Jakarta: Perusahaan farmasi memberikan dukungan terhadap industri golf di indonesia dengan melaksanakan turnamen golf yang menarik banyak peserta dari generasi muda. Combiphar mengumumkan dukungan penuh terhadap turnamen golf The Indonesia Pro-Am (TIPA) dan Celebrity Pro-AM Golf 2024.

baca juga: Pelaku Industri Ingin Jamu Semakin Dikenal Dunia

Presiden Direktur Combiphar Michael Wanandi menjelaskan partisipasi Combiphar dalam turnamen ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan yang bertujuan memajukan industri golf di Indonesia.

"Menggerakkan industri golf di Indonesia agar lebih besar lagi, dan berharap mewujudkan mimpi kalau suatu hari ada pemain Golf Indonesia yang bisa menjadi pemain top dunia," tegas dia, Sabtu, 13 Juli 2024.

Dia menuturkan Championing a Healthy Tomorrow merupakan komitmen perusahaan sejak 2012 dengan mendukung berbagai cabang olahraga yang populer di masyarakat, seperti golf, basket, lari, dan tenis, dengan harapan terbentuknya masyarakat yang lebih sehat dan aktif.
Melalui inisiatif ini, perusahaan ingin menginspirasi masyarakat untuk mengutamakan kesehatan mereka dan menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. The Indonesia Pro-Am (TIPA) adalah bagian dari rangkaian turnamen golf Asian Development Tour (ADT) di Indonesia, sebuah jalur utama bagi para pegolf menuju Asian Tour, turnamen golf profesional tertinggi di Asia.

"2024 menjadi tahun kedua penyelenggaraan dari turnamen ini dan diharapkan bisa mengulang kesuksesan pada 2023," jelas dia yang menuturkan turnamen ini juga tercatat dalam sejarah sebagai turnamen Pro-AM pertama dan terbesar di Asia.

Sedangkan Celebrity Pro-AM Golf 2024 akan menjadi ajang yang sangat menarik, dimana pegolf profesional dan pemain amatir, termasuk selebritis ternama, bersatu dalam sebuah kolaborasi unik.

Selama satu hari penuh, mereka akan bermain dalam format grup, menciptakan turnamen yang pertama dan terbesar dalam sejarah, menggabungkan atlet profesional, amatir, dan selebritas dalam satu acara golf. Turnamen ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga tentang menyatukan berbagai kalangan untuk merayakan kesehatan dan olahraga dengan cara yang menyenangkan dan inklusif.

Combiphar berharap acara ini tidak hanya menjadi ajang unjuk kebolehan para selebritas di lapangan golf, tetapi juga sebagai platform penting untuk menyebarluaskan pesan kesehatan kepada masyarakat.

"Melalui partisipasi selebritas, Combiphar ingin menghilangkan stigma bahwa golf adalah olahraga eksklusif," tegas dia.

menginspirasi banyak orang

CEO Rans Entertainment Raffi Ahmad, yang juga akan ikut berpartisipasi dalam Celebrity Pro-AM, mengatakan golf adalah ollahraga yang fokus kepada diri sendiri berbeda dengan jenis olahraga lainnya. Ini membuat olahraga ini cocok dengan pengusaha.

"Ini yang membuat banyak orang sukses main golf. Saya berharap partisipasi saya bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk mencoba olahraga ini dan merasakan manfaatnya bagi kesehatan. Saya sangat senang bisa ikut serta dalam Celebrity Pro-AM Golf 2024,"tegas dia.

Combiphar percaya golf adalah olahraga yang ideal untuk mempromosikan gaya hidup sehat. Selain memberikan manfaat fisik seperti meningkatkan kekuatan, fleksibilitas, dan keseimbangan, golf juga memberikan manfaat mental seperti mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi.

"Combiphar tetap berkomitmen untuk membantu membangun generasi Indonesia yang lebih sehat. Baik itu dlm bentuk produk yang diluncurkan oleh Combiphar Group maupun dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti memberikan edukasi-edukasi kesehatan kepada generasi muda, dan juga turut mensponsori dan mengadakan kegiatan-kegiatan olah raga," tegas Michael.

(SAW)

Jakarta: Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peranan khusus dalam menggerakkan roda ekonomi dan mesin pembangunan nasional.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), proyek prioritas dalam periode 2020-2024 diperkirakan memakan biaya senilai Rp6.555 triliun. Tentu, perusahaan-perusahaan BUMN yang mengambil peran dalam proyek prioritas itu membutuhkan dana berskala besar.

Oleh sebabnya, Penyertaan Modal Negara (PMN) biasanya menjadi kuncian pemerintah untuk membantu perusahaan-perusahaan pelat merah itu agar dapat menjalankan proyek pembangunan sesuai rencana.

Apa itu penyertaan modal negara?

Mengutip laman Dkjn Kemenkeu, Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara dan/atau perseroan terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.

Dengan demikian, PMN akan menjadi suntikan dana utama bagi BUMN untuk memperkuat kebutuhan biaya perusahaan dan sebagai acuan pemerintah terhadap efisiensi anggaran sekaligus meningkatkan biaya produksi.

Baca juga: Bukan dari Utang Luar Negeri, Setoran PMN Berasal dari Dividen

Efek PMN untuk BUMN

Dkjn Kemenkeu menyebutkan, dukungan Penyertaan Modal Negara untuk BUMN Prioritas, memperhatikan efektivitas kinerja BUMN penerima yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan. Kriteria BUMN penerima sebagai berikut:

1. Pengaruh terhadap hajat hidup masyarakat.
2. Peran sovereign yang dijalankan BUMN.
3. Eksposur terhadap sistem keuangan.
4. Kepemilikan pemerintah.
5. Total aset yang dimiliki.

Itulah informasi terkait pengertian Penyertaan Modal Negara serta efek yang diterima oleh BUMN dalam sektor pembangunan. Semoga informasi ini bermanfaat ya. (SyariefMuhammad Syafiq)

(ANN)

Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus mengakselerasi penyaluran kredit kepada segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Sepanjang Januari hingga Mei 2024, tercatat BRI berhasil menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp76,4 triliun kepada 1,5 juta debitur.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan nilai tersebut setara dengan 46,33 persen dari total kuota penyaluran KUR BRI untuk tahun 2024 yakni sebesar Rp165 triliun.

"Sejalan dengan penyaluran KUR yang terus tumbuh, BRI mampu menjaga kualitas kredit KUR yang disalurkan. Hal tersebut tercermin dari NPL KUR BRI yang terjaga di kisaran 2 persen," kata Supari.
Supari mengungkapkan perseroan telah memiliki strategi untuk menjaga NPL KUR BRI. Upaya BRI di antaranya melalui penyaluran kredit secara selective growth, mendorong peningkatan recovery rate, serta melakukan monitoring pinjaman secara ketat, baik online maupun offline.

BRI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp76,4 triliun kepada 1,5 juta debitur. (Foto: Dok. BRI)

Ke depan, BRI berharap adanya kebijakan penguatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga, karena dua faktor tersebut menjadi driver utama pertumbuhan kredit UMKM yang menjadi kontributor utama dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di tengah kondisi makro ekonomi yang menantang.

Baca juga: Cerita Narti Jadi AgenBRILink, Bawa Inovasi dan Perubahan untuk Masyarakat

Di sisi lain, penyaluran KUR BRI di tahun ini juga didorong dengan perluasan jangkauan penerima baru. Untuk tahun ini BRI akan menyalurkan KUR kepada lebih dari 3,7 juta nasabah dari pipeline sebanyak 7 juta.

"Kami juga sudah siapkan nasabah-nasabah lama kami kurang lebih 2 juta kita akan naik kelaskan," jelas Supari.

Secara umum, strategi Bisnis Mikro BRI ke depan akan fokus pada pemberdayaan berada di depan pembiayaan. BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada UMKM, telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi hingga interkoneksi.

(KIE)

Jakarta: Sejumlah berita ekonomi pada Jumat, 12 Juli 2024 mendapat perhatian pembaca dan menjadi berita terpopuler.

Mulai dari pemerintah yang menggelontorkan insentif ke Investor demi mempercepat pembangunan IKN, pemerintah mengkaji perpanjangan restrukturisasi kredit, hingga Pertamina tunggu arahan untuk menjalankan kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi.

Berikut rangkuman berita selengkapnya:

1. Kebut Pembangunan IKN, Pemerintah Gelontorkan Insentif ke Investor

Pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui pemberian insentif untuk calon investor.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Pemerintah Kaji Perpanjangan Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid

Pemerintah menyatakan tengah mengkaji opsi perpanjangan restrukturisasi kredit terdampak covid-19 hanya untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Baca berita selengkapnya di sini.

Baca juga: Pemerintah Minta Perpanjang Program Restrukturisasi Kredit, Begini Tanggapan OJK

3. Bahlil Pede Bandara IKN Siap Beroperasi Sebelum 17 Agustus

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan bandara di Ibu Kota Nusantara siap beroperasi sebelum 17 Agustus 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Harga Emas Antam Melejit, Nyaris Rp1,4 Juta/Gram

Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pagi ini menguat nyaris menyentuh Rp1,4 juta per gram.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Pertamina Tunggu Arahan Jalankan Pembatasan Pembelian BBM Subsidi

PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga akan mengikuti arahan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi oleh konsumen.

Baca berita selengkapnya di sini.

(ANN)

Jakarta: Perusahaan asal Vietnam, Tan Long Group buka suara terkait dengan keterlibatan dalam dugaan mark up impor beras Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional.

Ketua Tan Long Group Truong Sy Ba menegaskan pihaknya tidak terlibat sedikitpun terkait impor beras yang dilakukan Perum Bulog. Ia menjelaskan sejak 2023 sampai saat ini, perusahaannya tidak memenangkan tender apapun dengan Perum Bulog.

"Sepanjang sejarah pembukaan penawaran beras Bulog, dan sejak tahun 2023 hingga sekarang kami hanya menang satu batch beras sebanyak 30 ribu ton dikirimkan melalui Posco (Korea), dan tidak secara langsung memenangkan kiriman Bulog," kata Truong Sy Ba dikutip dari laporan berita online Vietnam, CAFEF, Sabtu, 13 Juli 2024.

Ia menegaskan, pihaknya tidak memenangkan pengiriman satu pun dari Bulog sebagai lembaga yang ditugaskan untuk membeli kontrak beras internasional dari Pemerintah Indonesia.

Truong Sy Ba mengungkap jika mengacu pada penawaran Mei, ada anggota usahanya Loc Troi yang memenangkan tender 100 ribu ton beras. Namun, Tan Long menawarkan harga yang lebih tinggi yaitu USD15 per ton, jadi dia tidak memenangkan tawaran itu.

Penawaran oleh Tan Long ini disampaikan langsung kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang saat itu tengah berkunjung ke Vietnam. Namun, melihat penawaran harga Tan Long lebih tinggi, maka tidak diambil oleh Pemerintah Indonesia.

"Pada 19 Mei, Bapak Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Indonesia berkunjung ke Vietnam, kemudian mengunjungi pabrik beras TLG di Can Tho, dan pabrik beras Hanh Phuc di An Giang, saat itu kami Ada meja yang menawarkan 100 ribu ton beras , dengan harga USD538 per ton, harga FOB. Namun jika dibandingkan dengan harga Loc Troi, mereka menemukan tawaran TLG lebih tinggi, sehingga kami tidak menang," jelas dia.

Jadi, Truong Sy Ba mengatakan penawaran beras USD538 per ton tidak secara resmi menawarkan harga tersebut kepada Indonesia. Namun hanya kepada Mentan Amran saat berkunjung ke Vietnam.

"Dalam pembicaraan ini, Menteri (Amran) bertanya kepada kami saat itu berapa harga beras yang diekspor ke Indonesia dengan metode FOB (harga di gerbang perbatasan negara penjual), dan kemudian kami menghitung harganya menjadi USD 538 per ton," lanjutnya.

Secara khusus, Truong Sy Ba menegaskan kembali perusaahannya ini tidak ada hubungannya dengan Bulog.

Baca juga: Berpotensi Merugikan Negara, KPK Didorong Selidiki Kasus Impor Beras

Kepala Bapanas-Dirut Bulog diadukan ke KPK

Sebelumnya diberitakan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi hingga Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK. Keduanya dilaporkan oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto.

Ada dua laporan yang dibuat Hari. Pertama, berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa mark up impor beras. Sementara yang kedua terkait masalah tertahannya beras di Pelabuhan Tanjung Priok atau demurrage.

Hari meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dua masalah tersebut.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari di depan Gedung KPK, Jakarta, pekan lalu.

(HUS)

Jakarta: Perusahaan tentu wajib membayarkan gaji para karyawannya ketika menyelesaikan segala tugas dalam kurun waktu yang ditentukan. Terlebih jika karyawan tersebut bekerja melebihi batas jam kerja atau biasa disebut lembur.

Namun, setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing ketika berbicara soal lembur tersebut. Umumnya, upah lembur akan dibayarkan oleh perusahaan dengan jumlah waktu lembur atau per jamnya.

Namun, apa itu upah lembur?, bagaimana cara menghitung upah lembur? Untuk mengetahuinya, simak informasinya dibawah ini.

Apa itu upah lembur

Upah lembur adalah upah yang diterima karyawan karena telah bekerja lembur sesuai dengan jumlah jam kerja lembur yang ditentukan.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, setiap perusahaan memiliki kebijakan terkait pembayaran upah lembur. Upah lembur juga diatur dalam ada undang-undang.

Baca juga: Ini Rincian Biaya Lembur PNS 2024, Naik Lho!

Aturan perhitungan lembur

Peraturan terkait hitungan upah lembur juga telah tertulus di dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri No. 102/MEN/VI/2004.

Dimana, karyawan atau pegawai akan mendapatkan uang lembur jika berada dalam kondisi:

- Waktu kerja karyawan tersebut lebih dari tujuh jam sehari dan 40 jam seminggu selama enam hari kerja.

- Waktu kerja karyawan tersebut lebih dari delapan jam sehari dan 40 jam seminggu selama lima hari kerja.

- Pada Hari libur nasional atau minggu karyawan tersebut tetap bekerja.

Cara menghitung upah lembur

Melansir laman Mekaari Talenta, menghitung upah lembur merupakan sesuatu yang tak mudah. Namun berikut adalah penjabaran contohnya agar mudah dipahami.

Contoh, Kamu mempunyai satu karyawan yang bekerja lembur selama tiga jam pada Selasa. Gaji bulanan karyawan tersebut termasuk tunjangan tetap adalah Rp4 juta.

1. Kamu harus menghitung upah per jam terlebih dahulu yaitu Rp4.000.000 x 1/173 = Rp23.121.

2. Karena lembur dilakukan pada hari kerja, maka rate yang berlaku adalah 1,5 x upah sejam pada jam pertama dan 2 x upah sejam pada jam-jam berikutnya.

Uang lembur jam pertama yaitu 1,5 x Rp23.121 = Rp34.681.

Uang lembur jam kedua yaitu 2 x Rp23.121 = Rp46.242.

Uang lembur jam ketiga yaitu 2 x Rp23.121 = Rp46.242.

Total upah lembur Rp34.681 + Rp46.242 + Rp46.242 = Rp127.165.

Peraturan seperti ini yang sudah diterapkan pemerintah biasanya jarang dilakukan oleh perusahaan, karena terlihat rumit apalagi jika memiliki karyawan yang banyak.

Itulah penjelasan terkait upah lembur agar Kamu tidak keliru dalam menghitungnya ya. Semoga informasi ini bermanfaat. (Syarief Muhammad Syafiq)

(ANN)

Jakarta: Pemerintah akan merilis bahan bakar minyak (BBM) jenis terbaru pada 17 Agustus 2024.

BBM tersebut memiliki kandungan rendah sulfur dalam minyak solar dengan menggunakan bahan bakar nabati bioetanol.

Asal tahu saja, vioetanol digadang menjadi pengganti alternatif bensin seperti BBM subsidi maupun pertamax series.

"Iya ini lagi dipelajari. Jadi, kita alternatifnya pakai BBM yang rendah sulfur," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dilansir Media Indonesia, Sabtu, 13 Juli 2024.

Pengurangan emisi

Dengan adanya peluncuran produk BBM baru dengan campuran bioetanol itu dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan dengan pengurangan emisi dibandingkan dengan bahan bakar fosil.

Selain itu, kata Arifin, upaya ini dapat mengejar target bahan bakar sesuai standar Euro IV dengan bahan bakar kandungan sulfur maksimal 50 parts per million (ppm).

"Kita cari bahan pencampur yang memang bisa mengurangi sulfur konten. Kalau sekarang kita kan masih 500 ppm. Kalau standarnya EURO IV itu harus di bawah 50 ppm. Tapi, memang menuju ke sana perlu ongkos," jelas dia.

Dalam kesempatan sama, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Cahyono Adi menerangkan, peluncuran BBM jenis baru pada Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Republik Indonesia akan diperkenalkan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina.

"BBM rendah sulfur ini akan mulai pada 17 Agustus nanti, semacam kick-off di beberapa SPBU," ungkap dia.

(ANN)

Serang: PT Bank Pembangunan Daerah Banten (BEKS) berpeluang kehilangan benefit atas transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten hingga 2028.

baca juga: Bidik Investor Strategis, Bank Banten Temui Bank Pembangunan Islam

Perencanaan dan Pengembangan Produk Jasa Bank Banten, Hario Suryohadi menjelaskan potensi kehilangan dari perjanjian kerjasama antara PT BEKS dengan PT Bank Mandiri (Persero) untuk menutupi kekurangan Bank Banten yang belum memiliki layanan fasilitas kredit dalam kartu.

Mekanismenya, Bank Mandiri menerbitkan kartu dan anggaran kredit, sementara Bank Banten selaku pemegang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pemprov hanya mencatat dan menagih pemegang kartu.

"PKS sampai dengan 2028," kata Hario dalam keteranganya, Sabtu, 13 Juli 2024.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Virgojanti, saat ini Bank Banten diakui penuh keterbatasan sistem. Kendati demikian saat ini pemprov telah berupaya maksimal dalam hal komunikasi dengan Bank Indonesia untuk mengatasi persoalan itu, salah satunya terciptanya layanan kredit berupa kartu.

"Karena di kita sistemnya masih belum terini. Makamya kita masih minta tolong dengan Bank Mandiri. Ini mengenai sistem sudah menjadi perhatian di kita. Kita kemarin sudah ngobrol dengan bank indonesia," tutur Virgojanti.

rendahnya transaksi belanja KKPF

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, mengakui rendahnya transaksi belanja melalui kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) yang diselenggarakan oleh Bank Banten.

Rina yang juga selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menjelaskan transaksi KKPD oleh para Organisasi Perangkar Daerah (OPD) selalu pemegang kartu yang diterbitkan oleh Bank Mandiri lantaran Bank Banten belum memiliki layanan fasilitas kredit berupa kartu.

(SAW)

Jakarta: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar menyatakan nilai restrukturisasi kredit perbankan covid-19 terus menurun sejak kebijakan tersebut berakhir pada 31 Maret 2024.

Hal ini disampaikan Mahendra sebagai tanggapan atas pertanyaan terkait permintaan pemerintah untuk mengembalikan program restrukturisasi kredit di sektor perbankan, khususnya untuk kredit mikro.

"Jika kita melihat data, per Mei 2024, dua bulan setelah berakhirnya stimulus restrukturisasi kredit perbankan covid-19 (31 Maret 2024), nilai kredit restrukturisasi covid-19 tercatat sebesar Rp192,5 triliun. Itu berarti angkanya terus menurun dibandingkan saat kebijakan berakhir dan juga dibandingkan April 2024," kata Mahendra dalam konferensi pers di Jakarta yang dikutip Sabtu, 13 Juli 2024.

Mahendra menjelaskan, nilai restrukturisasi kredit tersebut terdiri dari yang ditargetkan (UMKM dan daerah tertentu) sebesar Rp72,7 triliun, dan total restrukturisasi covid-19 sebesar Rp119,8 triliun.

Menurut dia, nilai restrukturisasi kredit saat ini jauh lebih rendah dari puncaknya sebesar Rp822 triliun pada Oktober 2020. Jumlah debitur saat ini juga mengalami penurunan signifikan, saat ini mencapai sekitar 702 ribu, dibandingkan dengan puncak 6,8 juta debitur.

Lebih lanjut Mahendra menjelaskan penurunan nilai restrukturisasi kredit menjadi salah satu pertimbangan OJK ketika memutuskan untuk mengakhiri kebijakan restrukturisasi, serta pertimbangan penyediaan modal sektor perbankan yang kuat dan kondisi perekonomian nasional secara keseluruhan.

Mahendra menyebutkan hingga Mei, Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) perbankan telah mencapai 33,84 persen, menunjukkan bank secara umum telah menerapkan manajemen risiko yang efektif dan prinsip kehati-hatian.

Lebih lanjut, ia menyatakan kinerja industri perbankan secara keseluruhan tetap kuat, didukung oleh tingkat permodalan yang tinggi dan ketahanan untuk menutup potensi risiko di masa depan.

Kinerja perbankan hingga Mei 2024

Hingga Mei 2024, kinerja perbankan menunjukkan kinerja yang stabil dan berkelanjutan, ditopang oleh permodalan yang kuat dengan rasio kecukupan modal (capitaladequacy ratio/CAR) perbankan tercatat relatif tinggi sebesar 26,22 persen.

Terkait kinerja intermediasi, pada Mei 2024, kredit terus mencatatkan pertumbuhan double digit sebesar 12,15 persen (yoy) menjadi Rp7,376 triliun, dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 8,63 persen yoy.

Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross perbankan sebesar 2,34 persen dan NPL net sebesar 0,79 persen. Loan at Risk (LaR) menunjukkan tren penurunan menjadi 10,75 persen.

NPL bruto UMKM Mei 2024 tetap stabil di level 4,27 persen (April 2024: 4,26 persen). Sejalan dengan penurunan total kredit LaR, kredit UMKM LaR juga turun menjadi 13,83 persen (April 2024: 14,29 persen) dari tahun sebelumnya 17,63 persen.

(ANN)

Jakarta: Rencana pemerintah yang akan mengeluarkan aturan terbaru yang menjamin alokasi energi gas bumi bagi kebutuhan dalam negeri terutama sektor industri menuai dukungan. Rencana kebijakan dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri menjadi kebijakan yang ditunggu-tunggu pelaku industri.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar menyambut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri yang baru saja disetujui oleh Presiden Indonesia. Menurut dia, rencana aturan baru yang akan dikeluarkan tersebut akan memberikan manfaat sangat besar bagi kemajuan dan keberlangsungan sektor industri dalam negeri.

"Apresiasi kami dari HKI kepada Bapak Presiden Joko Widodo atas rencana yang sangat baik ini. Regulasi ini akan menjadi tonggak penting dalam upaya bangsa untuk menjamin pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan bagi sektor industri yang berkembang di Indonesia," sebut Sanny, Jumat, 12 Juli 2024.
Menurut dia, ini adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk mendukung industri nasional melalui penyediaan energi yang andal dan terjangkau. Pihaknya meyakini dengan adanya regulasi ini, industri-industri di kawasan industri akan mampu beroperasi dengan lebih efisien dan produktif.

Baca juga: Habis Bertemu Menteri Basuki, Menteri ESDM Janji Upayakan Gas Murah

Jokowi setujui RPP gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri

Sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan pada Ratas Kabinet di Istana Negara, Senin, 8 Juli 2024, Presiden Joko Widodo menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri.

Penyusunan RPP tersebut antara lain bertujuan untuk:

1. Mewujudkan kemandirian industri dalam negeri dalam meningkatkan kemampuan dan daya saing.
2. Menjamin ketersediaan dan penyaluran gas bumi untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri dalam negeri dan sumber energi.
3. Mewujudkan industri hijau.
4. Meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Sanny mengapresiasi langkah Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pembina sektor industri yang terus mengupayakan lahirnya kebijakan-kebijakan yang menjaga kekompetitifan sektor industri dalam negeri di tengah persaingan ekonomi global yang ketat. Juga apresiasi kepada Kementerian terkait lainnya yang telah bersama-sama merembugkan peraturan tersebut.

"Kami mengapresiasi langkah Bapak Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita. RPP tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri ini diharapkan dapat memberikan kepastian energi bagi sektor industri, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Dengan adanya regulasi ini, industri-industri di Indonesia akan mendapatkan prioritas dalam pemenuhan kebutuhan gas bumi, sehingga dapat mendukung keberlangsungan operasional dan peningkatan daya saing industri nasional di kancah global," jelas Sanny.

Sanny menjelaskan dalam pembahasan dengan Menteri Perindustrian, diharapkan kawasan industri dapat membentuk konsorsium yang terdiri dari beberapa kawasan industri untuk mendatangkan/importasi gas guna kebutuhan industri. Namun, Apabila dalam perhitungan biaya lebih ekonomis menggunakan gas dalam negeri, maka dipilih opsi yang lebih ekonomis.

Baca juga: Industri Pengguna Gas Bumi Usul Program HGBT Dihapuskan

3 manfaat RPP gas bumi ke ekonomi Indonesia

Menurut Sanny, setidaknya akan ada tiga manfaat utama bagi perekonomian Indonesia dari pelaksanaan RPP tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri, yaitu kepastian pasokan energi, mendorong investasi masuk dan dukungan terhadap industri hijau.

"Dengan adanya prioritas alokasi gas bumi untuk kebutuhan domestik, maka tercipta kepastian pasokan energi, industri tidak perlu lagi khawatir tentang kelangkaan pasokan energi yang dapat mengganggu operasional mereka. Pemanfaatan gas bumi juga dapat menjadi salah satu sumber energi yang efisien dan dengan harga yang kompetitif menjadikan biaya produksi dapat ditekan sehingga mampu bersaing di pasar internasional," ujar Sanny.

Adapun kepastian pasokan energi akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan investasi asing dan penciptaan lapangan kerja baru. Serta yang tak kalah penting, penggunaan gas bumi di sektor industri sebagai sumber energi juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung pembangunan industri yang ramah lingkungan.

Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap implementasi RPP ini, HKI telah menyusun beberapa langkah strategis yang akan dilakukan, antara lain: kolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan implementasi RPP berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, advokasi kepada anggota dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan teknis kepada seluruh anggota mengenai isi dan manfaat RPP ini, serta HKI akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RPP ini di lapangan, serta memberikan masukan kepada pemerintah untuk penyempurnaan regulasi di masa mendatang.

Sanny menjelaskan, HKI berharap dengan adanya RPP ini, sektor industri di Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang dengan pesat, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Dia juga menekankan komitmen asosiasinya untuk terus mendukung pemerintah dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang pro-industri dan pro-investasi.

"Kami yakin kerja sama yang baik antara pemerintah dan pelaku industri akan mampu membawa Indonesia menuju era baru industrialisasi yang lebih maju dan berkelanjutan. HKI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi ini," tambah Sanny.

(AHL)

Klaten: Penguatan edukasi dan literasi keuangan di era bertumbuhnya platform fintechlending semakin diperlukan. Hal ini agar masyarakat pengguna fintech lending dapat lebih teredukasi dan tidak terjerumus dalam jeratan aplikasi pendanaan ilegal.

Dengan berkembangnya teknologi yang semakin mendukung aktivitas kehidupan masyarakat, keberadaan platform fintech lending kian berperan sebagai salah satu solusi alternatif pendanaan produktif bagi para pelaku UMKM.

Bertumbuhnya industri fintech lending seperti tercatat dalam laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diinformasikan pada laman resmi OJK tentang pertumbuhan outstanding pembiayaan di Mei 2024 terus melanjutkan peningkatan menjadi 25,44 persen yoy (April 2024: 24,16 persen yoy), dengan nominal sebesar Rp 64,56 triliun.
Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) dalam kondisi terjaga di posisi 2,91 persen (April 2024: 2,79 persen). Data terbaru OJK juga mencatat hingga 31 Mei 2024, total jumlah penyelenggara fintech lending yang berizin di OJK adalah sebanyak 100 perusahaan.

Kredit Pintar sebagai salah satu platform fintech lending di Indonesia yang berlisensi, terdaftar, dan diawasi oleh OJK berkomitmen melakukan sosialisasi terkait edukasi dan literasi keuangan, khususnya kepada para pelaku UMKM dan generasi muda.

"Kredit Pintar ingin membantu UMKM dalam akses pendanaan yang mudah dan cepat, sehingga UMKM berpeluang untuk meningkatkan skala usahanya," ujar Brand Manager Kredit Pintar, Puji Sukaryadi, saat Kelas Pintar Bersama, di Klaten, Jawa Tengah, dilansir keterangan tertulis, Jumat, 12 Juli 2024.

Puji menambahkan, pihaknya juga ingin memberikan edukasi kepada UMKM agar lebih memahami tingkat risiko dan manfaat fintech lending, sehingga mereka tidak mudah terjebak dalam penipuan atau pinjaman yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka.

Baca juga: OJK: Porsi Pendanaan Pinjol ke UMKM Capai 31,52%

Mendorong pertumbuhan industri fintech lending

Customer Service Manager Kredit Pintar, Rizky Raflian Mulia, menambahkan, pentingnya edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat, membuat perseroan terus aktif dalam kegiatan sosialisasi guna mendorong pertumbuhan industri fintech lending yang sehat dan bertanggung jawab.

"Maka penting untuk diingat: jangan abal, jangan asal, jangan abai. Gunakanlah fintech lending yang resmi dan diawasi OJK. Lalu, pinjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, bukan untuk konsumtif dan gaya hidup. Yang paling penting lainnya yaitu tertib membayar tagihan sehingga terhindar dari masalah pada SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), sistem informasi yang pengelolaannya dibawah tanggung jawab OJK yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan, yang salah satunya berupa penyediaan informasi debitur," jelas dia.

Mengenai kinerja Kredit Pintar, hingga memasuki semester II-2024, terus mencatatkan pertumbuhan positif dengan total akumulasi penyaluran pinjaman mencapai Rp45 triliun. Adapun sekitar separuh nasabahnya meminjam uang untuk kebutuhan modal usaha kecil atau pendidikan. Tercatat juga total peminjam Kredit Pintar sejak berdiri 2017 hingga saat ini telah berjumlah lebih dari 8,1 juta nasabah.

Sementara itu, untuk area provinsi Jawa Tengah, angka pertumbuhan penyaluran pinjaman Kredit Pintar berkisar di angka 12,6 persen dari kontribusi secara nasional. Dengan besarnya jumlah pelaku usaha yang ada di Jateng yaitu 4,2 juta unit sektor usaha pada 2023 mengacu laman resmi Pemprov Jateng, maka kebutuhan pendanaan bagi para UMKM masih sangat tinggi.

Melihat potensi UMKM yang sangat besar di Jateng, maka Kredit Pintar berupaya untuk memberikan dukungannya melalui penyelenggaraan Kelas Pintar Bersama. Dalam kesempatan ini, para peserta dapat mengikuti kelas Literasi Keuangan dan workshop yang berkaitan dengan peningkatan skill usaha mereka, secara gratis. Kali ini Kredit Pintar mendapuk Ridwan Virgantara alias Dr. Instagram sebagai pemateri dengan tema ‘Strategi Bisnis Lewat Social Media untuk Mengembangkan Usaha’.

Dr. Instagram memberikan tips dan trik bagaimana memaksimalkan akun Instagram sehingga mendatangkan cuan. "Konten media sosial saat ini memasuki era video pendek karena sesuai dengan behaviour orang zaman sekarang. Lalu konten seperti apa yang bisa meningkatkan jumlah followers? 50 persen konten edukasi yang kreatif, 30 persen berisi konten yang fun, seperti meme, sisanya 20 persen adalah konten promosi," papar dia.

"Kelas Pintar Bersama yang diadakan secara online dan offline selama 2021-2023 telah menjangkau lebih dari 1.400 peserta yang terdiri dari mahasiswa, blogger, UMKM hingga masyarakat umum. Kami berharap dengan diselenggarakannya Kelas Pintar Bersama, dapat memberikan banyak manfaat dan berdampak pada penguatan literasi keuangan serta peningkatan potensi UMKM, serta bertumbuhnya iklim yang sehat bagi industri fintech lending di Indonesia," kata Puji.

(AHL)

Riau: Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki meyakini pembangunan pabrik minyak makan merah tidak bakal merugi karena sudah terintegrasi dari perkebunan, produksi (pabrik), hingga beredar di pasaran dengan mendapatkan izin edar.

"Jangan takut tidak laku, karena sudah banyak pengusaha yang mendengar tentang minyak makan merah ini. Di antaranya, pengusaha asal Malaysia," ujar Menkop UKM Teten Masduki, pada acara peletakan batu pertama (Ground Breaking) pembangunan pabrik kelapa sawit dan minyak makan merah di KUD Sumber Makmur, Desa Bukit Gajah, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Jumat, 12 Juli 2024.

Bahkan, pemerintah sudah menetapkan bahwa keberadaan pabrik minyak makan merah hanya dimiliki koperasi, bukan oleh usaha besar. "Oleh karena itu, penting bagi koperasi untuk mengelola pabrik secara profesional," jelas Menteri Teten.

Ground breaking pembangunan pabrik kelapa sawit dan minyak makan merah di KUD Sumber Makmur. (Foto: Dok. Kemenko UKM)
Menkop UKM menegaskan pihaknya akan melakukan pelatihan dan pendampingan bagi koperasi agar mampu mengelola pabrik secara profesional. "Kalau ada pengurus yang memiliki kemampuan profesional, silakan. Kalau tidak ada, rekrut dari luar," ujar Menteri Teten.

Menteri Teten menginginkan eksistensi pabrik minyak makan merah harus kompetitif. "Jadi, kita harus menyiapkan SDM yang baik dan kompeten dalam mengelola pabrik," ujar Menteri Teten.

Baca juga: Koperasi Jadi Masa Depan Ekonomi Indonesia

Lebih dari itu, Menteri Teten juga berharap pabrik minyak makan merah milik koperasi ini menjadi sarana petani sawit untuk naik kelas. "Jangan jadi petani terus, tapi harus sudah menjadi industriawan," ujar Menkop UKM.

Menteri Teten mengakui, selama ini kehidupan para petani sawit sudah cukup baik dari hasil penjualan tandan buah segar (TBS). "Tingkat kehidupan petani akan lebih meningkat lagi jika sudah mampu mengolah menjadi produk hilir," kata MenKop UKM.

Menteri Teten optimistis pembangunan pabrik minyak makan merah di Pelalawan ini bakal rampung tak lebih dari empat bulan saja. "Pembiayaannya bakal didukung dana bergulir dari LPDB KUMKM. Saya yakin ini tidak akan macet, karena pasti produknya kompetitif, dan kita bikin ini secara terintegrasi, dari kebun sampai pasarnya," kata MenKop UKM.

Dari sisi kesehatan, Menteri Teten menegaskan, minyak makan merah memiliki kandungan vitamin E dan A yang tinggi, sehingga nilai gizinya sangat baik untuk pengentasan stunting. "Sudah teruji sehat dan khasiatnya," ujar Menkop UKM.

Potensi besar

Ground breaking pembangunan pabrik kelapa sawit dan minyak makan merah di KUD Sumber Makmur. (Foto: Dok. Kemenko UKM)

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pelalawan H Zukri menyatakan, potensi sawit di Provinsi Riau, terutama Pelalawan, sangat besar. Oleh karena itu, Bupati berharap pembangunan pabrik kelapa sawit dan minyak makan merah yang dikelola koperasi bisa lebih dari satu.

"Kami akan mencari koperasi yang mandiri dan sehat seperti KUD Sumber Makmur ini, yang selalu mendapat penghargaan, agar bisa membangun 2-3 lagi pabrik minyak makan merah," kata Zukri.

Dengan semakin banyaknya dibangun pabrik minyak makan merah, Bupati Pelalawan meyakini kejadian minyak goreng langka di Tanah Air, tidak akan terulang lagi. "Saya yakin itu bisa terwujud," kata Zukri.

Sementara itu, Ketua KUD Sumber Makmur Kuntadi menjelaskan, koperasinya sudah berdiri sejak 1993 dengan jumlah anggota 781 orang dan aset sebesar Rp31,4 miliar, memiliki beberapa unit usaha, antara lain Unit Simpan Pinjam (USP), unit Saprodi (sarana produksi), serta unit transportasi dan penjualan TBS.

Bahkan, keunggulan TBS yang dihasilkan koperasi ini di antaranya telah memiliki sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Oleh karena itu, kami sangat berharap bisa mendapat dukungan penuh dari LPDB KUMKM untuk pembiayaan pembangunan pabrik minyak makan merah di Pelalawan," ujar Kuntadi.

(KIE)