Maret 2025 akan berakibat pada pembubaran pemerintah dan pemilihan umum.

Netanyahu dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang dilaporkan telah bertemu dengan perdana menteri minggu lalu untuk membicarakan anggaran, belum menjelaskan penundaan tersebut. Sementara, Gubernur Bank Sentral Israel, Amir Yaron, telah meminta Netanyahu untuk mempercepat proses tersebut lantaran pasar keuangan mencari kebijakan fiskal yang bertanggung jawab bahkan pada masa perang.

Baca Juga: Saling Balas, Pertarungan China dan Uni Eropa Makin Panas

Yaron menegaskan, penyesuaian anggaran permanen dengan total sekitar 30 miliar shekel atau USD8,1 miliar diperlukan tahun depan untuk mempertahankan peningkatan pertahanan dan pengeluaran-pengeluaran lain yang berhubungan dengan perang. Ia juga menekankan perlunya rasio utang Israel terhadap PDB untuk dipertahankan.

"Mempertahankan kerangka anggaran untuk tahun 2024 dan mendorong proses penataan anggaran untuk tahun 2025 sangatlah penting," tegas Yaron dilansir dari Russia Today, Selasa (27/8/2024).

Dihadapkan dengan penurunan peringkat kredit karena defisit negara yang melebar di tengah meningkatnya pengeluaran militer dan sipil, Pemerintah Israel berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk mempertahankan tanggung jawab fiskal dan kredibilitas.